Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • Menteri Ara Marah-Gebrak Meja Gara-gara Surat Lambat ke Kejagung

    Menteri Ara Marah-Gebrak Meja Gara-gara Surat Lambat ke Kejagung

    GELORA.CO – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara marah-marah ke pegawainya dalam rapat internal pada Senin (28/10).

    Kemarahan ia luapkan terkait lambatnya kinerja birokrasi di kementerian yang ia pimpin.

    Ara marah hingga menggebrak meja setelah mengetahui bahwa surat yang ia kirimkan kepada Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor, baru sampai setelah hampir sepekan ia tanda tangani.

    Dalam rapat yang bertujuan mempersiapkan bahan untuk Rapat Kerja Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10), Ara mempertanyakan status surat yang dikirim ke Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Surat tersebut sudah dikirim sejak Selasa (22/10), sehari setelah Ara menjabat sebagai Menteri PKP, namun baru sampai pada Senin (28/10).

    “Pak Jaksa Agung ngomong sama saya, dia sudah cek, dia belum terima surat waktu saya ketemu di Magelang,” ungkap Ara saat rapat, seperti dikutip dari kanal YouTube Kementerian PKP, Rabu (30/10/2024).

    Ara merasa malu atas keterlambatan surat tersebut. Ia menyesalkan lambannya birokrasi di kementeriannya, yang membuatnya terlihat tidak profesional di mata Jaksa Agung.

    “Diterimanya kapan bu? Saya tanda tangan suratnya kapan bu? Ngerti nggak bu? Pantes Jaksa Agung belum menerima. Mengerikan birokrasi kita bos. Mengerikan. Menteri tanda tangan tanggal 22, baru sampai tanggal 28. Ya bagaimana orang surat menteri aja begitu, pantes Jaksa Agung bilang begitu sama saya ‘Pak Ara mana, saya belum nerima suratnya’,” ucapnya dengan nada kesal.

    Saking kesalnya, Ara sempat menggebrak meja sambil menyoroti betapa lamanya proses pengiriman surat antar lembaga negara. Ia tidak habis pikir, bagaimana mungkin surat resmi dari seorang menteri bisa tertunda hingga enam hari sebelum akhirnya sampai ke tujuannya.

    “Saya tuh menteri, tanggal 22 kirim surat, tanggal 28 baru sampai,” katanya sambil menggebrak meja.

    “Saya malu sama Jaksa Agung, ‘Pak Ara mana? Saya barusan cek, Pak Ara, belum sampai suratnya.’ Ini baru kejawab tanggal 28 (suratnya sampai), ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh,” lanjutnya.

    Kekesalan Ara tidak hanya berhenti di soal birokrasi. Ia bahkan menawarkan untuk menggunakan dana pribadinya demi menunjang operasional kementeriannya.

    Menurutnya, jika kendala yang dihadapi kementerian terkait fasilitas atau kekurangan peralatan, ia siap menanggungnya dengan uang pribadi agar kinerja kementerian tidak terganggu.

    “Saya nggak keberatan ngeluarin duit pribadi untuk kepentingan bagaimana organisasi ini, pak. Kalau bapak ada kekurangan peralatan, biar saya beliin pakai uang pribadi saya, nggak apa-apa. Negara ini sudah terlalu baik buat saya,” tegasnya.

    Ara juga menambahkan bahwa dirinya siap memberikan dukungan penuh jika ada kebutuhan tambahan sekretaris atau fasilitas lainnya yang diperlukan kementerian untuk memperbaiki kinerjanya.

    “Kalau kita hambatannya di fasilitas, nggak ada duit, ya pakai duit. Kan saya nggak korupsi, pakai uang pribadi saya untuk kepentingan negara, di mana sih salahnya? Nggak apa-apa menurut saya,” tambahnya.

  • Gibran Mundur! | Politik

    Gibran Mundur! | Politik

    Solo, Gatra.com- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tmenyerahkan surat mundur ke DPRD Kota Solo, Selasa (16/7). Saat penyerahan surat pengunduran diri ini, Gibran didampingi oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.

    Gibran tiba di Kantor DPRD Kota Solo sekitar pukul 14.45 WIB. Ia datang beriringan dengan Teguh Prakosa dengan menggunakan mobil dinas masing-masing.

    Turun dari mobil, Gibran disambut oleh Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo. Mereka kemudian masuk ke ruang Pimpinan DPRD. Di ruangan tersebut sudah hadir tiga Wakil Ketua DPRD, Achmad Sapari, Taufiqurrahman dan Sugeng Riyanto. Hadir pula dalam pertemuan ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Budi Murtono dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kinkin Sultanul Hakim.

    Pertemuan ini berlangsung tertutup selama hampir satu jam. Dalam pertemuan ini Gibran membawa surat pengunduran diri yang akan diserahkan ke pimpinan DPRD. Usai pertemuan berakhir Gibran menyampaikan bahwa dirinya mengundurkan diri karena alasan mempersiapkan diri sebelum dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Menurutnya banyak hal yang harus dipersiapkan menjelang pelantikan.

    ”Saya mohon doanya semoga semua dilancarkan. Terima kasih sekali lagi pada semua pihak yang sudah mengawal program-program pemerintah di tiga tahun terakhir. Saya mohon izin pamit, mohon maaf bila selama ini ada salah,” kata Gibran.

    Setelah penyerahan surat ini, Gibran langsung membereskan ruang kerjanya dan rumah dinas Loji Gandrung. Sehingga ke depannya bisa segera ditempati Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa yang akan menggantikan posisinya.

    ”Untuk surat pengunduran dirinya sudah saya serahkan, akan ditindaklanjuti oleh Pak ketua DPRD, kemudian ke Provinsi (Pemprov Jateng) dan ke Kemendagri,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah pengunduran diri ini merupakan arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran mengatakan bahwa dirinya sudah berpamitan dengan sejumlah pihak. Di antaranya Gubernur Pj Jawa Tengah Nana Sudjana, Presiden terpilih Prabowo Subianto serta Mendagri Tito Karnavian. Gibran pun menegaskan bahwa dirinya sudah menjalankan semua prosedur yang telah ditentukan.

    Gibran pun menekankan bahwa setelah surat pengunduran diri diserahkan, maka dirinya sudah tidak beraktivitas lagi di Balai Kota Solo. Gibran pun tak menunggu surat keputusan (SK) dari Kemendagri.

    ”Intinya ini sudah diproses, nanti dijeda waktu selama menunggu SK, saya masih ikut mengawal pekerjaan yang ada di Kota Solo. Tapi tanda tangan resmi berakhir siang ini. Sudah tidak ada pekerjaan besar yang akan dilakukan. Habis ini kami langsung bersih-bersih. Tapi saya masih di Solo sampai SK turun,” ujarnya.

    131

  • Temui Gibran, Abdul Mu’ti Lapor Rencana Kebijakan untuk Kesejahteraan Guru Nasional 30 Oktober 2024

    Temui Gibran, Abdul Mu’ti Lapor Rencana Kebijakan untuk Kesejahteraan Guru Nasional 30 Oktober 2024

    Temui Gibran, Abdul Mu’ti Lapor Rencana Kebijakan untuk Kesejahteraan Guru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyambangi kantor Wakil Presiden,
    Gibran Rakabuming
    Raka, Rabu (30/10/2024).
    Dilansir dari unggahan dalam akun Instagram @Kemendikbud.RI, Rabu sore, Abdul Mu’ti melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan
    kesejahteraan guru
    .
    Dalam pertemuan tersebut, Mendikdasmen juga melaporkan rencana kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru.
    Selain itu, Mu’ti menyampaikan bahwa Wapres bersedia untuk hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan Kemendikdasmen.
    “Kami bergembira karena Bapak Wakil Presiden berkenan hadir dalam rapat koordinasi dan evaluasi kebijakan pendidikan dengan seluruh kepala dinas pendidikan provinsi yang akan dilaksanakan bulan November nanti,” kata Mu’ti.
    Diketahui, Mu’ti telah merencanakan program pemberian kesejahteraan pada guru di 100 hari kerjana sebagai menteri.
    Dalam pernyataan di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (27/10/2024), Mu’ti, menyatakan pihaknya akan merumuskan program-program khusus untuk memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November.
    “Kaitannya (program) untuk meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru,” kata Mu’ti.
    Selain itu, kata Mu’ti, Kemendikdasmen juga bakal menyalurkan bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Sekretaris Umum (Sekum) Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah itu tidak merinci bantuan yang dimaksud.
    “Kemudian, beberapa program yang berkaitan dengan penguatan karakter,” kata Mu’ti.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Luthfi Janji ‘Rumah Gubernur Rumah Rakyat’: Masyarakat Bisa Datang Kapanpun

    Luthfi Janji ‘Rumah Gubernur Rumah Rakyat’: Masyarakat Bisa Datang Kapanpun

    Jakarta –

    Calon Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 2 Ahmad Luthfi akan menjadikan rumah Gubernur sebagai rumah rakyat. Luthfi mengatakan masyarakat bisa berkunjung ke rumah gubernur.

    Luthfi mulanya memaparkan soal pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik. Luthfi mengatakan dalam undang-undang setiap masyarakat berhak mendapatkan informasi dari para penyelenggara pemerintahan.

    “Tentang pelayanan publik tidak terlepas dari pada keterbukaan informasi publik, dasar kita adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, di mana di dalamnya disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi, keterbukaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh para badan-badan pemerintah,” kata Luthfi dalam debat Pilkada Jateng yang disiarkan di YouTube KPU Jateng, Rabu (30/10/2024).

    Luthfi mengatakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan duta pelayanan publik. Luhfti mengatakan akan menjadikan rumah gubernur sebagai rumah rakyat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik.

    “Oleh karena itu OPD-OPD di tempat kita adalah merupakan duta-duta bagi pelayanan publik. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita akan ciptakan rumah gubernur sebagai rumah rakyat, sehingga masyarakat bisa datang kapanpun dengan hari-hari tertentu untuk datang di rumah gubernur,” tutur dia.

    Luthfi mengatakan dengan adanya rumah gubernur sebagai rumah rakyat itu, masyarakat akan mengetahui kegiatan gubernurnya.

    (lir/haf)

  • Gebrakan Awal Presiden Prabowo Diapresiasi Masyarakat

    Gebrakan Awal Presiden Prabowo Diapresiasi Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat politik Citra Institute Efriza mengungkapkan gebrakan awal Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan sejak dilantik 20 Oktober 2024 lalu mendapatkan apresiasi masyarakat Indonesia. Gebrakan tersebut mulai dari pembekalan Hambalang, retret Magelang hingga berbagai imbauan Prabowo agar para menteri Kabinet Merah Putih langsung bekerja, tidak korupsi hingga arahan memanfaatkan mobil produksi lokal.

    “Beberapa langkah dan gebrakan awal Presiden Prabowo sudah banyak menuai apresiasi publik, seperti mengumumkan susunan kabinetnya di hari yang sama saat dilantik menjadi presiden, memberikan pembekalan selama 3 hari di Lembah Tidar,” ujar Efriza kepada wartawan, Rabu (30/10/2024).

    Prabowo, kata Efriza, juga mewajibkan menteri dan wakil menteri untuk memakai mobil dinas produksi dalam negeri Maung dari Pindad. Tak hanya itu, Prabowo juga mengingatkan menteri dari parpol untuk tidak mencuri uang APBN, serta berkomitmen langsung tancap gas bekerja setelah pembekalan di Hambalang dan Magelang selesai.

    “Langkah-langkah Prabowo Subianto ini seolah ingin menjawab tingkat kepercayaan dan ekspektasi publik yang sangat besar terhadap pemerintahannya, sebagaimana tercermin dalam survei Indikator Politik yang menyatakan bahwa 85,3% masyarakat Indonesia yakin Prabowo akan bisa membawa Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik,” ungkap dia.

    Di tengah gebrakan Prabowo tersebut, kata Efriza, muncul berbagai kritikan yang tidak objektif dan mengada-ada. Dia mencontohkan kritik terkait kegiatan retret di Magelang yang dipandang sebagai upaya pengembalian pemerintahan yang militeristis seperti era Soeharto. 

    “Cara ini sudah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dunia dan terbukti sangat efektif. Pengorganisasian cara militer adalah model yang diakui menjadi yang terapi, terbaik dan dan termodern di dunia,” tandas dia.

    Efriza menilai kritikan di negara demokrasi sangat penting dan bisa menjadi vitamin. Hanya saja, kata dia, kritikan tersebut diarahkan pada hal-hal yang substansial, bukan karena perbedaan pilihan politik atau suka dan tidak suka.

  • Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Industri Tekstil ‘Sakit’, Kebijakan Tak Sinkron Ditengarai jadi Biang Keladi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex menambah daftar pembuktian bahwa industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius. 

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyampaikan masalah tersebut telah hadir bertahun-tahun dan tak kunjung selesai, akibat ketidakharmonisan kebijakan yang pemerintah buat. 

    “Kebijakan perolehan bahan baku seringkali banyak yang tidak sinkron. Kita kalau impor bahan baku misal mahal tarifnya dari pada impor bahan jadi,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024). 

    Dari sisi pasar domestik, banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan justru menggerus pasar dalam negeri, termasuk masalah kontrol impor yang legal maupun ilegal.

    Alhasil masalah industri tekstil bukan hanya harus bersaing dengan produk impor yang legal, tetapi juga ilegal. 

    Faisal menilai pascaCovid-19, industri tekstil menghadapi beragam permasalahan mulai dari biaya produksi hingga tuntutan kenaikan upah yang terjadi terus menerus setiap tahunnya. 

    “Setelah dihantam pandemi ini secara kumulatif membuat industri tekstil semakin susah survive, bahkan menyerang industri yang sudah lama berdiri,” jelasnya. 

    Faisal lebih lanjut menjelaskan bahwa sederet kebijakan dalam industri tekstil telah terbit, seperti Bea Masuk Safeguard, tetapi bersifat tanggap darurat atau hanya sementara meski menjadi langkah konkret. 

    Sementara dalam jangka menengah, langkah tanggap darurat tersebut ada batas waktu meski dapat diperpanjang, tetapi tidak dapat selamanya menjadi andalan. 

    “Itu [antidumping] hanya obat antinyeri, jangka menengah panjang adalah penguatan daya saing yang perlu dilakukan baik dari efisiensi ongkos produksi dan penguatan akses pasar,” tutup Faisal. 

    Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pun telah menghadap Prabowo untuk membahas Sritex. 

    Pemerintah pun gerak cepat untuk menyelamatkan Sritex beserta 11.249 karyawannya. Prabowo pun langsung turun tangan untuk memerintahkan produksi industri tersebut tetap berjalan dan tetap dapat melakukan ekspor. 

    Airlangga menuturkan hal serupa pernah terjadi oleh salah satu industri di Jawa Barat. “Ini pernah terjadi di Jabar, pada saat industri di Kawasan Berikat digugat pailit, bisa tetap beroperasi. Bea cukai sudah bertemu dengan kurator dan pihak Sritex sehingga ini bisa langsung berjalan untuk jangka pendek. Jangka berikutnya tahapan lainnya perlu dilihat lagi,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (29/10/2024). 

    Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.   

    Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran. 

  • Kunjungi Sritex, Wamenaker: bentuk kehadiran pemerintah

    Kunjungi Sritex, Wamenaker: bentuk kehadiran pemerintah

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan berkunjung ke Sritex , Senin (28/10/2024), sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh PN Semarang, pekan lalu. Foto: (Yoma Times Suryadi/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

    Kunjungi Sritex, Wamenaker: bentuk kehadiran pemerintah
    Dalam Negeri   
    Nandang Karyadi   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 15:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bergerak cepat dengan mengunjungi lokasi pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). 

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan kunjungannya ke Sritex sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang, beberapa waktu lalu.

    “Yang jelas pemerintah, negara hadir di tengah buruh atau pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex-red).  Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan, ” kata Noel sapaan akrab Immanuel Ebenezer Gerungan.

    Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. “Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, ” katanya.

    Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

    “Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, ” ujarnya.

    Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Wamenaker Noel yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja. “Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex, ” katanya.

    Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

    “Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan, ” katanya.

    Akhir pertemuan, yel-yel buruh “Hidup Presiden Prabowo. Terima Kasih Pak Prabowo,”  menggema di dalam pabrik  PT. Sritex. (Hub/Ter)

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Andika Soroti Indeks Demokrasi di Jateng Turun hingga Kesenjangan Pendidikan

    Andika Soroti Indeks Demokrasi di Jateng Turun hingga Kesenjangan Pendidikan

    Jakarta –

    Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 1 Andika Perkasa mengatakan indeks demokrasi di Jawa Tengah mengalami tren penurunan. Andika juga menyoroti kesenjangan di bidang pendidikan.

    “Hari ini kita masih punya banyak PR, hari ini indeks demokrasi Indonesia Jawa Tengah menunjukkan tren yang memburuk selama 3 tahun terakhir, 7 dari 10 indikator menunjukkan tren yang menurun,” kata Andika dalam debat perdana Pilkada Jateng yang disiarkan di YouTube KPU Jateng, Rabu (30/10/2024).

    Andika mengatakan indeks pelayanan publik juga turun. Hal itu, kata dia, terjadi dalam 3 tahun terakhir.

    “Begitu juga dengan indeks pelayanan publik, tiga tahun terakhir kita melihat tren yang memburuk yang mungkin disebabkan oleh turunnya penilaian integritas oleh KPK, turunnya indeks demokrasi maupun turunnya efisiensi perekonomian Jawa Tengah,” tuturnya.

    Selain itu, Andika juga menyoroti kesenjangan di bidang pendidikan. Menurutnya, kesenjangan satu kota dengan yang lainnya ada yang cukup menonjol.

    “Dari bidang pendidikan juga begitu, kita melihat bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Tengah usia 25 tahun ke atas hari ini masih sekitar 8 tahun, dan terjadi kesenjangan yang cukup menonjol di mana satu kota bahkan punya rata-rata lama sekolah 11,5 tahun sementara di lain sisi ada kabupaten yang rata-rata lama sekolahnya baru mencapai 6,4 tahun,” tutur dia.

    “Hal ini sangat penting bagi siapapun calon gubernur-wakil gubernur yang akan menjabat di periode 2024-2029, karena apa? Kita dihadapkan pada SDGs, sustainable development goals, di mana goals pertama yaitu no poverty atau tidak ada kemiskinan, ini cukup berat. Kita masih punya 10,7% rakyat miskin dan itu harus bisa ditekan sampai dengan 0, kalau kita memang ingin mengawal sampai dengan akhir periode 2029, karena 2030 diharapkan target-target tersebut bisa tercapai,” pungkasnya.

    (lir/haf)

  • Sritex dan Nasib Industri Padat Karya, Ditinggal Pemerintah Terlalu Dini?

    Sritex dan Nasib Industri Padat Karya, Ditinggal Pemerintah Terlalu Dini?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Kebangkrutan Sritex seakan menggambarkan nasib naas industri padat karya secara umum beberapa waktu belakangan.

    Selama 2023 misalnya, industri padat karya terus mengalami kontraksi secara tahunan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Kuartal I/2023 misalnya, industri furnitur (-35,09%), industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri kayu (-25,56%); barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (-25,19%) terkontraksi.

  • Dugaan Mobilisasi Kades di Jateng, DPR: Jika Ada Pelanggaran, Adukan!

    Dugaan Mobilisasi Kades di Jateng, DPR: Jika Ada Pelanggaran, Adukan!

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menanggapi perihal mobilisasi kepala desa atau kades di Jawa Tengah yang berkumpul di salah satu hotel mewah dan diduga untuk pemenangan salah satu pasangan calon di Pilkada Jateng 2024. 

    Dia menilai mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah ada regulasi atau aturannya, sehingga kini tinggal ditegakkan saja aturan tersebut.

    “Jadi kalau ada pihak atau salah satu kompetitor yang merasa bahwa ada kompetitor lain yang melakukan dianggap pelanggaran, ya diadukan saja. Kan kita ada Bawaslu, ada Gakkumdu,” pungkasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Politikus Golkar ini turut mengimbau agar Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu bersikap independen dan objektif jika menangani suatu pelanggaran yang terjadi.

    “Saya mengimbau bahwa Bawaslu harus betul-betul imparsial, independen, objektif. Nah kalau memang ditemukan pelanggaran, ya dikash sanksi saja hukuman, karena sudah cukup lengkap kok,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia juga memandang bahwa keterlibatan dan peran masyarakat dalam mengawal Pilkada Serentak 2024 sangat penting.

    “Jadi ya masyarakat bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga dia bisa jadi wasit, dia bisa membantu Bawaslu, bisa membantu penyelenggara pemilu, Gakkumdu,” katanya.

    Jika nantinya memang masyarakat menemukan hal-hal yang tidak adil, lanjut Doli, masyarakat juga bisa ikut melakukan pengaduan.

    Dilansir dari Antara, sebelumnya pada Jumat 25 Oktober, Bawaslu Kota Semarang menggerebek puluhan kepala desa yang sedang berkumpul di salah satu hotel mewah. Mereka diduga dimobilisasi untuk pemenangan salah satu pasangan calon.

    Adapun, para kepala desa itu mengaku bagian sari Paguyuban Kepala Desa (PKD) Se-Jateng. Mereka mempunyai slogan “Satu Komando Bersama Sampai Akhir”.

    Sementara itu, pada Senin 28 Oktober, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku pihaknya sedang mendalami dugaan mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon pada Pilkada Jawa Tengah 2024.

    “Kami lagi menunggu informasi dari Bawaslu Kota Semarang. Apakah ini termasuk dugaan tindak pemilihan, ataupun pelanggaran netralitas, ataupun bukan pelanggaran,” katanya di kantor Bawaslu RI, Jakarta, dikutip dari Antara pada Rabu (30/10/2024).