provinsi: JAWA TENGAH

  • Siapkan Dokumen! Berikut Jadwal Samsat Keliling  Kebumen Hari Ini Jumat 7 Februari 2025

    Siapkan Dokumen! Berikut Jadwal Samsat Keliling Kebumen Hari Ini Jumat 7 Februari 2025

    TRIBUNJATENG.COM, KEBUMEN – Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) keliling merupakan sebuah layanan inovasi samsat yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan.

    Masyarakat yang ingin menggunakan layanan publik ini hanya perlu menyiapkan dokumen seperti STNK, SIM, KK asli sebagai persyaratannya.

    Simak rincian samsat keliling di wilayah Kebumen, Jumat 7 Januari 2025 sebagai berikut.

    • Kantor Kecamatan Klirong

    • Kantor Kecamatan Sruweng

    • Samsat Gombong

    • Samsat Mall Pelayanan Publik (MPP)

    • Samsat Paten Ayah

    Jam operasional pelayanan mulai pada pukul 08.30 WIB s/d 11.00 WIB. Untuk layanan samsat malam sementara ini ditutup sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan.

    Per 5 Januari – 31 Maret 2025 terdapat Diskon Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 13,94 persen dan Diskon Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 24,70 % .

    Layanan samsat keliling di Kebumen diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dalam bidang perpajakan kepada masyarakat setempat. (ian)

  • Akibat Angin Kencang, Sebuah Rumah di Wanareja Cilacap Rusak Tertimpa Pohon Jati

    Akibat Angin Kencang, Sebuah Rumah di Wanareja Cilacap Rusak Tertimpa Pohon Jati

    TRIBUNJATENG.COM, CILACAP – Angin kencang menerjang Desa Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, pada Rabu (5/2/2025) sore.

    Sebuah rumah rusak setelah tertimpa pohon jati.

    Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Cilacap Budi Setyawan mengungkapkan, musibah itu terjadi sekira pukul 16.30 WIB di Dusun Ciopat.

    Rumah yang rusak akibat tertimpa pohon jati tersebut milik Tutur.

    “Rumah milik Tutur warga dusun Ciopat, desa Wanareja mengalami kerusakan pada bagian atap dapur dan kamar belakang,” ungkapnya kepada Tribunbanyumas.com.

    Akibat kerusakan itu, kini Tutur dan kelima anggota keluarganya terpaksa harus mengungsi ke rumah orangtuanya.

    Adapun angin kencang di desa Madura tersebut, kata Budi, terjadi cukup lama yakni sejak pukul 15.00 – 17.00 WIB.

    “Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, walaupun saat ini 6 orang anggota keluarga Pak Tutur harus mengungsi karena kondisi rumah yang rusak,” kata dia.

    Lebih lanjut dijelaskan Budi bahwa usai kejadian, pihaknya bersama perangkat desa dan relawan langsung berkoordinasi untuk melakukan pendataan.

    Kemudian keesokan harinya bersama warga sekitar melakukan kerja bakti dan pembersihan material.

    “Mendapat laporan tersebut, UPTD PKBD Majenang bersama pemerintah setempat dan relawan bergegas ke lokasi untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan permakanan kepada warga terdampak,” ungkap Budi.

    Meskipun hanya satu rumah yang terdampak bencana angin kencang, BPBD Cilacap mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem saat ini.

    Menurut Budi, perubahan cuaca yang tidak menentu ini dapat memicu berbagai bencana.

    Dia pun meminta warga sekitar yang memiliki pohon besar dan berusia lapuk untuk segera menebangnya agar kejadian serupa bisa dihindari.

    “Kami menghimbau kepada masyarakat untuk menebang atau memangkas pepohonan tinggi yang dirasa cukup membahayakan dimana posisinya berada di dekat pemukiman warga.

    Pasalnya potensi angin kencang dapat terjadi kembali,” imbau dia. (pnk)

     

  • Komjen Pol. Purn. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. – Halaman all

    Komjen Pol. Purn. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Jenderal Polisi (Purnawirawan) Doktor atau Komjen Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Di Polri, jabatan terakhir yang diemban oleh Boy Rafli yakni sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    Purnawirawan jenderal bintang 3 ini tercatat aktif menjabat sebagai Kepala BNPT sejak tahun 2020 hingga 2023.

    Semasa dinasnya, ia juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kadiv Humas Polri hingga Kapolda Papua.

    Adapun Boy Rafli Amar resmi pensiun sebagai Pati Polri pada tahun 2023.

    Pascapensiun dari Polri, Boy sempat tergabung di dalam tim kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

    Ia pun berhasil ikut membantu Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024.

    Kehidupan pribadi

    Boy Rafli Amar lahir di Jakarta dari keluarga perantau Minangkabau, 25 Maret 1965.

    Saat ini, ia berusia 59 tahun.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Boy Rafli Amar (kanan) berjabat tangan dengan satpam yang motornya dirampas terduga teroris dalam konferensi pers gelar barang bukti di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (3/1/2014). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

    Bukan orang sembarangan, Boy merupakan cicit sastrawan Indonesia, Aman Datuk Madjoindo.

    Ia memiliki istri yang bernama Irawati dan dikaruniai dua oranak anak bernama Mutiaratu Astari Rafli dan Kirana Rafli.

    Boy Rafli ternyata besan dengan eks Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol. (Purn.) Drs. Idris Kadir, S.H., M.Hum.

    Putrinya, Astari, menikah dengan putra Idris, yakni AKP Rizkika Atmadha Putra, S.I.K., M.Si.

    Pendidikan

    Boy Rafli merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) A tahun 1988.

    Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain yakni PTIK (1997), Sespim (2002), Sespimti (2011), dan Lemhannas PPSA (2013).

    Boy Rafli Amar juga telah berhasil lulus program Doktor Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran (Unpad) dengan yudisium Pujian pada 14 Agustus 2019.

    Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Komjen Pol. (Purn.) Dr. Boy Rafli Amar, M.H.

    Karier

    Karier Boy Rafli Amar telah malang melintang di Polri.

    Berbagai jabatan strategis di Polri pernah diembannya.

    Perjalanan karier Boy Rafli dimulai saat ia menjadi Pamapta Polres Metro Jakarta Pusat pada 1988.

    Tak berselang lama, ia dimutasi menjadi Kanit Ranmor Sat Serse Polres Metro Jakpus pada 1989.

    Setelah itu, karier alumni Akpol 1988 ini terus meroket.

    Boy tercatat pernah menjabat sebagai Kanit Resintel Polsek Metro Gambir (1990), Kasetops Puskodal Ops Polres Metro Jakpus (1992) Kasubnit Ranmor Ditserse Polda Metro Jaya (1993), Pama Polda Irian Jaya (1997), Kapuskodalops Polres Sorong (1997), Wakapolres Sorong (1998).

    Selain itu, ia juga sempat menduduki posisi sebagai Kasatgaops Puskodal Ops (1999) Pjs.Koorspripim Polda Irja (2000), Ps.Kabag Serse Um Ditserse Polda Papua (2001), Pamen Sespim Dediklat Polri (2002), dan Kasat Patroli Ditsamapta Polda Metro Jaya (2002).

    Tak sampai di situ, Boy juga pernah mengisi jabatan sebagai Kasat Patko Ditsamapta Polda Metro Jaya (2003), Kasat V/Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2003), Wakapolres Metro Jakut Polda Metro Jaya (2004), dan Kapolres Kep.Seribu (2004).

    Karier Boy Rafil Amar makin moncer setelah ia menjabat sebagai Kapolres Pasuruan pada tahun 2006.

    Pada 2007, ia ditunjuk menjadi Kanit Negosiasi Subden Penindak Densus 88/Antiteror.

    Satu tahun kemudian, ia diangkat sebagai Dirreskrim Polda Maluku Utara.

    Setelah itu, Boy ditugaskan untuk menjabat sebagai Kapoltabes Padang pada 2008.

    Pada 2009, ia lalu dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya.

    Pada 2010, ia diutus menjadi Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri.

    Semenjak itu, karier Boy Rafli Amar makin cemerlang.

    Pada 2012, Boy dimutasi menjadi Karopenmas Divhumas Polri.

    Lalu, ia diangkat menjadi Kapolda Banten pada 2014.

    Pada 2016, namanya makin dikenal publik karena ia ditunjuk sebagai Kadiv Humas Polri.

    Kemudian, Boy Rafli dimutasi menjadi Kapolda Papua pada 2017.

    Ia juga sempat menjabat sebagai Wakalemdiklat Polri pada 2019.

    Baru setelah itu Boy Rafli Amar diangkat menjadi Kepala BNPT pada 2020.

    Pada 2021, Boy Rafli Amar sempat masuk dalam bursa calin Kapolri untuk menggantikan Jenderal Idham Azis,

    Nama Boy kala itu diusulkan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Akan tetapi, presiden memilih Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Mayjen yang Jadi Panglima Divif Kostrad, Nomor 1 dan 3 Teman Seangkatan KSAD Maruli Simanjutak

    Mayjen yang Jadi Panglima Divif Kostrad, Nomor 1 dan 3 Teman Seangkatan KSAD Maruli Simanjutak

    loading…

    Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Mohamad Hasan (tengah) bersama Mayjen TNI Anton Yuliantoro (kanan) dan Mayjen TNI Susilo usai sertijab Pangdivif 2 Kostrad di lapangan upacara Markas Kostrad, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Okotber 2024. FOTO/Humas KOSTRA

    JAKARTA – Tiga Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Mayjen menjabat Panglima Divisi Infanteri Kostrad . Dua di antara merupakan teman seangkatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.

    Mayjen merupakan singkatan dari Mayor Jenderal, salah satu pangkat dalam golongan Perwira Tinggi TNI. Satu tingkat di atas Brigadir Jenderal (Brigjen) dan satu tingkat di bawah Letnan Jenderal (Letjen). Pangkat Majyen ditandai dengan simbol bintang 2 di pundak seragam pemiliknya. Karena itu, Mayjen juga disebut jenderal bintang 2.

    Pangkat Mayjen tidak hanya dimiliki oleh Pati TNI AD tapi juga Angkatan Laut (TNI AL) dari Korps Marinir. Namun ada sedikit perbedaan, bagi Pati Marinir diberi (Mar) di belakang pangkat yang dimiliki. Misalnya Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi yang menjabat Komandan Korps Marinir.

    Saat ini sebanyak 131 Perwira Tinggi TNI memiliki pangkat Mayjen terdiri dari 121 Pati TNI AD dan 10 Pati TNI AL dari Korps Marinir. Dari jumlah itu tiga di antaranya menjabat Panglima Divisi Infanteri Kostrad. Siapa saja mereka?

    3 Mayjen yang Jadi Panglima Divisi Infanteri Kostrad

    1. Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito

    Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito saat ini menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad. Novi merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992 atau satu angkatan dengan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak.

    Novi Rubadi Sugito resmi menjabat Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad sejak 19 Agustus 2024, menggantikan Mayjen TNI Rudi Puruwito yang dimutasi menjadi Pangdam XVII/Cen. Pengangkatan Novi didasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/851/VII/2024 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI tertanggal 24 Juli 2024.

    Selama mengabdi di militer, Novi Rubadi Sugito telah banyak menduduki jabatan strategis di TNI. Antara lain, Danyonif Linud 330/Tri Dharma, kemudian, Dandim 0621/Kabupaten Bogor pada 2012—2013, dan Aspers Danpaspampres 2015.

    Selain itu, Jenderal TNI kelahiran 25 November 1970 ini juga pernah dipercaya menjabat sebagai Aspers Kasdam V/Brawijaya, Paban III/Binkar Spers Mabes TNI, dan Pamen Sopsad, dan Pamen Denma Mabesad. Kariernya terus meningkat, dia kemudian dipercaya mengemban amanah sebagai Aster Kaskostrad. Sempat memimpin teritorial di wilayah timur Indonesia sebagai Danrem 152/Babullah pada 2021-2023 di bawah Kodam Pattimura, dia kemudian diangkat menjadi Pa Sahli Kasad Tk. II Bidang Sosbud, kemudian Kasdivif 1/Kostrad sebelum akhirnya mendapat promosi pangkat dan jabatan menjadi Pangdivif 1/Kostrad.

    2. Mayjen TNI Susilo

  • 1
                    
                        Siasat Hasto dan Harun Masiku Lolos dari OTT KPK: Rendam HP hingga Kabur ke PTIK
                        Nasional

    1 Siasat Hasto dan Harun Masiku Lolos dari OTT KPK: Rendam HP hingga Kabur ke PTIK Nasional

    Siasat Hasto dan Harun Masiku Lolos dari OTT KPK: Rendam HP hingga Kabur ke PTIK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengungkap dugaan siasat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    dan
    Harun Masiku
    untuk meloloskan diri dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 8 Januari 2020 lalu.
    Informasi ini diungkapkan Tim Biro Hukum KPK saat membacakan tanggapan atas dalil dan permohonan praperadilan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Kamis (6/2/2025).
    Dalam persidangan itu, anggota Tim Biro Hukum KPK, Kharisma Puspita Mandala, menyebut lembaga antirasuah telah menerbitkan surat tugas penyelidikan tertutup sejak Desember 2019.
    Penyelidikan tertutup merupakan langkah yang ditempuh KPK untuk menggelar OTT.
    Pengumpulan data dan informasi dilakukan secara senyap hingga melakukan penyadapan.
    KPK mengendus Hasto dan Harun menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar Harun bisa menjadi anggota DPR RI 2019-2024 pergantian antar waktu (PAW) Dapil I Sumatra Selatan.
    Pada 8 Januari, tim penyelidik dan penyidik pun bergerak menangkap sejumlah pihak yang terlibat menyuap Wahyu Setiawan.
    Melalui operasi senyap itu, KPK berhasil menciduk kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah di sebuah rumah makan di Sabang, Jakarta Pusat.
    Tim KPK juga menangkap Wahyu di Bandara Soekarno Hatta (Soetta), eks anggota Bawaslu sekaligus kader PDI-P Agustiani Tio Fridelina di kediamannya, hingga sepupu Wahyu dan istrinya di Banyumas, Jawa Tengah.
    “Selanjutnya, termohon juga bergerak mengejar Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto atau pemohon dengan bermaksud untuk mengamankan,” kata Kharisma di ruang sidang PN Jaksel, Kamis.
    Namun, Hasto dan Harun Masiku lolos dari kejaran penyidik. Operasi senyap yang belum sempurna diumumkan Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri, melalui konferensi pers.
    “Padahal, termohon (KPK) belum sempurna melakukan tangkap tangan karena Harun Masiku dan Hasto Kristiyanto belum bisa diamankan,” tutur Kharisma.
    KPK melakukan pengintaian untuk memburu Harun Masiku. Salah satunya melalui operasi penyadapan.
    Tim penyelidik dan penyidik KPK yang bekerja saat itu mengantongi petunjuk berisi percakapan Harun sebelum menghilang dan menjadi buron hingga sekarang.
    Kharisma mengatakan, sekitar pukul 19.54 WIB, KPK mendapati Harun dihubungi penjaga keamanan Rumah Aspirasi yang terletak di Jakarta Pusat, Nur Hasan.
    Ia ditengarai menjadi tangan panjang Hasto dalam memberikan arahan kepada Harun.
    “Bahwa terdapat perintah dari pemohon (Hasto) kepada Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Sjahrir Nomor 12A yang digunakan pemohon berkantor, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam handphone di air dan agar Harun Masiku untuk melarikan diri dari kejaran petugas termohon (KPK),” kata Kharisma.
    Kharisma pun membacakan detail percakapan Hasan dan Harun melalui sambungan telepon.
    Hasan menjelaskan kepada Harun bahwa ia diminta oleh sosok yang disebut sebagai “Bapak” untuk merendam handphone miliknya di dalam air.
    Perintah ini disampaikan hingga beberapa kali karena Harun tampak tidak mengerti arahan tersebut.
    “Bapak, handphone-nya harus direndam di air, terus bapak standby di DPP,” kata Hasan.
    “Iya, oke, di mana disimpannya?” timpal Harun.
    “Direndam di air, Pak,” kata Hasan lagi.
    “Di mana?” tanya Harun.
    “Enggak tahu deh saya, bilangnya direndam saja,” jawab Hasan.
    Harun akhirnya meminta Hasan membawa sepeda motor dan bertemu di satu tempat di kawasan Cut Meutia.
    Setelah itu, keberadaan Harun lenyap. Jejaknya samar dan tak kunjung berhasil ditangkap.
    “Atas perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan kabur sampai dengan saat ini dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO termohon,” tutur Kharisma.
    Dalam persidangan yang sama, pihak Tim Biro Hukum KPK lainnya mengungkapkan, Hasto dan Harun diduga kabur ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) untuk meloloskan diri.
    KPK menemukan petunjuk Harun dan Hasto sama-sama bergerak ke arah PTIK.
    “Hal ini juga sama, dilakukan pengejaran kepada Pemohon (Hasto) yang ternyata menuju PTIK, di mana lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku,” ujar Tim Biro Hukum KPK.
    Namun, ketika hendak meringkus keduanya di PTIK, Tim KPK dihalangi sejumlah orang yang diduga suruhan Hasto.
    Lima penyelidik dan penyidik ditangkap gerombolan orang yang dipimpin AKBP Hendy Kurniawan pada pukul 20.00 WIB.
    Hendy dan anak buahnya menggeledah petugas KPK tanpa prosedur. Mereka menginterogasi, mengintimidasi, hingga melakukan kekerasan verbal dan fisik.
    Tidak hanya itu, alat komunikasi penyelidik dan penyidik KPK juga diambil paksa oleh gerombolan Hendy.
    “Sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan Pemohon tidak bisa dilakukan,” ujar Tim Biro Hukum KPK.
    Petugas KPK yang memburu Harun itu diinterogasi dan baru dilepas pada 04.55 WIB keesokan harinya.
    Gerombolan Hendy bahkan melakukan tes urine narkoba, namun hasilnya negatif.
    “Baru dilepas setelah dijemput oleh Direktur Penyidikan Termohon (KPK),” tutur Tim Biro Hukum KPK.
    PTIK pun menjadi titik terakhir yang membuat KPK kehilangan jejak Harun hingga saat ini.
    Setelah gagal menangkap Harun dan Hasto, sebagian tim penyelidik dan penyidik KPK hendak menyegel kantor DPP PDI-P di Jakarta Pusat, namun gagal.
    Mereka akhirnya pulang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menggelar ekspose penetapan tersangka hasil OTT.
    Tim penyelidik dan penyidik menjelaskan dengan detail peran Hasto dalam forum yang dihadiri pimpinan KPK, Firli Bahuri Cs.
    “Termasuk peran pemohon dalam konstruksi perkara tersebut tetapi pimpinan saat itu belum menyepakati menaikkan status Pemohon sebagai tersangka karena menunggu perkembangan hasil penyidikan,” kata Kharisma.
    Ekspose akhirnya ditutup dengan hanya menetapkan empat tersangka, yakni Wahyu, Saeful Bahri, Agustiani, dan Harun Masiku yang buron.
    Namun, alih-alih mengejar Harun, Firli Bahuri justru mengganti satuan tugas (Satgas) penyidikan yang menangani Harun ke Satgas lainnya.
    Firli bahkan memulangkan ketua satgas penyidikan, AKBP Rossa Purbo Bekti, ke Polri meskipun masa penugasannya belum selesai.
    “Bahwa dalam hal ini Harun Masiku masih belum bisa diamankan karena melarikan diri,” ujar Kharisma.
    Ditemui usai persidangan, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, membantah kliennya memerintahkan Harun merendam handphone pada 8 Januari 2020 lalu.
    Menurut Ronny, perintah merendam handphone itu disampaikan oleh Wahyu dan Agustiani.
    Hal ini sebagaimana tertuang dalam putusan persidangan Wahyu dan Agustiani yang telah berkekuatan hukum tetap.
    “Jadi tidak betul bahwa Mas Hasto yang menyuruh untuk merendam HP,” kata Ronny.
    Pengacara itu menyebut, penjelasan KPK terkait Hasto memerintahkan Harun merendam handphone terus diulang-ulang.
    Padahal, kata dia, persoalan ini telah diuji di persidangan dan para saksi telah dikonfrontir. “Akhirnya di dalam putusan disampaikan bahwa saksi disuruh oleh dua orang tersebut agar menyampaikan kepada Pak Harun untuk merendam HP miliknya. Ini sudah ada di dalam putusan,” ujar Ronny.
    Dalam perkara ini, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat
    suap
    yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
    “Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani,” kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.
    Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 Dollar Singapura dan 38.350 Dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.
    Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.
    Menghadapi praperadilan ini, KPK optimistis bisa membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perkara suap Harun Masiku.
    Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, KPK tidak sembarangan dalam menetapkan status tersangka kepada Hasto.
    “Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim. Ibarat kata, ini adalah pembuktian secara formal yang sudah kami siapkan,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengemis yang Viral Sundut Rokok Pengendara di Tegal Ditangkap di Banyumas, Menangis Minta Pulang

    Pengemis yang Viral Sundut Rokok Pengendara di Tegal Ditangkap di Banyumas, Menangis Minta Pulang

    TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS – Pengemis disabilitas yang sempat menjadi perbicangan warga akibat menyundut rokok pengendara di Tegal, ditangkap oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas.

    Pengemis tersebut berinisial BBS (22).

    Pria asal Bumiayu, Kabupaten Brebes, itu hanya bisa menangis ketika sedang diberi pembinaan oleh anggota Satpol PP, Selasa (4/2/2025).

    Kepala Satpol PP Banyumas Sugeng Amin mengungkapkan, yang bersangkutan menangis minta dipulangkan ke rumahnya saat ditangkap.

    “Saat diberi pembinaan menangis minta pulang ketemu dengan orangtuanya, yang bersangkutan masih punya bapak dan ibu,” ungkap Sugeng kepada wartawan, Kamis (6/2/2025).

    Berjanji tidak akan mengemis lagi

    Pada kesempatan itu, kata Sugeng, BBS juga berjanji tidak akan mengemis kembali di Banyumas.

    Namun, Satpol PP tidak langsung memulangkannya.

    Saat ini, BBS masih ditempatkan di Rumah Singgah milik Dinas Sosial (Dinsos) Banyumas.

    Lebih lanjut, Sugeng mengatakan, pengemis tersebut diamankan bersama dengan sepeda modifikasi yang digunakan.

    BBS menggunakan sepeda modifikasi karena sulit berjalan.

    “Yang bersangkutan diamanakan saat sedang luntang-luntung di sekitar Menara Teratai menggunakan kendaraannya. Dia pakai kendaraan tersebut karena tidak bisa berjalan dengan normal,” kata dia.

    Menurut Sugeng, pengemis tersebut kerap membuat onar karena tingkat emosianalnya tinggi.

    “Tingkat emosinya tinggi sekali. Dia di sini sudah sering buat onar,” imbuh Sugeng.

    Diberitakan sebelumnya, seorang pengemis disabilitas yang sempat jadi perbincangan karena menyundut rokok ke pengendara di Tegal, kini kembali berulah di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

    Menanggapi laporan masyarakat, Satpol PP Banyumas langsung bertindak dan mengamankan pengemis berinisial BBS (22), asal Bumiayu, Kabupaten Brebes, pada Senin (3/2/2025) malam di sekitar Menara Teratai. (*)

     

  • 5
                    
                        Penolakan Pemuda Pancasila dan Ditundanya Penamaan Jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora
                        Regional

    5 Penolakan Pemuda Pancasila dan Ditundanya Penamaan Jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora Regional

    Penolakan Pemuda Pancasila dan Ditundanya Penamaan Jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora
    Editor
    KOMPAS.com
    – Pemberian nama jalan Pramoedya Ananta Toer yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur
    Blora
    menemui pro kontra di tengah masyarakat.
    Salah satu penolakan pemberian nama jalan dengan Pramoedya Ananta Toer tersebut datang dari ormas
    Pemuda Pancasila
    (PP).
    Hal itu diwujudkan dengan beredarnya surat imbauan dari PP terkait permintaan penundaan pemberian jalan dengan nama Pramoedya Ananta Toer dan pengkajian ulang terkait hal tersebut.
    Perlu diketahui, rencana peresmian nama jalan Pramoedya Ananta Toer tersebut masuk dalam rangkaian
    Festival Blora
    Seabad Pramoedya Ananta Toer pada Kamis (6/2/2025).
    Bupati Blora Arief Rohman pun memberikan penjelasan.
    “Hari ini ditunda, ini hanya karena regulasinya kita belum siap, sedang kita siapkan regulasinya. Kita sedang menyusun Perda soal jalan ini,” ucapnya di Blorra Creative Space (BCS), Blora, Jawa Tengah, Kamis.
    “Kita sudah referensi beberapa daerah lain yang sudah punya Perda, biar nanti puny alegalitas, kita kaji untuk melengkapi regulasinya,” imbuh dia.

    Arief menegaskan, lokasi penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer tidak akan berpindah.
    “Lokasinya tetap di jalan baru, dan kita sedang susun perda dengan DPRD biar nanti secara regulasi sudah sempurna,” jelas dia.
    Selain belum siapnya regulasi, batalnya penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora karena ada surat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila Blora beberapa hari sebelum rangkaian festival tersebut digelar.
    Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora Menaji menjelaskan alasan pihaknya membuat surat imbauan dan menolak adanya pemberian nama jaan Pramoedya Ananta Toer di Blora tersebut.
    “Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis,” ucap Munaji saat dihubungi
    Kompas.com
    , Kamis (6/2/2025).
    Munaji meminta agar penamaan jalan baru harus dikaji terlebih dahulu, ataupun diberikan kepada sosok yang berjasa pada bangsa Indonesia.
    “Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang,” terang dia.
    Menurutnya, selain Pramoedya Ananta Toer, ada banyak pahlawan asal Blora yang layak diabadikan sebagai nama jalan.
    “Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adi Surjo kan asli Blora, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan jalan Tirto, atau jalan Samin Surosentiko,” jelas dia.
    Lebih lanjut, dirinya menerangkan keberadaan ormas merupakan bagian dari kontrol sosial di masyarakat.
    “Sifat kita hanya mengingatkan, hanya sebagai kontrol sosial. Makanya imbauan kita untuk dikaji ulang,” kata dia.
    Sekadar diketahui, Pramoedya Ananta Toer merupakan seorang sastrawan yang lahir di Blora, pada 6 Februari 1925.
    Sebagai seorang sastrawan, Pram mempunyai banyak karya novel yang telah diterbitkan, seperti Sang Pemula, Cerita Dari Blora, Tetralogi Buru, hingga Perburuan.
    (Sumber: Kompas.com/Aria Rusta Yuli Pradana | Editor: Gloria Setyvani Putri, Sari Hardiyanto)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tetapkan Luthfi-Yasin paslon terpilih, KPU serahkan putusan ke DPRD untuk usulan pelantikan

    Tetapkan Luthfi-Yasin paslon terpilih, KPU serahkan putusan ke DPRD untuk usulan pelantikan

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Tetapkan Luthfi-Yasin paslon terpilih, KPU serahkan putusan ke DPRD untuk usulan pelantikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng resmi menetapkan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pilgub Jateng 2024. Penetapan itu dilakukan di Rapat Pleno Terbuka di kantor KPU Jateng, Rabu 5 Februari 2025.

    Penetapan itu tertuang pada Berita Acara Nomor 20/PL02.7-BA/33/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jawa Tengah Tahun 2024. KPU melakukan penetapan usai adanya salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025.

    “Menetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor urut 2 atas nama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Tahun 2024,” ucap Ketua KPU Provinsi Jateng Handi Tri Ujiono yang didampingi seluruh komisioner KPU Jateng.

    Rapat Pleno Terbuka itu turut dihadiri perwakilan dari pimpinan parpol. KPU juga mengundang kedua pasangan calon kepala daerah dan wakilnya, namun tidak ada yang bisa hadir.

    Dalam pembacaan penetapan, Handi juga menyebut perolehan suara pasangan nomor urut 2 itu meraih suara sebanyak 11.390.191 atau 59,14% dari total suara sah.

    Hasil penetapan itu selanjutnya akan diserahkan KPU Jateng ke DPRD Jateng yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan usulan pelantikan. “Kamis besok akan diterima oleh DPRD Jateng di kantor DPRD sekitar pukul 13.00 WIB untuk menyerahkan keputusan ini,” kata Handi.

    Menurut informasi yang ia terima, pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen akan dilantik langsung oleh Presiden. Di sisi lain pihaknya masih menunggu peraturan presiden terkait kapan pelaksanaan pelantikannya.

    Sementara itu, perwakilan dari Cagub Terpilih Ahmad Luthfi, Muhammad Isnaini mengatakan, Ahmad Luthfi tidak bisa hadir karena posisi masih di Jakarta usai melakukan safari ke sejumlah kementerian. Menurutnya, Ahmad Luthfi menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran KPU jateng, Bawaslu, TNI dan Polri atas pelaksanaan pesta demokrasi yang baik.

    Kemenangan yang didapat bukanlah kemenangan Ahmad Luthfi bersama Taj Yasin, namun milik semua masyarakat Jawa Tengah. “Beliau mohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Jawa Tengah, karena Beliau akan bekerja untuk masyarakat Jawa Tengah dengan seluruh jajaran birokrasi pemerintahan,” ungkap Isnaini seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Kamis (6/2). 

    Sumber : Antara

  • Kisah Memilukan Suripah, Sendirian Melawan Penyakit Lupus di Tengah Lilitan Kemiskinan

    Kisah Memilukan Suripah, Sendirian Melawan Penyakit Lupus di Tengah Lilitan Kemiskinan

    Terlihat langkah kaki Suripah pun semakin berat, akibat menahan sakit nyeri yang menyerang tubuhnya. Penderitaan perempuan asal Desa Setrokalangan pun tak banyak yang tahu.

    Tragisnya, penjual cilok ini mengaku pernah tidak bisa makan selama dua hari. Kondisi itu dialami Suripah saat banjir melanda kampungnya beberapa pekan lalu.

    Keterbatasan gerak menahan rasa sakit, Suripah terpaksa berdiam diri di rumah. Karena desakan lapar yang melilit perutnya, ia harus meminjam beras kepada tetangganya.

    Dengan tenaga sekuat demi kesehatannya, Suripah masih harus menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit Semarang. Pengobatan itu harus dilakukan, agar tubuhnya tidak membiru dan nyeri.

    “Kalau berobat naik bis dan kemudian ngojek di rumah sakit Semarang, sebab di Kudus belum ada obatnya,” ucap Suripah dengan nada lirih sambil mengusap air matanya.

    Perempuan kelahiran Kendal ini pun didera rasa khawatir. Sebab jika banjir kembali menggenang, tentu membuat kesehatannya semakin terganggu. Sebab akibat diserang penyakit tersebut, memaksanya tidak boleh banyak bergerak dan terkena sinar matahari.

    Arief Pramono

  • Siklon Tropis Baru Berpotensi Memicu Hujan Indonesia 2 Hari ke Kepan

    Siklon Tropis Baru Berpotensi Memicu Hujan Indonesia 2 Hari ke Kepan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi keberadaan siklon tropis baru yang berpotensi memicu peningkatan intensitas hujan sedang – lebat di wilayah Indonesia dalam 2 sampai 3 hari ke depan.

    Deputi Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan bahwa setelah sebelumnya terdeteksi siklon tropis Tahlia dan siklon tropis Vince di Samudra Hindia selatan maka dalam 24 jam terakhir muncul bibit siklon tropis 92W yang berada di Samudra Pasifik Barat sebelah utara Papua Barat.

    Berdasarkan analisis terkini tim meteorologi BMKG, siklon tropis Vince kini telah bergerak menjauhi wilayah Indonesia dan tidak berpengaruh terhadap dinamika cuaca di Tanah Air.

    Sementara itu, siklon tropis Taliah masih terdeteksi berada di Samudera Hindia selatan atau sekitar 92 kilometer di barat daya Cilacap, Jawa Tengah.

    Menurut Guswanto, siklon tropis Tahlia diperkirakan tetap aktif dalam 24 jam ke depan dengan pergerakan ke arah barat semakin menjauhi wilayah Indonesia. 

    Namun masih berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang yang disertai dengan angin kencang di pesisir selatan Banten-Jawa Timur.

    “Saat hujan deras terjadi maka masyarakat di sekitar aliran sungai ataupun perbukitan juga waspadai longsor dan banjir. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda awal seperti munculnya retakan tanah dan rembesan air- pastikan drainase berfungsi dengan baik,” ujarnya, dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025). 

    Di sisi lain, dia menambahkan, bibit siklon baru 92W di Samudra Pasifik barat diprediksi masih konsisten dan berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas sedang-lebat di wilayah Papua barat daya, Papua Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

    Sistem tersebut juga berdampak meningkatkan ketinggian gelombang hingga mencapai 2,5 meter di Laut Maluku, Perairan Kepulauan Sangihe-Talaud, Perairan Halmahera, Laut Halmahera, serta perairan utara Papua barat daya – Papua.

    Oleh karena itu BMKG mengingatkan dalam 2-3 hari ke depan masyarakat pesisir, nelayan dan operator transportasi laut untuk memperhatikan peringatan dini cuaca ekstrem mengingat gelombang tinggi di beberapa perairan selatan Indonesia yang berisiko terhadap keselamatan pelayaran.