Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • Mobil Maung Pindad buat Menteri-Wamen Lagi Diproduksi, Siap Februari 2025

    Mobil Maung Pindad buat Menteri-Wamen Lagi Diproduksi, Siap Februari 2025

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mewajibkan menteri, wakil menteri (wamen) hingga kepala badan menggunakan mobil dinas produksi PT Pindad, Maung. Menanggapi arahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya siap jika harus menggunakan Maung.

    Dia pun telah bertanya langsung ke PT Pindad soal ketersediaan kendaraan itu. Menurut informasi yang diterimanya, saat ini kendaraan dinas menteri sedang diproduksi dan siap digunakan pada Februari 2025.

    “Saya sudah tanya (Pindad) sekarang sedang produksi katanya. Katanya baru Februari (2025) siapnya,” kata Trenggono ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Trenggono mengatakan hal ini sebagai langkah mendukung produksi perusahaan dalam negeri. Untuk ketahui PT Pindad adalah perusahaan yang memiliki pabrik yang memproduksi produk pertahanan, mulai dari senjata, munisi, kendaraan khusus hingga alat berat.

    “Supaya kita benar-benar bisa punya kemampuan produksi kendaraan Indonesia dan sebagainya, harus kita dukung. Salah satu caranya kita sebagai pemerintah kalau ada kendaraan dinas ya gunakan itu,” jelasnya.

    Trenggono pun akan mengarahkan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan mobil dinas Maung dari Pindad. Sementara terkait arahan tersebut, menurut Trenggono pemikiran itu telah ada sejak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

    “Itu (arahan) semenjak beliau jadi Menhan, waktu saya jadi Wakil Menteri Pertahanan sudah berpikir ke sana, Presiden sudah berpikir ke sana,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Istana mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Maung buatan PT Pindad bagi Kabinet Merah Putih. Arahan ini diberikan saat retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Menurutnya, semua menteri, wakil menteri, sampai kepala badan diminta menggunakan mobil Maung.

    “Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad,” beber Hasan kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

    (ada/hns)

  • Jokowi dan Kampanye Pilkada 2024, Etis atau Tidak Jadi Hak Masyarakat Nasional 30 Oktober 2024

    Jokowi dan Kampanye Pilkada 2024, Etis atau Tidak Jadi Hak Masyarakat Nasional 30 Oktober 2024

    Jokowi dan Kampanye Pilkada 2024, Etis atau Tidak Jadi Hak Masyarakat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Usai purnatugas, Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) tak ada larangan untuk berperan sebagai juru kampanye bagi pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    “Jadi menurut saya, jika sudah selesai jabatannya, maka larangannya itu sudah tidak berlaku lagi,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (
    Bawaslu
    ) Rahmat Bagja saat ditemui awak media di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/10/2024).
    Ia menambahkan, baik Jokowi maupun presiden sebelumnya, diperbolehkan untuk mendukung pasangan calon secara terbuka.
    Bagja mencontohkan keterlibatan Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kampanye.
    “Toh Pak SBY juga pernah berkampanye, dan Bu Mega adalah ketua umum partai politik. Jadi, larangan itu sudah tidak berlaku lagi,” tuturnya.
    Menurut Bagja, penilaian etis terkait keterlibatan Jokowi dalam kampanye sepenuhnya menjadi hak masyarakat.
    “Kita tidak mengurus etik, nanti masyarakat yang menilai apakah itu etis atau tidak,” jelasnya.
    Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah Akmaliyah juga menegaskan, Jokowi tidak dilarang untuk menjadi juru kampanye karena statusnya sebagai mantan pejabat publik.
    Nama Jokowi juga tidak harus dilaporkan ke KPU. Sebab, pihak yang didaftarkan adalah tim kampanye.
    “Peraturan perundang-undangan tidak melarang,” kata Akmaliyah saat ditanya mengenai mantan presiden yang terlibat kampanye, pada Senin (28/10/2024).
    Usai masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober, Jokowi telah bertemu dengan calon wali kota Solo nomor urut 2, Respati Ardi, yang didampingi calon wakilnya, Astrid Widayani.
    Dalam pertemuan tersebut, Respati mengajak Jokowi untuk turut mengkampanyekan dirinya dalam Pilkada Serentak 2024.
    “Ajakan kampanye, ajakan kebaikan untuk menyapa masyarakat. Tapi beliau ingin istirahat, saya menghormati beliau,” kata Respati di Kawasan Manahan Solo, Selasa (29/10/2024).
    Ia menambahkan bahwa Jokowi berpesan agar program-program yang telah berjalan selama putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjabat Wali Kota Solo, dapat dilanjutkan.
    Selain Respati, calon kepala daerah lainnya, termasuk Ahmad Lutfi dan Taj Yasin, juga telah menemui Jokowi dan menerima pesan untuk memperbaiki berbagai aspek, termasuk tata kelola pupuk dan perikanan di Jawa Tengah.
    Dosen Hukum Pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menekankan, meskipun Jokowi tidak dilarang menjadi juru kampanye, perlu diwaspadai agar keterlibatannya tidak disalahgunakan, terutama terkait dengan posisi anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden.
    “Walaupun tidak dilarang, harus diantisipasi keterlibatan Jokowi, terutama dengan keberadaan anaknya sebagai wapres. Ini berpotensi membuka celah pelanggaran atau penyalahgunaan,” ungkap Titi kepada Kompas.com, usai debat Pilkada Kabupaten Magelang, di Grand Artos Hotel & Convention, Senin (28/10/2024).
    Ia menekankan pentingnya pengawasan dari Bawaslu dan media massa dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
    “Terus kritis mengawal
    pilkada 2024
    ,” tutur Titi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jangan sampai ada PHK karyawan Sritex!

    Jangan sampai ada PHK karyawan Sritex!

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer (Foto Istimewa)

    Presiden Prabowo: Jangan sampai ada PHK karyawan Sritex!
    Dalam Negeri   
    Nandang Karyadi   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 14:27 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah menegaskan tidak ingin ada PHK karyawan Sritex pasca perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara itu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer di radio Elshinta, Minggu (27/1024) ditengah kegiatan pembekalan kabinet Merah Putih di Komplek Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

    Pasca PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit, informasi tersebut langsung diterima oleh Presiden Prabowo, jelas Immanuel. Empat kementerian yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Tenaga Kerja langsung dipanggil oleh Presiden Prabowo untuk mengatasi persoalan yang dihadapi Sritex.

    “Jangan sampai ada PHK, saya tidak mau 20 ribu karyawan Sritex harus dirumahkan dan harus dicari solusinya,” perintah presiden seperti diungkapkan Immanuel Ebenezer kepada 4 kementerian yang dipanggil termasuk dirinya. 

    Immanuel memaparkan sejumlah skema, mulai dari pengurangan gaji karyawan hingga pengambilalihan Sritex.

    “Nasib puluhan ribu karyawan Sritex yang terancam PHK tidak boleh dibiarkan dan harus dicari solusinya,” tambah Immanuel.

    Pihak Sritex telah menyampaikan kondisi yang dialaminya hingga dinyatakan pailit. Immanuel mengungkapkan, pemilik Sritex telah bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan menjelaskan duduk persoalan yang dihadapi. Namun Immanuel tidak menjelaskan detail masalahnya yang dimaksud.

    Upaya pengajuan kasasi terkait putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Jawa Tengah telah dilayangkan pihak Sritex ke Mahkamah Agung (MA). Immanuel mengatakan, pemerintah akan menunggu proses hukum yang tengah berjalan sambil mencari solusi untuk menyelamatkan para karyawan dari ancaman PHK.

    Seperti diketahui, perusahaan raksasa tekstil ternama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) diputus pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang Jawa Tengah. Putusan itu terdaftar dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg oleh Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin (21/10/2024). (Dwi)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menteri PU Buka-bukaan Nasib IKN di Awal Pemerintahan Prabowo

    Menteri PU Buka-bukaan Nasib IKN di Awal Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang nasib mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dody memastikan bahwa proyek IKN akan tetap dilanjutkan dan dituntaskan. Namun di samping proyek ini jalan, pemerintah saat ini juga punya prioritas lain yaitu swasembada pangan.

    “IKN tetap (lanjut), cuman mungkin ya kan prioritasnya kan sekarang kan swasembada pangan. Tetap IKN, tetap itu kan sudah diputuskan,” kata Dody, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) perdana bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Dody mengatakan, arahan utama dari Prabowo terhadap para jajarannya ialah untuk mewujudkan swasembada pangan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan beras merupakan yang utama bagi masyarakat RI.

    Ia mengkhawatirkan situasi geopolitik global yang bisa semakin memanas hingga dapat mempengaruhi rantai pasok pangan global. Oleh karena itu, menurutnya Indonesia perlu bersiap menghadapinya dengan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

    “Beras itu utama, kewajiban PU support Pak Presiden soal swasembada. Berarti support Kementan itu dulu yang utama, termasuk swasembada air lah,” kata dia.

    Adapun dukungan yang dimaksud ialah dalam pemenuhan infrastruktur air dan irigasi. Menurutnya, dukungan dalam akses penyediaan air baku merupakan salah satu tugas utama Kementerian PU.

    Sementara saat ditanya terkait dengan target Prabowo untuk menyelesaikan IKN dalam 4 tahun, menurutnya hal tersebut tidaklah mustahil.

    “insyaallah, insyaallah (selesai dalam 4 tahun),” ujar Dody.

    Sebagai tambahan informasi, permintaan Prabowo untuk melanjutkan IKN juga pernah disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Katanya, kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau Retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (26/10/2024).

    Eks Wamen ATR/Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibukota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN.

    “Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan OIKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif,” papar Raja Juli, dalam unggahannya di Instagram, @rajaantoni, dikutip Minggu (27/10/2024).

    Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN.

    (shc/kil)

  • Nasib Sritex Dibahas Prabowo di Istana, Ini Hasilnya

    Nasib Sritex Dibahas Prabowo di Istana, Ini Hasilnya

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto turun tangan menangani masalah pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Raksasa tekstil itu saat ini baru saja dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    Prabowo kemarin siang baru saja menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dipanggil dalam rapat itu.

    Airlangga mengatakan Prabowo memberikan arahan agar Sritex tetap bisa beroperasi di tengah isu pailit. Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pun telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

    “Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

    Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

    “Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah di jalankan di Jawa Barat,” papar Airlangga.

    Perlu diketahui juga, sejauh ini Sritex sedang melakukan kasasi dari putusan pailit tersebut dan memiliki kesempatan untuk lolos keputusan pailit.

    Prabowo Tak Mau Ada PHK

    Bila operasi Sritex terus berjalan, Airlangga menegaskan maka tenaga kerja Sritex pun masih akan tetap bisa dipekerjakan. Dengan begitu PHK tidak perlu dilakukan perusahaan.

    “Dengan berproduksi, tenaga kerja masih bekerja,” beber Airlangga

    Yassierli juga menekankan Prabowo memberikan arahan agar tidak ada satupun karyawan Sritex yang kena PHK. Prabowo meminta dengan tegas agar tak ada pekerja Sritex yang di-PHK di tengah pusaran ancaman pailit yang terjadi.

    “Terkait Sritex pemerintah memang concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu poin nomor satu,” ujar Yassierli.

    “Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” tegasnya lagi mengungkapkan pesan Prabowo.

    Dia menyatakan sementara ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Di sisi lain, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

    “Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik,” papar Yassierli.

    (hal/kil)

  • Gerindra Resmi Usung Ahmad Luthfi Cagub Jateng

    Gerindra Resmi Usung Ahmad Luthfi Cagub Jateng

    Jakarta, Gatra.com – Partai Gerindra akhirnya memutuskan untuk mengusung Irjen Pol Ahmad Luthfi sebagai bakal calon gubernur pada Pilgub Jawa Tengah tahun 2024.

    “Untuk Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Drs. H. Ahmad Luthfi menjadi bakal calon gubernur,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7) seperti dikutip dari Antara.

    Muzani menepis isu dilantiknya Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian merupakan politik menukar tiket untuk diberikan kepada Ahmad Luthfi yang akan maju pada Pilkada Jateng.

    Dia mengatakan bahwa partainya memutuskan mengusung Ahmad Luthfi ketimbang Sudaryono karena dianggap memiliki rekam jejak mumpuni dalam memahami kondisi Jateng.

    “Karena kita merasa bahwa Pak Luthfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah, cukup lama bekerja sebagai Kapolda di sana, beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri sudah cukup lama,” kata Muzani.

    Sementara itu, lanjut dia, Sudaryono dipertimbangkan oleh Partai Gerindra agar fokus dalam mengemban jabatan sebagai Wakil Menteri Pertanian.

    “Pak Sudaryono adalah anak muda yang tentu saja menjadi wakil menteri pertanian, beliau merasa tidak bisa membagi tugas kalau dua-duanya dia pikul,” ujarnya.

    Muzani menambahkan keputusan Partai Gerindra mengusung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng 2024 telah dikomunikasikan dengan partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Keputusan ini tentu saja setelah kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Luthfi,” katanya.

    Muzani mengatakan bahwa Ahmad Luthfi akan pensiun dari jabatannya sebagai Kapolda Jateng guna mempersiapkan diri bertarung dalam kontestasi Pilkada Jateng 2024.

    “Pada waktunya Pak Luthfi mungkin akan segera pensiun dari kursinya sebagai Kapolda ataupun polisi aktif untuk segera mempersiapkan diri menjadi bakal calon gubernur dan mungkin setelah itu intensitas komunikasi politik dengan para pihak, termasuk dengan pejabat partai akan diintensifkan,” katanya.

    61

  • Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat

    Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (kanan) usai pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.

    Utusan Khusus: Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 19:01 WIB

    Elshinta.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.

    Hal itu disampaikan Mardiono usai mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu.

    “Presiden ingin mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa bumi, kekayaan alam ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya,” kata Mardiono.

    Menurutnya, dalam retreat selama empat hari dan tiga malam, jajaran anggota kabinet mendapatkan banyak sekali pendidikan-pendidikan yang sangat berarti, utamanya terkait kedisiplinan.

    Anggota kabinet juga mendapatkan banyak pencerahan-pencerahan dalam melakukan percepatan membangun kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang ketahanan pangan.

    “Jadi semua telah dipaparkan dari masing-masing kementerian. Tinggal nanti mengimplementasikan di lapangan. Dan bapak Presiden menginginkan untuk ini langsung dikerjakan lebih cepat, kami tidak ada banyak waktu menunggu, tetapi bekerja cepat untuk rakyat,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • PR Perdana Presiden Prabowo, Tuntaskan Imbas Sritex (SRIL) Pailit

    PR Perdana Presiden Prabowo, Tuntaskan Imbas Sritex (SRIL) Pailit

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan untuk menuntaskan perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Kasus ini menjadi pekerjaan besar pada awal pemerintahan Prabowo Subianto usai dilantik sebagai presiden 20 Oktober 2024 lalu.

    Sritex adalah salah satu raksasa tekstil asal Indonesia yang nasibnya berada di ujung tanduk. Operasi perusahaan ini berada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya kawasan Soloraya. Status kepailitan Sritex mengancam nasib sekitar 50.000 pekerjanya. Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja berada di depan mata.

    Prabowo sendiri telah memanggil sejumlah menterinya mulai dari menteri ketenagakerjaan, menteri kooordinator perekonomian, hingga menteri keuangan untuk membahas imbas kepailitan Sritex. Tak hanya itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel juga telah mengunjungi pabrik Sritex untuk memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja alias PHK.

    “Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Selasa kemarin.

    SritexPerbesar

    Yassierli menuturkan bahwa pemerintah memandang Sritex sebagai bagian dari industri strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi, tekstil dan produk tekstil adalah industri padat karya yang menyerap jumlah pekerja yang tidak sedikit. 

    “[Padat karya] itu salah satu alasan. Tentu kami ingin starting ini baik dan kami ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu,” tegasnya.

    Dalam catatan Bisnis, gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK terjadi cukup massif beberapa waktu belakangan ini. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah kasus PHK sampai Agustus 2024 lalu mencapai 52.993. 

    Khusus di Jawa Tengah alias Jateng jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 14.767 pekerja, disusul Banten 9.114 pekerja, dan DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 7.469 pekerja.

    Tren lonjakan kasus PHK itu memicu gugatan perselisihan hubungan industrial atau PHI di sejumlah pengadilan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya, selama 3 tahun terakhir terdapat sebanyak 1.093 perkara.

    Secara rinci pada tahun 2022, PN Jakpus menangani 438 perkara PHI, kemudian 369 perkara pada 2023, dan 286 perkara tercatat sejak 3 Januari 2024 hingga Oktober 2024.

    Sementara itu, di Pengadilan Negeri Semarang terdapat 66 gugatan PHI dalam periode 3 Januari – 29 Oktober 2024. Mayoritas atau sekitar 34 gugatan, dalam satu gugatan bisa mewakili 10 orang, diajukan oleh pekerja industri tekstil. Sebagian gugatan PHI diajukan oleh pekerja group Sritex, Sinar Pantja Djaja.

    Dari PKPU ke Pailit Sritex

    Bisnis mencatat bahwa kisruh kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) dan tiga anak usahanya yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya bermula tahun 2021 lalu. Sritex digugat PKPU oleh CV Prima Karya.

    Nama CV Prima Karya pada waktu itu mendapat sorotan karena diduga menjadi bagian dari strategi penyelesaian ontran-ontran utang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL. 

    Informasi yang beredar adalah salah satu petinggi CV Prima, Djoko Prananto memiliki kedekatan dengan pihak Sritex. Djoko diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris di GOR Sritex Arena.  

    Penelusuran Bisnis, Djoko juga terlibat dalam berbagai proyek di lingkungan perusahaan grup Sritex. Salah satunya pembangunan Kantor Sari Warna di Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah.  

    Sari Warna Textile adalah salah satu lini usaha milik keluarga Lukminto. Perusahaan tekstil ini tercatat memiliki trasaksi penjualan dengan SRIL pada tahun 2020 sebesar US$30,3 juta. 

    Dalam catatan Bisnis, CV Prima Karya adalah sebuah perusahaan konstruksi – enginering yang berlokasi di Jalan Juanda, Pucangsawit, Jebres, Solo. 

    Sementara itu, pihak SRIL melalui keterangan resminya membantah kabar yang menyebut bahwa permohonan PKPU terhadap SRIL merupakan rekayasa pihaknya sendiri. 

    Kepala Komunikasi Perusahaan SRIL pada waktu gugatan itu diajukan, Joy Citradewi menyanggah bahwa Direktur CV Prima Karya Djoko Prananto adalah kerabat dekat keluarga besar Lukminto. 

    Adapun, lanjut Citra, jika yang dimaksud adalah posisi Sekretaris di Sritex GOR Arena, pihak SRIL mengklarifikasi bahwa Djoko Prananto pernah mengemban posisi tersebut. Djoko pernah tergabung dalam aktivitas fundraising untuk salah satu acara olahraga yang diadakan di GOR Sritex Arena.  

    “Terlepas dari acara sosial tersebut, CV Prima Karya merupakan mitra usaha Perusahaan kami sejak tahun 2017 yang bergerak di bidang konstruksi,” katanya

    Sritex PailitPerbesar

    Singkat cerita, Sri Rejeki Isman atau Sritex kemudian resmi diputus PKPU oleh Pengadilan Niaga Semarang. Sritex dan tiga anaknya resmi berstatus PKPU sementara pada Mei 2021. Pada September 2021, status PKPU Sritex lanjut sampai 6 Desember 2021. 

    Status PKPU kemudian dimanfaatkan oleh perseroan untuk mengajukan proposal perdamaian kepada krediturnya. Pada tanggal Januari 2022, mayoritas kreditur menyetujui proposal perdamaian Sritex. Alhasil, perusahaan milik keluarga Lukminto itu lolos dari jerat pailit.

    Namun demikian, emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

    Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

    Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.  

    Dalam perkara ini, PT Indobharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi). 

    “Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya,” tulis pernyataan dalam putusan terbaru.

    Skema Penyelematan

    Sementara itu, pemerintah berpeluang menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari kondisi pailit. 

    Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita membenarkan bahwa ada kemungkinan pemberian dana talangan dan insentif untuk Sritex dan industri tekstil keseluruhan. 

    “Ya seperti itu [insentif atau dana talangan], tapi nanti lihat modelnya disusun. Iya seperti itu sih karena kan ini bersama. [Bailout] Kita lihat aja nanti,” kata Reni di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

    Reni menyebut pemerintah tidak akan mengambil kebijakan berupa ambil alih Sritex. Kendati demikian, dia membenarkan bahwa Kemenperin akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Untuk berkoordinasi dengan empat kementerian tersebut, Reni menuturkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah bertemu dengan Komisaris Utama (Komut) Sritex Iwan S. Lukminto di Kantor Kemenperin hari ini. 

    “Untuk menyelamatkan itu kan Pak Menperin harus tahu dulu kan. Makanya pertemuan hari ini lebih kepada kita tahu kondisi existing itu seperti apa sih untuk itu akan disusun langkah-langkah upaya penyelamatan itu,” ujarnya. 

  • FKDT Jateng beri dukungan untuk Ahmad Luthfi-Gus Yasin

    FKDT Jateng beri dukungan untuk Ahmad Luthfi-Gus Yasin

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Pilkada Jawa Tengah 2024

    FKDT Jateng beri dukungan untuk Ahmad Luthfi-Gus Yasin
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 21:15 WIB

    Elshinta.com – Dukungan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin, terus meluas. Pada Jumat dan Sabtu ini, sejumlah forum serta acara keagamaan di Jawa Tengah diwarnai deklarasi dukungan dari para kiai, ulama, dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Dukungan juga datang dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Jawa Tengah, sebagai wadah silaturahmi pendidikan madrasah diniyah.

    Rapat Koordinasi (Rakor) FKDT Zona Selatan yang berlangsung hari ini di Wonosobo menekankan pentingnya memilih pemimpin yang berkomitmen terhadap pengembangan pendidikan diniyah, menjaga nilai-nilai agama, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat. 

    “FKDT memiliki tanggung jawab moral mendukung pemimpin yang berkomitmen terhadap pengembangan pendidikan diniyah dan kesejahteraan umat. Kami melihat pasangan Luthfi-Yasin memahami kebutuhan komunitas madrasah serta pentingnya pendidikan agama yang kuat,” kata Sururi, tokoh NU dari Brebes.

    Kemarin, Rakor FKDT Zona Barat di Pondok Pesantren Salafiyah, Pemalang, juga diwarnai deklarasi dukungan serupa. Acara tersebut dimulai dengan istighosah dan doa bersama yang dipimpin oleh Kyai Abdul Rohman, diikuti sambutan dari Ketua Umum DPP FKDT, KH Lukman Hakim. 
     
    Selain di Wonosobo dan Pemalang, pernyataan dukungan juga disampaikan di Rakor FKDT Zona Timur, di Pondok Pesantren Al Ikhlas, Ungaran Barat, Semarang.

    Dukungan serupa muncul dari sekitar 20 kiai sepuh atau kiai khos dari berbagai wilayah di Jawa Tengah yang berkumpul di Semarang, pada Jumat siang. Beberapa tokoh terkemuka yang hadir antara lain Gus Yusuf Khudlori (Tegalrejo, Magelang), Gus Rozin (Ketua PWNU Jawa Tengah), Kyai Badawi (Kudus), Kyai Afif (Kebumen), Gus Shohib (Pekalongan), dan Kyai Muharror (Blora).

    KH Mahfudz Hamid, Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Maron, Purworejo, menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang dapat menjaga nilai-nilai agama dan konsisten dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

    “Para kiai sepuh di sini sepakat bahwa dukungan ini adalah bagian dari ikhtiar menjaga keberlanjutan kepemimpinan yang selaras dengan nilai-nilai agama,” ujarnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Begini semarak penyambutan Presiden Prabowo dan para menteri jelang pembekalan di Akmil Magelang

    Begini semarak penyambutan Presiden Prabowo dan para menteri jelang pembekalan di Akmil Magelang

    Kamis, 24 Oktober 2024 16:57 WIB

    Sejumlah siswa membentangkan poster dan bendera Merah Putih saat akan menyambut kegiatan rapat kerja Presiden Prabowo Subianto dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti kegiatan pembekalan pada 25-27 Oktober 2024 di Akmil Magelang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

    Sejumlah siswa membawa bendera Merah Putih saat akan menyambut kegiatan rapat kerja Presiden Prabowo Subianto dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti kegiatan pembekalan pada 25-27 Oktober 2024 di Akmil Magelang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

    Sejumlah siswa membentangkan poster dan bendera Merah Putih saat akan menyambut kegiatan rapat kerja Presiden Prabowo Subianto dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti kegiatan pembekalan pada 25-27 Oktober 2024 di Akmil Magelang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

    Sejumlah siswa membentangkan poster dan bendera Merah Putih saat akan menyambut kegiatan rapat kerja Presiden Prabowo Subianto dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti kegiatan pembekalan pada 25-27 Oktober 2024 di Akmil Magelang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.