170 Warga Keracunan Usai Hajatan, Dinkes Sleman: Ada Bakteri Berbahaya dalam Makanan
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Penyebab
keracunan makanan
yang menimpa warga di Krasakan, Lumbungharjo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman akhirnya terungkap.
Hasil pengujian sampel makanan di laboratorium menunjukkan adanya kontaminasi bakteri.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama mengungkapkan bahwa pengujian terhadap seluruh makanan yang dikonsumsi warga telah dilakukan.
Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bakteri yang berbahaya bagi kesehatan.
“Dari hasil pemeriksaan sampel makanan tersebut, beberapa ditemukan adanya cemaran
Salmonella sp., Bacillus cereus,
dan
Escherichia col
i,” ujar Cahya saat dihubungi, Jumat (14/02/2025).
Meskipun tidak merinci makanan mana saja yang terkontaminasi, Cahya memastikan bahwa bakteri tersebut menjadi penyebab utama kasus keracunan yang terjadi.
170 Orang Keracunan, 6 Masih Dirawat
Cahya mengungkapkan bahwa total warga yang mengalami keracunan makanan mencapai 170 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah pulih, namun masih ada enam orang yang menjalani perawatan di rumah sakit.
“Sampai saat ini tinggal 6 orang yang masih menjalani rawat inap, sedangkan yang lain sudah dinyatakan sembuh,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan warga mengalami keracunan usai menyantap makanan dalam acara hajatan pernikahan di Krasakan, Lumbungharjo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.
Kepala Puskesmas Tempel, Kabupaten Sleman, Diana Kusumawati, menyatakan bahwa jumlah warga yang mengalami gejala keracunan terus bertambah sejak kejadian pertama.
Para korban diketahui menghadiri acara pernikahan yang juga dihadiri oleh tamu dari luar daerah, termasuk dari Muntilan, Jawa Tengah.
“Acaranya sama. Cuma kalau tamunya kan ada beberapa, bukan hanya dari sini saja. Ada yang dari Muntilan, ada keluarga dari pihak hajatan juga,” ujar Diana saat ditemui di Posko Krasakan, Lumbungharjo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Minggu (9/02/2025).
Diana menjelaskan bahwa mayoritas warga mengalami diare dan demam, dengan beberapa mengalami kondisi yang lebih serius.
“Yang paling banyak adalah diare. Jadi yang sudah agak berat, diare sama demam. Karena diare itu jadinya lemas,” ungkapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: JAWA TENGAH
-
/data/photo/2025/02/09/67a8a36cb3fa3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
170 Warga Keracunan Usai Hajatan, Dinkes Sleman: Ada Bakteri Berbahaya dalam Makanan Yogyakarta 14 Februari 2025
-
/data/photo/2025/02/12/67ac31b66dc67.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Festival Kuliner Halal dan Non Halal Sempat Ditolak Ormas, Kapolresta: Sudah Berizin Regional 14 Februari 2025
Festival Kuliner Halal dan Non Halal Sempat Ditolak Ormas, Kapolresta: Sudah Berizin
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Kepolisian Resor Kota (Polresta)
Solo
, Jawa Tengah (Jateng), menegaskan bahwa festival kuliner halal dan non-halal yang mendapat penolakan dari organisasi masyarakat (ormas) telah memenuhi semua izin yang diperlukan.
Festival ini digelar di Solo Paragon Mall, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, mulai Rabu (12/2/2025) hingga Minggu (16/2/2025).
“Untuk perizinannya semuanya juga sudah dipenuhi,” kata
Kapolresta Solo
, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo, saat dikonfirmasi pada Jumat (14/2/2025).
Dalam pelaksanaannya, tenant kuliner non-halal baru mulai beroperasi pada Kamis (13/2/2025).
Panitia juga telah melakukan pemisahan lokasi antara tenant kuliner halal dan non-halal.
Kuliner halal ditempatkan di Grand Atrium, sementara kuliner non-halal berada di Lobi Dua Parkir Solo Paragon.
“Berjalan dengan kondusif, aman, nyaman. Kota Solo merupakan kota yang mengenal toleransi yang tinggi,” ujar Kapolresta.
“Jadi, semua menghargai di sini. Hidup saling menghargai, saling berdampingan sehingga keamanan dan ketertiban dapat tercipta,” lanjutnya.
Kapolresta berharap festival ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Solo.
“Makin banyak yang datang. Kehidupan baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya semuanya juga akan tumbuh dan berkembang,” jelasnya.
Sementara itu, Deputy Direktur Operasional Solo Paragon Mall, Veronica Lahji, menyebutkan bahwa festival kuliner halal dan non-halal ini diikuti oleh 45 tenant, terdiri dari 26 tenant halal dan 19 non-halal.
Para peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan membawa kuliner khas masing-masing.
“Pesertanya dari seluruh Indonesia. Ada klepon Bali yang terkenal sekali, ada seblak Mang Rafael, dari Solo ada pisang Sultan,” kata Veronica di Solo, Jawa Tengah, Rabu (12/2/2025).
Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memperkenalkan kuliner khas dari berbagai daerah dan diterima oleh masyarakat luas.
“Ada pecinta kuliner non-halal dan pecinta kuliner halal. Bisa mengakomodasi semua. Harapannya bisa diterima masyarakat dan jangan dipermasalahkan,” tandasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Istana: Retret kepala daerah efisien, tak perlu diklat dari Lemhannas
Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menilai retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, akan lebih efisien, karena tidak perlu menjalani lagi pendidikan dan latihan (diklat) dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Hasan menjelaskan bahwa pembekalan untuk kepala daerah diatur dalam dua regulasi yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur kewajiban Kementerian Dalam Negeri memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih selama dua minggu.
“Ada juga perintah Undang-Undang kepada Lemhannas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah-kepala daerah, calon-calon pemimpin itu minimal satu bulan. Sekarang diklat-diklat pemimpin ini disatukan, jadi hanya tujuh hari. Diklat dari Kementerian Dalam Negeri dengan diklat Lemhannas sekarang disatukan,” kata Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Hasan menjelaskan bahwa retret untuk kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan kerja sama Lemhannas.
Dengan begitu, pembekalan kepala daerah lebih efisien, dari segi anggaran maupun waktu, sehingga kepala daerah tidak perlu menjalani dua tahap pembekalan, dari Kementerian Dalam Negeri maupun Lemhannas.
Adapun retret kepala daerah yang dilaksanakan mulai 21 hingga 28 Februari 2025 itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.
Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ yang terbit Kamis (13/2) sore yang ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Adapun aturan itu sekaligus merevisi SE Nomor 200.5/628/SJ yang sempat mengatur pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Hasan menjelaskan bahwa pembiayaan retret oleh Kemendagri ini karena terdapat rekonstruksi anggaran, setelah struktur anggaran di kementerian tersebut mengalami efisiensi.
“Dari pemda-pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Rencana awalnya cost sharing. Tapi setelah dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang,” kata Hasan.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025
/data/photo/2025/02/14/67aeea0a41375.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/02/13/67add2e4a26bf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2024/12/04/674fc46fddfa7.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)


