Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Daftar Trayek Baru PO Juragan99 Trans

    Daftar Trayek Baru PO Juragan99 Trans

    Jakarta –

    Menyambut awal 2025, PO Juragan99 Trans membuka sejumlah trayek baru. Masyarakat kini disuguhkan dengan layanan perjalanan eksklusif untuk rute dari Malang, Jawa Timur ke Bandung, Jawa Barat (PP) serta Surabaya, Jawa Timur ke Denpasar, Bali (PP).

    “Salah satu rute paling dinanti kini resmi hadir! Juragan99 Trans membuka trayek Malang – Bandung (PP) untuk pertama kalinya, yang tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi antarkota, tetapi juga mendukung sektor pariwisata kedua kota. Rute ini dihadirkan sebagai solusi bagi masyarakat Jawa Timur yang ingin ke Bandung dengan cara yang lebih nyaman dan efisien. Selama ini, perjalanan dari Malang ke Bandung sering kali memakan waktu lama dengan pilihan transportasi yang terbatas. Dengan kehadiran rute ini, pelanggan kini dapat menikmati perjalanan jarak jauh tanpa harus berganti moda transportasi, sehingga lebih praktis dan bebas repot,” ungkap founder Juragan99 Trans, Gilang Widya Pramana, dalam keterangan resminya.

    Bandung dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia, dengan daya tarik yang begitu beragam. Kota ini menawarkan keindahan alam yang memesona, mulai pegunungan yang sejuk, perkebunan teh yang membentang luas, hingga menjadi surga bagi pecinta kuliner.

    Bukan hanya sebagai tujuan wisata, Bandung juga memiliki peran penting sebagai pusat bisnis, pendidikan, dan gaya hidup. Banyak pelaku usaha, mahasiswa, serta wisatawan yang secara rutin bepergian dari dan ke kota ini. Dengan hadirnya rute Malang – Bandung (PP) dari Juragan99 Trans, perjalanan menjadi lebih nyaman dan efisien berkat armada sleeper bus premium yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara terbaik.

    Jadwal Keberangkatan Malang – Bandung (PP):

    Malang (Garasi Juragan 99 Trans) – Bandung (Paskal Bandung)

    Pagi: 07.45 WIB

    Sore: 17.00 WIB

    Bandung (Paskal Bandung) – Malang (Garasi Juragan 99 Trans)

    Pagi: 07.30 WIB

    Sore: 17.00 WIB

    Tak hanya itu, sebagai peningkatan dari rute Malang – Denpasar sebelumnya, Juragan99 Trans kini menghadirkan rute Surabaya – Denpasar dengan titik keberangkatan di SIER Rungkut, Surabaya, yang merupakan pool terbaru. Rute ini dirancang untuk memberikan efisiensi perjalanan bagi pelanggan dari Surabaya yang ingin menuju Bali dengan nyaman.

    Jadwal Keberangkatan Surabaya – Denpasar (PP):

    Surabaya (SIER Rungkut) – Denpasar (Juragan 99 Trans Office Bali, Mahendradata)

    Pagi: 07.30 WIB

    Sore: 17.00 WIB

    Denpasar (Juragan 99 Trans Office Bali, Mahendradata) – Surabaya (SIER Rungkut)

    Pagi: 07.45 WITA

    Sore: 16.30 WITA

    Dalam perjalanan ini, pelanggan akan mendapatkan pengalaman premium dengan fasilitas makan di Probolinggo serta pemberhentian di Terminal Mengwi sebelum mencapai tujuan akhir di J99 Office Bali di area Mahendradata. Dalam rute baru ini, Juragan99 Trans menghadirkan armada Mercedes-Benz 1626 dengan kapasitas 18 seat sleeper. Armada yang tersedia untuk setiap rute adalah 2 unit per hari, yang terdiri dari sleeper top atas, sleeper top bawah, sleeper atas, dan sleeper bawah.

    Setiap bus PO Juragan99 Trans dilengkapi dengan kursi sleeper premium, memungkinkan penumpang untuk beristirahat dengan maksimal sepanjang perjalanan. Kenyamanan semakin ditingkatkan dengan berbagai fasilitas modern, termasuk LED TV, private sound card, air purifier, serta free flow coffee & tea.

    Selain itu, setiap bus dilengkapi dengan toilet lengkap, memberikan kemudahan bagi penumpang dalam perjalanan jarak jauh tanpa harus khawatir mencari fasilitas umum. Demi keamanan dan keselamatan, perawatan berkala dilakukan secara rutin, dan setiap pengemudi yang bertugas telah memiliki lisensi resmi serta pelatihan khusus untuk menjamin perjalanan yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan.

    Tiket dapat dipesan melalui aplikasi Juragan99 Trans, website juragan99trans.id, agen perwakilan, atau media sosial @Juragan99Trans untuk menikmati diskon 20% untuk setiap pembelian tiket dalam waktu terbatas, dan nikmati perjalanan dengan kenyamanan maksimal bersama Juragan99 Trans!

    “Kami melihat permintaan pelanggan yang semakin meningkat untuk rute Malang – Bandung, yang selama ini belum banyak dilayani oleh bus premium. Selain itu, pembukaan rute Surabaya – Denpasar menjadi solusi perjalanan yang lebih efisien bagi pelanggan dari Surabaya ke Bali. Kami berharap kehadiran rute-rute ini dapat semakin memperkuat industri pariwisata dan transportasi di Indonesia,” pungkas Gilang.

    (lua/dry)

  • DPR Lantik 4 Anggota PAW Pengganti Meutya Hafid, Ace Hasan, hingga Nusron Wahid

    DPR Lantik 4 Anggota PAW Pengganti Meutya Hafid, Ace Hasan, hingga Nusron Wahid

    loading…

    DPR melantik anggota pergantian antar-waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Foto/SindoNews

    JAKARTA – DPR melantik anggota pergantian antar-waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat. Adapun anggota yang dilantik menggantikan kursi sejumlah kader Golkar yang ditunjuk sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang bertindak sebagai pemimpin rapat menyampaikan, pelantikan didasari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang peresmian pengangkatan antarwaktu anggota DPR dan anggota MPR sisa masa jabatan 2024-2029.

    “Perlu kami beritahukan pula bahwa pimpinan dewan telah menerima petikan Keppres Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang peresmian pengangkatan antarwaktu anggota DPR RI dan anggota MPR RI sisa masa janatan 2024-2029,” kata Adies, Selasa (18/2/2025) pagi.

    Adapun keempat anggota PAW yang dilantik dalam paripurna ini sebagai berikut:

    1. Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan dari Partai Golkar Dapil Sumut 1, menggatikan Meutya Hafid.

    2. Anang Susanto Suhendar dari Partai Golkar Dapil Jabar 2, menggantikan Ace Hasan Syadzily.

    3. Andika Satria Wasisto dari Partai Golkar Dapil Jateng 2, menggantikan Nusron Wahid.

    4. Fransiskus Maria Agustinus Sibarani dari Partai Golkar Dapil Kalbar 1, menggantikan Maman Abdurrahman.

    Adies menyampaikan, pimpinan DPR akan mengambil sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR. Hal itu didasari atas ketentuan Pasal 9 ayat 4 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatib.

    “Berdasarkan hal tersebut di atas, apakah kita dapat melakukan pelantikan PAW anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapur hari ini?” tanya Adies.

    “Setujuu,” sahut peserta rapat.

    (cip)

  • Pro-Kontra Prabowo Minta Megawati, SBY, hingga Jokowi jadi Pengawas Danantara

    Pro-Kontra Prabowo Minta Megawati, SBY, hingga Jokowi jadi Pengawas Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana Presiden Prabowo Subianto untuk meminta para Presiden RI pendahulunya, yaitu Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Joko Widodo (Jokowi) ikut mengawasi lembaga pengelola investasi anyar pemerintah, yaitu BPI Danantara, mengundang sejumlah pro-kontra. 

    Kuatnya unsur politis atas wacana tersebut membuat beberapa pihak meminta Prabowo mempertimbangkan lagi usulan yang disampaikannya itu.

    Pernyataan Kepala Negara itu awalnya dilontarkan saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). Saat itu, Prabowo mengungkap Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.

    Prabowo lalu secara terbuka meminta agar semua mantan presiden RI ikut menjadi pengawas di lembaga baru tersebut. Dia juga turut membuka potensi untuk turut mengundang pimpinan sejumlah ormas, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah hingga Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    Saat ini, dari total tujuh pendahulu Prabowo yang pernah memegang kekuasaan eksekutif tertinggi, hanya tersisa tiga orang, yaitu Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Bahkan, saat Prabowo memberikan pernyataan terbuka itu, Jokowi pun turut hadir.

    “Tanggal 24 Februari yang akan datang kita akan luncurkan Danantara, Daya Anagata Nusantara. Artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Ini harus kita jaga bersama. Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini,” katanya pekan lalu.

    Ketiga mantan presiden sebelum Prabowo itu saat ini masih aktif dalam politik Tanah Air. Dua di antaranya bahkan memegang jabatan level tinggi di partai politik dengan kursi di parlemen. SBY kini menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sedangkan Megawati hingga kini masih menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP).

    Kendati permintaan Prabowo, draf RUU BUMN yang baru saja disahkan DPR mengatur Dewan Pengawas Danantara nantinya akan diduduki oleh Menteri BUMN.

    Untuk diketahui, beleid tersebut mengatur adanya tiga komponen yang berada dalam tubuh calon embrio superholding BUMN itu. Ada Dewan Pengawas, Dewan Penasihat dan Badan Pengelola Danantara.

    Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, pasal 3N pada RUU tersebut mengatur bahwa Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

    Perbesar

    Rangkul Semua Kalangan 

    Peneliti politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, keinginan Prabowo agar mantan presiden menjadi pengawas Danantara adalah bagian dari upaya merangkul semua kalangan.

    Wasisto lalu mengingatkan, pengawasan kepada Danantara diharapkan bukan semata-mata simbolis saja. Dia menyebut harus ada kompetensi dan pengalaman kerja yang menjadi indikator utama bagi para pejabat Danantara.

    “Mengingat arah lembaga ini diproyeksikan seperti Temasek. Maka ada baiknya peran politik praktis diminimalkan,” kata Wasisto kepada Bisnis, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Wasisto, pengawasan Danantara lebih ideal berada di tangan teknokrat. Dia menilai lembaga dengan aset ekonomi terbesar akan riskan apabila berbenturan dengan kepentingan politik.

    Senada dengan Wasisto, Analis Komunikasi Politik KedaiKOPI Hendri Satrio menyebut Prabowo harus mempertimbangkan kembali soal idenya untuk mengajak mantan presiden ke dalam tubuh Danantara. Dia mengatakan bahwa kapabilitas dan potensi konflik kepentingan harus menjadi pertimbangan.

    “Karena kan tujuannya adalah negara mendapatkan keuntungan [dari] Danantara ini. Sebuah ide bagus yang harus dikaji lagi. Jadi jangan sampai kemudian Danantara ini dijadikan organisasi politik, karena ini organisasi bisnis,” katanya kepada Bisnis.

    Perbesar

    Ambisi Prabowo Kelola Aset Rp14.715 Triliun 

    Prabowo menyampaikan bahwa melalui BPI Danantara, atau lengkapnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, proyek besar di Tanah Air bisa dibiayai tanpa harus meminta investasi dari luar negeri.

    Menurut pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu, sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia tersebut diperkirakan bakal mengelola lebih dari US$900 miliar asset under management atau setara Rp14.715 triliun.

    Selain itu, initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp326 triliun (asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS). Nilai itu masih rendah dari amanat Undang-undang (UU) BUMN yang mematok modal BPI Danantara minimal Rp1.000 triliun.

    Danantara, kata Prabowo, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain.

    “Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ujarnya saat memberi pidato di gelaran World Government Summit 2025 melalui konferensi video, Kamis (13/2/2025).

    Prabowo mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

    “Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8%,” pungkasnya.

  • Profil Bobby Nasution – Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025-2030

    Profil Bobby Nasution – Surya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025-2030

    Liputan6.com, Medan – Bobby Nasution dan Surya bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) periode 2025-2030. Pasangan ini merupakan pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Bobby-Surya bakal dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama ratusan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Jakarta pada 20 Februari 2025.

    Pada Pilkada serentak 2024, Bobby-Surya mengungguli pesaingnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala. Bobby-Surya diusung Partai Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo dan PPP. Keduanya meraih 3.645.611 suara.

    Informasi dihimpun Liputan6.com dari berbagai sumber, Muhammad Bobby Afif Nasution, nama lengkap Bobby, lahir di Kota Medan pada 5 Juli 1991. Diketahui, Bobby keturunan dari Raja Gunung Baringin Nasution di Panyabungan Timur, Mandailing Natal, Sumut.

    Bobby Nasution merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Erwin Nasution (Almarhum), bekerja di PTPN dan sempat menjabat sebagai Dirut PTPN IV. Bobby menyelesaikan sekolah di lokasi berbeda.

    Dia menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di Pontianak, Kalimantan Barat. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lampung. Kemudian kuliah di Institut Pertanian Bogor (IPB), hingga menyelesaikan sarjana dan magister.

    Bobby Nasution awalnya seorang pengusaha. Lalu, di 2017 menikahi Kahiyang Ayu, anak Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi). Sebelum maju sebagai Gubernur Sumut, Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan.

    Jabatan Wali Kota Medan Bobby Nasution hasil Pilwalkot Medan 2020. Kala itu, Bobby maju di Pilwalkot Medan bersama Aulia Rachman, Wakil Wali Kota Medan. Sempat jadi kader PDIP, Bobby pindah ke Gerindra pada 2024, menjelang pendaftaran Calon Gubernur Sumut (Cagubsu).

     

  • KPK Periksa Anggota DPR dan Kades dalam Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Ini Detailnya!

    KPK Periksa Anggota DPR dan Kades dalam Kasus Korupsi Dana CSR Bank Indonesia, Ini Detailnya!

    loading…

    KPK memanggil anggota DPR Fraksi Nasdem Satori dan Kades Panongan, Kecamatan Palimanan, Cirebon, Rusmini sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) pada Selasa (18/2/2025).

    Dua saksi yang dimaksud adalah, anggota DPR Fraksi Nasdem, Satori dan Kepala Desa (Kades) Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Rusmini.

    “Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (18/2/2025).

    Belum diketahui materi apa yang akan digali dari anggota dewan dan kepala desat tersebut. Tessa hanya menyebutkan, pemeriksaan keduanya akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

    Dalam perkara ini, KPK menggeledah kantor Bank Indonesia (BI) pada Senin (16/12/2024) malam. Penggeledahan tersebut, salah satunya menyasar ruangan Gubernur BI, Perry Warjiyo.

    “Di sana ada beberapa ruangan yang kita geledah, di antaranya adalah ruang Gubernur BI,” kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Rudi Setiawan, Selasa (17/12/2024).

    Selanjutnya, KPK juga melakukan penggeledahan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penggeladahan tersebut salah satunya menyasar ruangan direktorat pada OJK.

    “Tanggal 19 Desember kemarin telah dilakukan juga kegiatan penggeledahan pada salah satu ruangan di Direktorat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK,” kata Tessa saat ditemui di Gedung Juang KPK, Jumat (20/12/2024).

    Tessa enggan merincikan ruangan direktorat mana yang mereka geledah. Ia hanya menyebutkan, pihaknya menyita sejumlah barang.

    “Penyidik telah menemukan dan menyita barang bukti elektronik serta beberapa dokumen dalam bentuk surat,” ujarnya.

    (shf)

  • KPK Kembali Panggil Legislator Nasdem Satori

    KPK Kembali Panggil Legislator Nasdem Satori

    GELORA.CO -Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Satori kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi dana sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia.

    Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pada Selasa 18 Februari 2025, tim penyidik kembali memanggil Satori sebagai saksi.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa siang, 18 Februari 2025.

    Selain itu, kata Tessa, tim penyidik juga memanggil satu orang saksi lainnya, yakni Rusmini selaku Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Saksi Rusmini diduga memiliki hubungan kedekatan dengan Satori.

    Dalam perkara ini, tim penyidik telah menggeledah rumah anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan di Jalan Pelikan 1 Blok U7 Nomor 9 RT.04/07, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan pada Rabu malam 5 Februari 2025 hingga Kamis dinihari, 6 Februari 2025.

    Dari sana, tim penyidik mengamankan bukti barang bukti elektronik berupa handphone, dokumen, surat, dan catatan-catatan.

    Sebelumnya pada Jumat 27 Desember 2024, tim penyidik juga telah memeriksa Heri Gunawan sebagai saksi. Selain itu di hari yang sama, tim penyidik juga memeriksa Satori selaku anggota DPR Fraksi Partai Nasdem.

    Pada Senin 16 Desember 2024, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di kantor BI, salah satunya ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo. Selanjutnya pada Kamis 19 Desember 2024, tim penyidik melanjutkan upaya paksa penggeledahan di salah satu ruangan di direktorat OJK.

    Dari kedua tempat itu, tim penyidik mengamankan dan menyita barang bukti elektronik (BBE) dan beberapa dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara

  • KPK Kembali Panggil Anggota DPR Nasdem Satori pada Kasus CSR BI

    KPK Kembali Panggil Anggota DPR Nasdem Satori pada Kasus CSR BI

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Satori dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). 

    Satori kembali diperiksa hari ini, Selasa (18/2/2025), dalam kapasitasnya sebagai saksi. 

    “Hari ini Selasa [18/2/2025] KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK dana CSR di Bank Indonesia. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama S [Anggota DPR],” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (18/2/2025). 

    Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah rumah Satori di Cirebon. Penyidik juga disebut telah menggeledah beberapa lokasi di daerah tersebut yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus yang tengah diusut. 

    Selain Satori, KPK hari ini turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Panongan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Rusmini. 

    Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, penyidiknya telah meneliti bukti-bukti yang didapatkan dari rumah Satori maupun tempat-tempat lainnya yang digeledah. 

    Menurut Asep, lembaga antirasuah menduga bahwa dana CSR yang disalurkan bank sentral itu diterima oleh penyelenggara negara melalui yayasan. KPK menduga terjadi penyimpangan, di mana CSR diberikan ke penyelenggara negara melalui yayasan yang direkomendasikan namun tak sesuai peruntukannya. 

    Uang dana CSR, atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) itu pun, kata Asep, diduga sempat berpindah-pindah rekening sebelum terkumpul lagi ke satu rekening yang diduga merupakan representasi penyelenggara negara. Bahkan, dana itu sudah ada yang berubah bentuk ke aset seperti bangunan hingga kendaraan. 

    Sebagaimana dana CSR, bantuan sosial itu harusnya disalurkan ke dalam bentuk seperti perbaikan rumah tidak layak huni hingga beasiswa. 

    “Ada yang dalam bentuk bangunan, ada yang dalam bentuk kendaraan dan lain-lain. Jadi di situ penyimpangannya tidak sesuai peruntukkannya. Harusnya, dana CSR yang diberikan kepada mereka, dititipkan lah karena mereka merekomendasikan yayasan. Harusnya disalurkan,” ungkapnya beberap waktu lalu. 

    Untuk diketahui, KPK telah memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi CSR BI. Selain Satori, politisi DPR yang juga telah diperiksa dan digeledah rumahnya adalah dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan.

    KPK mendalami peran kedua politisi DPR itu dalam peran mereka sebagai mantan anggota Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR pada periode 2019-2024. 

    KPK juga di antaranya telah menggeledah kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Desember 2024 lalu. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks kantor BI adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Lembaga antirasuah mendalami bagaimana pemilihan yayasan penerima dana PSBI itu. Ada dugaan yayasan dimaksud mendapatkan dana CSR bank sentral melalui rekomendasi, atau karena terafiliasi dengan anggota Komisi XI DPR. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024). 

    Sebelumnya Satori telah diperiksa penyidik KPK pada 27 Desember 2024 lalu. Pada saat itu, dia juga diperiksa bersamaan dengan anggota DPR Fraksi Gerindra Heri Gunawan.

  • Pengedar Uang Palsu di Yogyakarta Ditangkap setelah Alami Kecelakaan

    Pengedar Uang Palsu di Yogyakarta Ditangkap setelah Alami Kecelakaan

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Satreskrim Polsek Tanjungsari menggagalkan upaya dua orang pelaku yang diduga kerap mengedarkan uang palsu setelah mengalami kecelakaan tunggal di Padukuhan Miri, Gunungkidul, Yogyakarta. 

    Kedua pelaku yang telah ditangkap saat kini diperiksa secara intensif untuk menggali dan mengetahui motif di balik tindakan mengedarkan uang palsu.

    “Pada saat itu terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian anggota Polsek mendatangi TKP. Pada saat di lokasi ditemukan ada beberapa pecahan uang yang diduga palsu, ada pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000,” kata KBO Satreskrim Polres Gunungkidul Iptu Andang Patriasmono kepada Beritasatu.com, Selasa (18/2/2025).

    Dua pelaku berinisial EDP (33) dan DF (28) merupakan kakak beradik yang tinggal di wilayah Wonosari, Gunungkidul. Mereka sudah mengedarkan uang palsu dalam tiga bulan terakhir.

    Dari tangan kedua pelaku pengedar uang palsu ini, polisi mengamankan barang bukti berupa pecahan uang palsu pecahan Rp 100.000 berjumlah 14 lembar dan Rp 50.000 sejumlah delapan lembar. Secara kasat mata, uang palsu terlihat jelas memiliki perbedaan yang signifika karena nomor seri pada uang palsu ini sama dan gambar transparan tidak presisi.

    “Pelakunya ada dua orang, saat ini ditahan di Polsek Tanjungsari,” ungkap Iptu Andang Patriasmono tentang pengedar uang palsu itu.

    Uang palsu yang disita dari EDP (33) dan DF (28) setelah mengalami kecelakaan di di Padukuhan Miri, Gunungkidul, Yogyakarta. – (Beritasatu.com/Olena Wibisana)

    Pelaku sudah menyebarkan uang palsu ke beberapa tempat di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Modusnya pelaku membeli rokok atau BBM dengan uang palsu berharap mendapatkan kembalian dengan uang asli.

    Diketahui bahwa uang palsu ini didapatkan pelaku dari rekannya di Jawa Barat melalui media sosial Facebook. Pelaku membeli Rp 1 juta asli ditukar dengan uang palsu sebesar Rp 5,2 juta secara COD. Sebelum ditangkap, pelaku sudah melakukan transaksi sebanyak empat kali atau mendapat lebih dari 20 juta rupiah uang palsu.

    Atas perbuatannya, pengedar uang palsu itu dengan Undang-undang Nomor 7 Pasal 36 ayat (3) tentang mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahui rupiah palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar.

  • Musyawarah Nasional ke 2 dan Kopdarnas ke 4 CB150X Adventure Indonesia Digelar di Bogor

    Musyawarah Nasional ke 2 dan Kopdarnas ke 4 CB150X Adventure Indonesia Digelar di Bogor

  • Ahmad Luthfi akui punya KTA Gerindra sejak lama

    Ahmad Luthfi akui punya KTA Gerindra sejak lama

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi mengaku sudah memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Gerindra sejak lama, akan tetapi penyerahannya baru saja dilakukan kemarin.

    “KTA sudah lama, cuman diserahkannya kemarin,” kata Luthfi saat ditemui awak media di Monas, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan sudah menjadi kader dari partai berlambang burung Garuda emas itu saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah di Pilkada 2024 lalu.

    “Saya pertama daftar kan tim pengusung kita, saya dengan Gus Yasin kan besar, jadi 15 parpol. Tapi yang pertama mendukung mendorong kita adalah Gerindra,” ujarnya.

    “Memang itu bagian dari proses politik yang harus kita lakukan,” sambungnya.

    Meski begitu, dirinya tak mengungkapkan jabatan yang diterimanya setelah resmi menjadi kader Partai Gerindra.

    Sebelumnya, Kamis (13/2), Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa sejumlah gubernur terpilih telah mendapat kartu tanda anggota (KTA) Gerindra.

    Di antaranya adalah Gubernur Sumatera Utara terpilih Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi.

    “Sudah dapat KTA. Sudah jadi anggota,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Gubernur Sulawesi Tenggara terpilih Andi Sumangerukka juga diberikan KTA Gerindra.

    Adapun KTA Gerindra ini diberikan dalam momen Rapimnas dan Kongres Luar Biasa di kediaman Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, pada hari yang sama. Prabowo disebut memberikan langsung KTA itu kepada kader-kader barunya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025