Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Sekjen Gerindra Sebut Wacana Koalisi Permanen Bukan Hanya Era Prabowo: Gagasan Setiap Presiden – Halaman all

    Sekjen Gerindra Sebut Wacana Koalisi Permanen Bukan Hanya Era Prabowo: Gagasan Setiap Presiden – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan wacana pembentukan koalisi permanan bukan hanya era Presiden RI Prabowo Subianto saja. Akan tetapi, gagasan itu muncul setiap periode kepresidenan.

    “Gagasan untuk melanggengkan koalisi sebagai sebuah kerjasama politik permanen sebenarnya gagasan yang setiap periode kepresidenan itu diwacanakan, artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan wacana dan pemikiran itu mengemuka,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Muzani mengatakan gagasan koalisi permanen muncul karena keinginan adanya kerja sama politik yang lebih berjangka panjang.

    Karena itu, Presiden RI Prabowo Subianto kembali menggulirkan gagasan tersebut.

    “Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, karena itu Presiden melontarkan ini tentu saja lontaran ini ditawarkan kepada koalisi termasuk kepada para ketua umum,” jelasnya.

    Namun begitu, Muzani menyerahkan keputusan wacana koalisi permanen itu kepada pimpinan partai politik (parpol). Namun sampai hari ini, belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif terkait wacana tersebut.

    “Sebagai sebuah gagasan itu adalah gagasan yang bagus, gagasan yang genuine, yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan yang akan datang,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah rampung menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) sore.

    Pertemuan tersebut berlangsung selama 5 jam dari pukul 13.00 WIB. Seusai pertemuan, kendaraan mereka pun keluar dari kediaman Prabowo satu per satu.

    Satu di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Seusai acara, Cak Imin membocorkan arahan dari Presiden Prabowo.

    Menurutnya, Prabowo ingin memperkuat koalisi yang berada dalam barisan pemerintahannya. Bahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin membuat koalisi permanen.

    “Intinya memperkuat koalisi. Kita, Pak prabowo menawarkan koalisi permanen,” ujar Cak Imin seusai acara.

    Prabowo, kata Cak Imin, menyatakan bahwasanya persatuan merupakan kunci utama dari pemerintahan. Karenanya, Prabowo ingin adanya koalisi permanen.

    “Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan dan tentu PKB menyambut baik koalisi permanen. Menjadi perkuatan dari percepatan pembangunan,” jelasnya.

    Di sisi lain, Cak Imin menyebut koalisi permanen yang ingin dibentuk Prabowo tidak ada batasan waktu. Bisa saja, koalisi akan diteruskan hingga Pilpres 2029.

    “Ya sampai kapanpun namanya permanen,” pungkasnya.

  • Kabur dan Melawan Polisi Saat Ditangkap, Satu Pelaku Begal di Tajurhalang Dilumpuhkan

    Kabur dan Melawan Polisi Saat Ditangkap, Satu Pelaku Begal di Tajurhalang Dilumpuhkan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Polisi melumpuhkan satu dari empat pelaku begal yang merampas handphone (HP) di Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

    Empat pelaku begal yang diringkus yaitu pria berinisial IR (26), DN (21), MJ (22), dan MR (22).

    Panit 3 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Fanni Athar Hidayat mengatakan, pelaku IR berusaha kabur ketika hendak ditangkap.

    “Salah satu tersangka yang berinisial IR mencoba untuk melawan petugas dan melarikan diri, sehingga kami dari Resmob Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas terukur dengan cara melumpuhkan tersangka,” kata Fanni, Selasa (18/2/2025).

    Setelah dilumpuhkan di bagian kakinya, IR langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

    “Kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terukur kepada setiap pelaku kejahatan yang masih berani beraksi di wilayah Polda Metro Jaya,” ujar Fanni.

    Peristiwa pembegalan ini bermula saat korban tengah berboncengan sepeda motor dengan seorang temannya dari arah Parung untuk menuju ke rumah.

    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Memuji Jokowi saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). Rocky Gerung Deteksi Nasib Gibran di Pilpres 2029.

    Saat melintas di tempat kejadian perkara (TKP), korban dipepet oleh empat pelaku yang menggunakan dua sepeda motor.

    Salah satu pelaku kemudian menendang motor RCP hingga korban dan temannya terjatuh.

    “Setelah itu pelaku mengeluarkan sebilah celurit sambil mengancam korban dan temannya untuk menyerahkan handphone,” ungkap Fanni.

    Korban dan temannya yang ketakutan lalu menyerahkan HP mereka.

    Setelahnya, para pelaku langsung melarikan diri.

    “Dari hasil penyelidikan sementara, aksi terakhir para pelaku terjadi di dua tempat yaitu di daerah Bojonggede dan juga di Tajurhalang.”

    “Pelaku di sini tidak segan-segan melukai para korban saat melancarkan aksinya,” ujar Fanni.

    Adapun keempat pelaku begal ditangkap di wilayah Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025) pagi sekira pukul 07.00.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Soal Koalisi Permanen Prabowo, Gerindra: Check and Balance Tak Harus dari Partai Politik

    Soal Koalisi Permanen Prabowo, Gerindra: Check and Balance Tak Harus dari Partai Politik

    Soal Koalisi Permanen Prabowo, Gerindra: Check and Balance Tak Harus dari Partai Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa fungsi kontrol dan menjaga keseimbangan atau c
    heck and balance
    terhadap pemerintah tidak harus berasal dari partai politik.
    Hal itu disampaikan Muzani sebagai tanggapan atas kekhawatiran melemahnya
    check and balance
    ketika Presiden
    Prabowo Subianto
    ingin membentuk koalisi partai politik permanen.
    “Ya, memang
    check and balance
    itu kan tidak harus dari partai politik. (Misalkan) pers, itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan pembeda,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Selasa (18/2/2025).
    “Masyarakat gitu sama-sama dan bahkan seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung (parlemen) ini, misalnya seperti itu,” sambungnya.
    Dia pun memastikan bahwa Prabowo selalu mendengar setiap masukan dan pandangan yang dikemukakan oleh semua elemen masyarakat.
    Bahkan, lanjut Muzani, Prabowo juga selalu menerima setiap masukan dari partai politik yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
    “Dan itu Pak Prabowo mendengar, melihat, memperhatikan dari semua pandangan yang sekarang ini dikemukakan oleh semua elemen masyarakat, tidak harus dari partai politik,” jelas Muzani.
    “Bahwa umpamanya ada partai politik yang mengambil posisi itu, tentu saja silakan saja, itu bergantung kepada pimpinan dan kebijakan dari pimpinan partai itu,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Prabowo Subianto mengajukan ide pembentukan
    koalisi permanen
    pada silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
    Kemudian, ide tersebut kembali mengemuka dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-17
    Partai Gerindra
    pada 15 Februari 2025.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mendengar aspirasi dari seluruh kader partai.
    “Seluruh kader Partai Gerindra meminta agar Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden di tahun 2029 kembali mencalonkan Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua,” ujar
    Ahmad Muzani
    saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tidak Akan Ada Baterai Tanpa Sumber Daya Indonesia

    Tidak Akan Ada Baterai Tanpa Sumber Daya Indonesia

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara tentang potensi besar Indonesia sebagai pemain besar di industri kendaraan listrik. Dalam hal ini, Indonesia punya sumber daya bahan baku baterai listrik yang melimpah.

    Airlangga mengatakan, Indonesia masuk ke dalam negara yang punya daya saing tinggi karena ekosistem kendaraan listrik melalui industri baterai ini. Menurutnya, baterai tidak hanya dibutuhkan untuk kendaraan listrik, tetapi juga untuk energi terbarukan.

    Baterai sendiri diperlukan untuk tempat penyimpanan energi tersebut, apalagi mengingat energi terbarukan terbilang tidak tersedia secara terus-menerus. Hal ini menurutnya membuat baterai menjadi faktor kunci dari ketersediaan energi terbarukan.

    “Kita harus yakin bahwa tidak akan ada baterai tanpa sumber daya Indonesia. Jadi dunia membutuhkan Indonesia,” kata Airlangga, dalam sambutannya di acara Indonesia Economic Summit by IBC di Shangri-La Hotel Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Airlangga mengatakan, Indonesia sendiri bukan hanya kuat dari sisi nikel, tetapi juga dalam produksi produk berbasis lithium. Impor lithium dilakukan dari Australia dan Democratic Republic of Congo (DRC) atau Kongo, sedangkan Ri melakukan perakitan dan manufakturnya.

    Proses manufaktur ini dilakukan di Morowali, Sulawesi Tengah, dan di teluk Weda, Maluku Utara. Sedangkan untuk produksi anoda, RI menggunakan aspal berbasis karbon hitam.

    “Saat ini kami adalah salah satu yang terbesar di dunia, dengan fasilitas di Kendal, 80.000 ton per tahun, dan akan ditingkatkan. Saya kira, menjelang akhir tahun ini, menjadi sekitar 160.000 ton,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Airlangga menekankan, Indonesia masih berkomitmen penuh untuk mendorong terwujudnya transisi energi, selaras dengan peluncuran Just Energy Transition Partnership, (JETPI) di Bali beberapa waktu lalu.

    Meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menarik investasi AS dari komitmen transisi energi tersebut, Airlangga tetap yakin pendanaan masih akan tetap berlanjut.

    “Kita tahu bahwa Trump 2.0 menarik kembali investasi ini, tetapi saya telah bertemu dengan IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia, mereka masih berkomitmen untuk melakukan ini (pendanaan JETPI). Jadi JEPI dan AZEC (Asia Zero Emission Community), mereka masih melakukan ini,” kata dia.

    Tonton juga Video: Momen Jokowi Resmikan Pabrik Baterai Mobil Listrik di Karawang

    (kil/kil)

  • Kenali, Perbedaan Penentuan Awal Ramadan Metode Hisab dan Rukyat

    Kenali, Perbedaan Penentuan Awal Ramadan Metode Hisab dan Rukyat

    Liputan6.com, Bandung – Umat muslim di seluruh dunia sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadan yang dikenal sebagai bulan suci penuh berkah dan ampunan. Pada bulan tersebut umat Muslim bisa menjalankan berbagai amalan baik yang dapat berlipat ganda selama sebulan penuh.

    Selain itu, ketika bulan Ramadan tidak hanya menjalankan ibadah puasa tetapi juga jadi momen sempurna untuk meningkatkan ibadah dan memperbanyak amal kebaikan. Adapun dalam menentukan awal Ramadan biasanya melalui metode tertentu.

    Misalnya di Indonesia, penentuan awal Ramadan biasanya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dan mengadakan pertemuan resmi berupa sidang isbat untuk menentukan kapan awal puasa Ramadan.

    Sementara itu, pada gelaran puasa Ramadan tahun ini pemerintah akan menggelar sidang isbat yang dijadwalkan untuk digelar pada Jumat, 28 Februari 2025. Pelaksanaan sidangnya akan dipimpin oleh Menteri Agama (Menag RI), Nasaruddin Umar.

    Penentuannya juga tidak dilakukan secara sembarangan tetapi merangkul sejumlah pihak seperti ulama, ahli astronomi, hingga menggunakan metode-metode yang bisa memastikan awal Ramadan bisa dipertanggungjawabkan.

    Kemudian tidak jarang awal Ramadan di Indonesia sering kali mempunyai perbedaan karena metode yang dilakukan bisa berbeda di antaranya metode hisab dan rukyat. Berikut ini kenali apa itu metode hisab dan rukyat untuk memahami perbedaannya.

  • Siswa MAN 2 Kota Bekasi Demo, Tuntut Transparasi Pengelolaan Dana Sekolah

    Siswa MAN 2 Kota Bekasi Demo, Tuntut Transparasi Pengelolaan Dana Sekolah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

    TRIBUNJAKARTA.COM, MUSTIKAJAYA – Video aksi unjuk rasa dilakukan siswa MAN 2 Kota Bekasi, mereka menuntut transparansi pengelolaan dana sekolah yang dianggap tak sesuai dengan fasilitas didapat. 

    Video siswa berteriak sambil membentangkan spanduk viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram @bekasi.terkini. 

    Dalam video yang beredar, satu orang guru tampak disoraki siswa yang berkumpul di halaman sekolah pada Senin (17/2/2025). 

    Seorang siswa berinisial J saat dikonfirmasi mengatakan, unjuk rasa diinisasi siswa MAN 2 Kota Bekasi karena sudah muak dengan pengelolaan dana sekolah yang tak jelas. 

    “Kita tuntut tuh adalah transparansi dana, juga kegiatan kita yang tidak jelas serta perbaikan fasilitas fasilitas sekolah yang membuat kita itu tidak nyaman,” kata J. 

    J menjelaskan, MAN 2 Kota Bekasi mematok biaya pendidikan per siswa Rp 250.000 per bulan. Tetapi selama ini fasilitas dan kegiatan di sekolah cenderung pasif. 

    Contohnya seperti ekstrakurikuler, siswa harus patungan untuk membayar pelatih yang seharusnya sudah menjadi kewajiban sekolah. 

    “Jadi anak-anak yang ekskul itu putar otak entah itu nombok pakai uang sendiri patungan supaya bisa bayar gaji pelatihnya,” ucapnya. 

    Tidak hanya itu, fasilitas gedung sekolah juga dianggap tidak layak seperti misalnya kamar mandi yang kumuh. 

    Puncaknya lanjut J, siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan wisuda. Pihak sekolah lagi-lagi membenani biaya yang terlalu besar. 

    “Terus puncaknya itu sekarang ada di kelas 12 yang acara wisuda, menuruti perintah sekolah untuk mengeluarkan biaya kurang lebih 1,4 jutaan buat acara satu hari itu sudah mahal banget,” tegas dia. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Gerindra: Koalisi permanen harapan di tengah sistem demokrasi berbeda

    Gerindra: Koalisi permanen harapan di tengah sistem demokrasi berbeda

    “Ya, itu sebenarnya tentunya harapan, ya. Harapan karena kita punya sistem demokrasi yang berbeda dari negara lain, yang di mana harus adanya persatuan antara para elite,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai gagasan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sebagai harapan bersatunya para elite di tengah sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara lain.

    “Ya, itu sebenarnya tentunya harapan, ya. Harapan karena kita punya sistem demokrasi yang berbeda dari negara lain, yang di mana harus adanya persatuan antara para elite,” kata Sara, sapaan karibnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia lantas berkata, “Dan itu merupakan harapan dari Pak Prabowo, bukan hanya sebagai Presiden, tapi juga saat itu berbicara sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra.”

    Dia menjelaskan bahwa sistem demokrasi yang ada di Indonesia berbeda dengan negara lain karena menganut prinsip musyawarah mufakat.

    “Yang artinya apa? Harus ada konsensus,” katanya.

    Menurut dia, adanya koalisi permanen KIM Plus yang diisi oleh mayoritas partai politik yang lolos ambang batas parlemen tidak akan mengganggu fungsi check and balances dalam prinsip demokrasi di tanah air.

    Sebab, kata dia, fungsi check and balances sedianya telah dilakukan melalui fungsi pengawasan yang ada di parlemen terhadap Pemerintah.

    “Di mana kami sebagai wakil rakyat tugas kami adalah untuk mengawasi bahwa apa yang sudah kami undang-undangkan terimplementasi dengan baik. Itu yang namanya check and balance yang ada di Indonesia. Bukan menganut oposisi seperti di luar negeri,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menyebut Partai Gerindra menyambut baik gagasan pembentukan koalisi permanen KIM Plus yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    “Kami sambut dengan bahagia dengan senang hati. Kalau misalkan memang itu bisa kita jalankan,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sebagai informasi, KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri atas sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.

    Partai-partai itu, yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rencana Jokowi Bikin Badan Regulasi Nasional

    Rencana Jokowi Bikin Badan Regulasi Nasional

    JAKARTA – Pemerintah segera membentuk Badan Regulasi Nasional. Badan ini merupakan gabungan dari unit-unit kerja yang mengurus regulasi di sejumlah kementerian/lembaga. 

    Tujuannya Badan ini dibikin, biar aturan yang ada tak saling tumpang tindih. Tak hanya Undang-Undang yang bakal diurus badan ini, tapi juga peraturan di bawahnya, seperti Peraturan Menteri bahkan hingga Peraturan Daerah.

    “Jadi intinya, adalah untuk konsistensi regulasi dan juga penyederhanaan,” ucap Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam rapat kerja dengan Komisi II, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 November 2019.

    Rencana pembentukan badan ini merupakan janji kampanye Joko Widodo pada Pemilu 2019. Jokowi ingin semua peraturan digabung di pusat legislasi nasional. Presiden ingin bisa mengontrol langsung aturan yang ada. Supaya satu pintu dan tak tumpang tindih, katanya waktu itu.

    Usai rapat, Ketua Komisi II Ahmad Dolly Kurnia mengatakan, rencana pembentukan badan ini adalah janji kampanye Jokowi yang harus dituntaskan. Dari informasi yang dia punya, aturan yang ada di Indonesia memang tumpang tindih.

    “Saya kira ini positif. Karena selama rapat kerja di komisi II dengan Mendagri terungkap karena sebagian besar anggota Komisi II banyak mantan kepala daerah. Mereka merasakan betul adanya tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan lain, baik itu sejajar, selevel atau secara vertikal,” ujar Dolly.

    Dia akan menindaklanjuti keinginan tersebut agar bisa dibahas di DPR. Namun, Dolly ingin tahu lebih dulu posisi badan ini sebelum bertindak lebih jauh.

    “Ya itu nanti akan kami bicarakan lebih lanjut posisinya dia sebagai apa dan di mana. Kalau di bawah Kemenko Polhukam, dengan Kemenkumham seperti apa. Kalau di bawah presiden, koordinasi dengan kementerian lain akan dibicarakan lebih lanjut,” tutur politikus Partai Golkar, yang partainya mendukung Jokowi di Pemilu 2019.

    Dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), hari ini, Presiden Jokowi mengatakan, banyaknya aturan yang dibuat pemerintah daerah bikin ruang gerak pemerintah pusat tak fleksibel. Selain itu, peraturan di daerah yang terlalu banyak, membuat percepatan pembangunan terganggu karena saling berbenturan dengan aturan yang lain.

    “Negara kita bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati, setop itu sudah,” kata dia yang juga meminta pemerintah daerah menyetop pembuatan aturan.

    Presiden Jokowi saat berpidato di acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019. (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

    Dia bercerita, di Amerika Serikat era Donald Trump, bila kementerian akan membuat peraturan baru harus menghapus dua aturan sebelumnya. Sehingga, aturan yang ada tidak saling tindih dan membuat fleksibilitas pemerintahan terganggu. 

    “Kebanyakan peraturan pusing sendiri. Fleksibilitas paling penting, kecepatan. Semua negara kan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat, dia yang menang,” tegasnya.

  • Update Kasus Pagar Laut Tangerang dan Bekasi, Nusron Sebut Ada Pejabat yang Akan Dicopot – Halaman all

    Update Kasus Pagar Laut Tangerang dan Bekasi, Nusron Sebut Ada Pejabat yang Akan Dicopot – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut akan ada pencopotan pejabat buntut polemik kasus pagar laut.

    Hal itu disampaikan Nusron Wahid seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Salah satu topik utama yang turut dibahas adalah kasus dugaan penyalahgunaan sertifikat tanah di wilayah perairan Bekasi dan Tangerang.

    “Sudah kita serahkan semua data-datanya baik yang di Tangerang maupun Bekasi. Yang Bekasi pun proses investigasi terhadap aparat kita juga sudah selesai.”

    “Mungkin besok atau lusa saya umumkan ada beberapa orang yang akan diberhentikan juga yang di Bekasi,” ungkap Nusron. 

    Adapun terkait kasus pagar laut Tangerang, Nusron mengatakan 193 sertifikat yang terbit di atas laut telah dibatalkan secara sukarela oleh pemegang sertifikat.

    Kasus pemindahan peta bidang tanah ke laut ini dilakukan oknum pejabat tingkat bawah.

    “Modusnya ada orang ada sertifikat jumlahnya 89 sertifikat, dimiliki 84 orang, jumlahnya 11,6 hektare. Nah ini NIB (Nomor Induk Bidang)-nya dipakai dipindah ke laut jumlahnya 79 hektare, dari 11,6 pindah ke laut yang luasnya 79,6 hektare.”

    “Yang semula pemiliknya ada 84 pemilik menjadi 11 pemilik yang salah satu di antara pemiliknya itu adalah oknum kepala desa sekitar,” katanya. 

    Kepala Desa Kohod Bantah Jadi Aktor Utama Pagar Laut

    Sebelumnya, Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, membantah menjadi aktor utama dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang yang kini tengah menjadi polemik lantaran dugaan pemalsuan SHM dan SHGB.

    Hal ini diungkap kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat melakukan konferensi pers di rumah Arsin di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat (14/2/2025) malam.

    “Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang saat ini viral,” kata Yunihar kepada wartawan.

    Dia mengatakan kliennya malah merupakan korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi.

    “Kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan lalu, pada pertengahan 2022,” ucapnya.

    Pihak ketiga itu, kata Yunihar, menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat.

    “Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB, klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi yang dimaksud terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media masa atau media sosial,” ucapnya.

    Dengan begitu, Yunihar berharap agar seluruh masyarakat untuk mengedapankan asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi tidak benar atau hoaks.

    Minta Maaf 

    Kepala Desa Kohod, Pakuhaji, Tangerang, Arsin bin Asip, akhirnya muncul ke publik setelah keberadaannya sempat tak diketahui. 

    Arsin muncul dalam konferensi pers bersama dua pengacaranya pada Jumat (14/2/2025). 

    Kades Kohod itu tampak mengenakan kemeja pendek berwarna putih dilengkapi peci hitam. 

    Dalam kesempatan tersebut, Arsin meminta maaf kepada publik khususnya warga Desa Kohod atas kegaduhan pagar laut di perairan Tangerang itu. 

    “Saya Arsin bin Asip, secara pribadi maupun jabatan saya sebagai kepala desa, atas kegaduhan di Desa Kohod, situasi tersebut tidaklah kita harapkan.

    Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, saya izin menyampaikan permohonan maaf saya, khusus pada warga Kohod dan seluruh warga Indonesia, ” ujar Arsin, Jumat (14/2/2025). 

    Arsin mengaku menjadi korban dalam kasus terkait pembuatan surat izin berupa hak guna bangunan (HGB) dan hak milik (HM) di atas lahan pagar laut Tangerang tersebut.

    “Bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain,” ucapnya.

    “Tentunya ini terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan ketidakhati-hatian yang saya dapat lakukan,” lanjutnya. 

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Reynas Abdila)

  • Penemuan Mayat Bersimbah Darah di Depok, Polisi Selidiki Kasus Kematian Misterius – Halaman all

    Penemuan Mayat Bersimbah Darah di Depok, Polisi Selidiki Kasus Kematian Misterius – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK –Aparat Polsek Beji menyelidiki kasus penemuan mayat di Jalan Kabel, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa (18/2/2025).

    Pada saat ditemukan, jasad yang belum diketahui identitasnya itu dalam keadaan telungkup dengan ceceran darah mengalir dari bagian kepala.

    “Sedang pengecekan, masih interogasi saksi-saksi,” ujar Kapolsek Beji Kompol Jupriono pada Selasa (18/2/2025).

    Kini, jasad korban sudah dievakuasi oleh pihak kepolisian.

    Pengakuan Warga

    Warga setempat, Indri, menjelaskan, jasad tersebut ditemukan pada Selasa sekira pukul 05.30 WIB, saat suasana masih sepi.

    “Tadi pas lewat rame banget tahunya ada penemuan mayat sekitar jam 05.30 WIB,” kata Indri.

    “Tadi nanya orang lapak juga mereka enggak dengar apa-apa. Tahu-tahu ada yang teriak karena ada mayat,” sambungnya.

    Dari penglihatan Indri, kondisi korban memiliki badan agak besar, berkulit putih, serta memakai pakaian rapi.

    Namun, pada jasad tersebut, tidak ditemukan identitas apapun. Hanya, terdapat HP yang tergeletak di semak-semak.

    “Tadi ada HP dekat semak-semak, kemungkinan punya korban,” ungkapnya.