Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Menkomdigi Meutya Ungkap Posisi RI Saat Perang Teknologi AI China-AS

    Menkomdigi Meutya Ungkap Posisi RI Saat Perang Teknologi AI China-AS

    Jakarta –

    Kehadiran model kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) buatan DeepSeek beberapa waktu lalu bikin gempar industri teknologi, khususnya di Amerika Serikat (AS). Perang teknologi pun semakin terasa antara AS dan China. Lantas, bagaimana posisi Indonesia?

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengungkapkan kondisi terkini panggung dunia yang semakin berinovasi dengan melahirkan teknologi AI masing-masing. Hal itu ia ungkapkan dalam kegiatan AI Cloud Competition yang oleh para pelajar SMK di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (19/2/2025).

    Sebagai informasi, AS punya teknologi AI yang sebelumnya sudah banyak digunakan di seluruh dunia, yaitu ChatGPT buatan OpenAI. Sedangkan, DeepSeek merupakan perusahaan rintisan asal China yang sempat bikin perusahaan teknologi AS ambruk sejak kemunculannya karena menawarkan layanan yang sama namun harga yang lebih terjangkau.

    Terkait situasi yang sedang terjadi itu, Meutya mengungkapkan posisi Indonesia saat ini.

    “Kalau belakangan ramai perang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dengan lahirnya DeepSeek. Ke depan kurang lebih ya, modelnya akan seperti itu juga. Bagaimana posisi Indonesia? Posisi Indonesia adalah tentu di tengah sesuai diplomasi negara kita,” ujar Meutya.

    Lebih lanjut, Meutya mengatakan, Indonesia harus bisa memanfaatkan seluas-luasnya kemajuan teknologi dari berbagai aspek wilayah di dunia untuk kemudian bisa dipakai masyarakat.

    “Tanpa terkecuali dan tanpa harus memilih teknologi blok mana yang kita gunakan. Kita harus memiliki akses terhadap teknologi dari semua blok tersebut,” ucapnya.

    Sebagai informasi, DeepSeek merupakan startup teknologi asal China yang bergerak di bidang kecerdasan buatan (AI). Mengutip Reuters, Rabu (29/1), DeepSeek berdiri pada akhir tahun 2023 oleh Manajer Dana Lindung Nilai China, Liang Wenfeng.

    DeepSeek menjadi salah satu dari sejumlah perusahaan rintisan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir dan berupaya mencari investasi besar untuk mengembangkan AI besar-besaran. Seperti perusahaan rintisan AI lainnya, DeepSeek meluncurkan berbagai model AI kompetitif selama setahun terakhir yang telah menarik perhatian industri.

    DeepSeek berhasil menyalip pesaingnya, ChatGPT, sebagai aplikasi yang teratas di App Store AS dengan 2 juta unduhan. Melihat teknologi itu mengalahkan ChatGPT, bursa saham AS, Wall Street sempat anjlok usai hebohnya DeepSeek yang berhasil menyaingi ChatGPT dalam review aplikasi gratis terbaik di App Store Apple AS.

    (agt/fyk)

  • Profil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi – Page 3

    Profil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi – Page 3

    Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto disebut sebut bakal dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Dia menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro yang dikabarkan terkena reshuffle kabinet.

    Brian Yuliarto pun tiba ke Istana Negara jelang pelantikan sejumlah pejabat oleh Presiden Prabowo Subianto sore ini, Rabu (19/2/2025).

     Pantauan Liputan6.com, Brian tiba dengan mengenakan jas dan dasi biru. Dia mengaku diminta datang oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Saya diminta hadir, Pak Seskab yang ngasih tahu,” kata Brian

    Siapakah sosok Prof Brian Yuliarto yang menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro ? Berdasarkan website resmi ITB, Brian merupakan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB periode 2025 – 2030. Dia pernah mencalonkan diri sebagai Rektor ITB periode 2025 – 2030.

    Brian menyelesaikan studi S1 di ITB, Bandung pada 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di University of Tokyo, Jepang pada 2002 dan menyelesaikan S3 di University of Tokyo, Tokyo – Jepang pada 2005.

    Brian pernah menjabat sebagai Dekan FTI pada 2020–2024, kemudian Visiting Professor Tsukuba University sejak 2021. Dia menjadi Kepala Research Center on Nanoscience and Nanotechnology ITB pada 2019–2020.

    Dia juga pernah menjadi Kepala Program Studi Teknik Fisika ITB pada 2016–2020, Ketua KK AFM FTI ITB pada 2018–2020, serta Kepala Lembaga Kemahasiswaan ITB (2010–2016).

    Dia juga menerima Habibie Prize 2024 dalam kategori Ilmu Rekayasa, berkat risetnya dalam rekayasa nanomaterial berpori untuk aplikasi sensor dan energi.

  • Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa

    Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendes PDT: Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan koalisi permanen yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan bangsa.

    “Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu.

    Hal ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

    Sumber : Antara

  • 8 Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN Nasional

    8 Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN Nasional

    Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Satryo Soemantri Brodjonegoro
    menjadi menteri pertama yang di-reshuffle oleh Presiden Prabowo. 
    Presiden Prabowo Subianto mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Pencopotan Satryo ditandai dengan pengangkatan Brian Yuliarto dengan penggantinya. Brian diketahui merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti.
    Sebelum dicopot, ada sejumlah kontroversi yang melibatkan Satryo. Dari mulai didemo pegawainya hingga polemik tunjangan kinerja dosen ASN. 
    Bulan lalu, tepatnya Senin (20/1/2025), para ASN Kemendikti Saintek melakukan unjuk rasa dengan membawa spanduk protes bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti Saintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dan istri.
    Para pegawai juga mengirimkan karangan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satryo.
    Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti Saintek Suwitno menjelaskan, permasalahan ini sudah lama terjadi sejak adanya pergantian pejabat baru setelah Satryo dilantik. Menurut dia, pergantian jabatan itu tidak dilakukan dengan cara yang adil dan menyalahi prosedur.
    “Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.
    Suasana semakin keruh ketika Satryo diduga melakukan pemecatan sepihak kepada beberapa pegawai tanpa alasan yang jelas.
    Salah satunya dialami oleh Neni Herlina, ASN yang bertugas menangani urusan rumah tangga Mendikti Saintek. Dia mengaku dipecat lantaran terjadi kesalahpahaman saat melaksanakan tugas.
    “Jika pegawai melakukan kesalahan, itu bisa ditindaklanjuti dengan hukuman yang disiplin. Tapi prosedurnya harus jelas, ini tidak dilakukan sama sekali. Bahkan dihentikan dia, bahkan diminta angkat kaki,” kata Suwitno.
    Namun, Satryo mengaku sudah menjelaskan kesalahpahaman mengenai pemecatan sepihak kepada Suwitno dan Neni selaku perwakilan pegawai yang berunjuk rasa.
    Setelah dijelaskan, kata dia, mereka pun meminta maaf dan menyesal, serta berjanji akan mengikuti semua keputusan yang diberikan Mendikti Saintek.
    “Mereka berjanji untuk mengikuti semua peraturan yang ada di dalam Kemendikti Saintek,” ujarnya.
    Dia menambahkan, pihaknya akan selalu memastikan ASN Kemendikti Saintek memiliki karier yang baik dan sejahtera.
    Selanjutnya, ada sorotan soal para dosen di Kemendikti Saintek yang hingga kini belum menerima tukin yang dijanjikan oleh pemerintah.
    Dosen ASN di lingkungan Kemendikti Saintek mengaku tukin belum dibayarkan selama lima tahun, sementara kementerian atau lembaga lain mendapatkannya.
    Kondisi tersebut membuat para dosen melakukan protes, termasuk membuat petisi dan melakukan aksi unjuk rasa.
    Namun, Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Togar M Simatupang menuturkan, tunjangan kinerja (tukin) 2020-2024 tidak cair karena tidak dianggarkan pada kementerian sebelumnya.
    Sejak tahun 2020-2024, kementerian terdahulu, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), tidak mengajukan alokasi anggaran tunjangan kinerja ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    “Program tukin yang lampau (2020-2024) tidak bisa dituntut karena kepatuhan parsial, ketidaksesuaian kementerian saat itu, dan sudah tutup buku,” ucap dia.
    Namun, Togar memastikan, tukin tahun 2025 untuk dosen akan dibayarkan.
    Togar menuturkan, Kemendikti Saintek telah mengajukan permohonan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemendikti Saintek pada 23 Januari 2025.
    Setelah tambahan anggaran disetujui, langkah selanjutnya adalah menunggu penerbitan Peraturan Presiden.
    Kebijakan efisiensi anggaran juga berimbas pada Kemendikti. Alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disebut-sebut terdampak efisiensi anggaran.
    Namun Satryo memastikan beasiswa KIP tidak dipotong. 
    “Pendidikan adalah hak semua warga negara, tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia pintar Kuliah (KIP-K),” ujar Satryo dalam keterangannya, Selasa (18/2/2025).
    Polemik alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah menjadi salah satu poin tuntutan mahasiswa saat berdemonstrasi di kawasan Monumen Nasional, Senin (17/2/2025).
    Para mahasiswa kebijakan efisiensi anggaran di Kemendiktisaintek berpotensi memangkas anggaran pendidikan sehingga menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
    “Dalam melakukan efisiensi, tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP Kuliah sehingga UKT tidak naik,” kata Satryo.
    KIP kuliah pagu awalnya Rp 14,698 triliun. Kemudian, saat efisiensi oleh Ditjen Anggaran angkanya menjadi sebesar Rp 1,319 triliun atau 9 persen.
    “Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp 14,698 triliun, karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” katanya lagi.
    Ia mengatakan, tak cuma KIP Kuliah yang tidak kena efisiensi anggaran. Beberapa program yang tidak kena efisiensi anggaran di antaranya adalah beasiswa KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), serta berbagai beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia

    Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Koalisi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan permanen. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria.

    Ia mengatakan bahwa koalisi bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu, dibentuk demi memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia.

    Hal ini dikatakan Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

    “Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria.

    Ia melanjutkan, komitmen ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai KIM hingga KIM Plus di era Pilkada 2024.

    “Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai.

    Tepatnya saat keterangan pers selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.

    Sekilas tentang KIM Plus

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, yakni siantaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    Prabowo “Reshuffle” Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
    Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan
    reshuffle Kabinet
    Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
    Ketika itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus yakni Darmin Nasution yang diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
    Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
    Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
    Kemudian, Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto; serta Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
    Pada periode kedua pemerintahannya, 2019-2024, Jokowi juga baru merombak susunan kabinetnya di hari ke-429, tepatnya pada 22 Desember 2020.
    Ketika itu, Jokowi melantik enam orang menteri, yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka korupsi.
    Kemudian, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
    Lalu, Yaqut Cholil Quomas atau alias Gus Yaqut sebagai Menteri Agama mengganti Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi, serta M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
    Berbeda dengan Jokowi, Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Posisi Satryo digantikan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
    Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya.
    Para pejabat itu adalah Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP,
    Kemudian, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Kontroversi Satryo Soemantri yang Diganti Prabowo dari Posisi Mendikti, Pernah Didemo ASN Nasional

    8 "Reshuffle" Pertama, Prabowo Ganti Satryo Soemantri dari Jabatan Mendikti Saintek Nasional

    “Reshuffle” Pertama, Prabowo Ganti Satryo Soemantri dari Jabatan Mendikti Saintek
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Pencopotan Satryo ditandai dengan pengangkatan Brian Yuliarto dengan penggantinya. Brian diketahui merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Nanik Purwanti.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-perundangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Brian di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab,” imbuh Brian.
    Adapun Satryo sebelumnya viral di media sosial lantaran rekaman suara yang diduga dirinya tengah memarahi pegawai di rumah dinas hanya karena permasalahan air.
    Ia pun dianggap semena-mena mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya. Bahkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemendikti Saintek sempat mendemo Satryo agar dicopot dari jabatannya.
    Mereka menganggap Satryo adalah menteri yang arogan dan suka marah-marah.
    Menanggapi rekaman suara yang beredar, Satryo membantah itu adalah suaranya. Ia menekankan, narasi yang dibuat di media sosial bahwa ia adalah seorang menteri yang arogan, tidak pernah terjadi di kementeriannya.
    Bahkan, dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebut-sebut berurusan dengannya, mengetahui bahwa narasi itu dibuat-buat.
    Diketahui, ia sempat memanggil dua orang tersebut untuk berbicara mengenai aksi yang menggema di kementeriannya, kemarin. Dua orang itu dianggapnya menjadi yang paling vokal dalam aksi.
    “Bohong, itu bukan suara saya. Jam 5 saya mendapatkan videonya, saya dengarkan dan itu bukan suara saya dan saya tidak pernah berbicara seperti itu,” kata Satryo saat memberikan klarifikasi mengenai polemik di Kemendikti, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa (21/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Prabowo Lantik Brian Yuliarto Jadi Mendikti Saintek Gantikan Satryo Soemantri Nasional

    6 Prabowo Lantik Brian Yuliarto Jadi Mendikti Saintek Gantikan Satryo Soemantri Nasional

    Prabowo Lantik Brian Yuliarto Jadi Mendikti Saintek Gantikan Satryo Soemantri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    melantik
    Brian Yuliarto
    sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (
    Mendikti Saintek
    ) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Ia menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro yang sebelumnya banjir kritikan di media sosial karena rekaman suara yang diduga merupakan dirinya tengah memaki pegawai di rumah dinas.
    Brian merupakan salah seorang Guru Besar Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB).
    Pengangkatan Brian berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara, Nanik Purwanti.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Brian di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuh Brian.
    Dilihat dari laman ITB, Brian merupakan lulusan ITB pada tahun 1999.
    Ia kemudian melanjutkan studi S2 dan S3 di University of Tokyo, Jepang.
    Brian lulus S2 pada tahun 2002 dan lulus S3 pada tahun 2005.
    Sebagai informasi, pelantikan pejabat baru sempat disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat menjawab isu perombakan (
    reshuffle
    ) kabinet oleh Prabowo hari ini.
    Namun, saat itu, Teddy tidak memerinci siapa saja pejabat yang akan dilantik.
    Ia pun tidak berkomentar banyak terkait isu
    reshuffle
    yang beredar tersebut.
    “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Teddy saat dikonfirmasi, Rabu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Vonis Armor Toreador Disunat Jadi 3 Tahun Bui di Kasus KDRT Cut Intan

    Vonis Armor Toreador Disunat Jadi 3 Tahun Bui di Kasus KDRT Cut Intan

    Jakarta –

    Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Armor Toreador (25) terhadap istrinya, Cut Intan Nabila (23) masih bergulir di persidangan. Terbaru, Majelis Hukum Pengadilan Tinggi (PT) Bandung memutuskan untuk meringankan hukuman penjara untuk Armor menjadi 3 tahun.

    Pada 7 Januari 2025, PN Cibinong menyatakan Armor bersalah dalam kasus KDRT terhadap Cut Intan. Armor divonis hakim 4 tahun dan 6 bulan penjara. Vonis itu lebih ringan dari tuntutan KPU Kejari Kabupten Bogor yakni 6 tahun penjara.

    Setelah vonis, JPU Kejari Kabupaten Bogor rupanya mengajukan banding ke PT Bandung. Hakim PT Bandung memutuskan mengurangi hukuman Armor Toreador dari 4 tahun 6 bulan penjara menjadi 3 tahun penjara.

    Dikutip detikJabar, vonis itu dibacakan Hakim PT Bandung pada Rabu (19/2/2025). Dalam salah satu petikan putusannya, hakim menyatakan Armor Toreador belum pernah dihukum dan berterus terang hingga sudah meminta maaf atas perbuatan yang dia lakukan.

    Oleh karena itu, Hakim PT Bandung memutuskan untuk mengurangi hukuman Armor Toreador. PT Bandung memvonis Armor dari 4 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun dalam kasus KDRT yang dia lakukan.

    “Mengadili, menerima permintaan banding dari jaksa/penuntut umum tersebut. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 603/Pid.Sus/2024/PN Cbi tanggal 7 Januari 2025, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut,” kata hakim.

    “Menyatakan terdakwa Armor Toreador Gustifante terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit”. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun,” demikian bunyi putusan tersebut.

    Baca selengkapnya di sini.

    (idn/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Isu Reshuffle Kabinet Makin Menguat, Siapa Pejabat yang Akan Diganti oleh Prabowo? – Halaman all

    Isu Reshuffle Kabinet Makin Menguat, Siapa Pejabat yang Akan Diganti oleh Prabowo? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (19/2/2025) sore ini.

    Kabar mengenai rencana pelantikan itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya.

    “Nanti sore akan ada pelantikan beberapa pejabat,” kata Teddy kepada wartawan, Rabu.

    Belum diketahui siapa pejabat yang akan dilantik tersebut.

    Namun, berdasarkan informasi, Prabowo akan melantik sejumlah pejabat di antaranya pimpinan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Jadwal pelantikan itu muncul di tengah isu pergantian atau reshuffle salah satu menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Namun, Satryo sendiri memilih bungkam dan kabur dari kejaran awak media saat ditanya soal isu pergantian dirinya itu.

    Nantinya, Prabowo disebutkan akan mengumumkan nama pengganti Satryo, yakni seorang guru besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Brian Yuliarto.

    Namun, belum ada penjelasan dari sumber-sumber resmi yang memastikan informasi tersebut.

    Pihak Istana sendiri belum mau berkomentar secara gamblang terkait kabar mengenai Brian Yuliarto yang akan dilantik menjadi Mendiktisaintek tersebut.

    Sekadar informasi, Brian Yuliarto merupakan dosen di ITB, seorang Ahli Nanoteknologi Institut Teknologi Bandung. 

    Brian Yuliarto mengenyam pendidikan S1 di ITB Bandung pada tahun 1999.

    Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Tokyo dan mengambil program doktoral di universitas yang sama di Tokyo.

    Kata DPR soal Isu Reshuffle

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian merespons soal beredarnya isu Menteri Satryo yang akan terkena reshuffle oleh Prabowo.

    Mengenai hal ini, Lalu mengatakan bahwa setiap kebijakan penggantian menteri di kabinet merupakan mutlak hak prerogatif dari Prabowo sebagai presiden.

    Dalam hal ini, Lalu hanya memastikan bahwa Komisi X DPR RI sebagai mitra Kemendiktisaintek di legislatif, sejauh ini selalu melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

    “Dalam beberapa bulan ini kemitraan berjalan baik, komunikasi dan koordinasi juga berjalan baik.”

    “Kemudian kalau reshuffle, itu kan hak prerogatif presiden Prabowo,” kata Lalu saat dimintai tanggapannya oleh awak media, Rabu.

    Apabila memang benar ada reshuffle kabinet, Lalu menaruh harapan pada Mendiktisaintek yang baru itu.

    Dia berharap, pejabat yang baru nanti bisa sejalan dengan visi misi presiden, terutama pada bidang pendidikan dan Saintek.

    “Jika itu (reshuffle) betul terjadi maka harapan kami di Komisi X, Mendiktisaintek yang akan dilantik, mampu menerjemahkan visi misi presiden Prabowo,” kata dia.

    “Terutama bidang pendidikan tinggi dan saintek,” kata dia.

    Sebelumnya, isu penggantian Satryo sebagai Mendiktisaintek ini mulai muncul setelah para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendiktisaintek melakukan aksi unjuk rasa pada 20 Januari 2025 lalu.

    Di mana, para ASN saat itu memprotes pemberhentian secara mendadak salah satu pegawai.

    Setelah itu, Satryo juga menjadi sorotan publik karena rekaman suara yang diduga miliknya viral.

    Satryo diduga memarahi staf dan dianggap semena-mena dalam mencopot jabatan sejumlah orang di kementeriannya, yakni memecat sepihak seorang pegawai bernama Neni Herlina yang menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda dan Pejabat Rumah Tangga.

    Selain itu, Satryo juga dituding bersikap arogan dengan memberhentikan Neni secara mendadak. 

    Namun, dalam keterangannya, Satryo membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada pemberhentian pegawai.

    Dalam aksi itu, para pegawai mengenakan pakaian serba hitam dan membawa spanduk bertuliskan, “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri.”

    (Tribunnews.com/Rifqah/Rizki Sandi/Taufik Ismail)