Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.

    Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.

    “Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.

    Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

    “Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.

    Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

    “Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.

    Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.

    “IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.

    Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.

    Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:

    1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

    Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

    2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

    Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

    3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

    Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

    Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

    4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)

    Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.

    5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)

    Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.

    6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)

    Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.

    7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)

    Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.

    8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)

    Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.

    9. Xaveriandy Sutanto dan Memi

    Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.

    10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

    Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.

    Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.

    11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur

    Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.

    Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.

    Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

    12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)

    KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).

    Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

    “KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

    Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

    13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR

    Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

    “Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

    “Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Profesi 2 Tersangka yang Jadi Aktor Intelektual Kasus Penembakan di Pasar Mawar Bogor – Halaman all

    Profesi 2 Tersangka yang Jadi Aktor Intelektual Kasus Penembakan di Pasar Mawar Bogor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah profesi Faizer Yahya alias Dede dan Hasan Alhabsy, tersangka dalam kasus penembakan di depan Pasar Mawar Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

    Menurut Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi Nugroho, profesi kedua tersangka berbeda.

    Dede adalah seorang pengusaha, sedangkan Hasan merupakan wiraswasta.

    “Untuk pekerjaan yang satu pengusaha, yang satu wiraswasta,” kata AKP Aji kepada wartawan di Mako Polresta, Rabu (19/2/2025), dilansir Tribunnews Bogor.

    Dede dan Hasan sempat buron dan berhasil ditangkap polisi di Bali.

    Sebelum ditangkap, polisi sempat mengejar keduanya sampai ke Jakarta.

    “Akhirnya kita lakukan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk pencekalan kedua tersangka ini.” 

    “Karena kedua tersangka ini diindikasikan bisa lari sampai ke luar negeri,” ujar Aji.

    Mereka pun berada di bandara dan akan terbang ke Bali.

    “Di tanggal 10 Februari itu kita mendapatkan saudara FY (Dede) dan H (Hasan) ini berada di daerah Kuta.” 

    “Kita lakukan pengintaian selama 2 hari dan alhasil kita bisa mengamankan yang bersangkutan,” ucap Aji.

    Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan satu paspor ke Belanda.

    “Setelah dilakukan penangkapan, kita menemukan ada beberapa handphone yang digunakan untuk komunikasi.” 

    “Itu handphone baru, dan nomor baru. Kemudian pasport yang visanya ke Belanda,” terangnya.

    Jadi Aktor Intelektual

    AKP Aji Riznaldi Nugroho mengatakan, Hasan dan Dede merupakan aktor intelektual atau dalang penembakan di Pasar Mawar Bogor yang terjadi pada Senin (3/2/2025) lalu hingga menyebabkan korban berinisial TB (45) tewas.

    “Jadi ada memang keterangan-keterangan saksi yang menyatakan di TKP itu ada perintah dari para tersangka (Dede dan Hasan) ini untuk menembak korban,” kata AKP Aji di Mako Polresta Bogor Kota, Rabu.

    Kini mereka ditahan di Mako Polresta Bogor Kota bersama empat tersangka lain.

    Dede dan Hasan dikenai Pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup.

    Aji menegaskan, pihaknya akan terus menindak semua aksi kejahatan yang terjadi di Kota Bogor.

    “Jadi saya tekankan tidak ada tempat untuk premanisme ataupun tindakan kejahatan-kejahatan lainnya yang ada di Bogor Kota, kita akan kejar, kita akan berantas habis,” ujarnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Terungkap Profesi 2 Tersangka Otak Penembakan di Pasar Mawar Bogor, Sengaja Kabur ke Bali.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • BI Pertahankan Suku Bunga Acuan hingga Daftar Menteri dan Pejabat yang Dilantik Prabowo

    BI Pertahankan Suku Bunga Acuan hingga Daftar Menteri dan Pejabat yang Dilantik Prabowo

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artikel menarik perhatian pembaca Beritasatu.com dan masuk dalam top 5 news, pada Kamis (20/2/2025) pagi ini. Artikel yang diminati pembaca ini di antaranya mengenai BI yang mempertahankan suku bunga acuan 5,75% hingga reshuffle kabinet daftar menteri dan pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto.

    5 Top News

    1. BI Pertahankan Suku Bunga Acuan 5,75 Persen

    Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan (BI-rate) pada level 5,75 persen. Suku bunga deposit facility juga tetap 5 persen dan suku bunga lending facility 6,5 persen. 

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 18-19 Februari 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, langkah ini bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam target pemerintah sebesar 2,5 ±1 persen pada 2025-2026, serta menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah dinamika ekonomi global. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    2. Deretan Kontroversi Menristekdikti Satryo yang Diisukan Kena Reshuffle Kabinet

    Menteri pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Menristekdikti) Satryo Soemantri Brodjonegoro terkena reshuffle Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu (19/2/2025).

    Posisinya sebagai menristekdikti digantikan oleh sosok akademisi dengan gelar profesor dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Brian Yulianto.  Ia merupakan sosok ilmuwan terkemuka di Indonesia yang berkontribusi besar dalam bidang nanoteknologi.

    Isu reshuffle Menristekdikti Satryo Soemantri Brodjonegoro mencuat setelah beberapa waktu lalu ia menjadi sorotan publik karena ramai-ramai didemo oleh pegawainya. Dalam demo tersebut, mereka memprotes kepemimpinan Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang dianggap arogan dan kasar terhadap para pegawai. 

    3. Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Menteri dan Pejabat Negara yang Dilantik Prabowo

    Top 5 news berikutnya mengenai Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pada Rabu (19/2/2025) sore. Salah satu menteri yang terkena reshuffle adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Satryo digantikan oleh guru besar di Fakultas Teknologi Industri (FTI) Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Brian Yuliarto.

    Selain melakukan reshuffle kabinet dengan melantik menteri baru, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat negara.

    4. Dilantik Prabowo, Yusuf Ateh Resmi Jadi Kepala BPKP dan Nugroho Sulistyo Pimpin BSSN

    Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai menteri pendidikan tinggi, sains dan teknologi (mendiktisaintek) dan sejumlah pimpinan badan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore.

    Mereka yang dilantik, adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amelia Adininggar, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen Purn Nugroho Sulistyo Budi.

    Pelantikan mendiktisaintek dan sejumlah kepala badan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih untuk Sisa Masa Jabatan Periode 2024-2029.

    5. Jadwal Liga Voli Korea Hari Ini, Megawati Bela Red Sparks vs AI Pepper Pukul 17.00 WIB

    Top 5 news terakhir mengenai jadwal Liga Voli Korea yang dikeluarkan federasi setempat, laga AI Peppers vs Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi akan digelar pada hari ini, Senin (19/2/2025) pukul 17.00 WIB.

    Sesuai dengan jadwal Liga Voli Korea, pertandingan tim putri AI Peppers vs Red Sparks hari ini akan digelar di Yeomju Gymnasium, Gwangju, Korea Selatan.

    Pertarungan tersebut akan menjadi pembuktian tim tuan rumah untuk bangkit dari dua kekalahan beruntun pekan lalu.

  • Danantara Pakai UU BUMN yang Baru, Apakah Keputusan Direksi Tak Bisa Diproses Hukum KPK? – Halaman all

    Danantara Pakai UU BUMN yang Baru, Apakah Keputusan Direksi Tak Bisa Diproses Hukum KPK? – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengelolaan Danantara, badan pengelola investasi Indonesia yang dibuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan diluncurkan pada Senin (24/2/2025) depan.

    Pengelolaan Danantara akan mengacu pada UU BUMN yang baru. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh manajemen/direksi Danantara tidak “diproses” atau “diperiksa” oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Pada Undang-Undang BUMN yang baru terdapat Business Judgement Rule (BJR) di mana jika BUMN mengalami kerugian karena keputusan yang diambil sepanjang dilakukan secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN itu tidak disalahkan.

    Namun, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap dapat diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam seperti dikutip Kompas.com mengatakan, Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam Undang-Undang BUMN.

    “Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-Undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak ‘diproses’ atau ‘diperiksa’ oleh BPK, oleh KPK,” kata Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025). “Tetapi kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum,” ujarnya.

    Danantara akan menggunakan dana dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.

    Anggaran ejumlah kementerian dan lembaga dipangkas demi memenuhi efisiensi anggaran dan efisensi akan dilakukan dalam tiga putaran.

    Seperti dipaparkan Prabowo Subianto saat HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025), putaran pertama merupakan penghematan dari pos Bagian Anggaran Bendahara Umum (BA BUN) sebesar Rp 300 triliun.

    Hasil efisiensi tersebut salah satunya akan diinvestasikan untuk BPI Danantara, selain program Makan Bergizi Gratis (MBG),

    Hasil efisiensi anggaran bakal digunakan Prabowo untuk biaya program MBG sebesar US$ 24 miliar, sementara sisanya, yaitu US$ 20 miliar bakal diserahkan pada BPI Danantara.

    Prabowo mengusulkan agar semua mantan presiden Indonesia dapat menjadi pengawas bagi pelaksanaan Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo juga ingin melibatkan para organisasi keagamaan untuk mengawal Danantara. Mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, bahkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

    “Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagainya yang lain ikut juga membantu mengawasi.”

    “Supaya ini adalah uang rakyat ini adalah uang anak-anak dan cucu cucu kita dan nilainya adalah hampir 980 miliar dolar AS aset under management,” ucap Prabowo.

    Sebelumnya Menteri BUMN, Erick Thohir, menyebut diresmikannya Danantara guna melakukan konsolidasi pengelolaan BUMN.

    Selain itu, untuk mengoptimalisasikan pengelolaan dividen dan investasi.

    Adanya Danantara, kata Erick Thohir, juga menjadi penegasan terhadap pengelolaan BUMN sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

    Hal tersebut, disampaikan Erick dalam rapat paripurna saat pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN bersama DPR pada Selasa (4/2/2025).

    “Transformasi BUMN melalui pembentukan BPI Danantara merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pemerintah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan,” terangnya.

    Di sisi lain, menurut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Nomor 40 RUU, Danantara memiliki peran sentral dalam pengelolaan BUMN.

    Pada Pasal 3E DIM 114-122, tugas utama Danantara adalah pengelolaan BUMN. Danantara akan bertugas mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

    Dikutip dari Indonesia.go.id, BPI Danantara dibentuk sebagai langkah nyata untuk merealisasikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

    Nama Daya Anagata Nusantara memiliki arti kekuatan masa depan Nusantara sebagai simbol semangat baru Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

    Kemudian, menciptakan peluang baru dan memajukan pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

    Danantara akan mengelola 7 BUMN besar, yakni Bank Mandiri, BRI dan BNI (perbankan), Pertamina dan PLN (Energi), Telkom (telekomunikasi), Mind ID (pertambangan).

    Adapun total aset yang dikelola BUMN itu, sekitar Rp9.600 triliun.

    Secara kelembagaan, sebenarnya Indonesia sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA) yang memiliki fungsi untuk mengelola dan mengembangkan aset negara.

    INA didirikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan mendapat dukungan regulasi yang memungkinkan otonomi manajemen dan lain sebagainya.

    Berbeda dengan Danantara yang masih menunggu payung hukum dan regulasi yang mengaturnya. Sebab, lembaga ini baru dibentuk atas ide besar presiden Prabowo. 

    Nantinya, Danantara akan bertanggung jawab dan berada langsung di bawah Presiden, sedangkan INA bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. 

    Terkait tugas badan pengelola investasi Indonesia, Danantara, telah disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato secara daring dalam forum internasional World Government Summit yang digelar di Dubai pada Kamis (13/2/2025).

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor.”

    “Seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan dan lain-lain,” jelas Prabowo.

    Genjot Pertumbuhan Ekonomi

    Prabowo mengatakan, Danantara bakal menjadi badan yang mengelola proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi.

    Kehadiran Danantara ini, diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen, sehingga Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara dengan Rp14 ribu triliun.

    Prabowo menjelaskan, untuk pendanaan awal, Danantara bakal menampung sekitar 20 miliar dolar AS.

    “Saya rasa ini akan menjadi langkah transformatif. Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, dan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami,” ucapnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

    “Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” ujarnya.  

     

  • Dalang Kasus Penembakan di Pasar Mawar Bogor Ternyata Pengusaha, Polisi Beberkan Motifnya!

    Dalang Kasus Penembakan di Pasar Mawar Bogor Ternyata Pengusaha, Polisi Beberkan Motifnya!

  • Deretan Gedung Tertinggi di Jakarta, Ada yang Punya 75 Lantai – Page 3

    Deretan Gedung Tertinggi di Jakarta, Ada yang Punya 75 Lantai – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah di Jakarta. Di kota metropolitan ini, pembangunan gedung, jalan, dan pengembangan transportasi terus dilakukan

    Jakarta sebagai kota metropolitan terus alami perkembangan pembangunan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Pembangunan jalan, infrastruktur transportasi hingga gedung perkantoran hingga hotel terus berjalan. Gedung-gedung pencakar langit pun berdiri megah dan mewarnai kota Jakarta. Gedung pencakar langit ini memiliki ketinggian di atas 150 meter dan biasa digunakan untuk perkantoran.

    Berikut daftar gedung tertinggi di Jakarta, yang dikutip dari berbagai sumber, ditulis Kamis (20/2/2025):

    1.Autograph Tower

    Autograph Tower memiliki ketinggian 382,9 meter dengan 75 lantai yang terletak di kawasan Thamrin Nine, Jakarta. Gedung ini memiliki ruang perkantoran, hotel mewah dan area hiburan. Di Asia, Autograph Tower berada di peringkat ke-35 dalam kategori gedung tertinggi. Sedangkan di dunia, gedung ini berada di posisi 52.

    2.Luminary Tower

    Gedung ini menambah deretan gedung pencakar langit di kota metropolitan Jakarta yang selesai dibangun pada 2023. Gedung tersebut memiliki tinggi 304 meter dan terdiri dari 64 lantai.

    3.Gama Tower

    Gama Tower berfungsi sebagai hotel dan perkantoran. Gedung ini pernah menjadi gedung tertinggi di Indonesia dari 2016-2021. Adapun Gama Tower memiliki ketinggian 288,6 meter dan 64 lantai yang terletak di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

    4.Azure Tower

    Gedung ini memiliki tinggi 288 meter dengan 77 lantai dan diharapkan menjadi salah satu ikon arsitektur modern di Jakarta.

    5.Treasury Tower

    Gedung ini selesai dibangun 2018 dan memiliki ketinggian 279,5 meter dengan 57 lantai.

    6. Jakarta Mori Tower

    Gedung tersebut memiliki tinggi 266 meter dengan 59 lantai. Gedung ini hadir sebagai gedung perkantoran di Jakarta.

    7. Wisma 46

    Wisma 46 memiliki tinggi 261,9 meter dengan 51 lantai. Gedung ini sempat menjadi gedung tertinggi di Indonesia dari 1996-2016.

    8. Menara Astra

    Menara Astra memiliki tinggi 261,5 meter dengan 49 lantai. Gedung yang selesai dibangun sekitar 2017 ini berfungsi sebagai gedung perkantoran di Jakarta.

    9.Millenium Office Tower

    Gedung ini berfungsi sebagai perkantoran dan memiliki ketinggian 254 meter dan 53 lantai

    10.Equinox Tower

    Gedung ini memiliki tinggi 254 meter dengan 56 lantai yang selesai dibangun pada 2022. Gedung ini menambag daftar gedung perkantoran di Jakarta sebagai pusat bisnis.

     

    Disclaimer: Artikel ini ditulis ulang dengan memakai artificial intelligence

  • Bebas Eceng Gondok, Wisata Air di Kawasan Wisata Situ Bagendit Garut Kembali Bisa Dinikmati

    Bebas Eceng Gondok, Wisata Air di Kawasan Wisata Situ Bagendit Garut Kembali Bisa Dinikmati

    Liputan6.com, Garut – Tidak adanya perayaan ke-212 Hari Jadi Garut (HJG) di Garut, Jawa Barat tahun ini, tidak membuat ratusan petugas gabungan Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Relawan Kebakaran (Redkar), serta aparatur Kecamatan Banyuresmi, patah arang. Dengan sukarela, mereka menggelar kerja bakti membersihkan tanaman liar eceng gondok yang sudah menyelimuti sebagian besar kawasan wisata Situ Bagendit, Garut seluas 120 hektare tersebut.

    Kepala Satpol PP Garut juga Plt Kepala Disdamkar Garut, Usep Basuki Eko, menyatakan aksi bersih-bersih eceng gondok yang dimulai pagiitu, bertujuan menjaga kebersihan dan keindahan Situ Bagendit sebagai salah satu destinasi unggulan Garut. “Kami berharap kawasan Situ Bagendit bisa kembali lebih nyaman untuk dikunjungi oleh wisatawan,” ujar dia.

    Seperti diketahui, musim hujan yang kembali membasahi semakin membuat pertumbuhan tanaman liar eceng gondok di kawasan Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Garut, semakin meluas. Tak ayal pertumbuhan eceng gondok tersebut nyaris menyelimuti hampir setengah kawasan wisata situ yang terbentuk secara alami itu. “Harapannya semoga masyarakat bisa turut serta menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga keamanan dan ketertiban tempat wisata,” ujar dia.

    Roni Nurjaman, salah seorang warga sekitar kawasan Situ Bagendit menilai positif kegiatan itu. Sebagai warga penggerak wisata Situ Bagendit, aksi mulia bersih-bersih eceng Gondok bisa dijadikan agenda rutin pemda Garut. “Respon kami jelas positif, tapi bagusnya jangan hanya hari ini, namun leboh terjadwal,” kata dia.

    Menurutnya, pamor Situ Bagendit memang sedikit tercoreng seiring meluasnya penyebaran eceng gondok, padahal dengan segudang keindahannya, kawasan wisata itu memiliki potensi untuk dikembangkan. “Memang eceng gondok sulit dihentikan saat musim hujan, tapi dengan pembersihan yang terjadwal, saya optimis penyebaran eceng gondok bisa ditanggulangi,” ujar dia.

    Kegiatan dalam rangka peringatan ke-212 HJG itu melibatkan 120 orang yang terdiri dari 45 orang Satpol PP Garut, Damkar dan Redkar 45 orang, termasuk aparatur kecamatan dan Disparbud Garut sebanyak 30 orang. Dengan upaya kerja bakti tersebut, pembersihan eceng gondok yang dilakukan gabungan staf di lingkungan Pemda Garut itu, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata dan menjaga ekosistem perairan agar tetap lestari.

  • Kombes Pol. Dr. Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H. – Halaman all

    Kombes Pol. Dr. Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Besar Polisi Doktor atau Kombes Pol. Dr. Bismo Teguh Prakoso, S.H., S.I.K., M.H. adalah seorang perwira menengah (Pamen) di dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Di Polri, Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso diamanahkan untuk bertugas di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

    Di sana, Bismo dipercaya menjabat sebagai Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri.

    Bismo mulai menduduki posisi jabatan tersebut sejak akhir 2024.

    Sebelum itu, Kombes Bismo Teguh Prakoso sempat terlebih dahulu menduduki posisi jabatan sebagai Kapolresta Bogor Kota.

    Ia tercatat aktif menjabat sebagai Kapolresta Bogor Kota pada 2022 hingga 2024.

    Kehidupan pribadi

    Kombes Bismo Teguh Prakoso lahir di Kediri, Jawa Timur (Jatim), pada 22 Februari 1980.

    Ia memiliki seorang istri yang bernama Ny. Widya Bismo Teguh Prakoso.

    Dikutip dari TribunnewsWiki, Bismo mengankat Alfin Alfarizqi menjadi anak asuhnya pada Januari 2023.

    Itu dilakukan karena Bismo kagum dengan tindakan mulia Alfin yang viral membantu membukakan jalan untuk mobil pemadam kebakaran (damkar) yang terkena macet.

    Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso (TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

    Pendidikan

    Kombes Bismo Teguh Prakoso merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2001.

    Di Akpol, ia berhasil meraih predikat Adhi Makayasa alias lulusan terbaik Akpol pada angkatannya.

    Selain itu, Bismo juga merupakan lulusan terbaik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 2008.

    Karier

    Kombes Bismo Teguh Prakoso telah malang melintang berkarier di Polri.

    Sejumlah jabatan strategis di Polri pun sudah pernah ia emban.

    Bismo tercatat pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Penjaringan (2016).

    Semenjak itu, kariernya makin moncer.

    Pada 2017, Bismo Teguh diutus menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

    Tak berselang lama, ia diangkat menjadi Kapolres Ciamis pada 2018.

    Dua tahun kemudian, alumni Akpol 2001 ini dimutasi menjadi Kapolres Majalengka.

    Bismo Teguh juga sempat menjadi Wakapolres Metro Jakarta Barat.

    Baru setelah itu ia didapuk sebagai Kapolresta Bogor pada 2022.

    Pada akhir 2024, Kombes Bismo kemudian dimutasi sebagai Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri.

    Riwayat jabatan

    Berikut daftar riwayat jabatan Kombes Bismo Teguh Prakoso.

    – Pamapta A Polres Surabaya Selatan (2001).

    – Kanit Res Intel Polsek Gayungan Polresta Surabaya Selatan (2002)

    – Kanit Reskrim Polsek Gayungan (2003)

    – Kanit Reskrim Polsek Sawahan (2004)

    – Kanit Reskrim Polsek Wonokromo (2006)

    – KBO Reskrim Polresta Surabaya Selatan (2006)

    – Penyidik Muda Unit III Dit 4 Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri (2010)

    – Kanit Lidik V Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara (2011)

    – Kanit II Subdit I/Indagdit Reskrimsus Polda Metro Jaya (2012)

    – Kapolsek Metro Penjaringan (2016)

    – Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan (2017)

    – Kapolres Ciamis (2018)

    – Kapolres Majalengka (2020)

    – Wakapolres Jakarta Barat

    – Kapolresta Bogor Kota (2022)

    – Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri (2024)

    (Tribunnews.com/Rakli)

  • Penerapan Coretax Butuh Waktu Transisi agar Berjalan Lancar

    Penerapan Coretax Butuh Waktu Transisi agar Berjalan Lancar

    Jakarta, Beritasatu.com – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai, penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Core Tax Administration System (Coretax) akan meningkatkan transparansi basis data perpajakan dan berujung pada peningkatan pendapatan negara.

    Namun, implementasi sistem ini harus dibarengi dengan sosialisasi yang masif agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam mengaksesnya.

    Sekretaris Umum IKPI Edy Gunawan menjelaskan, keterbukaan data serta penerapan sistem pengumpulan pajak secara digital merupakan langkah positif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan penerimaan negara.

    Namun, mengingat sistem ini mengintegrasikan 21 proses bisnis, diperlukan waktu transisi agar dapat menyesuaikan dengan sistem yang sudah ada sebelumnya.

    “Tantangannya saat ini adalah bagaimana mengenalkan sistem baru ini, yang menggabungkan banyak sistem terpisah menjadi satu kesatuan. Ini bukan hal yang sulit, tetapi pasti memerlukan waktu dan upaya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara garis besar,” ujar Edy dalam acara Partnership Gathering di Royal Kuningan Hotel, Rabu (19/2/2025).

    Menurutnya, perkembangan teknologi adalah suatu keniscayaan yang harus dihadapi oleh semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, IKPI terus melakukan edukasi kepada asosiasi profesi dan asosiasi pengusaha agar memiliki pemahaman yang sama bahwa digitalisasi perpajakan dengan Coretax bertujuan untuk mempermudah, bukan mempersulit.

    “Apa saja yang dipermudah? Dalam hal pelayanan, informasi, dan akses data,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan, Coretax merupakan instrumen yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi petugas pajak maupun wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Jika sistem ini berjalan optimal, dampak positifnya juga akan terlihat pada peningkatan rasio perpajakan (tax ratio).

    “Kita harus memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kesulitan bagi para pengusaha. Jika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi bumerang. Kami berharap semua pihak dapat saling mendukung dan memetakan peran masing-masing agar sistem ini dapat berjalan lancar. Dengan demikian, tax ratio yang diharapkan bisa tercapai,” jelas Vaudy.

    Ketua Departemen Hubungan Masyarakat IKPI Jemmi Sutiono menambahkan, pihaknya terus memberikan laporan kepada DJP mengenai hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan dalam penerapan Coretax. Hal ini bertujuan agar DJP dapat segera menangani kendala yang muncul.

    “Bisa dikatakan bahwa informasi merupakan bagian terpenting dalam pengelolaan data wajib pajak. Kami berharap seluruh proses ini dapat berjalan secara optimal,” tegasnya dalam menanggapi Coretax.

  • Operasi Modifikasi Cuaca Jakarta hari ke-6, ini yang terjadi

    Operasi Modifikasi Cuaca Jakarta hari ke-6, ini yang terjadi

    Operasi Modifikasi Cuaca Jakarta ke-6, BMKG bekerjasama dengan , TNI AU, serta PT Rekayasa Atmosphere Indonesia (RAI) pada Rabu (19/2/2025). Foto: BPBD

    Operasi Modifikasi Cuaca Jakarta hari ke-6, ini yang terjadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 19:30 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), serta PT Rekayasa Atmosphere Indonesia (RAI) pada Rabu (19/2/2025).

    Plt. Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menjelaskan bahwa potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah DKI Jakarta hari ini cukup tinggi. “Pertumbuhan awan hujan di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat menunjukkan potensi yang besar, ditambah dengan proses penguapan air yang cepat di Pesisir Utara DKI Jakarta,” ujar Budi dalam keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    Budi juga menambahkan pelaksanaan OMC hari keenam ini mampu menekan potensi hujan ekstrem, yang dibuktikan dengan tidak adanya curah hujan lebih dari 50mm/hari. “Stasiun penakar hujan di Jakarta mencatat curah hujan terjadi di Halim hanya dengan nilai 8,8mm/hari,” tambahnya.

    Michael Sitanggang, Ketua Sub Kelompok Logistik dan Peralatan BPBD Provinsi DKI Jakarta sekaligus juru bicara kegiatan OMC 2025, menjelaskan strategi yang diterapkan yakni dengan tiga kali sorti penerbangan dengan menghabiskan bahan semai sebanyak 2.400 kg.

    “Sorti pertama dilaksanakan pada pukul 06.23-08.16 WIB dengan target penyemaian Barat-Barat Laut DKI Jakarta, kemudian sorti kedua terlaksana pada pukul 09.21-11.14 WIB dengan target penyemaian daerah Barat-Barat Laut DKI Jakarta, lalu misi ketiga  pada pukul 12.40-14.22 WIB dengan target penyemaian overhead kawasan Kota Jakarta,” kata Michael.

    Michael juga mengungkapkan bahwa sejak tanggal 14 Februari hingga hari ini, telah dilakukan total sebanyak 10 sorti penerbangan yang menggunakan bahan semai sebesar 8.000 kg dengan jam terbang sebanyak 18 jam 41 menit. Diharapkan potensi hujan ekstrem dapat terus ditekan melalui modifikasi cuaca untuk meminimalisir potensi terjadinya bencana hidrometeorologi di Jakarta.

     

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

    Sumber : Radio Elshinta