Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • BMKG prakirakan sebagian besar daerah diguyur hujan pada Kamis

    BMKG prakirakan sebagian besar daerah diguyur hujan pada Kamis

    Sejumlah warga menggunakan payung saat turun hujan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (11/11/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia yang akan berlangsung pada Selasa (12/11) dan Rabu (13/11) yang dapat memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. ANTARA FOTO/Idlan Dziqri Mahmudi/fzn

    BMKG prakirakan sebagian besar daerah diguyur hujan pada Kamis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah di Indonesia akan diguyur hujan pada Kamis, mulai dari hujan berintensitas ringan hingga hujan disertai petir. Prakirawan BMKG Raeni Chindi dalam video Prakiraan Cuaca BMKG yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Kamis pagi, menyampaikan bahwa terdapat berbagai wilayah yang diprediksi akan mengalami hujan ringan.

    “Hujan ringan diperkirakan akan mengguyur sejumlah wilayah, antara lain Banda Aceh, Aceh; Pekanbaru, Riau; Lampung; Palembang, Sumatera Selatan; Serang, Banten; Jakarta; dan Semarang, Jawa Tengah,” kata Raeni.

    Berikutnya selain daerah-daerah itu, hujan dengan intensitas ringan juga diprediksi oleh BMKG berpotensi mengguyur daerah lainnya, seperti Surabaya, Jawa Timur; Denpasar, Bali; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Manokwari, Papua Bara; Jayawijaya, Papua Pegunungan; dan Ambon, Maluku.

    Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa wilayah yang diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Wilayah itu meliputi Kota Padang, Sumatera Barat; Medan, Sumatera Utara; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Makassar, Sulawesi Selatan; Sorong, Papua Barat; dan Nabire, Papua.

    Selain hujan ringan dan sedang, ada pula sejumlah daerah yang diprediksi BMKG berpotensi diguyur hujan disertai petir. Wilayah-wilayah tersebut antara lain Jambi; Bengkulu; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Yogyakarta; Mataram, Nusa Tenggara Barat; dan Pontianak, Kalimantan Barat.

    Berikutnya adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Manado, Sulawesi Utara; Palu, Sulawesi Tengah; Mamuju, Sulawesi Barat; Ternate, Maluku Utara; dan Merauke, Papua. Raeni lalu mengingatkan masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca terkini yang diperbarui setiap tiga jam melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store.

    “Informasi cuaca terkini juga dapat diakses melalui laman web BMKG, yaitu www.bmkg.go.id atau media sosial @info.bmkg,” kata Raeni menambahkan.

    Sumber : Antara

  • Kemenhub bagikan E-Pas Kecil untuk keselamatan nelayan

    Kemenhub bagikan E-Pas Kecil untuk keselamatan nelayan

    Pemerintah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan aspek keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama dan tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan dalam rangka Kampanye Keselamatan membagikan 735 dokumen E-Pas Kecil, Surat Keterangan Keterampilan (SKK) 30/60 mill dan Buku Pelaut Merah kepada 182 nelayan, serta jaket keselamatan kepada 540 nelayan.

    “Pemerintah bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait berkomitmen untuk terus meningkatkan aspek keselamatan pelayaran menjadi prioritas utama dan tanggung jawab kita bersama sebagai bangsa,” kata Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan, Capt. Hendri Ginting dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Saat memberikan sambutan pada acara Kampanye Keselamatan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dia mengatakan keselamatan pelayaran merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur maritim yang tidak hanya mengedepankan aspek teknis, tetapi juga memperhatikan aspek regulasi, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan dalam setiap kegiatan operasional di laut.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran merupakan bagian dari upaya Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menciptakan sistem transportasi yang aman dan andal.

    Hal ini juga menjadi salah satu wujud nyata dan komitmen Kementerian Perhubungan dalam mendukung visi dan misi pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

    Seperti diketahui, bahwa Indonesia memiliki potensi maritim yang luar biasa. Sebagai penduduk negara bahari, Indonesia bergantung pada sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang kehidupan sehari-hari. Terutama para nelayan yang menjadi tulang punggung dalam penyediaan sumber daya alam laut.

    Untuk itu Hendri menyampaikan apresiasi atas peran serta para nelayan dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memajukan perekonomian maritim.

    Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Muhammad Abduh, menyampaikan bahwa kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran ini merupakan program quick win 100 hari, Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

    “Di wilayah Jawa Tengah, khususnya Pati, Rembang, Tegal, dan Karimunjawa kami sudah melakukan beragam kegiatan untuk menunjang keselamatan pelayaran bagi para nelayan,” ujarnya.

    Sebagai informasi bahwa kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran ini diikuti oleh 150 nelayan yang berasal dari Kabupaten Pati, Rembang, Jepara, Tegal, dan Karimunjawa.

    Turut hadir pula tamu undangan dari Para Pimpinan daerah, Lembaga/Instansi Daerah, dan Para Pemangku Kepentingan terkait di sektor pelayaran di wilayah Kabupaten Pati, Rembang, Jepara, Tegal, dan Karimunjawa.

    Melalui kegiatan kampanye keselamatan ini, Kemenhub mengajak seluruh masyarakat untuk sadar dan peduli terhadap keselamatan di laut.

    Dengan mengutamakan budaya keselamatan dalam setiap aktivitas pelayaran. Sehingga, hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan di laut, dapat diminimalisasi bahkan kalau perlu zero accident.

    Pewarta: Ahmad Wijaya
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Empat Terdakwa Korupsi BKKD Bojonegoro Dituntut 5 Tahun

    Empat Terdakwa Korupsi BKKD Bojonegoro Dituntut 5 Tahun

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Empat terdakwa korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2021 dituntut mendapat hukuman 5 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (19/11/2024).

    Keempat terdakwa didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi itu merupakan kepala desa non aktif di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Mereka adalah, Kades Tebon, Wasito; Kades Dengok, Supriyanto; Kades Purworejo, Sakri; dan Kades Kuncen, Mohammad Syaifudin.

    Kasi Intel Kejari Bojonegoro Reza Aditya Wardhana mengatakan, empat terdakwa itu diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primer.

    Terhadap tuntutan tersebut, JPU menjatuhkan pidana kepada empat terdakwa dengan pidana masing-masing penjara selama 5 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

    “Menyatakan agar terdakwa Supriyanto, Sakri, Syaifuddin, Wasito dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp5.000,” ujarnya, Kamis (21/11/2024).

    Sementara itu, Penasihat Hukum (PH) terdakwa Supriyanto, Kades Purworejo nonaktif Sujito mengatakan, setelah mendengar tuntutan tersebut, pihaknya bakal mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa. “Kami akan siapkan pembelaan, dalam agenda pledoi Senin (25/11.2024) depan,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, kasus korupsi yang menyeret empat kepala desa non aktif di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro itu merupakan perkara lanjutan atau split dari perkara sebelumnya dengan terdakwa Bambang Sudjatmiko yang sudah dilaksanakan proses penyidikan pada tahun 2023 dan kemudian dilakukan penuntutan sampai persidangan sudah divonis tujuh tahun sehingga saat ini sudah inkracht.

    Perkara yang ditangani oleh Polda Jatim itu mengungkap,modus operandi yang dilakukan empat terdakwa yakni pengelolaan anggaran BKKD yang seharusnya dilakukan lelang tidak dilakukan. Malah melakukan penunjukan langsung kepada Bambang Soedjatmiko sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jalan di Kecamatan Padangan.

    Dari perkara tersebut, negara mengalami kerugian dari empat desa senilai Rp1,2 miliar, dengan masing-masing desa kurang lebih sekitar Rp300 juta. [lus/beq]

  • Pupuk Indonesia Dorong Penebusan Pupuk Bersubsidi di Sukoharjo lewat Rembuk Tani

    Pupuk Indonesia Dorong Penebusan Pupuk Bersubsidi di Sukoharjo lewat Rembuk Tani

    Sukoharjo, Beritasatu.com – PT Pupuk Indonesia (Persero) mendorong petani terdaftar untuk melakukan penebusan pupuk bersubsidi guna memenuhi kebutuhan musim tanam melalui kegiatan Rembuk Tani yang diselenggarakan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2024).

    Senior Manager Jawa Tengah & DIY Pupuk Indonesia Antonius Yudhi Kristyanto mengatakan bahwa kegiatan Rembuk Tani diharapkan dapat membantu petani mencapai hasil panen yang optimal dengan biaya efisien. Apalagi, Rembuk Tani bertujuan untuk memastikan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap pupuk, serta mendorong peningkatan hasil pertanian melalui dialog dan program diskon khusus.

    “Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan petani terhadap pupuk dapat terpenuhi, baik dari sisi ketersediaan maupun harga yang terjangkau. Pupuk Indonesia berharap lewat dukungan yang kami berikan dapat menambah semangat dan optimisme petani dalam menghadapi musim tanam kali ini,” ungkap Yudhi.

    Dalam program Rembuk Tani, Yudhi menceritakan bahwa para petani bisa menikmati berbagai diskon khusus salah satu program utama yang ditawarkan adalah voucer potongan harga sebesar Rp 50.000 untuk setiap pembelian pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang berlaku hingga 20 Desember 2024. Berbagai pupuk subsidi yang dapat ditebus petani dalam program ini antara lain pupuk Urea, NPK, NPK Formula Khusus dan Petroganik. Jenis pupuk ini telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan tanaman, dan merupakan pupuk yang disubsidi sesuai yang tertuang dalam Permentan No 1 Tahun 2024.

    Sesuai kebijakan Pemerintah, proses penebusan pupuk subsidi di tingkat kios saat ini sudah jauh lebih cepat dan mudah. Karena petani terdaftar hanya perlu membawa KTP sebagai identitas utama saat melakukan penebusan di kios resmi.

    Tak hanya itu, program lainnya yang ditawarkan adalah potongan harga 40 % untuk Pupuk NPK Phonska Plus, pupuk non subsidi unggulan yang mendukung peningkatan hasil panen. Diskon ini berlaku selama acara berlangsung, memberikan kesempatan bagi para petani untuk memperoleh pupuk berkualitas dengan harga lebih terjangkau.

    Selain potongan harga, Rembuk Tani juga menghadirkan sesi diskusi antara perwakilan Pupuk Indonesia, dinas pertanian setempat, dan para petani. Dalam diskusi tersebut, petani tidak hanya memperoleh informasi mengenai akses dan distribusi pupuk, tetapi juga tips praktis untuk penggunaan pupuk yang efektif namun tetap bisa mendapatkan hasil panen yang optimal.

    Kemudian petani juga mendapat pemahaman terkait syarat-syarat penerima pupuk subsidi dan bagaimana cara agar dapat terdaftar di e-RDKK. Diskusi dua arah ini bertujuan pula untuk mempererat komunikasi antara Pupuk Indonesia dan komunitas petani, serta menciptakan kerja sama yang berkelanjutan dalam upaya mencapai swasembada pangan.

    “Dengan semangat kolaborasi, Pupuk Indonesia siap mendampingi petani dalam setiap tahap perjalanan menuju kemandirian pangan nasional. Rembuk Tani bukan hanya sekedar acara, melainkan komitmen nyata dalam membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh, untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” tutup Yudhi.

  • Berkat Program Pemberdayaan BRI Klasterku Hidupku, Petani Ini Berhasil Kembangkan Budi Daya Alpukat

    Berkat Program Pemberdayaan BRI Klasterku Hidupku, Petani Ini Berhasil Kembangkan Budi Daya Alpukat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha di Indonesia untuk memperkuat sektor pertanian sehingga menjadi pondasi bagi pembangunan negara. Selaras dengan hal tersebut, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berkomitmen untuk terus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor pertanian melalui Program Klasterku Hidupku.

    Salah satu cerita menarik pun datang dari Klaster Usaha binaan BRI, yakni Pusbikat Ungaran yang merupakan klaster budi daya buah alpukat. Ketua Klaster Pusbikat Agus Riyadi mengungkapkan bahwa nama Pusbikat merupakan singkatan dari Pusat Pemasaran dan Edukasi Budidaya Alpukat (Pusbikat) di Desa Baran Gembongan, Semarang.

    ”Pusbikat ini awalnya hanya mencakup satu wilayah, satu RT di satu lingkungan. Tapi kemudian berkembang menjadi satu kampung,” ujarnya saat mengikuti Bazaar Klasterku Hidupku di Taman BRI (15/11/2024).

    Di wilayahnya sendiri, Desa Baran Gembongan, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa terdapat 20 petani alpukat. Para petani tersebut terkenal mampu menghasilkan alpukat unggulan lokal yang dikenal dengan kualitasnya yang tinggi. Buah alpukat dari daerah ini memiliki tekstur daging yang lembut, rasa yang gurih, dan kandungan gizi yang tinggi.

    Agus bercerita, pada mulanya pada 2011 Agus hanya menanam 2 pohon alpukat yang digarap dan diberdayakan sendiri. Ketika pada akhirnya berhasil panen, orang-orang di sekitarnya tertarik untuk menjadi petani alpukat pula. Agus berperan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat alpukat, serta menyediakan informasi seputar budi daya dan perawatan tanaman. Dengan keberadaan Pusbikat, Desa Baran Gembongan diharapkan bisa menjadikan alpukat sebagai ikon desa yang berdaya saing tinggi dan diminati masyarakat luas.

    Kisahnya dengan BRI sendiri dimulai pada 2020 saat ia mengakses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Modal tersebut ia gunakan untuk memperluas usaha dan mengembangkan penanaman alpukatnya. Agus pun belajar dari nol, mulai menyiapkan biji, bibit, penanaman, perawatan, hingga pemasaran.

    Hasilnya, budi daya pohon alpukatnya bisa menghasilkan produk panen berlimpah, meskipun hasil panen tidak selalu dapat diprediksi. Dengan harga jual rata-rata Rp 30.000 sampai Rp 40.000 per kilogram, apabila sedang bagus hasil panen bisa berlimpah mencapai 1-2 ton per hari. Panen buah alpukat sendiri biasanya terjadi 3 kali dalam setahun.

    Setelah mengikuti pemberdayaan di program Klasterku Hidupku dari BRI, Agus mengaku mendapatkan banyak manfaat, yaitu membantunya dalam memperluas networking.

    ”Tentunya kami mendapat banyak pengalaman, relasi dan semakin termotivasi. Soal keuntungan sendiri tidak selalu bentuk uang, tetapi juga promosi dan branding produk yang akan bisa menghasilkan koneksi untuk keberlanjutan usaha,” ujarnya.

    Ke depan, Agus akan terus mengembangkan Klaster Pusbikat dengan memperluas mitra, baik dari pengusaha lokal maupun petani-petani daerah.

    ”Karena memang tujuan kami ingin mengangkat ekonomi masyarakat, dengan mengajari budi daya tanaman alpukat yang bisa dilakukan di depan rumah, belakang rumah, dan tidak harus skala perkebunan,” ungkapnya.

    Ia juga berharap kepada BRI untuk terus memperluas dukungan kepada para petani, khususnya dalam hal permodalan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pengiriman jangkauan produk alpukat ke daerah-daerah di Indoneisa.

    Pada kesempatan lain, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa BRI memiliki komitmen untuk terus mendampingi dan memberdayakan pelaku UMKM lewat program Klasterku Hidupku.

    “Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya berupa modal usaha saja tapi juga melalui pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya, sehingga UMKM dapat terus tumbuh dan semakin tangguh,” ungkapnya.

    Menurutnya, kehadiran Klasterku Hidupku sangat bermanfaat bagi kelompok usaha dalam mendapatkan dukungan program pemberdayaan.

    “Semoga apa yang ditunjukkan klaster usaha ini menjadi motivasi dan cerita inspiratif dapat ditiru oleh kelompok-kelompok usaha lainnya di berbagai daerah,” ungkap Supari.

  • GOTO Banderol Paket MBG Rp15.000 per Porsi, Ini Alasannya

    GOTO Banderol Paket MBG Rp15.000 per Porsi, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) membanderol harga per porsi makanan pada program Makan Siang Bergizi senilai Rp15.000 per porsi. Harga tersebut sudah termasuk biaya pengantaran. 

    Chief of Public Policy and Government Relation GoTo Group Ade Mulya mengatakan program MBG yang diinisiasi oleh Grup GoTo merupakan bagian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sekaligus untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis pemerintah. 

    GOTO menyelenggarakan program ini untuk menindaklanjuti arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini merupakan salah satu wujud nyata dari  GoTo Group sebagai karya anak bangsa yang berjuang untuk Indonesia dan berjalan beriringan dengan pemerintah dalam berbagai inisiatif pembangunan ekonomi Indonesia. 

    Perusahaan mengenakan biaya belasan ribu rupiah untuk setiap porsi pada program ini untuk makanan yang disajikan, termasuk pengantaran.

    “Dalam program ini, harga per-porsi makanan adalah Rp15.000, sudah termasuk penjemputan dan pengantaran makanannya,” kata Ade kepada Bisnis, Kamis (21/11/2024). 

    Ade menuturkan penetapan harga tersebut tidak terlepas dari keterlibatan perusahaan selama 5 bulan dalam program uji coba MBG. Selama uji coba dilakukan, GOTO memperoleh kesempatan untuk mempelajari tantangan dan hambatan di lapangan dan juga dampak ekonomi atau multiplier effect dari MBG. 

    “Kami juga mendapat masukan mengenai variasi menu, ketepatan waktu penyediaan dan pengantaran makanan, serta harga produksi dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa penerima manfaat, hingga upaya untuk meminimalisir sampah sisa makanan,” kata Ade. 

    Sebelumnya, dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto, GOTO secara resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 kota/kabupaten yaitu Bogor, Jakarta Timur, Bekasi, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, dan Palembang.

    Program yang uji cobanya berjalan sejak 20 Mei 2024 ini telah menjangkau 31 sekolah dengan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat. Program ini ditargetkan dapat menyalurkan sekitar 3 juta porsi makan bergizi gratis. 

  • Pekerjaan perbaikan tol harus selesai H-10 Natal-Tahun Baru

    Pekerjaan perbaikan tol harus selesai H-10 Natal-Tahun Baru

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kususmastuti saat ditemui di Rest Area KM 456 Tol Semarang – Solo. (ANTARA/Aji Cakti)

    Wamen PU: Pekerjaan perbaikan tol harus selesai H-10 Natal-Tahun Baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kususmastuti mengungkapkan semua pekerjaan perbaikan jalan tol harus bisa diselesaikan pada 15 Desember atau H-10 Natal dan Tahun Baru.

    “Semua pekerjaan perbaikan harus bisa diselesaikan pada 15 Desember atau H-10 Natal dan Tahun Baru agar tidak mengganggu perjalanan masyarakat,” ujar Diana di Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

    Menurut dia, peninjauan sejumlah ruas jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Solo yang dilakukan Kementerian PU dalam rangka persiapan untuk menghadapi musim liburan Natal dan Tahun Baru pada tahun ini.

    “Ya, Natal dan Tahun Baru ini sebenarnya kita ini masih persiapan. Tanggal 4 Desember akan ada rapat kerja dengan DPR. Dalam raker dengan DPR ini kita juga harus menyiapkan bahannya. Pertama, dari Bina Marga, masih harus kita cek ini terkait dengan kemantapan jalannya seperti apa, ternyata masih ada banyak beberapa ruas yang masih dalam perbaikan,” kata Diana.

    Tujuan semua perbaikan jalan tol harus selesai pada 15 Desember atau H-10 Natal dan Tahun Baru dalam rangka untuk tidak mengganggu perjalanan masyarakat dan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Kita harus antisipasi dengan baik prediksi terjadinya kepadatan kendaraan pada 21 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025 nanti melalui koordinasi dengan pihak terkait lainnya,” kata Diana.

    Dirinya juga berharap agar Kementerian PU berkoordinasi dengan badan usaha jalan tol (BUJT) seperti Jasa Marga, kepolisian dan Kementerian Perhubungan terkait musim libur Natal dan Tahun Baru tahun ini. Selain itu Diana juga akan menyiagakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air untuk mengantisipasi genangan dan sebagainya yang kemungkinan dapat terjadi di jalan tol selama musim penghujan pada periode liburan Natal dan Tahun Baru.

    “Ini juga hari-hari yang musim penghujan. Musim penghujan itu saya khawatir nanti tiba-tiba terjadi genangan dan sebagainya. Maka dari itu teman-teman Ditjen Sumber Daya Air pun juga harus saya minta untuk siaga untuk saat ini. Ini persiapan-persiapan harus kita lakukan,” katanya.

    Sebagai informasi, Wamen PU Diana Kususmastuti meninjau sejumlah ruas jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Solo terkait dengan persiapan libur Natal dan Tahun Baru pada tahun ini.

    Ruas jalan tol yang ditinjau antara lain ruas Jakarta-Cikampek, Cikopo-Palimanan, Palimanan-Kanci, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, dan Semarang-Solo. Selain itu, Wamen Diana juga meninjau tempat istirahat dan pelayanan (TIP) atau rest area yaitu TIP A 102, TIP A 379, dan TIP B 456.

    Sumber : Antara

  • Dampak Berganda PPN 12%, dari PHK hingga Daya Beli Melorot

    Dampak Berganda PPN 12%, dari PHK hingga Daya Beli Melorot

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dikhawatirkan memberi efek berganda mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% akan menambah beban biaya produksi yang berpotensi akan menekan industri manufaktur lebih dalam. 

    Mirisnya, lanjut dia, jika kembali ada tambahan beban dari sisi biaya produksi, maka akan mengurangi tingkat profitabilitas dan akan bisa mendorong kontraksi lebih panjang. Terlebih, tarif PPN 12% ini juga dikenakan dari sisi konsumen, bukan hanya industri.

    Menurutnya, jika konsumen mengurangi tingkat konsumsi, maka akan berpengaruh ke industri. Ini artinya, selain adanya peningkatan biaya produksi, para pelaku industri juga dibebankan dengan minimnya permintaan barang dari kelas menengah.

    Selain itu, Faisal menuturkan efek lain dari tarif PPN 12% juga berpotensi memicu penambahan gelombang PHK di Tanah Air. 

    Dia menyebut salah satu pendorong PHK lantaran industri mengalami tekanan dari sisi penjualan maupun keuntungan, dan bukan hanya imbas dari lonjakan biaya produksi semata.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 karyawan di Indonesia terkena gelombang PHK per 18 November 2024. 

    Adapun wilayah penyumbang PHK tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja yang ter-PHK. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,4% dari 64.751 karyawan yang ter-PHK. Mengekor Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.492 dan 10.992 tenaga kerja Banten di-PHK.

    Data Kemnaker kembali menunjukkan, ada tiga sektor PHK tertinggi antara lain pengolahan sebanyak 28.336 tenaga kerja, aktivitas jasa lainnya 15.629 tenaga kerja, dan perdagangan besar dan eceran sebanyak 8.543 tenaga kerja.

    Aktivitas pekerja manufakturPerbesar

    Faisal menyebut efek domino yang ditimbulkan dari PPN 12% mengharuskan pemerintah mempertimbangkan kembali pemberlakuan PPN 12% pada awal tahun depan. “Yang terbaik adalah menunda kenaikan PPN 12% dan menambah insentif afirmatif di sektor yang rentan,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (19/11/2024).

    Faisal menilai, akan lebih bijak jika pemerintah memberlakukan PPN 12% setelah terjadinya peningkatan daya beli atau konsumsi. Mengingat saat ini jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah turun kasta menjadi 4,78 juta jiwa pada 2024.

    Namun, daya beli bisa kembali menguat juga tergantung dari kebijakan pemerintah. Dia menjelaskan, saat daya beli sedang melemah dan pemerintah mengenakan kebijakan yang memberatkan masyarakat, maka pemulihannya bakal lebih sulit.

    “Jadi kebijakan untuk mendorong konsumsinya yang harus diprioritaskan untuk bisa membalikkan kondisi. Dan ketika sudah kuat, baru ada peningkatan tarif PPN,” terangnya.

    Kaji

    Sementara itu Pemerintah akan melihat kembali soal kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 1 Januari 2025, khususnya bagi komoditas pangan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan sudah menjadi amanat dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang diteken 2021 lalu.

    Kemudian, Airlangga menjelaskan bahwa dalam UU tersebut, pemerintah sudah membedakan PPN bagi sektor tertentu yang akan ditanggung negara dan dikecualikan.

    “Kemudian akan ada sektor tertentu yang PPN-nya artinya ada yang ditanggung pemerintah, dan ada yang dikecualikan. Tentu nanti kita lihat, terutama bagi komoditas pangan,” ujarnya ketika ditemui di Hotel Hilton Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Airlangga menyebut pemerintah pun menyiapkan berbagai perangkat kebijakan yang ada untuk bersiap menghadapi dampak kenaikan PPN tersebut terhadap masyarakat.

    “Ya itu kan ada beberapa tools lagi yang bisa didorong,” paparnya.

    Airlangga HartartoPerbesar

    Drone Empirit

    Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menuai reaksi negatif dari para warganet.

    Hal tersebut terungkap dalam laporan dari Drone Emprit yang diunggah pada akun X resminya, @DroneEmpritOffc pada Rabu (20/10/2024). Adapun, data yang digunakan berasal dari media sosial X, Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube serta pemberitaan media online pada rentang 14-20 November 2024.

    Laporan itu menyebutkan, selama periode 14-20 November 2024, isu kenaikan PPN 12% diberikan dalam 1.255 artikel dan 3.908 mentions, serta dibicarakan di media sosial sebanyak 10.548 mention.

    “Dari media sosial, isu kenaikan PPN 12% mendapat sentimen negatif sebesar 79%, dengan sentimen positif sebesar 19%, dan netral 2%. Sementara itu, dari sisi media online, isu ini mendapat sentimen negatif 25%, sentimen positif sebesar 45%, dan netral 29%,” jelas laporan tersebut.

  • PDIP Singgung Rekam Jejak Cagub Jateng Ahmad Luthfi, Banyak Kasus Mangkrak

    PDIP Singgung Rekam Jejak Cagub Jateng Ahmad Luthfi, Banyak Kasus Mangkrak

    Bisnis.com, JAKARTA – DPP PDI Perjuangan (PDIP) menuding bahwa banyak perkara mangrak dan tidak pernah dituntaskan oleh calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menjabat jadi Kapolda Jawa Tengah.

    Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy mengatakan rekam jejak calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selama menjadi Kapolda Jawa Tengah tidak baik. Pasalnya, menurut Ronny, Luthfi tidak bisa menghadirkan sila kelima di Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indlnesia.

    Padahal, menurut Ronny, setiap masyarakat harus mendapatkan kepastian hukum baik dari pihak pelapor maupun terlapor dalam suatu perkara.

    “Kalau kita lihat rekam jejak saudara Luthfi ini, ada beberapa kasus di Polda Jateng itu yang tidak jalan atau mangrak. Warga bisa menilai itu kok sebagai rekam jejak dia,” tuturnya di Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Tidak hanya itu, Ronny juga menambahkan bahwa ada warga Jawa Tengah yang telah melaporkan perkara judi online yang nilai kasusnya mencapai Rp1,5 triliun, namun tidak digubris oleh Ahmad Luthfi.

    “Kemudian orang yang melaporkan kasus judi online itu, nomornya malah diblok oleh Pak Luthfi,” katanya.

    Menurut Ronny, sosok Ahmad Luthfi dan Andika Perkara sangatlah berbeda. Dia menilai bahwa calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkara memiliki rekam jejak yang lebih baik dan merakyat.

    “Pak Andika ini adalah sosok yang punya integritas moral,” ujarnya.

  • Debat pilkada Jateng usai,KPU ingatkan tak ada kampanye di masa tenang

    Debat pilkada Jateng usai,KPU ingatkan tak ada kampanye di masa tenang

    Kamis, 21 November 2024 09:07 WIB

    ANTARA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono, Rabu (20/11) mengklaim seluruh rangkaian Debat Publik Pilkada Jawa Tengah 2024 telah berjalan lancar. Pihaknya pun mengingatkan para pasangan calon untuk tidak melakukan kegiatan kampanye pada masa tenang yang berlangsung 24 November mendatang.(Fx. Suryo Wicaksono/Rayyan/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)