Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • Fasilitas Lengkap! Ini 3 Rekomendasi Hotel Populer dekat Pasar Johar Semarang!

    Fasilitas Lengkap! Ini 3 Rekomendasi Hotel Populer dekat Pasar Johar Semarang!

    Untuk pilihan kamar, Hotel Tentrem punya tipe Deluxe, Premiere, Executive, hingga Junior Suite dan Presidential Suite, bahkan apartemen dengan dua sampai tiga kamar tidur dan fasilitas dapur. Kamar dilengkapi AC, TV, minibar, brankas, shower atau bathtub, dan akses WiFi gratis. Melansir dari Traveloka, harga kamar di hari normal mulai dari sekitar Rp 2.398.198 per malam dan bisa naik tergantung tipe kamar yang Anda pilih. 

    3. MG Suites Hotel Semarang

    Kalau Anda mencari hotel bintang empat dengan harga lebih terjangkau tapi fasilitas tetap lengkap, MG Suites Hotel Semarang bisa dijadikan pilihan. Dengan rating mengesankan 8.4 dari lebih dari 18.268 ulasan di Traveloka, MG Suites Hotel Semarang cocok untuk Anda yang ingin menginap nyaman tanpa harus menguras budget.

    Hotel yang terletak di Jalan Petempen, kawasan Semarang Tengah ini menyediakan AC, restoran, kolam renang outdoor, resepsionis 24 jam, parkir, lift, WiFi di area umum, pusat kebugaran, area main anak, spa, dan laundry. Melansir halaman traveloka, fasilitas di hotel ini mendukung kebutuhan keluarga maupun pebisnis.

    Untuk kamar, MG Suites menawarkan Business Suites (sekitar 42 m², dengan shower, dapur kecil, kulkas, AC, TV, dan WiFi), Maven Suites dengan dua kamar tidur, serta Family Suites yang punya tiga kamar tidur dan dua kamar mandi. Harga kamar di hari normal mulai dari sekitar Rp 311.220 per malam, dan setelah pajak, total mulai dari Rp 380.000 per malam.

    Menginap di area Pasar Johar Semarang memang banyak keuntungannya. Anda bukan hanya bisa menikmati lokasi yang dekat dengan pusat kota dan wisata kuliner. Harapannya, rekomendasi hotel diatas dapat menjadi pertimbangan ANda. 

  • SPPG Karanggondang, Dapur yang Merajut Berbagai Generasi

    SPPG Karanggondang, Dapur yang Merajut Berbagai Generasi

    SPPG Karanggondang, Dapur yang Merajut Berbagai Generasi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Uap panas mengepul dari deretan wajan besar di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanggondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. 
    Suara sodet beradu dengan panci bersahutan sejak pagi, sementara para pekerja bergerak cepat menyiapkan ratusan porsi makanan. Sekilas, suasananya tampak seperti dapur produksi pada umumnya. 
    Namun, jika diperhatikan lebih dekat, justru mempertemukan beragam kalangan usia. Mulai dari ibu-ibu, generasi
    milenial
    , hingga generasi Z, bekerja berdampingan dalam satu ritme kerja yang sama.
    Di sana, Program
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ) dijalankan setiap hari. Bukan hanya sebagai upaya pemenuhan gizi anak-anak sekolah di sekitarnya, tetapi juga sebagai ruang kerja lintas generasi bagi warga sekitar.
    Koordinator Pemorsian
    SPPG
    Karanggondang Darwini atau akrab disapa Ani, menjadi salah satu wajah yang selalu ada di area pembagian makanan. Ia memastikan seluruh komponen menu, mulai dari nasi, lauk, susu, hingga buah, tersedia sejak awal hingga akhir proses pemorsian. 
    “Dari tempat nasi, tutup, sampai susu dan buah harus lengkap dari awal sampai akhir. Enggak boleh ada yang kurang,” ujar Ani.
    Jika stok mulai menipis, Ani segera berkoordinasi dengan ahli gizi atau staf kantor agar bahan tambahan dapat disiapkan tepat waktu sebelum jadwal distribusi dimulai.
    “Biasanya sebelum pemorsian selesai, kami sudah konfirmasi dulu supaya tidak telat saat distribusi,” katanya. 
    Baginya, kelancaran pemorsian menjadi kunci agar makanan bisa sampai ke tangan anak-anak penerima manfaat tanpa hambatan. Soal lingkungan kerja, Ani mengaku tidak pernah merasa terbebani bekerja dengan rekan yang usianya lebih muda, malah membuat suasana dapur terasa lebih cair.  
    Keterlibatannya di
    dapur MBG
    pun berdampak langsung bagi kehidupannya. Ia merasa senang bisa terlibat dalam program tersebut. Dukungan keluarga pun menguatkan keputusannya untuk tetap bekerja di
    SPPG Karanggondang
    .
    “Saya
    happy
    . (Gaji di sini) sangat membantu menambah penghasilan dan buat nabung,” ungkap dia. 
    Sementara itu, Akuntan SPPG Karanggondang, Dipta Aqila Zahidah bertanggung jawab mengelola pencatatan keuangan harian, mulai dari pengeluaran bahan makanan, logistik, gaji relawan, hingga biaya operasional.
    Sebagai generasi Z, Dipta kerap berkolaborasi dengan relawan yang lebih senior. Bersama ahli gizi, ia bertugas menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), menghitung biaya operasional dapur, mengecek stok, hingga membuat laporan keuangan. 
    Perbedaan usia sempat menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal komunikasi. Ia mengakui, karakternya yang cenderung tertutup turut memengaruhi proses adaptasi tersebut. 
    “Cukup sulit karena saya
    introvert.
    Dengan (adanya) perbedaan umur (antar-pekerja), awalnya agak sulit,” ungkapnya. 
    Namun, seiring waktu, proses saling memahami berjalan perlahan. Ia menilai, relawan yang lebih tua mampu mengayomi sehingga komunikasi menjadi lebih cair. Keseharian di dapur itu pula membuat perbedaan usia tidak lagi terasa sebagai jarak.
    “Lama-lama bisa komunikasi dengan baik,” ujar Dipta.
    Bagi Dipta, SPPG Karanggondang bukan sekadar tempat bekerja. Ia bahkan menyebut dapur tersebut sebagai rumah kedua.
    Padatnya aktivitas membuatnya lebih banyak berinteraksi dengan sesama relawan dibandingkan dengan keluarga di rumah. Keseharian yang intens inilah relasi antar rekan kerja lintas usia terbangun.
    “Lebih sering di dapur jika dibandingkan di rumah,” katanya. 
    Peran penting lain di SPPG tersebut adalah ahli gizi yang tugasnya diemban Nur Azizah. Setiap hari, ia menyusun menu bergizi seimbang, menentukan standar porsi, serta melakukan pengawasan kualitas dan keamanan makanan sebelum didistribusikan.
    Baginya, pekerjaan di dapur bukan semata soal hitungan gizi di atas kertas. Ia harus memastikan standar tersebut dipahami dan dijalankan oleh relawan dengan latar usia serta kebiasaan yang berbeda. Karena itu, pendekatan kerjanya pun disesuaikan.
    Ia menilai pekerja dari generasi Z relatif cepat memahami prosedur, meski kerap disertai banyak pertanyaan.
    “Kalau
    gen Z
    itu cepat menangkap, tetapi banyak bertanya. Ini bagaimana, itu bagaimana,” kata dia.
    Sementara itu, relawan milenial cenderung lebih teliti, meski terkadang masih membawa kebiasaan memasak rumahan.
    “Kadang masih terbawa seperti masak di rumah, padahal di sini porsinya bisa ratusan sampai ribuan,” sambung Azizah.
    Menurutnya, dapur produksi tidak bisa disamakan dengan dapur rumah tangga karena menuntut standar keamanan dan higienitas yang lebih tinggi.
    Untuk menjembatani perbedaan pandangan tersebut, ia kerap memberi contoh langsung di lapangan serta membagikan video pendek dari media sosial sebagai materi edukasi. 
    Ia juga terus mengedukasi seputar penggunaan sejumlah peralatan dapur modern, seperti alat potong serbaguna dan pengering ompreng. Sebab, peralatan ini dapat membantu menjaga efisiensi kerja sekaligus higienitas makanan.
    Pengelola SPPG Karanggondang, Andung Supriagi, menjelaskan bahwa kolaborasi lintas generasi memang dirancang sejak awal sebelum beroperasional. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengacu pada petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN) serta melibatkan pemerintah desa.
    Menurutnya, wawancara tatap muka menjadi krusial untuk melihat motivasi pelamar.
    “Kami memprioritaskan mereka yang benar-benar membutuhkan pekerjaan, bukan sekadar ingin mencoba,” tegasnya. 
    Pelamar dengan motivasi kuat, lanjut Andung, cenderung lebih bertahan dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Komposisi usia juga diperhitungkan. Karena, jika seluruh tenaga kerja berasal dari satu kelompok usia, efektivitas kerja justru berpotensi menurun. 
    Oleh karena itu, SPPG Karanggondang sengaja menerapkan variasi demografi, termasuk dari berbagai usia. Meski diakui membawa tantangan terutama karena para pekerja belum pernah bekerja sama sebelumnya.
    “Maka dari itu, kami lakukan evaluasi secara rutin untuk mengetahui kelemahan masing-masing pekerja serta mengidentifikasi yang harus ditingkatkan. Sistem reward and punishment juga kami terapkan,” katanya. 
    Selain itu, sistem kerja rotasi juga diterapkan sejak awal agar setiap pekerja memahami alur kerja dapur secara menyeluruh, mulai dari pemorsian hingga pencucian ompreng. Pola ini dinilai efektif membangun, saling pengertian, serta kerja sama yang solid dalam tim lintas generasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita dari Dapur MBG Karangasem yang Berdayakan Relawan dari Berbagai Latar

    Cerita dari Dapur MBG Karangasem yang Berdayakan Relawan dari Berbagai Latar

    Cerita dari Dapur MBG Karangasem yang Berdayakan Relawan dari Berbagai Latar
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pukul 23.00 WIB, saat sebagian warga terlelap, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangasem Selatan, Batang, Jawa Tengah, justru mulai ramai.
    Puluhan relawan berbaju seragam biru muda berdatangan, mengenakan alat pelindung diri (APD) lengkap, mulai dari masker,
    hair net
    , hingga sarung tangan.
    Di ruang pengolahan, terlihat jagung segar yang baru tiba sedang dipipil. Sementara di dapur utama, aroma bumbu mulai tercium dari panci-panci besar yang mengepul.
    Di sudut lain, tim
    quality control
    (QC) bersiap memastikan setiap hidangan memenuhi standar gizi dan kelayakan konsumsi sebelum didistribusikan.
    Menariknya, mereka yang bekerja keras di balik dapur tersebut berasal dari berbagai latar belakang.
    Bangkit dari keterbatasan, 47 relawan yang ada di SPPG itu diberdayakan untuk menyiapkan ribuan porsi makanan bergizi yang ditujukan kepada anak-anak penerima program
    MBG
    .
    Di antara mereka ada Martini, mantan pedagang
    chicken katsu
    yang kini menjadi bagian tim pengolahan. Setiap malam, perempuan tersebut bertugas mengolah bahan mentah menjadi hidangan siap santap, mulai dari memotong sayuran hingga memasak menu utama untuk ratusan porsi.
    Martini mengaku bergabung sebagai relawan MBG karena omzet dagangannya terus merosot hingga sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.
    “Dulu saya berjualan
    chicken katsu
    di depan SDK
    Karangasem
    . Omzet jualan cenderung menurun sampai untuk kebutuhan sehari-hari saja susah, untuk kembali modal saja sudah alhamdulillah,” ujar Martini.
    Kini, perempuan itu rutin bekerja mulai pukul 23.00 hingga pagi hari. Meski harus meninggalkan fleksibilitas sebagai pedagang, Martini merasa mendapat lebih dari sekadar gaji tetap.
    “Di dapur ini, ibu-ibu rumah tangga seperti saya bisa meng-
    upgrade
    diri. Kami menggali potensi untuk lebih memahami masakan-masakan, baik masakan Nusantara maupun masakan dari luar,” katanya.
    Martini mengaku senang bisa bekerja di SPPG tersebut karena keluarganya mendukung penuh. Ia juga merasa wawasannya bertambah setelah bekerja di dapur MBG.
    Sementara itu, Fachri, relawan lain yang merupakan
    penyandang disabilitas
    dengan keterbatasan fisik pada kaki, juga merasa diterima tanpa diskriminasi di SPPG Karangasem Selatan. Ia bergabung dengan motivasi mulia—mengabdi untuk negara dan membantu masa depan anak-anak Indonesia.
    “Untuk fisik sih fleksibel aja. Di sini kan kami relawan sebagai tim, bukan individu. Maka dari itu, kami saling membantu bila ada yang dibutuhkan,” ujar Fachri.
    Lingkungan kerja yang inklusif membuat Fachri merasa nyaman. Semua relawan tidak ada memandang usia atau kondisi fisik, bekerja sebagai satu keluarga besar yang saling tolong-menolong.
    “Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada masalah sama sekali. Lingkungannya saling tolong-menolong satu sama lain dan kerjanya tim,” katanya.
    Mitra SPPG Karangasem Selatan Nurul Umam menjelaskan bahwa rekrutmen 47 relawan memang dirancang untuk memberdayakan masyarakat sekitar dari berbagai latar belakang. Beberapa di antaranya adalah mantan pengangguran, lulusan SMP, hingga penyandang disabilitas.
    “Kami ingin program ini (MBG) bisa dirasakan di semua kalangan. Jadi, selain relawan harus berkompetensi, mereka (yang punya keterbatasan) juga kami berikan kesempatan untuk bisa ikut bergabung,” jelas Nurul.
    Menurut Nurul, tidak ada perbedaan perlakuan atau fasilitas antara relawan satu dengan lainnya. Hanya saja, untuk relawan penyandang disabilitas, penempatan kerja disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilannya.
    Proses rekrutmen relawan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari lamaran pekerjaan, wawancara, hingga tes kemampuan. Alhasil, tidak ada kendala berarti dalam penyiapan tim relawan.
    Setelah lolos seleksi, relawan mendapat pembekalan tentang standar operasional prosedur (SOP) dan keamanan pangan. SPPG Karangasem Selatan menerapkan protol ketat, termasuk kewajiban menggunakan APD lengkap dan menjaga sterilitas area pengolahan makanan.
    Kepala SPPG Karangasem Selatan Yafi Abdullah memberikan apresiasi terhadap kinerja para relawan. Ia menyebut Martini sangat baik dalam membantu relawan lain di tim pengolahan, sementara Fachri konsisten dan memiliki dedikasi tinggi.
    “Di SPPG ini, kami samakan semua (pekerjanya). Jadi, tidak ada perbedaan antara relawan yang satu dan yang lainnya. Mereka itu ibaratnya general, jadi biar saling berkomunikasi dan tidak ada perbedaan,” ujar Yafi.
    Di SPPG Karangasem Selatan, tiga relawan bahkan sudah memiliki sertifikat juru masak. Mereka bertugas memastikan setiap hidangan yang disiapkan memenuhi standar gizi dan kelayakan konsumsi.
    Keberadaan juru masak bersertifikat pun menjadi tulang punggung dalam menjaga kualitas makanan. Mereka dipercaya untuk memimpin pengolahan, mulai dari pemilihan bahan, teknik memasak, hingga QC sebelum makanan dikemas dan didistribusikan.
    Bagi para relawan,
    program MBG
    bukan sekadar pekerjaan. Martini berharap, program ini terus berjalan dan jangkauannya semakin luas agar dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia.
    “Kami memasak dengan sepenuh hati. Harapannya, para orangtua dan anak-anak di luar sana membersamai kami, mendukung agar program ini lebih luas jangkauannya,” ujarnya.
    Fachri pun berharap MBG diperluas hingga ke pulau-pulau kecil yang belum terjangkau. Menurutnya, anak-anak di pelosok juga berhak menikmati
    makanan bergizi gratis
    .
    “Harapannya, (program MBG) bisa lebih diperluas, seperti di pulau-pulau kecil yang belum ada dapur MBG. Semoga di tahun depan semua bisa menikmati makanan bergizi gratis ini,” kata Fachri.
    Sementara itu, Nurul menyebut dampak program MBG sangat luar biasa, tidak hanya bagi anak-anak penerima, tetapi juga bagi ekonomi masyarakat sekitar.
    Program MBG turut menggerakkan sektor
    ekonomi lokal
    karena SPPG memprioritaskan penggunaan bahan baku dari petani dan peternak setempat. Hal ini membuka pasar baru bagi produk pertanian dan peternakan di Kabupaten Batang.
    “Dari beberapa masyarakat yang awalnya tidak kerja, sekarang bisa bekerja dan mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beberapa sektor lain seperti pertanian dan peternakan juga ikut berkembang dengan adanya program MBG,” ucap Nurul.
    Di balik setiap piring MBG yang sampai ke tangan anak-anak Indonesia, ada tangan-tangan relawan seperti Martini dan Fachri yang bekerja penuh dedikasi. Mereka tidak hanya menyiapkan makanan, tetapi juga merajut harapan untuk masa depan generasi penerus bangsa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Resmikan Panggung Songgo Buwono Usai Revitalisasi di Keraton Solo, Fadli Zon: Berpotensi Jadi Ikon Regional 17 Desember 2025

    Resmikan Panggung Songgo Buwono Usai Revitalisasi di Keraton Solo, Fadli Zon: Berpotensi Jadi Ikon Regional 17 Desember 2025

    Resmikan Panggung Songgo Buwono Usai Revitalisasi di Keraton Solo, Fadli Zon: Berpotensi Jadi Ikon
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Revitalisasi Panggung Songgo Buwono di kompleks Keraton Surakarta, Jawa Tengah, resmi selesai.
    Peresmian bangunan cagar budaya nasional tersebut dilakukan oleh Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    pada Selasa (16/12/2025) malam.
    Fadli Zon menegaskan bahwa peresmian
    Panggung Songgo Buwono
    bukan hanya tentang bangunan fisik, tetapi juga tentang menghidupkan kembali
    warisan sejarah
    bangsa yang memiliki perjalanan panjang dan nilai budaya yang luhur.
    “Hari ini kita berkumpul di jantung Kota Solo, di tengah pusaran sejarah dan keagungan budaya yang tak lekang oleh waktu, untuk meresmikan sebuah warisan sejarah yang memiliki makna sangat penting bagi bangsa,” ujarnya.
    Panggung Songgo Buwono merupakan bagian dari ingatan kolektif bangsa dan menjadi saksi berbagai peristiwa sejarah.
    Bangunan ini pernah dikenal sebagai menara tertinggi di Pulau Jawa.
    Bersama kompleks Keraton Surakarta, Panggung Songgo Buwono telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional sejak 2017.
    Dalam kesempatan yang sama, Fadli Zon mengungkapkan bahwa Kementerian Kebudayaan pada tahun ini menetapkan 85 cagar budaya nasional dari seluruh Indonesia.
    Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 10 penetapan.
    “Warisan budaya adalah aset bangsa yang luar biasa penting. Tahun depan, jumlah penetapan cagar budaya nasional harus lebih banyak lagi,” katanya.
    Berdasarkan catatan sejarah, Panggung Songgo Buwono berbentuk segi delapan dengan tinggi sekitar 30 meter dan terdiri atas lima tingkatan.
    Bangunan ini didirikan pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono III sekitar tahun 1728.
    Bangunan ini mengandung filosofi “nogo muluk tinitan jalmo,” yang bermakna keyakinan bahwa suatu saat rakyat akan memilih pemimpinnya sendiri.
    Filosofi tersebut akhirnya terwujud pada tahun 1945, ketika Indonesia merdeka dan memasuki era kepemimpinan yang lahir dari kehendak rakyat.
    Secara historis, Panggung Songgo Buwono merupakan bagian tak terpisahkan dari arsitektur Keraton Surakarta.
    Bangunan ini berfungsi ganda sebagai pos penjagaan strategis untuk mengawasi kawasan keraton, alun-alun, dan benteng VOC, serta sebagai penanda waktu.
    Dari sisi spiritual, Panggung Songgo Buwono diyakini sebagai tempat malenggeng atau bertapa, di mana raja melakukan laku spiritual dan komunikasi batin, sehingga menjadikannya ruang yang sakral.
    Dalam tata ruang Keraton Surakarta, Panggung Songgo Buwono berada di pusat kompleks dan melambangkan axis mundi atau poros dunia.

    Konsep ini menghubungkan Buwono Agung (alam semesta), Buwono Cilik (manusia), dan Buwono Tengahan (keraton), yang menjadi pengingat pentingnya keseimbangan antara alam, manusia, dan spiritualitas dalam kepemimpinan.
    Panggung Songgo Buwono memiliki perjalanan sejarah yang panjang.
    Bangunan ini pernah mengalami kebakaran pada 19 November 1954, direkonstruksi dan direhabilitasi pada 30 September 1959, dipugar kembali pada 2008–2009, dan terakhir direvitalisasi dari Januari hingga Desember 2025.
    “Revitalisasi tersebut dilakukan melalui kerja sama public-private partnership. Pemerintah mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk dunia usaha, dalam upaya pelestarian warisan budaya,” kata Fadli Zon.
    Selain Panggung Songgo Buwono, revitalisasi juga mencakup penataan ulang Museum Keraton Surakarta.
    Penataan dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan bersama tim standardisasi museum Kementerian Kebudayaan dan Asosiasi Museum Indonesia, dengan menerapkan standar museum yang mencakup pencahayaan, suhu ruangan, dan penataan koleksi.
    Pemerintah berharap Museum Keraton Surakarta dapat berkembang sebagai pusat budaya dan edukasi, serta menjadi destinasi wisata sejarah yang penting dan berkelanjutan.
    Fadli Zon menambahkan bahwa arahan Presiden menegaskan pentingnya negara hadir dalam pemugaran dan revitalisasi keraton serta kesultanan untuk membangun ekosistem ekonomi budaya dan industri kreatif, termasuk melalui pemanfaatan kekayaan intelektual.
    “Panggung Songgo Buwono memiliki potensi besar sebagai ikon dan IP budaya yang dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti miniatur, merchandise, dan media kreatif lainnya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bencana Sumatera, Menteri LH Evaluasi Tata Ruang dan Perintahkan Audit Lingkungan di 3 Provinsi Regional 17 Desember 2025

    Bencana Sumatera, Menteri LH Evaluasi Tata Ruang dan Perintahkan Audit Lingkungan di 3 Provinsi Regional 17 Desember 2025

    Bencana Sumatera, Menteri LH Evaluasi Tata Ruang dan Perintahkan Audit Lingkungan di 3 Provinsi
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan keputusan untuk mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
    Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara UI GreenMetric Indonesia Awarding 2025 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Selasa (16/12/2025).
    “
    Menteri Lingkungan Hidup
    telah membuat keputusan menteri untuk melakukan evaluasi pelaksanaan
    kajian lingkungan hidup strategis
    dalam pelaksanaan tata ruang di tiga provinsi tersebut,” ujar Hanif.
    Hanif menegaskan pentingnya dukungan dari akademisi dalam implementasi Tri Dharma perguruan tinggi, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
    “Sejujurnya tanpa dukungan para akademisi, maka Menteri Lingkungan Hidup tidak kemudian mampu memberikan ataupun tidak melakukan tindakan, mampu membangun instrumen untuk
    ketahanan lingkungan
    kita. Tentu ini hal yang sangat paradoks,” katanya.
    Ia juga menyoroti bahwa data curah hujan maksimum yang selama ini digunakan dalam dokumen lingkungan dianggap sudah tidak relevan.

    “Jangan kita hanya berduka saja, mari kita rumuskan langkah-langkah untuk membangun kajian lingkungan hidup strategis. Kenapa kajian lingkungan hidup strategis ini ternyata harus kita evaluasi? Karena telah secara fisik kita lihat telah menimbulkan bencana yang cukup sangat besar. Kajian kita, curah hujan maksimum masih di angka 125 mm per day. Hari ini kejadiannya lebih daripada itu,” tambahnya.
    Selain evaluasi KLHS, Kementerian Lingkungan Hidup juga menginstruksikan
    audit lingkungan
    terhadap ratusan unit usaha berbasis lanskap dan ekstraktif di ketiga provinsi yang terdampak bencana tersebut.
    “Secara spesifik Menteri Lingkungan Hidup telah menginstruksikan untuk audit lingkungan kepada seluruh unit usaha di tiga provinsi tersebut mulai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Artinya akan banyak ratusan unit usaha yang berbasis landscape dan ekstraktif sumber daya mineral yang harus dilakukan audit lingkungan,” tegasnya.
    Hanif mengajak perguruan tinggi dan para ahli untuk terlibat aktif dalam memperkuat tim audit.
    “Sampai hari ini, saya belum tahu kapasitas tim audit kita mampukah untuk memenuhi itu. Untuk itu ingin sekali kita mengajak seluruh universitas untuk bersama-sama turun,” imbaunya.
    Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan lingkungan dan mengurangi dampak bencana di wilayah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hujan Ekstrem Picu Banjir Besar di Sumbar, Menteri LH: 80 Hari Hujan Normal Mengguyur dalam 4 Hari Regional 17 Desember 2025

    Hujan Ekstrem Picu Banjir Besar di Sumbar, Menteri LH: 80 Hari Hujan Normal Mengguyur dalam 4 Hari Regional 17 Desember 2025

    Hujan Ekstrem Picu Banjir Besar di Sumbar, Menteri LH: 80 Hari Hujan Normal Mengguyur dalam 4 Hari
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa curah hujan ekstrem akibat siklon tropis telah menyebabkan bencana banjir besar di Sumatera pada akhir November lalu.
    Hujan dengan intensitas sangat tinggi tercatat mengguyur wilayah tersebut selama empat hari berturut-turut, dari tanggal 24 hingga 27 November.
    “Kita mencatatkan mulai tanggal 24 sampai 27 November kemarin, paling tidak curah hujan yang cukup tinggi hadir dari siklon senyar tropis ini,” ujar Hanif dalam sambutannya di UI GreenMetric Indonesia Awarding 2025 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Selasa (16/12/2025).
    Berdasarkan data yang dipaparkan,
    Sumatera Barat
    menjadi wilayah dengan curah hujan tertinggi saat kejadian, dengan rata-rata mencapai 135 milimeter per hari selama empat hari.
    “Hampir rata-rata 135 mm per day yang terjadi selama 4 hari. Artinya bahwa selama 4 hari ada 500 mm per meter persegi air turun,” jelasnya.
    Hanif menyebutkan bahwa jumlah air yang turun di 16 hingga 18 daerah aliran sungai (DAS) di Sumatera Barat yang terdampak diperkirakan mencapai lebih dari dua miliar meter kubik.
    Sebagai perbandingan, rata-rata curah hujan tahunan di Sumatera hanya sekitar 2.500–3.000 mm per tahun, atau sekitar 8–10 mm dalam sehari.
    “Artinya hujan yang selama 20 hari turun dalam 1 hari dan itu terjadi selama 4 hari. Selama 4 hari telah turun hampir 80 hari hujan yang harusnya terjadi secara normal,” katanya.
    “Mulai dari antropogenik kita, dari kultur kita, budaya kita yang telah melakukan kegiatan deforestasi yang cukup luas,” bebernya.
    Selanjutnya, dari segi geomorfologi, Hanif menyebutkan bahwa Sumatra bagian Utara berada dalam kondisi yang tidak stabil.
    Terakhir, dia menilai faktor hidrometriologi sangat berpengaruh, terutama terkait siklon atau topan yang jarang terjadi di daerah dengan lintang rendah, termasuk Indonesia.
    “Kita berada di daerah tropis. Kemudian kita merupakan daerah kepulauan. Sehingga dengan demikian kita merupakan negara yang sangat riskan dengan perubahan iklim ini,” tambahnya.
    Hanif menegaskan bahwa momen ini seharusnya dijadikan sebagai kesempatan untuk merenungi akar bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh.
    “Inilah yang kemudian mengharuskan kami diskusi dengan teman-teman universitas untuk mengkaji ulang kajian lingkungan hidup strategis, sebagai landasan penyusunan tata ruang di provinsi ketiga provinsi tersebut. Kami sudah memberikan keputusan menteri untuk melakukan evaluasi pada tiga provinsi tersebut,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Kerahkan Tim Bantu Penyintas Bencana Sumatra, Gus Yahya: Tak Ada Alasan Absen!

    PBNU Kerahkan Tim Bantu Penyintas Bencana Sumatra, Gus Yahya: Tak Ada Alasan Absen!

    Jakarta (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengerahkan seluruh elemen kekuatan organisasi untuk menanggulangi dampak bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan komitmen mutlak organisasi untuk hadir di tengah warga yang terdampak tanpa terkecuali.

    Dalam pelepasan relawan dan bantuan di Plaza PBNU, Jakarta, Selasa (16/12/2025), Gus Yahya menekankan bahwa khidmah kemanusiaan adalah mandat yang tidak bisa ditawar dalam situasi krisis.

    “Atas nama Pengurus Besar Nahdltul Ulama, saya menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya sejumlah bencana alam di beberapa daerah beberapa waktu terakhir ini. Dan tentu saja tidak ada alasan bagi jam’iyah Nahdlatul Ulama, dalam keadaan apa pun, untuk tidak tetap hadir dalam khidmah berkontribusi dalam upaya penanggulangan dampak dari bencana-bencana yang terjadi tersebut,” tegas Gus Yahya.

    Untuk memastikan respons cepat dan terukur, PBNU membentuk satuan tugas khusus bernama Tim NU Peduli. Satgas ini mengonsolidasikan berbagai badan otonom dan lembaga, termasuk Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI), LAZISNU, dan GP Ansor. Langkah taktis di lapangan pun telah berjalan, mulai dari pendirian posko darurat hingga pengerahan sumber daya manusia.

    “PBNU telah membentuk satu satgas khusus untuk keperluan itu, yang terdiri dari elemen-elemen LPBI, LAZISNU, dan Banom-banom. Beberapa tindakan telah dilakukan di lapangan, telah dibentuk posko-posko, telah dilakukan rekrutmen relawan-relawan, dan telah dimobilisasikan sumber daya-sumber daya untuk bisa disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana,” ujar Gus Yahya.

    Gus Yahya juga mendorong perluasan gerakan solidaritas ini dengan melibatkan struktur NU di tingkat wilayah hingga cabang yang memiliki kapasitas logistik mumpuni. Ia secara spesifik menyebut sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dinilai memiliki kemandirian ekonomi untuk turut menyokong penanganan bencana di Sumatra.

    “Ada cabang yang kita tahu sudah punya mekanisme mobilisasi sumber daya yang kuat, misalnya yang selama ini pakai sistem Koin, bahkan ada yang sudah mengembangkan bisnis, bisa di-engage secara khusus,” katanya.

    Ia lantas merinci daerah-daerah potensial tersebut, seperti Magelang, Sidoarjo, Cilacap, Bojonegoro, dan Mojokerto. Pelibatan cabang-cabang kuat seperti Sidoarjo, Bojonegoro, dan Mojokerto diharapkan tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memantik rasa persaudaraan nasional antarsesama warga NU.

    “Magelang kelihatan kaya raya. PCNU Magelang berkontribusi ini. Sidoarjo. Cilacap. Bojonegoro. Mojokerto. Sehingga ini bukan hanya lalu menjadi semacam cara kita untuk membantu para warga yang terdampak oleh bencana, tapi juga kita bangkitkan solidaritas warga kita secara umum,” lanjutnya.

    Terkait manajemen di lapangan, Gus Yahya menyoroti pentingnya akurasi data dalam penanganan bencana. Ia meminta sistem pencatatan (recording) sumber daya dilakukan secara disiplin untuk memudahkan evaluasi dan mencegah tumpang tindih bantuan dengan program pemerintah.

    “Saya minta ada sistem recording yang baik terkait data sehingga bisa mudah evaluasi apabila ada di tengah jalan membutuhkan respons tertentu karena kita juga belum tahu keadaan lapangan apakah membaik atau bagaimana,” instruksinya.

    Ia menambahkan, “Sejak awal saya minta ada data resources yang kita punya. Supaya koordinasi. Kita punya relawan sejumlah ini. Supaya match dengan skema.”

    Dalam fase tanggap darurat ini, PBNU menyalurkan bantuan logistik, dana, serta tim relawan untuk pemulihan fisik dan psikis (trauma healing). Gus Yahya merinci akumulasi bantuan yang dihimpun dari tiga pilar utama NU Peduli dengan total mencapai Rp8,1 miliar.

    “Dari LPBI bantuan senilai Rp2,1 miliar, dari LAZISNU senilai Rp2,5 miliar, sedangkan oleh GP Ansor senilai Rp3,5 miliar,” paparnya. [beq]

  • Angkutan Umum Daerah Tak Berkembang Selama 6 Dekade, Ini Biang Keroknya!

    Angkutan Umum Daerah Tak Berkembang Selama 6 Dekade, Ini Biang Keroknya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara gamblang mengakui bahwa angkutan umum di daerah, selain Jakarta, tak berkembang signifikan selama enam dekade terakhir atau sejak 1965. 

    Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan Kemenhub Suharto menyampaikan, berbagai undang-undang (UU) telah mengamanatkan pemerintah wajib menyediakan layanan angkutan umum. 

    Misalnya, UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan pembaruan dari UU No.14/1992 dan UU No.3/1965. Namun, faktnya belum sepenuhnya terlaksana.

    “Artinya sejak 1965 hingga saat ini ternyata perubahannya tidak signifikan seperti apa yang kami harapkan,” ujarnya dalam Diskusi Publik Instran, Selasa (16/12/2025)

    Hal tersebut pun tercermin dari penyelenggaraan angkutan umum oleh pemerintah daerah yang masih sangat minim. 

    Dalam data Kemenhub, tercatat baru 42 pemda atau 8,2% dari total 514 pemda, yang sudah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai angkutan umum, dengan perincian 12 pemerintah provinsi (3%), sebanyak 18 pemerintah kota (18%), dan 12 pemerintah kabupaten (2,8%). 

    Suharto memaparkan, sebanyak tiga pemda sudah memiliki perda mengalokasikan sebesar 5% dari APBN untuk subsidi angkutan umum, salah satunya, Kota Semarang. 

    Sementara usaha pemerintah pusat melalu skema Buy The Service (BTS), yang menjadi awal reformasi angkutan umum, baru diadopsi di 14 wilayah. Namun, baru lima wilayah yang melakukan handover. 

    Koridor yang telah dilakukan handover ke pemerintah daerah merupakan koridor yang dikatakan telah sukses dilakukan stimulus pelayanan angkutan umum melalui skema BTS. 

    Dengan demikian, terdapat sembilan wilayah yang masih aktif dengan skema BTS. Mulai dari Palembang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Bekasi, Depok, Balikpapan, Banyumas, dan Manado. 

    Untuk diketahui, layanan BTS merupakan stimulus dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan harapan pemerintah setempat dapat secara konsisten mempersiapkan dan melaksanakan peran dan tanggung jawabnya.

    Adapun, di antaranya melaksanakan sosialisasi dan mitigasi risiko serta melakukan reformasi angkutan perkotaan eksisting. Kemudian, secara bertahap atau sekaligus dalam waktu paling lama 3 tahun menerima pengalihan program ini dan melanjutkan pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan angkutan perkotaan berbasis jalan.

    Pada November lalu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan meluncurkan layanan Buy The Service atau Teman Bus di Kota Manado.

    Layanan Trans Manado nantinya akan melayani 2 Koridor yaitu Terminal Malalayang sampai Pelabuhan Manado dan Pelabuhan Manado sampai Bandara Samratulangi. Dua koridor ini merupakan rute yang menyatukan beberapa simpul transportasi yang akan memberikan dampak sosial dan ekonomi yang baik bagi masyarakat Kota Manado.

  • Kabur dan Berpindah-pindah Kota Sebelum Diciduk

    Kabur dan Berpindah-pindah Kota Sebelum Diciduk

    Jakarta: Polisi menangkap YouTuber Resbob terkait konten yang diduga mengandung ujaran kebencian di media sosial. Pria yang memiliki nama asli Adimas Firdaus sempat kabur dan berpindah kota sebelum akhirnya diciduk.

    Penangkap Resbob ini berawal dari video rekaman siaran langsungnya menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia dinilai telah melontarkan hinaan kepada suku Sunda dan kelompok pendukung Persib, Viking.

    Berikut kronologi lengkap penangkapan YouTuber yang memiliki nama asli Adimas Firdaus itu.
    Berawal dari laporan masyarakat

    Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Resza Ramadianshah di Bandung, mengatakan penangkapan Resbob dilakukan setelah pihaknya melakukan pencarian intensif sejak laporan masyarakat diterima pada Jumat, 12 Desember 2025.

    Resza menjelaskan laporan dari kelompok pendukung Persib tercatat dengan nomor LP/B/674/XII/2025/SPKT/Polda Jawa Barat tertanggal 11 Desember 2025 atas nama pelapor Ferdy Rizky Adilya.

    Selain itu, Polda Jabar juga menerima laporan pengaduan dari elemen masyarakat Rumah Aliansi Sunda Ngahiji dengan nomor 2021/XII/RES.2.5./2025/Ditressiber atas nama pelapor Deni Suwardi.
    Resbob Kabur dan pindah-pindah kota

    Pelaku sempat berpindah-pindah tempat dan bersembunyi untuk menghindar dari kejaran polisi. Ia bersembunyi di salah satu desa di Semarang hingga akhirnya ditemukan oleh polisi. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan polisi dari sejumlah pihak yang merasa dirugikan oleh pernyataan Resbob di media sosial.

    “Kita sudah melakukan pencarian dari Jumat kemarin. Sudah ada pelaporan. Yang bersangkutan pindah-pindah kota, Surabaya, kemudian Surakarta, terakhir ditangkap di Semarang,” kata Resza dikutip dari Antara, Selasa 16 Desember 2025.
     

     

    Resbob ditetapkan jadi tersangka
    Resza menjelaskan Resbob ditetapkan sebagai tersangka karena konten siaran langsung di kanal YouTube miliknya yang diduga mengandung ujaran kebencian kepada masyarakat Sunda sehingga memicu kegaduhan di media sosial.

    “Pada konten video saat streaming di YouTube, yang bersangkutan mengucapkan ujaran kebencian yang mengarah pada suku tertentu,” ujarnya.

    Ia mengatakan konten tersebut dinilai menghina masyarakat Sunda serta kelompok pendukung Persib Bandung sehingga diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Atas perbuatannya, penyidik menerapkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi elektronik yang bermuatan hasutan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

    “Ancaman pidana maksimal enam tahun penjara,” kata Resza.

    Jakarta: Polisi menangkap YouTuber Resbob terkait konten yang diduga mengandung ujaran kebencian di media sosial. Pria yang memiliki nama asli Adimas Firdaus sempat kabur dan berpindah kota sebelum akhirnya diciduk.
     
    Penangkap Resbob ini berawal dari video rekaman siaran langsungnya menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia dinilai telah melontarkan hinaan kepada suku Sunda dan kelompok pendukung Persib, Viking.
     
    Berikut kronologi lengkap penangkapan YouTuber yang memiliki nama asli Adimas Firdaus itu.
    Berawal dari laporan masyarakat

    Direktur Reserse Siber Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Resza Ramadianshah di Bandung, mengatakan penangkapan Resbob dilakukan setelah pihaknya melakukan pencarian intensif sejak laporan masyarakat diterima pada Jumat, 12 Desember 2025.

    Resza menjelaskan laporan dari kelompok pendukung Persib tercatat dengan nomor LP/B/674/XII/2025/SPKT/Polda Jawa Barat tertanggal 11 Desember 2025 atas nama pelapor Ferdy Rizky Adilya.
     
    Selain itu, Polda Jabar juga menerima laporan pengaduan dari elemen masyarakat Rumah Aliansi Sunda Ngahiji dengan nomor 2021/XII/RES.2.5./2025/Ditressiber atas nama pelapor Deni Suwardi.

    Resbob Kabur dan pindah-pindah kota

    Pelaku sempat berpindah-pindah tempat dan bersembunyi untuk menghindar dari kejaran polisi. Ia bersembunyi di salah satu desa di Semarang hingga akhirnya ditemukan oleh polisi. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan polisi dari sejumlah pihak yang merasa dirugikan oleh pernyataan Resbob di media sosial.
     
    “Kita sudah melakukan pencarian dari Jumat kemarin. Sudah ada pelaporan. Yang bersangkutan pindah-pindah kota, Surabaya, kemudian Surakarta, terakhir ditangkap di Semarang,” kata Resza dikutip dari Antara, Selasa 16 Desember 2025.
     

     

    Resbob ditetapkan jadi tersangka
    Resza menjelaskan Resbob ditetapkan sebagai tersangka karena konten siaran langsung di kanal YouTube miliknya yang diduga mengandung ujaran kebencian kepada masyarakat Sunda sehingga memicu kegaduhan di media sosial.
     
    “Pada konten video saat streaming di YouTube, yang bersangkutan mengucapkan ujaran kebencian yang mengarah pada suku tertentu,” ujarnya.
     
    Ia mengatakan konten tersebut dinilai menghina masyarakat Sunda serta kelompok pendukung Persib Bandung sehingga diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
     
    Atas perbuatannya, penyidik menerapkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran informasi elektronik yang bermuatan hasutan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
     
    “Ancaman pidana maksimal enam tahun penjara,” kata Resza.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Becak Listrik Presiden Prabowo, Mas Rusdi: Operasional Lebih Murah

    Becak Listrik Presiden Prabowo, Mas Rusdi: Operasional Lebih Murah

    Pasuruan (beritajatim.com) – Bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto mulai disalurkan di Kabupaten Pasuruan. Program ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tukang becak lanjut usia. Tahap awal, sebanyak 100 unit becak listrik didistribusikan di Pasuruan dan sejumlah daerah lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jawa Barat.

    Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional, Mayjen TNI (Purn) Firman Dahlan, menyebut bantuan ini diperuntukkan bagi pengemudi becak berusia 55 tahun ke atas. Ia mengatakan program ini diharapkan menjadi penyemangat agar para lansia tetap produktif dan memperoleh penghasilan yang halal.

    “Becak listrik ini menjadi simbol kepercayaan diri dan semangat para lansia untuk tetap menjadi tulang punggung keluarga,” ujar Firman. Menurutnya, keterbatasan produksi membuat penyaluran masih dilakukan secara bertahap meski kebutuhan di lapangan cukup besar.

    Firman menjelaskan, penggunaan energi listrik membuat becak lebih hemat biaya dan ramah lingkungan dibandingkan transportasi konvensional. Ia menilai becak listrik memberi peluang tukang becak untuk bersaing dengan moda transportasi lain yang kini semakin berkembang.

    Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, menyambut baik program tersebut dan meminta penerima bantuan merawat becak yang diberikan. Ia berharap becak listrik ini benar-benar membantu tukang becak lansia agar tetap bisa bekerja dengan lebih ringan.

    “Becak ini nyaman, operasionalnya lebih murah, dan saya yakin bisa menambah penghasilan abang-abang becak,” kata Mas Rusdi. Ia juga menegaskan penggunaan becak listrik di jalan raya mengikuti aturan yang sama seperti becak dan bentor lainnya.

    Terkait kesiapan pengemudi, Mas Rusdi menyampaikan bahwa pelatihan penggunaan becak listrik telah diberikan sebelumnya. Menurutnya, para penerima hanya perlu waktu beradaptasi dengan teknologi baru tersebut.

    Salah satu penerima bantuan, Rois (60), tukang becak asal Gondang Wetan, mengaku terbantu dengan adanya becak listrik ini. Ia mengatakan sebelumnya sempat berhenti menarik becak karena faktor usia dan kelelahan.

    “Sempat berhenti becak, karna waktu itu kan becak engkol dan udah tua jadi cepet capek dan berenti 10 tahun. Semoga dengan dikasih becak listrik ini bisa kerja lagi, karena keseharian ya kerja becak ini,” ungkapnya. [ada/but]