provinsi: JAWA TENGAH

  • 170 Warga Keracunan Usai Hajatan, Dinkes Sleman: Ada Bakteri Berbahaya dalam Makanan
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        14 Februari 2025

    170 Warga Keracunan Usai Hajatan, Dinkes Sleman: Ada Bakteri Berbahaya dalam Makanan Yogyakarta 14 Februari 2025

    170 Warga Keracunan Usai Hajatan, Dinkes Sleman: Ada Bakteri Berbahaya dalam Makanan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Penyebab
    keracunan makanan
    yang menimpa warga di Krasakan, Lumbungharjo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman akhirnya terungkap.
    Hasil pengujian sampel makanan di laboratorium menunjukkan adanya kontaminasi bakteri.
    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama mengungkapkan bahwa pengujian terhadap seluruh makanan yang dikonsumsi warga telah dilakukan.
    Dari pemeriksaan tersebut, ditemukan sejumlah bakteri yang berbahaya bagi kesehatan.
    “Dari hasil pemeriksaan sampel makanan tersebut, beberapa ditemukan adanya cemaran
    Salmonella sp., Bacillus cereus,
    dan
    Escherichia col
    i,” ujar Cahya saat dihubungi, Jumat (14/02/2025).
    Meskipun tidak merinci makanan mana saja yang terkontaminasi, Cahya memastikan bahwa bakteri tersebut menjadi penyebab utama kasus keracunan yang terjadi.
    170 Orang Keracunan, 6 Masih Dirawat
    Cahya mengungkapkan bahwa total warga yang mengalami keracunan makanan mencapai 170 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah pulih, namun masih ada enam orang yang menjalani perawatan di rumah sakit.
    “Sampai saat ini tinggal 6 orang yang masih menjalani rawat inap, sedangkan yang lain sudah dinyatakan sembuh,” pungkasnya.
    Sebelumnya, ratusan warga mengalami keracunan usai menyantap makanan dalam acara hajatan pernikahan di Krasakan, Lumbungharjo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.
    Kepala Puskesmas Tempel, Kabupaten Sleman, Diana Kusumawati, menyatakan bahwa jumlah warga yang mengalami gejala keracunan terus bertambah sejak kejadian pertama.
    Para korban diketahui menghadiri acara pernikahan yang juga dihadiri oleh tamu dari luar daerah, termasuk dari Muntilan, Jawa Tengah.
    “Acaranya sama. Cuma kalau tamunya kan ada beberapa, bukan hanya dari sini saja. Ada yang dari Muntilan, ada keluarga dari pihak hajatan juga,” ujar Diana saat ditemui di Posko Krasakan, Lumbungharjo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Minggu (9/02/2025).
    Diana menjelaskan bahwa mayoritas warga mengalami diare dan demam, dengan beberapa mengalami kondisi yang lebih serius.
    “Yang paling banyak adalah diare. Jadi yang sudah agak berat, diare sama demam. Karena diare itu jadinya lemas,” ungkapnya.
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kebijakan Berubah, Biaya Retreat yang Sudah Ditransfer Wali Kota Cirebon Dikembalikan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 Februari 2025

    Kebijakan Berubah, Biaya Retreat yang Sudah Ditransfer Wali Kota Cirebon Dikembalikan Regional 14 Februari 2025

    Kebijakan Berubah, Biaya Retreat yang Sudah Ditransfer Wali Kota Cirebon Dikembalikan
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Pemerintah Daerah
    Kota Cirebon
    , Jawa Barat, telah mentransfer biaya kegiatan
    orientasi Kepemimpinan
    Retreat di Magelang sebesar Rp 22 juta, yang mencakup biaya selama delapan hari atau Rp 2.750.000 per hari.
    Pembayaran tersebut dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon.
    Penjabat Wali Kota Cirebon,
    Agus Mulyadi
    , menjelaskan bahwa transfer dana tersebut dilakukan setelah beredarnya surat dari Menteri Dalam Negeri nomor 200.5./628/SJ yang mengatur tentang
    Orientasi Kepemimpinan
    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.
    Dalam surat tersebut, biaya yang dibebankan kepada APBD mencakup akomodasi, konsumsi, serta transportasi pulang-pergi dari daerah ke Magelang, termasuk beberapa item pakaian dinas yang harus disiapkan.
    Namun, setelah dana tersebut ditransfer kepada tim panitia lewat rekening PT Lembah Tidar Indonesia, uang yang telah dibayarkan kemudian dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
    Pengembalian dana ini dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan surat susulan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kegiatan retreat sepenuhnya ditanggung oleh Dipa Kemendagri, sehingga uang yang telah disetorkan harus dikembalikan.
    Agus juga menjelaskan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih akan menjalani prosesi pelantikan pada Kamis, 20 Februari 2025.
    Setelah pelantikan, Wali Kota terpilih akan langsung berangkat ke Magelang, sementara Wakil Wali Kota akan kembali ke Cirebon.
    “Nanti Bu Wakil akan berangkat mendampingi pada tanggal 28, saat pengarahan langsung dari Pak Presiden,” tambah Agus.
    Dengan demikian, persiapan untuk kegiatan
    orientasi kepemimpinan
    ini akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat, memastikan tidak ada beban tambahan bagi APBD Kota Cirebon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Festival Kuliner Halal dan Non Halal Sempat Ditolak Ormas, Kapolresta: Sudah Berizin
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 Februari 2025

    Festival Kuliner Halal dan Non Halal Sempat Ditolak Ormas, Kapolresta: Sudah Berizin Regional 14 Februari 2025

    Festival Kuliner Halal dan Non Halal Sempat Ditolak Ormas, Kapolresta: Sudah Berizin
    Tim Redaksi
     
     
    SOLO, KOMPAS.com –
    Kepolisian Resor Kota (Polresta)
    Solo
    , Jawa Tengah (Jateng), menegaskan bahwa festival kuliner halal dan non-halal yang mendapat penolakan dari organisasi masyarakat (ormas) telah memenuhi semua izin yang diperlukan.
    Festival ini digelar di Solo Paragon Mall, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, mulai Rabu (12/2/2025) hingga Minggu (16/2/2025).
    “Untuk perizinannya semuanya juga sudah dipenuhi,” kata
    Kapolresta Solo
    , Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo, saat dikonfirmasi pada Jumat (14/2/2025).
    Dalam pelaksanaannya, tenant kuliner non-halal baru mulai beroperasi pada Kamis (13/2/2025).
    Panitia juga telah melakukan pemisahan lokasi antara tenant kuliner halal dan non-halal.
    Kuliner halal ditempatkan di Grand Atrium, sementara kuliner non-halal berada di Lobi Dua Parkir Solo Paragon.
    “Berjalan dengan kondusif, aman, nyaman. Kota Solo merupakan kota yang mengenal toleransi yang tinggi,” ujar Kapolresta.
    “Jadi, semua menghargai di sini. Hidup saling menghargai, saling berdampingan sehingga keamanan dan ketertiban dapat tercipta,” lanjutnya.
    Kapolresta berharap festival ini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Solo.
    “Makin banyak yang datang. Kehidupan baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya semuanya juga akan tumbuh dan berkembang,” jelasnya.
    Sementara itu, Deputy Direktur Operasional Solo Paragon Mall, Veronica Lahji, menyebutkan bahwa festival kuliner halal dan non-halal ini diikuti oleh 45 tenant, terdiri dari 26 tenant halal dan 19 non-halal.
    Para peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan membawa kuliner khas masing-masing.
    “Pesertanya dari seluruh Indonesia. Ada klepon Bali yang terkenal sekali, ada seblak Mang Rafael, dari Solo ada pisang Sultan,” kata Veronica di Solo, Jawa Tengah, Rabu (12/2/2025).
    Pihaknya berharap kegiatan ini dapat memperkenalkan kuliner khas dari berbagai daerah dan diterima oleh masyarakat luas.
    “Ada pecinta kuliner non-halal dan pecinta kuliner halal. Bisa mengakomodasi semua. Harapannya bisa diterima masyarakat dan jangan dipermasalahkan,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensesneg tegaskan retreat kepala daerah didanai APBN

    Mensesneg tegaskan retreat kepala daerah didanai APBN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN.

    Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD. Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Menurut dia, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

    DPR pun sebelumnya sudah menyetujui bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan kepala daerah pun akan dilaksanakan di Jakarta lantaran keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana: Retret kepala daerah efisien, tak perlu diklat dari Lemhannas

    Istana: Retret kepala daerah efisien, tak perlu diklat dari Lemhannas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menilai retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, akan lebih efisien, karena tidak perlu menjalani lagi pendidikan dan latihan (diklat) dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Hasan menjelaskan bahwa pembekalan untuk kepala daerah diatur dalam dua regulasi yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur kewajiban Kementerian Dalam Negeri memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih selama dua minggu.

    “Ada juga perintah Undang-Undang kepada Lemhannas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah-kepala daerah, calon-calon pemimpin itu minimal satu bulan. Sekarang diklat-diklat pemimpin ini disatukan, jadi hanya tujuh hari. Diklat dari Kementerian Dalam Negeri dengan diklat Lemhannas sekarang disatukan,” kata Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Hasan menjelaskan bahwa retret untuk kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan kerja sama Lemhannas.

    Dengan begitu, pembekalan kepala daerah lebih efisien, dari segi anggaran maupun waktu, sehingga kepala daerah tidak perlu menjalani dua tahap pembekalan, dari Kementerian Dalam Negeri maupun Lemhannas.

    Adapun retret kepala daerah yang dilaksanakan mulai 21 hingga 28 Februari 2025 itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

    Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ yang terbit Kamis (13/2) sore yang ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Adapun aturan itu sekaligus merevisi SE Nomor 200.5/628/SJ yang sempat mengatur pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Hasan menjelaskan bahwa pembiayaan retret oleh Kemendagri ini karena terdapat rekonstruksi anggaran, setelah struktur anggaran di kementerian tersebut mengalami efisiensi.

    “Dari pemda-pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Rencana awalnya cost sharing. Tapi setelah dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang,” kata Hasan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • 7
                    
                        Batal Singgah di Yogyakarta, Rombongan Kepala Daerah Langsung ke Magelang Usai Pelantikan
                        Yogyakarta

    7 Batal Singgah di Yogyakarta, Rombongan Kepala Daerah Langsung ke Magelang Usai Pelantikan Yogyakarta

    Batal Singgah di Yogyakarta, Rombongan Kepala Daerah Langsung ke Magelang Usai Pelantikan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa
    Yogyakarta
    (DIY)
    Beny Suharsono
    mengonfirmasi bahwa Istana Kepresidenan Yogyakarta, atau Gedung Agung, tidak akan digunakan sebagai tempat berkumpul bagi 505 kepala daerah terpilih sebelum menjalani
    retreat
    .
    Beny menjelaskan bahwa Pemerintah DIY telah menerima arahan langsung dari pemerintah pusat yang menyatakan bahwa para kepala daerah terpilih dapat langsung menuju
    Magelang
    , Jawa Tengah, setelah pelantikan.
    “Di situ bunyi suratnya tanggal 20 (Februari) sudah bisa dimulai, ajudan merapat ke sana sehingga itu pergeseran dari Jakarta langsung ke Magelang,” ujar Beny kepada wartawan di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta, Jumat (14/2/2025).


    KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Sekda DIY Beny Suharsono saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Sleman, DIY, Selasa (26/6/2024)
    Ketika ditanya mengenai akomodasi, Beny mengaku belum mengetahui secara perinci apakah para kepala daerah akan menggunakan pesawat khusus atau melalui jalur darat.
    Sebelum menjalani
    retreat
    , 505 kepala daerah terpilih akan dilantik di Jakarta terlebih dahulu.
    “Saya enggak tahu dari Jakarta mau pesawat khusus, naik kereta, atau lewat darat dimobilisasi langsung ke Magelang,” tambahnya.
    “Tapi perintahnya dari Jakarta langsung ke Magelang,” imbuhnya.
    Beny juga menyayangkan keputusan tersebut, karena jika para kepala daerah berkumpul di Yogyakarta, hal itu bisa meningkatkan pendapatan daerah.
    “Kalau lewat Jogja tentunya menguntungkan kita. Makan siang, malam, pakaian (belanja), belanjanya luar biasa,” jelasnya.
    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Minggu (9/2/2025) untuk mempersiapkan Gedung Agung sebagai salah satu titik kumpul bagi kepala daerah sebelum berangkat ke retreat di Magelang.
    Bima Arya menjelaskan bahwa pelantikan 505 kepala daerah dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025 di Jakarta, yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
    “Dijadwalkan 21 kepala daerah mengikuti pembekalan di Magelang. Kami di Kemendagri, ini BPSTM bertanggung jawab menyusun acara bersama Lemhanas sedang meninjau, ini salah satu opsi di mana para kepala daerah mungkin berkumpul di sini sebelum berangkat ke Magelang,” ungkap Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6
                    
                        Sejarah Kenapa Surakarta Disebut Solo
                        Regional

    6 Sejarah Kenapa Surakarta Disebut Solo Regional

    Sejarah Kenapa Surakarta Disebut Solo
    Editor
    KOMPAS.com –
    Banyak orang mungkin bertanya-tanya, apa sebenarnya perbedaan antara Sala, Solo, dan Surakarta?
    Sebagian masyarakat menganggap ketiganya merujuk pada tempat yang sama, tetapi ada juga yang mengira bahwa Solo dan Surakarta adalah kota yang berbeda.
    Sebenarnya, nama-nama ini memiliki sejarah panjang yang menarik untuk ditelusuri.
    Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu asal-usul Kota Surakarta.
    Mengutip Kompas.com (3/7/2021), Kota Surakarta lahir dari pemindahan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam.
    Pada masa pemerintahan Amangkurat II, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kartasura akibat pemberontakan yang dipimpin oleh Trunojoyo.
    Namun, setelah peristiwa Geger Pecinan pada 1743 yang menghancurkan Keraton Kartasura.
    Peristiwa tersebut dipicu oleh pemberontakan etnis Tionghoa lantaran Pakubuwono II, yang kala itu memimpin Keraton Kartasura, dinilai berpihak kepada Belanda.
    Karena Keraton Kartasura hancur, Pakubuwono II memerintahkan pemindahan keraton dari Kartasura ke Desa Sala. Desa Sala dipilih karena beberapa faktor, utamanya karena posisinya yang dekat dengan Sungai Bengawan Solo.
    Lokasi ini dipilih atas pertimbangan strategis dan geografis.
    Secara resmi, Keraton Surakarta mulai ditempati pada 17 Februari 1745, meskipun pembangunannya belum selesai sepenuhnya.
    “Pakubuwono menganggap kerajaan di Kartasura sudah tidak bertuah, sehingga kemudian dipindahkan ke arah timur yaitu di pinggir (sungai) Bengawan Solo,” ujar pengamat budaya Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Bani Sudardi, dikutip dari Kompas.com (9/11/2022).
    Seiring waktu, Desa Sala berkembang menjadi sebuah kota besar dan dikenal dengan nama Surakarta Hadiningrat.
    Nama Solo ternyata berakar dari Desa Sala.
    Seperti dijelaskan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNS, Prof. Warto, “Pada awalnya nama yang benar adalah Sala. Itu nama yang punya sejarah panjang. Jadi, Kota Solo yang sekarang kita kenal itu awalnya dari sebuah perpindahan kerajaan dari Kartasura ke Surakarta (Desa Sala) tahun 1745.”
    Namun, ketika orang-orang Eropa datang, mereka kesulitan mengucapkan “Sala” dengan tepat. Pelafalan pun bergeser, dari “Sala” menjadi “Solo”.
    “Orang Belanda susah menyebut Sala, sehingga berubah menjadi Solo,” tambah Prof. Warto.
    Dalam aksara Jawa, perbedaan antara huruf “a” dan “o” memang signifikan.
    “Kalau Sala ditulis dengan huruf Jawa nglegena atau telanjang. Kalau di-taling-tarung jadi ‘o’ makanya So–lo gitu,” jelasnya lebih lanjut.
    Sejak saat itu, nama Solo lebih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari dan semakin populer hingga saat ini.
    Meski lebih akrab disebut Solo, nama resmi kota ini adalah Surakarta. “Nama resmi untuk pemerintahan adalah Surakarta, itu resminya yaitu Kotamadya Surakarta,” ujar Prof. Bani Sudardi.
    Nama Surakarta sendiri memiliki makna filosofis. Kata “sura” berarti keberanian, sementara “karta” berarti sempurna atau penuh. Nama ini juga bisa diartikan sebagai lanjutan dari Kartasura, sebagai bentuk kesinambungan monarki dari Kerajaan Mataram Islam.
    Laman resmi DPRD Kota Surakarta pun menegaskan bahwa dalam konteks formal dan administrasi pemerintahan, nama yang digunakan adalah Surakarta. Sebaliknya, dalam percakapan umum, masyarakat lebih sering menggunakan Solo.
    Jadi, apa bedanya Sala, Solo, dan Surakarta? Singkatnya:
    Meski memiliki nama yang berbeda, ketiganya merujuk pada tempat yang sama: sebuah kota budaya yang kaya akan sejarah dan tradisi, yang hingga kini tetap dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan Jawa di Indonesia.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG prakirakan hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI Jumat

    BMKG prakirakan hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI Jumat

    logo BMKG

    BMKG prakirakan hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI Jumat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan terjadi di kota-kota besar di Indonesia pada Jumat. Prakirawan BMKG Ranti Kurniati pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta, Jumat,  menyampaikan berawal dari Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan tebal di wilayah Banda Aceh, Padang, dan Tanjung Pinang.

    “Sedangkan untuk wilayah Medan dan Pekanbaru diprakirakan hujan ringan,” katanya.

    Masih di Pulau Sumatera, hujan ringan diprakirakan terjadi di wilayah Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung.

    “Perlu diwaspadai hujan yang dapat disertai petir yang diprakirakan terjadi di wilayah Palembang,” ucap Ranti.

    Beralih ke Pulau Jawa, lanjut dia, Kota Surabaya diprakirakan berawan tebal, sedangkan Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta berpotensi hujan ringan. Kota Serang berpotensi hujan dengan intensitas sedang.

    “Waspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan petir di wilayah Bandung,” ujar dia.

    Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Mataram, sementara Kota Denpasar dan Kupang berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Pontianak, dan hujan ringan di wilayah Palangka Raya, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin.

    Beralih ke Pulau Sulawesi, udara kabur berpotensi terjadi di Kota Palu, berawan tebal berpotensi terjadi di wilayah Gorontalo, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Makassar, Mamuju, dan Manado.

    “Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kendari,” tuturnya.

    Bergerak ke wilayah Indonesia bagian Timur, hujan ringan berpotensi terjadi di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Jayapura, sedangkan Nabire diprakirakan hujan dengan intensitas sedang.

    “Waspadai hujan petir yang berpotensi terjadi di wilayah Merauke,” ucapnya.

    Ranti juga mengingatkan masyarakat waspada potensi banjir rob di Pesisir Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.

    Sumber : Antara

  • KAI Tetap Operasikan 13 Kereta Ekonomi Subdisi Jarak Jauh, Ini Rute dan Harga Tiketnya – Halaman all

    KAI Tetap Operasikan 13 Kereta Ekonomi Subdisi Jarak Jauh, Ini Rute dan Harga Tiketnya – Halaman all

    KAI mengoperasikan 13 kereta api ekonomi subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) tahun 2025, simak rute dan harga tiketnya.

    Tayang: Jumat, 14 Februari 2025 11:53 WIB

    TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda

    KERETA EKONOMI BERSUBSIDI – Kereta Ekonomi Subdisi KA Bengawan jurusan Jakarta-Solo masih sepi penumpang, Selasa (23/6/2020). KAI tetap mengoperasikan 13 kereta api ekonomi subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) tahun 2025, simak rute dan harga tiketnya. (Foto Arsip Tahun 2020) 

    TRIBUNNEWS.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengoperasikan 13 kereta api ekonomi subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) di tahun 2025 ini.

    Sebagai bentuk pelayanan publik yang sejalan dengan Asta Cita, KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub tetap menyediakan sejumlah KA PSO jarak jauh dengan tarif yang terjangkau di berbagai rute di Jawa dan Sumatera.
     
    Vice President Public Relations KAI, Anne Purba mengatakan, layanan KA PSO merupakan bagian dari upaya KAI dalam mendukung perekonomian rakyat dengan menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan ekonomis.
     
    “Kereta api ekonomi bersubsidi ini memberikan akses mobilitas yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan moda transportasi yang efisien dan hemat biaya. KAI terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan agar masyarakat dapat menikmati perjalanan yang berkualitas,” ujar Anne, dikutip dari Siaran Pers KAI, Jumat (14/2/2025). 

    Lebih lanjut, dengan adanya KA PSO, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat menikmati layanan transportasi yang andal dan nyaman.

    Tak hanya itu, keberadaan KA PSO juga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dilaluinya serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
     
    “Selain itu, KA PSO juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas. Dengan tarif yang lebih murah, pelajar, pekerja, dan pelaku usaha kecil dapat bepergian dengan lebih hemat sehingga dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lain. Ketersediaan kereta ekonomi yang berkualitas juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi massal yang lebih ramah lingkungan,” kata Anne. 
     
    Sebagai informasi, sepanjang tahun 2024, total pelanggan KA PSO mencapai 16.492.750 penumpang.

    Sementara itu, selama Januari 2025, jumlah pelanggan KA PSO tercatat sebanyak 1.469.309 penumpang, mengalami kenaikan sebesar 11,49 persen dibandingkan periode Januari tahun 2024 sebanyak 1.317.833 penumpang.

    Angka tersebut tentunya menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta ekonomi bersubsidi yang tetap memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan.

    Daftar 13 Kereta Ekonomi Subdisi Jarak Jauh Tahun 2025

    Melansir informasi resmi KAI, daftar kereta api ekonomi bersubsidi tarif KA PSO sebagai berikut:

    KA Kahuripan rute Blitar-Kiaracondong (pulang pergi/PP), harga tiket Rp 84.000
    KA Bengawan rute Purwosari-Pasar Senen (PP), harga tiket Rp 74.000
    KA Sri Tanjung rute Lempuyangan-Ketapang (PP), harga tiket 94.000
    KA Airlangga rute Surabaya Pasarturi-Pasar Senen (PP), harga tiket Rp 104.000
    KA Serayu rute Purwokerto-Kroya-Pasar Senen (PP), harga tiket Rp 67.000
    KA Kutojaya Selatan rute Kutoarjo-Kiaracondong (PP), harga tiket Rp 62.000.
    KA Tawang Alun rute Ketapang-Bangil-Malang Kota Lama (PP), harga tiket Rp 62.000
    KA Bukit Serelo rute Kertapati-Lubuklinggau (PP), harga tiket 32.000
    KA Ekspres Rajabasa rute Kertapati-Tangjungkarang (PP), harga tiket Rp 32.000
    KA Putri Deli rute Tanjungbalai-Medan (PP), harga tiket Rp 27.000
    KA Probowangi rute Ketapang-Probolinggo-Surabaya Gubeng (PP), harga tiket Rp 56.000
    KA Kuala Stabas rute Baturaja-Tanjungkarang (PP), harga tiket Rp 29.000
    KA Cikuray rute Garut-Pasar Senen (PP), harga tiket Rp 45.000

    (Tribunnews.com/Latifah)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kemenkraf Dorong 10.000 Mak-mak Belajar Teknologi Digital

    Kemenkraf Dorong 10.000 Mak-mak Belajar Teknologi Digital

    Malang, Beritasatu.com – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) berkolaborasi dengan perusahaan jual beli online Shopee memberikan pelatihan keterampilan digital kepada mak-mak di Kota Malang, Jawa Timur.

    Pelatihan ini memanfaatkan kurikulum khusus dari Kampus UMKM Shopee Kelas Online guna membuka peluang ekonomi baru bagi para ibu rumah tangga.

    Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menargetkan pelatihan untuk 10.000 mak-mak hingga akhir 2025. Program ini dikemas dengan nama Emak-emak Matic atau Emak-emak Melek Teknologi.

    “Kami berupaya meningkatkan partisipasi serta potensi perempuan terhadap pengembangan ekonomi kreatif melalui media digital dengan melaksanakan program Emak-emak Matic yang bertujuan memberdayakan perempuan melalui kegiatan berbasis digital, sehingga dapat menambah penghasilan secara mandiri,” ungkapnya Jumat (14/2/2025).

    Ia menambahkan, dengan keterampilan digital, perempuan Indonesia dapat mengembangkan usaha mereka, memperluas pasar, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

    Data BPS 2023 menyebutkan, jumlah perempuan usia produktif di Indonesia mencapai 84,5 juta jiwa, tetapi 43 persen dari mereka tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja, yang sebenarnya merupakan potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Head of Government Relations Shopee Indonesia, Balques Manisang menjelaskan, kolaborasi dengan Kemenkraf merupakan salah satu kontribusi Shopee dalam mendukung peningkatan keterampilan digital masyarakat.

    “Penguatan keterampilan digital bagi masyarakat di Indonesia dapat memberikan dampak positif terhadap roda perekonomian nasional. Pelatihan ini menjadi wujud komitmen kami dalam memberikan ruang dan meningkatkan kapasitas pengusaha lokal,” ungkapnya.

    Program Emak-emak Matic dihadirkan untuk meningkatkan keterampilan digital dari para ibu agar dapat berdaya saing dengan menjadi penjual, pengusaha makanan dan minuman, hingga konten kreator dan berafiliasi bersama Shopee.

    Sebagai langkah awal, 300 ibu di berbagai kota di Jawa Timur telah mengikuti pelatihan yang diadakan Kemenkraf di Malang. Pelatihan tersebut terus berlanjut ke kota-kota lainnya, seperti Makassar, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Bali, Medan, Palembang, Balikpapan, dan Surabaya hingga akhir 2025.  

    Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya membuka pelatihan teknologi digital di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang.