provinsi: JAWA TENGAH

  • 8
                    
                        Dosen Unsoed dan Kades di Banyumas Terbukti Langgar Netralitas dalam Pilkada, Apa yang Dilakukan?
                        Regional

    8 Dosen Unsoed dan Kades di Banyumas Terbukti Langgar Netralitas dalam Pilkada, Apa yang Dilakukan? Regional

    Dosen Unsoed dan Kades di Banyumas Terbukti Langgar Netralitas dalam Pilkada, Apa yang Dilakukan?
    Tim Redaksi
    BANYUMAS, KOMPAS.com
    – Seorang dosen Universitas Jenderal Soedirman (
    Unsoed
    ) Purwokerto, Kabupaten
    Banyumas
    , Jawa Tengah, terbukti melanggar netralitas dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Banyumas, Yon Daryono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirimkan rekomendasi sanksi untuk dosen tersebut.
    “Temuan pelanggaran
    netralitas ASN
    Fakultas Kedokteran Unsoed sudah diteruskan kepada rektor
    cq
    pejabat pembina kepegawaian Unsoed. Namun, sanksi belum ditembuskan ke Bawaslu,” kata Yon kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).
    Dosen tersebut terlibat dalam kegiatan rapat koordinasi dan konsolidasi dukungan untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur pada 21 September 2024.
    Selain itu, dua
    kepala desa
    (kades) juga terbukti melanggar netralitas sebelum penetapan pasangan calon.
    Keduanya adalah Kades Pernasidi dari Kecamatan Cilongok dan Kades Keniten dari Kecamatan Kedungbanteng.
    “Rekomendasi sanksi sudah diteruskan kepada PJ Bupati Banyumas. Namun, sanksi untuk keduanya juga belum ditembuskan ke Bawaslu,” katanya lagi.


    Yon menambahkan bahwa terkait dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan mobilisasi kades dalam pertemuan tertutup di sebuah hotel, saat ini masih dalam proses penanganan.
    “Sudah diregister, dan semua syarat formal materiil telah dilengkapi oleh pelapor. Selanjutnya, semua pihak, termasuk pelapor, terlapor, saksi, dan saksi ahli, akan dimintai keterangannya oleh Bawaslu,” jelasnya.
    Dalam kasus ini, dugaan pidana akan dibahas oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), sedangkan dugaan pelanggaran terkait Undang-Undang Desa akan ditangani oleh Bawaslu.
    Sebelumnya, tim pemenangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi melaporkan Ketua Paguyuban Kades Banyumas, Saefudin, ke Bawaslu Banyumas pada Kamis (24/10/2024).
    Laporan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas kades dalam sebuah pertemuan tertutup di salah satu hotel pada Senin (21/10/2024), yang mendadak bubar setelah kedatangan Panwas.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribuan Buruh Demo Besar-besaran 31 Oktober 2024 Besok – Page 3

    Ribuan Buruh Demo Besar-besaran 31 Oktober 2024 Besok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden KSPI Said Iqbal, mengumumkan bahwa pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait uji materil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Gugatan ini diajukan oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI AGN, KPBI, FSPMI, dan beberapa buruh outsourcing yang di-PHK.

    “Putusan ini sangat krusial bagi masa depan dunia kerja di Indonesia, mengingat banyaknya pasal dalam UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja,” ujar said Iqbal.

    Said Iqbal menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh mendesak agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh petitum yang diajukan, terutama terkait pencabutan pasal-pasal yang merugikan pekerja.

    “Kami meminta MK untuk menghapus aturan tentang upah murah, outsourcing seumur hidup, PHK yang dipermudah, pesangon rendah, karyawan kontrak tanpa periode yang jelas, tenaga kerja asing unskilled yang masuk tanpa izin, serta penghapusan hak cuti panjang dan cuti melahirkan dengan upah penuh,” ujarnya.

    Salah satu masalah yang disorot adalah praktik PHK yang dipermudah dengan hanya melalui pesan singkat seperti WhatsApp. “Bahkan, PHK sekarang bisa dilakukan hanya lewat WhatsApp dan disetujui oleh Dinas Tenaga Kerja. Ini jelas kebijakan neoliberal yang sangat merugikan buruh,” tambah Said Iqbal.

    Selain itu, KSPI dan Partai Buruh juga mengkritisi kebijakan pesangon rendah yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja. Sebelumnya, pekerja yang di-PHK bisa mendapatkan pesangon hingga dua kali lipat dari aturan lama. “Sekarang, pekerja yang di-PHK hanya bisa mendapatkan 0,5 kali pesangon, bahkan mereka yang bekerja bertahun-tahun hanya mendapat 10 juta rupiah. Ini jelas kapitalisme yang sangat eksploitatif,” tegasnya.

    Rencana Demo Buruh Besok

    Terkait rencana aksi pada 31 Oktober, ribuan buruh dari berbagai sektor industri akan menggelar aksi damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi. “Kami berharap pihak kepolisian tidak melakukan penyekatan di Patung Kuda. Kami hanya ingin mengawal keputusan MK dan mencari keadilan. Ini adalah aksi damai dan konstitusional,” kata Said Iqbal.

    “Kami sedang mencari keadilan, kenapa harus disekat-sekat? Kami ingin suara buruh didengar, dan ini adalah hak konstitusional kami,” tutup Said Iqbal.

    Demo buruh serupa juga akan digelar di berbagai wilayah Indonesia, seperti kantor gubernur, bupati, walikota, atau DPRD di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Batam, Makassar, Banjarmasin, Gorontalo, dan kota-kota industri lainnya. Ribuan buruh dari berbagai sektor seperti otomotif, elektronik, farmasi, kesehatan, transportasi, dan garmen akan terlibat dalam aksi serentak ini. Dengan demikian, di seluruh Indonesia, aksi akan melibatkan puluhan ribu buruh.

     

  • Profil Stevie Rosano, Hakim PN Andoolo Tolak Eksepsi Supriyani, Kekayaannya Rp 2,3 Miliar

    Profil Stevie Rosano, Hakim PN Andoolo Tolak Eksepsi Supriyani, Kekayaannya Rp 2,3 Miliar

    GELORA.CO  – Berikut profil dari Stevie Rosano, hakim PN Andoolo yang menolak eksepsi atau bantahan dari Supriyani, guru honorer yang terjerat kasus dugaan penganiayaan muridnya di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

    Diberitakan sebelumnya, Stevie Rosano memimpin sidang lanjutan kasus Supriyani pada Selasa (29/10/2024) pagi.

    Ia menolak eksepsi yang diajukan oleh Supriyani. 

    “Menyatakan keberatan penasehat hukum tidak dapat diterima. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 104/Pidsus/2024/PNAndoolo atas nama terdakwa Supriyani S.Pd binti Sudiharjo, menangguhkan perkara sampai putusan akhir,” kata Stevie Rosano dalam putusannya, dikutip dari TribunnewsSultra.com.

    Profil Stevie Rosano

    Dikutip dari pn-pasirpengaraian.go.id, Stevie Rosano lahir di Semarang 18 September 1995.

    Kini ia masih berusia 29 tahun.

    Stevie Rosano menghabiskan masa kecilnya di tanah kelahirannya.

    Ia memulai pendidikannya di SD Kanisius Tlogosari Kulon Semarang (2007).

    Stevie Rosano lanjut di SMP PL Domenico Savio Semarang (2010) dan SMA Kolese Loyola Semarang (2013).

    Lulus sekolah, dirinya melanjutkan kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang.

    Stevie Rosano mengambil jurusan Ilmu Hukum.

    Ia meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada 2017.

    Karier Kehakiman

    Stevie Rosano memulai kariernya sebagai pengadil saat menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada 2017 hingga 2019.

    Ia lalu diangkat menjadi Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian,  Kabupaten Rokan Hulu, Riau pada 2020.

    Di tahun 2024, Stevie Rosano bertugas di Pengadilan Negeri Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

    Dirinya kini berstatus sebagai hakim Penata Muda Tingkat I (III/b).

    Harta kekayaan

    Stevie Rosano memiliki harta kekayaan Rp 2.305.000.000

    Jumlah tersebut tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara tertanggal 10 Januari 2024.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 1.500.000.000

    1. Tanah Seluas 327 M2 Di Kab / Kota Sleman, Warisan Rp. 1.500.000.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 148.000.000

    1. Mobil, Honda Brio Rs Tahun 2017, Warisan Rp. 130.000.000

    2. Motor, Honda Beat Tahun 2020, Hasil Sendiri Rp.18.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. 57.000.000

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 600.000.000

    Harta Lainnya Rp. —-

    Sub Total Rp. 2.305.000.000

    Utang Rp. —-

    Total Harta Kekayaan Rp. 2.305.000.000

  • Pilkada Boyolali, PSI Berikan Surat Tugas kepada Agus Irawan

    Pilkada Boyolali, PSI Berikan Surat Tugas kepada Agus Irawan

    Solo, Gatra.com – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, memberikan dukungan pada adik eks ajudan Joko Widodo, Agus Irawan, untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Boyolali. Dukungan diberikan oleh Kaesang dalam bentuk surat tugas.

    Surat tugas ini diserahkan secara langsung oleh Kaesang kepada Agus Irawan di sela-sela peresmian Kantor DPD PSI Kota Solo, Minggu (21/7). Sebagai informasi, Agus merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kota Solo yang bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Solo. Dia merupakan adik kandung dari eks ajudan Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Devid Yunanto.

    ”Terima kasih karena Mas Agus yang berkenan hadir untuk menerima surat tugas dari PSI untuk menjadi calon Bupati Boyolali. Harus menang ya Mas, tidak ada kata kalah. Meskipun PSI di sana [Boyolali] kecil, saya yakin yang kecil biasanya yang menang,” ujar Kaesang.

    Kaesang juga menyerahkan surat keputusan (SK) kepada Tri Mardiyanto karena menduduki jabatan sebagai Ketua DPD PSI Kota Solo. Tri menggantikan ketua sebelumnya, Antonius Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PSI Jawa Tengah. Selain itu, Kaesang juga meresmikan kantor DPD PSI Kota Solo di Jalan Letjen Suprapto Nomor 65 Sumber, Banjarsari, Solo.

    Terkait surat tugas yang diberikan PSI, Agus Irawan mengatakan, siap menjalankan amanat dari PSI untuk berkomunikasi masif dengan partai-partai lainnya di Boyolali.

    ”Kami akan menjalankan amanat ini dengan masif berkomunikasi dengan parpol-parpol di Boyolali. Utamanya yang memiliki kursi di DPRD Boyolali,” ujarnya.

    Agus memastikan dukungan dari Kaesang ini bisa berdampak bagi kemenangan di Pilkada Boyolali. Ia menilai dukungan dari PSI ini menambah semangatnya untuk maju dalam kontestasi Pilkada di Boyolali. Ia optimistis bisa membawa Boyolali menjadi lebih baik.

    ”Dengan bantuan teman-teman, termasuk teman-teman PSI di Boyolali, tentunya saya yakin bisa, meskipun saat ini PSI belum punya kursi di DPRD Boyolali,” katanya.

    Agus juga mengklaim bahwa di Pilkada Boyolali ini, dirinya juga telah mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Golkar, dan PKB.

    31

  • Nasib Mobil Dinas Menteri Era Jokowi Usai Diganti Maung, Begini Kata Mensesneg

    Nasib Mobil Dinas Menteri Era Jokowi Usai Diganti Maung, Begini Kata Mensesneg

    Jakarta

    Maung buatan PT Pindad menjadi opsi sebagai mobil dinas. Arahan ini datang dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta para menteri hingga pejabat eselon I.

    Menteri Sekretaris Negara (Menesneg) Prasetyo Hadi menjamin perintah Prabowo itu akan dilaksanakan.

    “Ya jadi, dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Dia mengatakan mobil itu akan dibeli, bukan disewa. Dia menilai hal itu merupakan bentuk investasi.

    “Ya kita beli, kita berinvestasi,” ujar Prasetyo.

    Bagaimana nasib mobil dinas era Presiden ke-7 Jokowi? Prasetyo Hadi angkat bicara. Prasetyo mengatakan pihaknya masih memikirkannya.

    “Ya nanti kita pikirkan,” ujar Prasetyo.

    Kabar Prabowo meminta penggunaan mobil lokal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

    Prabowo kerap menggunakan mobil buatan PT Pindad MV3 Garuda Limousine. Prabowo juga meminta penggunaan mobil lokal ini ditiru pejabat menteri dan eselon I di Kabinet Merah Putih.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dalam acara Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 yang dilihat virtual, Senin (28/10/2024).

    Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyebut saat ini belum ada permintaan dari kementerian, selain dari Kemenhan.

    “Belum ada dari kementerian lain, kan baru dibicarakan di Magelang kemarin,” kata Abraham kepada detikOto, Senin (28/10/2024).

    “Yang memang sudah ada kontrak yang dengan Kemenhan, kurang lebih 4.000 unit dan sudah mulai di delivery. Jenis Maung MV3,” jelas dia.

    Klarifikasi Kemenkeu

    Dalam perkembangannya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Anggito tersebut. Melalui keterangan tertulisnya, Kemenkeu meluruskan bahwa pernyataan Anggoto bukan dalam rangka perencanaan, tapi untuk memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri.

    Berikut klarifikasi lengkap dari Kemenkeu terkait pernyataan Anggito soal mobil Maung jadi mobil dinas menteri:

    Sehubungan dengan beredarnya berita terkait pernyataan Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, yang dikutip media massa mengenai penggunaan mobil dinas buatan
    dalam negeri (Maung), Kementerian Keuangan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

    1. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat orasi ilmiah kegiatan internal dalam Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada 2024 pada hari ini (Senin kemarin) (28/10);

    2. Pernyataan tersebut disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, namun dalam rangka memberikan contoh penggunaan produksi dalam negeri sebagai semangat untuk memperkuat dan mendukung industri dalam negeri.

    Demikian disampaikan sebagai klarifikasi sesuai fakta yang ada agar masyarakat mengetahui konteks dari pernyataan Wakil Menteri Keuangan tersebut.

    (riar/din)

  • zoom-inViral! Wali Murid Laporkan Guru ke Polisi di Wonosobo, Tampar Siswa Berujung Sepakat Damai Kolase Tribun Jateng A- A+ (Kiri) Pak Son guru SDN 1 Wonosobo dilaporkan MC Ayu Sondakh ke polisi usai dituding pukul wajah anaknya. TRIBUNNEWS.COM, Wonosobo – Kasus laporan wali murid Ayu Sondakh terhadap guru olahraga SDN 1 Wonosobo, Marsono, yang sempat viral di media sosial, akhirnya mencapai penyelesaian damai. Mediasi yang difasilitasi oleh Polres Wonosobo pada Selasa, 29 Oktober 2024, di Mapolres setempat, berhasil mempertemukan kedua belah pihak dan menyelesaikan permasalahan yang telah berlarut-larut. Ayu Sondakh melaporkan Marsono setelah anaknya mengaku ditampar oleh guru tersebut saat pelajaran olahraga. “Anak saya mengadu telah ditampar oleh Pak Marsono saat mata pelajaran olahraga di luar sekolah,” ungkap Ayu. Ia menambahkan bahwa upaya mediasi di sekolah sebelumnya tidak membuahkan hasil, sehingga ia memilih untuk melanjutkan kasus ini ke kepolisian. Hasil Mediasi Kasatreskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, menjelaskan bahwa mediasi kali ini berjalan lancar tanpa ada saling tuntut menuntut. “Alhamdulillah, jalan tengah damai tercapai. Kedua belah pihak sudah saling memaafkan,” ujarnya. BERITA REKOMENDASI Istri Bakar Suami di Alor NTT, 3 Rumah Termasuk Rumah Mertua, Satu Mobil dan 2 Motor Ikut Hangus – TribunnewsTribunnews.com Istri Bakar Suami di Alor NTT, 3 Rumah Termasuk Rumah Mertua, Satu Mobil dan 2 Motor Ikut Hangus Mencangkul di Ladang, Petani Tasikmalaya Temukan Tengkorak Manusia Dibungkus Kerudung Coklat – TribunnewsTribunnews.com Mencangkul di Ladang, Petani Tasikmalaya Temukan Tengkorak Manusia Dibungkus Kerudung Coklat Mobil Carry Terjun Bebas di Wonogiri Bikin Geger Warga, Janggal dan Tidak Masuk Akal – TribunnewsTribunnews.com Mobil Carry Terjun Bebas di Wonogiri Bikin Geger Warga, Janggal dan Tidak Masuk Akal PDIP Pecat Kadernya yang Baru Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut, Ini Penyebabnya – TribunnewsTribunnews.com PDIP Pecat Kadernya yang Baru Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut, Ini Penyebabnya Korupsi Timah, Harvey Moeis Sebut Dana CSR Ratusan Miliar Disimpan di Brankas dan Ludes Saat Pandemi – TribunnewsTribunnews.com Korupsi Timah, Harvey Moeis Sebut Dana CSR Ratusan Miliar Disimpan di Brankas dan Ludes Saat Pandemi Kembali Hadiri Mediasi, Baim Wong Akui Ingin Damai dengan Paula Verhoeven: dari Awal Nggak Mau Gini – TribunnewsTribunnews.com Kembali Hadiri Mediasi, Baim Wong Akui Ingin Damai dengan Paula Verhoeven: dari Awal Nggak Mau Gini Kaesang Safari Politik ke Sulawesi Selatan, Bikin Kelakar Rela Tinggalkan Keluarga Untuk Ini – TribunnewsTribunnews.com Kaesang Safari Politik ke Sulawesi Selatan, Bikin Kelakar Rela Tinggalkan Keluarga Untuk Ini Bos Sritex Mengaku Bisnisnya Hancur Karena Aturan Pemerintah

    zoom-inViral! Wali Murid Laporkan Guru ke Polisi di Wonosobo, Tampar Siswa Berujung Sepakat Damai Kolase Tribun Jateng A- A+ (Kiri) Pak Son guru SDN 1 Wonosobo dilaporkan MC Ayu Sondakh ke polisi usai dituding pukul wajah anaknya. TRIBUNNEWS.COM, Wonosobo – Kasus laporan wali murid Ayu Sondakh terhadap guru olahraga SDN 1 Wonosobo, Marsono, yang sempat viral di media sosial, akhirnya mencapai penyelesaian damai. Mediasi yang difasilitasi oleh Polres Wonosobo pada Selasa, 29 Oktober 2024, di Mapolres setempat, berhasil mempertemukan kedua belah pihak dan menyelesaikan permasalahan yang telah berlarut-larut. Ayu Sondakh melaporkan Marsono setelah anaknya mengaku ditampar oleh guru tersebut saat pelajaran olahraga. “Anak saya mengadu telah ditampar oleh Pak Marsono saat mata pelajaran olahraga di luar sekolah,” ungkap Ayu. Ia menambahkan bahwa upaya mediasi di sekolah sebelumnya tidak membuahkan hasil, sehingga ia memilih untuk melanjutkan kasus ini ke kepolisian. Hasil Mediasi Kasatreskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, menjelaskan bahwa mediasi kali ini berjalan lancar tanpa ada saling tuntut menuntut. “Alhamdulillah, jalan tengah damai tercapai. Kedua belah pihak sudah saling memaafkan,” ujarnya. BERITA REKOMENDASI Istri Bakar Suami di Alor NTT, 3 Rumah Termasuk Rumah Mertua, Satu Mobil dan 2 Motor Ikut Hangus – TribunnewsTribunnews.com Istri Bakar Suami di Alor NTT, 3 Rumah Termasuk Rumah Mertua, Satu Mobil dan 2 Motor Ikut Hangus Mencangkul di Ladang, Petani Tasikmalaya Temukan Tengkorak Manusia Dibungkus Kerudung Coklat – TribunnewsTribunnews.com Mencangkul di Ladang, Petani Tasikmalaya Temukan Tengkorak Manusia Dibungkus Kerudung Coklat Mobil Carry Terjun Bebas di Wonogiri Bikin Geger Warga, Janggal dan Tidak Masuk Akal – TribunnewsTribunnews.com Mobil Carry Terjun Bebas di Wonogiri Bikin Geger Warga, Janggal dan Tidak Masuk Akal PDIP Pecat Kadernya yang Baru Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut, Ini Penyebabnya – TribunnewsTribunnews.com PDIP Pecat Kadernya yang Baru Dilantik Jadi Anggota DPRD Sumut, Ini Penyebabnya Korupsi Timah, Harvey Moeis Sebut Dana CSR Ratusan Miliar Disimpan di Brankas dan Ludes Saat Pandemi – TribunnewsTribunnews.com Korupsi Timah, Harvey Moeis Sebut Dana CSR Ratusan Miliar Disimpan di Brankas dan Ludes Saat Pandemi Kembali Hadiri Mediasi, Baim Wong Akui Ingin Damai dengan Paula Verhoeven: dari Awal Nggak Mau Gini – TribunnewsTribunnews.com Kembali Hadiri Mediasi, Baim Wong Akui Ingin Damai dengan Paula Verhoeven: dari Awal Nggak Mau Gini Kaesang Safari Politik ke Sulawesi Selatan, Bikin Kelakar Rela Tinggalkan Keluarga Untuk Ini – TribunnewsTribunnews.com Kaesang Safari Politik ke Sulawesi Selatan, Bikin Kelakar Rela Tinggalkan Keluarga Untuk Ini Bos Sritex Mengaku Bisnisnya Hancur Karena Aturan Pemerintah

    GELORA.CO  – Kasus laporan wali murid Ayu Sondakh terhadap guru olahraga SDN 1 Wonosobo, Marsono, yang sempat viral di media sosial, akhirnya mencapai penyelesaian damai.

    Mediasi yang difasilitasi oleh Polres Wonosobo pada Selasa, 29 Oktober 2024, di Mapolres setempat, berhasil mempertemukan kedua belah pihak dan menyelesaikan permasalahan yang telah berlarut-larut.

    Ayu Sondakh melaporkan Marsono setelah anaknya mengaku ditampar oleh guru tersebut saat pelajaran olahraga.

    “Anak saya mengadu telah ditampar oleh Pak Marsono saat mata pelajaran olahraga di luar sekolah,” ungkap Ayu.

    Ia menambahkan bahwa upaya mediasi di sekolah sebelumnya tidak membuahkan hasil, sehingga ia memilih untuk melanjutkan kasus ini ke kepolisian.

    Hasil Mediasi

    Kasatreskrim Polres Wonosobo, AKP Arif Kristiawan, menjelaskan bahwa mediasi kali ini berjalan lancar tanpa ada saling tuntut menuntut.

    “Alhamdulillah, jalan tengah damai tercapai. Kedua belah pihak sudah saling memaafkan,” ujarnya.

    Kesepakatan bersama telah dibuat dan akan diajukan kepada pimpinan untuk mencabut laporan.

    Ayu Sondakh menyatakan kesanggupannya untuk mencabut laporan tersebut.

    “Setelah masalah ini selesai, otomatis laporan kita cabut,” katanya.

    Marsono menjelaskan bahwa ia hanya melerai anak pelapor yang berebut bola.

    “Bukan perkelahian, hanya perebutan bola. Saya melerai untuk keselamatan siswa,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk menyakiti.

    “Di sini saya mohon maaf, semata-mata perbuatan saya mendidik bukan untuk melukai untuk melerai, bukan bermaksud menyakiti atau bermaksud mencederai tidak ada,” tambahnya.

    Kasus ini sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial, dengan lebih dari 7.000 orang membagikan cerita Instagram terkait insiden tersebut.

    Kini, dengan adanya penyelesaian damai, diharapkan situasi di SDN 1 Wonosobo dapat kembali kondusif

  • Pertengahan Pekan, Cuaca Kota Besar Indonesia Akan Hujan dan Berawan

    Pertengahan Pekan, Cuaca Kota Besar Indonesia Akan Hujan dan Berawan

    Jakarta, Beritasatu.com– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sebagian besar kota di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan dan berawan pada Rabu (30/10/2024).

    “Untuk Sumatera, hujan ringan akan melanda di Medan, Padang, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang,” kata prakirawan BMKG Eriska Febriati di Jakarta, dilansir Antara.

    BMKG memprakirakan cuaca di Pangkal Pinang, Palembang, Banda Aceh, dan Lampung berawan tebal. Sedangkan hujan ringan diprediksi di wilayah Bengkulu dan Jambi.

    Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan berawan di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan Serang. Adapun cuaca di Jakarta dan Bandung diprakirakan berawan tebal.

    Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, secara umum diprediksi akan terjadi hujan ringan di wilayah Denpasar, Mataram, dan Kupang. 

    Di Pulau Kalimantan, cuaca berawan melanda Samarinda, Palangka Raya, serta Pontianak. “Cuaca di Tanjung Selor dan Banjarmasin diprakirakan akan terjadi hujan disertai dengan kilat atau petir,” kata dia.

    Di Pulau Sulawesi, cuaca Gorontalo, Manado, dan Kendari akan berawan tebal. “Cuaca di Makassar diprakirakan hujan ringan,” kata dia.

    Beralih ke timur Indonesia, Ternate dan Manokwari diprakirakan berawan tebal. Sementara hujan ringan diprakirakan terjadi di Sorong, Nabire, Ambon, Jayapura, dan Jayawijaya. 

    “Waspadai terjadinya hujan disertai dengan kilat atau petir di wilayah Merauke,” katanya.

  • Siapa Charles Sitorus? Ini Sosok & Perannya pada Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Bersama Tom Lembong

    Siapa Charles Sitorus? Ini Sosok & Perannya pada Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Bersama Tom Lembong

    GELORA.CO  – Dalam kasus korupsi impor gula yang terjadi di Kementerian Perdagangan pada periode 2015-2016, Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) telah menetapkan dua tersangka.

    Tersangka pertama adalah mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, sementara tersangka kedua adalah Charles Sitorus.

    Siapa Charles Sitorus?

    Charles Sitorus, yang dikenal dengan inisial CS, adalah Direktur Pengembangan Bisnis di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) pada tahun 2015-2016.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, mengatakan, status Tom dan Charels sebagai saksi telah ditingkatkan menjadi tersangka setelah memenuhi alat bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi.

    Dugaan tindak pidana korupsi itu dilakukan saat Indonesia surplus gula. 

    Meski demikian, Kemendag justru melakukan impor gula kristal mentah kemudian diolah menjadi gula kristal putih.

    Impor gula kristal putih seharusnya hanya dilakukan BUMN, namun Tom Lembong mengizinkan PT AP. 

    Sementara Charles berperan memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta di bidang gula untuk mengolah gula seberat 105 ribu ton.

    PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut dan dijual ke masyarakat, dari sini PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut dan kerugian negara ditaksir mencapai sekitar Rp 400 miliar.

    Profil

    Charles Sitorus lahir di Medan, Sumatera Utara pada 9 Mei 1966.

    Ia adalah lulusan Jurusan Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1989.

    Ia juga menyelesaikan pendidikan S2 di Jurusan Ilmu Administrasi di Universitas Prof Dr Moestopo Beragama pada tahun 2015 dan sedang menempuh Program Doktor di Universitas Bina Nusantara Jakarta.

    Saat ini, Charles menjabat sebagai Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan di PT Pos Indonesia dan Komisaris Utama di PT Pos Finansial Indonesia (Posfin).

    Berikut ini sejumlah riwayat pekerjaan Charles Sitorus sebagaimana dikutip dari laman resmi Posfin:

    Direktur Bisnis Jaringan dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) (2020 – sekarang)

    Direktur Komersial PT Pos Indonesia (Persero) (2018 – 2020)

    Direktur Teknologi PT Pos Indonesia (Persero) (2016 – 2018)

    Direktur Pengembangan Usaha PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) (2015 – 2016)

    Plt. Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya (2015)

    Direktur Pengembangan PD Pembangunan Sarana Jaya (2013 – 2015)

    Direktur Sales PT Smart Telecom (2008 – 2011)

    Direktur Sales PT Bakrie Telecom (2004 – 2008)

    Head of Marketing PT Satelindo/PT Indosat (2002 – 2004)

    Vice President Regional Indonesia Tengah (berpusat di semarang) PT Satelit Palapa Indonesia (SATELINDO) (2000 – 2002)

    Pernah ditunjuk jadi komisaris pada tahun 2022

    Charles Sitorus ditunjuk sebagai Dewan Komisaris PT PLN (Persero).

    Penunjukan tersebut dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN yang diadakan pada Jumat (22/7/2022).

    Keputusan ini juga tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-154 MBU 07 2022.

    Adapun Charles menggantikan posisi Heru Winarko sebagai Komisaris PLN sebelumnya.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pergantian dewan komisaris adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja perusahaan.

    Diharapkan dengan adanya pengangkatan ini, bisa mendukung komitmen PLN dalam bertranformasi untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Kejagung: Tak Ada Unsur Politik

    Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar menuturkan penetapan tersangka terhadap Tom Lembong Cs tidak ada unsur politik.

    Diketahui, Tom Lembong menjabat Co-Captain tim pemenangan pasangan Anies Baswedan- Muhaimim Iskandar di Pilpres 2024.

    “Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya, ketika ditemukan bukti yang cukup maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Abdul Qohar di Kejagung, Selasa (29/10/2024) malam.

    “Saya ulangi tidak memilih atau memilah siapa pelaku, sepanjang memenuhi alat bukti yanh cukup,” sambungnya.

    Menurutnya, tidak adanya politisiasi dalam kasus ini juga diperkuat dengan lamanya waktu penyidikan dan jumlah saksi yang diperiksa.

    “Penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama, sejak oktober 2023. Jadi kalau dihitung mungkin satu tahun dengan jumlah saksi sekitar 90. Tentu penyidikan tidak berhenti disana, kita juga menghitung kerugian negara. Juga memerlukan ahli, sehingga cukup lama, karena perkara ini bukan perkara yang biasa bukan perkara yang sederhana,” tutur Abdul Qohar.

    Usai ditetapkan tersangka Tom Lembong ditahan selama 20 hari ke depan di Rutam Salemba Cabang Kejari Jaksel.

    Kejagung menetapkan Thomas Lembong dan Charles Sitorus Direktur Pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula.

  • Calon Perseorangan Tuntas Subagyo Serahkan Syarat Dukungan Perbaikan ke KPU Sukoharjo

    Calon Perseorangan Tuntas Subagyo Serahkan Syarat Dukungan Perbaikan ke KPU Sukoharjo

    Sukoharjo, Gatra.com – Bakal calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan, Tuntas Subagyo-Djayendra Dewa, melalui LO menyerahkan berkas syarat dukungan perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo pada, Rabu malam (18/7/2024), atau di menit akhir batas waktu, sekira pukul 23.00 WIB.

    Penyerahan berkas syarat dukungan perbaikan calon perseorangan Tuntas-Djayendra itu diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo, beserta empat anggota komisioner lainnya di pendopo KPU Sukoharjo.

    “Kami menyampaikan syarat dukungan perbaikan [dalam bentuk dokumen fisik] sebanyak 32.455 dukungan. Kita juga menyerahkan file dokumen dalam bentuk hardcopy,” ucap LO calon perseorangan Tuntas-Djayendra, Zainul.

    Disisi lain, hingga pukul 23.00 WIB, Tim Tuntas-Djayendra masih terus mengunggah atau meng-upload berkas dukungan ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU. Saat itu, posisinya sudah di angka 41.492 atau 81,53% dari batas minimal syarat dukungan, yaitu sebanyak 50.894.

    Ketua Tim Pemenangan Tuntas-Djayendra, Robet Hananta, mengungkapkan, pihaknya masih memiliki waktu selama tiga hari, dari 18 -20 Juli untuk menyelesaikan unggah dan upload berkas sebanyak 13.858 dukungan ke Silon KPU. Seluruh berkas syarat dukungan perbaikan itu kemudian juga wajib di-submit.

    “Kelanjutannya setelah kami menerima Berita Acara (BA), kami akan menyelesaikan unggah dan upload berkas dukungan perbaikan ke Silon. Batas waktunya mungkin hingga sebelum 29 Juli 2024, karena setelah nanti kami dinyatakan lolos verififikasi administrasi (vermin) maka akan dilanjutkan verfifikasi faktual (verfak) tahap kedua dari 29 Juli sampai 10 Agustus,” terang Robet.

    Mengantisipasi kegagalan saat verfak tahap kesatu di mana banyak berkas pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU, kali ini langkah antisipasi sudah disiapkan agar verfak tahap kedua berkas perbaikan pendukung Memenuhi Syarat (MS).

    “Kami sudah menerapkan sebuah sistem melalui serangkaian kerja tim, yaitu menggunakan pendampingan secara berjenjang atau sisten kluster dari tingkat RW (Rukun Warga). Jadi nanti saat verfak ada leader di tingkat kecamatan, desa, hingga ke tingkat paling bawah,” papar Robet.

    Dengan penerapan sistem seperti itu diharapkan berkas dukungan perbaikan yang di verfak oleh KPU akan lebih banyak yang MS, sehingga batas minimal syarat dukungan yang dibutuhkan oleh calon perseorangan agar lolos sebagai kontestan Pilkada 2024 bisa terpenuhi.

    “Kalau dijumlah secara total dengan yang sudah dinyatakan MS, saat ini berkas dukungan yang kami serahkan sudah mencapai sekira 100,7%,” imbuh Robet.

    Di sisi lain, apresiasi kepada KPU Sukoharjo juga disampaikan Robet mewakili Tuntas-Djayendra, di mana selama proses tahapan demi tahapan pihaknya dapat menjalani dengan lancar tanpa ada kesulitan dan hambatan.

    Menyinggung tentang proses Silon yang tengah dijalankan Tim Tuntas-Djayendra belum mencapai 100%, anggota KPU Sukoharjo Bambang Muryanto dari Divisi Teknis Penyelenggaraan menjelaskan, Silon adalah alat bantu untuk memudahkan calon dan KPU dalam melakukan tahapan penerimaan, vermin, dan verfak.

    “Untuk syarat dukungan perbaikan tahap kedua ini, tim calon perseorangan belum memenuhi syarat minimal (unggah dan upload di Silon). Tetapi, yang bersangkutan membawa bukti dokumen fisik,” kata Bambang.

    Sesuai dengan surat dinas KPU RI Nomor 707, maka KPU Sukoharjo tetap menerima bukti dokumen yang diserahkan oleh Tim Tuntas-Djayendra. Dalam hal ini yang dihitung oleh KPU adalah bukti dokumen fisiknya.

    “Penyerahan bukti dokumen fisik ini kami buatkan berita acara. Yang sudah di-upload di Silon berapa, dan yang belum di-upload berapa. Dan nanti tim paslon diberi waktu tiga hari ke depan untuk menyelesaikan yang belum di-upload. Di-upload dulu di Silon terus nanti di submit. Waktunya 3 x24 jam [sampai 20 Juli 2024]” jelas Bambang.

    Ditambahkan, terhadap berkas fisik syarat dukungan perbaikan yang sudah diterima, setelah dibuatkan berita acara kemudian dikembalikan oleh KPU kepada Tim Tuntas-Djayendra agar di scan dan kemudian di-upload ke Silon.

    2309

  • Gibran Rakabuming Raka Akan Pimpin Pemerintahan untuk Sementara

    Gibran Rakabuming Raka Akan Pimpin Pemerintahan untuk Sementara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, akan mengambil alih kendali pemerintahan sementara saat Presiden Prabowo Subianto menghadiri dua forum penting dunia, yaitu KTT APEC di Peru dan G20 di Brazil pada November 2024.

    Informasi ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan menghadiri kedua pertemuan tersebut sebagai kepala negara.

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir,” jelas Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Prasetyo juga menyebut bahwa selama Prabowo berada di luar negeri, pemerintahan akan dijalankan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sesuai ketentuan yang berlaku. “Ya pasti dong (pemerintahan dipegang Wapres), kan aturannya pasti begitu,” ujar Prasetyo.

    Dalam situasi ini, Prasetyo mengungkapkan bahwa akan ada surat penugasan resmi dari Presiden kepada Wapres sebagai tanda penyerahan kewenangan sementara.

    Prabowo Subianto sendiri akan memulai lawatannya ke luar negeri pada pekan depan. Sejak Senin (28/10), usai melakukan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Prabowo terus mengadakan rapat koordinasi dengan para anggota kabinetnya di Istana Kepresidenan.

    Ia dikabarkan memanggil beberapa menteri, wakil menteri, serta kepala badan untuk membahas berbagai program pemerintahan guna memastikan kelancaran roda pemerintahan saat ia berada di luar negeri.