Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • Jokowi Ungkap Pemicu Harga Beras Mahal di Pasaran

    Jokowi Ungkap Pemicu Harga Beras Mahal di Pasaran

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan mengapa harga beras masih mahal di pasaran. Menurutnya, harga beras masih naik karena saat ini belum masuk masa panen raya.

    Hal itu disampaikan Jokowi saat mengunjungi Pasar Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1).

    “Ya belum panen raya. Kalau nanti produksinya melimpah pas panen raya, pasti harganya juga turun,” ujarnya usai peninjauan.

    Berdasarkan pengamatannya, harga-harga kebutuhan pokok di Pasar Mungkid terpantau stabil. Cabai rawit misalnya, dijual Rp30 ribu per kilogram (kg).

    “Ya hampir semuanya baik. Cabai rawit sekarang harga di Rp30 (ribu), bawang merah ada di Rp20 (ribu)-Rp22 (ribu),” kata Jokowi.

    “Memang ada kenaikan sedikit di beras, yang lain tidak. Harga-harga masih stabil, hanya tadi, beras, ada kenaikan sedikit,” sambungnya.

    Kedatangan Jokowi disambut pedagang dan masyarakat setempat. Ia langsung menghampiri pedagang dan menanyakan kondisi harga sejumlah bahan pokok seperti beras, cabai, hingga bawang merah.

    “Ini saya sudah hampir dua minggu enggak pernah masuk pasar, saya ingin cek kembali di Pasar Magelang,” kata Jokowi.

    Selain mengecek harga, Jokowi juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial (bansos) bagi para pedagang.

    Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga beras kualitas bawah I dipatok Rp13.800 per kg. Harga itu naik 0,36 persen atau Rp50 dibanding sebelumnya.

    Harga beras kualitas bawah II juga naik 0,37 persen atau Rp50 menjadi Rp13.550 per kg. Selanjutnya, harga beras kualitas media I dan II masing-masing juga naik Rp50 menjadi Rp14.900 dan Rp14.750 per kg.

    Lalu, beras kualitas super I naik 0,31 persen atau Rp50 menjadi Rp16.200 per kg. Sementara, harga beras kualitas super II naik 0,64 persen atau Rp100 menjadi Rp15.750.

    (del/pta)

  • Cak Imin dan Luhut Saling Silang soal Nikel dan Hilirisasi

    Cak Imin dan Luhut Saling Silang soal Nikel dan Hilirisasi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) saling silang soal nikel dan proyek hilirisasi yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Bahasan soal hilirisasi di sektor tambang awalnya disinggung Cak Imin di panggung debat keempat Pilpres 2024. Ia menganggap hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan.

    Alasannya, ia menilai hilirisasi malah merusak lingkungan dan menguntungkan pekerja asing.

    Ia juga mengklaim proyek hilirisasi memakan korban jiwa buntut kecelakaan kerja di smelter atau tempat pemurnian.

    “Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” ujar dia.

    Tak cuma itu, Cak Imin menyebut hilirisasi maupun pertambangan juga tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

    “Sulteng (Sulawesi Tengah) pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut,” kata dia.

    Luhut ajak Cak Imin turun gunung cek smelter

    Menanggapi hal tersebut, Luhut menuturkan, jumlah TKA dalam proyek hilirisasi mineral hanya berkisar 10-15 persen saja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan khusus di sektor mineral.

    Namun, Luhut mengatakan jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

    “Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda [Cak Imin] mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar,” ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

    Smelter Nikel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). (CNN Indonesia/Anugerah Perkasa)

    Luhut juga menyebut hilirisasi sudah berdampak pada warga sekitar. Ia memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

    Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari bergeliatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah. Ia juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

    Luhut lantas mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara hingga Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

    “Dari pada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu karakter yang enggak bagus, untuk mencapai satu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi,” imbuh Luhut.

    Simak selengkapnya di halaman berikutnya..

    Cak Imin ladeni ajakan Luhut

    Imin kemudian menerima tantangan Luhut demi membuktikan klaimnya soal hilirisasi ugal-ugalan.

    “Siap saja [bertemu Luhut]. Kita tiap saat bisa ngecek antara, apa ya bahasa NU-nya, mudarat dan manfaatnya,” kata Cak Imin usai bertemu pembudi daya ikan air tawar di Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (25/1).

    Menurutnya, hilirisasi tak berdampak pada pengentasan kemiskinan. Imin menyebut hilirisasi menumbuhkan ekonomi Sulawesi Tengah naik 13 persen, tetapi kemiskinan meningkat.

    Cak Imin berpendapat hilirisasi tak memberi nilai tambah bagi negara karena dua hal. Pertama, mafia. Alasan kedua adalah tambang ilegal.

    “Begitu juga lihat di Kalsel, batu bara, apakah rakyat menikmati? Cek, ayo kita cek,” ujar dia.

    Luhut terima tantangan Cak Imin

    Luhut pun kemudian merespons Cak Imin yang menerima tantangan membuktikan tuduhan hilirisasi Jokowi dilakukan secara ugal-ugalan.

    “Jangan terus cepat berburuk sangka atau tidak mengerti latar belakangnya, terus berkomentar, seperti yang bilang ugal-ugalan. Ya, sudah pergi saja sana dia [Cak Imin] lihat,” ucap Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

    “Kalau dia bilang, Muhaimin mau ketemu saya, dia ada nomor telepon saya. Telepon aja, kapan. Pergi dia sana,” imbuhnya.

    Luhut mengklaim ia banyak mendapatkan komentar positif dari warga Indonesia yang di daerahnya terjadi proses hilirisasi, termasuk di IWIP dan di IMIP.

    Cak Imin ajak Luhut ke daerah-daerah tambang

    Mendengar kabar Luhut ingin ia segera meneleponnya, Imin berjanji akan menghubungi Luhut dalam waktu dekat. Namun, saat ini ia masih sibuk berkampanye.

    “Nanti kalau kampanye mulai agak reda, ini saya lagi di daerah, tentu akan saya temui Pak Luhut, saya ajak ke daerah-daerah tambang,” kata Cak Imin setelah Deklarasi Dukungan Laskar Santri di Wonosobo, Sabtu (27/1).

  • Benarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

    Benarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menggaungkan program hilirisasi mineral, khususnya nikel. Itu karena ia ingin sumber daya alam Indonesia memberi nilai tambah untuk masyarakat di Tanah Air.

    Mantan wali kota Solo itu berulang kali mengatakan sebelum hilirisasi, nilai ekspor hanya US$2,1 miliar atau Rp30 triliun per tahun. Setelah kebijakan hilirisasi dimulai pada 2020, nilai tambah melonjak ke US$33,8 miliar atau setara Rp510 triliun.

    Ia pun mengklaim dengan peningkatan nilai ekspor itu, maka pendapatan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) perusahaan, royalti, hingga penerimaan negara bukan pajak pasti ikut naik.

    Kendati, kebijakan Jokowi itu kerap mendapat kritikan dari berbagai pihak. Bahkan, persoalan hilirisasi dijadikan ‘gorengan’ dalam debat capres-cawapres jelang Pemilu 2024 ini.

    Teranyar, dalam debat jilid 4, Minggu (21/1), cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menganggap hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan. Pasalnya, hilirisasi malah ia nilai merusak lingkungan dan menguntungkan pekerja asing.

    Ia juga mengklaim proyek hilirisasi memakan korban jiwa buntut kecelakaan kerja di smelter atau tempat pemurnian.

    “Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi,” ujar Cak Imin.

    Tak hanya itu, Cak Imin mengatakan hilirisasi maupun pertambangan juga tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

    “Sulteng (Sulawesi Tengah) pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut,” kata dia.

    Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara atau ke Morowali, Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

    Ia yakin setelah berkunjung ke sana, Cak Imin tak akan berkata seperti itu.

    Luhut mengakui ada tenaga kerja asing (TKA) di proyek hilirisasi. Tapi, Luhut menyebut jumlahnya hanya berkisar 10-15 persen saja dari total tenaga kerja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan khusus di sektor mineral.

    Namun, kata Luhut, jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

    “Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda (Cak Imin) mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar,” ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

    Luhut juga menyebut hilirisasi sudah berdampak pada warga sekitar. Ia memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

    Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari bergeliatnya aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah. Ia juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

    Namun jika melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), secara lebih rinci angka kemiskinan di Sulawesi Tengah sempat naik meski ada program hilirisasi. Lihat saja, pada Maret 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 398,7 ribu orang atau 12,92 persen.

    Angka itu kemudian naik menjadi 404,4 ribu orang atau 13 persen pada Maret 2021. Namun, pada Maret 2022 angka itu kembali turun menjadi 388,3 ribu orang atau 12,33 persen. Lalu, naik lagi menjadi 395,6 ribu orang atau 12,41 persen.

    Dengan kata lain, sejak ada hilirisasi jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah masih berada di level 12 persen. Begitu juga pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) di sana.

    Memang, TPT di Sulawesi Tengah turun dalam tiga tahun terakhir. Tapi tak signifikan. Tengok saja, TPT pada 2021 mencapai 3,75 persen. Lalu, turun tipis menjadi 3 persen pada 2022 dan turun lagi menjadi 2,95 persen pada 2023. Artinya, hilirisasi tak membuka lapangan kerja yang signifikan untuk warga sekitar.

    Hal serupa juga terjadi di Maluku Utara tempat IWIP beroperasi. Di sana, angka kemiskinan mandek di level 6 persen dalam empat tahun belakangan.

    Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara mencapai 86,3 ribu orang atau 6,78 persen pada Maret 2020. Kemudian, naik menjadi 87,1 ribu orang atau 6,89 persen pada Maret 2021.

    Angka itu lalu turun menjadi 79,8 ribu orang atau 6,23 persen pada Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di Maluku Utara lalu kembali naik pada Maret 2023 menjadi 83,8 ribu orang atau 6,46 persen.

    Namun, angka pengangguran di wilayah itu menurun dari 6,74 persen pada 2022 menjadi 3,06 persen pada 2022.

    Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai hilirisasi ala Jokowi memang belum sempurna dan terkesan ugal-ugalan. Ia mengamini hilirisasi menciptakan nilai tambah dan peningkatan nilai ekspor.

    Namun, Fahmi menuturkan nilai tambah seperti peningkatan pendapatan daerah hingga kesejahteraan masyarakat tak banyak dinikmati RI. Menurutnya, kebanyakan nilai tambah itu lari ke China.

    Hal ini tentu miris, Fahmy juga mengatakan lapangan pekerjaan baru yang diciptakan hilirisasi tidak begitu banyak lantaran investor mengusung tenaga kerja dari Negeri Tirai Bambu.

    “Nilai tambah itu sebagian besar, 70 persen, dinikmati investor China. Yang masuk ke Indonesia itu 30 persen,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/1).

    Hal itu bukan tanpa alasan. Fahmy menyebut pemberian insentif fiskal kepada investor asal China jadi biang keroknya. Bagaimana tidak, pemerintah memberikan berbagai insentif seperti tax holiday atau atau pembebasan bayar pajak untuk jangka waktu tertentu.

    Berdasarkan catatan pemerintah, rata-rata perusahaan smelter menerima insentif tersebut dengan masa waktu hanya 7 tahun sampai 10 tahun. Bahkan, ada dua perusahaan yang diberi tax holiday hingga 20 tahun.

    Fahmy berkata seharusnya pajak itu tak perlu dibebaskan agar manfaatnya masuk ke Indonesia.

    “Mestinya pajak masuk sebagai nilai tambah. Tapi, karena dibebaskan, yang menikmati adalah China,” ucapnya.

    Buruknya nasib masyarakat Tanah Air tak berhenti sampai di situ. Dari sisi buruk, hilirisasi juga merusak lingkungan. Bencana ini pun menimpa warga.

    Fahmy menyebut penduduk setempat menanggung pencemaran lingkungan baik karena pertambangan maupun smelter.

    “Jadi dia (masyarakat) tidak dapat manfaat, tapi justru menanggung beban. Dari Indikator yang saya katakan tadi, kalau Cak Imin mengatakan hilirisasi ugal-ugalan, tentu beralasan,” tegasnya.

    Dalam keadaan seperti itu, Fahmy berpendapat seharusnya pemerintah segara menarik insentif fiskal yang diberikan. Di satu sisi, pemerintah juga menaikkan royalti sumber daya alam.

    Pemerintah juga harus tegas bahwa yang boleh dibawa oleh investor asing dalam proses hilirisasi cukup pada teknologinya saja. Artinya, untuk tenaga kerja wajib dari pekerja lokal.

    Setelah itu, kata Fahmy, pemerintah baru bisa mengembangkan hilirisasi benar-benar sampai hilir dengan membangun pabrik baterai kendaraan listrik di Tanah Air. Dengan begitu, lapangan kerja pun terbuka lebar.

    “Pemerintah harus membangun ekosistem hingga menghasilkan pabrik baterai di sekitar situ. Setelah itu baru membangun pabrik mobil listrik. Kalau sudah terbentuk saya kira bisa meningkatkan nilai tambah yang lebih besar,” tutur Fahmy.

    Harga Murah Nyawa Pekerja

    Pendapat serupa juga disampaikan oleh Peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana. Ia menyebut kata ‘ugal-ugalan’ adalah suatu understatement.

    “Menurut saya, kondisinya jauh lebih buruk dari ugal-ugalan terutama pada hilirisasi nikel di Morowali, Konawe, Maluku, ataupun hilirisasi pasir kuarsa seperti yang di Rempang,” tutur Andri.

    Ia menilai pemerintah seakan melihat masyarakat dan alam selayaknya objek eksploitasi yang sewajarnya harus tunduk terhadap kepentingan negara.

    Sedangkan, kepentingan negara yang disebut ini tidak lebih dari kepentingan pemodal, investor, dan pejabat yang terkait. Andri menyebut kepentingan itu bukan masyarakat Indonesia secara keseluruhan apalagi masyarakat setempat yang terdampak.

    Menurut Andri, keberpihakan para pemodal ini juga bisa dilihat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

    Dalam beleid itu, pemerintah baik sengaja ataupun tidak sengaja telah memberi kekebalan hukum kepada pejabat proyek strategis seperti smelter nikel untuk menjalankan diskresi. Adapun diskresi dilakukan demi mengamankan kepentingan investor dari segala hambatan termasuk masalah sosial dan lingkungan.

    Andri mengatakan masyarakat bisa melihat bagaimana komplek-komplek smelter nikel yang dilindungi aparat dengan berstatus objek vital nasional tersebut memiliki berbagai masalah lingkungan. Masalah itu mulai dari asap PLTU hingga limbah tailing.

    “Tak lupa masalah sosial yang terus dipelihara seperti murahnya nyawa pekerja setempat dan konflik horizontal dengan TKA China,” kata Andri.

    Ucapan Andri bukan omong kosong, pada praktiknya proses hilirisasi tak berjalan mulus. Ternyata terdapat catatan kelam dalam proses pengolahan bahan mineral itu di Tanah Air. Nyawa manusia pun dipertaruhkan.

    Masih lekat di ingatan, tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah meledak. Insiden yang terjadi pada 24 Desember 2023 itu menelan 19 korban jiwa.

    Sementara, 23 orang pekerja lainnya luka berat, 12 orang luka sedang, dan 5 orang luka ringan.

    Melansir Policy Paper yang dirilis oleh Celios pada Juni 2023, kecelakaan kerja di IMIP bukan lah yang pertama.

    Di perusahaan yang sama, sepanjang 2018 hingga 2022 terjadi 18 insiden. Kejadian itu merenggut 15 korban jiwa, 3 orang dugaan bunuh diri, dan 41 korban luka.

    Sementara, di PT ITSS sendiri sebelumnya juga terjadi 2 insiden yang merenggut 14 korban meninggal dunia dan 22 orang korban luka. Peristiwa itu terjadi pada 2020 dan 2023.

    Insiden juga terjadi di smelter lain. Lihat lah, di PT Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara sepanjang 2021 hingga 2022 terjadi 9 insiden, 4 orang meninggal dunia, 3 orang diduga bunuh diri, dan 18 korban luka.

    Lalu, di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Konawe, Sulawesi Tenggara terjadi 9 insiden, 7 korban meninggal dunia, dan 2 orang diduga bunuh diri. Semua insiden itu terjadi pada 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

    Kemudian, di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali utara, Sulawesi Tengah terjadi 10 insiden, 8 orang meninggal dunia, 2 orang diduga bunuh diri, dan 3 korban luka. Semua insiden terjadi pada 2020, 2022 dan 2023.

    Selanjutnya, di PT Obsidian Stainless Steel, Konawe, Sulawesi Tenggara terjadi 3 insiden, 2 orang meninggal dunia, dan 5 orang korban luka. Seluruhnya terjadi pada 2020, 2021, dan 2022.

    Tragedi juga tercatat di PT Huadi Nickel Alloy Indonesia, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Sepanjang 2020 hingga 2022 telah terjadi 6 insiden, 3 orang korban jiwa dan 5 korban luka.

    Lalu, di PT Wanxiang Nickel Indonesia, Bantaeng, Sulawesi Selatan sepanjang 2022 terjadi 3 insiden yang mengakibatkan 3 orang korban luka.

    Di tahun yang sama, tragedi juga menimpa PT Huadi Wuzhou Nickel Industry, Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dalam satu tahun itu tercatat ada 3 insiden yang menimbulkan 3 orang korban luka.

    Tak berhenti sampai di situ, PT Sulawesi Mining Investment, Morowali, Sulawesi Tengah juga mencatat 2 insiden mengakibatkan 2 orang korban meninggal dunia. Kedua insiden itu terjadi ada 2017 dan 2018.

    Jika ditotal jumlah nyawa pekerja yang melayang di industri smelter itu telah mencapai 84 jiwa.

    “Ini semua ditutup-tutupi dan masyarakat dan jurnalis akan dilarang dan diintimidasi untuk mendekat ke area tersebut, sebagaimana petani dan nelayan di sana yang kehilangan pencaharian setelah ada smelter-smelter tersebut,” kata Andri.

    Ia menambahkan bahwa segala yang terjadi di smelter baik ledakan hingga kerusuhan pekerja, pihak investor asing seolah selalu dapat perlindungan hukum. Andri mengklaim perusahaan-perusahaan China tidak pernah mendapatkan hukuman dan justru selalu warga pihak korban yang dianggap perusuh ditangkap.

    “Jadi ini sudah bukan ugal-ugalan lagi, tapi tabrak gas,” kata Andri.

    Terkait pembebasan lahan pun pemerintah terkesan serampangan. Andri menyebut Perpres Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional, secara esensi tak lebih dari ‘Peraturan Percepat Perampasan Tanah Rakyat’.

    Oleh karena itu, lanjut Andri, jangan mengira narasi hilirisasi ini sepenuhnya kepentingan negara ataupun kepentingan yang murni datang dari Indonesia.

    Pasalnya, hilirisasi terutama kompleks-kompleks smelter nikel selama ini merupakan bagian dari proyek Belt and Road Initiative-nya China yang juga dijalankan di negara-negara berkembang lainnya, sebagaimana hilirisasi cobalt dan tembaga di Kongo ataupun investasi China lain di Afrika.

    “Di masing-masing negara dinarasikan sebagai senjata kemajuan nasional supaya negara kita menuju adidaya, tapi kalau kita lihat dari geopolitik dan alur modalnya dari atas, yang paling diuntungkan ya bukan kita,” jelas Andri.

    Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita berpendapat diksi ‘ugal-ugalan’ adalah bahasa politisi untuk memberikan aksentuasi kepada kritik yang dilontarkan. Padahal, kata ugal-ugalan tersebut ukuran dan parameternya tak jelas.

    “Jadi saya lebih memilih untuk mengatakan bahwa hilirisasi nikel masih memerlukan cukup banyak evaluasi di satu sisi dan membutuhkan inisiatif dari pemerintah untuk membenahinya di sisi lain agar lebih bisa dinikmati oleh Indonesia,” jelas Ronny.

    Ia memaparkan, secara statistik memang pelaku hilirisasi alias pelaku industrinya mayoritas adalah asing, terutama China. Sementara dari sisi penambang, mayoritas pribumi.

    Dengan kata lain, secara kasat mata penikmat nilai tambah nikel adalah pelaku asing atau investor yang memiliki smelter (industri). Tentu mereka sangat diuntungkan.

    “Padahal, mereka juga menikmati banyak insentif dari pemerintah untuk berinvestasi di sana, mulai dari tax holiday sampai pada kemudahan regulasi,” tutur Ronny.

    Namun, hal itu tidak terlalu bisa disalahkan sepenuhnya karena ada sebabnya terjadi. Pertama, dibutuhkan teknologi, yang pada umumnya Indonesia belum memilikinya. Sehingga, salah satu jalan untuk terjadinya transfer teknologi adalah dengan mengundang investor asing.

    Kedua, modal untuk berinvestasi di hilirisasi sumber daya alam, seperti nikel, tidaklah kecil. Menurut Ronny, jumlahnya biasanya triliunan rupiah untuk satu smelter. Oleh karena itu, tidak banyak investor lokal yang mampu, walaupun banyak yang mau.

    Jadi, ‘PR’ ke depan agar hilirisasi tidak didominasi oleh investor asing, pemerintah perlu menyiapkan banyak strategi. Ronny mengatakan taktik itu mulai dari alternatif sumber pembiayaan yang terjangkau, terutama dari perbankan lokal.

    “Pemerintah juga harus memperjelas kesepakatan transfer teknologi dari investasi asing agar dalam jangka waktu sekian tahun, Indonesia pun bisa menguasai teknologinya,” sabung Ronny.

    Menyoal keterlibatan TKA, Ronny tak percaya dengan klaim Luhut yang menyebut jumlahnya hanya 10 persen hingga 15 persen saja. Ia yakin jumlah TKA di sektor hilirisasi lebih dari itu.

    Ia menyebut masalah TKA ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal serupa juga terjadi hampir di semua investasi negara China di dunia, seperti Afrika Selatan dan Asia Tengah.

    [Gambas:Photo CNN]

    Konon, kata Ronny, keterlibatan TKA China itu memang merupakan salah satu kesepakatan saat negara itu akan berinvestasi. Ia menyebut yang menjadi persoalan adalah fakta bahwa pekerja asing itu ternyata menggarap pekerjaan yang sebenarnya bisa ditangani pekerja lokal.

    “Nyatanya di kawasan Industri Morowali, misalnya, dari beberapa penelitian yang dilakukan, terbukti TKA sangat banyak dan sebagiannya mengerjakan pekerjaan umum yang sebenarnya bisa dikerjakan pekerja lokal,” kata dia.

    Namun di lapangan masalahnya jauh lebih rumit lagi. Pasalnya, sebagian TKA tersebut adalah pekerja dari perusahaan sub kontraktor dari China yang bukan merupakan firma di kawasan industri tersebut.

    Perusahaan sub kontraktor tersebut mengerjakan proyek yang diberikan oleh perusahaan yang ada di dalam kawasan.

    Berkaca dari realitas tersebut, menurut Ronny ke depan semestinya diperlukan aturan tambahan soal perusahaan sub kontraktor seperti itu. Dengan begitu, investor asing tidak sepenuhnya membawa pekerja dari negara asalnya selama pengerjaan proyek di kawasan industri.

    “Jadi pendeknya, saya tidak mau menggunakan kata ugal-ugalan, tapi menurut saya, hilirisasi yang telah berlangsung masih memerlukan perbaikan dan pembenahan di berbagai sisi, agar hasilnya lebih banyak dinikmati oleh Indonesia dan masyarakat,” kata Ronny.

  • Melihat Perkembangan Pembangunan 5 Ruas Jalan Pantai Selatan Jawa

    Melihat Perkembangan Pembangunan 5 Ruas Jalan Pantai Selatan Jawa

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun lima ruas Jalan Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 1.313 kilometer (km) dari target keseluruhan panjang 1.543 km.

    Jalur Pansela sendiri merupakan jaringan jalan yang melintasi pesisir selatan Pulau Jawa.

    Pemanfaatan jalur Pansela ini dapat menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Banten hingga Jawa Timur, sehingga beban lalu lintas dapat terbagi dan tidak menumpuk di Jalan Tol atau Lintas Pantura dan Lintas Tengah Jawa.

    Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian PUPR, adapun rincian dari kelima ruas jalan yang sudah rampung antara lain:

    1. Provinsi Banten ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 170 km.

    2. Provinsi Jawa Barat ruas Batas Provinsi Banten-Sindang Barang sepanjang 416 km.

    3. Provinsi Jawa Tengah ruas Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet-Glonggong sepanjang 215 km.

    4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ruas Karangnongko-Legundi-Duwet sepanjang 112 km.

    5. Provinsi Jawa Timur ruas Panggul-Sendangbiru-Jarit-Puger-Glenmore sepanjang 396 km.

    [Gambas:Instagram]

    Sementara itu ruas Jalan Pansela yang belum selesai terbangun adalah sepanjang 230 km. Di antaranya di Yogyakarta masih tersisa 6 km dan di Jawa Timur tersisa 224 km yang belum terbangun.

    Di luar fungsinya mendukung konektivitas, jalur ini melewati berbagai pemandangan yang indah yang memanjakan mata, mulai dari tebing hingga pantai.

    Ada sekitar delapan objek wisata pantai dilewati Jalur Pansela di antara lain Pantai Congot, Pantai Pandansimo, Pantai Glagah, Pantai Parangtritis, Pantai Soge, Pantai Laguna Glagah, Pantai Kuwaru, dan Pantai Bantul.

    (del/pta)

  • Mentan Klaim Food Estate Gunung Mas Panen Jagung 6,5 Ton per Hektare

    Mentan Klaim Food Estate Gunung Mas Panen Jagung 6,5 Ton per Hektare

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini lumbung pangan di Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah atau food estate Gunung Mas mampu panen 6,5 ton jagung per hektare.

    Menurutnya, panen jagung ini membuktikan teknologi pertanian yang diterapkan telah tepat dan sesuai dengan harapan.

    “Dari awal kami sampaikan saat baru dilantik menjadi menteri kembali, bahwa kita pasti mampu menggarap lahan food estate tersebut. Kami tidak ragu karena teknologi pertanian kita sudah demikian maju. Kami harapkan segera dapat diikuti panen-panen selanjutnya,” paparnya melalui keterangan resmi, Rabu (24/1).

    Andi mengatakan lahan food estate Gunung Mas sangat potensial dan pemerintah pasti mampu melakukan upaya transformasi teknologi di lokasi itu. Berdasarkan hasil ubinan panen jagung ini juga telah mencapai hasil 6,5 ton per hektare.

    “Untuk sebuah lahan bukaan baru, lahan ini sudah mampu memberikan produksi yang baik. Kuncinya adalah penggunaan benih yang unggul, irigasi dan pemupukan yang optimal. Kita lihat hasilnya saat ini,” imbuhnya.

    Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan penanaman jagung di lokasi food estate Gunung Mas seluas 10 hektare, di samping tanaman singkong yang lebih dulu ditanam.

    Amran mengklaim hasil dari berbagai program food estate yang sedang dikerjakan di beberapa daerah juga telah berjalan baik dan sesuai target.

    Ia menambahkan bahwa food estate bukan proyek instan. Karena itu, penggarapannya butuh proses.

    “Kenyataannya kita memiliki 600 hektare lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” jelas Amran.

    Ia memaparkan saat ini food estate di Indonesia yang dikerjakan pemerintah berada di Humbang Hasundutan seluas 418,29 hektare. Untuk food estate Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektare telah berhasil panen komoditas hortikultura.

    Amran juga menyebut Kalimantan Tengah berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktivitas 5 ton per hektare.

    Begitu pula di Sumba Tengah NTT dan kabupaten Keerom Papua yang telah mampu panen raya jagung seluas 500 hektare.

    Sementara itu, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.

    Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.

    “Iya gagal semua,” katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

    Khusus untuk Gunung Mas katanya, kegagalan sudah terjadi dari awal saat menentukan lahan food estate. Lahan Food Estate Gunung Mas bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.

    Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.

    “Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polybag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estate berhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

    “Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan,” ungkapnya.

    Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.

    Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

    “Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik,” pungkasnya.

    (mrh/pta)

  • Benarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

    Benarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Diskusi mengenai food estate kembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1) kemarin.

    Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengatakan program food estate gagal.

    Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

    Tak hanya itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace hingga ahli pertanian juga menyebut program itu gagal. Sebab, selain merusak lingkungan juga tak memberikan keuntungan bagi petani.

    Namun, tuduhan gagal itu dibantah oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Menurutnya, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

    “Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1)

    Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 hektare.

    Lalu benarkah tuduhan itu? 

    Segendang sepenarian dengan Cak Imin dan Mahfud, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa yang merupakan ahli pertanian menyatakan food estate memang gagal semua. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan tidak memenuhi pilar pengembangan lahan.

    Ia menjelaskan ada empat pilar pengembangan lahan pangan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, meliputi kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, juga kelayakan sosial dan ekonomi.

    “Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan,” jelasnya.

    Ia mencontohkan, salah satunya lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut dua berhasil adalah tidak benar.

    Menurutnya, lahan di Gunung Mas tersebut memang tidak cocok untuk menanam karena bukan tanah yang mengandung pasir melainkan pasir total. Sehingga, apapun yang ditanam pasti gagal.

    “Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol,” imbuhnya.

    Andreas menjelaskan kegagalan itu tercermin dari hasil panen yang hanya 0,8 juta per hektare. Padahal seharusnya paling sedikit hasil panen mencapai 4 juta ton per hektare agar petani untung.

    Kendati, ia menekankan menghentikan program tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab, sudah banyak lahan yang digunduli dan anggaran yang dikeluarkan selama ini.

    Karenanya, ia memiliki tiga solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah.

    “Kalau menurut saya lebih fokus ke satu lokasi saja, karena pengalaman 25 tahun itu kan setiap ganti pemerintah ganti lahan untuk food estate. Usulan saya fokus gambut 1 juta hektare saja, karena tingkat kerusakan di sana itu sudah luar biasa,” usulnya.

    Dari 1 juta hektare lahan gambut itu, pemerintah tinggal mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memenuhi pilar pengembangan lahan. Dengan demikian, ia menilai kemungkinan besar akan berhasil.

    “Jangan sampai dilanggar empat pilar yang saya sebutkan tadi,” kata Andreas.

    INFOGRAFIS: Daftar Proyek Food Estate Jokowi yang Disebut Cak Imin-Mahfud MD Gagal (Agder Maulana/ CNNIndonesia).

    Kedua, ia mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lahan food estate. Hal ini bertujuan agar siapapun presidennya, lokasi lahan tidak berubah seperti saat ini.

    “Difokuskan dan harus dibuat kesepakatan bersama, siapapun presidennya ya tetap di satu lahan itu saja. Tetap di gambut 1 juta hektare itu karena sudah rusak berat tadi itu,” jelasnya.

    Ketiga, menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengelolanya, bisa BUMN ataupun swasta. Sehingga nantinya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menjadi pengawas dan perusahaan yang fokus menjalankan di lapangan.

    Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan food estate sangat penting untuk Indonesia, terutama untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.

    “Menurut saya Indonesia butuh food estate dan memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang dalam artian bertahap, lokasi jelas dan bisa menjangkau seluruh pelosok negeri dan komoditasnya apa. Seharusnya yang selama ini kita impor atau di masa depan dibutuhkan jadi komoditas yang dipilih,” kata Rusli.

    Untuk keberhasilan dan tidaknya program food estate, ia menilai itu bisa dilihat dari perencanaan dan hasil yang didapatkan. Jika sesuai maka berhasil, jika tidak artinya gagal.

    Selain itu, bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Gagal dan tidaknya ada BPK dan BPKP nanti yang akan mengeluarkan laporan. Kalau gagal sudah pasti menjadi catatan karena ada pemborosan anggaran di sana. Nanti tinggal di cek apakah gagal karena sengaja, force majeure, apa karena ada kesalahan perencanaan, BPK dan BPKP yang akan menilai,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Daftar Bansos yang Mengalir Jelang Pemilu 2024

    Daftar Bansos yang Mengalir Jelang Pemilu 2024

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin. Pada awal tahun ini, bansos gencar disalurkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahkan di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Beberapa program bansos yang akan berlanjut dan dicairkan di awal tahun adalah bantuan beras, pangan hingga Program Keluarga Harapan (PKH).

    Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, Rabu (24/1), berikut daftar bansos yang bakal cair di awal tahun jelang Pemilu 2024:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH adalah bantuan yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah terdaftar dalam DTKS Kemensos.

    PKH akan dibagikan secara bertahap sebanyak empat kali setahun atau diberikan setiap kuartal kepada masyarakat kurang mampu.

    Nilai bantuan PKH beragam. Untuk PKH Kesehatan diberikan tunai kepada ibu hamil dan anak balita Rp3 juta per tahun. Klaster pendidikan Rp900 per tahun untuk SD, lalu Rp1,5 juta per tahun untuk anak SMP, serta Rp2 juta per tahun untuk anak SMA.

    PKH lansia diberikan untuk yang berusia di atas 60 tahun sebesar Rp2,4 juta per tahun. Nilainya sama untuk PKH bagi penyandang disabilitas.

    2. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT)

    Pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap. Melalui bansos ini, masyarakat mendapatkan bantuan Rp200 ribu per bulan, yang diberikan setiap dua bulan atau Rp400 ribu sekali pencairan.

    Bansos ini diberikan dalam enam tahapan atau dua bulan sekali per pencairan. Masyarakat menerima dalam bentuk uang tunai.

    3. Bansos Beras

    Bantuan beras sebetulnya sudah dilaksanakan sejak tahun lalu dan berlanjut di 2024 ini. Setiap keluarga yang terdaftar akan menerima 10 kg beras per bulan.

    Presiden Jokowi memastikan awal tahun ini bansos beras 10 kg akan dicairkan lagi pada Januari, Februari dan Maret.

    4. Bantuan Ganti Rugi Petani

    Presiden Jokowi juga memastikan akan memberikan ganti rugi kepada petani yang gagal panen karena banjir. Nilainya beragam mulai Rp122 juta hingga Rp200 juta per kelompok tani.

    Bantuan ini dinilai perlu diberikan karena gagal panen petani disebabkan oleh bencana tak terduga, sama seperti bencana alam lainnya.

    Pencairannya akan dilakukan segera. Saat ini BNPB tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk anggarannya.

    Penyaluran bansos jelang pemilu rawan dipolitisasi. Hal itu diungkap capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ia menilai bansos menjadi komoditas yang bernuansa politis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

    Dia menyebut bansos memang tak bisa dihentikan sebab sudah diatur dalam Undang-undang dan menjadi hak masyarakat. Namun, dia meminta agar penyalurannya tak dipolitisasi.

    “Ya sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Jangan dipolitisasi karena itu haknya rakyat,” kata Ganjar usai berkunjung di Pasar Agung Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12).

    (ldy/pta)

  • BNPB Klaim Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Diketahui Kemenkeu

    BNPB Klaim Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Diketahui Kemenkeu

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bantuan Rp8 juta per hektare yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada petani Jawa Tengah sudah dapat restu Kementerian Keuangan.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) puso itu mulanya dari perintah langsung Presiden Jokowi.

    “Iya, setiap penggunaan anggaran harus melalui persetujuan Kementerian Keuangan,” kata pria yang akrab disapa Aam kepada CNNIndonesia.com, Rabu (24/1).

    “Mekanismenya dari perintah presiden, kemudian ditindaklanjuti dengan rapat tingkat menteri mengenai kondisi kerugian akibat bencana, dan pengusulan anggaran ke Kemenkeu. Tidak ada penggunaan anggaran yang tidak dikoordinasikan dengan Kemenkeu,” tegasnya.

    CNNIndonesia.com telah menghubungi Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata untuk menanyakan teknis penggunaan anggaran dan klaim BNPB tersebut. Namun, yang bersangkutan belum menjawab hingga berita ini tayang.

    Terpisah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan bantuan secara simbolis di Grobogan, Jawa Tengah menyebut penyaluran tersebut akan diberikan via Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menegaskan tidak akan ada potongan kepada para petani penerima.

    Suharyanto mengatakan nominal bantuan tersebut tak berubah, tetap seperti yang pernah dibagikan Jokowi kepada kelompok petani di Pekalongan, Jawa Tengah pada Desember 2023 silam. Bahkan, kali ini Jokowi memperluas bantuan tersebut ke lima kabupaten/kota lain di Jateng, yakni Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus.

    Catatan BNPB menunjukkan 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi terdampak gagal panen karena banjir sepanjang 2023. Total lahan terdampak ada 110.383 hektare dengan 54.442 hektare lahan mengalami puso.

    Lalu, pemerintah daerah terdampak mengusulkan luas lahan yang perlu diberikan BLT puso sebanyak 26.995 hektare dengan jumlah 35.500 petani. Khusus lahan di Jawa Tengah yang terdampak gagal panen ada 16.321 hektare dengan jumlah petani sebanyak 6.439 orang.

    Jika data usulan pemda yang dipakai, BNPB harus menggelontorkan Rp215,96 miliar demi memuluskan BLT puso yang dibagikan Jokowi. Ini akan diberikan kepada 35.500 petani yang terdampak banjir dan El Nino.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengklaim ide BLT puso ini muncul dari Kepala BNPB Suharyanto. Ia dan Suharyanto sepakat bahwa gagal panen yang dirasakan petani juga bagian dari bencana alam, sama seperti gempa bumi.

    “Pak Jenderal (Suharyanto) menyampaikan kepada saya ‘Pak, sama, sebetulnya bencana kena gempa sama kena banjir itu ya sama, bisa dibantu,’ oh oke bantu saja. Kayak gitu. Perintah langsung. Bantu,” katanya saat bertemu para petani di Grobogan, Jawa Tengah.

    “Wong kalau gempa rumahnya roboh atau retak aja dibantu sama BNPB. Ini sawah kena banjir sama kan penderitaannya kok ndak dibantu. Bantu,” tandas Jokowi.

    (skt/agt)

  • Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Korban Banjir Lewat Bank BUMN

    Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Korban Banjir Lewat Bank BUMN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Joko Widodo memberi bantuan langsung tunai (BLT) puso sebesar Rp8 juta per hektare untuk petani Jawa Tengah melalui bank BUMN. Bantuan akan diberikan tanpa potongan.

    Ini diungkap Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto yang mendampingi Presiden Jokowi memberikan bantuan secara simbolis di Grobogan, Jawa Tengah. Suharyanto menegaskan penyaluran bantuan stimulan tersebut diberikan via Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    “Dipastikan pencairan bantuan ini (BLT puso) akan dilaksanakan sesederhana mungkin. Prosesnya mudah dan cepat,” ucap Suharyanto dalam keterangan resmi, Selasa (23/1).

    “Masyarakat penerima manfaat tidak dikenakan biaya atau potongan apapun dan mekanisme pencairan dirancang sesederhana mungkin berbasiskan data masyarakat yang ditetapkan oleh bupati/wali kota,” tulis laporan BNPB mempertegas pernyataan Suharyanto.

    BNPB menyebut mereka juga tetap mengedepankan aspek akuntabilitas dalam penyaluran BLT puso. Suharyanto dan jajaran turut melibatkan pengawasan dan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat daerah.

    Suharyanto mengatakan nominal bantuan tersebut tak berubah, tetap seperti yang pernah dibagikan Jokowi kepada kelompok petani di Pekalongan, Jawa Tengah pada Desember 2023 silam. Namun, kali ini Jokowi memperluas bantuan tersebut kepada lima kabupaten/kota lain di Jateng, yaitu Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus.

    Pada saat Jokowi memberikan bantuan secara simbolis di Grobogan, ada 1.360 petani yang mewakili lima kabupaten/kota tersebut.

    BNPB mencatat ada 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen karena banjir pada tahun lalu. Total lahan terdampak ada 110.383 hektare dengan 54.442 hektare lahan mengalami puso.

    Sedangkan pemerintah daerah terdampak mengusulkan luas lahan yang perlu diberikan BLT puso sebanyak 26.995 hektare dengan jumlah 35.500 petani. Khusus lahan di Jawa Tengah yang terdampak gagal panen seluas 16.321 hektare dengan jumlah petani terdampak sebanyak 6.439 orang.

    Jika data usulan pemda yang dipakai, BNPB harus menggelontorkan Rp215,96 miliar demi memuluskan BLT puso yang dibagikan Jokowi. Ini akan diberikan kepada 35.500 petani yang terdampak banjir dan El Nino.

    Pada saat penyaluran BLT puso di Grobogan, Presiden Jokowi mengklaim ide ini muncul dari Kepala BNPB Suharyanto. Ia dan Suharyanto sepakat bahwa gagal panen yang dirasakan petani juga bagian dari bencana alam, sama seperti gempa bumi.

    (skt/agt)

  • Penjelasan BNPB soal Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Korban Banjir

    Penjelasan BNPB soal Bantuan Rp8 Juta Jokowi ke Petani Korban Banjir

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan soal bantuan Presiden Jokowi sebesar Rp8 juta untuk petani korban banjir dan El Nino.

    Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bantuan tersebut adalah stimulan untuk para petani yang mengalami gagal panen atau puso. Nominal bantuan tersebut merupakan hitungan langsung dari BNPB.

    “Bantuan stimulan dari Bapak Presiden (Jokowi) ini tentu saja akan menjadi asa dan penambah semangat bagi masyarakat untuk turun kembali ke sawah di periode tanam pertama awal tahun ini,” kata Suharyanto dalam keterangan resmi, Selasa (23/1).

    Berdasarkan data BNPB, ada 136 kabupaten dan kota di 20 provinsi yang terdampak gagal panen akibat banjir pada 2023 lalu. Total lahan terdampak adalah 110.383 hektare, di mana 54.442 hektare lainnya mengalami puso.

    Sedangkan pemerintah daerah terdampak mengusulkan luas lahan yang perlu diberikan bantuan stimulan sebanyak 26.995 hektare dengan jumlah 35.500 petani. Rinciannya, Provinsi Jawa Tengah terdampak gagal panen seluas 16.321 hektare dengan jumlah petani terdampak sebanyak 6.439 orang.

    Jika yang dipakai adalah data usulan pemda terdampak, berarti Presiden Jokowi menggunakan anggaran BNPB sebesar Rp215,96 miliar. Ini dicairkan kepada 35.500 petani terdampak banjir dan El Nino.

    Suharyanto menegaskan penyaluran bantuan tersebut akan diberikan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia berjanji prosesnya mudah dan tidak ada potongan sama sekali.

    Di lain sisi, Presiden Jokowi membagi tiga kelompok penerima uang ganti rugi. Ada kelompok penerima Rp122 juta, Rp180 juta, dan Rp200 juta.

    Jokowi menegaskan ide pemberian bantuan stimulan untuk para petani ini muncul usai berbincang dengan BNPB. Ia mengklaim obrolan bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyepakati bahwa puso yang dialami petani adalah bagian dari bencana alam.

    “Pak Jenderal (Suharyanto) menyampaikan kepada saya ‘Pak, sama, sebetulnya bencana kena gempa sama kena banjir itu ya sama, bisa dibantu,’ oh oke bantu saja. Kayak gitu. Perintah langsung. Bantu,” ucap Jokowi saat bertemu para petani di Grobogan, Jawa Tengah.

    “Wong kalau gempa rumahnya roboh atau retak aja dibantu sama BNPB. Ini sawah kena banjir sama kan penderitaannya kok ndak dibantu. Bantu,” imbuhnya.

    (skt/agt)