Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Antisipasi Geng Motor dan Tawuran, Dedi Mulyadi Bakal Buat Kurikulum Wamil di SMA

    Antisipasi Geng Motor dan Tawuran, Dedi Mulyadi Bakal Buat Kurikulum Wamil di SMA

    loading…

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, akan memasukkan kurikulum wajib militer (Wamil) di sekolah. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, akan memasukkan kurikulum wajib militer pada Sekolah Menengah Atas (SMA).

    “Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer (Wamil) untuk SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dedi menjelaskan, alasannya ingin memasukkan wamil pada kurikulum SMA, untuk mengantisipasi balapan liar dan perkelahian antar pemuda.

    Baca Juga

    “Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor perkelahian antarpemuda, antarsiswa kita akan masukin wamil,” jelasnya.

    Dedi pun akan berkerja sama dengan pihak TNI dari Kodam III Siliwangi dan kepolisian untuk merencanakan hal tersebut. Lebih lanjut, Dedi mengungkapkan pemerintah Jabar akan mengalokasikan dana khusus untuk menangani geng motor dan premanisme.

    “Geng motor kita sudah membuat alokasi utk menangani geng motor dan premanisme di jabar, relatif lumayan alokasinya,” ungkapnya.

    (cip)

  • INH dan DNIKS Perkuat Kerja Sama Program Kemanusiaan dan Pengentasan Kemiskinan

    INH dan DNIKS Perkuat Kerja Sama Program Kemanusiaan dan Pengentasan Kemiskinan

    loading…

    Lembaga kemanusiaan INH menjalin kerja sama dengan DNIKS perkuat program kemanusiaan. Foto/istimewa

    JAKARTA – Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian (INH) menjalin kerja sama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

    Penandatanganan ini dilakukan di Kantor INH, Kompleks Perumahan Cileungsi Hijau, Bogor dan ditandatangani langsung oleh Presiden Direktur INH Lukmanul Hakim serta Ketua Umum DNIKS Effendi Choiri. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta kedua lembaga dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan masyarakat.

    Melalui MoU ini, INH dan DNIKS berkomitmen memperkuat sinergi dalam berbagai program dan inisiatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Presiden Direktur INH Lukmanul Hakim menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah penting dalam memperluas jangkauan bantuan kemanusiaan dan sosial di Indonesia. “Kami berharap MoU ini dapat menjadi landasan bagi berbagai program kemitraan strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Lukmanul Hakim, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Lukmanul Hakim, DNIKS merupakan lembaga strategis yang memiliki sepak terjang luar biasa di Indonesia khusunya dibidang kesejahteraan sosial. Oleh karena itu MoU ini diharapkan mampu menjadi langka stetegis kedua belah pihak dalam bekerja sama baik di bidang sosial, kemanusiaan demi terwujudnya kesejahteraan sosial dan pengentasan angka kemiskinan.

    “Insyaallah, ini langka awal yang baik semoga kita semua bisa memberikan kontribusi dan saling mendukung dalam program-program sosial kemanusiaan,” harapnya.

    Ketua Umum DNIKS Effendi Choiri menambahkan kemitraan ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. “Dengan adanya kolaborasi ini, kami optimistis dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam penanganan berbagai isu sosial di Indonesia,” katanya.

    Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh jajaran manajerial INH serta pengurus DNIKS yang menyambut positif kerja sama ini. Diharapkan, melalui sinergi yang terjalin, berbagai program kemanusiaan dan sosial dapat semakin efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.

    “Saya melihat INH adalah lembaga kemanusiaan yang berfokus pada bantuan sosial dan kemanusiaan di berbagai wilayah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu MoU ini sebagai solusi untuk bekerja bersama-sama,” ucap Gus Choi sapaan akrabnya.

    Kemudian DNIKS Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial, berperan dalam koordinasi dan fasilitasi program sosial di Indonesia.

    Dia menambahkan, dengan adanya kerja sama ini, kedua lembaga berharap dapat meningkatkan efektivitas serta cakupan program sosial dan kemanusiaan yang lebih luas di masa mendatang. “DNIKS sendiri adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial, berperan dalam koordinasi dan fasilitasi program sosial di Indonesia,” katanya.

    (cip)

  • Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun

    Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun

    Siap Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi: Studi Banding Puluhan Tahun Tak Hasilkan Apa Pun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama puluhan tahun tidak menghasilkan apa pun kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.
    Hal ini dikatakannya menanggapi efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalani instruksi tersebut tanpa ada pengorbanan yang berat.
    “Oh, enggak ada pengorbanan (yang berarti). Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, enggak usah. Yang biasa piknik dengan berbau studi banding, enggak usah. Yang biasa seminar-seminar, enggak usah. Itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    “Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat, karena kegiatan seperti itu berpuluh-puluh tahun tidak menghasilkan apa pun kecuali SPJ,” imbuh Dedi.
    Dedi menuturkan, efisiensi sejatinya bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang penting.
    Pemprov, kata dia, sudah mengalihkan sejumlah belanja yang hura-hura menjadi kegiatan positif yang berimbas kepada masyarakat.
    Pengelolaan keuangan pemda itu dilakukan dengan tim transisi yang terdiri dari 11 orang.
    “Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan anggaran yang diubah dari belanja tidak penting menjadi penting. Per tadi malam itu bisa mencapai Rp 5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp 6 triliun dalam waktu dua hari ke depan,” tutur dia.
    Dari anggaran yang direalokasi, lanjut Dedi, pemda bisa menganggarkan dana pembangunan ruang kelas baru untuk SMA di Jawa Barat, dari angka Rp 60 miliar menjadi Rp 1,2 triliun untuk 3.333 ruang kelas.
    Lalu, membangun sekolah baru dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat dalam dua tahun ke depan.
    Kemudian, menambah belanja infrastruktur jalan dari Rp 600 miliar menjadi Rp 2,4 triliun.
    Menurutnya, investasi di Jawa Barat tidak mungkin berkembang jika infrastrukturnya tak memadai.
    “Kemudian, kami juga mengubah belanja listrik untuk warga miskin, yaitu membuat satuan sambungan untuk warga miskin karena di Jawa Barat hampir 200.000 rakyatnya tak punya listrik. Anggarannya dari Rp 20 miliar akan berubah menjadi Rp 350 miliar,” tutur Dedi.
    Tak cuma itu, ia bakal menggunakan anggaran pemda untuk merenovasi 40-50 juta rumah warga miskin.
    Belanja renovasi ini bertambah dari Rp 20 miliar menjadi sekitar Rp 120 miliar.
    Selanjutnya, membangun rumah sakit, Puskesmas, dan Puskesmas pembantu baru.
    “Menyiapkan mobil-mobil ambulans, kita ingin belanja sekitar 200 unit di daerah terpencil, sehingga mereka bisa melayani warga terpencil dan menyiapkan dokternya serta kelengkapan alat di mobil tersebut,” tandas Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanpa Mobil Dinas! Begini Cara Dedi Mulyadi Realokasi Rp6 Triliun, Sektor Ini Jadi Prioritas Pemprov Jabar

    Tanpa Mobil Dinas! Begini Cara Dedi Mulyadi Realokasi Rp6 Triliun, Sektor Ini Jadi Prioritas Pemprov Jabar

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelayanan publik. Pemangkasan hanya dilakukan pada kegiatan yang dianggap kurang produktif, seperti perjalanan luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar.

    “Selama ini, efisiensi dipahami sebagai potong anggaran. Di Jawa Barat, efisiensi itu mengalihkan belanja yang tidak penting jadi belanja penting,” katanya di Kompleks Instana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Selain itu sebagai bentuk penghematan, ia memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan mobil dinas gubernur.

    Dalam waktu satu bulan sebelum resmi dilantik, Dedi dan tim transisi Pemprov Jabar yang terdiri dari 11 pejabat eselon 1 dan 2 berhasil merealokasi anggaran hingga Rp5,5 triliun. Jumlah ini diproyeksikan meningkat menjadi Rp6 triliun dalam dua hari mendatang.

    Sektor Prioritas yang Tambah Anggaran

    Efisiensi anggaran ini akan difokuskan pada berbagai sektor prioritas. Dalam bidang pendidikan, anggaran pembangunan ruang kelas SMA yang semula hanya Rp60 miliar meningkat drastis menjadi Rp1,2 triliun. Dengan anggaran ini, pemerintah menargetkan pembangunan 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, serta pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan.

    Di sektor infrastruktur, anggaran pembangunan jalan mengalami lonjakan signifikan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

    “Investasi tidak mungkin berkembang jika infrastrukturnya tidak memadai,” tandasnya.

    Selain itu, sektor energi juga menjadi perhatian utama. Anggaran penyambungan listrik bagi warga miskin meningkat dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar. Hal ini dilakukan karena masih ada hampir 200 ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengalokasikan dana untuk renovasi rumah warga miskin, dengan nilai bantuan sebesar Rp40-60 juta per unit. Anggaran untuk program ini melonjak dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar.

    Dalam bidang kesehatan, Pemprov Jabar akan membangun rumah sakit dan puskesmas baru, menyiapkan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil, serta melengkapi fasilitas dan tenaga medis guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

    Sektor yang Alami Pemangkasan Anggaran

    Efisiensi yang diterapkan Dedi tidak hanya berfokus pada alokasi anggaran ulang, tetapi juga penghapusan pengeluaran yang dianggap tidak masuk akal. Sebagai contoh, anggaran untuk ruang kelas baru yang hanya Rp60 miliar berbanding jauh dengan pengadaan alat telekomunikasi sekolah yang mencapai Rp730 miliar.

    Ia juga menghapus anggaran baju dinas gubernur senilai Rp150 juta, memangkas anggaran perjalanan dinas dari Rp1,8 miliar menjadi Rp700 juta, serta menghilangkan anggaran kunjungan luar negeri yang sebelumnya mencapai Rp1,5 miliar.

    Dengan pendekatan ini, belanja untuk pesta dan kegiatan seremonial yang tidak esensial dikurangi dan dialihkan ke program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 6 Artis yang Bakal Ikut Retret Kepala Daerah di Magelang

    6 Artis yang Bakal Ikut Retret Kepala Daerah di Magelang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah artis yang kini menjabat sebagai kepala daerah bakal mengikuti retret yang diselenggarakan pemerintah. Retret kepala daerah dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Retret akan dibagi menjadi dua gelombang, yakni gelombang pertama diikuti oleh 505 kepala daerah yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Sementara, gelombang kedua akan melibatkan 40 kepala daerah lainnya, dengan pelaksanaan yang masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Apa Itu Retret Kepala Daerah?

    Retret adalah kegiatan menarik diri dari rutinitas sehari-hari untuk melakukan refleksi diri, relaksasi, dan perenungan mendalam. Dalam konteks pemerintahan, retret kepala daerah merupakan program pembekalan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang tugas dan fungsi pelaksanaan pemerintahan daerah.

    Kegiatan retret kepala daerah mencakup pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sinergi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), serta penyelarasan program strategis dengan visi dan misi kepala daerah.

    Peserta retret adalah kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak pada 2024 yang telah dilantik. Menurut Wakil Menteri dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, syarat bagi kepala daerah untuk mengikuti retret adalah bebas dari gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) serta dismissal.

    Artis yang Dilantik jadi Kepala Daerah dan Bakal Ikut Retret

    Berikut beberapa artis Indonesia yang telah terpilih sebagai kepala daerah dan dijadwalkan mengikuti retret.

    1. Rano Karno

    Aktor senior yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, mendampingi Pramono Anung. Rano, yang dikenal luas lewat perannya dalam Si Doel Anak Sekolahan kini akan mengikuti retret mendampingi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Agung.

    2. Jeje Govinda

    Musisi Jeje Ritchie Ismail, mantan drummer band Govinda kini resmi menjabat sebagai bupati Bandung Barat. Jeje juga akan mengikuti retret pembekalan kepemimpinan sebelum mulai menjalankan tugasnya.

    3. Ali Syakieb

    Aktor sinetron yang kini menjabat sebagai wakil bupati Bandung ini akan mengikuti retret kepala daerah mendampingi bupati terpilih, Dadang Supriatna.

    4. Ramzi

    Presenter terkenal ini kini resmi menjadi wakil bupati Cianjur. Ramzi akan mengikuti retret untuk memperdalam pemahaman tentang kebijakan daerah dan strategi pembangunan.

    5. Lucky Hakim

    Aktor dan politikus ini kembali menjabat sebagai bupati Indramayu setelah sebelumnya pernah menjadi wakil Bupati. Ia mengikuti retret guna menyesuaikan visi pemerintahannya dengan kebijakan nasional dan memperkuat jaringan dengan kepala daerah lain.

    6. Muhammad Farhan

    Presenter dan aktor ini kini menjabat sebagai wali Kota Bandung. Dengan pengalaman sebagai anggota DPR RI, Farhan akan mengikuti retret yang berlangsung mulai tanggal 21 Februari.

    Retret diharapkan dapat menjadi wadah bagi kepala daerah untuk membekali diri guna meningkatkan kualitas pemerintahan daerah di masa jabat, termasuk para artis yang sebelumnya berkecimpung di dunia hiburan.

  • Hasto Diperiksa sebagai Tersangka, Kader PDIP Geruduk Gedung KPK

    Hasto Diperiksa sebagai Tersangka, Kader PDIP Geruduk Gedung KPK

    Jakarta (beritajatim.com) – Ribuan kader PDI Perjuangan (PDIP) menggeruduk Gedung KPK di Kawasan Kuningan, Jakarta. Hal ini bersamaan dengan pemeriksaan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Mereka tiba di markas KPK dengan menggunakan lebih dari dua bus dan sejumlah sepeda motor.

    “Kok kenapa hanya PDI Perjuangan yang hanya diobok-obok KPK?” teriak orator dari mobil komando di kantor KPK, Jakarta, Kamis (20/2).

    Hasto sudah tiba di Kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan pada pukul 09.45 WIB. Dia didampingi oleh tim penasihat hukumnya seperti Todung Mulya Lubis, Maqdir Ismail, Ronny Talapessy dan Patra Zen. Sejumlah elite PDIP seperti Komaruddin Watubun, Ribka Tjiptaning, Deddy Sitorus, dan Guntur Romli juga hadir di tengah-tengah mereka.

    Seperti diketahui, KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/ 153/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017 s.d. 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

    KPK juga mengungkapkan, Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri dan Donny melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar SGD 19.000 dan SGD 38.350 pada periode 16 Desember 2019 s.d. 23 Desember 2019 agar Sdr. Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019 – 2024 dari Dapil | Sumsel.

    KPK juga menerbitkan Surat Perintah Penyid kan Nomor Sprin.Dik/ 152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tersangka HK dan kawan kawan yaitu dengan sengaja mencegah, menntangi atau menggagaikan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI di atas.

    Dingkapkan KPK, pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses Tangkap Tangan KPK, Hasto memerintahkan Nur Hasan (penjaga rumah aspirasi Jl. Sutan Syahrir No 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto) untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri.

    Kemudian, pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto Kristiyanto memerintahkan Kusnadi (staf Hasto, red) untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. KPK menyebut, Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi bdak memberikan keterangan yang sebenarnya.

    KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap Hasto dan Ketua DPP PDIP bidang Hukum, HAM, dan Perundangan yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Larangan ini berlaku selama enam bulan sejak surat tersebut dikeluarkan pada 24 Desember 2024. [hen/beq]

  • Menanti Kinerja Kepala Daerah di Era Efisiensi

    Menanti Kinerja Kepala Daerah di Era Efisiensi

    Jakarta –

    Hari ini ratusan Kepala Daerah serentak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Di depan 961 Kepala Daerah yang dilantik, Prabowo mengingatkan jika mereka melewati jalan yang sulit hingga sampai di titik ini. Usaha tersebut kemudian berbuah kepercayaan rakyat. Sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, kata Prabowo, para pemimpin daerah diminta menjadi pelayan bagi masyarakat.

    “Saya ingin ingatkan atas nama bangsa Indonesia bahwa Saudara dipilih, adalah pelayan rakyat. Saudara adalah pengabdi rakyat,” kata Prabowo dalam pidatonya usai pelantikan kepala daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo meminta para kepala daerah yang dilantik hari ini untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di wilayah mereka masing-masing. Ia menekankan jika hal tersebut adalah tugas mereka sebagai seorang pemimpin.

    “Saudara harus bela kepentingan rakyat, menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang melakukan perbaikan hidup mereka, itu tugas kita,” tegas Prabowo dalam arahan kepada Kepala Daerah, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Begitu selesai pelantikan, para kepala daerah akan dihadapkan dengan banyak pekerjaan rumah yang harus tuntas sebelum masa tugas mereka berhasil. Tidak hanya itu, sejumlah janji yang mereka iming-imingkan saat masa kampanye juga harus direalisasikan. Masalahnya, saat mereka membuat perhitungan program kerja, situasinya jauh berbeda. Mereka tidak tertekan dengan adanya aturan efisiensi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo tak lama usai ia menjabat.

    Sejumlah manuver perlu dilakukan agar seluruh program tetap berjalan tanpa menyilangi instruksi presiden yang pertama di tahun 2025 tersebut. Meski demikian, sejumlah kepala daerah mengaku sudah membuat ancang-ancang untuk menyelaraskan kedua hal tersebut. Gubernur Jawa Barat misalnya, ia mengaku sudah berhasil memotong beberapa triliun anggaran. Dedi juga juga mengatakan jika dirinya berhasil mengalokasikan anggaran untuk pos-pos yang lebih penting.

    “Pelantikan ini menjadi momentum untuk kita meluruskan kerangka pemikiran tentang efisiensi. Karena selama ini efisiensi dipahami sebagai memotong anggaran. Tapi di Jawa barat, efisiensi itu bukan memotong anggaran tetapi mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja penting,” kata Dedi kepada wartawan usai pelantikan kepala daerah, Kamis (20/2).

    “Dari penghitungan pembiayaan anggaran per malam tadi, kami mendapatkan mata anggaran yang diubah dari belanja tidak penting menjadi belanja penting, dari belanja hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, per malam tadi itu bisa mencapai Rp 5,5 triliun. Dan kita berharap mencapai Rp 6 triliun dalam dua hari ke depan,” lanjutnya.
    Lalu bagaimana dengan daerah lain? Apa saja tantangan mereka saat merealisasikan program kerja selama menjabat nanti? Benarkah komunikasi politik dengan pusat akan menjadi hal yang lebih krusial? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review.

    Beralih ke topik lain, detikSore akan mengulas misteri serangan anjing-anjing liar di wilayah Pangandaran, Jawa Barat.Seperti diberitakan detikJabar, Warga Kabupaten Pangandaran sedang dibuat resah dengan adanya teror anjing liar (ajag) yang memangsa ternak mereka dalam beberapa pekan terakhir.

    Berdasarkan penelusuran tim detikJabar, serangan ini telah memakan belasan korban hewan ternak milik warga.Terbaru, pada Selasa (18/2/2025), teror ajag terjadi di Desa Cimenak, Kecamatan Cimenak dimana dua kambing milik warga di sana tewas dimangsa hewan liar tersebut. Lalu apa saja usaha yang sudah dilakukan masyarakat serta aparat setempat untuk menuntaskan teror ini? Ikuti laporan langsung Jurnalis detikJabar selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

    Sementara itu di penghujung edisi kali ini, detikSore akan menghadirkan sosok seniman yang saat ini tengah menggelar pameran tunggalnya di kawasan Jakarta. Ia adalah Arkiv Vilmansa. Dikenal sebagai seniman sekaligus desainer kontemporer, ia mendalami gaya vibran nan imajinatif. Dalam setiap karyanya, Arkiv menggabungkan elemen seni pop dan format estetika tradisional.

    Melalui karyanya, Arkiv berusaha mengupas pengaruh sains dan teknologi terhadap seni. Tidak hanya itu, ia juga berusaha untuk meluruskan pandangan jika seni hanya menjadi alat representasi, melainkan agen yang menghidupkan potensi kreatif manusia. Bagaimana perjalanan Arkiv mengejar bentuk seni di era sains? Bagaimana pergulatan pikirannya dapat menghasilkan seni yang elok? Simak obrolannya hanya di Sunsetalk sore nanti!

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    (far/vys)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Deretan Artis yang Dilantik jadi Kepala Daerah: Rano Karno, Jeje Govinda, hingga Farhan

    Deretan Artis yang Dilantik jadi Kepala Daerah: Rano Karno, Jeje Govinda, hingga Farhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik total 961 orang Kepala Daerah 2025-2030 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota.

    Seluruh kepala daerah itu dilantik oleh Prabowo dalam satu prosesi, dengan Keputusan Presiden (Keppres) maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pelantikan didahului dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    “Mengesahkan pengangkatan dalam jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan,” bunyi Keppres yang dibacakan saat pelantikan.

    Setelah itu, giliran Keputusan Mendagri yang dibacakan untuk pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

    Prabowo lalu memimpin pembacaan sumpah jabatan pengangkatan ratusan kepala daerah itu secara bersamaan.

    “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai eali kota, sebagai wakil wali kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memeganh teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya secara selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” demikian bunyi sumpah jabatan yang dibacakan.

    Dari hampir 1.000 kepala daerah, ternyata ada beberapa artis yang berhasil memenangkan Pilkada Serentak 2024 hingga akhirnya dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi Wakil Gubernur, Walikota, hingga Wakil Bupati di berbagai daerah. 

    Daftar Artis yang Resmi Dilantik sebagai Kepala Daerah 2025-2030

    1. Rano Karno (Wakil Gubernur Jakarta)

    Rano Karno merupakan aktor kondang Tanah Air ini sudah tak asing lagi namanya. Dia terpilih menjadi Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang mendampingi Pramono Anung. Pada Pilkada 2024, mereka diusung oleh Partai PDI Perjuangan (PDIP).

    Sebagai informasi, sebelum dia terjun ke dunia politik, pria kelahiran Jakarta pada 8 Oktober 1960 ini mendedikasikan hidupnya di dunia film. Namanya makin moncer saat memerankan sinetron “Si Doel Anak Sekolahan”. Bahkan, hingga kini dia acap kali dipanggil “Bang Doel”.

    2. Lucky Hakim 

    Aktor sekaligus politikus Tanah Air ini terpilih sebagai Bupati Indramayu. Nantinya, dia akan didampingi oleh Syaefudin sebagai  Wakil Bupati Indramayu. Di Pilkada 2024, mereka diusung oleh koalisi Partai NasDem, PKS, Hanura, Gelora, PKN, Partai Buruh, dan PBB.

    Sebagai informasi, pada 2014-2019 dia merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan di bawah naungan Partai Amanat Nasional (PAN).

    3. Ali Saykieb

    Aktor kelahiran Bogor pada 6 Juni 1987 ini terpilih sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang mendampingi Dadang Supriatna yang terpilih menjadi bupatinya. Mereka diusung oleh PKB, NasDem, Gerindra, Demokrat, PAN, hingga PDI Perjuangan (PDIP).

    Sebagai informasi, nama Ali Syakieb sudah tak asing dalam dunia hiburan Indonesia. Dia meniti kariernya di dunia hiburan pada 2007 dengan sinetron pertamanya bertajik Alisa.

    4. Ramzi

    Presenter kondang Tanah Air, yakni Ramzi, dilantik sebagai Wakil Bupati Cianjur, Jawa Barat. Dia akan mendampingi Mohammad Wahyu yang terpilih sebagai Bupati Cianjur. Di Pilkada 2024, mereka diusung oleh Partai NasDem dan Gerindra.

    Sebagai informasi, pemilik nama lengkap Ramzi Geys Thebe ini mengawali karier sinetronnya dengan berperan dalam Tuyul dan Bahlul. Tak sebatas itu, dia sukses menjadi pembawa acara TV di beberapa acara terkenal.

    5. Jeje Govinda

    Musisi Tanah Air, Jeje Ritchie Ismail ini akan dilantik sebagai Bupati di Kabupaten Bandung Barat. Nantinya, dia akan didampingi oleh Asep Ismail sebagai wakilnya. Pasangan ini diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra.

    Sebagai informasi, nama Jeje Govinda merupakan nama panggung sekaligus nama panggilan musisi kelahiran 1983 ini. Di band Govinda, dia menjadi drummer.

    6. Muhammad Farhan 

    Farhan merupakan aktor sekaligus presenter yang dilantik menjadi Wali Kota Bandung. Dia akan didampingi oleh Erwin yang terpilih menjadi wakilnya. Mereka diusung oleh Partai NasDem, PKB, Gelora, dan Buruh.

    Sebagai informasi, pria kelahiran Bogor ini mengenal dunia broadcaster sejak 1995 usai lulus dari Universitas Padjajaran. Di sisi lain, dia memutuskan terun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai NasDem pada 2016. 

  • Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor

    Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor

    Dedi Mulyadi: Susi Pudjiastuti Bakal Jadi Penasihat Pemprov Jabar Tanpa Honor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    mengatakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan
    Susi Pudjiastuti
    bakal menjadi penasihat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    Ia menuturkan, Susi tidak meminta honor.
    Hal ini mengingat adanya larangan pengangkatan staf ahli di tengah efisiensi anggaran.
    “Gini, diterima. Tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasihat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya,” kata Dedi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
    Ia menuturkan, seluruh penasihat di Provinsi Jawa Barat berstatus relawan alias sukarela.
    Dia menyampaikan, Susi bakal bekerja setelah surat keputusan (SK) pengangkatan diterbitkan.
    Rencananya, SK akan diterbitkan sepulangnya dari retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, tanggal 21-28 Februari 2025.
    “Ya minggu depan setelah pulang retret SK-nya saya akan (terbitkan),” ucapnya.
    Ia menyatakan, tugas Susi bakal memberikan arahan pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, dan memberikan konsep tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara.
    Pasalnya, Susi memiliki maskapai penerbangan, Susi Air.
    “Arahannya ya Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” tandasnya.
    Sebagai informasi, Susi Pudjiastuti merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan di periode pertama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Selama menjabat, ia dikenal dengan sejumlah kebijakan kontroversial yang mendapat pujian masyarakat, seperti melarang ekspor benih bening lobster dan menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Akui Sudah Mulai Copot Kepsek SMA 6 Depok

    Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Akui Sudah Mulai Copot Kepsek SMA 6 Depok

    Bisnis.com, JAKARTA — Dedi Mulyadi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Dia mengaku sudah langsung bekerja pada hari pelantikannya ini, Kamis (20/2/2025). 

    Dedi menyebut hari ini sudah langsung menonaktifkan salah satu kepala sekolah di Depok karena melanggar Surat Edaran (SE) Gubernur. 

    “Hari ini juga langsung kerja. Hari ini ada keputusan tentang penonaktifan kepala SMA Negeri 6 Depok. Karena dia melanggar Surat Edaran Gubernur, yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” ungkap Dedi di Istana Kepresidenan, Jakarta, usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025). 

    Dedi mengaku manajemen pendidikan di Jawa Barat adalah salah satu fokus pembenahan yang ingin dilakukannnya. Utamanya, soal isi pungutan liar. 

    “Itu menjadi isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” kata Politisi Partai Gerindra itu. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan pengangkatan ratusan kepala daerah secara bersamaan. 

    “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai eali kota, sebagai wakil wali kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memeganh teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya secara selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” demikian bunyi sumpah jabatan yang dibacakan. 

    Adapun Sekretariat Presiden mencatat bahwa 961 kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota.