Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • DAFTAR Pembagian Grup Babak Grand Finale Meet the World With SKF, 20 Tim Terbaik Siap Bertarung

    DAFTAR Pembagian Grup Babak Grand Finale Meet the World With SKF, 20 Tim Terbaik Siap Bertarung

    TRIBUNJAKARTA.COM – Sebanyak 20 tim terbaik dari enam regional yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Makassar, dan Pekanbaru, bakal berlaga di  Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025.

    Ajang Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 bakal menjadi panggung spesial bagi tim-tim terbaik dari berbagai regional di Indonesia.

    Nantinya, babak Grand Finale bakal diselenggarakan di Stadion ASIOP, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 23-24 November 2024.

    Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, menyambut dengan baik gelaran Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025.

     Menurutnya, ajang ini sangat bermanfaat bagi pembinaan usai muda di Indonesia.

    “Ini program yang sangat baik, tanpa ada pembinaan usia muda seperti ini, tidak ada regenerasi dan Timnas yang kuat di masa depan,” kata Menpora Dito kepada wartawan di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (20/11).

    Pembentukan usia dini, kata Dito, merupakan momentum terciptanya opportunity, menggantikan para senior-senior di Timnas.

    Dito mengaku senang banyak perusahaan besar, termasuk SKF mendukung pembinaan usia muda di Indonesia.

    Erick Thohir belum dapat alasan pasti dari Shin Tae-yong soal Eliano Reijnders yang terlempar tak masuk daftar pemain Timnas Indonesia melawan Jepang. Semua keputusan ada di Shin Tae-yong.

    “Saya berharap SKF, tidak hanya berkontribusi di sepak bola, tetapi membantu di cabor-cabor lainnya di Indonesia,” ujar Dito.

    Ke depan, Kemenpora juga melakukan terobosan dengan menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi memberikan kontribusi kepada olahraga Indonesia.

    “Semoga hal ini bisa terwujud,” ujar Dito.

    Sementara itu, Presiden Director SKF, Satheswaran Mayachandran berharap tim-tim yang bertanding bisa menjunjung tinggi sportivitas.

    Ia juga mengharapkan peserta bisa menanamkan nilai-nilai positif seperti yang ditanamkan Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025, yaitu Teamwork, Sportsmanship, Fair Play, Leadership, Character Development, serta Friendships.

    “Jadi selamat bertanding di babak Grand Finale,” kata Satheswaran Mayachandran.

    Kouta Berangkat ke Gothia Cup Ditambah

    Hal lain yang menjadi perhatian adalah pihak penyelenggara merencanakan menambah kuota pemain yang akan diberangkatkan ke Gothia Cup 2025.

    Chandra Syahriar selaku pemimpin Cantrik ACL, penyelenggara Meet the World With SKF di Indonesia, mengatakan, antusiasme peserta di babak regional sangat luar biasa.

    Pihaknya berencana menambah 6-8 pemain terbaik hasil pantauan di babak Grand Finale ini berangkat ke Gothia Cup 2025.

    “Kami sangat senang dengan antusiasme dan banyaknya pemain muda yang berkualitas mengikuti Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025,” jelas Chandra.

    Bukan hanya itu, SKF juga akan memberangkatkan tim sepak bola putri ke Gothia Cup 2025. 

    “Untuk tim putri ini, kami akan menggelar seleksi pemain pada tahun depan dan melibatkan tim juara Girls School Challenge yang kami gelar di Jakarta pada 19-20 Oktober lalu,” kata Chandra.

    Seperti diketahui, tim-tim yang berhasil melaju ke babak Grand Finale dari regional Jakarta adalah ASIOP, Nawasena FC, Cipta Cendikia, serta Labskill.

    Kemudian dari regional Bandung ada Akademi Persib Cimahi Biru, RMIFA Merah, Star Warriors FA, dan Akademi Persib Cimahi Putih.

    Dari regional Surabaya diwakili Diklat Reklamindo Kota Batu, Farfaza FC Kota Surabaya, Diklat Gama Kota Malang, dan FORSGI Sidoarjo. 

    Lalu ada G Soccer, Diklat Wajar, Mars Merah, dan Mataram Utama dari regional Solo.

    Untuk wakil dari regional Makassar ada SSB Hasanudin Red dan FORSGI Lamasi, serta wakil regional Pekanbaru adalah Bintang Timur Payakumbuh dan Duri Galaxy Riau.

    Babak Grand Finale, 20 tim tersebut dibagi dalam empat grup dengan masing-masing grup dihuni 5 tim.

    Ajang ini menerapkan sistem setengah kompetisi, juara dan runner-up masing-masing grup lolos ke babak 8 besar.

    Pada babak 8 besar akan menerapkan sistem gugur hingga final.

    Durasi pertandingan selama babak Grand Finale ini adalah 2×10 menit.

    Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 diselenggarakan melalui program SKF Care, yang pembiayaannya lahir dari Corporate Social Responsibility (CSR) SKF.

    Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025 terselenggara berkat dukungan dari SKF, Kogelahar Indonesia, Panca Putra Satria Wibawa, SLS Indonesia, Efasindo Primantara, Yuan Wira Perdana, Aliko CV, Ceva Logistic, JAS Worldwide Indonesia, Arta Alam Prima, Banjar Bearing Sentosa, dan Tritunggal Sulawesi.

    Pembagian Grup Babak Grand Finale Meet the World With SKF Road to Gothia Cup 2025

    Grup A:

    ASIOP, Farfaza FC Kota Surabaya, Bintang Timur Payakumbuh, Mars Merah, Akademi Persib Cimahi Putih

    Grup B:

    Akademi Persib Cimahi Biru, Nawasena FC, Duri Galaxy Riau, Diklat Gama Kota Malang, Mataram Utama

    Grup C:

    G Soccer, RMIFA Merah, SSB Hasanudin Red, Cipta Cendikia, FORSGI Sidoarjo

    Grup D:

     Diklat Reklamindo Kota Batu, Diklat Wajar Magelang, FORSGI Lamasi, Star Warriors FA, Labskill

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • PDIP: Ada Polisi Bagikan Sembako untuk Menangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

    PDIP: Ada Polisi Bagikan Sembako untuk Menangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

    Bisnis.com, JAKARTA – DPP PDI-Perjuangan (PDIP) menemukan adanya kecurangan yang dilakukan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen selama kampanye di Pilkada Jateng 2024. 

    Ketua DPP PDI-P bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy mengatakan temuan itu berupa sembako yang dibagikan anggota Polri di Jawa Tengah ke sejumlah kepala desa agar memenangkan pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.

    “Kami melihat bahwa di Jawa Tengah itu terjadi pergerakan di mana menggunakan modus dari kepolisian membagi-bagikan sembako kepada kepala desa,” tuturnya di Kantor DPP PDIP di Jakarta, Rabu (20/11).

    Dia menjelaskan bahwa aksi kecurangan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Jawa Tengah, tetapi juga di sejumlah daerah lain di Indonesia.

    Ronny mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan jika ada calon kepala daerah yang melakukan kecurangan pemilu dengan cara membagikan sembako maupun uang tunai.

    “Jangan takut melaporkan dan ikut kawal apabila ada pembagian sembako di mana sembako tersebut diduga dikerahkan oleh kepolisian,” katanya.

    Menurutnya, apa yang dilakukan paslon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen tersebut tidak akan dilakukan oleh Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) di Pilkada Jawa Tengah.

    “Andika ini sebagai Panglima TNI punya rekam jejak yang dekat dengan masyarakat mengayomi, dan ini tentu akan jadi positif,” ujarnya.

  • Dosen polituk UI: Pilkada Jakarta dan Jateng berlangsung ketat

    Dosen polituk UI: Pilkada Jakarta dan Jateng berlangsung ketat

    Bayangkan saja sebelum pilkada resmi dimulai, elektabilitas Anies memang tinggi yaitu 45 persen lebih, sehingga ketika Anies tidak mencalonkan diri suara anak abah ini memang terbelah di kandidat Ridwan dan lawannya Pramono

    Depok (ANTARA) – Dosen Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengatakan pilkada di Jakarta dan Jawa Tengah (Jateng) adalah kasus kompetisi yang akan berlangsung ketat sekali, sehingga membutuhkan endorsement tokoh yang diharapkan akan menguntungkan calon yang didukung.

    “Namun, tentu kemenangan dalam Pilkada sepenuhnya ada di kandidat dan partai politik pendukung untuk bergerak secara intensif dan simultan dalam sisa masa kampanye ini,” kata Aditya Perdana di Depok, Rabu.

    Hal ini katanya jauh lebih penting untuk terus bergerak naik elektabilitas calon daripada bergerak mencari restu dan sowan para tokoh semata.

    “Pilkada mengedepankan figur dan ketokohan sehingga salah satu kunci kemenangannya memang ada di figur yang berupaya memenangkan hati pemilih,” ujarnya.

    Dikatakannya Pilkada Jakarta tentu menarik karena figur Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang dianggap berhasil memang dominan dan kuat di mata pemilih Jakarta, sehingga ketika Anies ternyata tidak mendapat perahu dalam pencalonan, ternyata menjadikan “anak abah” sebutan pendukung Anies di Jakarta kecewa berat.

    Bayangkan saja sebelum pilkada resmi dimulai, elektabilitas Anies memang tinggi yaitu 45 persen lebih, sehingga ketika Anies tidak mencalonkan diri suara anak abah ini memang terbelah di kandidat Ridwan dan lawannya Pramono.

    Maka menjelang pencoblosan, suara anak abah ini menjadi rebutan penting bagi Ridwan Kamil dan Pramono. Dan tentu seperti yang sudah kita ketahui, Anies mendukung Pramono.

    “Apakah secara otomatis akan semakin menguatkan suara pendukung Pramono, kita lihat saja nanti,” ujar Direktur Eksekutif ALGORITMA Research and Consulting.

    Sebaliknya, Ridwan Kamil berharap penuh dukungan dari Jokowi sebagai bagian dari kubu koalisi pemerintahan Prabowo yang utuh, dimana koalisi berharap penuh ada satu garis pendukung di pusat hingga ke daerah.

    Karena seperti yang juga diketahui pengaruh endorsement Jokowi terhadap Prabowo dalam Pilpres lalu memang terasa kuat sekali dan berharap ada efek yang sama di Pilkada.
    Bayangkan saja sebelum pilkada resmi dimulai, elektabilitas Anies memang tinggi yaitu 45 persen lebih, sehingga ketika Anies tidak mencalonkan diri suara anak abah ini memang terbelah di kandidat Ridwan dan lawannya Pramono.

    Namun soal ini tentu berbeda, karena Jokowi bukanlah seorang presiden lagi yang pengaruhnya tidak sebesar bulan Februari 2024.

    Hal yang sama juga dilakukan oleh Luthfi di Jateng yang berharap mendapat efek dari Jokowi. Ditambah secara eksplisit Prabowo melakukan hal tersebut sehingga diproses oleh Bawaslu untuk dicek pelanggaran atau bukan.

    Terkait hal ini maka tentu akan berbeda, menurut pandangan saya. Pengaruh Jokowi akan terasa mungkin lebih kuat di Jawa Tengah ketimbang Jakarta.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • 2 Terduga Pelaku Rudapaksa Gadis di Bawah Umur di Hutan Jati Pemalang Ditangkap, Satu Masih Buron

    2 Terduga Pelaku Rudapaksa Gadis di Bawah Umur di Hutan Jati Pemalang Ditangkap, Satu Masih Buron

    Pada saat itu, Kapolres Pemalang mengatakan, tersangka JP yang mengemudikan sepeda motor milik korban, membawa korban ke kawasan hutan jati di Desa Payung.

    “Sedangkan dua tersangka lainnya, menggunakan sepeda motor berboncengan di belakangnya,” kata Kapolres Pemalang.

    Kapolres juga mengungkapkan, korban sempat berupaya melarikan diri, saat ketiga tersangka akan melakukan aksinya. “Setelah kejadian, anak korban kembali mendatangi rumah temannya di Desa Payung, untuk meminta diantar ke rumahnya di Pekalongan,” kata Kapolres Pemalang.

    Keesokan harinya, Kapolres Pemalang mengatakan, anak korban mengadukan peristiwa yang dialaminya pada ibunya.

    “Karena tidak terima dengan perbuatan para tersangka, ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pemalang,” kata Kapolres Pemalang.

    Kapolres Pemalang mengatakan, ketiga tersangka dikenakan Pasal 81 ayat 1 junto 76D dan atau pasal 82 ayat 1 junto 76E Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

    “Dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun, dan denda paling banyak lima miliar rupiah,” ucap dia.

  • Video Beda Jurus Andika dan Luthfi Layani Pendidikan Penyandang Disabilitas

    Video Beda Jurus Andika dan Luthfi Layani Pendidikan Penyandang Disabilitas

    Cagub Jateng Andika Perkasa mengatakan ia akan memberikan insentif untuk para pengusaha dan perusahaan untuk ikut membangun SLB. Jika Andika mengajak pengusaha untuk turut turun tangan, cagub nomor urut 2 Ahmad Luthfi memilih langsung memperbanyak jumlah sekolah untuk penyandang disabilitas.

    Tema debat terakhir ini yaitu Membangun Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan untuk Masyarakat yang Sejahtera dan Toleran.

  • Pakar Baca Pemicu Jokowi Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Targetnya Bukan Menang 1 Putaran

    Pakar Baca Pemicu Jokowi Dukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Targetnya Bukan Menang 1 Putaran

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pakar politik Burhanuddin Muhtadi menganalisis pemicu Presiden ke-7 RI, Jokowi, sampai turun gunung mendukung paslon nomor 1 Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil (RK)-Suswono.

    Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu, Anies Baswedanlah yang membuat akhirnya Jokowi terbang ke Jakarta ikut berkampanye.

    Anies yang merupakan Gubernur Jakarta 2017-2022 memiliki basis massa besar. Pertemuan yang dimaknai dukungan kepada paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno bisa berarti peringatan bagi RK-Suswono.

    Terlebih, survei elektabilitas dari sejumlah lembaga, Pramono-Rano unggul dari RK-Suswono, kendati angkanya masih di rentang margin of error.

    Pramono dan Rano sendiri bertemu Anies pada Jumat (15/11/2024).

    Sedangkan, Jokowi bertemu Ridwan Kamil di Jakarta Pusat tiga hari setelahnya. Di Sebuah kafe kawasan Cempaka Putih, Jokowi mengumumkan dukungannya untuk cagub dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Jadi sepertinya pertemuan (Pramono) dengan Anies itu memicu konsolidasi basis-basis utama pendukung Ridwan Kamil. Dan itu membuat Jokowi langsung turun gunung,” kata Burhanuddin di program Kompas Petang, Kompas TV, Rabu (20/11/2024).

    Burhanuddin pun menjelaskan, kendati tokoh besar seperti Jokowi sampai turun berkampanye, hanya 40 persen warga Jakarta yang bisa dipengaruhi.

    Sebab, 60 persen sisanya mengaku otonom, tidak terpengaruh ajakan siapapun.

    “Pertanyaannya seberapa besar efeknya. Di Jakarta, ada 60 persen warga yang memutuskan dukungannya itu secara otonom.”

    “Mereka tidak tergantung preferensi atau mobilisasi dukungan dari tokoh atau patronase mereka.”

    “Artinya ruang untuk memperebutkan segmen pemilih berdasarkan endorsemen dari tokoh-tokoh besar itu 40 persen,” papar pria yang karib disapa Burhan.

    Kendati Jokowi adalah seorang Presiden ke-7 RI dan Gubernur Jakarta (2012-2014), pengaruhnya masih dipertanyakan.

    Kata Burhan, Jakarta berbeda dengan Jawa Tengah.

    “Dari 40 persen ini berapa banyak yang mau sami’na wa ato’na (menurut) dengan Pak Jokowi.”

    “Dibanding Jawa Tengah, di Jakarta lebih sedikit yang kita sebut loyalis Pak Jokowi,” kata Burhan.

    Burhan membaca, target Jokowi membantu Ridwan Kamil bukanlah untuk menang, tetapi untuk tidak kalah di putaran pertama.

    “Seberapapun besar dampak yang dimunculkan oleh Pak Jokowi itu pasti punya makna untuk Ridwan Kamil dalam rangka memastikan minimal tidak kalah dalam satu putaran dari Pramono,” kata Burhan.

    Survei Terbaru

    Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei terbaru soal elektabilitas para paslon yang bertarung di Pilkada Jakarta 2024.

    Survei ini dilakukan pada 31 Oktober-9 November 2024, hanya 18 hari jelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.

    Hasilnya, elektabilitas paslon nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno mencapai 46 persen.

    Angka tersebut mengungguli pesaing terkuatnya, paslon nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono, yang elektabilitasnya 39,1 persen.

    Sementara, paslon nomor 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, elektabilitasnya 5,1 persen, dan responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 9,8 persen.

    Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan, keunggulan Pramono-Rano atas RK-Suswono signifikan.

    Sebab, selisih angkanya melebihi margin of error survei.

    “Dari tiga calon jelas ya, ada dua yang sangat kompetitif, RK-Suswono dengan Pram-Rano, sementara pasangan indpenden sementara ini belum kompetitif lah ya.”

    “Jarak, selisih antara pasangan Pram-Rano dengan RK-Suswono itu 6,9 persen. Tadi di awal sudah saya jelaskan, margin of error survei kita 2,9 persen. Dan ini 6,9 ini lebih dari dua kali margin eoror.”

    “Jadi artinya kita punya bukti yang meyakinkan dari data kita untuk menyimpulkan, per kita melakukan survei, elektabilitas Pramono-Rano signifikan berada di atas RK-Suswono,” papr Deni pada rilis survei ini yang ditayangkan secara online di Youtube SMRC TV, Rabu (13/11/2024).

    Deni juga menjelaskan metodologi survei ini.

    Populasi survei adalah seluruh Warga Negara Indonesia di Provinsi Jakarta yang sudah punya hak pilih, sudah berusia 17 tahun lebih atau sudah menikah.

    Dari populasi itu, dipilih secara acak (stratified multistage random sampling) 1.210 responden. Margin of error survei ini diperkirakan sebesar kurang lebih 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka.

    Quality control dilakuan dengan wawancara tandem (dua pewawancara) 50 persen, call back begitu wawancara selesai sebanyak 63?ri total sampel, spot check secara random sebesar 20?ri total sampel, dan tidak ditemukan kesalahan berarti.

    Dalam survei ini primary sampling unit (psu) adalah rt, bukan kelurahan. Tujuannya untuk mendapatkan variasi lebih baik dan
    diharapkan meningkatkan representasi populasi secara lebih baik pula.

    Sampel yang dianalisis adalah gabungan antara sampel asli dan sampel pengganti sehingga totalnya 1210.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Cagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi : Kebijakan Publik Bukan Sekadar Angka, tapi Sentuh Dimensi Kemanusiaan

    Cagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi : Kebijakan Publik Bukan Sekadar Angka, tapi Sentuh Dimensi Kemanusiaan

     

    Liputan6.com, Semarang Diskusi kebijakan publik tidak seharusnya hanya berkutat pada angka dan data. Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, kebijakan yang baik harus mampu menyentuh dimensi kemanusiaan. Hal itu disampaikannya dalam debat ketiga Pilgub Jawa Tengah 2024 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu (20/11/2024). 

    Debat ketiga Pilgub Jawa Tengah 2024 mengangkat tema pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan, termasuk isu toleransi budaya. Sesi ini menjadi salah satu penentu bagi masyarakat dalam memilih pemimpin, yang tidak hanya memahami persoalan mendasar, tetapi juga memiliki komitmen kuat menyelesaikannya dengan pendekatan humanis dan solutif.

    Luthfi mengutip filosofi Jawa ojo rumongso iso, tapi iso’o rumongso (jangan merasa mampu, tetapi jadilah mampu merasakan), yang menurutnya menjadi landasan utama dalam memahami kebutuhan masyarakat dengan empati. 

    “Jumlah anak-anak stunting bukan sekadar angka. Tingkat perundungan siswa di sekolah, bukan sekadar angka. Kasus perempuan korban perdagangan orang, juga bukan sekadar angka. Masyarakat rentan dan penyandang disabilitas bukan hanya statistik,” ujarnya.

    Ia menekankan pentingnya kebersamaan dan kepedulian sosial sebagai fondasi pembangunan di Jawa Tengah. “Masyarakat Jawa Tengah adalah masyarakat yang punya kepedulian sosial tinggi. Kami diajarkan untuk tidak makan jika di sebelah kami ada orang lain yang belum makan. Karena itulah, kesejahteraan harus merata,” katanya.

    Mengusung tema Ngopeni lan Ngelakoni (memelihara dan melaksanakan), Luthfi menawarkan pendekatan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Dia juga menekankan  pentingnya ketulusan dan kesungguhan mewujudkan perubahan di masyarakat.

    “Malam ini, masyarakat tidak hanya kita suguhkan gagasan, tapi ketulusan. Tidak hanya diperlihatkan penampilan, tapi pemahaman. Tidak hanya adu kepintaran, tapi kesungguhan,” ucapnya lagi.

  • Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik

    Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik

    ilustrasi, Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024.

    Antisipasi kerawanan pungut hitung, Bawaslu petakan 25 indik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 20 November 2024 – 11:42 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum— Bawaslu petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 16 indikator yang banyak terjadi, dan 3 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

    Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 73.256 kelurahan/desa di 36 provinsi (Kecuali Papua Tengah dan Papua Pegunungan) yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

    Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdata di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelengaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politsasi SARA dan ujaran kebencian. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI, Polri, kepala desa dan/atau perangkat desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

    6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan yang Paling Banyak Terjadi

    116.211 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
    95.171 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status menjadi TNI/Polri);
    58.443 TPS yang terdapat pemilih pindahan;
    40.635 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
    22.738 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
    16.120 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi Pemilih Tambahan);

    16 (Enam Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

    8.457 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;
    7.414 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);
    6.066 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
    5.384 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
    4.806 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
    4.027 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
    3.759 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
    2.799 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
    2.658 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
    2.426 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
    2.370 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
    2.293 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
    1.918 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
    1.894 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;
    1.191TPS di Lokasi Khusus;
    1.127 TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

    3 (Tiga) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

    629 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS;
    517 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
    332 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

    Strategi Pencegahan dan Pengawasan

    Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

    Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

    melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
    koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,

    sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
    kolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
    menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online.

    Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

    Rekomendasi

    Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu mengimbau KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

    melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
    berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
    Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

    Lampiran

    Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Provinsi

     

     

     

    Indikator

     

    Jumlah TPS

     

     

    TPS Rawan Paling Banyak

    Variabel Penggunaan Hak Pilih

    1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia, alih status TNI/Polri)

     

    95.171

    Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh

    2.      Terdapat pemilih tambahan

    58.443

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi

    3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT

    16.120

    Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

    4.      Terdapat            Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas

    40.635

    Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Banten

    5. TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT

    116.211

    Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

    6. TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SUrat Suara Ulang (PSSU)

     

    4.806

    Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Jawa Timur Sulawesi Selatan

    Variabel Keamanan

    7.      Memiliki        riwayat        terjadi kekerasan di TPS

    2.293

    Sulawesi Utara, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah

    8.      Memiliki        riwayat        terjadi intimidasi                        kepada

    penyelenggara pemilihan

     

    2.426

    Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat, Sumatera Utara

    9. TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara

    332

    Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta

    Variabel Politik Uang

     

    10.    Terdapat    praktik    pemberian uang atau barang pada masa

    kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS

    2.799

    Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat

    Variabel Politisasi SARA

    11.

    Terdapat                          praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar

    lokasi TPS

    814

    Papua, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jawa Timur

    Variabel Netralitas

    12.

    TPS yang terdapat Petugas

    KPPS berkampanye untuk pasangan calon

    517

    Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh

    13.

    TPS yang terdapat ASN, TNI, Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon

    1.127

    Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Papua, Jawa Tengah

    Variabel Logistik

    14.

    Terdapat riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS

    pada saat Pemilu

    2.370

    Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara

    15.

    Terdapat riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat

    pemilu

    6.066

    Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua Barat

    16

    Terdapat riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat

    pemilu

    2.658

    Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Jawa Barat

    Variabel Lokasi TPS

    17.    TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)

    5.384

    Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

     

    18.    TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll)

    7.414

    Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan

    19.    TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih

    4.027

    Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta

    20.

    TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)

    1.918

    Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau

    21.

    TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye

    pasangan calon

    3.759

    Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat

    22.

    TPS di Lokasi Khusus

    1.191

    Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, Jawa Timur, Jawa Barat

    23.

    TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik

    1.894

    Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara

    Variabel Jaringan Internet dan Listrik

    24.

    TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS

    22.738

    Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur

    25

    TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS

    8.457

    Kalimantan Barat, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Bawaslu putuskan video Prabowo bersama Luthfi-Yasin bukan pelanggaran

    Bawaslu putuskan video Prabowo bersama Luthfi-Yasin bukan pelanggaran

    ANTARA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah melakukan penelusuran atas video Presiden Prabowo Subianto bersama cagub dan cawagub Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/11) menjelaskan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan.(Aria Cindyara/Afra Augesti/Chairul Fajri/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

  • Bawaslu: Putusan terkait Presiden kampanye tak perlu surat Kemensetneg

    Bawaslu: Putusan terkait Presiden kampanye tak perlu surat Kemensetneg

    Kami juga menemukan bahwa video dibuat pada hari libur, sehingga tidak perlu surat keterangan, karena Presiden juga tidak sedang cuti saat melakukan itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa keputusan terkait video Presiden Prabowo Subianto yang mengampanyekan pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam Pilkada Jateng 2024, tidak perlu menunggu surat keterangan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Ia mengatakan, Bawaslu tidak memerlukan surat keterangan dari Kemensetneg terkait aktivitas kampanye yang dilakukan Presiden, guna memutuskan kasus dugaan pelanggaran kampanye oleh pejabat negara.

    “Tidak perlu tunggu surat Kemensetneg untuk memutuskan, kami berdasarkan penelusuran sesuai Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Pemilihan jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 52 /PUU-XXII/2024,” kata Rahmat dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, terkait video singkat yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto saat mengajak warga Jawa Tengah (Jateng) untuk mendukung pasangan calon gubernur Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

    Mulai dari melibatkan pendapat ahli, menelusuri isi video, meminta keterangan calon gubernur yang bersangkutan, mengecek Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) KPU, serta tindakan lainnya.

    “Kami juga menemukan bahwa video dibuat pada hari libur, sehingga tidak perlu surat keterangan, karena Presiden juga tidak sedang cuti saat melakukan itu,” ujar dia.

    Bawaslu memutuskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak melanggar peraturan kampanye terkait video singkat, saat mengajak warga Jawa Tengah (Jateng) untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada 2024.

    Dalam penelusuran Bawaslu, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan dalam video yang beredar, baik dari sisi pelanggaran administrasi maupun tindak pidana pemilihan.

    Sementara secara hukum, Presiden dapat ikut berkampanye dalam pemilihan sesuai ketentuan Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Pemilihan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 /PUU-XXII/2024 dan PP 32/2018.

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024