Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Bekasi Berkebaya Digelar, Fatma Gus Ipul: Buka Peluang Kolaborasi dengan Penyandang Disabilitas – Page 3

    Bekasi Berkebaya Digelar, Fatma Gus Ipul: Buka Peluang Kolaborasi dengan Penyandang Disabilitas – Page 3

    Fatma meminta kepada semua pihak agar membuka ruang kolaborasi dengan para penyandang disabilitas yang memiliki potensi di bidang fesyen.

    “Sebagai Penasihat DWP Kemensos yang memiliki kewajiban untuk lebih memperhatikan para penyandang disabilitas, saya berharap para desainer hebat IMF ini dapat berkolaborasi dan membina potensi penyandang disabilitas yang menjadi bagian sasaran program dari Kemensos,” ujarnya.

    “Seperti baju yang saya pakai saat ini, adalah batik ciprat buatan sahabat kami penyandang disabilitas, lalu di-desain dengan sangat bagus oleh desainer mbak Elok Re Naspio, sehingga karya dari penyandang disabilitas bisa dinikmati dan diharapkan bisa naik kelas, saya senang sekali karena bagi saya ini adalah karya yang luar biasa,” jelas Fatma.

     

    (*)

  • 4 Kelompok yang Boleh Ikut Program Sertifikat Tanah Gratis Prona

    4 Kelompok yang Boleh Ikut Program Sertifikat Tanah Gratis Prona

    PIKIRAN RAKYAT – Program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang belum memiliki sertifikat tanah.

    Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti program ini. Lantas, siapa saja yang berhak menjadi peserta program Prona?

    Sasaran Program Prona

    Program Prona secara khusus ditargetkan untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan dalam mengurus sertifikat tanah secara mandiri.

    Beberapa kelompok masyarakat yang diprioritaskan dalam program Prona antara lain:

    1. Pekerja informal: Petani, nelayan, pedagang, buruh musiman, dan pekerja informal lainnya.

    2. Penduduk miskin: Masyarakat yang tinggal di daerah kumuh atau pemukiman padat penduduk.

    3. Pegawai dengan penghasilan rendah: Pegawai swasta dengan gaji di bawah UMR.

    4. Veteran, pensiunan, dan keluarga: Veteran, pensiunan PNS, TNI, Polri, serta istri/suami dari mereka.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menunjukkan sertifikat usai meninjau salah satu lahan sengketa yang sudah digusur di kawasan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/2/2025). Nusron meninjau sejumlah titik di kawasan tersebut yang lahannya disengketakan karena polemik jual-beli dari pemilik induk lahan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt. ANTARA FOTO

    Alasan Prioritas untuk Kelompok Tertentu

    Ada beberapa alasan mengapa kelompok-kelompok tersebut menjadi prioritas dalam program Prona:

    – Masyarakat dengan ekonomi lemah seringkali kesulitan mengakses layanan pertanahan dan memiliki keterbatasan informasi.

    – Kelompok masyarakat tersebut sangat membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

    – Program Prona bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan akses yang sama bagi semua masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah.

    Daerah Sasaran Program Prona

    Selain menyasar kelompok masyarakat tertentu, program Prona juga diprioritaskan untuk wilayah-wilayah tertentu, seperti:

    1. Desa miskin atau tertinggal: Daerah-daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah.

    2. Daerah pertanian subur atau berkembang: Daerah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi.

    3. Daerah penyangga kota: Daerah yang berada di sekitar perkotaan.

    4. Daerah lokasi bencana alam: Daerah yang pernah mengalami bencana alam.

    5. Daerah permukiman padat penduduk: Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

    Cara Mendaftar Program Prona

    Untuk mengikuti program Prona, masyarakat dapat mendaftarkan diri di kantor desa atau kelurahan setempat. Petugas desa atau kelurahan akan membantu dalam proses pendaftaran dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

    Manfaat Program Prona

    Program Prona memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain memiliki kepastian hukum, meningkatkan nilai aset, kemudahan akses kredit, dan mencegah sengketa tanah.

    Disclaimer: Informasi yang disajikan dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sebaiknya Anda mengkonfirmasi informasi terbaru mengenai program Prona dengan menghubungi Kantor BPN setempat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Waspada Hujan Ekstrem hingga 20 Februari 2025, Cek Wilayahnya

    Waspada Hujan Ekstrem hingga 20 Februari 2025, Cek Wilayahnya

    loading…

    BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga ekstrem periode 17 hingga 20 Februari 2025. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga ekstrem periode 17 hingga 20 Februari 2025. Di mana saja wilayahnya?

    Sebelumnya, BMKG memantau perkembangan sistem atmosfer yang berpotensi mempengaruhi cuaca di Indonesia. Monsun Asia yang diprediksi masih aktif serta potensi Cold Surge yang membawa massa udara basah dan dingin ke wilayah Indonesia perlu diwaspadai.

    “Selain itu, berbagai fenomena atmosfer lainnya juga terpantau aktif dan berpotensi meningkatkan curah hujan di Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangannya, dikutip Senin (17/2/2025).

    BMKG mengungkapkan, Gelombang Kelvin diperkirakan aktif di Sumatera bagian Selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Papua bagian Selatan, sementara Gelombang Equatorial Rossby diprediksi aktif di Kalimantan bagian Tengah hingga Utara, Sulawesi bagian Tengah hingga Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

    “Selain itu, analisis OLR (Outgoing Longwave Radiation) menunjukkan nilai negatif pada periode 18-20 Februari 2025, yang mengindikasikan peningkatan signifikan dalam potensi hujan di berbagai wilayah Indonesia,” kata BMKG.

    Selain faktor skala besar, kondisi atmosfer lokal juga menunjukkan peningkatan aktivitas konvektif akibat tingginya labilitas atmosfer di beberapa wilayah, termasuk Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi bagian Selatan, Maluku Utara, dan Papua.

    “Kombinasi antara faktor regional dan lokal ini semakin mendukung pertumbuhan awan hujan yang berpotensi memicu hujan lebat, petir, angin kencang, serta meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor di wilayah terdampak,” katanya.

    Dengan kondisi cuaca yang dinamis ini, masyarakat, khususnya di wilayah terdampak, diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Sektor transportasi laut dan perikanan juga perlu memperhatikan potensi gelombang tinggi, terutama di perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Utara Papua.

  • 40 Menteri dan Mantan Presiden Bakal jadi Pembicara di Retreat Kepala Daerah

    40 Menteri dan Mantan Presiden Bakal jadi Pembicara di Retreat Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan akan ada sekitar 40 menteri yang menjadi pemateri dalam kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah.

    Tak hanya para menteri di Kabinet Merah Putih, dia juga menyebut nantinya akan ada presiden terdahulu yang juga menjadi pembicara dalam agenda tersebut. 

    “Ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana. Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan Widyaiswara dari Lemhannas, Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan Presiden yang akan berbicara,” katanya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025).

    Akan tetapi, Bima enggan mengungkap siapa ‘mantan’ presiden yang dimaksud. Dia hanya mengatakan lihat saja nanti dan kemungkinan akan diumumkan.

    Dilanjutkan dia, ada beberapa hal pokok yang menjadi materi pembekalan kepala daerah nanti. Pertama, materi mengenai tugas pokok dari kepala daerah. Ini diperlukan lantaran latar belakang kepala daerah tak semuanya sama dan tak semuanya memiliki pemahaman politik pemerintahan.

    Kedua, materi untuk memahami Asta Cita Prabowo-Gibran. Hal ini penting karena mencakup soal makan bergizi, ketahanan pangan, pendidikan, hingga kesehatan. 

    “Ketiga, ini yang nggak bisa pakai zoom yaitu pembangun chemistry, emotional bounding. Kami, Kabinet Merah Putih, ketika di sana menjadi lebih kenal, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu, cepat sekali koordinasinya,” urainya.

    Maka demikian, Bima berpandangan jika nanti kepala daerah sudah saling mengenal dan akrab, akan mudah berkoordinasi dalam banyak hal.

    Keempat, eks Wali Kota Bogor ini menyebut akan ada materi soal pengelolaan dana dari pusat yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Untuk mengawal itu perlu serius, teman-teman itu perlu mengawal uang rakyat tadi. Makanya kemudian nanti ada KPK, Kepolisian, BPK, BPKP, untuk mengawal itu,” ujarnya.

    Tak hanya empat hal pokok tadi, Bima turut berujar akan ada materi-materi tentang ketahanan nasional dan wawasan kebangsaan.

    “Teman-teman kepala daerah hari itu harus menjadi garda terdepan, sebagai pemersatu, sebagai tokoh-tokoh nasionalis,” pungkasnya.

  • Jasamarga cegah kemacetan di Jalan Layang MBZ pada Senin dini hari

    Jasamarga cegah kemacetan di Jalan Layang MBZ pada Senin dini hari

    Ilustrasi – Sejumlah kendaran melintas di jalan tol layang MBZ dan Jakarta-Cikampek di Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah

    Jasamarga cegah kemacetan di Jalan Layang MBZ pada Senin dini hari
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 07:13 WIB

    Elshinta.com – PT Jasamarga merespons insiden tabrakan kendaraan di Jalan Layang Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) Bekasi Timur, Minggu malam, sebelum menimbulkan kemacetan lalu lintas pada Senin dini hari.

    Mengutip cuitan akun X-nya, Senin dini hari, Jasamarga menginformasikan lokasi tabrakan sebelumnya berada di kilometer 18 lebih 700 meter (KM 18+700) tepatnya lajur 1 atau kiri jalan layang MBZ arah Jakarta pada pukul 22.40 WIB.

    Salah satu kendaraan yang mengalami kecelakaan merupakan mobil sedan berwarna putih dengan kode plat D yang terlihat menepi di bahu jalan. Sedangkan yang lainnya sedan berwarna hitam dengan kode plat B yang diangkut dengan mobil derek.

    Kecelakaan tersebut menyebabkan arus kendaraan tersendat hingga kepadatan kendaraan mencapai KM 20.

    Petugas patroli pun diturunkan ke lokasi bersama mobil derek untuk menangani keadaan.

    Pukul 00.05 WIB, penanganan kecelakaan dinyatakan selesai.

    Penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Belum diinformasikan mengenai jumlah korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden kecelakaan tersebut.

    Para pengguna jalan layang MBZ diimbau untuk selalu berhati-hati dan lebih waspada ketika berkendara, terutama di malam hari.

    Kewaspadaan berkendara di antaranya ditunjukkan dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga jarak aman antarkendaraan dan menghindari mengemudi dalam kondisi lelah atau mengantuk.

    Sumber : Antara

  • 4 Setelah Mayor Teddy, Kini Prabowo Sendiri yang Tegur Paspampres Nasional

    4 Setelah Mayor Teddy, Kini Prabowo Sendiri yang Tegur Paspampres Nasional

    Setelah Mayor Teddy, Kini Prabowo Sendiri yang Tegur Paspampres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto juga menegur sendiri anggota Pasukan Pengamanan Presiden (
    Paspampres
    ), setelah sebelumnya Sekretaris Kabinet (Seskab)
    Mayor Teddy
    Indra Wijaya viral karena menegur Paspampres.
    Momen Prabowo menegur Paspampres itu terjadi dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Gerindra di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu, 15 Februari 2025.
    Semua berawal saat ribuan kader Partai Gerindra berebut bersentuhan langsung dengan Prabowo.
    Para kader yang berada di bawah panggung berusaha menyalami Prabowo yang baru saja tiba di lokasi.
    Prabowo pun meladeni kader-kader Gerindra yang ingin bersalaman.
    Ketika itu, Prabowo tampak diapit dan dikawal para Paspampres di samping kiri dan kanannya.
    Hanya saja, Prabowo terlihat ingin lebih leluasa berinteraksi dan berjabat tangan dengan para kadernya.
    Walhasil, Prabowo tampak menghalau dan meminta Paspampres tidak menghalang-halangi dirinya yang sedang bersalaman dengan kader Gerindra.
    Setelahnya, pengawalnya itu pun sedikit menjauh dari Prabowo yang sedang bertemu dengan para kadernya.
    Beberapa hari sebelumnya, Mayor Teddy sempat tersorot kamera saat menegur anggota Paspampres yang memayungi Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025, malam.
    Momen ini terjadi saat Prabowo hendak menyambut kedatangan Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan dan istri, Emine Erdogan.
    Berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, mulanya Prabowo dan Teddy berjalan berdampingan menuju landasan pesawat Presiden Turkiye di Lanud Halim Perdanakusuma, untuk menyambut Erdogan.
    Anggota Paspampres berkemeja putih lengan panjang mengikuti di belakang sembari memayungi Prabowo.
    Setelah beberapa langkah, Teddy menengok ke belakang sambil mengucapkan “enggak usah” dan memberikan isyarat kepada anggota Paspampres itu.
    Dengan sigap, anggota Paspampres tersebut langsung berhenti dan menutup payungnya.
    Kemudian, anggota tersebut menyerahkan payung hitam itu ke rekannya dan kembali bertugas mengawal Presiden Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rp255 Miliar Dialokasikan untuk Perbaiki 11.697 Rumah di Kawasan Pesisir, Daerah Mana Saja? – Halaman all

    Rp255 Miliar Dialokasikan untuk Perbaiki 11.697 Rumah di Kawasan Pesisir, Daerah Mana Saja? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memperbaiki hunian warga yang tinggal di kawasan pesisir Indonesia.

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar,” kata Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/2/2025).

    Selain program BSPS di kawasan pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan.

    Enam kawasan itu terletak di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; dan Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB.

    Berikutnya, kawasan Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

    Selanjutya, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran pembangunan Slsanitasi sebesar Rp 30 Miliar.

    Pembangunan akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Jakarta; dan Jawa Barat.

    Sementara itu, sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

    Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

    BP3 akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, di mana mereka akan mengelola sumber pendanaan selain APBN (dana konversi).

    Lalu, dari sisi Hunian Berimbang, BP3 akan melakukan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    BP3 juga bertugas menyempurnakan ekosistem perumahan, melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock).

    Selain itu, memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR. 

  • Rp255 Miliar Dialokasikan untuk Perbaiki 11.697 Rumah di Kawasan Pesisir, Daerah Mana Saja? – Halaman all

    Rp255 Miliar Dialokasikan untuk Perbaiki 11.697 Rumah di Kawasan Pesisir, Daerah Mana Saja? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memperbaiki hunian warga yang tinggal di kawasan pesisir Indonesia.

    Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    “BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar,” kata Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/2/2025).

    Selain program BSPS di kawasan pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan.

    Enam kawasan itu terletak di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; dan Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB.

    Berikutnya, kawasan Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

    Selanjutya, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran pembangunan Slsanitasi sebesar Rp 30 Miliar.

    Pembangunan akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Jakarta; dan Jawa Barat.

    Sementara itu, sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

    Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

    BP3 akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, di mana mereka akan mengelola sumber pendanaan selain APBN (dana konversi).

    Lalu, dari sisi Hunian Berimbang, BP3 akan melakukan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    BP3 juga bertugas menyempurnakan ekosistem perumahan, melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock).

    Selain itu, memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR. 

  • Prabowo Ngomong Ndasmu Tanggapi Kritik Kabinet Gemuk, Fedi Nuril Sebut Bocah: Gue Malu

    Prabowo Ngomong Ndasmu Tanggapi Kritik Kabinet Gemuk, Fedi Nuril Sebut Bocah: Gue Malu

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang bilang ndasmu menuai kritik. Dianggap tidak layak.

    Salah satunya diungkapkan artis kondang, Fedi Nuril. Ia mengaku malu dengan kelakuan orang nomor satu di Indonesia itu.

    Fedi bahkan menyebut Ketua Umum Partai Gerindra itu bocah. Padahal, kata Fedi, umurnya sudah 73 tahun.

    “Gue malu Presiden RI yang sudah berumur 73 tahun berpidato menggunakan gestur ala bocah,” kata Fedi dikutip dari unggahannya di X, Senin (17/2/2025).

    Fedi tidak hanya mempersoalkan kata Ndasmu. Ia juga menyoroti kaya lain yang dinilainya berlebihan.

    “Nye…nye…nye (“terlalu besar”) dan ngomong, “ndasmu”,” ucapnya.

    Di sisi lain, Fedi juga menyentil sejunlah hadirin di tempat itu. Pasalnya, tak sedikit dari mereka yang tertawa.

    “Di ruangan itu reaksinya banyak yang ketawa pula,” pungkasnya.

    Pernyataan dimaksud Fedi, saat Prabowo pidato di Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra. Di dalam pidato itu, Prabowo menanggapi kritik terhadap kabinet yang dinilai sejumlah pihak gemuk.

    Tidak gamblang, Prabowo mulanya menyebut ada orang pintar yang menganggap kabinetnya gemuk.

    “Ada Orang-orang pinter itu bilang kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar,” kata Prabowo.

    Lalu ia melanjutkan seolah berbisik.

    “Ndasmu,” ucapnya.

    Pegiat Media Sosial bercentang biru, Cak Khum menyoroti laku Prabowo itu. Ia menyoal hal tersebut.

    “Presiden kok kerjaannya Curhat, kalau nggak gitu omon-omon tok,” kata Cak Khum dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (15/2/2025).

    Acara HUT Gerindra yang digelar di Sentul, Bogor hari ini, Sabtu (15/2/2025) itu ditayangkan di YouTube resmi Partai Gerindra.

  • Kriminal sepekan, Kasus Vadel Bajideh hingga gas oplosan

    Kriminal sepekan, Kasus Vadel Bajideh hingga gas oplosan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa berkaitan dengan keamanan menghiasi Jakarta yang terjadi dalam sepekan, mulai dari Vadel Badjideh janji nikahi anak Nikita Mirzani hingga modus pengoplosan elpiji 3 kilogram (kg) jadi 50 kg.

    Berikut berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Vadel Badjideh janji nikahi anak Nikita Mirzani

    Jakarta (ANTARA) – Tersangka kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak, Vadel Alfajar Badjideh (20) berjanji menikahi anak Nikita Mirzani bernama Laura Meizani (LM) atau Lolly (17) usai melakukan persetubuhan.

    “Selama menjalani hubungan pacaran tersebut, atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban,” kata Kanit PPA Polres Metro Jakarta Selatan Citra Ayu kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Ini modus pengoplosan elpiji 3 kg jadi 50 kg

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya membeberkan modus pengoplosan elpiji tiga kilogram (kg) subsidi menjadi elpiji 12 kg atau 50 kg non subsidi, menyusul pengungkapan kasus itu pada empat lokasi di Jakarta dan Bekasi.

    “Tabung gas kosong 12 kg atau 50 kg dijejerkan kemudian di bagian atasnya diberikan es batu untuk menjadi dingin,” ungkap Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirreskrimsus) Polda Metro Jaya AKBP Indrawienny Panjiyoga dalam jumpa pers, di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Dua orang pria pengancam guru TK ditangkap polisi di Tangsel

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menangkap dua orang pria berinisial S dan N karena diduga meminta uang dengan cara mengancam seorang guru taman kanak-kanak (TK) berinisial BD di Kompleks Puri Permata Pamulang, Babakan, Setu, Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

    “Semalam ditangkap. Jadi, tak lama dari kejadian itu, langsung kita identifikasi orang tersebut, ya ketahuan dan langsung kita cari dan dapat, ” kata Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya saat dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    Empat wanita berinisial AH (43), YI (30), NI (28), dan NH (20) yang beraksi mencuri perhiasan milik anak-anak di sebuah mal di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat, Minggu (9/2/2025). (ANTARA/HO-Polres Jakbar)

    4. Polisi tangkap empat wanita yang curi perhiasan milik anak di mal

    Jakarta (ANTARA) – Polisi menangkap empat wanita yang mencuri perhiasan milik anak-anak di sebuah mal kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat.

    Para pelaku yang berinisial AH (43), YI (30), NI (28), dan NH (20) beraksi dengan mengincar anak-anak yang sedang bermain di tempat bermain di dalam mal tersebut.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Penggunaan obat keras ilegal dinilai berkaitan dengan kasus tawuran di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta mengaitkan pengedaran ilegal obat keras seperti tramadol dan trihexyphenidyl (trihex) dengan fenomena tawuran yang marak terjadi di wilayah setempat.

    Ketua Tim Cegah Tangkal dan Siber BBPOM Jakarta Andrianto Nur Ichsan menyebut bahwa obat keras seperti tramadol dan trihex yang diminum dapat mengurangi rasa sakit, ketergantungan, halusinasi dan percaya diri yang tinggi.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025