provinsi: JAWA BARAT

Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI mengungkapkan pencurian alat pendeteksi gempa dan tsunami masih terus terjadi di masyarakat.

Kasus terbaru pencurian dan perusakan terhadap peralatan monitoring gempa dan peringatan dini tsunami terjadi di Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, pada 12 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WITA. Dalam kejadian ini, pencuri mengambil sebanyak 6 unit aki yang digunakan untuk menghidupkan sensor seismograf serta 2 unit panel surya yang terpasang di atas bangunan shelter stasiun SPSI (Sidrap-Indonesia). Ini merupakan kasus ke-4 kalinya pencurian dan perusakan peralatan BMKG terjadi di lokasi yang sama.

“Pada kejadian kali ini, pencuri bahkan membongkar bangunan shelter, masuk ke dalamnya, dan mengambil seluruh baterai (aki) yang berfungsi sebagai sumber daya utama bagi stasiun monitoring gempa,” papar Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, lewat keterangan tertulis, Sabtu (15/2/2025).

“Akibatnya, BMKG terpaksa mencabut seluruh peralatan yang tersisa, termasuk sensor, digitizer, dan peralatan komunikasi, untuk menghindari kerugian lebih besar.”

Padahal, wilayah ini secara tektonik merupakan daerah rawan gempa karena berada di jalur patahan aktif Sesar Walanae. Berdasarkan laporan Pusat Gempa Nasional (Pusgen, 2017), Sesar Walanae di Sulawesi Selatan bukanlah sesar mikro, melainkan sesar regional yang dapat memicu gempa hingga magnitudo M 7,1.

Menurut peta seismisitas/kegempaan, kawasan Teluk Mandar, Pinrang, Rappang, dan Pare Pare memiliki tingkat aktivitas kegempaan yang sangat tinggi akibat aktivitas Sesar Walanae. Selain gempa bumi, wilayah ini juga berpotensi mengalami dampak ikutan gempa yaitu longsor (landslide), runtuhan batu (rockfall), dan likuifaksi.

“Sebagai catatan, wilayah ini pernah diguncang gempa dahsyat berkekuatan M 6,0 pada 29 September 1997, yang mengakibatkan: 16 orang meninggal dunia, 35 orang luka berat, 50 rumah rusak berat, dan lebih dari 200 rumah rusak ringan,” tuturnya.

BMKG menyebut sejak 2015 telah terjadi setidaknya sebanyak 10 kali kasus pencurian dan perusakan terhadap peralatan monitoring gempa dan peringatan dini tsunami. Berikut rinciannya:

1. Pada tahun 2015 di Cisompet, Garut, Jawa Barat (2 kali).
2. Pada tahun 2017 di Muara Dua, Sumatera Selatan.
3. Pada tahun 2018 di Manna, Bengkulu.
4. Pada tahun 2022 di Indragiri Hilir, Riau.
5. Pada tahun 2022 di Kluet Utara, Aceh Selatan.
6. Pada tahun 2022 di Sorong, Papua Barat.
7. Pada tahun 2022 di Jambi.
8. Pada tahun 2022 di Sausapor, Tambrauw, Papua Barat.
9. Pada tahun 2024 di Pulau Banyak, Aceh Singkil.
10. Pada tahun 2025 di Sidrap, Sulawesi Selatan (4 kali)

BMKG menyebut bahwa dengan adanya pencurian ini, keselamatan masyarakat dari bencana justru akan dirugikan. Hal ini dikarenakan kecepatan dan akurasi BMKG dalam memberikan informasi gempa dan peringatan dini tsunami di Sulawesi Selatan akan menurun.

Maka dari itu, BMKG memohon kepada masyarakat untuk tidak melakukan vandalisme, perusakan, atau pencurian peralatan BMKG. Jika belum bisa aktif terlibat dalam mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana, setidaknya jangan merusak alat yang bertujuan melindungi keselamatan banyak orang di Sulawesi Selatan.

“Kami juga meminta pemerintah daerah untuk ikut berperan dalam mengamankan peralatan BMKG yang telah dipasang di lokasi strategis demi kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan,” tambah Daryono.

“Dalam situasi dan kondisi saat ini, tidak mudah untuk segera mengganti peralatan yang hilang atau rusak, karena peralatan tersebut menggunakan teknologi canggih dengan biaya yang sangat tinggi.”

“Oleh karena itu, kami berharap pengertian dan perhatian dari semua pihak untuk menjaga keberlangsungan sistem peringatan dini bencana di Sulawesi Selatan khususnya dan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya,” tutupnya.

(hsy/hsy)