Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • Banjir Terjang Tiga Wilayah di Banyuwangi, Ribuan Warga Terdampak

    Banjir Terjang Tiga Wilayah di Banyuwangi, Ribuan Warga Terdampak

    Liputan6.com, Jakarta – Banjir menerjang tiga kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (15/12/2025). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi mencatat ribuan kepala keluarga (KK) terdampak banjir.

    “Berdasarkan laporan sementara, tiga kecamatan terdampak banjir luapan, yaitu Kecamatan Sempu, Srono dan Muncar,” kata Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Danang Hartanto, Selasa (16/12/2025).

    Di Kecamatan Sempu, terdapat tiga dusun terdampak yaitu Dusun Karangrejo, Dusun Karanganyar, dan Dusun Mangki dengan total 22 kepala keluarga (KK) terdampak.

    Di Kecamatan Srono, hanya satu KK terdampak, namun hingga saat ini meski kondisi air di permukiman telah surut, namun debit air di sungai masih tinggi sehingga warga tetap perlu meningkatkan kewaspadaan.

    “Di Kecamatan Muncar ada empat desa yang terdampak yaitu Desa Tembokrejo, Desa Kedungringin, Desa Wringinputih, dan Desa Tapanrejo,” terang Danang.

    Di Desa Tembokrejo dan Desa Tapanrejo total warga yang terdampak, masing-masing 44 KK dan 35 KK.

    Sementara di Desa Kedungringin, jumlahnya meningkat, total warga yang terdampak sekitar 610 KK.

    “Untuk Desa Wringinputih, total ada sekitar 800 KK terdampak di dua dusun,” ujar Danang.

    Kini, selain terus mengumpulkan data warga terdampak, pihaknya juga telah menyalurkan bantuan nasi bungkus, terutama ke titik-titik paling terdampak banjir.

    BPBD Banyuwangi menyalurkan 1.500 nasi bungkus untuk warga terdampak banjir. Selain bantuan logistik, BPBD juga menerjunkan satu unit eskavator untuk membersihkan sedimen dan lumpur yang menyelimuti jalan desa akibat luapan air sungai.

    Danang mengatakan upaya penanganan difokuskan pada pemulihan akses warga dan pencegahan banjir susulan.

    “Kami sudah menyalurkan sekitar 1.500 nasi bungkus untuk warga terdampak. Alat berat juga kami turunkan untuk membersihkan lumpur dan sedimen yang menutup jalan,” ujar Danang.

    BPBD juga melakukan evakuasi terhadap tiga orang warga yang sempat terjebak di dekat kandang ayam di Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar. Ketiganya terisolasi akibat luapan Kaliwagud yang naik secara tiba-tiba.

    “Evakuasi dilakukan karena luapan Kaliwagud. Alhamdulillah seluruh warga berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat,” terang Danang.

    Untuk mencegah banjir kembali terulang, BPBD bersama pihak terkait telah membuat tanggul sementara di sejumlah titik rawan. Selain itu, dilakukan pembenahan jalur air dengan membuka lintasan sungai dan saluran yang tertutup sedimen serta lumpur.

    Danang menambahkan, air banjir mulai surut sejak Selasa dini hari, namun warga tetap diminta waspada mengingat kondisi cuaca dan debit sungai yang masih fluktuatif.

    “Kondisi air sudah mulai surut sejak dini hari, tapi kami tetap mengimbau masyarakat untuk waspada,” pungkasnya.

  • Pilkada via DPRD, Solusi Politik Berbiaya Mahal atau Hidupkan Masalah Lama?

    Pilkada via DPRD, Solusi Politik Berbiaya Mahal atau Hidupkan Masalah Lama?

    Pilkada via DPRD, Solusi Politik Berbiaya Mahal atau Hidupkan Masalah Lama?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali mencuat, digaungkan oleh elite partai politik dan pemerintah.
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai pemilihan kepala daerah dengan cara tak langsung tidak bertentangan dengan hukum.
    “Undang-undang tidak melarang kalau seandainya dilaksanakan sepanjang dilakukan secara demokratis,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).
    Tito beralasan, demokratis itu bisa berarti dua hal, dipilih secara langsung atau melalui perwakilan di DPRD.
    Dalil pemerintah juga menyebutkan konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang adanya pemilihan secara tidak langsung tersebut.
    Selain itu, partai yang santer menyuarakan wacana ini adalah Golkar.
    Pada HUT Ke-61 partai berlambang beringin itu, Ketua Umumnya Bahlil Lahadalia secara terbuka menyebut wacana tersebut.
    “Khusus menyangkut
    pilkada
    , setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro-kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.
    Anggota Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sepanjang pemilihan kepala daerah yang digelar secara langsung, ada ekses yang semakin besar dan tak terkendali.
    Tak lain adalah biaya politik yang terllalu besar yang menyentuh pada penyelenggaraan dan “biaya lain” yang disebut bisa mengancam moral bangsa.
    “Biaya-biaya itu ternyata belum tentu menghasilkan kepala daerah yang ideal, bukan hanya dari aspek kualitas penyelenggaraan pemerintahan, namun ternyata fakta menunjukkan bahwa banyak sekali Kepala Daerah yang terjerat masalah hukum, terutama kasus korupsi,” kata Doli kepada
    Kompas.com
    , Senin (15/12/2025).
    Sebab itu, Doli menilai wacana pemilihan kembali ke DPRD adalah opsi yang patut dipertimbangkan untuk menjaga prinsip
    demokrasi
    dai menjawab masalah politik berbiaya mahal tersebut.
    Selain berbicara sebagai anggota Komisi II, politikus Golkar ini juga menyebut partainya sudah mengkaji fenomena pilkada dengan biaya mahal ini.
    “Dari hasil kajian sementara itu, tentu kami sudah punya beberapa opsi. Terkait Pilkada, kami memang sudah punya kecenderungan untuk melaksanakan Pilkada kembali ke DPRD, terutama untuk pemilihan Gubernur,” ucapnya.
    Doli menjelaskan, meski berangkat dari fenomena politik berbiaya mahal, sikap partai Golkar diambil berdasarkan alasan otonomi daerah.
    Karena menurut kajian partai dengan warna dominan kuning ini, pemilihan gubernur melalui DPRD juga bisa bersifat demokratis dan tidak dilarang konstitusi, persis seperti yang dikatakan Mendagri Tito Karnavian.
    Sikap Golkar ini masih belum final untuk pemilihan di tingkat kabupaten/kota. Doli mengatakan, kepala daerah tingkat dua perlu tetap dipilih secara langsung agar pemimpinnya mendapat legitimasi dari rakyat.
    “Namun, dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar dan jangka panjang, yang mengharuskan adanya penghematan biaya negara serta untuk menjaga moral bangsa, tentu kita bisa memilih kembali ke DPRD.
    Jadi untuk Pilkada Kabupaten/Kota kami cenderung juga kembali ke DPRD, walaupun kami punya opsi lain, yaitu dilaksanakan secara asimetris/hybrid, ada Kabupaten/Kota yang tetap dilaksanakan secara langsung dan ada dilaksanakan melalui DPRD,” ucapnya.
    Merujuk dua artikel
    Kompas
    berjudul ”Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Anggota Dewan, Kiri-Kanan Oke” (14 Maret 2000) dan ”Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah: Kejarlah Calon Gubernur, Uang Kutangkap” (15 Maret 2000), yang diulas kembali dalam liputan bertajuk “Jejak Politik Uang Saat Kepala Daerah Masih Dipilih oleh DPRD” politik uang terjadi saat pilkada melalui DPRD.
    Praktik “biaya lain-lain yang merusak moral bangsa” itu digambarkan secara gamblang dalam pemilihan bupati Sukoharjo pada Januari 2000.
    Saat itu, hampir semua bakal calon dilaporkan mengeluarkan dana besar untuk mengamankan dukungan fraksi.
    Sejumlah kandidat disebut menghabiskan hingga Rp 500 juta hanya untuk tahap pencalonan.
    Fenomena serupa muncul di Boyolali pada Februari 2000 ketika suara fraksi mayoritas DPRD justru berpindah dalam pemungutan suara.
    Rumor yang beredar saat itu menyebutkan harga satu suara anggota DPRD berkisar Rp 50 juta hingga Rp 75 juta, disertai praktik ”karantina” anggota dewan di rumah calon menjelang pemilihan.
    Praktik transaksi politik lebih vulgar di Lampung Selatan, dalam proses pemilihan bupati periode 2000–2005, tim sukses calon bupati mendatangi rumah anggota DPRD, menginapkan mereka di hotel, dan memberikan uang tunai dengan nilai bervariasi.
    Sejumlah anggota DPRD mengaku menerima uang antara Rp 10 juta hingga Rp 25 juta, bergantung pada posisi mereka sebagai anggota atau pimpinan fraksi.
    Praktik politik uang tersebut merebak di berbagai daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
    Hal ini yang disebut peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Beni Kurnia sebagai bentuk tidak adanya jaminan biaya pilkada menjadi lebih murah.
    Pasalnya, praktik transaksi di lorong gelap justru akan semakin kuat, seperti yang pernah terjadi pada 25 tahun silam.
    “Yang lebih mungkin terjadi adalah pergeseran
    locus
    politik uang, dari pemilih rakyat ke elit politik di DPRD. Dalam konteks praktik pemerintahan daerah, transaksi politik semacam ini justru lebih sulit diawasi karena berlangsung dalam ruang tertutup dan dibungkus dalam proses politik internal lembaga perwakilan,” katanya.
    Dia juga menegaskan, problem mahalnya biaya pilkada tak bisa dikatakan sejalan dengan bentuk pemilihan secara langsung.
    Pilkada yang mahal, kata Beni, adalah masalah tata kelola pengawasan politik uang dan transaksi tiket pencalonan oleh partai politik yang selama ini sulit untuk dijatuhi sanksi.
    Beni mengatakan, konstitusi memang tidak secara eksplisit memberikan kewajiban pilkada langsung.
    Walakin, perkembangan konstitusi pasca reformasi telah menempatkan rezim pilkada langsung sebagai instrumen demokrasi lokal dan wujud dari kedaulatan rakyat.
    “Problem mahalnya biaya pilkada dan praktik korupsi kepala daerah lebih tepat dibaca sebagai kegagalan tata kelola dan pengawasan, bukan kegagalan sistem pemilihan langsung itu sendiri,” katanya.
    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Nurcahyadi Suparman atau Armand mengatakan, wacana ini sebagai bentuk kemunduran terhadap kedaulatan rakyat, khususnya di tingkat lokal.
    “Dengan kita memindahkan Pilkada langsung ke ruang-ruang DPR/DPRD, itu sebetulnya sudah atau menjadi langkah mundur dari upaya penguatan demokratisasi lokal itu,” ucapnya.
    Dia juga menyebut ada upaya melempar tanggungjawab dari masalah politik berbiaya mahal.
    Karena menurut Armand, yang menyebabkan politik berbiaya mahal adalah mekanisme transaksi di lorong gelap yang terjadi antara kandidat dan partai politik.
    “Karena itu menurut kami, biaya politik ini sangat mahal karena memang partai politik itu sendiri yang membuat biaya itu mahal,” katanya.
    Sebab itu, Armand menilai jalan keluarnya bukan kembali pada masa kedaulatan rakyat dirampas kembali, tapi pada perbaikan tata kelola dan regenerasi partai politik yang baik.
    “Padahal kalau partai itu punya sistem kaderisasi dan rekrutmen yang bagus, mestinya hal-hal seperti itu (politik berbiaya mahal) bisa disimplifikasi,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bus Rombongan Peziarah Terguling di Kudus, Hilang Kendali Usai Alami Rem Blong

    Bus Rombongan Peziarah Terguling di Kudus, Hilang Kendali Usai Alami Rem Blong

     

    Liputan6.com, Kudus – Bus wisata penuh penumpang terguling di jalur turunan Desa Tergo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Selasa (16/12/2025). Akibatnya sejumlah penumpang mengalami luka-luka dan syok serta trauma sehingga harus dievakuasi. 

    KBO Satlantas Polres Kudus Iptu M Zubaidi mengakan, bus terguling diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman atau rem blong.

    Zubaidi juga menceritalan kronologi terjadinya kecelakaan. Bermula saat bus wisata yang mengangkut rombongan peziarah tersebut berangkat dari Terminal Wisata Sunan Muria. Saat melintasi jalur menurun yang dikenal rawan kecelakaan, pengemudi diduga kehilangan kendali setelah sistem pengereman tidak berfungsi optimal.

    “Bus kemudian menghantam pembatas jalan dan terguling ke lahan kosong di sisi jalan. Sebanyak 50 penumpang dalam kondisi selamat meski sempat mengalami syok akibat kejadian tersebut,” ujarnya, seeprti dikutip dari Antara.

    Petugas Pamapta Polres Kudus bersama jajaran Polsek Dawe dan Satlantas Polres Kudus bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP), evakuasi penumpang, serta pengaturan arus lalu lintas. Proses evakuasi juga dibantu oleh warga sekitar.

    Sejumlah penumpang yang mengalami luka ringan dan trauma dievakuasi ke Masjid Al Ghozali serta rumah warga terdekat untuk mendapatkan penanganan awal. Seluruh korban kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim Sidokkes Polres Kudus.

     

  • Ratusan Orang Diduga Jadi Korban Arisan Bodong di Kediri, Kerugian Tembus Rp5 Miliar

    Ratusan Orang Diduga Jadi Korban Arisan Bodong di Kediri, Kerugian Tembus Rp5 Miliar

    Kediri (beritajatim.com) – Ratusan orang diduga menjadi korban penipuan arisan bodong yang dijalankan oleh seorang perempuan berinisial NST asal Kampung Dalem, Kota Kediri, dengan total kerugian ditaksir menembus Rp5 miliar dan telah dilaporkan ke Polda Jawa Timur.

    Salah satu korban berinisial E mengaku mengenal pelaku melalui kerja sama bisnis online penjualan pakaian bekas. Kepercayaan sebagai pelanggan lama dimanfaatkan pelaku untuk menawarkan skema arisan dengan janji keuntungan menggiurkan.

    “Saya kenal pelaku sebagai penjual pakaian. Saat itu menawarkan arisan dengan iming-iming keuntungan, akhirnya saya tergiur dan terus menambah nominal setoran,” kata perempuan asal Kediri, Selasa (16/12/2025).

    E menjelaskan, arisan tersebut menggunakan istilah “get dan motel” dengan janji keuntungan berlipat. Nominal setoran bervariasi, disertai janji pencairan dana sesuai tanggal yang telah ditentukan.

    Namun hingga jatuh tempo, uang yang dijanjikan tidak pernah diterima. Total kerugian yang dialami E mencapai Rp15 juta.

    “Saya tertarik, saya tambah-tambahi lagi menjadi Rp7 juta, jadi Rp10 juta seperti itu. Tinggal tunggu tanggalnya saja. Katanya cair, tapi enggak cair juga,” terangnya.

    Korban lainnya berinisial R mengaku tertarik mengikuti arisan setelah melihat unggahan media sosial pelaku yang menampilkan bukti pencairan arisan sebelumnya. Pemilik warung di Kediri itu menyebut, pada awalnya arisan dengan nominal kecil memang sempat cair sehingga menumbuhkan kepercayaan.

    “Awalnya get kecil-kecil dulu. Setelah itu saya berani beli yang besar karena kelihatannya amanah,” ungkapnya.

    R mengaku mengalami kerugian lebih dari Rp55 juta. Ia mengikuti arisan tersebut sejak awal November dan membeli puluhan slot arisan dengan janji keuntungan hingga dua kali lipat.

    “Yang terakhir saya beli Rp10 juta, dijanjikan motel Rp22 juta. Tapi sampai sekarang tidak ada,” katanya.

    Para korban juga mengungkapkan, saat mulai mempertanyakan pencairan dana, pelaku justru meminta agar kasus tersebut tidak diviralkan.

    “Katanya jangan diviralkan, walaupun nanti uangnya enggak cair. Setelah itu dia menghilang dan enggak ada tanggung jawab sama sekali,” kata E.

    Kepada awak media, sejumlah korban menunjukkan bukti berupa tangkapan layar transfer serta percakapan pesan singkat dengan pelaku. Bukti tersebut memperlihatkan janji pencairan dana, nominal setoran, hingga komunikasi saat korban mulai menagih uang arisan yang tak kunjung cair.

    Berdasarkan keterangan korban, jumlah peserta arisan diduga mencapai lebih dari 300 orang. Para peserta tidak hanya berasal dari Kediri, tetapi juga dari Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Jawa Tengah, Bali, hingga Kalimantan. Mayoritas korban diketahui merupakan pelanggan pakaian milik pelaku, termasuk ibu rumah tangga.

    Para korban mengaku sempat melaporkan kasus ini ke Polres Kediri, namun laporan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut. Laporan kemudian dilayangkan ke Polda Jawa Timur dan saat ini tengah dalam penanganan.

    Korban pun mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran arisan yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. “Kalau ada arisan untung besar, lebih baik dijauhi dan diblokir saja,” pungkas korban. [nm/beq]

  • Nadiem Bentuk Dua Grup WA soal Digitalisasi Pendidikan Sebelum Jadi Menteri, Siapa Anggotanya?

    Nadiem Bentuk Dua Grup WA soal Digitalisasi Pendidikan Sebelum Jadi Menteri, Siapa Anggotanya?

    Nadiem Bentuk Dua Grup WA soal Digitalisasi Pendidikan Sebelum Jadi Menteri, Siapa Anggotanya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) membentuk dua grup untuk mempersipkan digitalisasi pendidikan sebelum menjabat sebagai menteri.
    JPU menyebutkan, grup tersebut bernama ‘Education Council’ dan ‘Mas Menteri Core Team’ yang dibentuk pada sekitar bulan Juli dan Agustus 20219, padahal Nadiem baru dilantik sebagai menteri pada Oktober 2019.
    “Sebelum menduduki jabatan sebagai Mendikbud, sekitar bulan Juli 2019 dan Agustus 2019, terdakwa Nadiem Anwar Makarim membuat dua
    grup WhatsApp
    (WA), yaitu grup WA ‘Education Council’ dan grup WA ‘Mas Menteri Core Team’,” ujar JPU dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
    Jaksa mengungkap, dua grup ini diisi oleh beberapa teman Nadiem yang juga bekerja di Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), mereka adalah Jurist Tan, Najeela Shihab, dan Fiona Handayani.
    “(2 Grup WA) beranggotakan teman-temannya, di antaranya bernama Jurist Tan, Najeela Shihab, dan Fiona Handayani dari Yayasan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) yang membicarakan program
    digitalisasi pendidikan
    di Kemendikbud,” lanjut jaksa.
    Dalam perjalanan, Jurist Tan dan Fiona Handayani menjadi staf khusus Nadiem saat ia sudah dilantik menjadi menteri.
    Sementara, Najeela Shihab diketahui beberapa kali ikut terlibat dalam perencanaan pengadaan ini.
    Selain dua grup ini, Jurist Tan membuat satu grup WA lagi bernama ‘Tim Paudasmen’.
    Grup ini beranggotakan Fiona Handayani, Najeela Shihab, serta memasukkan Jumeri yang saat itu masih sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
    Jumeri dimasukkan ke grup tersebut atas permintaan
    Nadiem Makarim
    dan dipersiapkan untuk nantinya menjadi pejabat eselon 1 di Direktorat Jenderal Paudasmen Kemendikbud.
    “Adapun tujuan Grup WA bernama ‘Tim Paudasmen’ adalah memasukkan program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dengan program Merdeka Belajar milik Yayasan PSPK ke dalam program digitalisasi pendidikan sebagaimana arahan terdakwa Nadiem Anwar Makarim,” lanjut jaksa.
    Dalam kasus ini, JPU mendakwa Nadiem dan tiga terdakwa lainnya telah menyebabkan
    kerugian negara
    Rp 2,1 triliun.
    Selain Nadiem, tiga terdakwa lainnnya itu adalah eks konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief, Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Tahun 2020-2021 Mulyatsyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsih.
    Pada hari ini, jaksa membacakan dakwaan untuk Ibrahim, Mulyatsyah, dan Sri, sedangkan Nadiem baru mengikuti sidang perdana pada pekan depan karena tengah dirawat di rumah satki.
    Sementara itu, ada satu tersangka lain dalam perkara ini, Jurist Tan, yang berkas perkaranya belum dilimpahkan karena masih berstatus buron.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertumbuhan Ekonomi Kendal Tembus 8,84 Persen, Bupati Sebut KEK Jadi Motor Utama Regional 16 Desember 2025

    Pertumbuhan Ekonomi Kendal Tembus 8,84 Persen, Bupati Sebut KEK Jadi Motor Utama Regional 16 Desember 2025

    Pertumbuhan Ekonomi Kendal Tembus 8,84 Persen, Bupati Sebut KEK Jadi Motor Utama
    Tim Redaksi
    KENDAL, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.
    Melalui optimalisasi kawasan tersebut,
    pertumbuhan ekonomi
    kedua daerah diperkirakan dapat mencapai angka 8–9 persen.
    Pada triwulan III tahun 2025, perekonomian Kabupaten Kendal tercatat tumbuh sebesar 8,84 persen, menjadikannya sebagai yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.
    Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas industri dan investasi di kawasan industri serta KEK Kendal.
    Menanggapi capaian tersebut, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada triwulan ketiga tahun 2025 tidak terlepas dari dampak positif keberadaan KEK Kendal.
    “Di triwulan ketiga ini, pertumbuhan ekonomi Kendal mencapai 8,84 persen. Salah satu faktornya adalah kontribusi dari
    Kawasan Ekonomi Khusus
    Kendal,” ujar Dyah Kartika Permanasari, yang akrab disapa Mbak Tika, pada Senin (15/12/2025).

    Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kendal melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus melakukan integrasi
    tenaga kerja lokal
    dengan kebutuhan industri.
    Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
    “Alhamdulillah, capaian
    investasi di Kendal
    pada triwulan ketiga ini juga menjadi yang tertinggi se-Jawa Tengah,” tambahnya.
    Mbak Tika juga berharap adanya kerja sama yang lebih erat antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di KEK dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.
    Menurutnya, kemitraan tersebut dapat dijadikan salah satu syarat dalam pemberian insentif pajak bagi perusahaan di KEK.
    “Pertumbuhan ekonomi yang baik di Kabupaten Kendal ini juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” katanya.
    Sementara itu, Direktur Eksekutif KEK Kendal, Juliani Kusumaningrum, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 135 perusahaan yang telah bergabung di KEK Kendal.
    Dari jumlah tersebut, 51 perusahaan sudah beroperasi, 37 perusahaan masih dalam tahap konstruksi, dan sisanya dalam proses persiapan pembangunan.
    “Total investasi yang terserap hingga akhir September 2025 mencapai Rp 182 triliun,” ungkap Juliani.
    Selain itu, penyerapan tenaga kerja langsung di KEK Kendal telah mencapai sekitar 38.000 orang, dengan 79 persen di antaranya merupakan tenaga kerja asal Kabupaten Kendal.
    “Penyerapan tenaga kerja akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang masuk dan beroperasi di KEK Kendal,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tinjau Dampak Banjir Jember, Bupati Fawait Kaget Ada Perumahan Berdiri di Bantaran Sungai Surabaya 16 Desember 2025

    Tinjau Dampak Banjir Jember, Bupati Fawait Kaget Ada Perumahan Berdiri di Bantaran Sungai Surabaya 16 Desember 2025

    Tinjau Dampak Banjir Jember, Bupati Fawait Kaget Ada Perumahan Berdiri di Bantaran Sungai
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Bupati Jember Muhammad Fawait kaget ada perumahan yang berdiri di bantaran sungai.
    Keberadaan perumahan itu diketahui Fawait saat meninjau salah satu lokasi banjir di Kabupaten Jember pada Selasa (16/12/2025) dini hari.
    Peninjauan dilakukan saat genangan air belum sepenuhnya surut di Perumahan Villa Indah Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, sekira pukul 01.00 WIB.
    Setelah hujan deras yang turun sejak Senin (15/12/2025) siang, sungai-sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai wilayah.
    Sejak sore hingga malam, Jember dikepung banjir yang tercatat terjadi di 20 titik lokasi pada 10 kecamatan. Air masuk ke rumah-rumah warga dan memaksa sebagian keluarga bertahan atau mengungsi.
    Berdasarkan informasi BMKG, wilayah Kabupaten Jember sebelumnya telah berada dalam kondisi cuaca ekstrem dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
    Fawait didampingi Ketua TP PKK Jember Ghyta Eka Puspita mendatangi Perumahan Villa Indah, salah satu titik yang terdampak cukup parah.
    Di lokasi tersebut, pria yang akrab disapa Gus Fawait itu melihat langsung deretan rumah warga yang berdiri di sepanjang bantaran sungai, dengan kondisi tembok pembatas yang jebol akibat terjangan arus deras.
    Air sungai yang meluap dengan cepat masuk ke permukiman dan merendam puluhan rumah warga, sehingga sebagian harus mengungsi ke tenda darurat yang disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember.
    Fawait mengaku terkejut mengetahui bahwa batas belakang rumah warga hanya dibangun dengan tembok setinggi sekitar satu meter, yang dinilai tidak memadai untuk menahan luapan sungai.
    “Terkait perumahan seperti ini, tentu kami akan memanggil pihak developer, dan kami akan pelajari terlebih dahulu, apakah perumahan ini memang didirikan di bantaran sungai atau tidak,” ucapnya.
    “Tapi, sekali lagi, kalau yang kejadian ini, saya pikir bukan masalah irigasi, tetapi ini murni karena letak posisi perumahan ini ada di bantaran sungai,” lanjutnya.
    Dalam peninjauan tersebut, Gus Fawait juga menyerahkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak bencana.
    Berdasarkan laporan BPBD Jember, banjir di Perumahan Villa Indah merendam rumah warga dengan ketinggian air antara 50 hingga 120 sentimeter dan berdampak pada rumah 40 kepala keluarga atau sekitar 200 jiwa.
    “BPBD Jember telah mendirikan tiga tenda keluarga sebagai tempat pengungsian sementara bagi warga yang rumahnya masih terdampak genangan,” papar Kepala BPBD Jember Indra Tri Purnomo.
    Selain Perumahan Villa Indah, banjir juga meluas ke sejumlah wilayah lain di Kecamatan Patrang, Kaliwates, Sumbersari, Pakusari, Rambipuji, Kalisat, Ledokombo, Arjasa, dan Jelbuk.
    Wilayah terdampak mencakup kawasan RS Paru Jember Lor, Kampung Ledok Kebun Lor, Kelurahan Kepatihan, Gladak Kembar, Jalan Bengawan Solo, hingga Desa Nogosari di Kecamatan Rambipuji.
    Desa Nogosari tercatat sebagai wilayah dengan dampak terluas, dengan 429 kepala keluarga terdampak banjir luapan sungai.
    Secara keseluruhan, BPBD Jember mencatat total 1.271 kepala keluarga (KK) terdampak banjir, dengan kelompok rentan meliputi 16 lansia, 10 balita, dan satu ibu hamil.
    Dampak kerusakan akibat banjir meliputi satu rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang, satu rumah rusak ringan, dua fasilitas umum terdampak, serta satu jembatan desa putus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bersiap mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 usai dokumen terkait dikabarkan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan. 

    Polemik Formula Baru

    Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

    Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

    Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

    Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah.

    Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan.

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%.

    Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beberapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah. Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Suara Pengusaha

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

    Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

    Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

    Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak. 

    “Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

    Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

    Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa. 

    Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

    “Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

    Peta UMP 2026: Provinsi Mana Berpotensi Naik Paling Tinggi?

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • Citilink-Garuda Tambah 126 Penerbangan pada Libur Nataru 2025/2026

    Citilink-Garuda Tambah 126 Penerbangan pada Libur Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Garuda Indonesia Group menyediakan 126 penerbangan tambahan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan berbagai tujuan di Indonesia.

    Melansir dari media sosial resmi @citilink dan @garuda.indonesia, Citilink menyediakan 118.740 kursi tambahan untuk penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) menuju Tanjung Karang di Lampung (TKG), Yogyakarta (YIA), Semarang (SRG), dan Surabaya (SUB). 

    Selain itu, tambahan kursi juga tersedia untuk penerbangan dari CGK menuju Bali (DPS), Medan (KLO), serta Palembang (PLM). 

    “Garuda Indonesia Group siap melayani penerbangan pada periode Natal & Tahun Baru 2025/2026 dengan kenyamanan,” tulis Garuda, dikutip pada Selasa (16/12/2025). 

    Citilink saat ini tercatat memiliki 3.884 penerbangan reguler. Pada periode Nataru ini, Citilink akan melayani 28 penerbangan tambahan.  Sementara itu, Garuda tercatat memiliki 3.724 penerbangan reguler, dengan total 98 penerbangan tambahan selama Nataru.

    Secara umum, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan 96 burung besi yang siap mengudara selama liburan Nataru 2025/2026.  Total terdapat 7.734 penerbangan sepanjang musim liburan dengan jaringan rute domestik dan internasional yang semakin luas. 

    Terlebih, penerbangan Garuda Indonesia (GA) dan Citilink (QG) telah melayani codeshare. Merujuk pada satu penerbangan dijalankan oleh Citilink, tetapi tiket dapat penumpang beli melalui Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA.  

    Adapun pada Nataru kali ini, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan 19 pesawat wide body dan 40 narrow body. 

    Terdiri dari 7 pesawat tipe Boeing 777-300ER kapasitas 314/393 kursi, sebanyak 10 Airbus A330-300/200 (termasuk livery Pokemon), serta sebanyak dua Airbus A330-900neo kapasitas 365/301 kursi. 

    Sementara pesawat narrow body, Garuda sediakan sebanyak 40 unit pesawat Boeing 737-800NG kapasitas 161/162/170 kursi. 

    Untuk Citilink, mengoperasikan narrow body berupa 35 unit Airbus A320 kapasitas 180 kursi, serta turboprop berupa dua unit ATR72-600 kapasitas 70 kursi. 

    Adapun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) terus memperkuat pengawasan keamanan penerbangan dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan Nataru.  

    Direktur Keamanan Penerbangan Sigit Hani menyampaikan, pemeriksaan keamanan penerbangan jelang periode Nataru merupakan langkah krusial untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pengguna jasa transportasi udara. 

    “Melalui pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan, kami berkomitmen menjaga agar seluruh operasional penerbangan selama Nataru berjalan aman, tertib, dan lancar,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

    Kemenhub juga memastikan ketersediaan jumlah pesawat dalam posisi aman. Tercatat total terdapat 568 unit pesawat. Sebanyak 200 pesawat dalam kondisi yang harus diperbaiki atau maintenance. Sementara yang siap melayani penerbangan, hanya 368 unit.

    Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi, sebanyak 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan selama masa libur Nataru. Moda pesawat diprediksikan akan dimanfaatkan oleh 3,57% atau sekitar 4,27 juta orang.

  • Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

    Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

    GELORA.CO -Penampilan terbaru mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi menjadi sorotan publik, terutama rambutnya yang semakin tipis, bahkan nyaris botak.

    Dari video yang beredar di media sosial X, pada Jumat 12 Desember 2025, Jokowi terlihat keluar dari kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, untuk melaksanakan salat Jumat. Saat itu terlihat rambut Jokowi nyaris botak. 

    Peneliti media dan politik Buni Yani menilai makin menipisnya rambut Jokowi akibat hidupnya tidak tenang. 

    “Jokowi tambah botak, pertanda hidupnya tidak tenang. Padahal dia dapat rumah besar dan uang pensiun yang jumlahnya besar,” kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Selasa 16 Desember 2025.

    Dikutip dari Alodokter, dalam istilah medis, kebotakan biasanya disebut dengan alopecia. Pada pria, jenis kebotakan permanen yang paling sering terjadi ialah alopecia androgenetik, yaitu kebotakan yang terjadi karena faktor hormonal dan keturunan atau genetik. Meski begitu, kebotakan umumnya terjadi secara bertahap.

    Kondisi kesehatan termasuk tingkat stres, juga bisa membuat proses kebotakan terjadi lebih cepat. Stres berat dan berkepanjangan bisa berdampak terhadap kesehatan rambut lebih mudah rontok. 

    Ketika mengalami stres, tubuh akan menghasilkan hormon stres atau kortisol dalam jumlah yang berlebihan. Hal ini bisa meningkatkan proses peradangan di dalam tubuh. Ketika peradangan terjadi pada folikel rambut, pertumbuhan rambut akan terhambat. Pada akhirnya bisa memicu kebotakan.