Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • Dua Minibus Adu Banteng di Pacitan, Ini Kronologisnya

    Dua Minibus Adu Banteng di Pacitan, Ini Kronologisnya

    Pacitan (Beritajatim.com) – Dua mobil minibus terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Pacitan-Ponorogo, tepatnya di Desa Kebondalem, Kecamatan Tegalombo, Rabu (12/2/2025) sekitar pukul 04.15 WIB.

    Kecelakaan melibatkan Daihatsu Gran Max warna silver metalik dengan nomor polisi B 1310 ROZ, yang dikemudikan Fauzi Fadhulloh (27), warga Madiun, dengan Suzuki Carry warna hitam-kuning bernomor polisi AD 8460 EF, yang dikemudikan Muhammad Hanafi (46), warga Wonogiri.

    Menurut keterangan pihak kepolisian, kecelakaan terjadi saat Daihatsu Gran Max melaju dari arah Ponorogo menuju Pacitan. Saat di lokasi kejadian, kendaraan tersebut diduga terlalu ke kanan, hingga melewati marka jalan. Nah, pada saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju Suzuki Carry. Tabrakan pun tak terhindarkan antara kedua kendaraan tersebut.

    “Kecelakaan terjadi tepat di tikungan, sehingga jarak pandang terbatas,” ujar AKP Dwi Purwanto, Rabu siang.

    Akibat kecelakaan ini, kedua pengemudi mengalami luka ringan di bagian lengan dan dada. Keduanya pun langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan setempat.

    “Korban langsung dibawa ke Puskesmas Kedungbendo, Arjosari,” tambahnya.

    Insiden ini, sempat menyebabkan kemacetan di lokasi kejadian. Sebab, posisi kedua kendaraan berada di tengah jalan. Banyak warga yang berhenti untuk melihat kejadian tersebut. Kerugian materi akibat kecelakaan ini diperkirakan mencapai Rp15 juta. [end/beq]

  • PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    PDIP gelar pembekalan bagi kepala daerah terpilih 2024

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan (PDIP) memberikan pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih tahun 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Pelaksanaan pembekalan berlangsung secara hybrid, yang dihadiri langsung oleh sejumlah pengurus pusat partai berlambang banteng moncong putih ini. Di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Djarot Saiful Hidayat dan Deddy Yevri Sitorus serta Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Para kepala dari PDIP yang terdiri dari gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati mengikuti secara hybrid.

    Adapun para Ketua DPP PDIP yang mengikuti secara daring di antaranya Wiryanti Sukamdani, Eriko Sotarduga, Mindo Sianipar, Bambang Wuryanto, Ribka Tjiptaning, Rano Karno dan Wasekjen Sadarestuwati, serta Wabendum Yuke Yurike. Mereka muncul di layar utama dengan mengenakan pakaian berwarna merah khas PDIP.

    Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza, serta Hymne PDIP. Wakil Bupati Kabupaten Melawai Malin dan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Seriabudi membacakan Pancasila.

    Sementara, Wakil Wali kota Tangerang Hamaryono berkesempatan membacakan doa pembuka acara pengarahan tersebut.

    Dalam sambutan pembukaan acara, Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya turut melaporkan kepada Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri terkait kegiatan pembekalan ini.

    “Saya melapor ke beliau yang sedang umrah di Arab Saudi. Hari ini Ibu Mega akan berziarah ke makam Nabi Muhammad di Madinah. Kami laporkan kegiatan pembekalan kepala daerah terpilih gelombang I ini. Mereka adalah yang baru memimpin di periode pertama,” kata Hasto.

    Dia menyampaikan bahwa pembekalan yang diberikan oleh DPP Partai ini agar nantinya para kepada daerah PDIP juga bisa mendapatkan tambahan pengarahan dan penggemblengan secara langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sehingga, para kepala daerah dari PDIP memiliki bekal pengetahuan terkait kondisi geopolitik serta konsep NKRI.

    “Ini pembekalan agar nanti sebelum mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintahan negara, maka seluruh kepala daerah terpilih (dari PDIP) untuk memiliki bekal dalam sebuah konsepsi bahwa bentuk negara kita adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara federal,” jelasnya.

    “Sehingga seluruh pemda, walau dipilih rakyat, pembangunan harus diletakkan dalam sebuah sistem yang sejalan dengan negara kita, bahwa negara kita adalah negara Republik yang dipimpin seorang presiden,” sambung dia.

    Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan walau presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik lain, tapi dipilih secara langsung dan mendapatkan legitimasi dipilih rakyat untuk menjabat 5 tahun ke depan.

    “Presiden dan wakilnya punya visi misi, yang itu dinyatakan dalam rancangan pembangunan jangka menengah, yang artinya mengikat kita semua termasuk kepala daerah dan warga untuk tunduk sepenuhnya pada UU itu,” ujar Hasto.

    Selain itu, Hasto menyebut pembekalan ini ada upaya saling mengintegrasikan pemikiran serta untuk menunjukkan bagaimana visi misi PDIP diturunkan berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 45 dengan prinsip wujudkan Indonesia Trisakti.

    Dalam kesempatan itu, Djarot menyampaikan bahwa pembekalan gelombang pertama ini diikuti sebanyak 142 kepala daerah dari PDIP. Di mana, mereka merupakan para kepala daerah yang baru pertama terpilih di Pilkada 2024.

    142 kepala daerah dari PDIP itu terdiri dari kader internal 71 orang, unsur ASN dan birokrasi 45 orang, pengusaha 23 orang, TNI/Polri 1 orang dan akademisi 2 orang.

    “Dari sinilah kemudian partai menyiapkan visi dan misi. Sehingga semua kepala daerah terpilih dari PDIP, berkomitmen untuk bersama-sama berjuang mewujudkan tujuan Indonesia Merdeka,” tambah Djarot.

    “Di PDIP, calon kepala daerah tidak menyiapkan visi misi sendiri. Kalau siapkan sendiri, cenderung hanya disiapkan oleh konsultan yang tekankan populisme dan elektoral,” tegasnya.

    Djarot menambahkan pembekalan para kepala daerah ini akan diisi oleh pemateri dari kepala daerah berprestasi dari PDIP diantaranya mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok hingga mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

    Ia pun menyampaikan selamat kepada para kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2024. Apalagi, dirinya menyadari bahwa Pilkada 2024 berlangsung secara berat dan berdarah-darah karena berbagai tekanan.

    “Dalam Pilkada 2024, kita menang di tingkat provinsi 22 persen tahun 2024 kemarin, kita menang sebesar 32 persen luar biasa sedangkan untuk kepala daerah yang kedua kabupaten/kota kita tahun 2017 sampai 2020 kita menang 37 persen. tahun 2024 kita menang 47 persen jadi peningkatan 10 persen,” ucap Djarot.

    Mantan Gubernur Jakarta ini pun memohon kepada seluruh kepala daerah yang terpilih untuk benar- benar menyatu dengan rakyat.

    Dia juga mengingatkan jabatan kepala daerah hanya alat sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita merdeka, untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, dan mengatasi jurang kaya dan miskin serta mengeluarkan kebijakan pro rakyat miskin.

    “Yakinkan kalau memang betul-betul bersatu dengan rakyat, memperjuangkan aspirasi dan keamanan untuk rakyat, Insyaallah rakyat akan bersama kita,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasto Ingatkan Kepala Daerah PDIP Ikut Kebijakan Nasional: Presiden Punya Visi

    Hasto Ingatkan Kepala Daerah PDIP Ikut Kebijakan Nasional: Presiden Punya Visi

    Jakarta –

    PDIP melaksanakan pembekalan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pembekalan kepala daerah terpilih merupakan persiapan menjelang retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini juga sebagai pembekalan, agar nanti ketika mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dengan seluruh jajaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan di Magelang. Maka, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sudah memiliki bekal dalam suatu konsepsi membentuk negara kita,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan kepala daerah dari PDIP harus mengikuti kebijakan nasional. Dia mengatakan hal itu harus dilakukan karena Indonesia merupakan negara kesatuan, bukan federal.

    “Ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di dalam negara kesatuan, bukan negara federal, sehingga seluruh pemerintah daerah, tentu, meskipun mereka dipilih secara langsung dan memiliki suatu visi misi dalam suatu kebijakan nasional, pembangunan negara harus meletakkan dalam suatu kesadaran sistem politik kita,” katanya.

    Dia juga mengingatkan para kepala daerah terpilih asal PDIP soal visi dan misi Presiden. Dia mengatakan visi misi itu telah masuk menjadi undang-undang dan mengikat semua pihak.

    “Presiden dan Wakil Presiden memiliki suatu visi misi dan kemudian setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, maka visi misi ini dinyatakan di dalam suatu Undang-Undang tentang pembangunan, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun, yang artinya sebagai Undang-Undang mengikat kita semua. Mengikat seluruh kepala daerah dari tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota dan mengikat seluruh warga negara Indonesia pada Undang-Undang itu,” ucapnya.

    Hasto berharap kepala daerah terpilih dari PDIP memiliki bekal yang cukup sebelum mulai menjabat. Dia mengatakan kepala daerah asal PDIP bisa mencontoh kebijakan-kebijakan terbaik yang pernah dilakukan kepala daerah asal PDIP lainnya.

    “Visi visi tersebut juga dimatangkan oleh best practices para kepala daerah PDI Perjuangan yang telah berhasil,” ujarnya.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PDI-P Beri Pembekalan ke Kepala Daerah Sebelum Retreat Bareng Prabowo

    PDI-P Beri Pembekalan ke Kepala Daerah Sebelum Retreat Bareng Prabowo

    PDI-P Beri Pembekalan ke Kepala Daerah Sebelum Retreat Bareng Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Kepala daerah
    dan wakil
    kepala daerah
    terpilih dari PDI Perjuangan mengikuti pengarahan dari DPP partai pada Rabu (12/2/2025) hari ini secara daring.
    Sekretaris Jenderal
    PDI-P
    Hasto Kristiyanto mengatakan, pengarahan ini merupakan bekal bagi kepala daerah sebelum mengikuti pembekalan dari Presiden
    Prabowo Subianto
    dalam retreat di Akademi Militer, Magelang.
    “Kemudian kami laporkan bahwa ini juga sebagai pembekalan agar nanti ketika mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dengan seluruh jajaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan di Magelang,” kata Hasto saat membuka acara di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.
    PDI-P berharap, setelah mengikuti pengarahan ini, para kepala dan wakil kepala daerah terpilih sudah memiliki bekal dalam suatu konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    Hasto menjelaskan bahwa konsep NKRI berarti Indonesia bukan negara federal, melainkan kesatuan.
    “Sehingga seluruh pemerintah daerah, tentu meskipun mereka dipilih secara langsung dan memiliki suatu visi misi dalam suatu kebijakan nasional, pembangunan negara harus meletakkan dalam suatu kesadaran sistem politik kita, bentuk negara kita,” ujarnya.
    Hasto juga mengingatkan bahwa presiden adalah pemimpin bagi Indonesia karena ia telah dipilih secara langsung oleh rakyat.
    “Negara kita telah berbentuk Republik dan dipimpin oleh Presiden. Meskipun Presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi ini adalah suatu mekanisme demokrasi tentang bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dan mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk masa jabatan 5 tahun,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Hasto juga menegaskan bahwa visi-misi presiden dan wakil presiden mengikat seluruh kepala daerah terpilih.
    Untuk itu, PDI-P pun berharap visi misi tersebut dapat diwujudkan hingga pembangunan di daerah selama lima tahun ke depan.
    “Dengan adanya pembekalan ini, maka nantinya akan ada untuk saling mengintegrasikan,” sambung Hasto.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa
    retret kepala daerah
    terpilih akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, sama seperti para menteri Kabinet Merah Putih.
    Bima mengatakan, lokasi tersebut dipilih langsung oleh Presiden Prabowo karena fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pembekalan sudah tersedia dan bisa langsung digunakan sehingga akan lebih efisien.
    “Dimulai dari (retret) Kabinet Merah Putih, di sana sudah ada tempatnya. Jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih efektif dan efisien di situ saja,” ujar Bima Arya dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).
    “Karena tenda-tendanya bisa menggunakan tenda-tenda yang sudah disiapkan dan sempat digunakan oleh para menteri di sana,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sabar Subadri, Pelukis Kaki Asal Salatiga yang Karyanya Tembus Mancanegara

    Sabar Subadri, Pelukis Kaki Asal Salatiga yang Karyanya Tembus Mancanegara

    Salatiga, Beritasatu.com – Meski terlahir tanpa kedua tangan,  Sabar Subadri (46), seorang disabilitas asal Klaseman, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, berhasil menciptakan karya lukisan bahkan telah dikirim ke Swiss. Hingga kini, pria yang dijuluki pelukis kaki itu telah menghasilkan ribuan karya lukisan. 

    Sabar, yang lahir pada 1979, telah menorehkan berbagai prestasi meskipun memiliki keterbatasan fisik. Ia juga menjadi salah satu anggota dari Association of Mouth and Foot Painting Artists (AMPFA), sebuah organisasi pelukis yang menggunakan kaki dan mulut yang berpusat di Swiss.

    Meski terlahir dengan keterbatasan, hal tersebut justru memotivasi Sabar untuk bersaing dengan orang tanpa disabilitas. Semangat dan jiwa seni yang dimilikinya telah menghantarkannya menjadi seorang seniman besar. 

    Meskipun ia melukis dengan kaki, Sabar tidak menemui kendala berarti dalam proses menggambar atau melukis. Namun, ia mengakui merasa kesulitan saat melukis di kanvas besar, yang membutuhkan tenaga ekstra.

    Pelukis kaki tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga hingga enam minggu untuk menyelesaikan satu lukisan, tergantung pada bahan cat yang digunakan dan tingkat kesulitan gambar.

    Sabar mulai melukis sejak kecil dan sering mengikuti perlombaan gambar meskipun tidak pernah menang. Namun, ia bersyukur karena lewat salah satu lomba tersebut, ia mendapat perhatian publik dan berhasil bergabung dengan AMPFA pada usia 12 tahun. 

    “Setelah bergabung dengan AMPFA, saya mulai serius menekuni dunia lukis. Sejak TK, saya sudah ikut lomba-lomba gambar,” kata Sabar, seperti yang dilansir oleh Beritasatu.com, Selasa (11/2/2025). 

    “Saya pernah diutus sekolah untuk mengikuti perlombaan tingkat kota maupun provinsi, tapi yang saya raih saat itu adalah juara harapan atau juara favorit,” tambahnya.

    Meskipun memiliki keterbatasan, Sabar tidak pernah mengalami perundungan dari teman-temannya. Sebaliknya, ia mendapat dukungan dan semangat positif untuk terus berkarya sebagai seniman lukis. 

    “Teman-teman saya justru menganggap melukis adalah kelebihan saya. Mereka menghargai saya karena memiliki keterampilan melukis,” jelasnya.

    Setelah namanya semakin dikenal, Sabar mendirikan sebuah galeri seni yang diberi nama Galeri Sabar Subadri yang terletak di Klaseman, Kota Salatiga. Galeri ini menjadi satu-satunya galeri lukis di Salatiga hingga saat ini. 

    Lukisan-lukisan Sabar mayoritas mengusung gaya natural realis, mengikuti gaya yang biasa ditemukan pada kartu ucapan. Ia bekerja sama dengan AMPFA, yang menerbitkan kartu ucapan di seluruh dunia. 

    “Saya telah menciptakan lebih dari 1.000 karya lukisan. Meskipun belum mencapai 2.000 lukisan, saya sudah lebih dari 1.000 karya,” ungkapnya.

    Setiap tahunnya, hasil lukisan dari pelukis kaki, Sabar dikirim ke Swiss untuk AMPFA yang karya-karyanya kemudian direproduksi menjadi kartu ucapan antara lima hingga 12 karya lukisan Sabar dipilih untuk diterbitkan.

  • Komjak RI Soal Revisi UU Kejaksaan: Jaksa Tidak Akan Kebal Hukum

    Komjak RI Soal Revisi UU Kejaksaan: Jaksa Tidak Akan Kebal Hukum

    Solo (beritajatim.com) – Revisi Undang-Undang (UU) Kejaksaan yang diusulkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 bukan untuk memberikan kekebalan hukum atau mengubah peran jaksa menjadi penyidik. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak) RI, Pujiyono Suwadi, dalam sebuah diskusi yang digelar di Surakarta pada Selasa (11/2/2025).

    Pujiyono menjelaskan bahwa terdapat dua kekhawatiran yang berkembang terkait revisi ini. Beberapa pihak khawatir bahwa revisi UU Kejaksaan dapat memberi hak imunitas bagi jaksa atau membuat jaksa mengambil alih peran penyidik Kepolisian. Menurutnya, tuduhan tersebut tidaklah benar, sebab dalam revisi tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut.

    Peningkatan Koordinasi Antarlembaga Hukum

    Pujiyono menekankan bahwa tujuan utama dari revisi ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan supervisi dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Model yang diusulkan berfokus pada prinsip Integrated Criminal Justice System (ICJS), yang mengutamakan kerja sama antara dua pilar penegak hukum—Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan demikian, revisi ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi tanpa menimbulkan konflik sektoral di antara kedua lembaga tersebut.

    “Tuduhan mengenai kekebalan hukum dan penyidikan yang dikuasai Kejaksaan tidak berdasar. Revisi ini justru untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan,” tegasnya.

    Jaksa Tidak Kebal Hukum

    Terkait isu kekebalan hukum, Pujiyono menegaskan bahwa tidak ada perubahan terkait izin Jaksa Agung dalam UU Kejaksaan yang sudah ada sebelumnya. Sejak undang-undang ini pertama kali diberlakukan, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa memang memerlukan izin dari Jaksa Agung. Namun, hal ini bukan berarti jaksa kebal hukum, sebab jaksa yang melanggar hukum tetap bisa dihukum atau dipenjara, seperti yang terjadi pada kasus-kasus Jaksa Urip dan Kajari Bondowoso.

    “Tidak ada perubahan berarti dalam hal ini. Jaksa tetap bisa diproses jika melakukan kesalahan,” tambahnya.

    Perlindungan Bagi Jaksa dalam Menjalankan Tugas

    Dalam revisi tersebut, ada pasal yang memberikan perlindungan bagi jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Pujiyono menjelaskan bahwa ini bertujuan untuk melindungi jaksa dari potensi kriminalisasi atau serangan balik, khususnya dalam menangani kasus-kasus besar seperti korupsi.

    “Ini sama halnya dengan perlindungan yang diberikan oleh UU Kehakiman terhadap hakim dalam menjalankan tugas mereka,” katanya.

    Dukungan terhadap Penguatan Kejaksaan

    Revisi UU Kejaksaan diharapkan dapat memperkuat peran Kejaksaan Agung, terutama dalam memberantas korupsi. Kejaksaan Agung, yang dipimpin oleh ST Burhanuddin, telah menunjukkan prestasi besar dalam mengungkap kasus-kasus besar, seperti korupsi PT Timah, Crazy Rich Surabaya, PT Asuransi Jiwasraya, dan impor gula.

    Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga mencatat bahwa Kejaksaan Agung menempati posisi tertinggi dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, dengan angka 77% dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan Kejaksaan dalam menegakkan hukum di Indonesia.

    Peran Krusial Kejaksaan dalam Penegakan Hukum

    Menurut pengamat hukum dari UNS, Rahayu Subekti, revisi ini tidak memberi hak imunitas kepada jaksa. Ia menyatakan bahwa asas hierarki dalam hukum tetap berlaku, di mana jaksa yang melakukan kesalahan tetap bisa diawasi dan diproses sesuai aturan yang berlaku.

    Pegiat Anti Korupsi, Alif Basuki, juga menambahkan bahwa revisi ini sangat penting untuk memperkuat sistem koordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian. Ia berharap revisi ini menjadi pintu gerbang bagi penguatan posisi Kejaksaan dalam menegakkan hukum, terutama dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi besar yang merugikan negara.

    Dengan demikian, revisi UU Kejaksaan 2025 bertujuan untuk memperkuat lembaga Kejaksaan tanpa memberikan kekebalan hukum, serta meningkatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum untuk mencapai sistem peradilan yang lebih efektif dan adil. (aje/ian)

  • Jokowi Tuding Aksi Massa ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Pihak yang Kecewa Kalah Pilpres 2024

    Jokowi Tuding Aksi Massa ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Pihak yang Kecewa Kalah Pilpres 2024

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menuding demo dan vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ merupakan wujud kekecewaan dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.

    “Itu kan ungkapan ekspresi. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, ya bisa,” katanya dikutip dari YouTube Mata Najwa, Rabu (12/2/2025).

    Jokowi menilai peristiwa tersebut adalah operasi politik yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok.

    Selain itu, dia juga menganggap ada pihak yang ingin menurunkan reputasinya lewat aksi massa dan vandalisme tersebut.

    “Bisa saja (operasi politik tertentu), ya kan. Masih ada yang belum move on (dari Pilpres 2024) sehingga berusaha untuk men-downgrade,” tuturnya.

    Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo itu tidak terlalu mempermasalahkan adanya aksi massa tersebut.

    Dia menegaskan hal itu merupakan wujud hidupnya demokrasi di Indonesia.

    “Saya kira ini negara demokrasi. Ya biasa-biasa ajalah (menanggapi aksi massa) kalau saya menanggapinya,” jelasnya.

    Aksi Massa dan Vandalisme ‘Adili Jokowi’ 

    Sebelumnya, aksi massa berupa vandalisme dengan tulisan ‘Adili Jokowi’ terjadi di berbagai daerah.

    Bahkan, hal tersebut sampai berujung konvoi yang diikuti oleh puluhan orang di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Minggu (9/2/2025) lalu.

    Dikutip dari Tribun Solo, sekelompok massa yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Bergerak tersebut meneriakkan sejumlah tuntutan agar Jokowi diadili.

    Tuntutan ‘Adili Jokowi’ pun turut diteriakkan sepanjang jalan oleh kelompok tersebut.

    Koordinator aksi, Usman Amirodin, menuturkan Jokowi layak untuk diadili karena telah membuka investasi dari China, salah satunya di Pantai Indah Kapuk (PIK).

    Usman menganggap hal tersebut adalah wujud penjajahan dari China. Aksi konvoi tersebut, katanya, juga menjadi bentuk bela negara dari penjajah.

    “Kami melihat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini dijajah oleh kekuatan asing terutama China Komunis. Kalau sudah begitu UUD 1945 diamanatkan untuk bela negara,” jelasnya, Minggu (9/2/2025).

    Ia juga menyinggung adanya pagar laut yang erat kaitannya dengan PIK.

    Menurutnya, ini bukti semasa pemerintahan Jokowi mengutamakan investasi China ketimbang kepentingan bangsa Indonesia.

    “Di bawah pemerintahan Jokowi mengutamakan kepentingan China Komunis. PIK 1, PIK 2. Masak laut bisa disertifikatkan,” jelasnya.

    Meski menuntut agar Jokowi diproses secara hukum, ia tidak menggelar aksi di hadapan para penegak hukum.

    Ia mengklaim proses hukum telah dijalankan di Jakarta.

    “Di Jakarta sudah berproses melaporkan Jokowi ke Mahkamah Konstitusi, kejaksaan, kepolisian. Kami memberikan dukungan mudah-mudahan tidak hanya di Solo,” tuturnya.

    Di sisi lain, coretan ‘Adili Jokowi’ juga terlihat di enam titik di Kota Solo.

    Di antaranya di Jalan Dewantoro Jebres, Jalan Prof Dr Soeharso Laweyan, jalan Sam Ratulangi Manahan, Jalan Moh Husni Thamrin Manahan, dan Jalan Tentara Pelajar.

    Satpol PP telah menghapus coret-coretan tersebut. Mereka juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk memburu pelaku pencoretan

  • Soal Inpres Efisiensi Anggaran, Wali Kota Medan Terpilih Rico Waas: Harus Dijalankan Sebaik-baiknya

    Soal Inpres Efisiensi Anggaran, Wali Kota Medan Terpilih Rico Waas: Harus Dijalankan Sebaik-baiknya

    Diungkapkan Rico Waas, saat ini mereka melakukan berbagai persiapan untuk pelantikan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Menyangkut retreat di Magelang, Rico mengatakan kegiatan itu amat penting, salah satunya untuk menguatkan sinergitas pemerintah pusat dengan daerah.

    Menyinggung soal efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat, Rico Waas mengatakan tentu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya.

    “Kita harus detail, dan budgeting-budgeting harus betul-betul dilihat agar tidak menjadi permasalahan di masa mendatang,” ungkapnya

    Dalam Rapat Paripurna Pengumuman Hasil Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih masa jabatan 2025-2030 Pilkada Serentak 2024, pimpinan rapat Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, mengatakan, paripurna ini berlandaskan pada Pasal 160 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ Tanggal 6 September 2024 perihal Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024.

    Aturan itu menyebutkan, DPRD Kabupaten/Kota mengumumkan dalam rapat paripurna hasil penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebelum diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

    “KPU Kota Medan telah menerbitkan keputusan nomor 8 tahun 2025 tanggal 5 Februari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih, dan ini menjadi dasar DPRD Kota Medan mengumumkan penetapan,” sebut Ketua DPRD Medan.

  • Panglima TNI Geser 8 Mayjen pada Mutasi 31 Januari 2025, Ini Nama-namanya

    Panglima TNI Geser 8 Mayjen pada Mutasi 31 Januari 2025, Ini Nama-namanya

    loading…

    Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggeser 8 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Mayjen TNI pada mutasi 31 Januari 2025. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menggeser 8 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD berpangkat Mayjen TNI pada mutasi 31 Januari 2025. Sebanyak 8 Pati TNI AD yang dimutasi merupakan bagian dari mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terhadap 65 perwira TNI dari tiga matra.

    Delapan Pati TNI AD itu di antaranya Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, Mayjen TNI Ujang Darwis, hingga Mayjen TNI Rudy Syamsir.

    “Mutasi tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan pada 31 Januari 2025,” bunyi keterangan tertulis dikutip SINDOnews, Rabu (12/2/2025).

    Dari 65 perwira yang dimutasi, sebanyak 30 di antaranya merupakan perwira TNI AD yang saat ini menduduki sejumlah jabatan strategis.

    Panglima TNI Geser 8 Mayjen pada Mutasi 31 Januari 20251. Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya, dari Aster Panglima TNI dimutasi menjadi Danjen Akademi TNI.

    2. Mayjen TNI Mohamad Naudi Nurdika, dari Pangdam II/Swj dimutasi menjadi Aster Panglima TNI.

    3. Mayjen TNI Ujang Darwis, dari Dirjen Strahan Kemhan dimutasi menjadi Pangdam II/Swj.

    4. Mayjen TNI R Sidharta Wisnu Graha, dari Inspektur Utama BIN dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.

    5. Mayjen TNI Steverly Christmas Parengkuan, dari Deputi Bid Intelijen Luar Negeri BIN dimutasi menjadi Inspektur Utama BIN.

    6. Mayjen TNI Lismer Lumban Siantar, dari Staf Khusus Panglima TNI dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.

    7. Mayjen TNI Rudy Syamsir, dari Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam dimutasi menjadi Staf Khusus KSAD.

    8. Mayjen TNI Heru Sudarminto, dari Kepala Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan Kemhan menjadi Pati Mabes AD dalam rangka pensiun.

    (jon)

  • 2 Mahasiswa Unissula Semarang Tewas Tenggelam di Waduk Kampus, Tergiur Tantangan Rp50 Ribu – Halaman all

    2 Mahasiswa Unissula Semarang Tewas Tenggelam di Waduk Kampus, Tergiur Tantangan Rp50 Ribu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah, tewas tenggelam pada Selasa (11/2/2025).

    Kedua korban berenang di waduk kampus setelah mendapat tantangan dengan imbalan Rp50 ribu.

    Jenazah keduanya telah dievakuasi dari waduk dan dibawa ke RS Sultan Agung,

    Kapolsek Genuk, Kompol Rismanto, menyebut kejadian ini akibat kelalaian para mahasiswa.

    Mereka sempat berkumpul di tepi waduk dan salah satu mahasiswa memberi tantangan berenang.

    “Ada enam orang tongkrong-tongkrong. Kemudian ada sayembara kalau bisa renang sampai sana (ujung waduk) dikasih Rp 50 ribu.”

    “Yang berenang tenggelam yang nyuruh juga nolong malah tenggelam juga,” ungkapnya, Selasa (11/2/2025), dikutip dari TribunJateng.com.

    Identitas kedua korban yakni Andre Budi Setiawan (23) warga Jepara, Jawa Tengah dan Syarif Hidayatullah (21) warga Gresik, Jawa Timur.

    Keduanya merupakan mahasiswa FKIP dan Teknik Industri.

    Polsek Genuk masih menyelidiki insiden tewasnya dua mahasiswa Unissula.

    Koordinator lapangan Basarnas, Nurman, mengaku mendapat laporan orang tenggelam di waduk kampus Unissula pada pukul 17.00 WIB.

    “Kurang lebih jarak 10 meter korban mengalami kelelahan. Kemudian 1 orang temannya yang juga  memberikan pertolongan (turut tenggelam),” jelasnya.

    Menurutnya, waduk tersebut memiliki kedalaman sekitar 2,5 hingga 3,5 meter.

    “Proses pemcarian rumit karena malam hari, airnya keruh dan ada lumpur di dasar waduk,” lanjutnya.

    Jenazah kedua korban ditemukan di waktu yang hampir bersamaan yakni pukul 19.38 WIB serta 19.45 WIB.

    “Keduanya saat ini berada di kamar jenazah RS I Sultan Agung,” tukasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Identitas Dua Mahasiswa Tewas Tenggelam di Waduk Unissula Semarang, Berasal dari Jepara dan Gresik

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJateng.com/Rahardyan Trijoko)