Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Nusron Wahid Bakal Pecat Pegawai BPN Terlibat Kasus Pagar Laut di Bekasi

    Nusron Wahid Bakal Pecat Pegawai BPN Terlibat Kasus Pagar Laut di Bekasi

    Jakarta –

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut investigasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus pagar laut di Bekasi, Jawa Barat, sudah selesai. Dia akan memecat pegawai BPN yang terlibat kasus tersebut.

    Hal itu diungkap Nusron usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/2). Nusron melaporkan perkembangan terkini terkait pertanahan, termasuk penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah Bekasi dan Tangerang dalam kasus pagar laut.

    “Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai. Mungkin besok atau lusa saya umumkan, ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi,” kata Nusron saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir Antara, Selasa (18/2/2025).

    Nusron menjelaskan bahwa modus operandi dalam kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut dilakukan oleh oknum pejabat di tingkat bawah. Kasus itu berawal dari adanya nomor induk bidang pada 89 sertifikat yang dimiliki oleh 84 orang dengan luas mencapai 11,6 hektare.

    Ketika sertifikat itu dipindahkan ke laut, luasnya menjadi 79 hektare. Kemudian, kepemilikan sertifikat itu juga berubah dari 84 pemilik menjadi 11 pemilik, di mana salah satunya adalah oknum kepala desa setempat.

    Nusron juga baru mengetahui bahwa 89 sertifikat itu didaftarkan melalui skema Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Akun PTSL ini dapat dikelola oleh tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten, sehingga memberikan ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

    “Yang memegang akun itu memang kalau nggak Kepala Kantor, Kepala Seksi. Nah ternyata karena ini program PTSL, saya baru dapat informasi, kalau program PTSL itu tim adjudikasi pun, tim di bawah koordinator pelaksana PTSL di tingkat kabupaten itu juga boleh mendapatkan akun,” ucap Nusron.

    Nusron menegaskan bahwa pejabat BPN yang diduga melakukan penyalahgunaan jabatan dalam kasus pagar laut bukan berasal dari eselon 1 dan eselon 2.

    Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Nusron juga membahas mengenai tumpang tindih kepemilikan sertifikat hak milik (SHM) yang sering terjadi akibat kesalahan administrasi pertanahan di masa lalu.

    Menurut Nusron, banyak sertifikat yang terbit pada periode 1960-1987 tidak memiliki peta bidang tanah yang jelas, sehingga menimbulkan permasalahan kepemilikan di kemudian hari.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • LINK Live Streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung Hari Ini, Pekan Ke-23 di BRI Liga 1 2024/2025

    LINK Live Streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung Hari Ini, Pekan Ke-23 di BRI Liga 1 2024/2025

  • Pelaku Pembunuhan dan Perampokan Lansia di Bekasi Sempat Tersetrum Saat Mematikan CCTV – Halaman all

    Pelaku Pembunuhan dan Perampokan Lansia di Bekasi Sempat Tersetrum Saat Mematikan CCTV – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lima pelaku pembunuhan dan perampokan nenek berinisial B (71) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ditangkap Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Kelima pelaku yang diringkus polisi yaitu pria berinisial DA alias M (27), MR (25), AG alias T (30), NM (31), dan RY alias A (31).

    Pembunuhan tersebut diketahui terjadi di warung kelontong milik korban di Jalan Kampung Pulo Rengas, Desa Sindangjaya, Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.

    Para pelaku menggasak uang Rp11,7 juta dan ponsel korban merk Redmi.

    “Korban seorang ibu atau nenek-nenek dengan inisial B yang tinggal seorang diri di tempat kejadian,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Senin (17/2/2025).

    Wira menuturkan, para pelaku lebih dulu mengintai warung kelontong yang menjadi target perampokan.

    Salah satu pelaku juga sempat berpura-pura belanja warung milik korban.

    Aksi pura-pura belanja itu juga dilakukan guna mengalihkan perhatian korban.

    Saat RY berbelanja, rekannya yang berinisial AG menyelinap masuk ke dalam rumah korban dan bersembunyi.

    “Tersangka RY berpura-pura berbelanja di warung korban untuk mengalihkan perhatian korban. Maka AG masuk ke dalam rumah dan bersembunyi dengan maksud akan melaksanakan aksinya nanti pada saat malam hari,” ungkap Wira.

    Sementara itu, dua rekannya berinisial N dan MR menyusul ke rumah korban.

    Saat dini hari ketika korban tertidur, tersangka MR dan AG mematikan CCTV.

    Namun, ketika itu MR sempat tersetrum dan membuat korban terbangun.

    Mereka pun panik hingga memutuskan membekap mulut serta mengikat tangan dan kaki korban.

    “Korban terbangun yang mana saudara AG dan MR langsung melakukan membekap mulut korban dan mengikat kaki dan tangan korban.”

    “Selanjutnya saudara AG mencekik leher korban. setelah memastikan korban lemas, MR mengambil uang dari laci kasir dan HP korban,” ujar Wira.

    Setelahnya, MR menghubungi DA, RY, dan NM agar menjemputnya di tempat kejadian perkara (TKP).

    Kelima pelaku pun melarikan diri menggunakan dua sepeda motor. Korban diketahui telah meninggal dunia.

    Para pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

    Mereka dijerat Pasal 365 KUHP dan atau Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

    Penulis: Annas Furqon Hakim

  • 14 Tuntutan Mahasiswa di Aksi ‘Indonesia Gelap’, Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah, Termasuk MBG

    14 Tuntutan Mahasiswa di Aksi ‘Indonesia Gelap’, Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah, Termasuk MBG

    TRIBUNJATIM.COM – Aksi demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ digaungkan ribuan mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Tak hanya aksi di Jakarta, mahasiswa di Bandung dan Surabaya turut turun.

    Sebelumnya, tanda pagar Indonesia Gelap juga sempat trending di media sosial.

    Dalam aksi ini, mereka menuntut tiga hal terhadap pemerintah.

    Hal ini buntut kebijakan-kebijakan era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak memihak rakyat.

    Salah satunya adalah makan gratis bergizi yang disebut mengacaukan anggaran pendidikan.

    Lantas, apa saja tuntutan para mahasiswa ini?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

    Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung. 

    Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.

    Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

    Aksi ini bahkan berakhir ricuh.

    Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.

    Apa makna #IndonesiaGelap?

    Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.

    Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

    Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

    Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

    Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

    Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

    Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:

    1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

    5. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    6. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    7. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

    8. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.

    9. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.

    10. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.

    11. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.

    12. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.

    13. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.

    14. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

    15. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

    Kritik efisiensi anggaran

    Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

    Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.

    Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

    “Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”

    “Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”

    “Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

    “Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Bidan Berperan Sentral Mencegah dan Melakukan Deteksi Dini Anemia Defisiensi Besi pada Ibu dan Anak – Halaman all

    Bidan Berperan Sentral Mencegah dan Melakukan Deteksi Dini Anemia Defisiensi Besi pada Ibu dan Anak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Ibu hamil dan anak hingga usia 5 tahun adalah kelompok usia yang paling tinggi mengalami anemia defisiensi besi.

    Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI),  Ade Jubaedah menekankan pentingnya kegiatan skrining faktor resiko dalam setiap pelayanan kesehatan sehingga dapat dilakukan pencegahan lebih dini.

    Ini terutama bagi Bidan sebagai garda terdepan yang memiliki peran sentral dalam dalam upaya pencegahan dan deteksi dini masalah anemia defisiensi besi bagi ibu dan anak.

     “Kami percaya bahwa skrining anemia yang terintegrasi dalam setiap pelayanan sehari-hari bidan adalah kunci penting untuk mencapai target tersebut,” kata Ade Jubaedah di sela-sela program Aksi Nyata Bidan Cegah Anemia melalui “Gerakan Skrining dan Edukasi Pencegahan Anemia Defisiensi Besi di Bogor belum lama ini.

    Data menunjukkan bahwa 3 dari 10 (28 persen) ibu hamil di Indonesia mengalami anemia dan sekitar 1 dari 4 anak Indonesia berusia di bawah 5 tahun juga mengalami anemia. Tingginya prevalensi anemia, disebabkan pola makan yang masih kurang asupan zat besi harian bahkan data menunjukkan 1 dari 3 anak Indonesia tidak mengkonsumsi makanan kaya zat besi.

    “Seperti yang kita ketahui, zat besi berperan penting mendukung kesehatan ibu dan anak. Bagi ibu hamil dan ibu menyusui, zat besi sangat penting karena adanya peningkatan volume darah selama kehamilan untuk pembentukan plasenta, janin serta cadangan zat besi dalam ASI,” katanya. 

    Bahkan pada anak-anak, kata dia, zat besi merupakan salah satu mikronutrien penting untuk proses tumbuh kembangnya. Sebab, zat besi yang cukup dapat mendukung peningkatan memori, fokus dan kecerdasan anak.

    Ade Jubaedah melihat kurangnya asupan zat besi harian pada pola makan ibu hamil, ibu menyusui dan anak menjadi salah satu faktor utama masih tingginya kasus anemia di Indonesia.

    Untuk itu, pentingnya memastikan kecukupan zat besi pada ibu hamil, ibu menyusui dan anak anak untuk cegah anemia.

    Sebab, jika dibiarkan, kondisi anemia defisiensi besi akan menghambat tumbuh kembang optimal anak, bahkan dapat menjadi penyebab risiko stunting.

    “Sama halnya dengan kondisi anemia defisiensi besi pada ibu yang tidak hanya berpengaruh pada kesehatan ibu, tetapi juga dapat berdampak pada tumbuh kembang anak sejak di dalam kandungan,” katanya. 

    Sementara sebagai  bagian dari program ini, e-Nutri memperkenalkan Kalkulator Zat Besi, alat bantu skrining yang berbasis kuesioner. 

    Dengan hanya membutuhkan waktu sekitar tiga menit, alat ini dapat membantu bidan, ibu, dan tenaga kesehatan lainnya dalam menilai dan memantau risiko anemia defisiensi besi.

    Skrining ini mencakup faktor asupan makanan harian dan status gizi untuk memberikan rekomendasi intervensi yang tepat.

    Gladys Samosir, Digital Engagement Lead e-Nutri menjelaskan, fitur ini dikembangkan berdasarkan rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan disesuaikan dengan Angka Kebutuhan Gizi Indonesia.

    “Melalui fitur ini, bidan dan tenaga kesehatan dapat melakukan deteksi dini serta memberikan edukasi kepada ibu dan anak tentang pentingnya kecukupan zat besi untuk mencegah anemia,” ungkapnya.

    Dengan jumlah bidan yang mencapai 26,2?ri seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, pemanfaatan teknologi seperti Kalkulator Zat Besi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan dan mempercepat penurunan angka anemia di Indonesia.

    Program Gerakan Skrining dan Edukasi Pencegahan Anemia Defisiensi Besi dimulai secara nasional sejak 1 Februari 2025 dan dilaksanakan di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Dengan target menjangkau 500.000 ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak, program ini menekankan pentingnya kecukupan asupan zat besi guna mendukung tumbuh kembang optimal generasi penerus bangsa.

     

  • Korban Pengeroyokan Jakmania di Stasiun Jatinegara Ternyata Seorang Disabilitas

    Korban Pengeroyokan Jakmania di Stasiun Jatinegara Ternyata Seorang Disabilitas

    JABAR EKSPRES – Beredar video di media sosial yang memperlihatkan sekelompok suporter Persija, Jakmania melakukan aksi pengeroyokan di Stasiun Jatinegara.

    Mereka tampak membabi buta mengeroyok seorang bapak-bapak yang kebetulan mengenakan jersey Persib.

    Aksi tindak kekerasan ini terjadi beberapa jam sebelum duel Persija vs Persib di Stadion Patriot, Bekasi, berlangsung, Minggu (16/2) kemarin.

    Beberapa Jakmania bahkan mengejar seorang bapak-bapak tersebut hingga lintas peron, sebelum akhirnya korban diamankan pihak keamanan stasiun.

    BACA JUGA: Polisi Amankan Puluhan Bobotoh Persib di Stadion Patriot, 4 Orang Babak Belur Dihajar Suporter Persija

    Video aksi kekerasan itu kemudian viral, sehingga banyak yang mengecam para pelaku dan banjir simpati terhadap korban.

    Baru-baru ini, nama korban pun diketahui bernama Iwan (32), yang merupakan warga Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

    Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar bersama rombongan dari Bandung kemudian mengunjungi kediaman Iwan.

    Tobias bahkan memberikan hadiah sebuah jersey Persib terbaru untuk Iwan, sebagai bentuk simpati mereka.

    BACA JUGA: Perilaku Buruk Suporter Persija di Laga Kontra Persib, Keroyok Bapak-bapak hingga Diduga Peras Penonton

    Sementara itu, Penasehat Viking Bogor Timur, Fajar Arif mengungkapkan, korban adalah seorang disabilitas tunawicara.

    “Iya (disabilitas), tidak bisa bicara,” kata Fajar Arif saat dikonfirmasi, pada Senin (17/2).

    Fajar juga menyebut bahwa Iwan bukan merupakan bagian anggota Viking Gunung Putri.

    “Kalau anggota bukan, karena korban emang suka nonton Persib,” kata dia.

    Dia juga mengungkapkan bahwa dari anggota Viking Gunung Putri, tidak ada satupun yang berangkat ke Stadion Patriot.

    “Saya selaku penasehat Viking Bogor Timur mencangkup enam kecamatan, semua anggota membikin acara nobar di tiap wilayah,” ungkapnya.

  • Roadmap bioetanol mendesak, pengamat ingatkan dampak terburuk

    Roadmap bioetanol mendesak, pengamat ingatkan dampak terburuk

    Sumber foto: https:/linkcuts.org/w3xbhnji/elshinta.com.

    Roadmap bioetanol mendesak, pengamat ingatkan dampak terburuk
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 14:12 WIB

    Elshinta.com – Di tengah gencarnya upaya pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah diingatkan untuk segera membuat roadmap yang lebih jelas dan terstruktur. Terlebih, bioetanol sudah ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Demikian disampaikan pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Tumiran. 

    Tumiran sependapat, roadmap terstruktur sudah sangat mendesak. Kalau tidak segera dibuat, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap pengembangan bioetanol itu sendiri. “Ya, bisa gagal. Makanya harus ada roadmap yang terstruktur. Siapa targetnya, pelakunya siapa, bagaimana skenario pricing, dan lain-lain. Semua harus jelas,” kata Tumiran kepada media hari ini, Senin (17/2). 

    Menurut mantan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) tersebut, roadmap memang harus jelas dan terstruktur. Dari sisi produksi, misalnya, berapa juta ton yang ditargetkan. Dari target tersebut, kemudian dipetakan lagi, apa saja bahan bakunya. Misal tebu, jagung, singkong, dan sebagainya. ”Roadmap itu harus jelas. Itu penting,” lanjutnya. 

    Ketiadaan roadmap, imbuh Tumiran, bahkan bisa berdampak terhadap keseimbangan antara produksi dan penyerapan bioetanol itu sendiri. “Kalau produksi berlimpah lalu tidak terserap, bagaimana? Makanya,  harus ada sinergi. Skenario harus jelas,” tegas Tumiran. 

    Tidak hanya itu. Tumiran juga mengingatkan, pentingnya regulasi harga. Antara lain, pemerintah harus menghilangkan pajak bagi bioetanol untuk BBN. Karena bioetanol untuk BBN, misalnya, tentu tidak bisa disamakan dengan etanol untuk minuman keras. “Itu juga harus dipetakan dulu oleh pemerintah. Termasuk apa saja hambatannya dan juga bagaimana skenarionya,” imbuh Tumiran. 

    Terpisah, peneliti ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, juga sependapat. “Jadi roadmap merupakan alat untuk memperjelas tahapan dari sebuah proyek besar seperti proyek strategis nasional (PSN). Termasuk pengembangan bioetanol. Apalagi, proyek ini multisektor,” ujar Acuviarta.

    Mengenai pentingnya roadmap, Acuviarta menjelaskan, karena pengembangan bioetanol tidak bisa hanya dibebankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tetapi ada juga kementerian lain, seperti Kementerian Pertanian dan sebagainya. “Para kementerian itu harus berbagi peran untuk pengembangan bioetanol,” lanjutnya.

    Menurutnya, mulai dari strategi, kebijakan, program sampai ke pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas dengan roadmap sehingga arah pengembangannya pun tidak kabur. Selain itu, ada timeline yang jelas sehingga program bioetanol bisa mudah termonitor dan dievaluasi. 

    Tanpa roadmap yang terstruktur, imbuh Acuviarta, akan membuat para pihak yang terlibat pada program itu berjalan sendiri-sendiri. “Karena peran dan fungsi para pihak yang terlibat dalam pengembangan bioetanol akan menjadi tidak jelas di bagian hulu dan hilirnya,” ujarnya. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Partai Buruh Beberkan Nama-nama di Bursa Capres 2029, Ada Abraham Samad sampai Reza Rahadian

    Partai Buruh Beberkan Nama-nama di Bursa Capres 2029, Ada Abraham Samad sampai Reza Rahadian

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah tokoh masuk dalam radar Partai Buruh untuk dijadikan sebagai bakal calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Partai Buruh akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II partai yang digelar di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 17-19 Februari 2025.

    Dalam Rakernas tersebut salah satunya akan membahas mengenai nama kandidat yang akan dipilih menjadi bakal capres. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa partainya akan mengusung di Pilpres 2029 tanpa koalisi partai.

    Said mengatakan terdapat 100 nama yang muncul dalam bursa awal calon kandidat bakal capres. Mereka berasal dari struktur internal partai, politisi, mantan anggota polri, tokoh agama, maupun public figure yang memiliki tingkat kepopuleran tinggi.

    Said menjelaskan 100 nama tersebut akan disaring kemudian dan akan dipilih satu nama untuk disodorkan dalam Kongres partai pada Januari 2026.

    Said sempat membocorkan nama-nama yang muncul pada bursa capres berasal dari kalangan masyarakat umum yang populer. Dikatakan Said, mereka adalah misalnya jurnalis Najwa Shihab, aktor Reza Rahadian, Dian Sastrowardoyo. Kemudian, lanjut Said, mantan pimpinan KPK Abraham Samad, Usman Hamid, Adhi Hidayat.

    Kemudian juga ada politisi Khofifah Indar Parawansa yang merupakan Gubernur Jatim terpilih, Dedi Mulyadi yang juga Gubernur Jabar terpilih. Nama Presiden Prabowo Subianto, dikatakan Said, juga masuk dalam bursa.

    “Saya ulangi 100 nama, diperas jadi 45 nama kemudian jadi 17 nama, terakhir 6 nama dan diusung tanpa koalisi partai dengan mekanisme poling, survei internal melibatkan kampus, kuesioner ke jutaan puluhan juta simpatisan dan anggota masyarakat dan anggota Partai Buruh dan juga melalui mekanisme tim seleksi oleh guru besar independen,” kata Said kepada wartawan.

    Said mengatakan penentuan capres partainya dipilih bukan oleh Partai Buruh. Sementara untuk posisi calon wakil presiden baru partai yang akan menentukan.

    “Jadi partai tidak memilih siapa calonnya (capres) rakyat yang memilih. Sedangkan calon presiden baru partai yang akan memilih. mekanisme sistemnya nanti diputuskan dalam kongres partai buru tahun 2026 bulan Januari,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jokowi Bantah Curhat saat Bilang ‘Dikit-dikit Salah Jokowi’ di HUT Gerindra

    Jokowi Bantah Curhat saat Bilang ‘Dikit-dikit Salah Jokowi’ di HUT Gerindra

    Jakarta –

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut dirinya kerap menjadi sasaran kritik saat menghadiri HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ditemui di Solo, Jokowi mengaku saat itu tak sedang curhat.

    “Nggak curhat, saya ngomong apa adanya aja kok (pidato sering disalahkan),” kata Jokowi saat ditemui di rumahnya di Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Senin (17/2/2025).

    “Ya saya menebaknya seperti itu (kuat), karena memang betul-betul Pak Prabowo Subianto kalau kita melihat approval ratingnya, dukungan rakyat kepada Pak Prabowo itu tinggi sekali. Bukan tinggi, tinggi sekali,” sambungnya.

    Jokowi menambahkan, pemerintahan Prabowo juga didukung mayoritas fraksi di parlemen. Dia kemudian meminta wartawan membandingkan approval rating Prabowo Subianto dengan pemimpin negara lain.

    “Coba cek, perdana menteri atau presiden di negara manapun, coba dicek approval ratingnya berapa? Yang banyak sekarang ini karena ekonomi sulit, yang banyak 40, 30, seperti itu, coba dilihat,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Jokowi menyebut Presiden Prabowo Subianto punya dukungan yang kuat. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya di HUT ke-17 Gerindra, di Sentul, pada Sabtu (15/2). Dalam sambutannya Jokowi mengatakan saking kuatnya dukungan ke Prabowo, sampai tidak ada yang berani mengkritiknya.

    “Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran, yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi,” kata Jokowi.

    Simak selengkapnya di sini.

    (fas/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

    Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

    Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

    Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

    Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung. 

    Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.

    Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

    Aksi ini bahkan berakhir ricuh.

    Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.

    Apa makna #IndonesiaGelap?

    Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.

    Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

    Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

    Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

    Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

    Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

    Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.

    “Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

    Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:

    1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

    2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

    3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

    4. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

    5. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

    6. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

    7. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.

    8. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.

    9. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.

    10. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.

    11. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.

    12. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.

    13. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

    14. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

    Kritik efisiensi anggaran

    Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

    Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.

    Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

    “Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”

    “Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”

    “Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025). 

    Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

    “Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.