Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • Rasio Pajak RI Dinilai Mampu Capai 15% Tanpa Bentuk Badan Penerimaan Negara

    Rasio Pajak RI Dinilai Mampu Capai 15% Tanpa Bentuk Badan Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pajak menilai pemerintah sangat mungkin untuk mengerek tax ratio ke angka 15%, bukan 23% sebagaimana target Prabowo, meski tanpa pembentukan Badan Penerimaan Negara.

    Pengamat pajak sekaligus Founder Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyampaikan bahwa untuk mencapai tax ratio setidaknya ke angka 15%, Indonesia perlu mengubah struktur penerimaan pajak.

    Semula berfokus pada nominal penerimaan pajak, kini harus diukur berdasarkan besaran tax ratio yang disepakati oleh International Monetary Fund (IMF), yakni negara berkembang harus memiliki rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebesar 15%.

    “Saya diundang DPR selalu ditanya kenapa tax ratio mandek? Saya hanya bilang, berani enggak kita mengubah struktur penerimaan pajak?” tuturnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan perhitungan yang Bisnis lakukan mengambil angka produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya 15% setara dengan Rp3.133,86 triliun.

    Perubahan yang Darussalam maksud, yakni pemerintah harus mengejar sektor-sektor yang selama ini berkontribusi tinggi terhadap PDB, tetapi rendah terhadap penerimaan pajak, seperti sektor pertanian.

    Lapangan usaha tersebut menjadi distributor kedua terbesar, yakni 13,71%, terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan kuartal III/2024, setelah industri pengolahan yang menjelaskan 19,02%. 

    Darussalam menjelaskan mengacu data 2021, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sebesar 13,02% tetapi hanya memberikan sumbangan pajak tak lebih dari 3%.

    Hal yang kembali menjadi masalah, sektor pertanian umumnya diisi oleh UMKM dan masyarakat berpendapatan rendah. Pemburuan pajak di sektor tersebut lantas akan menimbulkan sentimen politik yang kurang baik. 

    “Sama halnya dengan bagaimana kita memajaki UMKM yang memberikan kontribusi 60% terhadap PDB,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang Edi Slamet Irianto juga mendorong pemerintah untuk mencari sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) utamanya dari sektor sumber daya alam (SDA).

    Mirisnya, eksploitasi SDA yang massif tidak sepadan dengan pendapatan yang didapat. Berdasarkan perhitungan Edi, setidaknya sumber kas negara dari PNBP SDA hanya mengisi 2% terhadap PDB.

    Melihat realisasi APBN hingga Oktober 2024, PNBP dari SDA Migas tercatat senilai Rp93,9 triliun sementara SDA Nonmigas senilai Rp97,5 triliun.

    Untuk itu, pemerintah harus mendorong rasio PNBP untuk mampu mencapai 6% hingga 7% dari PDB. Jika demikian, alhasil rasio perpajakan—termasuk PNBP—akan mampu mencapai 23% (pajak 15%+PNBP 7%=23%).

    “Kalau misalkan itu bisa dinaikkan dari 2% menjadi 6%—7% maka saya kira revenue ratio 23% bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya. 

  • Indonesia Bisa Tak Defisit APBN Lagi, Asal Rasio Pajak 15%

    Indonesia Bisa Tak Defisit APBN Lagi, Asal Rasio Pajak 15%

    Bisnis.com, JAKARTA — Guru Besar Politik Hukum Pajak Universitas Islam Sultan Agung atau Unissula Semarang Edi Slamet Irianto mengungkapkan Indonesia sangat mungkin untuk tidak lagi mengalami defisit APBN, asalkan tax ratio mampu mencapai 15% dari PDB.

    Edi menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyatakan tax ratio yang ideal untuk Indonesia adalah sebesar 15% untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

    “Beliau [Sri Mulyani] menyatakan usai kembali dari World Bank pada 2016 lalu, bahwa jika tax ratio 15%, Indonesia tidak akan defisit,” tuturnya dalam acara Regular Tax Discussion oleh Ikatan Akuntan Indoensia (IAI), Selasa (12/11/2024).

    Alhasil, Indonesia tidak akan lagi berutang utamanya dari asing, mengingat saat ini posisi utang pemerintah melalui pinjaman luar negeri telah mencapai Rp950,88 triliun.

    Berdasarkan perhitungan yang Bisnis lakukan mengambil angka produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya 15% setara dengan Rp3.133,86 triliun.

    Dengan kata lain, idealnya penerimaan negara minimal harus mencapai Rp3.133,86 triliun. Sementara melihat rencana penerimaan pajak tahun depan saja, untuk pertama kalinya akan menyentuh angka di atas Rp2.000 triliun.

    Pada 2024, penerimaan pajak ditargetkan senilai Rp1.988,9 triliun. Per 31 Oktober 2024, kas negara dari pajak telah terkumpul mencapai Rp1.517,5 triliun atau 76,3% dari target, tetapi kontraksi 0,4% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

    Edi menuturkan bahwa kala itu pun saat Sri Mulyani menyampaikan besaran tax ratio yang ideal, Jokowi—saat menjabat pada periode pertamanya—mencanangkan target 15% dengan catatan dengan didirikan Badan Penerimaan Pajak.

    Rencana tersebut kandas karena Sri Mulyani menolak pembentukan badan tersebut dan untuk menaikkan tax ratio ke angka 15% yang ditargetkan tercapai pada 2019, tak memerlukan Badan Penerimaan Pajak.

    Edi yang merupakan mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara tersebut menuturkan Indonesia sejatinya masih memerlukan badan penerimaan yang terpisah dari Kementerian Keuangan.

    Bukan tanpa sebab, selain untuk fokus meningkatkan penerimaan negara dan tax ratio, tetapi hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang (UU) Dasar.

    “Ini sejalan dengan amanat UUD. Bahwa di dalam pasal 17 UUD itu dinyatakan setiap kementerian itu hanya mengurus satu urusan tertentu,” ungkapnya.

    Di samping hal itu semua, meski Prabowo mencanangkan target tax ratio 23% di akhir kepemimpinannya, mungkinkah 15% dicapai dalam waktu dekat? 

  • Gibran Buka Lapor Mas Wapres, Netizen Bingung WA Centang Satu

    Gibran Buka Lapor Mas Wapres, Netizen Bingung WA Centang Satu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka hotline pengaduan. Program bernama Lapor Mas Wapres ini bisa dilakukan melalui WhatsApp dan langsung ke Istana Wakil Presiden.

    Dalam pengumuman yang diunggah di akun Instagramnya @gibran_rakabuming, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi adalah 08111-704-2207. Pelaporan di Istana bisa dilakukan dari Senin hingga Jumat pada pukul 08:00-14:00 WIB.

    “Kepada yang saya cintai, seluruh warga negara Indonesia, mulai besok, kami akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum. Bapak Ibu dapat langsung datang ke Istana Wakil Presiden ya. Jadwalnya dari hari Senin-Jumat, jam 08.00-14.00 WIB,” tulis Gibran dikutip Selasa (12/11/2024).

    “Kami juga membuka akses melalui WhatsApp yang nomornya ada di poster,” imbuhnya.

    Sejumlah masyarakat Indonesia sudah mengomentari terkait program tersebut. Komentar tersebut mereka langsung sampaikan dalam kolom komentar unggahan pengumuman di Instagram dan lini masa di X atau yang sebelumnya bernama Twitter.

    Beberapa komentar menyatakan dukungan untuk program ini. Salah satu akun menyatakan program yang sama juga sudah diterapkan Gibran saat memimpin Solo.

    Adapula yang mengadukan beberapa masalah yang mereka hadapi atau lihat langsung dalam kolom komentar atau lini masa media sosial X.

    Namun ada juga yang mengeluhkan pesan mereka belum terkirim. Beberapa mengaku telah mengirim pesan ke nomor yang tertera dalam pengumuman itu, namun pesan hanya centang satu.

    “Ga aktif WA-nya,” ujar seorang netizen.

    “Mas @gibran tweet ini nomor wa nya belum aktif, masih centang satu,” tulis pengguna media sosial lainnya.

    Centang satu sendiri berarti pesan tersebut belum terkirim. Namun ada kemungkinan nomor belum aktif.

    Belum ada informasi mengapa pesan tersebut masih centang satu atau belum terkirim. Mungkin nomor tersebut masih menghadapi sejumlah kendala tertentu.

    (dem/dem)

  • Embusan angin segar bagi peternak sapi perah

    Embusan angin segar bagi peternak sapi perah

    Jakarta (ANTARA) – Peternak sapi perah, Danu Nugroho dan beberapa lainnya, agaknya tak menduga jika aksi mandi susu pada Sabtu (9/11) di Boyolali, Jawa Tengah, itu memantik perhatian publik.

    Bercelana pendek dan berkaus singlet, Danu tampak tak ragu diguyur susu segar oleh rekannya di bak mobil pikap. Aksi itu juga dilakukan beberapa peternak sapi perah lain.

    Tampak puluhan mobil pikap serupa dengan muatan susu segar juga berjejer di sepanjang jalan itu. Aksi tak biasa ini setidaknya menyedot perhatian publik di sekitarnya. Sedikitnya susu segar 50 ribu liter atau 50 ton susu terbuang selama aksi itu.

    Di sela aksi itu, peternak juga membagikan susu segar kepada warga secara gratis di Simpang Lima Boyolali. Warga tampak antusias mendapatkan berkah minuman bergizi itu.

    Aksi unik Danu dan kawan-kawan itu kontan menghiasi peliputan media massa media cetak, elektronik, televisi, hingga media daring.

    Danu seraya menyeka susu yang mengguyur kepala dan sekujur tubuhnya mengaku aksinya sebagai bentuk keprihatinan karena sejak September tahun ini, susu produksi mereka sering ditolak oleh industri pengolahan susu (IPS) di daerah itu.

    Koordinator aksi, Sriyono, mengaku aksi itu sebagai bentuk protes sekaligus kekecewaan karena produksi mereka ditolak oleh IPS dengan beragam alasan sehingga peternak tidak tahu harus berbuat apa.

    Alasan pabrik, kata Sriyono, mulai dari lesunya pasar. Namun, ia menduga pembatasan itu karena faktor impor susu yang memang tak ada batasan.

    Sriyono menyebut kebutuhan susu nasional selama ini 80 persen dipenuhi impor, sedangkan produksi nasional hanya memasok 20 persen.

    Problem keberpihakan

    Susu merupakan salah satu sumber pangan asal hewani yang sangat penting perannya dalam meningkatkan status gizi seseorang.

    Oleh karena itu, di tengah menurunnya daya beli kelompok masyarakat tertentu saat ini, aksi “buang-buang” susu itu cukup menyita perhatian sekaligus keprihatinan.

    Tak hanya itu, publik menjadi sadar dan paham bahwa ternyata kebutuhan dan konsumsi susu nasional serta kemampuan produksi tak terlalu menggembirakan.

    Data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian pada 2021 menunjukkan bahwa kebutuhan susu nasional sejumlah 4,19 juta ton, sedangkan kemampuan produksi susu segar dalam negeri (SSDN) hanya 0,87 juta ton.

    Artinya, produksi SSDN hanya mampu memenuhi sekitar 19–20 persen kebutuhan susu nasional, selebihnya harus dipenuhi melalui impor.

    Kementerian Perindustrian pada 2022 menyebutkan bahwa kebutuhan susu selama 6 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan rata- rata 6 persen per tahun, sedangkan produksi susu segar dalam negeri hanya tumbuh 1 persen.

    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamenkop: Koperasi bagian dari pertahanan negara

    Wamenkop: Koperasi bagian dari pertahanan negara

    Selasa, 12 November 2024 17:39 WIB

    Pekerja memindahkan susu sapi di Koperasi Unit Desa (KUD) Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (12/11/2024). ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/Spt.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Seru! Ratusan Siswa SMP Muhammadiyah PK Solo Cosplay Jadi Pahlawan Nasional – Espos.id

    Seru! Ratusan Siswa SMP Muhammadiyah PK Solo Cosplay Jadi Pahlawan Nasional – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Sepasang siswa SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat, Solo, mengenakan kostum ala Ir Soekarno dan Fatmawati dalam acara Fashion Show Heropeka (Heroes Day with PK) di sekolah setempat, Selasa (12/11/2024). (Istimewa)

    Esposin, SOLO — Sebanyak 374 siswa kelas VII-IX SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat, Solo, memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024 dengan cosplay atau memakai kostum para pahlawan nasional, Selasa (12/11/2024).

    Peringatan Hari Pahlawan di sekolah tersebut dikemas dalam acara Heropeka (Heroes Day with PK). Pejabat Humas SMP Muhammadiyah PK Kottabarat, Aryanto, mengatakan kegiatan tersebut diinisiasi para siswa yang tergabung dalam organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Ranting SMP Muhammadiyah PK Solo. 

    Promosi
    Langkah Tegas Perangi Judi Online, BRI Blokir Lebih Dari 3 Ribu Rekening

    Kegiatan tersebut juga digelar untuk mempererat tali persaudaraan antarsiswa, memperdalam rasa cinta Tanah Air, dan memupuk rasa bangga terhadap para pahlawan.

    “Ada 374 siswa yang kompak mengenakan pakaian bertema pahlawan yang mereka idolakan, termasuk ada 37 guru ikut berpartisipasi,” katanya saat diwawancarai Espos, Selasa (12/11/2024).

    Menurut Aryanto, kostum-kostum pahlawan yang dipakai siswa beragam. Umumnya para siswa memakai kostum dengan tokoh-tokoh yang mereka idolakan, seperti Imam Bondjol,  BJ Habibie dan Ainun, Jenderal Sudirman, Ir Soekarno, Fatmawati, dan banyak lagi. 

    “Kebanyakan siswa memakai kostum pahlawan karena didasari idola atau mereka pernah baca kisahnya sehingga mereka mencoba mengekspresikan tokoh tersebut dalam penampilan. Misalnya ada yang memakai kostum Imam Bondjol dan dia tahu betul sejarahnya bagaimana,” jelas dia.

    Guna memeriahkan kegiatan, lanjut Aryanto, panitia menyiapkan sederet acara. Dimulai dari jalan sehat mengelilingi area sekolah di kawasan Sumber, Banjarsari, Solo. Setelah itu, ada lomba fashion show, kuis Raspa (Ranking 1 Pahlawan), dan fotografi.

    “Selama fashion show kami menyediakan semacam catwalk dari karpet, siswa bebas bergaya di arena tersebut. Kemudian ada ranking 1 yang mana soal-soal yang diberikan seputar pahlawan nasional. Terakhir ada fotografi yakni siswa memfoto teman-temannya yang sedang fashion show. Semua lomba tersebut diberikan hadiah bagi yang menang,” ujar dia.

    Dia menilai peringatan Hari Pahlawan yang dikemas secara unik dan seru bisa membuat siswa tidak bosan. Sebab, siswa bisa belajar sambil praktik atau learning by doing sehingga sejarah atau nilai-nilai yang diajarkan para pahlawan bisa lebih mengena.

    “Kegiatan ini memang rutin kami gelar tiap tahunnya. Karena dikemas sedemikian rupa jadi siswa tidak jenuh dan bisa memahami sejarah pahlawan secara lebih mendalam,” jelas dia.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Kopi robusta dan pisang aroma Temanggung rambah pasar mancanegara

    Kopi robusta dan pisang aroma Temanggung rambah pasar mancanegara

    ANTARA – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Temanggung, menyebutkan kopi robusta dan camilan pisang aroma saat ini sudah merambah pasar luar negeri seperti Belanda, Mesir, dan Malaysia. Kopi robusta diekspor ke negara Balanda dan Mesir setiap bulan sebanyak 60 ton, sedangkan camilan pisang aroma diekspor ke Malaysia sebanyak 2 ton. (Firman Eko Handy/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

  • Menteri Koperasi: 80% Susu yang Dikonsumsi Warga RI Hasil Impor – Espos.id

    Menteri Koperasi: 80% Susu yang Dikonsumsi Warga RI Hasil Impor – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi susu. (Freepik)

    Esposin, JAKARTA — Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi aturan atau regulasi impor susu menyusul permasalahan kelebihan produksi susu dalam negeri yang tak terserap oleh pabrik.

    Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta, Senin (11/11/2024), Budi Arie mengatakan sekitar 80% susu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia saat ini berasal dari impor. Impor susu terbesar saat ini berasal dari Selandia Baru dan Australia.

    Promosi
    BRI Hadirkan Kemudahan Investasi Sukuk Tabungan ST013 melalui BRImo

    “Selandia Baru dan Australia memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, yang menghapuskan bea masuk pada produk susu sehingga membuat harga produk susu mereka setidaknya 5% lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara. 

    Ia menuturkan situasi semakin buruk karena industri pengolahan susu (IPS) lebih memilih mengimpor susu bubuk (skim) daripada susu segar.

    Akibatnya, para peternak sapi perah di Indonesia rugi karena harga susu segar produksi mereka menjadi sangat rendah, yaitu hanya Rp7.000 per liter, di bawah harga ideal Rp9.000 per liter.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan bahwa dari total produksi susu nasional, 70% disumbangkan oleh koperasi peternak sapi perah. Namun, jumlah ini baru bisa memenuhi 20% dari total kebutuhan susu dalam negeri.

    Menurut data pemerintah, konsumsi susu nasional pada 2023 mencapai 4,6 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 1 juta ton atau sekitar 20% dari total kebutuhan. Sementara sisanya berasal dari impor.

    “Oleh karena itu, sisa yang 80% yang sementara ini dilakukan importasi susu itu nanti secara bertahap akan kita kurangi dan kita akan mendorong industri pengolahan susu yang berbadan hukum, berbadan usaha koperasi,” ucap Ferry.

    Ia menambahkan bahwa Kemenkop juga akan meminta Kementerian Perdagangan untuk meninjau kembali soal pengenaan bea masuk 0% terhadap produk susu impor, yang saat ini didominasi oleh Selandia Baru dan Australia.

    Di sisi lain Indonesia dan Australia saat ini memiliki perjanjian perdagangan bebas bilateral IA-CEPA, yang telah berlaku sejak 5 Juli 2020.

    Melalui perjanjian IA-CEPA, Australia telah menghilangkan seluruh tarif bea masuk (6.474 pos tarif) untuk produk-produk Indonesia, sehingga ekspor Indonesia ke Australia sepenuhnya bebas bea masuk.

    Sementara itu, Indonesia juga telah menghapuskan sebagian besar tarif bea masuknya (94,5%) atau setara dengan 10.229 pos tarif untuk produk-produk Australia.

    Kondisi peternak dan koperasi susu menjadi sorotan belakangan ini setelah para peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mengeluhkan pembatasan kuota penyerapan susu oleh industri pengolahan susu.

    Para pengepul susu dan peternak melakukan aksi protes di Kabupaten Boyolali pada Sabtu (9/11/2024) dengan aksi mandi susu menggunakan susu yang tak terserap industri pengolahan susu.

    Produksi susu oleh peternak sapi perah dan pengepul susu di Kabupaten Boyolali mencapai 140.000 liter per hari. Belakangan ini, serapan IPS hanya sekitar 110.000 liter per hari. Terdapat sisa sebanyak 30.000 liter per hari yang tak terserap pabrik.

    Salah satu koperasi yang terdampak adalah KUD Mojosongo, yang merupakan koperasi produksi susu terbesar di Kabupaten Boyolali.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • 7 Istana Sebut Prabowo Tak Langgar Aturan Dukung Luthfi di Jateng Nasional

    7 Istana Sebut Prabowo Tak Langgar Aturan Dukung Luthfi di Jateng Nasional

    Istana Sebut Prabowo Tak Langgar Aturan Dukung Luthfi di Jateng
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    terkait ajakannya untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng)
    Ahmad Luthfi
    –
    Taj Yasin
    .
    Qodari menjelaskan bahwa video ajakan tersebut dibuat pada hari Minggu.
    “Setahu saya, Pak Prabowo memberikan dukungan itu pada hari Minggu. Jadi, ya tidak ada aturan yang dilanggar,” ujar Qodari di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).
    Qodari menambahkan bahwa Prabowo merupakan tokoh politik yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.
    Ia mengakui adanya aturan larangan berkampanye, tetapi aturan tersebut ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri.
    “Dan ada aturan juga bahwa pada hari libur, atau kalau lagi cuti, ya boleh memberikan dukungan,” ucapnya.
    “Sekali lagi, Pak Prabowo adalah tokoh politik. Beliau memberikan dukungan kepada calon-calon, ya sebagai Ketua Partai Gerindra. Semua calon bupati, wali kota, gubernur di Indonesia ini sebetulnya mendapatkan dukungan politik Pak Prabowo, karena beliau tanda tangan sebagai ketua umum partai,” sambung Qodari.
    Saat ditanya apakah ajakan Prabowo dikhawatirkan dapat mempengaruhi orang-orang yang bekerja di bawahnya, Qodari menegaskan bahwa ajakan tersebut ditujukan kepada para pendukung Prabowo.
    Ia menyebutkan bahwa Prabowo berharap para pendukungnya ikut mendukung calon yang diusung, dalam hal ini Luthfi-Yasin.
    “Dan saya kira juga alasannya nyata, bahwa Pak Prabowo sebagai Presiden ingin agar program-program pembangunannya nanti berjalan sebagai pemimpin pemerintahan. Jika didukung oleh kepala daerah, akan lebih mudah dilaksanakan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Prabowo Subianto, yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, mengajak warga Jawa Tengah untuk memilih pasangan cagub-cawagub Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam
    Pilkada Jateng 2024
    .
    Dukungan Prabowo itu diketahui melalui unggahan akun Instagram Ahmad Luthfi, @ahmadluthfi_official, pada Sabtu (9/11/2024) siang.
    Dalam video tersebut, Prabowo menyatakan tekadnya untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan memberantas korupsi agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati kekayaan bangsa.
    Ia menegaskan perlunya dukungan dari pemerintah daerah dan menyebutkan bahwa sosok yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
    “Saya bertekad untuk membasmi segala penyelewengan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Juga aksi-aksi manipulasi, aksi-aksi penipuan oleh semua pihak,” ujar Prabowo dalam video tersebut.
    “Untuk itu, saya butuh dukungan dari provinsi dan dari kabupaten, Saya percaya bahwa dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah adalah Saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi, seorang yang telah bertugas dan mengabdi Jawa Tengah cukup lama,” lanjutnya lagi.
    Prabowo menambahkan bahwa kedua tokoh tersebut telah mengabdi cukup lama di Jawa Tengah.
    Taj Yasin pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018–2023, sedangkan Luthfi pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah.
    “Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok dan akan bekerja bersama dengan saya di pusat. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat,” tambah Prabowo.
    Prabowo pun mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk mencoblos Ahmad Luthfi dan Taj Yasin pada Pilkada Jawa Tengah.
    Dengan demikian, menurutnya, Indonesia akan memiliki tim yang kuat untuk membawa kemajuan yang cepat baik di Jawa Tengah maupun di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    “Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yasin Maimoen,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Netralitas Guru & Dosen Jelang Pilkada 2024 Perlu Diperhatikan – Espos.id

    Netralitas Guru & Dosen Jelang Pilkada 2024 Perlu Diperhatikan – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Ilustrasi Pilkada. (Freepik.com)

    Esposin, JAKARTA — Dosen Politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Lia Wulandari, mengingatkan netralitas ASN yang perlu diperhatikan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 juga meliputi tenaga pengajar di lingkungan sekolah dan kampus.

    “Guru, pengajar, dosen, netralitasnya juga perlu diperhatikan, sebab ada potensi kampanye terselubung untuk mengajak memilih salah satu kandidat, misalnya,” ujar Lia ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Selasa (12/11/2024). 

    Promosi
    Cerita Sukses Pelaku Usaha Berkembang Bersama Rumah BUMN Binaan BRI

    Ia juga mengatakan netralitas kepala desa merupakan salah satu kerawanan yang harus diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang akan terlibat dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), biasanya berada di tingkat desa dan kelurahan.

    Terkait dengan kerawanan tersebut, Lia memandang penting pemberdayaan petugas pengawas di TPS untuk memastikan tidak adanya pelanggaran, termasuk pelanggaran netralitas ASN.

    Lebih lanjut, ia juga mengatakan Bawaslu wajib melakukan kerja pengawasan pelaksanaan pilkada, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye dari segi netralitas ASN.

    “Biasanya, yang paling berisiko tinggi kalau incumbent kepala daerah mencalonkan diri atau ada keluarganya yang mencalonkan diri,” kata Lia sebagaimana dilansir Antara. 

    Partisipasi pengawasan dari masyarakat pun menjadi salah satu hal yang harus terus digalakkan oleh Bawaslu.

    Guna mencegah keraguan atau ketakutan masyarakat dalam melaporkan suatu pelanggaran, Lia mengatakan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang menerima laporan harus mengikuti standar penjaminan anonimitas untuk melindungi pelapor.

    “Harusnya memang ada pilihan anonim kalau ada laporan dari masyarakat. Standar laporan pengaduan memang seperti itu,” ucap dia.

    Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11), Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menuturkan bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang memiliki dinamika persoalan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024.

    Hal tersebut, kata dia, diperoleh berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan Kemendagri saat berkeliling ke setiap provinsi di Tanah Air bersama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    Bima Arya menegaskan bahwa Kemendagri dapat memberikan sanksi hukum terkait dengan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.