Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Kita Harus Siap-Siap untuk Bikin Sertifikat Sebelum Menikah

    Kita Harus Siap-Siap untuk Bikin Sertifikat Sebelum Menikah

    JAKARTA – Pemerintah melempar wacana untuk mewajibkan sertifikasi bagi calon-calon pengantin. Sertifikasi itu bisa didapatkan melalui kelas atau bimbingan pranikah.

    Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, sertifikasi ini akan mulai diwajibkan pada tahun 2020 mendatang. Pemberlakuan akan ditetapkan untuk seluruh calon pengantin di seluruh Indonesia.

    “Kalau bisa tahun depan 2020 sudah dimulai (program sertifikasi kawin),” kata Muhadjir di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November.

    Muhadjir mengatakan, sertifikasi dengan sistem pelatihan ini sebelumnya telah dilakukan di agama Katolik. Dalam Katolik, pendidikan pranikah dilakukan selama tiga bulan. Menurut Muhadjir, pelatihan ini dibutuhkan sebagai langkah persiapan calon-calon pasutri.

    Dalam pelatihan itu, nantinya calon pasutri juga akan diberi muatan berbagai pengetahuan, termasuk soal mengelola emosi, keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan alat reproduksi.

    “Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu harus diberikan sertifikat,” ungkapnya.

    Adapun pengelolaan sertifikat kawin ini nantinya bakal berada di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Sebab, dua lembaga ini berperan penting dalam kehidupan manusia berikutnya yang akan dihasilkan melalui hubungan pernikahan.

    Muhadjir menerangkan, Kementerian Kesehatan nantinya berperan memberi tahu soal kesehatan dan berbagai penyakit yang mungkin bisa membahayakan bagi pasangan suami istri hingga tak bisa melahirkan anak yang sempuran.

    Sedangkan Kementerian Agama memang memiliki domain untuk mengurusi soal pernikahan masyarakat Indonesia.

    “Nanti akan saya bicarakan dengan menteri agama dan menteri kesehatan. Karena titik awalnya harus dari situ. Karena kalau sudah cacat lahir, cacat dalam kandungan, nanti untuk intervensi berikutnya itu tidak bisa melahirkan generasi anak yang betul-betul normal,” ujarnya.

    Sertifikasi ini, menurut Muhadjir bukan mengada-ada tapi merupakan upgrading system terkait kehidupan pernikahan, termasuk soal bagaimana menjadi pasangan berkeluarga dan juga berkaitan dengan sistem reproduksi.

    Soal sistem reproduksi ini kata Muhadjir menjadi penting lantaran nantinya pasangan yang telah menikah akan menghasilkan anak-anak bangsa yang akan berpengaruh besar untuk masa depan Indonesia.

    “Mereka kan akan melahirkan anak yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Di situ lah informasi penyakit-penyakit yang berbahaya untuk anak, termasuk stunting segala itu harus diberikan,” tutupnya.

  • BI tekankan efisiensi rantai distribusi hasil panen di Bali

    BI tekankan efisiensi rantai distribusi hasil panen di Bali

    Denpasar, Bali (ANTARA) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali menekankan pentingnya efisiensi rantai distribusi hasil panen khususnya komoditas beras di Pulau Dewata untuk mengantisipasi potensi inflasi menjelang hari besar keagamaan pada Maret-April 2025.

    “Peran penggilingan padi yang berada di Bali perlu diperkuat,” kata Kepala Perwakilan BI Bali Erwin Soeriadimadja di Denpasar, Bali, Selasa.

    Selain itu, strategi memotong rantai distribusi hasil panen itu dapat dilakukan melalui optimalisasi perusahaan umum daerah (perumda) sebagai pembeli hasil panen petani.

    Selanjutnya, implementasi sistem resi gudang dilakukan untuk menjamin kepastian pasar hasil panen petani sekaligus menjaga stabilitas harga.

    Komoditas beras menjadi salah satu sorotan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali mengingat kondisi di lapangan saat ini, lanjut dia, harga gabah kering yang masih rendah di tingkat petani dan di sisi lain harga beras tinggi di tingkat konsumen.

    Pemicunya, ujar dia, karena gabah kering dari Bali diperkirakan dijual ke luar daerah untuk diolah menjadi beras dan selanjutnya beras itu dijual kembali di Bali, sehingga harga menjadi tinggi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga produsen gabah di Indonesia pada 2023, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani di Bali mencapai Rp5.593 per kilogram.

    Sedangkan, harga gabah kering panen di tingkat penggilingan di Bali mencapai Rp5.709 per kilogram.

    Pemerintah Provinsi Bali melalui sistem informasi harga pangan pada Senin (17/2/2025) mencatat harga beras medium di Pulau Dewata rata-rata mencapai Rp14.246 per kilogram di 60 pasar seluruh Bali, dengan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Jembrana mencapai Rp14.800 per kilogram.

    Kemudian, harga beras medium untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Bali mencapai Rp11.531 per kilogram dengan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Karangasem dan Bangli mencapai Rp12.500 per kilogram.

    Sedangkan, rata-rata harga beras premium mencapai Rp15.469 per kilogram dengan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Klungkung termasuk Nusa Penida mencapai Rp16.200 per kilogram.

    Perwakilan bank sentral di Bali itu mencatat per Januari 2025, inflasi di Pulau Dewata mencapai 2,41 persen.

    Meski terkendali, risiko potensi inflasi perlu diwaspadai salah satunya saat hari besar keagamaan yakni Ramadhan, Hari Raya Nyepi, Idul Fitri hingga Galungan dan Kuningan pada Maret-April 2025.

    Adapun komoditas yang berpotensi mengalami peningkatan pada periode hari besar keagamaan tersebut antara lain hortikultura, bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Transjakarta-Pemkot Jakbar proses 1.566 TJ Card belum terverifikasi

    Transjakarta-Pemkot Jakbar proses 1.566 TJ Card belum terverifikasi

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bersama Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) memproses 1.566 pemilik Kartu Layanan Gratis Transjakarta (TJ Card) belum terverifikasi di wilayah setempat.

    “Angka terakhir dari 38 kelurahan itu ada 1.884 yang sudah diverifikasi dan yang belum sejumlah itu,” kata Kepala Departemen Humas dan Corporate Social Responsibility (CSR) Transjakarta Ayu Wardhani kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Ia menyebutkan, verifikasi tersebut dilakukan untuk memastikan pengguna TJ Card masih tinggal di lokasi yang sama saat pendaftaran.

    Oleh karena itu, pihaknya meminta bantuan kepada Pemkot Jakbar untuk memastikan keberadaan dan data dari para TJ Card para pendaftar yang belum terverifikasi di wilayah tersebut.

    “Jadi, memastikan bahwa memang warga masih tinggal di tempat yang sama, masih belum berpindah. Kemudian data, nomor telepon dan lainnya juga,” ujar Ayu.

    Pada kesempatan sosialisasi tersebut, kelurahan-kelurahan di Jakarta Barat diundang untuk memastikan keberadaan dan kebenaran data para pendaftar di wilayah masing-masing.

    “Jadi, kami meminta kerja sama dari Pemkot Jakbar, kelurahan-kelurahan, untuk memastikan data-data dari para pendaftar ini,” imbuh Ayu.

    Lebih lanjut, kata Ayu, TJ Card yang sudah diverifikasi bakal segera didistribusikan kepada para pendaftar.

    “Ini (1.884 TJ Card) kami tinggal distribusi langsung ke warga,” kata Ayu.

    Ayu melanjutkan bahwa sejak 2017 sampai dengan 2024, terdapat 194.681 orang yang mendapat layanan TJ Card di Jakarta.

    “Itu total keseluruhan dari sembilan kategori yang memang bisa dilayani oleh Transjakarta. Karena dari total 15 itu sembilan itu memang ditangani sama Transjakarta, enam itu dari Bank DKI,” kata Ayu.

    Sebanyak 15 kategori yang berhak mendapat layanan TJ Card adalah, Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunan, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Kemudian, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) melalui Bank DKI, penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

    Selanjutnya, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima beras keluarga sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Selanjutnya, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan terakhir juru pemantau jentik (Jumantik).

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR Respons Demo “Indonesia Gelap”: Itu Ciri Khas Mahasiswa…

    DPR Respons Demo “Indonesia Gelap”: Itu Ciri Khas Mahasiswa…

    DPR Respons Demo “Indonesia Gelap”: Itu Ciri Khas Mahasiswa…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Pimpinan DPR
    RI memberikan tanggapan terhadap aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang mengusung tema “
    Indonesia Gelap
    ”, pada Senin (17/2/2025).
    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menilai, aksi tersebut merupakan bentuk kreativitas mahasiswa dalam mengekspresikan aspirasi mereka terkait berbagai persoalan yang ada.
    “Ya itu kan cara-cara berdemokrasi yang baik, menyalurkan aspirasi melalui demo-demo. Yang seperti itu memang ciri khas mahasiswa,” ujar Adies, kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2025).
    Adies menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan tindakan yang sah dan dilindungi oleh konstitusi.
    Ia juga percaya bahwa setiap generasi mahasiswa memiliki cara unik dalam menyampaikan aspirasi mereka.
    “Ya kan sah-sah saja itu kan aspirasi ya dulu kita zaman kuliah juga begitu. Kita menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara-cara dengan kreativitas masing-masing,” kata Adies.
    Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
    Tema “Indonesia Gelap” yang diusung mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.
    Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.
    Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah, menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
    “Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia,” ujar Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi Indonesia Gelap, dalam orasinya.
    Berikut adalah 13
    tuntutan mahasiswa
    dalam aksi ini:
    1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
    2. Cabut proyek strategis nasional yang dianggap merugikan rakyat dan wujudkan reforma agraria sejati.
    3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai membungkam kritik akademisi.
    4. Hapuskan multi fungsi ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.
    5. Sahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak mereka.
    6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dianggap merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.
    7. Evaluasi total program makan gratis agar tepat sasaran dan tidak sekadar alat politik.
    8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk kesejahteraan akademisi.
    9. Mendesak penerbitan Perppu tentang perampasan aset untuk memberantas korupsi.
    10. Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan yang dinilai menguatkan impunitas aparat.
    11. Rombak Kabinet Merah Putih untuk mengatasi pejabat yang dinilai bermasalah.
    12. Tolak revisi tata tertib DPR yang dianggap dapat memperkuat kesewenang-wenangan lembaga legislatif.
    13. Reformasi total Kepolisian RI demi menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kasus Korupsi PGN, KPK Periksa 2 Mantan Dirut Pertamina Elia Massa Manik dan Dwi Soetjipto – Halaman all

    Kasus Korupsi PGN, KPK Periksa 2 Mantan Dirut Pertamina Elia Massa Manik dan Dwi Soetjipto – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Elia Massa Manik dan Dwi Soetjipto.

    Elia Massa dan Dwi Soetjipto dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi terkait proses kerja sama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN dengan PT Isar Gas/PT Inti Alasindo Energi (IAE) tahun 2017–2021.

    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).

    Selain Elia Massa dan Dwi Soetjipto, penyidik juga memanggil saksi Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata periode tahun 2015–2019, Komisaris PT Pertamina periode tahun 2016–2018 dan Fajar Harry Sampurno, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media periode tahun 2015–2019, Komisaris PT PGN periode tahun 2016–2018.

    Belum diketahui keterlibatan Elia Massa, Dwi Soetjipto, dan dua saksi lain dalam perkara ini.

    Paling anyar, penyidik KPK telah memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno, pada Senin (10/2/2025).

    KPK mengungkap Rini diperiksa untuk mengetahui kebijakan akuisisi pada BUMN.

    Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut merger di antara perusahaan pelat merah mana.

    “Didalami seputar pengetahuan yang bersangkutan terkait kebijakan merger/akuisisi di BUMN,” kata Tessa kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

    KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

    Mereka adalah Danny Praditya yang merupakan Direktur Komersial PT PGN periode 2016–2019. Danny juga mantan direktur utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). 

    Tersangka kedua ialah Iswan Ibrahim, Direktur Utama PT Isar Gas.

    KPK pun telah mencegah Danny Praditya dan Iswan Ibrahim bepergian ke luar negeri.

    Adapun keduanya ditetapkan tersangka dengan dua sprindik berbeda. 

    Kedua sprindik itu, yakni Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 79/DIK.00/01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprindik 80/DIK.00/01/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.

    Dalam mengusut kasus ini, KPK telah menggeledah tiga rumah di Jakarta milik AM, HJ, dan DSW. 

    AM dan HJ adalah mantan pegawai PGN, sementara DSW merupakan mantan direksi PGN. 

    Dari penggeledahan ini, tim penyidik menyita sejumlah dokumen terkait jual beli gas antara PGN dan Isar Gas.

    Tak hanya itu, tim penyidik juga menyita barang bukti elektronik. 

    KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi pada 28–29 Mei 2024 dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur tanggal 31 Mei 2024.

    “Penggeledahan tersebut dilakukan terhadap empat kantor perusahaan dan tiga rumah pribadi para pihak terkait perkara ini,” kata eks Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).

    Adapun lokasi yang digeledah yaitu: Kantor Pusat PT IAE di Jakarta; Kantor Pusat PT Isargas di Jakarta; Kantor Pusat PT PGN di Jakarta; rumah pribadi tersangka Danny Praditya di Tangerang Selatan dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; rumah pribadi tersangka Iswan Ibrahim di Kota Bekasi; serta Kantor Cabang PT IAE di Gresik, Jawa Timur.

    Ali mengungkapkan, tim penyidik berhasil menyita sejumlah alat bukti yang dapat menguatkan perbuatan rasuah para tersangka.

    “Hasil yang diperoleh dokumen terkait transaksi jual beli gas, dokumen kontrak dan mutasi rekening bank,” katanya.

    Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PT PGN.

    Kasus dugaan korupsi di subholding PT Pertamina itu sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

    Penyidikan kasus ini bermula dari hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

    Audit tersebut kemudian disampaikan ke lembaga antirasuah untuk ditindaklanjuti.

    KPK menyebut kasus korupsi ini telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.

    KPK menduga korupsi terjadi dalam proses jual beli gas antara PT PGN dengan PT Isar Gas/PT IAE.

  • Polisi Tangkap Komplotan Begal di Tajur Halang, Satu Pelaku Dilumpuhkan karena Melawan – Halaman all

    Polisi Tangkap Komplotan Begal di Tajur Halang, Satu Pelaku Dilumpuhkan karena Melawan – Halaman all

     TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi berhasil menangkap komplotan begal yang beraksi di Jalan Raya Bomang, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (19/1/2025) dini hari.

    Panit 3 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKP Fanni Athar Hidayat, mengatakan empat pelaku yang diamankan berinisial IR (26), DN (21), MJ (22), dan MR (23).

    “Penangkapan berlangsung di Perumahan Persada Alam, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, pada Jumat (14/2/2025),” katanya dalam keterangan resmi pada Selasa (18/2/2025).

    Saat proses penangkapan, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur terhadap satu pelaku, IR, karena mencoba melawan petugas dan melarikan diri.

    “Salah satu tersangka berinisial IR mencoba melawan petugas dan berusaha kabur, sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur dengan cara melumpuhkan tersangka,” tambahnya.

    Dalam operasi ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk 1 unit sepeda motor Yamaha PCX, 
    satu ponsel Samsung, dua celurit, dua pedang, satu ponsel Sony Xperia, satu ponsel Infinix dan satu ponsel Xiaomi.

    Komplotan begal ini diketahui telah beraksi di dua lokasi berbeda, yakni Bojonggede dan Tajur Halang. Selain itu, tiga dari empat pelaku diketahui merupakan residivis dalam kasus serupa.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa aksi kejahatan ini bermula ketika korban bersama temannya berboncengan mengendarai sepeda motor dari arah Parung menuju rumahnya.

    Saat melintas di lokasi kejadian, korban dipepet oleh empat pelaku yang mengendarai dua sepeda motor.

    “Salah satu pelaku menendang sepeda motor korban hingga menyebabkan korban dan temannya terjatuh,” ujar Ade.

    Tak berhenti di situ, salah satu pelaku mengeluarkan celurit dan mengancam korban agar menyerahkan ponsel mereka.

    “Karena ketakutan, korban dan temannya menyerahkan ponsel mereka. Setelah itu, para pelaku langsung melarikan diri,” lanjutnya.

    Merasa dirugikan, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tajur Halang untuk proses penyelidikan lebih lanjut. (Tribunnews.com/Reynas Abdila)

  • Rapat Paripurna DPR setujui pelantikan PAW empat anggota

    Rapat Paripurna DPR setujui pelantikan PAW empat anggota

    Jakarta (ANTARA) – Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui pelantikan pengganti antarwaktu (PAW) empat orang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

    “Apakah kita dapat melakukan pelantikan PAW anggota DPR RI setelah selesai seluruh agenda rapat paripurna hari ini?” kata Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir selaku pimpinan rapat dan dijawab setuju para anggota DPR RI yang hadir.

    Dia menyampaikan bahwa pelantikan PAW anggota DPR RI itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/P/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Peresmian PAW Anggota DPR RI dan Anggota MPR RI Sisa Masa Jabatan 2024–2029.

    Empat orang anggota DPR RI yang dilantik itu menggantikan anggota yang sebelumnya sudah diangkat menjadi menteri dan kepala lembaga di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

    Mereka pun kemudian mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama yang dipandu pimpinan DPR RI.

    Empat orang anggota Fraksi Partai Golkar yang dilantik tersebut masing-masing Kombes Pol (Purn) Maruli Siahaan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I menggantikan Meutya Hafid yang kini menjadi Menteri Komunikasi dan Digital.

    Kemudian Anang Susanto Suhendar dari Dapil Jawa Barat II menggantikan Ace Hasan Syadzily yang kini menjadi Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andika Satria Wasisto dari Dapil Jawa Tengah II menggantikan Nusron Wahid yang kini menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    Terakhir, Fransiskus Maria Agustisnus Sibarani dari Dapil Kalimantan Barat I menggantikan Maman Abdurrahman yang kini menjadi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • WIKA Dukung Ekonomi Nasional lewat Tol Akses Patimban

    WIKA Dukung Ekonomi Nasional lewat Tol Akses Patimban

    Bisnis.com, SUBANG – PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) terus berupaya mewujudkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Akses Patimban Paket 4 di Subang, Jawa Barat.

    Infrastruktur ini akan menjadi simpul penting dalam rantai konektivitas antara kawasan industri di Jawa Barat dengan Pelabuhan Patimban, memperlancar arus logistik, hingga mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya.

    Sampai dengan Januari 2025, progres pekerjaan proyek ini telah mencapai 38% dengan sejumlah lingkup pekerjaan yang telah terealisasi diantaranya, pekerjaan tanah, pemasangan PCU Girder untuk Interchange 02 dan 03, pemancangan Concrete Spun Pile Jembatan Sungai Cipunagara, pekerjaan Pile Head dan pengecoran Slab pada Pile Slab 18 hingga 21, serta pengaspalan pada Relokasi Jalan Akses Pelabuhan Patimban.

    Sebagai bagian dari upaya mewujudkan lean construction dan keberlanjutan, WIKA menggunakan inovasi metode kerja Hydraulic Static Pile Driver (HSPD), di mana tiang pancang ditekan ke dalam tanah menggunakan tekanan hidrolik tanpa menimbulkan getaran.

    Penggunaan HSPD memiliki beberapa keunggulan, seperti pemasangan yang lebih cepat dan efisien, meningkatkan presisi, serta meminimalkan risiko pengerjaan ulang (rework). Selain itu, teknologi ini lebih ramah lingkungan karena mengurangi kebisingan, polusi asap, dan potensi dampak terhadap bangunan di sekitar proyek.

    Selain proses pembangunannya yang ramah lingkungan, Pembangunan Tol Akses Patimban juga menghasilkan multiplier effect yang tinggi, diantaranya penciptaan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat setempat, dimana proyek ini telah menyerap 102 tenaga kerja lokal.

    Selain itu, proyek ini juga turut memberikan manfaat sosial yang besar bagi masyarakat sekitar, seperti pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) di sekitar lingkungan proyek, hingga pelaksanaan program bantuan yang bertujuan untuk mendorong keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial seperti penanaman pohon, donor darah dan pemberian bantuan anak yatim.

    “Pembangunan Tol Akses Patimban merupakan solusi nyata untuk meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Subang dan sekitarnya. Kami berkomitmen menyelesaikan proyek ini dengan standar kualitas terbaik agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” ucap Agung Budi Waskito (BW), Direktur Utama WIKA.

    WIKA optimistis bahwa pembangunan Tol Akses Patimban akan menjadi pilar penting untuk memperkuat infrastruktur nasional. Disamping itu, diharapkan proyek ini juga nantinya akan berkontribusi dalam mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional.

  • Thomas Djiwandono Irit Bicara soal Prabowo Hemat Anggaran Rp750 Triliun, Hanya Ingin Bahas di Kemenkeu

    Thomas Djiwandono Irit Bicara soal Prabowo Hemat Anggaran Rp750 Triliun, Hanya Ingin Bahas di Kemenkeu

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono memilih irit bicara ketika ditanya terkait efisiensi anggaran yang pamannya—Presiden Prabowo Subianto—lakukan hingga Rp750 triliun.

    Thomas juga enggan berbicara lebih banyak terkait penghematan yang dilakukan sebanyak tiga putaran tersebut. 

    “Di Kemenkeu, di Kemenkeu kita bicara [penghematan Rp750 triliun],” ujarnya sembari menuju mobil usai menghadiri acara Indonesia Data and Economic (IDE) Katadata 2025 di Hotel St. Regis, Selasa (18/2/2025).

    Padahal, penghematan tersebut mencakup anggaran dari BA Bendahara Umum Negara (BUN), maupun dividen BUMN yang merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan anggaran akan lebih besar dari jumlah saat ini yang senilai Rp306,69 triliun, melainkan mencapai Rp750 triliun. Prabowo menjelaskan penghematan dilakukan melalui tiga tahapan.

    Pertama, penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati, dan berhasil menghemat Rp300 triliun dari BA BUN.  

    Penghematan putaran kedua sejumlah Rp308 triliun berasal dari penyisiran APBN sampai ke satuan 9, namun Rp58 triliun diantaranya akan dikembalikan ke 17 K/L. Putaran terakhir, berasal dari dividen BUMN Rp300 triliun, namun Rp100 triliun dikembalikan untuk modal kerja.  

    “Jadi totalnya kita punya Rp750 triliun [setara US$44 miliar],” ungkapnya dalam HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sementara Dari hasil penghematan tersebut, Prabowo berencana menggunakan US$24 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).  

    Sementara sisanya, Prabowo ingin menyerahkan US$20 miliar kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).  

    “24 [miliar dolar] terpaksa saya pakai, untuk apa? Untuk makan bergizi,” ujar Prabowo.

  • Harga Emas Naik, Begini Cara Membelinya di Butik Antam

    Harga Emas Naik, Begini Cara Membelinya di Butik Antam

    Jakarta: Harga emas Antam tercatat mengalami peningkatan pada perdagangan hari ini. Harga emas Antam pun kembali mendekati level Rp1,7 juta per gram.
     
    Mengacu laman Logam Mulia, Selasa, 18 Februari 2025, harga emas Antam naik Rp8.000 dari Rp1,671 juta menjadi Rp1,679 juta per gram. 
     
    Senada dengan harga beli, harga jual kembali atau buyback juga tercatat naik Rp8.000 menjadi Rp1,529 juta per gram.

    Harga emas Antam hari ini
    Berikut adalah daftar harga emas batangan Antam untuk berbagai ukuran:
     
    Emas batangan 0,5 gram: Rp885,5 ribu.
    Emas batangan 1 gram: Rp1,671 juta.
    Emas batangan 2 gram: Rp3,282 juta.
    Emas batangan 3 gram: Rp4,898 juta.
    Emas batangan 5 gram: Rp8,130 juta.
    Emas batangan 10 gram: Rp16,205 juta.
    Emas batangan 25 gram: Rp40,387 juta.
    Emas batangan 50 gram: Rp80,695 juta.
    Emas batangan 100 gram: Rp161,312 juta.
    Emas batangan 250 gram: Rp403,015 juta.
    Emas batangan 500 gram: Rp805,820 juta.
    Emas batangan 1.000 gram: Rp1,611 miliar.
     

    Bagaimana cara membeli emas Antam di Butik Antam?
    Membeli emas batangan Antam kini semakin mudah karena bisa dilakukan langsung di Butik Antam yang tersebar di berbagai kota. 
    Berikut langkah-langkahnya:

    Cek harga terbaru

    Sebelum membeli, pastikan untuk mengecek harga emas di laman resmi Logam Mulia Antam agar mendapatkan informasi harga terkini.

    Kunjungi Butik Antam terdekat

    Butik Antam tersedia di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Pastikan untuk membawa identitas diri yang diperlukan untuk transaksi.

    Pilih ukuran dan jenis emas

    Emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Pilih sesuai dengan kebutuhan investasi Anda.

    Lakukan pembayaran

    Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau melalui transfer bank sesuai dengan kebijakan butik yang dikunjungi.

    Ambil sertifikat resmi

    Setiap pembelian emas Antam dilengkapi dengan sertifikat resmi yang menjamin keaslian dan kadar emasnya.

    Alternatif pembelian secara online
    Selain datang langsung ke butik, emas Antam juga bisa dibeli secara online melalui situs resmi Logam Mulia atau melalui marketplace resmi yang bekerja sama dengan Antam. 

    Dengan pembelian online, emas dapat dikirim langsung ke alamatmu atau diambil di butik sesuai pilihan.
     
    Kenaikan harga emas Antam menjadi momentum yang tepat bagi investor untuk mempertimbangkan pembelian emas sebagai aset lindung nilai. 
     
    Dengan kemudahan akses pembelian di butik maupun online, emas Antam tetap menjadi pilihan investasi yang aman dan terpercaya.
     
    Jika kamu tertarik untuk berinvestasi emas, pastikan selalu membeli dari sumber resmi agar mendapatkan emas bersertifikat dengan harga yang sesuai pasar.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)