provinsi: JAWA BARAT

Jakarta –

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung holding BUMN pertambangan, MIND ID memanfaatkan ruang laut untuk pengembangan usaha. Namun pemanfaatan ruang laut harus tetap mengikuti aturan main dengan mengantongi lebih dulu izin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) serta aktif memberdayakan masyarakat pesisir.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin, menyatakan bahwa KKP tidak membatasi pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan usaha oleh pihak manapun, terutama dalam mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

“Terpenting dokumennya lengkap (KKPRL) dan proyek yang ingin dibangun juga jelas. Serta harus memperhatikan masyarakat di sekitar lokasi pemanfaatan ruang laut,” ungkap Doni dalam keterangan tertulis, Selasa (18/2/2025).

KKPRL adalah izin dasar bagi pihak yang ingin melakukan kegiatan menetap di ruang laut. Dalam menerbitkan KKPRL, KKP menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah maupun pusat, sehingga pemanfaatan ruang laut tidak saling tumpang tindih.

Pada acara sosialisasi KKPRL bersama MIND ID di Jakarta itu, Doni mencontohkan kesalahan fatal yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat di mana ada satu perusahaan memanfaatkan ruang laut tanpa izin KKPRL, dan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai zonasinya. Alhasil perusahaan mendapat tiga sanksi dari KKP, yakni pembongkaran pagar yang dibangun, denda administratif, serta pemulihan fungsi ruang laut yang bilamana diakumulasi nilainya cukup besar.

“Ruang laut itu ada aturannya. Aturannya seperti RZWP3K, RTRW, RTR KSN/T, RZKAW. Yang terjadi di Bekasi misalnya, di zona energi dilakukan reklamasi, itu jelas tidak boleh. Ini jadi pelajaran agar kejadian seperti ini tidak terulang karena kerugian yang ditimbulkan akhirnya tidak sedikit,” paparnya.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerja Sama Luar Negeri Dyah Erowati menambahkan, Rencana Tata Ruang atau Rencana Zonasi merupakan modal dasar bagi Pemerintah dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Selain berperan sebagai instrumen utama dalam penerbitan KKPRL dan perizinan bagi kegiatan yang memanfaatkan ruang perairan laut, regulasi ini juga bertujuan untuk mencegah konflik dalam pemanfaatan sumber daya, degradasi lingkungan, ketidakpastian lokasi investasi, serta potensi perselisihan antar pemangku kepentingan yang sulit diselesaikan.

KKP melalui Ditjen PKRL, sambungnya, telah menetapkan 13 Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), 6 RZ KAW dalam proses legalisasi, 5 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasiona (RZ KSN) yang telah diintegrasikan dan ditetapkan ke dalam Perpres Rencana Tata Ruang (RTR) KSN, 2 RZ KSN dalam proses legalisasi kedalam Perpres RTR KSN, 9 RZ KSN dalam proses integrasi, 13 RZ KSN dalam proses penyusunan.

Kemudian 6 Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang telah ditetapkan, 1 RZ KSNT proses legalisasi, 37 RZ KSNT Dokumen Final, 16 RZ KSNT belum disusun. KKP juga telah mengawal Pemerintah Provinsi dalam mengintegrasikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi.

“Di manapun wilayah perairannya, baik itu di pedalaman, teritori, sampai landasan kontinen itu wajib ada izinnya. Jadi tidak ada pemanfaatan perairan yang tidak perlu izin,” timpal Plt. Direktur Penataan Ruang Laut, Suharyanto.

Pemanfaatan ruang laut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan berusaha maupun non berusaha, diantaranya biofarmakologi laut, wisata bahari, pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, instalasi ketenagalistrikan, perhubungan, kegiatan usaha minyak dan gas bumi, kegiatan usaha pertambangan minerba, penelitian, pulau buatan, pertahanan dan keamanan, penyediaan sumberdaya air, pulau buatan, mitigasi bencana, dan kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya.

Adapun pasca diterbitkannya KKPRL, KKP juga akan melakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut terkait kewajiban pemegang KKPRL menyampaikan laporan tahunan melalui e-sea untuk melihat ketaatan dan kepatuhan pemanfaatan ruang laut.

Sementara itu, Direktur Keuangan MIND ID Akhmad Fazri mengakui pentingnya sosialisasi KKPRL ke pelaku usaha. Pihaknya siap mengikuti aturan main yang berlaku dalam memanfaatkan ruang laut untuk ekspansi bisnis.

“Pertemuan ini memberikan pengetahuan menyeluruh sehingga pengurusan KKPRL oleh seluruh unit usaha MIND ID dapat berjalan sesuai ketentuan rencana zonasi dan aturan yang berlaku. Sinergi ini dapat mendukung pencapaian astacita, di mana kami mendapat mandat juga untuk hilirisasi,” ungkapnya.

Lihat juga Video ‘RUU Minerba Siap Disahkan, Kampus Batal Diberi Izin Kelola Tambang’:

(akn/ega)