Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • Respons Telkomsel soal Rencana Komdigi Buka Lelang Frekuensi 2,6 GHz Tahun Ini

    Respons Telkomsel soal Rencana Komdigi Buka Lelang Frekuensi 2,6 GHz Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menggelar lelang frekuensi 2,6 GHz pada tahun ini. Pita frekuensi rendah tersebut memiliki lebar bandwidh yang besar hingga 190 MHz.

    VP Network Strategic Collaboration and Settlement Telkomsel Nizar Fuadi mengatakan perusahaan mendukung rencana pemerintah yang ingin membuka lelang frekuensi di pita 2,6 GHz. Menurut Nizar, hadirnya spektrum baru menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan layanan yang lebih optimal melalui pita menengah (mid band).

    “Kami operator dengan pelanggan telekomunikasi terbesar pasti terbuka untuk mengembangkan jaringan di dengan spektrum tersebut [2,6 GHz]” kata Nizar kepada Bisnis, dikutip Senin (1/12/2025).

    Nizar mengatakan layanan yang dihadirkan di pita 2,6 GHz, dapat memberikan pengalaman yang baik kepada pelanggan. Adapun jika dibandingkan dengan layanan di pita 700 MHz, akan banyak tergantung dari perangkat dan ekosistem.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan lelang pita frekuensi 2,6 GHz kemungkinan akan dibuka pada tahun ini.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto dalam peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

    “Kemungkinan tahun ini paling hanya membuka aja,” kata Wayan. 

    Namun, Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

    “Kan harus ada permen [peraturan menteri], ada KM [keputusan menteri], ada KM itu pun KM tentang pengadaan, dan KM sertifikasi perangkatnya gitu ya,” katanya. 

    Sekadar informasi, pita frekuensi 2,6 GHz adalah spektrum radio mid-band (sekitar 2.600 MHz) yang digunakan untuk komunikasi nirkabel seperti jaringan 4G dan 5G, menawarkan keseimbangan antara cakupan luas dan kapasitas data tinggi dengan bandwidth hingga 190 MHz menggunakan moda Time Division Duplex (TDD).

    Di Indonesia, pita ini menjadi fokus Komdigi untuk mempercepat penggelaran 5G dan meningkatkan kecepatan internet nasional hingga 100 Mbps pada 2029 .

    Kelebihan frekuensi ini menjangkau area lebih luas dibanding pita tinggi seperti 5 GHz atau mmWave, sambil mendukung kecepatan hingga gigabit per detik untuk streaming video 4K/8K, gaming, dan aplikasi berat tanpa lag.

    Kekurangannya, rentang sinyal lebih pendek dibanding pita rendah seperti 700 MHz atau 1,4 GHz, sehingga memerlukan lebih banyak menara base station untuk cakupan optimal.

    Sebelumnya, Komdigi telah melaksanakan lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

    Seleksi tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar (wireless broadband). 

  • KemenImipas-Kemenkeu Godok Tarif Baru PNBP-Kemudahan Izin Tinggal Mahasiswa Asing

    KemenImipas-Kemenkeu Godok Tarif Baru PNBP-Kemudahan Izin Tinggal Mahasiswa Asing

    Jakarta –

    Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (KemenImipas) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menggodok masukan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) terkait perubahan peraturan pemerintah terhadap tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari mahasiswa asing yang menjalani pendidikan di universitas di Indonesia. Pun KemenImipas menggodok perubahan peraturan pemerintah terhadap izin tinggal mahasiswa asing.

    “Saat ini atas masukan dari Kemendikti Saintek, kami sedang melakukan pembahasan bersama dengan Kemenkeu untuk menyusun perubahan peraturan pemerintah terkait dengan tarif khusus PNBP dan izin tinggal untuk mahasiswa asing,” kata Menteri Imipas Agus Andrianto di Muladi Dome, Kompleks Undip, Semarang, Jateng pada Senin (1/12/2025).

    KemenImipas juga tengah menyusun Peraturan Menteri soal kemudahan layanan keimigrasian bagi mahasiswa yang belajar dan dosen asing yang mengajar di Indonesia. Menteri Agus menyampaikan tujuan pembahasan perubahan aturan ini untuk menarik minat warga asing berkuliah di Indonesia.

    “Selain itu kami juga sedang menyusun Peraturan Menteri terkait dengan kemudahan layanan keimigrasian bagi mahasiswa dan dosen asing. Hal ini kita lakukan dalam rangka menarik minat mahasiswa asing untuk dapat melanjutkan studi di Indonesia,” ucap Menteri Agus.

    Selain itu, Menteri Agus berharap dengan adanya tarif PNBP baru dan kemudahan izin tinggal bagi mahasiswa serta dosen asing, universitas-universitas di Indonesia meningkat rankingnya di level dunia. “Dan tentunya sebagai dukungan kami dalam mendukung upaya meningkatkan ranking universitas yang ada di Indonesia,” imbuh Menteri Agus.

    Peresmian Campus Immigration Point dipimpin langsung Menteri Imipas Agus Andrianto di Muladi Dome, pada pagi tadi. Pihak Undip mengaku kehadiran layanan keimigrasian di tengah lingkungan kampus adalah impian mereka sebelumnya.

    “Ini kami impikan Pak Menteri. Karena Undip ini punya banyak mahasiswa asing, sekitar 300-an. Dan setiap tahun pasti lebih dari 100 (mahasiswa asing baru) yang masuk ke sini,” kata Rektor Undip Profesor Suharnomo.

    (aud/idn)

  • Garuda (GIAA) Beberkan Kesiapan Maskapai Jelang Musim Haji 2026

    Garuda (GIAA) Beberkan Kesiapan Maskapai Jelang Musim Haji 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyampaikan, maskapai akan fokus pada penyiapan armada menjelang Musim Haji 2026 yang akan mulai pada 21 April 2026. 

    Direktur Operasi Garuda Indonesia Dhani Haikal Iriawan menyebutkan dalam implementasi operasional Ibadah Haji 2026, pihaknya bakal fokus pada rotasi pesawat agar berjalan lebih efektif. 

    “Kami fokus memperkuat kesiapan armada dan efektivitas rotasi,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI, Senin (1/12/2025). 

    Selain itu, juga dilakukan koordinasi lintas negara agar musim haji berikutnya dapat dilaksanakan dengan standar pelayanan dan ketepatan waktu yang semakin tinggi.

    Berkaca dari Musim Haji 2025, Garuda Indonesia menuntaskan operasional haji dengan kinerja yang jauh lebih solid, dengan mencatatkan on time performance (OTP) keberangkatan sebesar 96,4%.

    Capaian tersebut tumbuh signifikan sebesar 16,9% dibandingkan dari periode sebelumnya yang mencatatkan angka OTP sebesar 79,5%, sedangkan pada OTP kepulangan, Garuda mencatatkan capaian sebesar 96%, tumbuh 18,4% dibandingkan tahun lalu sebesar 77,6%. 

    Pada musim Haji 2025, kami melayani 7 embarkasi dengan total 91.000 jemaah yang diterbangkan dengan 14 pesawat untuk 247 kloter penerbangan. 

    Garuda Indonesia sendiri akan melayani pengangkutan jemaah haji dan petugas kloter sebanyak 102.502 orang yang berasal dari embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta (Pondok Gede), Banten, Solo, Jogja, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

    Per November 2025, Garuda Indonesia tercatat mengoperasikan 58 pesawat. melayani 72 rute dan 53 destinasi, yang terdiri dari 52 rute domestik dengan 38 destinasi, serta 20 rute internasional mencakup 15 destinasi utama.

    Sementara saat ini, Garuda Indonesia tengah menyelesaikan perawatan armada yang dimiliki menggunakan aliran dana hasil suntikan dana dari Danantara senilai Rp8,7 triliun. 

    Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines untuk melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah/2026 masehi.

    Lion Air yang sebelumnya menjadi maskapai haji 2025, absen dalam pelayanan haji tahun depan. 

    Sebelumnya pun, Pengamat Penerbangan Gatot Rahardjo mengingatkan agar Garuda memastikan kesiapan armada sejak dini. Menurut Gatot, ketersediaan pesawat, suku cadang, dan kesiapan teknis menjadi faktor krusial di tengah ketatnya pasokan pesawat global.

    Selama ini Garuda Indonesia memang kerap menyewa pesawat untuk kebutuhan haji. Untuk itu, persiapan penyewaan harus dilakukan lebih awal agar tidak terkendala ketersediaan armada mendekati musim haji. 

    Selain aspek teknis, pengamat tersebut juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi untuk mendapatkan slot penerbangan yang ideal. 

    Untuk diketahu, penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia. Selanjutnya, pada 22 April 2026 dimulai pemberangkatan kloter pertama sementara pemulangan jemaah haji akan berakhir pada 1 Juli 2026. 

  • Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Nasional 1 Desember 2025

    Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Nasional 1 Desember 2025

    Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi dan Nataru 2026, Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi
    Penulis

    KOMPAS.com
     – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
    Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).
    “Hari ini (kita membahas antisipasi) bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri dalam rilis persnya.
    Ia menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah.
    Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.
    “Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat,
    at any place
    , di mana saja,” tegasnya.
    Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru.
    Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga.
    Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.
    Aspek keamanan juga menjadi perhatian Mendagri, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Ia meminta pemda melakukan langkah antisipasi secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.
    Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru.
    Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.
    “Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.
    Sebagai informasi, selain dihadiri Mendagri dan kepala daerah rakor tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii.
    Lalu hadir pula Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.
    Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, serta pihak terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

    Mendagri Minta Pemda Perkuat Sinergi Hadapi Potensi Bencana dan Momentum Nataru 2025/2026

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat sinergi dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan peningkatan mobilitas masyarakat, serta kebutuhan pangan pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Pesan itu disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025).

    “Hari ini [kita membahas antisipasi] bencana alam dan antisipasi Nataru, dan ini semua memerlukan sinergi, kata-kata yang paling kunci adalah sinergi, tidak bisa kerja sendiri,” ujar Mendagri.

    Mendagri menjelaskan bahwa dalam dua hingga tiga minggu terakhir telah terjadi beberapa bencana dengan dampak cukup besar di sejumlah wilayah. Peristiwa tersebut antara lain banjir bandang dan longsor di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, serta bencana dengan skala luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Perbesar

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

    Mendagri menegaskan bahwa potensi bencana dapat muncul sewaktu-waktu sehingga seluruh pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan.

    “Untuk itu, ini bisa terjadi at any time, tiap saat, at any place, di mana saja,” tegasnya.

    Selain itu, Mendagri juga menyoroti dinamika yang muncul setiap memasuki periode Nataru. Ia menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat diperkirakan meningkat pada berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, seiring meningkatnya perjalanan untuk perayaan hari besar, liburan, atau kunjungan keluarga. Kenaikan aktivitas ini, lanjutnya, juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan, sehingga daerah perlu memastikan kesiapan pasokan serta menjaga stabilitas harga.

    Aspek keamanan juga menjadi perhatian, mulai dari potensi cuaca ekstrem di kawasan wisata hingga kepadatan di lokasi perayaan malam Tahun Baru. Mendagri meminta agar langkah antisipasi dilakukan secara komprehensif sehingga potensi risiko dapat diminimalkan.

    Perbesar

    Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah dalam Rangka Mengantisipasi Momentum Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (1/12/2025)… Selengkapnya

    Untuk itu, Mendagri meminta kepala daerah segera melakukan koordinasi lanjutan di tingkat daerah, termasuk melalui rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta pemangku kepentingan terkait kebencanaan dan Nataru. Ia menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan dan penyusunan rencana operasi secara terpadu.

    “Termasuk daerah membuat rencana operasi untuk menghadapi Natal Tahun Baru dengan berbagai multidimensi,” pungkas Mendagri.

    Rapat tersebut turut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii; Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus; Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Imam Sugianto; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani; serta perwakilan pejabat dari Kementerian/Lembaga dan BUMN terkait.

    Sementara itu, hadir secara virtual antara lain Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; Sekjen Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi; Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati; serta pihak terkait lainnya.

     

    (*)

  • Indonesia Kukuhkan Diri Jadi Pusat Wellness Tourism Berbasis Budaya

    Indonesia Kukuhkan Diri Jadi Pusat Wellness Tourism Berbasis Budaya

    Liputan6.com, Yogyakarta – Berlangsung sepanjang November 2025 di dua kota, yakni Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, ajang Wonderful Indonesia Wellness 2025 mampu menggeliatkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat wellness berbasis budaya. Tercatat selama 30 hari tercatat nilai transaksi menembus Rp9 miliar, melebihi target Rp8 miliar.

    Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, saat menutup rangkaian acara di Asram Edupark, Sleman, Yogyakarta, Minggu (30/11/2025) malam.

    “Gelaran merepresentasikan dua program unggulan Kementerian Pariwisata, yakni ‘Pariwisata Naik Kelas’ yang menekankan peningkatan kualitas pengalaman wisata termasuk pengembangan wellness tourism, serta ‘Event by Indonesia’ yang mengangkat kekuatan budaya nasional melalui penyelenggaraan acara berkelas dunia,” terang Menpar Widiyanti dikutip Senin (1/12/2025).

    Berkat penyelenggaraan Wonderful Indonesia Wellness di Solo dan Yogyakarta, pergerakan wisatawan meningkat signifikan dengan lebih dari 3.700 pengunjung. Aktivitas ini memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya konsumsi pada sektor transportasi, akomodasi, kuliner, hingga cinderamata dan produk lokal.

    Event ini juga mendorong tumbuhnya lapangan kerja bagi 750 pekerja wellness, 140 pekerja seni, dan 900 pekerja event organizer, serta memberdayakan sekitar 100 UMKM lokal.

    Menurut Menpar Widiyanti, capaian tersebut menjadi momentum bagi Kementerian Pariwisata dalam memetakan destinasi potensial untuk penyelenggaraan “Wonderful Indonesia Wellness” di tahun-tahun mendatang.

    “Harapan kami, mulai hari ini, wellness of Indonesia semakin bergema di panggung dunia dan menjadi sumber kekuatan ekonomi sekaligus kebanggaan masyarakat. Sampai bertemu dalam Wonderful Indonesia Wellness berikutnya dengan semangat yang semakin menyala,” katanya.

    Tak hanya itu, ajang ini juga berhasil menempatkan Indonesia sebagai nomor satu di ASEAN sebagai negara yang memiliki nilai ekonomi wellness sebesar 56 M US Dollar. Bahkan dari Harvard University merilis studi bahwa orang Indonesia adalah bangsa yang paling besar di dunia dalam hal kesehatan psikologis mentalnya serta hubungan dengan orang lain. Posisi menempatkan Indonesia di atas Jepang dan Amerika Serikat.

     

  • Tangis di Dampit Malang: PMI Erawati Meninggal Terjebak Kebakaran di Hongkong

    Tangis di Dampit Malang: PMI Erawati Meninggal Terjebak Kebakaran di Hongkong

    Malang (beritajatim.com) – Pahlawan devisa Erawati asal Dampit, Kabupaten Malang, menjadi korban meninggal dunia dalam kebakaran di apartemen Wang Fuk Court, Tai Po, Hongkong, Rabu (26/11/2025) lalu.

    Di rumah duka yang berada di Jalan Demak, Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, pihak keluarga kini menanti kepulangan almarhumah Erawati.

    Pihak keluarga sejauh ini sudah mendapat konfirmasi dari perwakilan KJRI Hongkong terkait kepulangan jenazah Erawati yang membutuhkan waktu sekitar seminggu hingga dua minggu ke depan untuk bisa dipulangkan ke rumah duka dengan alasan sejumlah pengurusan.

    “Pihak KJRI Hongkong menghubungi keluarga, jika jenazah Erawati sudah diidentifikasi. Jenazah bisa dipulangkan sekitar seminggu hingga dua minggu ke depan dengan seluruh biaya ditanggung KJRI. Tapi keluarga bermohon jenazah istri saya segera cepat dipulangkan agar segera dimakamkan,” ujar Suyitno, suami Erawati, Senin (1/12/2025).

    Menurut Suyitno, almarhumah Erawati adalah sosok pendiam. Namun begitu, almarhumah memiliki tekad besar membantu suami meningkatkan ekonomi keluarga.

    Diketahui, Erawati berangkat ke Hongkong sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahun 2011. Di tahun 2017, Erawati sempat kembali ke tanah air dan menikah dengan Suyitno pada tahun 2018.

    Usai menikah, Erawati kembali menjadi PMI di Hongkong hingga 2021 dan kembali pulang di tahun 2023 lalu. Namun tak lama kemudian, di tahun yang sama, Erawati kembali ke Hongkong sebagai PMI dengan kontrak dua tahun yang berakhir pada Maret tahun 2026.

    Belum sempat kontrak habis, kebakaran di apartemen Wang Fuk Court, Tai Po, Hongkong, Rabu (26/11/2025) lalu, mengakhiri segalanya. Jerih payah Erawati sebagai PMI di Hongkong menjadi penopang ekonomi keluarga. Sehingga, bisa membangun sebuah rumah baru meski kini belum rampung.

    “Saya dan hasil kiriman uang istri saya dari Hongkong dikumpulkan untuk membangun rumah. Sudah dibangun tapi belum rampung. Rencana sekalian untuk toko buat jualan untuk menambah penghasilan. Tiap hari istri saya juga menelepon untuk menanyakan kabar keluarga dan pembangunan rumah,” tambah Suyitno.

    Kecintaan terhadap keluarga bahkan ditunjukkan Erawati sebelum kabar duka diterima keluarga. Erawati juga masih sempat video call kepada pihak keluarga saat kondisi kritis, di mana api mengepung apartemen tempat dirinya bekerja.

    Dengan menggendong seorang balita anak majikannya, ia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga melalui video call itu. Panggilan video berlangsung sekitar 30 menit sebelum akhirnya sambungan terputus dan Erawati dikonfirmasi meninggal dunia dalam kebakaran itu.

    “Waktu kejadian kebakaran itu, istri saya sempat video call untuk meminta maaf kepada seluruh keluarga. Saya melihat dia menggendong anak balita yang katanya anak majikannya. Ia dan majikannya tinggal di lantai 8 apartemen dan saat itu terkepung asap. Sekitar 30 menit sambungan video call kemudian terputus,” tutup Suyitno.

    Mendiang Erawati kini meninggalkan seorang putra hasil pernikahannya dengan Suyitno yang kini masih berusia 6 tahun. (yog/kun)

  • Pemerintah Dimita Petakan Guru dan Siswa Terdampak Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar Nasional 1 Desember 2025

    Pemerintah Dimita Petakan Guru dan Siswa Terdampak Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar Nasional 1 Desember 2025

    Pemerintah Dimita Petakan Guru dan Siswa Terdampak Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komiis X DPR Habib Syarief Muhammad mendorong pemerintah segera memetakan guru dan siswa yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
    Pemetaan tersebut perlu dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berlangsung cepat, tepat, dan berpihak kepada keduanya.
    “Kondisi guru dan siswa harus dipetakan terlebih dahulu. Kita harus memastikan mereka selamat dan mendapatkan dukungan yang diperlukan. Setelah itu, barulah kita fokus pada kondisi gedung sekolah,” ujar Syarief dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).
    Ia mengutip laporan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (
    Kemendikdasmen
    ), yang menyebut ada 1.009 sekolah mengalami kerusakan akibat bencana di Sumatera.
    Banyak sekolah yang kemungkinan mengalami kerusakan ringan hingga berat, sehingga pembersihan dan renovasi harus dilakukan segera.
    Di samping itu, pemerintah juga dapat terlebih dahulum mendirikan tenda darurat yang diubah sementara menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajat-mengajar.
    “Anak-anak tetap harus mendapatkan hak pendidikannya. Jika ruang sekolah belum bisa dipakai, tenda darurat harus didirikan secepatnya,” ujar Syarief.
    Komisi X, kata Syarief, akan terus mengawal penanganan dan percepatan pemulihan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyalurkan dana tanggap darurat tahap awal sekitar Rp 4 miliar untuk mendukung kegiatan belajar pasca-bencana di Sumatera maupun di Jawa.
    Berdasarkan informasi Kemendikdasmen pada Minggu (30/11/2025), terdapat 1.009 satuan pendidikan mulai PAUD sampai SLB (Sekolah Luar Biasa) terdampak bencana.
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pihaknya telah melakukan mitigasi dan pemetaan.
    “Kami sudah melakukan mitigasi dan melakukan pemetaan, tidak hanya Aceh dan Sumatra Utara, tetapi juga di beberapa tempat di Jawa Timur, dan Jawa Tengah,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dilansir dari rilis Kemendikdasmen (1/12/2025).
    Rinciannya, Provinsi Aceh berjumlah 310, di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 385, dan Provinsi Sumatera Barat berjumlah 314. Adapun rinciannya sebagai berikut:
    KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO Pengungsi di Blang Peuria, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Minggu (30/11/2025)
    Kemendikdasmen sendiri telah mendirikan tenda-tenda darurat di beberapa tempat yang terdampak. Di samping itu pihaknya juga merespons cepat kejadian ini dengan menggalang dana bantuan.
    Mitigasi dan pemetaan juga sudah dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar bagi para murid di daerah yang terdampak banjir dapat tetap dapat berjalan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Telekomunikasi Ingin Harga Lelang Frekuensi 2,6 GHz Lebih Terjangkau

    Pengusaha Telekomunikasi Ingin Harga Lelang Frekuensi 2,6 GHz Lebih Terjangkau

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan harga yang lebih terjangkau dalam lelang pita frekuensi 2,6 GHz. 

    Pemerintah berencana membuka lelang pita tengah tersebut setelah sebelumnya merampungkan lelang frekuensi 1,4 GHz. Pita frekuensi 2,6 GHz termasuk dalam kategori mid-band yang memiliki keunggulan kapasitas dengan ketersediaan bandwidth mencapai 190 MHz. 

    Selain itu, pita 2,6 GHz dengan moda Time Division Duplex (TDD) juga memiliki ekosistem perangkat 4G dan 5G terbesar kedua secara global. Pemanfaatan pita ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konektivitas broadband secara signifikan.

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam membuka lelang frekuensi, termasuk 2,6 GHz. Namun, ATSI meminta agar harga yang ditawarkan pemerintah tidak terlalu tinggi.

    “Harapannya harganya affordable untuk pemain. Dari ATSI kami memang tidak ikut melihat dokumen lelangnya, tetapi kami peduli dengan anggota kami,” ujar Marwan seusai acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

    Menurut Marwan, harga lelang yang terjangkau akan mempercepat implementasi jaringan 5G melalui pemanfaatan pita 2,6 GHz sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

    “Harganya bagus, masyarakat dapat internet yang lebih baik speednya [kecepatannya],” katanya.

    Marwan menambahkan, yang terpenting adalah memastikan harga lelang tetap terjangkau agar beban biaya regulasi operator turun. Saat ini, beban biaya regulasi mencapai sekitar 12,4% hingga hampir 13% dari rata-rata pendapatan kotor operator.

    “Nah kalau itu diberi insentif, harga rata-rata di lelang yang sekarang bisa turun,” ujarnya.

    Sebelumnya, Komdigi menyatakan berencana membuka lelang spektrum frekuensi 2,6 GHz tahun ini. Uji publik untuk pita frekuensi tersebut telah dilakukan sejak Mei 2025. 

    “Kemungkinan tahun ini hanya membuka saja,” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto pada November 2025 di saat peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

    Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut. 

    Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.

  • BNPT Ungkap Jaringan Teroris Kini Rekrut Anggota Lewat Game Online dan TikTok Nasional 1 Desember 2025

    BNPT Ungkap Jaringan Teroris Kini Rekrut Anggota Lewat Game Online dan TikTok Nasional 1 Desember 2025

    BNPT Ungkap Jaringan Teroris Kini Rekrut Anggota Lewat Game Online dan TikTok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono mengungkapkan, jaringan terorisme era sekarang merekrut anggota melalui game online hingga media sosial.
    Hal itu diketahui BNPT usai Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror Polri mengungkap 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun yang direkrut oleh salah satu
    jaringan terorisme
    .
    “Jaringan teroris bernama Jamaah Ansharut Daulah melakukan rekrutmen terhadap anak-anak di bawah umur melalui media
    game online
    atau media YouTube,” ujar Eddy di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
    Eddy menjelaskan bahwa ada dua metode yang digunakan.
    Pertama, melalui game online yang memiliki fitur percakapan pribadi dan
    voice chat
    , sehingga para pemain dapat saling berkomunikasi.
    “Nah itulah yang digunakan sebagai media untuk rekrutmen,” ungkap Eddy.
    Metode kedua dilakukan melalui pola yang disebut memetik.
    Cara ini umumnya memanfaatkan platform seperti TikTok, dengan penyebaran simbol-simbol tertentu untuk menjaring individu yang memiliki kesamaan pandangan.
    Setelah dianggap berada dalam satu frekuensi, mereka kemudian diarahkan untuk masuk ke grup tertutup di Telegram atau WhatsApp.
    “Nah disitulah tahapan doktrin, kalau istilah psikologi itu namanya normalisasi perilaku. Nah disitulah dimasukkan,” kata dia menjelaskan.
    Diberitakan sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkapkan bahwa 110 anak berusia 10 hingga 18 tahun dari 23 provinsi diduga telah terekrut oleh jaringan terorisme.
    “Hingga saat ini, Densus 88 AT Polri mencatat ada sekitar 110 anak-anak yang memiliki usia antara 10 hingga 18 tahun, tersebar di 23 provinsi yang diduga terekrut oleh jaringan terorisme,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
    Trunoyudo menjelaskan bahwa anak-anak tersebut diduga terekrut melalui
    media sosial
    (medsos).
    Atas temuan tersebut, Polri telah menangkap dua tersangka dewasa di Sumatera Barat dan Jawa Tengah yang berperan sebagai perekrut dan pengendali komunikasi kelompok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.