Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Beda Pernyataan Nusron & PN Cikarang soal Penggusuran Rumah di Bekasi

    Beda Pernyataan Nusron & PN Cikarang soal Penggusuran Rumah di Bekasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menanggapi PN Cikarang soal penggusuran rumah warga di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. PN Cikarang membantah bahwa penggusuran tidak sesuai prosedur.

    Untuk diketahui, semula Nusron Wahid menyebut bahwa eksekusi rumah warga itu dinilai tidak sesuai prosedur lantaran pihak PN Cikarang tak melibatkan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat melakukan penggusuran.

    Akan tetapi, baru-baru ini PN Cikarang membantah hal itu dan menyebut telah menginformasikan kepada BPN sebelum melakukan penggusuran.

    “Kalau mengatakan sudah ada pemberitahuan, ya betul ada pemberitahuan, tapi, apakah pemberitahuan sifatnya itu permohonan pengukuran apa tidak, ya kan,” kata Nusron saat ditemui di Kampung Bermis, Muara Angke, Minggu (16/2/2025).

    Pasalnya, tambah Nusron, proses eksekusi bangunan di atas lahan yang bersengketa perlu dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Hal inilah yang tak dipenuhi oleh PN Cikarang.

    Kedua, tambah Nusron amar keputusan pengadilannya itu tidak mengatakan supaya sertifikatnya dibatalkan. Sehingga, sebelum melakukan eksekusi itu harusnya dilakukan proses permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan sertifikat yang sebelumnya.

    “Yang dibatalkan baru AJB-nya [para warga tergusur], dalam keputusan pengadilannya MA-nya itu, AJB-nya memang tidak sah tapi karena sudah kadung terbit sertifikat yang ini usianya lebih di atas 5 tahun, maka harus dilanjutkan berdasarkan perintah pengadilan ini. Dan keputusan MA itu, dia [perlu] mengajukan lagi ke PTUN untuk perintah kepada BPN membatalkan sertifikat,” pungkas Nusron.

    Sebagai informasi, setidaknya terdapat lima rumah yang sudah terdampak penggusuran oleh PN Cikarang. Kelima rumah itu berlokasi di Kampung Bulu RT01/RW011. 

    Nusron menjelaskan, kelima warga terdampak itu dipastikan merupakan pemilik sah lahan tersebut. Di mana, kepemilikan lahannya telah tercatat merupakan pecahan dari sertifikat induk yang diterbitkan pada 1982.  

    “Nah beliau ini ya kan, berlima ini di sini dulunya diklaim sebagai orang yang duduk di Sertifikat 706, 706 ya jadi ada sertifikat Induknya 706 itu kejadian tahun 1982,” kata Nusron.  

    Untuk itu, Nusron menegaskan para warga yang rumahnya telah tergusur itu merupakan korban. Dia juga memastikan bakal segera menyelesaikan masalah ini bersama dengan sejumlah pihak terkait lainnya. 

  • Prabowo di Hadapan Jokowi: Megawati Berjasa, Maaf Kalau Ada yang Menjelek-jelekan – Halaman all

    Prabowo di Hadapan Jokowi: Megawati Berjasa, Maaf Kalau Ada yang Menjelek-jelekan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Momen menarik terjadi saat acara puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Pasalnya, di hadapan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Presiden Prabowo Subianto membahas sosok Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Megawati yang dinilai berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia.

    Ketum Partai Gerindra itu bahkan siap membela Megawati Soekarnoputri jika ada pihak yang menjelek-jelekannya.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dihadapan banyak orang termasuk mantan pemimpin negara tersebut.

    “Saya akui Bu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini.”

    “Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekan Bu Mega, saya akan… Saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya juga mengerti apa yang Beliau buat untuk republik ini,” ujar Prabowo Subianto dalam tayangan yang disiarkan GerindraTV.

    Pernyataan ini menarik perhatian karena Jokowi hadir secara langsung dalam acara tersebut.

    Seperti diketahui, belakangan hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri memanas saat Pilpres 2024 lalu.

    Bahkan, Jokowi telah didepak dari keanggotaannya di PDIP.

    Sementara saat ini Jokowi kian mesra dengan Prabowo Subianto.

    Sehingga pernyataan Prabowo yang ingin membela Megawati Soekarnoputri ini mengundang perhatian publik.

    Pembelaan Prabowo Subianto kepada Megawati Soekarnoputri ini membuat publik berspekulasi akan rencana pertemuan keduanya.

    Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati semakin dekat.

    Ia mengungkapkan, Megawati Soekarnoputri telah mengutus dua petinggi PDIP, yaitu Bendahara Umum Olly Dondokambey dan Said Abdullah sendiri, untuk hadir di perayaan HUT Gerindra.

    “InsyaAllah akan semakin dekat,” kata Said saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri disela-sela acara tersebut.

    Apalagi, kedekatan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tampak jelas.

    Terutama saat Megawati Soekarnoputri menitipkan ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra melalui Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

    Megawati Soekarnoputri, kata  Said, percaya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia akan mengalami kemajuan.

    “Ibu Ketua Umum meyakini Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya,” ujar Said.

    Publik pun menanti dengan antusias pertemuan yang diharapkan dapat memperkuat kerjasama antara kedua tokoh politik tersebut untuk masa depan Indonesia.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Ekonom Ingatkan Risiko Penghematan Anggaran Rp750 Triliun ala Prabowo

    Ekonom Ingatkan Risiko Penghematan Anggaran Rp750 Triliun ala Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom melihat efisiensi ala Prabowo yang mencapai Rp750 triliun dapat berdampak positif terhadap ekonomi, tetapi juga berisiko gagal jika tidak dikelola dengan baik.  

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan bahwa penghematan senilai Rp750 triliun atau sekitar US$44 miliar akan digunakan US$24 miliar untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sisanya diinvestasikan di Danantara. 

    Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan pada dasarnya program MBG dapat menstimulasi perekonomian dengan catatan, jika program ini tepat sasaran dalam mendukung UMKM serta mengurangi kesenjangan. 

    “Investasi jangka panjang melalui Danantara berpotensi menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi melalui infrastruktur, pendidikan, atau teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing,” ujarnya, Minggu (16/2/2025).  

    Selain itu, penghematan anggaran yang dilakukan dengan tepat bisa menjadi sinyal positif bagi investor tentang komitmen pemerintah dalam menjaga defisit fiskal dan meningkatkan efisiensi pengeluaran. 

    Meski demikian, Yusuf melihat saat ini sumber penghematan yang masih belum jelas menjadi tantangan tersendiri dan menghadirkan risiko. 

    Jika pemotongan anggaran justru berdampak pada layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, konsekuensinya justru kontraproduktif. 

    Selain itu, efektivitas program MBG bergantung pada ketepatan target dan transparansi distribusi untuk menghindari kebocoran, sementara investasi Danantara perlu diarahkan ke sektor yang memiliki multiplier effect tinggi agar tidak terbuang pada proyek mercusuar atau sektor non-strategis.  

    Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. 

    Menurutnya, Jika penghematan berasal dari sektor tidak produktif dan MBG didistribusikan secara tepat, serta investasi Danantara diarahkan pada proyek strategis dengan tata kelola yang baik, maka dampaknya tentu positif. 

    “Lain halnya jika penghematan justru merugikan layanan dasar dan investasi tidak dikelola dengan baik, maka kebijakan ini berisiko gagal dan Rp750 triliun hanya akan menjadi angka tanpa dampak nyata bagi ekonomi,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.  

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, tetapi Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.  

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun,” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

  • DAU Pendidikan Kota Banjar Akan Beralih ke Sistem Lelang, Wali Kota Terpilih Janji Evaluasi

    DAU Pendidikan Kota Banjar Akan Beralih ke Sistem Lelang, Wali Kota Terpilih Janji Evaluasi

    JABAR EKSPRES – Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kota Banjar untuk tahun 2025 yang mencapai Rp10 miliar akan mengalami perubahan signifikan dalam pengelolaannya.

    Rencananya, dana tersebut tidak akan lagi dikelola secara swakelola untuk keperluan renovasi ruang kelas dan pengadaan sarana prasarana (sarpras) di sekolah-sekolah.

    Hal ini diungkapkan oleh Kepala Disdik Kota Banjar, H. Kaswad baru-baru ini.

    Menurut H. Kaswad, dari total anggaran yang tersedia, hanya Rp7,5 miliar yang akan dialokasikan untuk program pendidikan formal dan nonformal.

    “Tahun ini, alokasi DAU untuk fisik seperti renovasi kelas akan dilakukan melalui sistem lelang. Ini berbeda dengan tahun 2024 yang masih menggunakan metode swakelola,” jelasnya.

    BACA JUGA: Karang Taruna Kota Banjar Terjebak Krisis Kepemimpinan, 3 Kecamatan Desak KLB

    Perubahan skema pengelolaan anggaran ini memicu berbagai pertanyaan, terutama mengenai transparansi dan efisiensi penggunaan dana.

    Wali Kota Banjar terpilih, H. Sudarsono, berkomitmen untuk meninjau ulang penyaluran DAU Disdik serta fokus pada perbaikan rapor pendidikan Kota Banjar yang dinilai masih memerlukan peningkatan.

    “Kami akan evaluasi titik lemahnya. Jika ada yang kurang, harus diperbaiki. Saya optimis perubahan signifikan bisa dicapai,” tegas Sudarsono.

    Ia menambahkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dan akuntabilitas penggunaan dana menjadi prioritas utama pemerintahannya.

    Sementara itu, Komisi III DPRD Kota Banjar sebelumnya telah menggelar rapat kerja yang membahas kinerja rapor pendidikan dan rencana alokasi DAU 2025.

    BACA JUGA: Tak Kunjung Cair, Kontingen Juara Porkot Banjar Menanti Janji Hadiah Rp25 Juta

    Ketua Komisi III DPRD Banjar, Cecep Dani Sufyan, menegaskan bahwa DAU harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan memprioritaskan sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal.

    “Jangan sampai anggaran terdistorsi hanya untuk proyek tertentu,” ujar Cecep.

    Rencana kebijakan yang beralih dari sistem swakelola ke lelang ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

    Sebagian pihak berpendapat bahwa sistem lelang berisiko memicu pemborosan anggaran, sementara yang lain meyakini bahwa metode ini lebih mudah diawasi dan dapat meningkatkan transparansi.

  • Megathrust ‘Meledak’, Ini Wilayah Jakarta-Banten-Lampung Kena Tsunami

    Megathrust ‘Meledak’, Ini Wilayah Jakarta-Banten-Lampung Kena Tsunami

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berulang kali mengungkapkan potensi ancaman Megathrust di Indonesia. Ini disebabkan Indonesia berada di Cincin Api Pasifik alias Ring of Fire.

    Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng utama dunia yaitu Indo Australia, Pasifik, dan Eurasia. Dampaknya, Indonesia memiliki 13 segmen Megathrust, yaitu sumber gempa yang mampu memicu gempa dahsyat.

    Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN Nuraini Rahma Hanifa mengungkapkan salah satu segmen Megathrust yang rawan melepaskan enegeri adalah Pantai Selatan Jawa hingga dampaknya memanjang ke Selat Sunda. Apabila ‘pecah’, segmen Megathrust ini bisa memicu gempa dahsyat hingga M 8,7 dan tsunami setinggi 20 meter.

    Ini karena semakin lama energi yang terkumpul ini akan mencapai titik pelepasan energinya melalui pergerakan mendadak yang memicu getaran atau guncangan yang sangat kuat atau gempa bumi. Goncangan besar tersebut akan mengakibatkan perpindahan kolom air laut dan menyebabkan gelombang air laut menjadi sangat besar yang menjalar semua arah hingga mencapat daratan atau tsunami.

    Menurut Nuraini, tsunami yang dihasilkan juga akan sampai ke Jakarta. Kisarannya antara 1 sampai 1,8 meter.

    “Contoh untuk segmen yang M 8,7 di Selatan Pangandaran. Jadi kalau dilihat ini kan jaringan dan perjalanan gelombang. Dari sumber (Megathrust) dia kemudian terus masuk ke Selat Sunda,” kata dia kepada CNBC Indonesia, Minggu (16/2/2025).

    “Begitu masuk lewat Selat Sunda karena kan riak gelombang menjalar ke segara arah, kemudian masuk ke Jakarta. Nah ini bisa sampai Jakarta kira-kira (ketinggian tsunami) 1 meter sampai 1,8 meter,” terang dia.

    Foto: Titik lokasi pusat megathrust. (Dok. Google Maps)
    Titik lokasi pusat megathrust. (Dok. Google Maps)

    Dia menjelaskan dorongan tsunami besar dari selatan Jawa menuju utara makin lama makin berkurang. Tsunami akan melewati pesisir Selatan Jawa, lalu pesisir Banten dan Lampung serta masuk Jakarta. Menurut perhitungannya, tsunami tersebut akan tiba di Jakarta 2,5 jam. Dia mengatakan hanya daerah pesisir utara Jakarta saja yang akan terkena tsunami 1,8 meter.

    “2,5 jam tsunami tiba. Kalau Jawa bagian selatan 40 menit sudah sampai, Lebak itu 18 menit. Oke, yang kena imbas itu pertama kali adalah wilayah Jakarta Utara ya,” sebutnya.

    “Lampung yang menghadap Selat Sunda akan kena semua,” imbuhnya.

    Nuraini menegaskan tinggi tsunami masing-masing daerah berbeda.

    “Semua pesisir Banten itu akan terdampak tetapi dengan tinggi yang berbeda-beda. Di Jakarta juga seluruh pesisir utara Jakarta akan kena,” bebernya.

    Sebelumnya Nuraini dalam ulasannya menyebutkan, segmen Megathrust di selatan Jawa, termasuk Selat Sunda, menyimpan energi tektonik yang signifikan dan berpotensi melepaskan gempa berkekuatan magnitudo 8,7 hingga 9,1.

    Dia mengungkapkan, dari hasil simulasi yang dilakukan BRIN bersama tim peneliti dari berbagai institusi, jika tsunami terjadi, ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 20 meter di pesisir selatan Jawa, 3-15 meter di Selat Sunda, dan sekitar 1,8 meter di pesisir utara Jakarta.

    “Energi yang terkunci di zona subduksi selatan Jawa terus bertambah seiring waktu. Jika dilepaskan sekaligus, goncangan akan memicu tsunami tinggi yang bisa berdampak luas, tidak hanya di selatan Jawa tetapi juga di wilayah pesisir lainnya,” kata Rahma.

    Sedangkan untuk daerah perkotaan seperti Jakarta, yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan sedimen tanah yang rentan mengamplifikasi goncangan, upaya mitigasi gempa juga mencakup retrofitting atau penguatan struktur bangunan.

    “Retrofitting sangat penting, terutama untuk bangunan di kawasan padat penduduk, karena goncangan kuat berpotensi menyebabkan kerusakan masif dan korban jiwa,” tambahnya.

    BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko Megathrust. Dampak gempa Megathrust sangat besar hingga memberikan dampak lanjutan seperti kematian, cedera, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, dampak sosial ekonomi hingga gangguan layanan dasar.

    (wur/wur)

  • Politeknik KKP kembangkan “Vocational Goes to Actors”

    Politeknik KKP kembangkan “Vocational Goes to Actors”

    Magang industri selama setahun bagi taruna tersebut telah tertuang dalam kurikulum pendidikan kelautan dan perikanan edisi tahun 2022

    Jakarta (ANTARA) – Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP), salah satu satuan pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Program Vocational Goes to Actors (Voga) guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul sektor perikanan.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta mengatakan Voga merupakan salah satu program terobosan BPPSDM KP, di samping SMART Fisheries Village (SFV), untuk mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

    “Voga dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), revitalisasi pelatihan, sertifikasi kelautan, dan perikanan, serta optimalisasi peran penting penyuluh,” kata Nyoman dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan bahwa program itu salah satunya dilakukan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Jawa Timur, yang menerapkan porsi praktik 70 persen dan teori 30 persen, melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), hingga berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam dan luar negeri.

    Sementara itu, Direktur Politeknik KP Sidoarjo Yaser Krisnafi menambahkan, dalam mengimplementasikan Voga, terdapat berbagai program kegiatan yang menunjang terwujudnya proses transformasi pendidikan kelautan dan perikanan yang berbasis kompetensi.

    Menurut dia, kompetensi taruna dapat meningkat dengan mendekatkan taruna dengan DUDI sejak perkuliahan.

    Ia menyebutkan beberapa program Politeknik KP Sidoarjo untuk mendukung Program Voga di antaranya magang industri selama setahun penuh, implementasi MBKM, optimalisasi Teaching Factory (Tefa), kelas internasional dan sinergi dengan DUDI.

    “Magang industri selama setahun bagi taruna tersebut telah tertuang dalam kurikulum pendidikan kelautan dan perikanan edisi tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan magang dimulai sejak taruna berada pada semester V hingga semester VI,” ujar Yaser.

    Lebih lanjut, menurut dia, program magang industri juga bertujuan meningkatkan serapan lulusan yang siap kerja di DUDI bidang kelautan dan perikanan.

    Beberapa perusahaan yang menjadi lokasi magang industri pada tahun akademik ini antara lain ODE Aquaculture & Agriculture Brunei Darussalam; PT. Tanjung Bumi Akuakultur Indonesia; PT. Bumi Menara Internusa; PT. Bee Jay Seafood; PT. Central Proteina Prima; dan PT. Pyramid Paramount Indonesia.

    Politeknik KP Sidoarjo juga menjalankan Program MBKM. Kegiatan pembelajaran tersebut bekerja sama dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDM KP, antara lain Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRPPBKP).

    Selain itu, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul.

    “Kegiatan MBKM ini dilaksanakan oleh taruna semester III,” ujarnya.

    Optimalisasi unit Teaching Factory (Tefa) untuk pembelajaran praktik juga dilakukan Politeknik KP Sidoarjo, yaitu Tefa pengolahan hasil perikanan dan Tefa budi daya air tawar.

    “Serta Tefa yang berada di luar kampus utama, yaitu Tefa budi daya air payau di Pasuruan, Tefa budidaya air laut di Lamongan, dan Tefa budi daya air tawar di Magetan,” terangnya.

    Kegiatan pembelajaran di Tefa memungkinkan taruna untuk melaksanakan kegiatan praktik sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku di DUDI.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penguatan SDM untuk peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan sesuai prinsip ekonomi biru.

    Selain itu, KKP mengutamakan anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan mengenyam pendidikan di satuan pendidikan KKP melalui program penerimaan dan beasiswa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Supian Suri Akan Berangkat Retreat ke Magelang Pakai Bus dari Bandung Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Akan Berangkat Retreat ke Magelang Pakai Bus dari Bandung Megapolitan 16 Februari 2025

    Supian Suri Akan Berangkat Retreat ke Magelang Pakai Bus dari Bandung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wali Kota (Walkot) Depok terpilih,
    Supian Suri
    akan pergi retreat (orientasi kepala daerah) ke Magelang, Jawa Tengah, dengan menaiki bus dari Bandung, Jawa Barat.
    Supian mengatakan, dirinya akan pergi retreat ke Magelang bersama dengan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
    “Kami dari Jawa Barat rencananya mau gabung dengan Pak Gubernur, dari Gedung Sate kita naik bus sama-sama,” ungkap Supian di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).
    Supian mengaku dirinya sudah melaksanakan persiapan untuk mengikuti retreat di Magelang.
    Salah satu persiapan yang dilakukannya adalah dengan rutin melakukan lari pagi.
    “Buat di Magelang, biasa lari pagi. Coba latihan dari sekarang biar di sana bisa adaptasi,” ucap Supian.
    Sementara itu, Supian mengaku tak ada persiapan khusus yang dilakukannya untuk pelantikan sebagai Wali Kota Depok nanti.
    Namun, ia mengaku begitu bersemangat karena bisa memiliki kesempatan untuk melayani masyarakat Depok.
    “Pasti kami posisinya bersemangat, Insyaallah bisa melayani masyarakat secara maksimal bersama Pak Chandra,” kata Supian.
    Supian berharap, dengan adanya kegiatan retreat bisa mendapat pembekalan agar ia semakin mantap menjabat sebagai kepala daerah.
    Sebelumnya, sebanyak 505 kepala daerah di seluruh Indonesia akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari mendatang.
    Rencananya, pembekalan ini akan dilaksanakan setelah ratusan kepala daerah itu dilantik pada 20 Februari.
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto membocorkan agenda pembekalan dalam
    retreat kepala daerah
    2025.
    Menurutnya, para pemateri tidak hanya berasal dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih, tapi juga pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI.
    Selain itu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan hadir dalam retreat kepala daerah dan ikut memberikan arahan, tetapi Bima mengatkan waktu kedatangannya belum bisa dipastikan.
    “Presiden menyampaikan beliau akan datang kapan saja. Mungkin di awal retret, di tengah retret, atau di penghujung retreat,” ujarnya, dikutip dari
    Kompas.id
    , Jumat (14/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Karang Taruna Kota Banjar Terjebak Krisis Kepemimpinan, 3 Kecamatan Desak KLB

    Karang Taruna Kota Banjar Terjebak Krisis Kepemimpinan, 3 Kecamatan Desak KLB

    JABAR EKAPRES – Ketegangan internal Karang Taruna Kota Banjar memuncak setelah tiga kecamatan (Purwaharja, Banjar, dan Langensari resmi melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua Karang Taruna Kota Banjar, Deni Herdiandi.

    Isu transparansi anggaran, vakumnya program kerja, dan ketidakjelasan arah organisasi menjadi pemicu utama. Mosi ini disertai tuntutan penyelenggaraan KLB untuk memilih kepengurusan baru.

    Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) Kota Banjar, Agus Sumitra, mengonfirmasi bahwa anggaran hibah dari Karang Taruna Provinsi Jawa Barat ke setiap kabupaten/kota memang sebesar Rp50 juta per tahun. Namun, dana yang diterima diklaim lebih kecil karena pemotongan pajak.

    “Pemotongan pajak wajar terjadi, tetapi harus disertai laporan keuangan yang jelas. Sayangnya, hingga kini belum ada komunikasi intensif dengan Ketua Deni untuk membahas hal ini,” ujar Agus baru-baru ini.

    BACA JUGA: Tak Kunjung Cair, Kontingen Juara Porkot Banjar Menanti Janji Hadiah Rp25 Juta

    Agus Sumitra menyatakan MPKT akan memediasi pertemuan antara Deni dan perwakilan kecamatan. “Kami ingin duduk bersama, bahas masalah secara kekeluargaan,” ujarnya.

    Jika mediasi gagal, KLB diprediksi menjadi opsi akhir. Namun, keputusan akhir berada di tangan Penjabat Wali Kota Banjar selaku pembina Karang Taruna.

    Ketiadaan transparansi ini diperparah dengan pengakuan Yadi Kurniadi, Ketua Karang Taruna Kecamatan Purwaharja, yang menjabat sebagai bendahara namun tak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana. “Saya hanya tahu anggaran masuk, tetapi tidak ada keterbukaan soal penggunaannya. Ini merusak reputasi organisasi,” tegas Yadi.

    “Visi-misi yang dijanjikan Deni saat pemilihan tidak terrealisasi. Program kerja hanya di atas kertas,” kritik Yadi.

    BACA JUGA: Hadiah Juara Umum Porkot Banjar Dijanjikan Cair 2025, Ketua KONI Beberkan Tantangan Anggaran

    Dede Hasanudin, Ketua Karang Taruna Kecamatan Banjar, menambahkan jika Karang Taruna membutuhkam solidaritas di komponen kepengurusan. “Kami ingin soliditas kembali. Jangan sampai kepentingan individu mengalahkan tujuan organisasi,” ujarnya.

    Deni Herdiandi, yang juga anggota DPRD Kota Banjar, membantah kelalaiannya. Ia menyebut vakumnya kegiatan organisasi disebabkan oleh kesibukan agenda politik seperti Pemilu dan Pilkada.

    “Kami menjaga netralitas dan independensi selama kontestasi. Vakum ini hanya sementara. Siap memperbaiki komunikasi,” kata Deni.

  • KKP kendalikan dan awasi obat ikan pada rantai produksi budi daya

    KKP kendalikan dan awasi obat ikan pada rantai produksi budi daya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan obat dalam rantai produksi perikanan budi daya, yang dilakukan oleh unit kerja Badan Mutu kementerian tersebut.

    “Kami telah menyiapkan inspektur mutu berikut perangkat dalwas (pengendalian dan pengawasan) peraturan, standard, NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteri) dan seterusnya,” kata Kepala Badan Mutu KKP Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan bahwa Badan Mutu KKP merupakan otoritas kompeten Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) di Indonesia yang menangani sembilan sertifikasi perikanan.

    Diantaranya terkait dengan obat ikan adalah Cara Produksi Obat Ikan Yang Baik (CPOIB) dan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB).

    “Manfaatnya bukan hanya menjaga produktifitas budidaya tetapi sekaligus menjamin keamanan, mencegah efek negatif bagi konsumen maupun lingkungan,” ujar Ishartini.

    Sertifikasi CPOIB dan CDOIB yang berada di lokus hulu rantai produksi budi daya pun sangat penting dan berdampak pada sektor hilir, terutama terkait isu residu obat dan AMR karena keduanya masuk dalam One Health yang berdampak bagi kesehatan manusia.

    Kedua sertifikasi tersebut juga akan menentukan keberterimaan produk Indonesia di negara tujuan ekspor.

    Sementara itu, Inspektur Mutu Obat Ikan Badan Mutu KKP Dokter Hewan Adam Saba Anggara mengatakan bahwa pihaknya belum lama ini Inspektur Mutu Badan Mutu KKP melakuan sertifikasi cara pembuatan obat ikan yang baik (CPOIB) di PT. Nugen Bioscience Indonesia.

    Dia mengatakan bahwa pengajuan CPOIB oleh pelaku usaha sangat mudah yaitu melalui Online Single Submission (OSS) secara elektronik, selanjutnya tim mutu akan melakukan audit.

    “Audit untuk memastikan proses produksi sesuai standar mulai dari bahan baku, fasilitas produksi, laboratorium uji mutu, gudang atau warehouse produk jadi, dan fasilitas pendukung lainnya termasuk sistem pengelolaan limbah,” terang Adam.

    Ia juga mengatakan bahwa Badan Mutu KKP Wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat juga melaksanakan kegiatan serupa di PT. Medion Indonesia, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang kesehatan hewan dan ikan.

    Sebelumnya Menteri kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah membentuk Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau dikenal sebagai Badan Mutu KKP.

    Badan ini bertugas untuk menerbitkan sertifikasi hasil mutu produk perikanan dari hulu ke hilir untuk memberikan jaminan mutu serta keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik maupun ekspor.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dipanggil KPK Pekan Depan, Hasto Bakal Datang Jika Tak Ada Hal Mendesak

    Dipanggil KPK Pekan Depan, Hasto Bakal Datang Jika Tak Ada Hal Mendesak

    JAKARTA – Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail menyebut Hasto akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus Harun Masiku.

    Dengan catatan, Hasto akan datang untuk pemeriksaan jika tidak ada hal yang mendesak untuk keperluan partainya.

    “Tentu kalau dipanggil secara patut dan tidak ada yang mendesak untuk dikerjakan terkait kepentingan orang banyak, tentu dia akan datang,” kata Maqdir kepada wartawan, Minggu, 16 Februari.

    Meski demikian, Maqdir mengungkapkan sejauh ini Hasto belum menerima surat pemanggilan dari KPK untuk diperiksa pada pekan depan.

    “Saya belum dapat imformasi adanya panggilan,” ungkap Maqdir.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menuturkan bahwa Hasto akan dimintai keterangan pekan depan terkait dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan.

    “Info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan,” kata Tessa kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat malam, 14 Februari.

    “Kemungkinan besar pekan depan,” sambungnya.

    Diberitakan sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengajukan praperadilan terhadap KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan. Gugatan kemudian tidak diterima oleh Hakim Tunggal PN Jaksel Djumyanto.

    Dalam pertimbangannya, Djuyamto mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh pihak KPK yang keberatan dengan dalil gugatan kubu Hasto yang mengajukan keberatan atas dua surat perintah penyidikan.

    Menurut hakim, seharusnya permohonan kubu Hasto diajukan dalam dua bentuk gugatan praperadilan.

    Dengan tidak diterimanya praperadilan ini, status tersangka Hasto oleh KPK sah. “Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak diterima,” ujar Djuyamto.

    Adapun Hasto sudah pernah diperiksa sebagai tersangka pada 13 Januari. Ia menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam dan tidak berompi oranye.