Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • Dana Desa Pemkab Lumajang Meningkat Rp 4 M, Berikut Perinciannya

    Dana Desa Pemkab Lumajang Meningkat Rp 4 M, Berikut Perinciannya

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Indonesia mencatatkan peningkatan dana desa pada tahun 2025 sebesar Rp 4 miliar, dengan total anggaran mencapai Rp219.002.212.000 yang dialokasikan untuk 198 desa. Anggaran ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2024, yang berjumlah Rp215.332.228.000. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di tingkat desa.

    Menurut Kepala Bidang Pembinaan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lumajang, Aksanul Inam, mekanisme penyaluran dana desa tahun ini terbagi menjadi dua tahap. Pembagian anggaran antara tahap pertama dan kedua disesuaikan dengan status desa, yakni desa mandiri akan menerima 60 persen pada tahap pertama dan 40 persen pada tahap kedua. Sementara itu, desa dengan status non-mandiri, berkembang, dan maju akan menerima 40 persen pada tahap pertama dan 60 persen pada tahap kedua.

    “Desa mandiri akan menerima 60% alokasi pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua, sedangkan desa non-mandiri, berkembang, dan maju akan menerima 40% pada tahap pertama dan 60% pada tahap kedua,” jelas Aksanul.

    Agar dapat menerima penyaluran dana desa tahap pertama, desa diwajibkan untuk menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mengirimkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, serta melaporkan realisasi BLT tahun sebelumnya melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

    “Untuk mendapatkan penyaluran pertama, setiap desa harus memastikan bahwa APBDes telah selesai disusun serta mengirimkan perkades terkait KPM untuk BLT Dana Desa dengan ketentuan maksimal 15% dari anggaran dana desa, dan ketiga, desa harus melaporkan hasil realisasi BLT tahun sebelumnya melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan,” lanjut Aksanul

    Pengawasan yang ketat juga diterapkan untuk memastikan dana desa digunakan secara tepat guna. Aksanul Inam menjelaskan bahwa pemerintah akan melakukan monitoring dan pengecekan lapangan untuk memastikan dana desa digunakan sesuai dengan tujuh prioritas pembangunan, antara lain BLT, penanganan stunting, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim.

    “Kami memastikan dana desa digunakan untuk tujuh prioritas, seperti BLT, stunting, ketahanan pangan, dan program adaptasi perubahan iklim,” imbuhnya.

    Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa, pemerintah daerah akan melakukan pendataan dan monitoring berkala. Setelah penyaluran tahap pertama, pemeriksaan progres pekerjaan desa akan dilakukan dalam waktu dua bulan untuk memastikan bahwa pembangunan sudah mencapai minimal 60% sebagai syarat pengajuan tahap kedua.

    “Setelah penyaluran tahap pertama, dalam waktu dua bulan, kami akan melakukan pengecekan untuk memastikan progres pekerjaan desa sudah mencapai minimal 60 persen, sebagai syarat untuk pengajuan tahap kedua,” paparnya.

    Aksanul berharap dengan adanya peningkatan alokasi dana desa, pembangunan desa yang berkelanjutan dapat tercapai dengan lebih cepat, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan di seluruh Indonesia.

    Dengan mekanisme yang jelas dan pengawasan yang ketat, diharapkan dana desa dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendorong pemerataan pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

    “Kami berharap dana desa dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan,” pungkas Aksanul. [dav/but]

    Adapun pembagian jumlah Anggaran Dana Desa Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

    – Kecamatan Tempursari

    1. Desa Tegalrejo Rp981.839.000
    2. Desa Bulurejo Rp918.095.000
    3. Desa Purorejo Rp1.107.706.000
    4. Desa Tempurejo Rp955.529.000
    5. Desa Tempursari Rp1.254.682.000
    6. Desa Pundungsari Rp975.185.000
    7. Desa Kaliuling Rp1.082.576.000

    – Kecamatan Pronojiwo

    8. Desa Sidomulyo Rp1.312.666.000
    9. Desa Pronojiwo Rp1.160.857.000
    10. Desa Tamanayu Rp1.323.358.000
    11. Desa Sumberurip Rp1.006.250.000
    12. Desa Oro-oro Ombo Rp1.279.594.000
    13. Desa Supiturang Rp1.045.208.000

    – Kecamatan Candipuro

    14. Desa Jugosari Rp959.147.000
    15. Desa Jarit Rp1.543.335.000
    16. Desa Candipuro Rp1.195.984.000
    17. Desa Sumberejo Rp1.167.187.000
    18. Desa Sumberwuluh Rp1.542.655.000
    19. Desa Sumbermujur Rp1.446.414.000
    20. Desa Penanggal Rp1.466.758.000
    21. Desa Tambahrejo Rp951.551.000
    22. Desa Kloposawit Rp968.030.000
    23. Desa Tumpeng Rp1.152.430.000

    – Kecamatan Pasirian

    24. Desa Gondoruso Rp1.317.037.000
    25. Desa Kalibendo Rp1.544.764.000
    26. Desa Bades Rp1.729.833.000
    27. Desa Bago Rp1.252.951.000
    28. Desa Selok Awar – Awar Rp1.197.817.000
    29. Desa Condro Rp1.204.112.000
    30. Desa Madurejo Rp965.306.000
    31. Desa Pasirian Rp1.792.692.000
    32. Desa Sememu Rp1.183.393.000
    33. Desa Nguter Rp1.300.891.000
    34. Desa Selokanyar Rp1.284.634.000

    – Kecamatan Tempeh

    35. Desa Pandanwangi Rp1.418.242.000
    36. Desa Sumberjati Rp961.454.000
    37. Desa Tempeh Kidul Rp1.182.673.000
    38. Desa Lempeni Rp1.157.620.000
    39. Desa Tempeh Tengah Rp1.314.487.000
    40. Desa Kaliwungu Rp1.211.590.000
    41. Desa Tempeh Lor Rp1.488.339.000
    42. Desa Besuk Rp1.051.318.000
    43. Desa Jatisari Rp995.378.000
    44. Desa Pulo Rp1.586.023.000
    45. Desa Gesang Rp1.287.262.000
    46. Desa Jokarto Rp1.200.610.000
    47. Desa Pandanarum Rp1.133.968.000

    – Kecamatan Kunir

    48. Desa Jatimulyo Rp984.725.000
    49. Desa Jatirejo Rp949.541.000
    50. Desa Jatigono Rp1.495.849.000
    51. Desa Sukorejo Rp1.010.072.000
    52. Desa Sukosari Rp1.165.378.000
    53. Desa Kunir Kidul Rp1.296.391.000
    54. Desa Kunir Lor Rp1.177.510.000
    55. Desa Kedungmoro Rp1.015.406.000
    56. Desa Karanglo Rp1.143.037.000
    57. Desa Kabuaran Rp908.486.000
    58. Desa Dorogowok Rp974.384.000

    – Kecamatan Yosowilangun

    59. Desa Darungan Rp1.059.620.000
    60. Desa Kraton Rp803.613.000
    61. Desa Wotgalih Rp1.249.189.000
    62. Desa Tunjungrejo Rp786.732.000
    63. Desa Yosowilangun Kidul Rp1.296.805.000
    64. Desa Yosowilangun Lor Rp1.328.644.000
    65. Desa Krai Rp1.209.589.000
    66. Desa Karanganyar Rp822.303.000
    67. Desa Karangrejo Rp864.237.000
    68. Desa Munder Rp1.107.346.000
    69. Desa Kebonsari Rp878.258.000
    70. Desa Kalipepe Rp1.094.905.000

    – Kecamatan Rowokangkung

    71. Desa Nogosari Rp1.227.212.000
    72. Desa Kedungrejo Rp1.237.526.000
    73. Desa Sidorejo Rp1.051.147.000
    74. Desa Rowokangkung Rp1.493.788.000
    75. Desa Sumbersari Rp943.307.000
    76. Desa Dawuhan Wetan Rp1.332.502.000
    77. Desa Sumberanyar Rp1.031.000.000

    – Kecamatan Tekung

    78. Desa Wonogriyo Rp984.869.000
    79. Desa Wonosari Rp951.074.000
    80. Desa Mangunsari Rp846.798.000
    81. Desa Tekung Rp1.031.432.000
    82. Desa Wonokerto Rp908.204.000
    83. Desa Tukum Rp1.301.101.000
    84. Desa Karangbendo Rp1.228.729.000
    85. Desa Klampokarum Rp734.135.000

    – Kecamatan Lumajang

    86. Desa Banjarwaru Rp816.381.000
    87. Desa Labruk Lor Rp934.262.000
    88. Desa Denok Rp1.057.970.000
    89. Desa Blukon Rp837.141.000
    90. Desa Boreng Rp1.224.211.000

    – Kecamatan Pasrujambe

    91. Desa Pasrujambe Rp1.735.308.000
    92. Desa Jambekumbu Rp1.150.105.000
    93. Desa Sukorejo Rp1.019.366.000
    94. Desa Jambearum Rp949.691.000
    95. Desa Kertosari Rp901.607.000
    96. Desa Pagowan Rp1.189.640.000
    97. Desa Karanganom Rp1.387.060.000

    – Kecamatan Senduro

    98. Desa Purworejo Rp1.024.088.000
    99. Desa Sarikemuning Rp889.676.000
    100. Desa Pandansari Rp1.037.389.000
    101. Desa Senduro Rp1.097.608.000
    102. Desa Burno Rp1.050.367.000
    103. Desa Kandangtepus Rp1.280.524.000
    104. Desa Kandangan Rp932.729.000
    105. Desa Bedayu Rp773.808.000
    106. Desa Bedayutalang Rp772.011.000
    107. Desa Wonocepokoayu Rp824.139.000
    108. Desa Argosari Rp943.436.000
    109. Desa Ranupani Rp806.976.000

    – Kecamatan Gucialit

    110. Desa Wonokerto Rp932.216.000
    111. Desa Pakel Rp839.115.000
    112. Desa Kenongo Rp822.504.000
    113. Desa Gucialit Rp1.274.015.000
    114. Desa Dadapan Rp1.001.471.000
    115. Desa Kertowono Rp1.004.825.000
    116. Desa Tunjung Rp887.439.000
    117. Desa Jeruk Rp831.651.000
    118. Desa Sombo Rp697.304.000

    – Kecamatan Padang

    119. Desa Barat Rp1.197.235.000
    120. Desa Babakan Rp849.258.000
    121. Desa Mojo Rp968.222.000
    122. Desa Bodang Rp1.377.361.000
    123. Desa Kedawung Rp977.735.000
    124. Desa Padang Rp790.209.000
    125. Desa Kalisemut Rp931.103.000
    126. Desa Merakan Rp951.236.000
    127. Desa Tanggung Rp825.927.000

    – Kecamatan Sukodono

    128. Desa Klanting Rp980.165.000
    129. Desa Kebonagung Rp911.522.000
    130. Desa Karangsari Rp1.425.886.000
    131. Desa Dawuhan Lor Rp1.279.519.000
    132. Desa Kutorenon Rp1.123.123.000
    133. Desa Selokbesuki Rp973.949.000
    134. Desa Sumberejo Rp1.496.566.000
    135. Desa Uranggantung Rp1.018.355.000
    136. Desa Selokgondang Rp1.097.701.000
    137. Desa Bondoyudo Rp984.923.000

    – Kecamatan Kedungjajang

    138. Desa Pandansari Rp810.072.000
    139. Desa Krasak Rp975.764.000
    140. Desa Kedungjajang Rp907.664.000
    141. Desa Wonorejo Rp1.163.572.000
    142. Desa Umbul Rp1.039.631.000
    143. Desa Curahpetung Rp950.645.000
    144. Desa Grobogan Rp1.057.942.000
    145. Desa Bence Rp851.025.000
    146. Desa Jatisari Rp864.153.000
    147. Desa Tempursari Rp1.222.579.000
    148. Desa Bandaran Rp810.348.000
    149. Desa Sawaran Kulon Rp1.073.360.000

    – Kecamatan Jatiroto

    150. Desa Banyuputih Kidul Rp1.066.199.000
    151. Desa Rojopolo Rp1.432.051.000
    152. Desa Kaliboto Kidul Rp1.603.729.000
    153. Desa Kaliboto Lor Rp1.966.743.000
    154. Desa Sukosari Rp1.174.693.000
    155. Desa Jatiroto Rp1.934.229.000

    – Kecamatan Randuagung

    156. Desa Banyuputih Lor Rp1.226.149.000
    157. Desa Kalidilem Rp1.383.694.000
    158. Desa Tunjung Rp1.146.937.000
    159. Desa Gedangmas Rp1.173.598.000
    160. Desa Kalipenggung Rp1.431.096.000
    161. Desa Ranulogong Rp1.105.969.000
    162. Desa Randuagung Rp1.604.905.000
    163. Desa Ledoktempuro Rp1.000.022.000
    164. Desa Pajarakan Rp938.444.000
    165. Desa Buwek Rp799.149.000
    166. Desa Ranuwurung Rp1.048.741.000
    167. Desa Salak Rp1.054.961.000

    – Kecamatan Klakah

    168. Desa Kebonan Rp897.716.000
    169. Desa Kudus Rp923.879.000
    170. Desa Duren Rp921.248.000
    171. Desa Sumberwringin Rp994.775.000
    172. Desa Papringan Rp866.589.000
    173. Desa Ranupakis Rp1.120.885.000
    174. Desa Tegalrandu Rp1.091.914.000
    175. Desa Klakah Rp1.437.346.000
    176. Desa Mlawang Rp1.165.381.000
    177. Desa Sruni Rp851.589.000
    178. Desa Tegalciut Rp1.003.928.000
    179. Desa Sawaran Lor Rp1.114.726.000

    – Kecamatan Ranuyoso

    180. Desa Jenggrong Rp1.148.056.000
    181. Desa Meninjo Rp828.528.000
    182. Desa Tegalbangsri Rp817.518.000
    183. Desa Sumberpetung Rp1.109.459.000
    184. Desa Alun-Alun Rp974.327.000
    185. Desa Ranubedali Rp1.208.659.000
    186. Desa Ranuyoso Rp1.164.319.000
    187. Desa Wonoayu Rp968.294.000
    188. Desa Penawungan Rp991.118.000
    189. Desa Wates Kulon Rp1.028.498.000
    190. Desa Wates Wetan Rp1.048.949.000

    – Kecamatan Sumbersuko

    191. Desa Sumbersuko Rp988.439.000
    192. Desa Kebonsari Rp1.414.693.000
    193. Desa Grati Rp962.849.000
    194. Desa Labruk Kidul Rp1.163.530.000
    195. Desa Mojosari Rp1.083.653.000
    196. Desa Sentul Rp1.001.558.000
    197. Desa Purwosono Rp1.259.921.000
    198. Desa Petahunan Rp1.061.502.000

  • Saat Para Politisi Perempuan Cerdas Berbagai Parpol Bertemu Satu Panggung PWKI, Terkuak Tujuannya

    Saat Para Politisi Perempuan Cerdas Berbagai Parpol Bertemu Satu Panggung PWKI, Terkuak Tujuannya

    TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Para politisi perempuan cerdas dari berbagai partai politik berkumpul dalam satu panggung Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia (PWKI).

    Mereka datang dalam kegiatan tahunan PWKI yakni Buka Tahun Baru Bersama Ke-18 yang diadakan di Aula Universitas Tarumanagara, Jakarta pada Sabtu (25/1/2025).

    Terkuak tujuan para politisi cerdas itu datang ke acara PWKI.

    Oleh panitia perayaan, para politisi perempuan itu diminta untuk menyerahkan trofi penghargaan Terimakasihku Kepadamu.  

    Mereka adalah Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, Eva kusuma Sundari, Ida Fauziah dan Dina Lorenza. 

    Penerimanya adalah tujuh organisasi organisasi pemuda lintas agama dan satu tokoh Indonesia yang tinggal di luar negeri.

    Demikian ditegaskan oleh Mercy Tirayoh, Ketua Pelaksana Perayaan Buka Tahun Baru Bersama PWKI dan yang didampingi oleh Asni Ovier Dengen Paluin, Ketua PWKI, dalam penjelasannya di Jakarta, Jumat (24/01/2024). 

    Dijadwalkan hadir pula Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno. 

    “Acara Buka Tahun ke-18 diawali dengan Misa Syukur dengan Konselebran Rm Adi Prasodjo, didampingi Rm Heri Wibowo dan Rm Aloys Budi Purnomo. Setelah misa, akan dilanjutkan dengan makan bersama, orasi kebangsaan dan pemberian penghargaan,” ujar Mercy.

    Dengan mengambil tema perayaan “Pangan Untuk Semua”, Mercy menjelaskan lpanitia menghadirkan Menko Pangan Zukifli Hasan dan Gubernur Lemhannas RI, Ace Hasan Syadzily untuk memberikan pidato kebangsaan. 

    Bagi PWKI, orasi kebangsaan ini sangat penting karena terkait dengan pangan yang menjadi fokus pemerintah. 

    Tujuannya adalah, agar bangsa Indonesia berjalan bersama dalam menghadapi tantangan ke depan terkati dengan pangan. 

    Terkait dengan penghargaan, kata Mercy, penerima dinilai telah memulai sesuatu yang baru dan dilakukan secara bersama-sama. 

    Menurut Mercy, hal itu pantas untuk didukung dan dihormati. Sesuatu yang baru itu adalah komitmen bersama mewujudkan perdamaian tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia.

    Penerima penghargaan adalah Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla, Ketua Umum Pemuda Katolik  (PK) Stefanus Asat Gusma, Ketua Umum Pemuda Kristen (GAMKI) Sahat MP Sinurat, Ketua Umum Pemuda Hindu (Peradah) I Gede Ariawan, Ketua Umum Pemuda Budha (Gemabudhi) Bambang Patijaya dan Ketua Umum Pemuda Konghucu (Gemaku) JS Kristan. 

    Penerima anugerah terakhir adalah Romo Markus Solo Kewuta SVD dari Dikasteri (Kementerian) Dialog Antaragama Vatikan. Pastor yang akan hadir secara daring ini adalah satu-satunya pejabat Vatikan yang berasal dari Indonesia. Ia merupakan tokoh penting terwujudnya Deklarasi Jakarta – Vatikan.

    Deklarasi ini merupakan komitmen mewujudkan perdamaian di Indonesia dan dunia yang ditandatangani para organisasi pemuda lintas agama tersebut. 

    Paus Fransiskus sebagai saksi atas komitmen bersama yang mulia itu dengan wujud pembubuhan tandatangan secara langsung di Vatikan pada 21 Agustus 2024. Padre Marco, demikian Romo Markus akrab disapa adalah penerjemah Paus Fransiskus saat berkunjung ke Indonesia pada 3-6 September 2024 lalu.

    Sementara itu Asni Ovier Dengen Paluin menjelaskan bahwa PWKI didirikan pada 1 Dember 2004 dan diresmikan pada 28 Januari 2005 oleh Julius Kardinal Darmaatmadja SJ, Uskup Agung Jakarta.  

    Yang menginisiasi berdirinya paguyuban ini adalah AM Putut Prabantoro dan Pieter Gero. Tema Buka Tahun Baru Bersama pada waktu itu mengambil tema “Doa Untuk Aceh” karena pada saat terjadi tsunami yang melanda Aceh.

    Saat itu, PWKI ikut memberikan donasi sebagai tanda belarasa (compassion) atas kejadian prihatin yang menimpa masyarakat Aceh. 

    “PWKI selalu mengusung tema kebangsaan dalam perayaan buka tahun baru bersama. Tema-tema kebangsaan ini tidak dapat dilepaskan dari nilai luhur yang kami dapatkan sebagai warisan dari seorang uskup pribumi pertama. Dia adalah pahlawan nasional yakni Uskup Agung Semarang dan sekaligus merupakan uskup pribumi pertama.  Nilai luhur itu adalah 100 persen Katolik – 100 persen Indonesia. Kami menyebutnya sebagai motto atau sebagai warisan,“ jelas Asni Ovier. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Polres Ngawi Pastikan Mayat Wanita dalam Koper Tidak Hamil, Minta Warganet Bijak Bermedsos

    Polres Ngawi Pastikan Mayat Wanita dalam Koper Tidak Hamil, Minta Warganet Bijak Bermedsos

    Ngawi (beritajatim.com) – Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Ngawi AKP Joshua Peter Krisnawan merespon kabar burung yang beredar di media sosial dan masyarakat terkait UH (29), mayat wanita dalam koper.

    Joshua mengatakan, jenazah yang ditemukan dalam koper di Desa Dadapan, Kendal, Ngawi itu tidak hamil.

    Hal itu berdasar hasil autopsi yang sudah dilakukan bersama tim Instalasi Forensik dan Mediko Legal RSUD dr Soeroto Ngawi.

    “Kami pastikan, kondisi korban tidak hamil,” kata Joshua.

    Joshua lantas meminta masyarakat dan warganet untuk bijak dalam bermedia sosial.

    Pihaknya berkomitmen untuk melakukan penyidikan ini dengan profesional, prosedural, dan akuntabel berbasis ilmiah atau scientific crime investigation.

    “Kami meminta masyarakat agar tetap tenang menghormati proses penyidikan ini. Serahkan proses penegakan hukum pada pihak yang berwajib. Kami imbau masyarakat agar lebih bijak lagi. Hendaknya jangan menyebar berita yang tidak jelas kebenarannya,” kata Joshua, Jumat (24/01/2025).

    Pihaknya mengaku berhati-hati dalam memberikan statement, ataupun hal-hal yang sekira bisa menghambat proses penyidikan.

    “Intinya kami berupaya agar tetap profesional dalam menangani kasus ini,” katanya. [fiq/ted]

  • Bandung dan Krisis Transportasi Umum: Setengah Hati Menuju Perbaikan

    Bandung dan Krisis Transportasi Umum: Setengah Hati Menuju Perbaikan

    JABAR EKSPRES – Di awal tahun 2025, masyarakat Bandung disambut dengan kabar menggembirakan: beroperasinya Metro Jabar Trans, layanan transportasi baru yang mencakup enam rute utama di wilayah Cekungan Bandung.

    Bus tersebut melayani rute Leuwipanjang – Soreang, Kota Baru Parahyangan – Alun-Alun Bandung, BEC – Bale Endah, Leuwipanjang – Dago, Dago – Jatinangor, dan Leuwipanjang – Majalaya. Namun, kabar ini juga datang bersamaan dengan berita duka dari sektor transportasi nasional.

    Trans Jogja dan Trans Metro Dewata resmi menghentikan operasinya pada 31 Desember 2024, menyusul berakhirnya subsidi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjenhubdat). Sejak awal, pengelolaan transportasi umum di Indonesia memang masih setengah hati.

    BACA JUGA: Komisi III DPRD Banjar Ingatkan Wali Kota Terpilih Terkait Rencana Pembangunan Ekonomi

    Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno menilai, masih banyak layanan angkutan umum yang sebelumnya digagas melalui subsidi pusat, kini terhenti karena kurangnya dukungan pemerintah daerah.

    “Menyelenggarakan angkutan umum bukan sekadar opsi, tetapi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti halnya pendidikan dan kesehatan,” ujar Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu, diterima Jabar Ekspres, Jumat (24/1).

    Menurutnya, permasalahan transportasi umum di Bandung terus menjadi isu yang krusial. Meski hadirnya Metro Jabar Trans memberikan harapan baru, kota ini masih menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem transportasi yang terintegrasi.

    BACA JUGA: Antisipasi Getok Parkir di Momen Libur Panjang, Kebun Binatang Bandung Siapkan Titik-titik Berpengelola

    Terlebih lagi kemacetan masih menjadi momok, menjadikannya salah satu kota termacet di Asia. “Pangsa pengguna transportasi umum di Bandung masih sangat rendah, kurang dari 20 persen,” ujar Djoko.

    Bahkan angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Tokyo yang sudah melampaui 50 persen. Penyebabnya beragam, mulai dari minimnya armada yang memadai hingga kurangnya fasilitas pendukung seperti halte yang nyaman.

    Dia menyarankan Bandung mampu belajar dari daerah lain yang sukses menjaga keberlanjutan transportasi umum, seperti Trans Semarang, Trans Padang, dan Trans Koetaradja. Kota-kota tersebut telah berhasil menjadikan transportasi umum sebagai prioritas anggaran daerah.

    BACA JUGA: Rentan Menjamur di Momen Libur Panjang, Satpol PP Beberkan Strategi Pengawasan PKL Lewat Hal Ini!

  • Lengah Dikit, Dealer Ford di Indonesia Tiba-tiba Sebanyak Ini

    Lengah Dikit, Dealer Ford di Indonesia Tiba-tiba Sebanyak Ini

    Jakarta –

    Perusahaan roda empat asal Amerika Serikat (AS), Ford serius mengembalikan kepercayaan konsumen Indonesia yang sempat hilang. Hal tersebut mereka buktikan melalui penambahan jumlah dealer di penjuru Tanah Air.

    Sebagai pengingat, Ford sempat meninggalkan Indonesia pada 2016 silam. Namun, enam tahun setelahnya, mereka comeback dengan menunjuk RMA Group sebagai agen pemegang merek.

    Menariknya, hanya dalam waktu dua tahun lebih, RMA Group dan Ford sudah mendirikan puluhan dealer di Indonesia. Bahkan, angkanya mengalami peningkatan drastis selama setahun terakhir.

    “Ford dan RMA Indonesia terus berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan purna jual terbaik melalui kehadiran 32 dealer resmi yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujar Toto Suharto selaku Country Manager RMA Group di Cilandak, Jakarta Selatan.

    Ford Ranger XL. Foto: Septian Farhan Nurhuda/detik.com

    Disitat melalui laman resminya, dealer Ford kebanyakan memang masih terpusat di Pulau Jawa, seperti Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Namun, secara umum, titiknya sudah mencakup seluruh pulau hingga Papua.

    Meski jaringannya sudah banyak, namun RMA Group dan Ford belum membangun pabrik perakitan di Indonesia. Kendaraan-kendaraan yang mereka jual masih berstatus impor utuh atau completely built up (CBU) dari Thailand.

    “RMA Indonesia dan Ford berkomitmen untuk terus bertumbuh sesuai dengan perkembangan industri otomotif dan kami akan selalu mencari solusi terhadap apapun yang menjadi opportunity kami di Indonesia,” demikian respons Toto saat ditanya soal pembangunan pabrik di Indonesia.

    Toto belum bisa mengungkap kapan Ford mendirikan pabrik mobil di Indonesia. Dia masih menutup informasi tersebut rapat-rapat.

    “Untuk saat ini, (rencana pembangunan pabrik Ford di Indonesia) belum bisa disampaikan,” kata dia.

    (sfn/lth)

  • Ratusan Rumah di Lamongan Tergenang Luapan Bengawan Solo dan Bengawan Jero

    Ratusan Rumah di Lamongan Tergenang Luapan Bengawan Solo dan Bengawan Jero

    Lamongan (beritajatim.com) – Tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir menyebabkan luapan Bengawan Solo dan Bengawan Jero. Akibatnya, ratusan rumah dan puluhan hektare lahan pertanian di Kabupaten Lamongan tergenang banjir.

    Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan, terdapat enam kecamatan yang terdampak. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Babat, Laren, Maduran, Karanggeneng, Kalitengah, dan Glagah.

    Kecamatan Babat menjadi wilayah dengan dampak terparah. Sebanyak 117 rumah warga tergenang air dengan ketinggian bervariasi. Di Kelurahan Banaran, misalnya, tercatat 75 rumah terendam air setinggi 50–70 cm. Sedangkan di Kelurahan Babat dan Bedahan, genangan air mencapai 30–50 cm.

    Di Kecamatan Laren, sebanyak 101 rumah warga tergenang dengan ketinggian air 10–45 cm. Sementara di Kecamatan Karanggeneng, 12 rumah dan pasar desa turut terdampak dengan genangan air setinggi 10–25 cm. Adapun di Kecamatan Maduran, Kalitengah, dan Glagah, genangan air melanda jalan lingkungan, lahan pertanian, serta tambak.

    Kepala Pelaksana BPBD Lamongan, Joko Raharto, mengungkapkan bahwa luapan air disebabkan oleh tingginya curah hujan yang memicu kenaikan debit air di Bengawan Solo dan Bengawan Jero hingga mencapai level siaga hijau hingga siaga merah. Air meluber ke area permukiman, ruas jalan desa, dan lahan pertanian di beberapa kecamatan.

    “BPBD Lamongan bersama instansi terkait telah melakukan penanganan darurat, seperti pengiriman logistik berupa glangsing, gedek, bongkotan, terpal, dan makanan siap saji,” ujar Joko pada Jumat (25/1/2025).

    Untuk mencegah meluasnya genangan, BPBD juga memasang door lock tanggul Bengawan Solo di Kecamatan Babat. Selain itu, posko siaga darurat telah didirikan di kantor kecamatan dengan dukungan berbagai instansi terkait.

    Guna menurunkan ketinggian debit air di Bengawan Jero, Dinas PU SDA mengaktifkan pompa air di Sluis Kuro dan Sluis Melik. “Kami terus memantau ketinggian debit air Bengawan Solo dan Bengawan Jero. Saat ini, tren debit air menunjukkan penurunan,” tambah Joko. [fak/beq]

  • Sampaikan Undangan Pernikahan Putranya, Hatta Rajasa Temui Jokowi di Solo

    Sampaikan Undangan Pernikahan Putranya, Hatta Rajasa Temui Jokowi di Solo

    Solo, Beritasatu.com – Ketua Majelis Penasehat PAN Hatta Rajasa menemui Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (24/1/2025). Pertemuan tersebut dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan undangan pernikahan putra Hatta, Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa.

    Hatta yang didampingi putranya, Rasyid, melaksanakan salat Jumat bersama Jokowi di Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. Setelah itu, mereka menikmati santap siang di rumah makan Ikan Cianjur, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

    “Sowan silaturahmi kepada sahabat lama saya, Presiden Republik Indonesia ke-7. Sudah lama tidak berjumpa, dan sekaligus juga kami mengundang beliau dan ibu untuk hadir pada resepsi pernikahan putra kami Rasyid yang akan dilaksanakan pada 1 Februari 2025,” kata Hatta Rajasa kepada awak media seusai santap siang bersama Jokowi.

    Hatta merasa senang karena Jokowi menyatakan akan memenuhi undangan tersebut, meski agenda luar negeri sempat menjadi kendala.

    “Pak Jokowi sebenarnya akan ke luar negeri, tetapi tadi saya bilang, ‘Pak, kalau bisa digeser sedikit.’ Alhamdulillah, bapak berkenan untuk menghadiri acara resepsi putra kami di Jakarta,” jelas Hatta.

    Hatta juga kagum dengan kebiasaan Jokowi yang tetap menyempatkan diri menyapa masyarakat di tengah kesibukannya.

    “Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, saya menyaksikan sendiri bagaimana Pak Jokowi tidak pernah lelah dan selalu menyapa masyarakat meskipun hanya sebentar. Hal ini luar biasa,” ucap Hatta.

    Selain menyampaikan undangan pernikahan, Jokowi mengungkapkan pertemuannya dengan Hatta juga membahas sejumlah isu lain, seperti politik dan ekonomi.

    “Ya, tadi juga sempat membicarakan beberapa isu politik dan ekonomi, tetapi yang paling utama adalah soal pernikahan mas Rasyid pada hari Sabtu, Minggu depan,” tutup Jokowi mengenai pertemuannya dengan Hatta Rajasa.

  • Warga Kudus Jateng Digegerkan Penemuan Mayat di dalam Rumah, Tidak Ditemukan Tanda-tanda Kekerasan – Halaman all

    Warga Kudus Jateng Digegerkan Penemuan Mayat di dalam Rumah, Tidak Ditemukan Tanda-tanda Kekerasan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, KUDUS – Abdul Aziz (57), warga Dukuh Ledok, Desa Cranggang, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus Jawa Tengah ditemukan tak bernyawa di dalam kamar rumahnya sendiri.

    Jenazah ditemukan warga yang hendak bertamu, Jumat (24/1/2025) sekitar 09.30 WIB.

    Kapolsek Dawe, AKP Budianto mengungkapkan, warga menemukan mayat Abdul Aziz sudah terkapar di dalam kamar berada di RT 03 RW 03 Desa Cranggang.

    Kemudian dilaporkan ke Polsek Dawe dan Puskesmas Dawe supaya dilakukan pengecekan lebih lanjut.

    “Awalnya ada warga hendak bertamu di rumah korban, sudah mengetuk pintu namun tidak ada jawaban.

    Kemudian bertanya kepada tetangga korban, dicek melalui jendela kamar korban. Baru dilihat bahwa korban dalam keadaan terbaring di dalam kamar,” terangnya.

    Mayat korban dievakuasi dan dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis Puskesmas Dawe.

    Hasilnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan pada jasad korban dan diduga meninggal karena penyakit jantung.

    Tim Inafis Polres Kudus bersama tenaga kesehatan Puskesmas Dawe melakukan olah TKP dan pemeriksaan jasad pria paruh baya di Dukuh Ledok, Desa Cranggang, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jumat (24/1/2025). (Dok Polsek Dawe)

    “Sehari-hari korban tinggal sendiri, tidak ada barang hilang di rumahnya.

    Setelah diperiksa tenaga medis Puskesmas Dawe, hasilnya tidak ada tanda-tanda kekerasan,” tutur dia.

    Jenazah Abdul Aziz diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. (TribunJateng/Saiful Masum)

  • Dituding Tahu Pemilik Pagar Laut Tangerang, Jokowi Buka Suara: Paling Penting Itu Proses Legalnya

    Dituding Tahu Pemilik Pagar Laut Tangerang, Jokowi Buka Suara: Paling Penting Itu Proses Legalnya

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden ek-7 RI, Jokowi dituding mengetahui pemilik pagar laut yang membentang 30,16 kilometer di laut wilayah Kabupaten Tangerang.

    Belakangan, diketahui juga, area laut yang dipagari itu telah dikapling dalam bentuk sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) sejak 2023, era pemerintahan Jokowi.

    Eks Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta itupun buka suara.

    Menurut Jokowi, soal pagar laut dan kepemilikan SHGB dan SHM di laut itu, yang penting adalah proses legalnya.

    “Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau tidak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di Kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya,” jelasnya saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Jumat (24/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Jokowi juga menekankan bahwa pemeriksaan legal tidak hanya berlaku untuk SHM, tetapi juga untuk SHGB.

    Menurutnya, penerbitan sertifikat di area pagar laut tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di Bekasi, Jawa Timur, dan daerah lainnya di Indonesia.

    “Kalau untuk SHGB-nya juga di Kementerian dicek aja. Apakah proses legalnya, prosedur legalnya apakah semua dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi juga ada di Jawa Timur dan tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu,” tambahnya.

    Sebelumnya, AHY mengungkapkan bahwa SHGB dan SHM di kawasan pagar laut Tangerang telah terbit pada 2023.

    Hal itu berdasarkan informasi yang diperolehnya dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid. 

    “Iya, (terbitnya tahun) 2023. Saya mendapatkan penjelasan itu dari Kementerian ATR BPN,” ungkap AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

    Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, membenarkan bahwa laut yang dipagari di wilayah Tangerang itu memiliki HGB dan SHM.

    Hal tersebut juga sesuai temuan-temuan masyarakat yang diperoleh melalui aplikasi BHUMI ATR/BPN dan hasilnya diunggah di media sosial.

    “Kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak medsos,” ujar Nusron dalam keterangan pers, Senin (20/1/2025), dikutip dari Tribunnews.

    Nusron mengungkapkan, jumlahnya terdapat 263 bidang dalam bentuk SHGB, dengan rinciannya atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan atas nama perorangan sebanyak 9 bidang. 

    Selain SHGB, terdapat pula SHM yang terbit di kawasan pagar laut Tangerang dengan jumlah 17 bidang. 

    “Jadi berita yang muncul di media tentang adanya sertifikat tersebut setelah kami cek, benar adanya, lokasinya pun benar adanya, sesuai dengan aplikasi BHUMI, yaitu di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang,” kata Nusron.

    Hari ini, Jumat (24/1/2025), Nusron mendatangi langsung area pagar laut dan mulai membatalkan puluhan SHGB dan SHM yang berada di laut.

    Sebelumnya diberitakan, Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Petrus Selestinus, membeberkan sederet nama yang diduga mengetahui pemilik pagar laut di Tangerang.

    Sederet nama yang disebutkannya itu di antaranya, pendiri dan pemilik Agung Sedayu Grup (ASG), Sugianto Kusuma atau yang akrab dipanggil Aguan dan Presiden ke-7 RI, Jokowi. 

    “Jadi, menurut saya untuk bisa memastikan siapa pemilik, siapa yang menyuruh memasang, dan siapa yang membiayai ini saya kira orang pertama perlu didengar untuk memastikannya mulai dari Jokowi, Aguan, Ali Hanafi, Denny Wongso, Ahmad Ghozali dan beberapa nama lainnya yang selama ini sering kita dengar sebagai pelaku lapangan di wilayah Teluk Naga dan sekitarnya,” ujar Petrus seperti dikutip dari Youtube Abraham Samad Speak Up yang tayang pada Selasa (14/1/2025). 

    Petrus menyarankan agar lembaga hukum melakukan pemeriksaan terhadap para nama yang telah dibeberkannya itu. 

    Nama-nama tersebut pun diduga mengetahui siapa sosok yang memagari laut dan siapa yang membiayai pembangunan pagar laut.

    “Dengan mendengar orang-orang ini, oleh entah Mabes Polri, entah Kejaksaan atau KPK, kita pastikan mereka akan bisa memberikan informasi siapa sesungguhnya pemilik pagar 30 KM yang membentang di pesisir Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Kabupaten Tangerang,” katanya. 

    Petrus beralasan nama Jokowi juga patut untuk diperiksa karena memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Aguan. 

    “Kalau kita baca majalah Tempo hasil wawancara yang kemarin menjadi heboh, pernyataan Aguan bahwa pembangunan di IKN itu adalah atas perintah Jokowi demi menjaga nama Jokowi, menjaga muka Jokowi itu pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka sangat dekat dan hubungan antara presiden Jokowi dengan Aguan itu hubungan yang tidak prosedural hubungan, yang tidak profesional,” ucapnya.

    “Kalau hubungan yang profesional, hubungan itu ya sesuai aturan tidak ada perintah tidak ada jaga muka siapa-siapa. Yang harus mereka jaga itu adalah muka rakyat, karena mereka belum sejahtera juga,” tambahnya. 

    Pemagaran di laut sepanjang 30 KM itu, kata Petrus, merupakan salah satu sikap menutup-nutupi kejahatan. 

    Diduga kuat kejahatan ini dilakukan oleh pengembang-pengembang properti besar yang selama ini ‘bermain’ di atas tanah rakyat kecil. 

    “Kemudian muncul bambu (pagar laut) ini menjadi sesuatu yang luar biasa membuka tabir. Semua pihak baik pejabatnya tutup mata, perusahaan yang membiayai pemagaran ini pasti tidak berani membuka informasi bahwa dia lah pemiliknya atau dia yang menyuruh,” pungkasnya. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Jokowi Soal Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut di Tangerang: Cek Proses Legalnya

    Jokowi Soal Sertifikat HGB dan SHM Pagar Laut di Tangerang: Cek Proses Legalnya

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait polemik pagar laut di Tangerang, Banten, yang dikaitkan dengan masa pemerintahannya karena penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB). Jokowi menegaskan pentingnya memastikan proses legalitas penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan HGB tersebut.

    “Ya yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak, betul atau enggak betul,” ujar Jokowi seusai bertemu dengan Hatta Rajasa di Resto Ikan Goreng Cianjur, Solo, Jumat (24/1/2025).

    Jokowi menjelaskan, pengecekan legalitas harus dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

    “Itukan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN, kabupaten kalau untuk SHM-nya. Kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian. Dicek saja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak,” lanjutnya.

    Jokowi juga mengungkapkan, penerbitan sertifikat serupa tidak hanya terjadi di Tangerang, tetapi juga di wilayah lain, seperti Bekasi dan beberapa daerah di Jawa Timur.

    “Yang paling penting adalah investigasi prosesnya,” tegas Jokowi.