Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • Sritex Pailit, Wamenaker: Kita Butuh Pengusaha dan Buruh yang Patriotik

    Sritex Pailit, Wamenaker: Kita Butuh Pengusaha dan Buruh yang Patriotik

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) akan melakukan pengawasan atau monitoring kepada buruh maupun perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex menyusul keputusan pailit perusahaan.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan, pengawasan terkait Sritex merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan buruh dan pengusaha yang patriotik. 

    “Narasinya Bapak Prabowo, kita butuh pengusaha yang patriotik. Kita butuh buruh yang patriotik,” tambah Noel sapaan akrabnya dalam konferensi pers di gedung Kemenaker, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).

    Dia mengatakan, Kemenaker akan tetap melakukan monitoring karena ini terkait kebutuhan buruh. “Negara harus benar-benar hadir. Jangan sampai kita abai. Ini persoalan buruh kepentingan nasional juga,” ujar Immanuel 

    Noel menegaskan, tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan meski Sritex dinyatakan pailit. Hal ini juga merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo.

    Adapun penyelematan Sritex ini dilakukan dalam kurun waktu kurang 100 hari seperti yang diminta Prabowo kepada empat kementeriannya, termasuk Kemenaker.

    “Sampai sekarang itu belum sampai 100 hari (sejak Sritex dinyatakan pailit). Bahkan belum juga sebulan. Ini bentuk tanggung jawab kita (bahwa) negara hadir (membantu industri tekstil),” ucapnya.

    Sritex dinyatakan pailit setelah PN Niaga Semarang mengabulkan permohonan salah satu kreditur, PT Indo Bharat Rayon yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

  • Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Dilakukan Bertahap – Espos.id

    Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Dilakukan Bertahap – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut dengan struktur timbunan di atas laut diperkuat dengan matras bambu setebal 13 lapis. (Istimewa)

    Esposin, JAKARTA — Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dwi Purwantoro, menyampaikan pembangunan Tanggul Pantai atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa akan dilakukan secara bertahap.

    Tahapan itu dilakukan seiring dengan kebutuhan biaya yang besar dalam proyek yang rencana pembangunannya akan dilakukan mulai dari Pantai Utara Provinsi Banten sampai Pantai Utara Kota Surabaya, Jawa Timur.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    “Tanggul Pantai atau Giant Sea Wall itu memang kita akan melakukan tahap A dulu, baru tahap B, baru tahap C,” ujar Dwi dalam Seminar Nasional bertajuk Resiliensi Pantai Utara Jawa Terhadap Dampak Perubahan Iklim di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Ia menjelaskan, bahwa pembangunan Tanggul Pantai tahap A dan B akan dilakukan mulai dari Pantai Utara Provinsi Banten sampai Pantai Ancol, Jakarta Utara.

    Lalu, pembangunan Tanggul Pantai tahap C akan dilakukan mulai dari Pantai Ancol, Jakarta Utara sampai dengan Pantai Utara Kabupaten Bekasi.

    Kemudian, nantinya akan ada tahap-tahap berikutnya hingga pembangunan Tanggul Pantai selesai sampai Pantai Utara Kota Surabaya, Jawa Timur.

    “Jadi yang A ini dari Banten sampai dengan Ancol, nanti rencana juga tahap B ini dari Banten sampai Ancol. Yang tahap C ini dari Ancol sampai dengan Bekasi,” ujar Dwi sebagaimana dikabarkan Antara. 

    Terkait anggaran, Dwi mengungkapkan setiap pembangunan Tanggul Pantai sepanjang 1 kilometer (km) membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun.

    Sehingga, untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur, diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

    Namun demikian, lanjutnya, biaya pembangunan Tanggul Pantai itu belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya, yang apabila diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

    “Memang biayanya sangat mahal. Satu kilometer-nya (km) sekitar Rp1 triliun. Jadi. kalau dari Banten sampai Surabaya sekitar Rp600 triliun, itu baru bangunannya. Belum penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya. Jadi, kurang lebih sekitar Rp800-an triliun kalau nggak salah,” ujar Dwi.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut Kementerian PU sedang melakukan studi kelayakan terkait desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Tanggul Laut atau Giant Sea Wall di DKI Jakarta.

    “Saat ini, sedang dilakukan feasibility study (studi kelayakan) mengenai desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Giant Sea Wall di DKI Jakarta,” ujar Dody.

    Ia menjelaskan bahwa pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A DKI Jakarta terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km.

    Pada tahun 2019, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 km, hang dilanjutkan oleh Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sepanjang 33,54 km.

    Tanggul pantai yang telah dibangun diantaranya Tanggul Kamal Muara – Dadap termasuk Akses Nelayan dan Rumah Pompa serta Kolam Retensi, Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing dan Tanggul Cakung Drain.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Hadiri Sidang Raya PGI, Gibran Curhat Pernah Diprotes Warga Solo karena Bela Minoritas

    Hadiri Sidang Raya PGI, Gibran Curhat Pernah Diprotes Warga Solo karena Bela Minoritas

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka curhat bahwa dirinya sering diprotes warga Solo karena memasang ornamen Imlek di Kantor Pemerintahan Kota Solo.

    Padahal, menurut Gibran, beberapa wali kota sebelumnya tidak pernah mendapat proses dari warga Solo karena melakukan hal yang sama. Alhasil, menurut Gibran, Kota Solo sempat dicap sebagai cabang sekaligus antek China.

    “Ini Solo disebut sebagai cabang Tiongkok, antek antek China, kenapa pada saat saya menjabat itu banyak sekali yang protes. Padahal wali kota-wali kota sebelumnya ndak ada yang protes,” tuturnya di sela-sela acara Sidang Raya XVIII Persekutuan Gereja-Gereja (PGI) di Indonesia, Rabu (13/11/2024).

    Kendati banyak warga yang protes, Gibran menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur dan tetap akan menjaga toleransi di Kota Solo.

    “Kalau setiap kali diprotes ya bapak ibu ya saya tidak mundur, justru saya bilang ke panitianya, panitia imlek, natal, tahun depan digedein aja,” katanya.

    Tidak hanya itu, Gibran juga mengatakan bahwa pada 2021 lalu sempat ada beberapa anak sekolah yang melakukan pengrusakan sejumlah makam umat kristen di Solo.

    “Ini sekolahnya langsung saya tutup dan guru beserta para muridnya langsung saya berikan pembekalan biar tidak keterusan,” ujarnya.

    Gibran berpandangan aksi intoleransi tidak dibenarkan oleh agama mana pun. Maka dari itu, Gibran bekerja sama dengan para tokoh agama untuk menjaga toleransi di Kota Solo.

    “Banyak yang mencibir tapi saya tetap lurus saya ingin memfasilitasi acara-acara baik itu agama, kebudayaan untuk semua agama dan golongan. Jadi jangan hanya memprioritaskan salah satu saja,” tuturnya.

  • Soal Wacana Penerapan Kembali Ujian Nasional, Mendikdasmen Sebut Masih Dikaji – Espos.id

    Soal Wacana Penerapan Kembali Ujian Nasional, Mendikdasmen Sebut Masih Dikaji – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memberikan sambutan dalam forum diskusi bertajuk Sambung Rasa Guru di SMAN 2 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (13/11/2024). (Istimewa)

    Esposin, KULON PROGO — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan belum keputusan terkait wacana penerapan kembali ujian nasional (UN) di sekolah. Tim Kemendikdasmen, kata Mu’ti, hingga saat ini masih mengkaji hal tersebut.

    Hal itu disampaikan Mu’ti saat berbicara dalam forum diskusi bertajuk Sambung Rasa Guru di SMAN 2 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (13/11/2024). 

    Promosi
    Waspada Penipuan, Ini Cara Bedakan BRImo FSTVL yang Asli dan Palsu!

    “Soal ujian nasional itu belum ada keputusan. Kami masih berusaha melakukan pengkajian melalui tim pengkajian yang kami bentuk untuk melakukan telaah mengenai ujian nasional itu,” katanya menjawab pertanyaan salah satu guru SMK Ma’arif Wates, Rahmat Raharja, yang bertanya soal kejelasan UN dalam forum tersebut.

    Menurut Mu’ti, selama proses pengkajian tersebut akan dirumuskan soal bentuk baku UN. Oleh karena itu, dia meminta para guru untuk menunggu keputusan resmi dari Mendikdasmen.

    “[Tim kami] menelaah apakah ujian nasional [format atau bentuknya] apakah assessment nasional, assessment yang disempurnakan atau ada nanti UN versi baru atau apalah namanya. Tunggu saja sampai kami ambil keputusan,” ujar dia.

    Menteri kelahiran Kudus, 2 September 1968, itu menilai penerapan kembali UN saat ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat. Sehingga dia masih ingin mendengar hal tersebut dengan saksama.

    Sebelumnya, wacana penerapan UN menjadi perbincangan hangat beberapa waktu terakhir seusai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan akan meninjau ulang kebijakan tersebut.

    Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Kota Solo Siti Supeni menyebutkan perlunya diberlakukan kembali UN. Menurutnya, UN dalam konteks pembelajaran bisa menguji kemampuan kognitif siswa.

    “UN masih bagus dilaksanakan karena menjadi tolok ukur kognitif mereka, toh itu sifatnya penunjang pembelajaran di sekolah,” kata dia ketika dihubungi Espos, Sabtu (9/11/2024).

    Sementara itu, Pegiat Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) Pardoyo lebih setuju untuk mencari model yang lebih efisien untuk melakukan evaluasi ujian akhir. Meski UN hari ini dihapus, menurutnya, tetap perlu ada standar tertentu untuk mengukur kualitas lulusan.

    “Saya setuju untuk mencari model yang lebih tepat untuk melakukan evaluasi ujian akhir. Standar nasional harus tetap ada sehingga masyarakat tahu kualitas layanan sekolah yang diketahui dari hasil output lulusannya,” kata dia.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Sritex Masuk Kriteria Delisting di BEI, Dirut:Kami Tunggu Hasil Kasasi

    Sritex Masuk Kriteria Delisting di BEI, Dirut:Kami Tunggu Hasil Kasasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex (SRIL) Iwan Kurniawan Lukminto buka suara seusai sahamnya masuk kriteria delisting (penghapusan) oleh Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Iwan menegaskan, pihaknya masih akan menunggu hasil hak kasasi atas putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Dia berharap, ke depannya hal ini bisa segera diselesaikan.

    “Mungkin terkait teknis sekali sebenarnya enggak bisa jawab ya. Jadi kami tetap menunggu proses kasasi ini,” ujar Iwan dalam konferensi pers di gedung Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).

    Sebelumnya, BEI memberikan tanggapan soal saham Sritex (SRIL) yang telah memenuhi kriteria delisting. Di lantai bursa, saham SRIL sudah digembok BEI sejak 18 Mei 2021.

    Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik mengaku belum mengetahui secara pasti kapan BEI akan melakukan delisting saham SRIL. Namun, pihaknya masih akan menunggu hasil kasasi atas putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Belum tahu (delisting SRIL). Saya kira tim tetap akan melakukan reviu, kalau nanti hasil keputusan kasasi membuat tidak terpenuhinya unsur suspensi karena pailit itu, ya salah satu terbuka, tetapi kan itu masih ada gemboknya,” tandas Jeffrey kepada wartawan di BEI, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

     

  • KPBB: Perlu grand design mitigasi emisi karbon pada RPJMN 2025-2029

    KPBB: Perlu grand design mitigasi emisi karbon pada RPJMN 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menyatakan perlunya penyusunan grand design atau panduan terkait upaya mitigasi emisi karbon pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Direktur Eksekutif KPBB Ahmad Safrudin di Jakarta, Rabu mengatakan adanya ketertinggalan mitigasi gas rumah kaca (GRK) kendaraan bermotor di Indonesia.

    “Ketertinggalan tersebut antara lain standard karbon kendaraan tidak diatur, padahal standard ini akan menjadi acuan bagi produsen kendaraan bermotor dalam memproduksi dan memasarkan kendaraan di Indonesia,” katanya dalam keterangannya.

    Kemudian, lanjutnya, agenda mitigasi GRK kendaraan bermotor dengan elektrifikasi tertunda, misalnya adopsi bus listrik di Jakarta yang seharusnya sudah mencapai 2700 unit pada 2024 ini, baru terealisasi 100 unit, apalagi kota-kota lain seperti Denpasar, Surabaya, Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Medan, Makassar, dll yang sama sekali tidak ada perkembangan terkait elektrifikasi angkutan umumnya karena terbentur pendanaan.

    Selain itu BBM berkualitas rendah (seperti High Sulfur Fuel) dengan faktor emisi Carbon tinggi masih diedarkan, misalnya Pertalite 90, BBM dengan kadar belerang di atas 200 ppm tersebut memiliki faktor emisi yang tinggi dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada kendaraan berstandard Euro4/IV, demikian juga BioSolar dan DEXlite.

    Dikatakannya, emisi transportasi sebagai bagian dari emisi sektor energi memberikan sumbangan GRK sekitar 27 persen (global) dan sekitar 23 persen (nasional).

    Selain emisi GRK, transportasi terutama kendaraan bermotor juga berkontribusi pada emisi pencemaran udara yang sudah menjadi masalah kronis di berbagai kota besar di Indonesia; berupa gangguan kenyamanan, kesehatan masyarakat dan keselamatan lingkungan hidup.

    Menurut data KPBB masalah kronis pencemaran udara ini mengharuskan warga DKI Jakarta membayar biaya medis Rp51,2 T pada 2016 atau meningkat dari 2010 sebesar Rp 38,5 triliun.

    Untuk itu, tambahnya, perlu dicari solusi penurunan emisi kendaraan bermotor terpadu, sehingga memberikan makna bagi pihak-pihak –khususnya pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan pembangunan nasional, terutama Presiden/Wakil Presiden 2024-2029 bersama tim kerjanya– dalam berkontribusi untuk percepatan penurunan emisi di sektor transportasi sejalan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    “Guna mengejar ketertinggalan mitigasi emisi Carbon kendaraan bermotor, maka RPJMN 2025-2029 harus berdasar grand design dengan amanat penerapan strategi trisula,” ujarnya dalam sebuah diskusi tentang Grand Design Net Zero Emission Vehicle pada RPJMN 2025-2029.

    Dia merinci strategi trisula tersebut yakni pelaksanaan mitigasi GRK untuk menyelamatkan dunia dari krisis iklim, membangun industri national manufacturing yang mampu menyediakan produk kendaraan bermotor dengan teknologi net-ZEV untuk memitigasi GRK secara efektif;

    Serta menciptakan competitive advantage of nat’l auto-industry atas berkah sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai raw material industri Net Zero Emission Vehicle (net-ZEV) secara global dan kepemilikan prototype Battery Electric Vehicle (BEV) atau Kendaraan BErmotor Listrik Berbasis Battery (KBLBB) karya anak bangsa.

    Terkait hal itu Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah M Rachmat Kaimuddin menyatakan saat ini sedang proses adjustment RPJMN 2025-2029 dengan visi Presiden, termasuk dalam konteks adopsi net-ZEV ini dalam agenda pembangunan 5 tahun ke depan.

    Dia menegaskan, bahwa agenda net-ZEV harus mampu menjadi persemaian pembangunan industri otomotif nasional dengan fokus memproduksi kendaraan beremisi nol bersih. Dengan demikian mitigasi emisi kendaraan bermotor juga memiliki multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Ratna Kartikasari dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan, sejak awal 2023 KLH sedang menyusun Standard Carbon Kendaraan, dengan tujuan kendaraan bermotor yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia memiliki tingkat emisi Carbon yang dapat dikendalikan.

    Penelaah Teknis Kebijakan, Direktorat Sarana Transportasi Jalan Raya Kementerian Perhubungan Riska Bayu Putra menambahkan Kementerian Perhubungan telah menyusun peta jalan kebijakan transportasi rendah Carbon dengan mengutamakan penurunan emisi yang mencakup pengembangan transportasi massal berbasis KBLBB, peningkatan fasilitas uji tipe yang mendukung terlaksananya kebijakan net-ZEV.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Disebut Pilpres Kedua, Denny Siregar: Jateng Itu Basis Pendukung Militan

    Disebut Pilpres Kedua, Denny Siregar: Jateng Itu Basis Pendukung Militan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah (Jateng) disebut-sebut sebagai Pemilihan Presiden (Pilpres) kedua. Ada dua kekuatan besar yang bertarung.

    Hal tersebut ditanggapi Pegiat Media Sosial Denny Siregar. Ia menyebut pendukung di Jateng militan.

    “Jateng itu basis pendukung militan,” kata Denny dikutip dari unggahannya di X, Rabu (13/11/2024).

    Tapi menurut Denny, di Pilkada ini militansi tersebut mesti dilipatgandakan.

    “Tapi untuk Pilkada ini, militansi itu harus dilipatgandakan, karena Jateng berhadapan dengan kekuatan yang super besar,” ucapnya.

    “Jika nanti menang, kukirim bunga khusus untuk Jateng yang berhasil mengobarkan perlawanan,” tambahnya.

    Diketahui ada dua calon di Pilkda Jateng. Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    Andika-Hendrar diusung oleh PDIP. Sedangkan Ahmad Luthfi diusung Koalisi Indonesia Maju.
    (Arya/Fajar)

  • Gibran Cerita Solo Dituduh Jadi Antek-antek China Saat Dirinya Jabat Walkot

    Gibran Cerita Solo Dituduh Jadi Antek-antek China Saat Dirinya Jabat Walkot

    Jakarta –

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri ke acara Sidang Raya ke-18 Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) di Toraja Utara. Gibran mengajak keluarga besar PGI mengatasi permasalahan intoleransi.

    “Kami mohon nanti keluarga besar PGI bapak ibu semua yang hadir disini nanti bisa bersinergi dengan visi-visi dan program pemerintah terutama untuk mengatasi masalah intoleransi,” kata Gibran seperti dilihat melalui YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Rabu (13/11/2024).

    Gibran lalu menampilkan kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Solo, Jawa Tengah. Gibran mengakui kejadian intoleran kerap terjadi di kota yang pernah dipimpinnya itu.

    “Jadi kalau di Solo tiap tahun ada perayaan imlek, dan tiap tahun dari pemerintah memasang ornamen-ornamen imlek, patung-patung dari semua shio tapi nggak tahu ya kenapa pada saat saya menjabat itu banyak sekali yang protes,” ucapnya.

    “Padahal wali kota walikota sebelumnya ndak ada yang protes. Jadi ini tiap hari isinya protes terus. Ini Solo disebut sebagai cabang Tiongkok, antek-antek China,” sambungnya.

    Kemudian, Gibran juga menceritakan kasus yang pelaku intolerannya merupakan anak sekolah. Kala itu, Gibran memutuskan menutup sekolah tersebut dan memberi pembekalan terhadap guru dan siswanya.

    “Ini ada juga bapak ibu yang agak miris, ada anak-anak sekolah yang menghancurkan makam, makan yang ada, mohon maaf, ornamen-ornamen nasraninya. Ini sekolahnya langsung saya tutup dan guru beserta muridnya langsung saya berikan pembekalan biar tidak keterusan,” ucapnya.

    Menurutnya, peringkat Kota Solo sebagai kota toleran terus meningkat dari nomor 9 ke nomor 4. Menurutnya, capaian itu berkat usaha seluruh pihak. Gibran lantas mendorong adanya dialog damai serta peran seluruh masyarakat dalam mengupayakan toleransi.

    “Ini puncaknya Solo waktu itu masuk sebagai kota toleran nomor 9, lalu tahun depannya naik lagi sebagai kota toleran nomor empat, jadi ini kerja keras seluruh warga, dukungan dari seluruh tokoh agama, kiai , romo-romo pendeta semua gotong-royong biar image Solo tidak seram seperti dulu,” terangnya.

    Gibran bahkan bercerita, dirinya kerap mengajak buah hatinya menghadiri festival kebudayaan dan keagamaan. Tujuannya, untuk mengedukasi anak-anaknya perilaku toleransi.

    “Ya meskipun sepulang dari sini banyak yang membully. Itu kok Gibran malah ikut festival ogoh-ogoh sama anaknya. Banyak yang mencibir tapi saya tetap lurus saya ingin memfasilitasi acara-acara agama, cara-acara kebudayaaan untuk semua agama dan golongan. Jadi jangan hanya memprioritaskan salah satu saja,” ucapnya.

    Menutup sambutan, Gibran kembali menyampaikan permohonan maaf karena terlambat menghadiri acara PGI di Toraja Utara. Gibran menyampaikan, semestinya ia hadir saat pembukaan acara.

    “Sekali lagi saya mohon maaf ini saya harusnya datang pas pembukaan tapi pada waktu itu Bapak Presiden kita Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke luar negeri otomatis banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilimpahkan ke saya dan mohon maaf saya baru sempat ke sini di acara penutupan ini,” imbuhnya.

    (taa/imk)

  • Menko Zulhas: Utamakan Produksi Dalam Negeri, Impor Susu Dibatasi Regional 13 November 2024

    Menko Zulhas: Utamakan Produksi Dalam Negeri, Impor Susu Dibatasi Regional 13 November 2024

    Menko Zulhas: Utamakan Produksi Dalam Negeri, Impor Susu Dibatasi
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah akan membatasi
    impor susu
    imbas demonstrasi di Boyolali, Jawa Tengah dan Pasuruan, Jawa Timur.
    Zulhas memerintahkan ke Kementerian Perdagangan mengutamakan penyerapan produksi susu dalam negeri.
    “Saya perintah ke Kementerian Pedagangan, utamakan produksi dalam negeri, baru impor,” kata Zulhas saat di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Rabu (13/11/2024).
    Lebih lanjut, ia menjelaskan penyerapan industri dalam negeri harus terealisasi. Karena nantinya akan menekan impor susu ke Indonesia.
    “Kalau dalam negeri tidak diserap oleh industri, impornya akan kita kasih kuota. Wajib membeli dulu produk dalam negeri kita, baru impor,” jelasnya.

    Di sis lain, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menekankan, peningkatan kualitas susu dalam negeri juga harus diperbaiki dan diperhatikan.
    “Kualitas masih bisa diperbaiki, ya tentunnya diperbaiki. Kualitasnya buruk ya tidak baik,” tegasnya.
    Sebelumnya, para peternak sapi perah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur ramai-ramai membuang susu hasil produksinya.
    Penyebabnya, susu sapi produksi lokal tak terserap usai ada pembatasan kuota di industri pengolahan
    Peternak sapi perah dan pengepul susu di Boyolali, Jawa Tengah misalnya menggelar aksi mandi susu dari susu yang tak terserap industri di Tugu Susu Tumpah, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu lalu (9/11/2024).
    Aksi ini merupakan bentuk protes atas pembatasan kuota di Industri Pengolahan Susu (IPS). Mereka kecewa serapan susu sapi lokal berkurang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Ungkap Alasan Zulhas Jauh-jauh Datang ke Solo

    Jokowi Ungkap Alasan Zulhas Jauh-jauh Datang ke Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Joko Widodo mendapat kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pada Rabu (13/11/2024).

    Ia kemudian mengadakan agenda makan siang bersama di Gudeg Adem Ayem, Solo. Turut hadir pula Ibu Iriana dan istri Zulhas, Soraya Mohamad Ali.

    Dalam pertemuan tersebut, Jokowi tak berkomentar banyak. Dirinya mengatakan bahwa pertemuan tersebut murni dilakukan untuk menyampaikan undangan.

    “Sudah disampaikan tadi, beliau menyampaikan undangan terkait perkawinan putri beliau,” kata Jokowi selesai makan siang di Gudeg Adem Ayem.

    Di sela-sela menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi nampak ramah menanggapi permintaan warga Solo yang ingin berfoto bersama.

    Bahkan saat masuk mobil, Jokowi juga membagian kaos kepada beberapa masyarakat sekitar.

    Sebelumnya, Zulhas mampir ke rumah Jokowi yang beralamat di Jalan Kutai Utara, Sumber, Solo. Politisi Golkar itu mengaku tidak membahas politik.

    Dirinya mengaku hanya ingin bersilaturahmi sembari menyampaikan undangan syukuran. Ia pun mengatakan jika putrinya akan segera menikah dalam waktu dekat.

    Oleh sebab itu, dirinya menemui Jokowi dan memberikan undangan khusus untuk mantan Presiden RI tersebut.

    “Saya sama bapak kan lama nggak jumpa, kangen. Yang kedua walaupun masih jauh hari, saya mau menyampaikan (undangan) putri mau syukuran, sudah bertemu jodoh, putri saya yang nomor satu,” kata Zulhas kepada wartawan di Solo, Rabu.

    Menteri dari Partai Golkar tersebut pun membocorkan bahwa acara putrinya akan diadakan di bulan Desember.

    “Tapi kan beliau (Jokowi) agendanya banyak. saya sudah booking dulu jauh-jauh hari,” ia menambahkan.