Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Ibu Ronald Tannur Tuding Kuasa Hukum Dini Minta Uang Rp 800 Juta Syarat Temui Keluarga Korban – Halaman all

    Ibu Ronald Tannur Tuding Kuasa Hukum Dini Minta Uang Rp 800 Juta Syarat Temui Keluarga Korban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ibu Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Widjaja menuding bahwa kuasa hukum Dini Sera Afrianti Dimas Yemahura meminta uang hingga Rp 800 juta dalam kasus anaknya.

    Meirizka mengatakan, bahwa uang Rp 800 juta yang diminta oleh Dimas sebagai syarat supaya dirinya bisa menemui keluarga Dini Sera di Sukabumi, Jawa Barat.

    Adapun hal itu diungkapkan Meirizka saat hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tannur yang menyeret tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo.

    Mulanya pengakuan tersebut ia sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkannya sebagai saksi di ruang sidang.

    Kepada Jaksa Meirizka menyebut, bahwa awalnya ia hendak memberikan uang santunan kepada keluarga Dini usai wanita muda itu menjadi korban pembunuhan Ronald Tannur.

    Ketika hendak memberikan santunan, Meirizka mengklaim bahwa Dimas justru meminta uang sejumlah Rp 800 juta yang dimana dirinya tidak sanggupi.

    “Enggak tahu kenapa, PH-nya mungkin minta Rp 800 juta. Kita bilang Rp 500 juta aja kita cuma mampu 500 karena kita juga harus membayar fee ke Bu Lisa kan belum lunas, masih banyak pengeluaran,” kata Meirizka di ruang sidang.

    Selain terhadap Jaksa, hal yang sama juga Meirizka ungkapkan ketika ditanya oleh terdakwa Erintuah Damanik.

    Kepada Erintuah, Meirizka menyebut bahwa penasihat hukum Dini yang meminta uang ratusan juta adalah Dimas.

    Dalam pernyataannya, uang Rp 800 juta itu kata Meirizka nantinya akan dibagi untuk dua pihak yakni Rp 500 juta untuk keluarga Dini dan Rp 300 juta untuk Dimas pribadi.

    “Alasannya apa dia minta Rp 300 juta itu?,” tanya Erintuah.

    “Kurang tahu saya,” jawab Meirizka.

    “Apakah kemudian saudara kabulkan Rp 800 juta itu?,” tanya Erintuah lagi.

    “Tidak, kita bilang 500,” ucap Meirizka.

    Lantaran tidak memenuhi permintaan itu, Meirizka pun menuding Dimas kemudian menghalanginya bertemu dengan keluarga Dini Sera.

    Kemudian terdakwa selanjutnya yakni Heru Hanindyo pun turut menanyakan hal serupa kepada Meirizka.

    Disana Heru mendalami soal permintaan uang tersebut.

    Kemudian Meirizka mengatakan, bahwa uang yang diminta oleh Dimas disampaikan melalui pengacara Ronald Tannur yakni Lisa Rachmat.

    “Dia meminta melalui Lisa,” kata Meirizka.

    “Apakah meminta suatu hal yang dengan bersyarat artinya boleh bertemu dengan keluarga tapi saya diberikan apa atau diberikan apa?” tanya Heru.

    “Iya itu, maksudnya saya mau ngasih santunan 800, 300 buat dia, 500 buat keluarga. Kalau saya tidak mengabulkan 800 saya kasih cuma 500 dia menghalangi, tidak boleh (bertemu keluarga Dini),” pungkasnya.

    3 Hakim PN Surabaya Didakwa Terima Suap Rp 1 M dan 308 Ribu Dolar Singapura

    Sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang vonis bebas terpidana Ronald Tannur menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Dalam sidang perdana tersebut ketiga Hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo didakwa telah menerima suap sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308.000 atau Rp 3,6 miliar terkait kepengurusan perkara Ronald Tannur.

    Uang miliaran tersebut diterima ketiga hakim dari pengacara Lisa Rahmat dan Meirizka Wijaja yang merupakan ibu dari Ronald Tannur.

    “Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji, berupa uang tunai sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308.000,” ucap Jaksa Penuntut Umum saat bacakan dakwaan.

    Pada dakwaannya, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyebut bahwa uang miliaran itu diterima para terdakwa untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

    “Kemudian terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul menjatuhkan putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur dari seluruh dakwaan Penuntut Umum,” ucapnya.

    Lebih lanjut Jaksa menuturkan, bahwa uang-uang tersebut dibagi kepada ketiga dalam jumlah yang berbeda.

    Adapun Lisa dan Meirizka memberikan uang secara tunai kepada Erintuah Damanik sejumlah 48 Ribu Dollar Singapura.

    Selain itu keduanya juga memberikan uang tunai senilai 48 Ribu Dollar Singapura yang dibagi kepada ketiga hakim dengan rincian untuk Erintuah sebesar 38 Ribu Dolar Singapura serta untuk Mangapul dan Heru masing-masing sebesar 36 Ribu Dollar Singapura.

    “Dan sisanya sebesar SGD30.000 disimpan oleh Terdakwa Erintuah Damanik,” jelas Jaksa.

    Tak hanya uang diatas, Lisa dan Meirizka diketahui kembali memberikan uang tunai kepada terdakwa Heru Hanindyo sebesar Rp 1 miliar dan 120 Ribu Dolar Singapura.

    “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” kata dia.

    Akibat perbuatannya itu ketiga terdakwa pun didakwa dengan dan diancam dalam Pasal 12 huruf c jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Awal Mula TKW Indramayu Jadi Pengantin Pesanan di China: Kenalan dengan Orang Bernama Tami di TikTok – Halaman all

    Awal Mula TKW Indramayu Jadi Pengantin Pesanan di China: Kenalan dengan Orang Bernama Tami di TikTok – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribun Cirebon.com, Handhika Rahman

    TRIBUNNEWS.COM, INDRAMAYU – Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkap kronologi wanita warga Kabupaten Indramayu yang menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus mail order bride atau pengantin pesanan.

    Korbannya bernama Sugi Purnamawati (31) warga Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

    Ia dinikahkan dengan seorang laki-laki warga negara China pada 6 Desember 2024 lalu. Usai menikah secara siri, ia dibawa ke negara tirai bambu tersebut.

    Belakangan, janji-janji yang sebelumnya diimingi kepada korban diketahui tidak kunjung direalisasikan, bahkan korban diperlakukan kurang baik oleh suami sirinya.

    Korban pun sangat berharap dirinya diselamatkan dari negara China dan meminta tolong kepada Presiden Prabowo Subianto lewat rekaman video yang ia buat.

    Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Cabang Indramayu, Akhmad Jaenuri mengatakan, kasus tersebut berawal saat korban mendapat DM TikTok dari akun ‘Si Dalle’ yang tidak dikenal pada 5 Agustus 2024.

    “Setelah bercakap-cakap, akun TikTok ‘Si Dalle’ kemudian menanyakan status dan menawarkan pernikahan dengan pria warga negara China yang orang tuanya memiliki saham di salah satu perusahaan di Indonesia dan menjanjikan keluarganya akan dijamin,” ujar Jaenuri, Selasa(18/2/2025).

    Jaenuri mengatakan, kemudian pada 4 Oktober 2024, akun tersebut dan korban saling bertukar nomor WhatsApp. Akun itu juga memperkenalkan nama aslinya sebagai Tami.

    Pada 28 November 2024, perekrut yang mengaku bernama Tami itu kembali menghubungi korban.  Ia kala itu mengabari tengah dalam perjalanan menuju Indramayu dan berniat mempertemukan korban dengan warga negara China bernama Cai Fang Lei.

    “Kemudian sesudah bertemu sore harinya pulang ke Jakarta lagi dan katanya menginap di salah satu apartemen di Jakarta, berselang tiga hari Tami dan pria warga negara Cina bernama Cai Fang​ Lei datang kembali untuk memastikan pernikahannya dan sambil menyerahkan uang mahar sebesar Rp 45 juta,” ujar dia.

    Lanjut Jaenuri, uang itu kemudian dipotong Rp 5 juta untuk Tami dan sisanya sebesar Rp 40 juta untuk biaya pernikahan. Selanjutnya pada 6 Desember 2024, korban menikah secara siri dengan pria China tersebut. Pernikahan berlangsung di rumah orang tua korban.

    Selesai akad nikah, korban dibawa ke Jakarta, mereka tinggal selama tiga hari di sana. Pada 27 Desember 2024 suami siri korban pulang ke negara China. Besoknya, korban juga diminta untuk menyusul.

    “Setelah Sugi Purnamawati berada di negara China sudah satu bulan lebih tidak diberi nafkah dan hanya diberi buat beli sayuran setiap harinya itu pun dimakan berdua,” ujar dia.

    Jaenuri mengatakan, setiap korban meminta uang untuk dikirim ke keluarga di kampung halaman sebagaimana yang dijanjikan, namun tidak pernah diberi oleh suaminya.

    Ia justru harus terus melayani suaminya meski dalam keadaan sakit, jika menolak korban dimarahi dan diusir. Korban juga diancam jika pulang ke Indonesia harus membayar uang sebesar Rp ​65 juta.

    Jaenuri menyampaikan, dari kronologi tersebut, SBMI menyimpulkan Sugi Purnamawati menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) modus pengantin pesanan, tujuannya untuk eksploitasi seksual. 

    Kasus ini pun sudah dilaporkan SBMI ke Polres Indramayu untuk menindak perekrutnya. Termasuk melapor ke Kemenlu untuk upaya pemulangan korban kembali ke Indonesia.

    “Kami melaporkan Pasal 4 Undang-Undang Rl No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Rl ​Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM),” ujar dia.

    Sugi Purnamawati (32) kabur dari kediaman suaminya berkat bantuan dari teman sesama TKW di negara Taiwan yang meminjamkan uang kepadanya.

    Kepada Tribun, Sugi mengaku tidak bisa melupakan momen kesempatan saat dirinya berhasil kabur hingga akhirnya kini bisa pulang ke kampung halaman. “Saya biasanya pulang awalnya karena cekcok dulu, kemudian dia sempat mengusir,” ujar dia​.

    Sugi menceritakan, selama di China ia tidak pernah diperlakukan layaknya seorang istri, seperti tidak dinafkahi, hingga hanya diberi makanan seadanya. Janji soal akan mensejahterakan keluarga di kampung halaman pun, lanjut dia tidak kunjung direalisasikan.

    Suaminya itu selalu memaksa agar Sugi melayaninya terus menerus, dan hal-hal lainnya. Jika menolak Sugi dilaporkan ke pihak agency dan mendapat omelan. Jika ingin pulang ke Indonesia, Sugi juga diminta mengembalikan uang senilai Rp 65 juta.

    Belakangan diketahui, pria China itu merekrut dirinya menjadi seorang istri dari agency diketahui hanya untuk mengurus rumah saja. Kondisi tersebut yang membuat Sugi kerap melakukan perlawanan. Ia pun sering terlibat cekcok.

    Saat cekcok tersebut, suaminya kerap mengusir Sugi, ia juga kadang ditinggal seorang diri di rumah tanpa uang dan makanan.

     

     

  • TKW Asal Indramayu Berhasil Kabur dari China Usai Dipekerjakan Jadi Pengantin Pesanan – Halaman all

    TKW Asal Indramayu Berhasil Kabur dari China Usai Dipekerjakan Jadi Pengantin Pesanan – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, INDRAMAYU – Seorang wanita asal Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berhasil meloloskan diri usai menjadi korban pengantin pesanan di China. Sugi Purnamawati (32) kabur dari kediaman suaminya berkat bantuan dari teman sesama Tenaga Kerja Wanita (TKW) di negara Taiwan yang meminjamkan uang kepadanya.

    Kepada Tribun, Sugi mengaku tidak bisa melupakan momen kesempatan saat dirinya berhasil kabur hingga akhirnya kini bisa pulang ke kampung halaman. “Saya biasanya pulang awalnya karena cekcok dulu, kemudian dia sempat mengusir,” ujar dia kepada Tribun, Selasa (18/2/2025).

    Sugi menceritakan, selama di China ia tidak pernah diperlakukan layaknya seorang istri, seperti tidak dinafkahi, hingga hanya diberi makanan seadanya. Janji soal akan mensejahterakan keluarga di kampung halaman pun, lanjut dia tidak kunjung direalisasikan.

    Suaminya itu selalu memaksa agar Sugi melayaninya terus menerus, dan hal-hal lainnya. Jika menolak Sugi dilaporkan ke pihak agency dan mendapat omelan. Jika ingin pulang ke Indonesia, Sugi juga diminta mengembalikan uang senilai Rp 65 juta.

    Belakangan diketahui, pria China itu merekrut dirinya menjadi seorang istri dari agency diketahui hanya untuk mengurus rumah saja. Kondisi tersebut yang membuat Sugi kerap melakukan perlawanan. Ia pun sering terlibat cekcok.

    Saat cekcok tersebut, suaminya kerap mengusir Sugi, ia juga kadang ditinggal seorang diri di rumah tanpa uang dan makanan.

    “Dia nggak peduli apapun yang saya alami, bahkan saat saya sakit juga saya harus nurutin maunya dia,” ujar dia.

    Lanjut Sugi, di hari itu, kebetulan suaminya pergi hingga seharian belum pulang. Kondisi Sugi sendiri memprihatinkan.

    Apalagi di China saat itu tengah musim dingin, ia di rumah tidak ditinggali uang maupun makanan. Bahkan remote penghangat ruangan juga disembunyikan oleh suaminya.

    Khawatir nyawanya terancam kedinginan, Sugi memberanikan diri pergi. Ia pun meminjam uang ke temannya sesama TKW.

    “Posisinya dingin banget, berapa derajat, saya saat itu merasa ini nggak baik, ini sudah nggak aman, ya sudah saya pikir bagaimana caranya untuk pergi dari rumah ini,” ujar dia.

    Sugi mengaku selama pelariannya itu ia diselimuti rasa was-was. Ia bahkan tidak tidur seharian.

    Sugi kabur naik taksi dari rumahnya di daerah Nancang menuju Bandara dengan menempuh waktu 7 jam lamanya.

    “Memang cukup jauh jaraknya, saya juga khawatir di jalan naik taksi karena sepi. Sopir taksinya juga minta beberapa kali minta bayaran buat bensin, dan lain-lain, saya posisinya karena takut jadi apa yang diminta saya turutin saja, alhamdulillah sampai selamat ke bandara,” ujar dia.

    Sesampainya di bandara, Sugi mengaku masih was-was khawatir terjadi kejadian yang tidak diinginkan, ia juga sengaja tidak melapor ke polisi setempat dan memilih secepat mungkin bisa ke Indonesia.

    Dalam hal ini, Sugi juga merasa bersyukur karena selama memproses pengurusan di imigrasi, prosesnya berjalan cepat.

    Ia pun baru berani mengabari keluarga di kampung halaman termasuk Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) soal pelariannya dari rumah suaminya.

    “Alhamdulillah selamat sampai ke Indonesia,” ujar dia.

     

  • Hary Tanoe Bantah Proyeknya Sebabkan Pendangkalan Danau Lido, Singgung Limbah Tol Bocimi

    Hary Tanoe Bantah Proyeknya Sebabkan Pendangkalan Danau Lido, Singgung Limbah Tol Bocimi

    Hary Tanoe Bantah Proyeknya Sebabkan Pendangkalan Danau Lido, Singgung Limbah Tol Bocimi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur PT
    MNC Land
    ,
    Hary Tanoesoedibjo
    , membantah tudingan bahwa proyek yang dikerjakan perusahaannya di
    Kawasan Ekonomi Khusus
    (KEK) Lido menyebabkan pendangkalan
    Danau Lido
    .
    Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan verifikasi terhadap luas Danau Lido sebelum dan sesudah MNC Land mengambil alih pengelolaan kawasan tersebut.
    Dari hasil pengecekan menggunakan teknologi pemetaan, luas Danau Lido pada 2013, saat MNC Land baru mengambil alih dari Bakrie Group, tercatat kurang dari 13 hektar.
    Namun, setelah proyek pembangunan berjalan, luas danau justru bertambah menjadi 13,6 hektar.
    “Jadi terus terang dengan adanya permasalahan di Lido ini, saya cari tahu. Saya kumpulkan semua data, saya tanya masalahnya apa. Yang pertama disebutkan adalah pendangkalan Danau Lido yang diduga disebabkan oleh proyek-proyek MNC Lido. Tetapi setelah dicek, sebelum kami masuk tahun 2013, luas danau kurang dari 13 hektar. Sekarang, luasnya justru bertambah menjadi 13,6 hektar,” ujar Hari saat rapat bersama Komisi X DPR RI pada Selasa (18/2/2025).
    Hari juga mengungkapkan bahwa selama periode 2016–2017 terjadi pembangunan ruas pertama Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).
    Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, terlihat adanya aliran limbah dari proyek tol tersebut yang masuk ke kawasan Lido.
    “Di periode tahun 2016-2017 itu ada pembangunan
    tol Bocimi
    . Memang waktu itu kan ada tiga ruas. Setelah kami cek dengan Google Earth, memang ada aliran limbah, kelihatan. Karena kawasan
    KEK Lido
    itu di sebelahnya danau, jadi lewat tempat kita otomatis,” ungkap Hary.
    “Karena tol Bocimi itu di luar daripada kawasan kita. Jadi kalau hanya melihat sepotong, kesannya itu berasal dari proyek kami, padahal asal-usulnya dari pembangunan tol tersebut,” tegasnya.
    Mengetahui hal itu, Hary mengeklaim bahwa perusahaan justru berupaya menangani dengan melakukan pembersihan dan pengerukan.
    Hal ini dilakukan demi mencegah pendangkalan dan pencemaran di danau yang bersebelahan dengan KEK.
    “Mereka melakukan pengerukan dan pembersihan. Sampai pada akhirnya mereka melakukan investasi, yaitu dengan membuat bangunan penahan lumpur. Sebetulnya itu bukan kewajiban kami, dan ini menghabiskan biaya 8 miliar lebih,” kata Hary.
    Dalam rapat tersebut, Hary juga menanggapi isu penimbunan lahan di sekitar danau.
    Sebab, area yang disebut sebagai lahan timbunan sebenarnya sudah berupa daratan sejak 2013.
    “Ada yang menyebutkan kami melakukan penimbunan di dekat danau. Setelah dicek menggunakan teknologi saat ini dan mengambil data dari 2013, ternyata area itu memang sudah berupa daratan. Itu digarap oleh penggarap liar sebelum kami masuk, jadi tidak ada penimbunan yang dilakukan oleh tim kami,” tegasnya.
    Hary menambahkan bahwa pihaknya justru melakukan upaya perbaikan lingkungan dengan memberikan uang kerohiman kepada para penggarap untuk mencari tempat lain.
    Setelah itu, lanjut Hary, kawasan tersebut dibersihkan dan dipercantik, termasuk dengan penanaman pohon.
    “Karena kalau ada limbah yang rugi bukan hanya masyarakat, tetapi kami juga. Pemandangan jadi jelek. Maka, kawasan tersebut diperbaiki, dibersihkan, dan dipercantik. Bahkan Kementerian ATR/BPN menyumbang pohon jambu untuk ditanam di sana supaya lebih hijau,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi, bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel gedung hotel milik PT MNC Land saat melakukan sidak di
    kawasan ekonomi khusus
    (KEK) Lido, Jawa Barat, Senin (10/2/2025).
    Bambang yang memimpin sidak itu mengungkapkan ada sejumlah pelanggaran dari proyek besutan pengusaha Hary Tanoesoedibjo tersebut.
    Salah satunya adalah pendangkalan pada Danau Lido.
    “Jelas lagi bahwa gedung ini, selain juga danau, sudah disegel karena mereka melakukan pendangkalan,” kata Bambang dalam keterangan yang diterima, Senin.
    Bambang berujar, pihaknya menemukan indikasi pembiaran dan bahkan belum ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dari pembangunan proyek tersebut.
    “Ternyata juga ini gedungnya juga sama, tadi penjelasan dari Dirjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan juga pengakuan dari MNC bahwa mereka memang mengakui gedung ini belum memiliki Amdal. Ada Amdal, tapi punya perusahaan lain,” ucap Bambang.
    Politikus Partai Gerindra ini menekankan, sebagai Panitia Kerja (Panja) Komisi XII, lingkungan hidup akan mengawasi kinerja pemerintah, khususnya soal proyek KEK Lido.
    Bambang mengaku telah memerintahkan Dirjen Gakum KLH untuk melakukan penindakan dan meminta PT MNC Land menghentikan sementara pembangunan karena dikategorikan ilegal.
    “Setelah minggu ini segera, karena mereka ada pengakuan-pengakuan yang perlu kita dalami. Kan, di satu sisi kita mendengar dari sisi KLHK ke Kementerian Lingkungan Hidup mereka menyampaikan bahwa dokumennya tidak sesuai semua, makanya untuk didalami,” kata dia.
    Kemudian, Bambang juga mengultimatum PT MNC Land agar tidak menyentuh proyek tersebut sampai ada kejelasan Amdal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensesneg: Presiden nilai aksi mahasiswa wajar di negara demokrasi

    Mensesneg: Presiden nilai aksi mahasiswa wajar di negara demokrasi

    Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

    Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

    “Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

    Prasetyo, dalam kesempatan yang sama, pun mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih jeli memahami informasi simpang siur soal kebijakan pemerintah. Dia menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak berdampak kepada anggaran untuk beasiswa, biaya UKT, dan tak juga berdampak kepada pemecatan tenaga honorer.

    “Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan,” tutur Mensesneg.

    Prasetyo pun kembali menekankan semangat efisiensi itu bukan untuk mengganggu pelayanan kepada masyarakat, tetapi memangkas pengeluaran negara yang selama ini kurang produktif, misalnya, seperti seminar-seminar atau acara diskusi (FGD).

    “Semangat efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, tapi untuk memangkas hal-hal yang kurang produktif, seperti acara seremonial, seminar, atau FGD yang sudah terlalu banyak. Sekarang rakyat butuh aksi nyata,” ujar Prasetyo Hadi.

    Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan kriteria efisiensi kementerian/lembaga mencakup aktivitas-aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), acara-acara peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Artinya, sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi tidak terdampak kebijakan penghematan belanja tersebut.

    “Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2) minggu lalu.

    Menkeu melanjutkan jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Anggaran yang telah disiapkan untuk beasiswa tersebut sebesar Rp14,69 triliun.

    “Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya,” kata Menkeu.

    Presiden Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, juga menekankan efisiensi anggaran pemerintah tidak mengganggu kegiatan operasional. Anggaran yang berhasil dihemat justru dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya seperti penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan.

    “Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Ngak usah seminar lagi,” tegas Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Korban perdagangan orang di Jakut didatangkan dari Jabar dan Jateng

    Korban perdagangan orang di Jakut didatangkan dari Jabar dan Jateng

    Jakarta (ANTARA) – Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan dua wanita berinisial SM (56) dan TR (29) di apartemen di Jalan Yos Sudarso didatangkan dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    “Korban ini dikumpulkan di dalam apartemen untuk diperdagangkan sebagai pekerja seks komersial,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah Tobing didampingi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) AKP Krishna Narayana di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, saat penangkapan terhadap pelaku SM (56) dan TR (29) pada Selasa (4/2) ada 16 wanita yang menjadi korban baik usia dewasa maupun di bawah umur.

    “Korban perempuan rata-rata dari daerah Jawa Barat dan ada juga yang dari Jawa Tengah,” kata dia.

    Selain itu, cara pelaku merekrut calon korban dengan memanfaatkan anak-anak yang sudah ada di Jakarta untuk mengabarkan teman di kampung diajak ke Jakarta.

    “Awalnya dipekerjakan sebagai penjaga warung makan dan kemudian ada opsi penawaran apakah ingin punya penghasilan lebih dan ditawarkan untuk menjadi pekerja seks dengan penghasilan tinggi,” kata dia.

    Selain itu saat memberikan pelayanan seks, pelanggan membayar Rp2 juta per transaksi tapi korban tidak dapat mengambil uang itu secara langsung setelah melaksanakan pekerjaan.

    Ia menjelaskan, uang tersebut dikelola dalam satu rekening tersangka dan korban hanya bisa mengambil pada momen tertentu.

    Pelaku mengatur benar pendapatan dan pengeluaran korban. “Jadi kalau korban ini mau membeli sesuatu atau ada kebutuhan, maka minta kasbon kepada pelaku ,” kata dia.

    Selain itu, para korban juga diminta menabung uang milik mereka di rekening pelaku dan kenyataan korban tidak pernah mendapatkan upah Rp1,8 juta per transaksi yang mereka lakukan.

    Kedua pelaku ini juga tidak melarang korban untuk keluar dari apartemen atau pulang ke rumah mereka tapi uang mereka ditahan sehingga korban ini akan kembali lagi.

    “Korban hanya diberikan pokok uang makan, uang sabun dan pembelian kebutuhan pribadi,” kata dia.

    Ia mengatakan, pelaku juga menawarkan jasa korban melalui media sosial (medsos) dan ada juga secara tradisional, yakni dari mulut ke mulut

    Apabila korban diminta dibawa ke satu tempat bisa diantarkan. “Mereka sudah beroperasi lima tahun lebih. Tidak hanya di Jakarta Utara, tapi di seluruh tempat ke Jakarta,” kata dia.

    Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap kasus TPPO di apartemen di Jalan Yos Sudarso Jakarta Utara yang dilakukan dua wanita berinisial SM (56) dan TR (29) yang menghasilkan uang mencapai Rp1 miliar.

    “Kami menangkap pelaku SM (56) yang berperan sebagai pelaku utama perdagangan orang dan pelaku kedua berinisial TR (29) berperan membantu pelaku utama menjalankan aksi pidana ini,” kata Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasag Tobing didampingi Kasat Reskrim AKP Krishna Narayana di Jakarta, Selasa.

    Kedua pelaku ini dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Pidana Tindak Perdagangan Orang. Kemudian, Pasal 76 F Juncto Pasal 83 dan atau 76 Juncto 88 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pidana kurungan maksimal 15 tahun.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • TERBARU Aplikasi Penghasil Uang Tercepat 2025 ini Membayar hingga Rp608.622

    TERBARU Aplikasi Penghasil Uang Tercepat 2025 ini Membayar hingga Rp608.622

    JABAR EKSPRES – Bayangkan jika hanya dengan memainkan game sederhana selama tiga jam, Anda bisa mendapatkan uang tunai hingga Rp608.622 dari aplikasi penghasil uang terbaru dan tercepat di tahun 2025.

    Kedengarannya menarik, bukan? Itulah yang di tawarkan oleh game penghasil saldo DANA terbaru ini.

    Baca juga : Cuma Scroll HP, Saldo DANA Gratis hingga Rp250.000 Ngalir Tiap Hari

    Baca juga : Modal Nonton YouTube Shorts, Aplikasi Penghasil Uang Resmi Play Store ini Beri hingga Rp1,2 ke Pengguna

    Banyak orang telah membuktikan bahwa hanya dengan memainkan game ini, mereka bisa memperoleh penghasilan tambahan dengan mudah.

    Cara Mendapat Bayaran hingga Rp608.622 di Aplikasi Penghasil Uang

    Untuk bisa mulai menghasilkan uang dari game ini, Anda hanya perlu menyelesaikan tantangan sederhana yang di berikan.

    Misalnya, dalam permainan ini, tugas utama Anda adalah memindahkan warna yang sama ke dalam satu botol kosong.

    Jika ada warna jingga, Anda cukup memindahkannya ke tempat yang kosong hingga semua warna tersusun dengan benar.

    Mekanisme permainan ini sangat mudah di pahami, bahkan anak-anak sekolah dasar pun bisa memainkannya tanpa kesulitan.

    Setiap kali Anda berhasil menyelesaikan level dalam game ini, Anda akan mendapatkan reward berupa koin.

    Koin inilah yang nantinya bisa di konversi menjadi saldo DANA.

    Baca juga : Tanpa Main Game Aplikasi Penghasil Uang Terbaru 2025 Memberi Rp1,4 Juta Sekali Tarik

    Baca juga : Cair Rp50.000 Cukup Login Aplikasi Penghasil Saldo DANA Terbaru 2025

    Namun, karena game ini tidak mengharuskan Anda mengundang teman, untuk mengklaim koin tersebut, Anda perlu menonton iklan terlebih dahulu.

    Jangan khawatir, ini adalah hal yang wajar dalam game-game gratis semacam ini.

    Lalu, untuk menghindari penggunaan kuota internet yang berlebihan, sebaiknya Anda menggunakan koneksi Wi-Fi saat bermain.

    Selain menyelesaikan level dalam permainan, ada beberapa cara lain untuk mengumpulkan koin lebih banyak, seperti mengerjakan tugas harian yang tersedia di dalam game.

    Beberapa tugas harian yang bisa Anda lakukan meliputi menonton iklan, menyelesaikan level tertentu, serta meningkatkan waktu online dalam game.

  • DPR Usul Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pengusaha Hotel Terdampak Efisiensi Anggaran

    DPR Usul Pemerintah Siapkan Insentif untuk Pengusaha Hotel Terdampak Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Kamrussamad tak menampik bahwa kebijakan efisiensi anggaran bisa berdampak terhadap pelaku usaha, termasuk pengusaha hotel. Dia pun meminta pemerintah mengambil langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut.

    Samad mengatakan, efisiensi anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 akan mengubah alokasi sejumlah kegiatan-kegiatan di kementerian dan lembaga seperti membatasi kunjungan ke luar negeri, seminar, hingga pelaksanaan focus group discussion. Pemerintah akan memfokuskan anggaran untuk program-program yang berdampak langsung kepada rakyat.

    Hal ini pun dapat berdampak langsung terhadap aktivitas usaha, seperti pada industri perhotelan dan jasa boga. Menurut Samad, salah satu upaya yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasi dampak efisiensi tersebut adalah dengan memberikan insentif tambahan kepada pelaku usaha.

    “Itu kemudian harus dimitigasi, instrumen mana yang bisa memitigasi? Kita perlu mendorong otoritas lain untuk memberikan skema insentif misalnya kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan mikroprudensial,” ujar Samad kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Menurut Samad, rata-rata kementerian mengalami efisiensi anggaran sehingga hal ini bisa memengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi pelaku usaha maupun masyarakat yang biasanya ikut mendapatkan aliran dana pemerintah melalui berbagai kegiatan. Oleh karena itu, kebijakan insentif baru di tengah efisiensi anggaran penting dilakukan.

    Samad menambahkan, jika tak ada insentif kepada pelaku usaha yang terdampak efisiensi, maka target pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terganggu. Bahkan, hal ini berpotensi semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

    “Kalau (pertumbuhan ekonomi) 5,2% kita harapkan pada 2025 akan lebih kurang satu juta lapangan kerja baru, itu yang kita harapkan. Nah terus ya salah satunya adalah fiskal moneter, makroprudensial, mikroprudensial, dan seluruh industri keuangan sebagai faktor pendorong supaya sektor riil bisa bergerak,” papar Samad.

    Diketahui, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 berdampak terhadap sejumlah pelaku usaha. Salah satunya adalah pengusaha hotel di Kota Bandung yang merugi Rp 12,8 miliar pada Februari 2025 akibat adanya sejumlah pembatalan kegiatan seperti rapat dan acara pemerintahan lainnya yang biasa digelar di hotel.

    “Dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran sangat memukul industri perhotelan di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Pangsa pasar meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) dari pemerintah bagi hotel berbintang tiga, empat, dan lima mencapai 40% hingga 50%,” kata Ketua Perhimpunan Perhotelan dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Dodi Ahmad Sofiandi di Kota Bandung, Jumat (14/2/2025).

  • BBM Rendah Sulfur Tersedia hingga 2028

    BBM Rendah Sulfur Tersedia hingga 2028

    Jakarta –

    Pemerintah akan menyiapkan BBM ramah lingkungan atau rendah sulfur hingga 2028. Langkah ini guna mengurangi emisi.

    “Sesuai dengan arahan Presiden untuk pengurangan emisi sektor transportasi dengan penyediaan BBM bersih atau rendah sulfur yang akan diterapkan mulai 2025 sampai dengan 2028,” kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025)

    Tri menjelaskan langkah menyediakan BBM rendah sulfur ini penting dilakukan lantaran berdasarkan kajian dari Institut Teknologi Bandung gas buang kendaraan atau sektor transportasi merupakan sumber utama polusi lintas musim.

    Pada musim hujan itu konstribusinya mencapai 32-41%, sedangkan gas buang pada kendaraan pada musim kemarau sekitar 42-57%.

    “Dan Ini kalau misalkan dibandingkan dengan polusi lainnya termasuk pembakaran batu bara, pembakaran sampah dan lain sebagainya ini cukup relatif tinggi,” ujar Tri.

    Tri menyampaikan penetapan batasan kandungan sulfur pada BBM ini berlaku pada BBM jenis solar CN 48, solar CN 51, dan bensin mulai dari RON 90, RON 91, RON 95, dan RON 98.

    “Di mana batas kandungan sulfur setara dengan Euro 4 sejumlah 50 ppm untuk bensin maupun diesel dan batas maksimal kandungan sulfur secara Euro 5 untuk diesel 10 ppm,” terang Tri.

    Menurut tri saat ini produksi dan spesifikasi kilang yang memproduksi pertalite dan solar sudah memenuhi Euro 4. Di mana untuk pertalite hanya refinery unit 2, refinery unit 7 dan TPPI, sedangkan minyak solar CN 48 belum ada yang memenuhi Euro 4.

    Kemudian, untuk produksi Pertamax hanya ada di dua refinery unit yaitu refinery unit 4 dan refiner unit 5 dengan total produksi 93,02 juta liter per bulan, dengan masing-masing tipikal produksi berturut-turut yaitu 79,5 dan 13,5 2 juta liter per bulan dan typical kandungan surplus sebesar 100 ppm.

    Sementara itu, pemerintah kata Tri telah menyiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaan bbm rendah sulfur ini. Untuk jangka pendek mencakup upgrade produk yang dilakukan di Kilang Dumai dan Kilang Cilacap.

    “Serta selesainya proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan. Sehingga memungkinkan menghasilkan BBM rendah sulfur atau sekitar 50 ppm dan juga dilakukan peningkatan proyek di kilang kilang exiting atau rdmp seperti di refinery unit 2 Dumai, refinery unit 3 Kilang Plaju, dan refinery unit 4 Kilang Cilacap,” katanya.

    Sementara untuk jangka panjang, Tri menambahkan, mencakup pembangunan RDMP Dumai, RDMP Plaju, RDMP Cilacap, RDMP Balikpapan, GRR Tuban, Petrochemical Complex Jabar, Green Refinery Cilacap, dan Plaju.

    “Untuk produksi bensin, diperlukan penambahan unit treating baru untuk mengangkatkan ulang sulfur tersebut, dan PT KPI merencanakan membangun Gasoline Selective Hydrotreater yang direncanakan on-stream tentatif pada triwulan 4 2027 yaitu refinery unit 3 Plaju dan kapasitas 13 MBSD, serta refinery unit 6 Balongan dan kapasitas 53 MBSD,” katanya.

    “Sedangkan untuk minyak solar, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) merencanakan membangun Diesel Hydrotreater atau DAT yang direncanakan on-stream pada tentatif triwulan 4 2027 yaitu DAT refinery unit 2 Dumai dengan kapasitas 68 MBSD dan DAT refinery unit 4 Cilacap tahap 1 dengan kapasitas 50 MBSD serta DAT refinery unit 4 Cilacap tahap 2 dengan kapasitas 23 MBSD,” sambung Tri.

    (hns/hns)

  • Modifikasi Cuaca Jakarta atasi hujan ekstrem dilakukan lagi

    Modifikasi Cuaca Jakarta atasi hujan ekstrem dilakukan lagi

    Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta ke-5 dilakukan, Selasa (18/2/2025). Foto: BPBD Jakarta

    Operasi Modifikasi Cuaca Jakarta Hari Ke-5 berhasil turunkan potensi intensitas hujan ekstrem

    Modifikasi Cuaca Jakarta atasi hujan ekstrem dilakukan lagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 20:59 WIB

    Elshinta.com – Dalam upaya mengendalikan cuaca ekstrem di wilayah DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih terus melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.

    Kegiatan ini berkolaborasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), dan PT Rekayasa Atmosphere Indonesia (RAI), Selasa (18/2/2025).

    Plt. Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo menjelaskan bahwa potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah DKI Jakarta. “Potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa Barat secara umum memiliki potensi tinggi. Bahkan hal ini juga didukung dengan proses penguapan air di wilayah Selat Sunda yang cukup cepat”, terang Budi dalam keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    Budi juga menambahkan potensi hujan ekstrem terpantau berhasil ditekan dengan catatan stasiun penakar di wilayah DKI Jakarta. “Potensi curah hujan ekstrem dapat terkendali dengan pelaksanaan OMC, tercatat juga di beberapa stasiun penakar curah hujan tidak ada yang mencapai kategori lebat di atas 50mm/hari,” terangnya.

    “Terpantau curah hujan intensitas sedang terdeteksi di wilayah Pulo Mas dengan intensitas 24 mm/hari,” sambungnya

    Michael Sitanggang, Ketua Sub Kelompok Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi DKI Jakarta sekaligus juru bicara pelaksanaan kegiatan OMC tahun 2025 menjelaskan strategi yang diterapkan pada hari ini dengan melaksanakan 2 kali soti penerbangan untuk menekan hujan ekstrem.

    “Misi yang telah dilakukan hari ini dilakukan pada pukul 13.00-14.41 WIB dengan area penyemaian wilayah Barat dan pada pukul 15.00-16.50 WIB dengan area penyemaian wilayah Barat-Barat Daya-Barat Laut. Area ini disasar untuk menurunkan potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada siang hari”, ujarnya.

    Michael juga menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan OMC hingga hari ini telah dilaksanakan sebanyak 7 sorti dengan penggunaan bahan semai sebesar 5,6 ton garam NaCl foodgrade. Langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk menekan potensi cuaca ekstrem dan mencegah bencana hidrometeorologi di wilayah DKI Jakarta.

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

    Sumber : Radio Elshinta