Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • DPRD Jabar Respons Langkah Dedi Mulyadi Pecat Kepala SMAN 6 Depok Usai Pelantikan

    DPRD Jabar Respons Langkah Dedi Mulyadi Pecat Kepala SMAN 6 Depok Usai Pelantikan

    JABAR EKSPRES – Dedi Mulyadi gerak cepat melakukan pemecatan Kepala SMAN 6 Depok usai dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat.

    Langkah itu pun langsung mendapat respons dari Anggota DPRD Jabar, salah satunya Anggota Komisi V Zaini Shofari.

    Zaini mengatakan, perlu ada solusi jalan tengah yang terbaik atas peristiwa itu.

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menguraikan, peristiwa dan kebijakan yang diambil gubernur itu patut jadi perhatian bersama.

    “Langkah pak Gubernur itu memang sah, beliau juga sudah dilantik. Tapi memang butuh banyak aspek yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

    BACA JUGA: Dedi Mulyadi Tegaskan Seluruh Penasehat Pemdaprov Jabar Bekerja Secara Sukarela Tanpa Biaya

    Menurut Zaini, di satu sisi langkah yang dilakukan Dedi Mulyadi yang cukup mendadak itu jadi shock therapy bagi para guru, kepala sekolah ataupun ASN di Jabar.

    Apalagi hal itu menunjukkan langkah tegas atas komitmen yang dibuatnya.

    “Beliau (Dedi Mulyadi.red) tegas melarang study tour. Itu disampaikan jauh hari sebelum dilantik. Lalu ini ada sekolah tetap melaksanakan. Mungkin dinilai sebagai bentuk perlawanan,” jelasnya.

    Namun di sisi lain, pemecatan kepala sekolah juga perlu mengikuti berbagai pertimbangan lain. Misalnya, regulasi terkait, prosedur ataupun memperhatikan rekam jejak dan catatan lainya.

    Menurutnya, yang terpenting dalam kejadian itu adalah solusi jalan tengah. “Study tour itu kan sudah direncanakan jauh hari. Biaya juga telah dikeluarkan dan tidak sedikit telah bergulir ke agen perjalanan. Kalau sudah DP, agen perjalanan kan juga gak mau uang kembali. Lalu orang tua siswa juga keberatan jika uang tidak kembali,” jelasnya.

    BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Prioritaskan Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Rakyat

    Zaini berharap, ke depannya ada solusi yang baik terkait bagaimana agar guru juga tidak terbebani dan orang tua juga tidak merasa dirugikan.

    Selain itu, menurutnya, nasib para guru juga perlu dilindungi.

    Ke depan, Komisi V juga akan mendalami lebih lanjut terkait kejadian itu. Itu juga kaitanya dengan Pergub No 54 tahun 2020 di Jawa Barat.(son)

  • Biznet Fokus Tingkatkan Kapasitas, Belum Berminat Ikut Seleksi BWA 1,4 GHz

    Biznet Fokus Tingkatkan Kapasitas, Belum Berminat Ikut Seleksi BWA 1,4 GHz

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) saat ini lebih memilih fokus memperluas dan meningkatkan kapasitas layanan internet tetap berbasis kabel ketimbang mengembangkan broadband wireless acces (BWA). 

    Biznet belum tertarik untuk terlibat seleksi pita frekuensi 1,4 GHz yang akan digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam waktu dekat.

    Senior Manager Marketing Biznet Adrianto Sulistyo menyambut baik rencana pemerintah yang ingin menghadirkan internet murah 100 Mbps sehargar Rp100.000. Namun, menurutnya sejauh pemerintah masih memfokuskan wacana tersebut untuk internet berbasis frekuensi, bukan berbasis internet kabel.

    Biznet berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan meningkatkan kapasitas layanan internet yang diberikan kepada pelanggan.

    “Kami mencoba menjawab kebutuhan itu [internet 100 Mbps] dengan memberikan bandwidth yang lebih besar, dengan menaikkan kecepatan dari 50 Mbps menjadi 65 Mbps pada untuk paket seharga Rp250.000,” kata Adrianto, Kamis (20/2/2025).

    Adrianto menambahkan di kota-kota Biznet hadir dengan harga yang lebih terjangkau dengan menghadirkan layanan sebesar Rp175.000 per bulan dengan modem WiFi 5, yang sudah dapat mendukung internet 100 Mbps.

    Biznet membuka peluang untuk meningkatkan lagi bandwidth atau memberikan bandwidht bonus pada periode tertentu.

    Bagi Biznet, yang terpenting adalah edukasi mengenai manfaat dari bandwidht besar yang diterima masyarakat, sehingga internet yang mengalir dapat memberikan manfaat besar.

    Kapasitas

    Biznet juga meningkatkan kapasitas bandwidth sebesar 30% mulai Februari 2025. Melalui produk Biznet Home, peningkatan kapasitas bandwidth dilakukan di sejumlah wilayah yang terkoneksi langsung dengan kabel bawah laut Biznet Nusantara Cable System-1 (BNCS-1).

    President Director Biznet Adi Kusma mengatakan peningkatan kapasitas ini bertujuan mengakomodasi keperluan internet yang tidak lagi sebatas pembaruan media sosial, tapi juga mendukung aktivitas lain seperti pembuatan konten hingga live selling bagi pebisnis daring.

    “Kami berupaya terus mengakomodir kebutuhan digital pelanggan dengan inovasi layanan yang kami hadirkan yaitu layanan Internet dengan bandwidth yang semakin besar, tentunya juga dengan kecepatan upload dan download yang simetris” kata Adi.

    Terdapat 4 layanan anyar perusahaan yang terkait dengan peningkatan kapasitas bandwidth ini. Antara lain, layanan Biznet Home Internet 0D dengan biaya Rp250.000/bulan dan kapasitas bandwidth meningkat dari 50 Mbps menjadi 65 Mbps.

    Kemudian, Biznet Home Internet 1D dengan banderol Rp375.000/bulan, kapasitas bandwidth bertambah dari 150 Mbps menjadi 200 Mbps.

    Berikutnya, Biznet Home Internet 2D dengan harga Rp575.000/bulan dan kapasitas bandwidth bertambah dari 250 Mbps menjadi 325 Mbps.

    Terakhir, Biznet Home Gamers 3D dengan harga bulanan Rp700.000 dan kapasitas bandwidth bertambah dari 300 Mbps menjadi sebesar 400 Mbps.

    Selain itu, perusahaan menambah kapasitas jaringan fiber optic melalui kabel bawah laut di Kota Cirebon sebesar 200 Gbps, Semarang 200 Gbps, dan Kota Surabaya hingga 400 Gbps.

    “Setelah tahun lalu kita menaikkan kapasitas bandwidth untuk layanan perumahan yang kami miliki yaitu Biznet Home, tahun ini kami kembali meningkatkan kapasitas bandwidth di beberapa wilayah yang terkoneksi langsung dengan kabel bawah laut BNCS-1,” ujar Adi.

  • Instruksi Efesiensi Anggaran, Rp50 hingga Rp400 Miliar Bakal Dipangkas Pemerintah Kota Bandung

    Instruksi Efesiensi Anggaran, Rp50 hingga Rp400 Miliar Bakal Dipangkas Pemerintah Kota Bandung

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, sebanyak Rp50 hingga Rp400 Miliar anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bakal diefisiensi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. Hal ini sebagai amanat penjalanan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang diintruksikan Presiden RI, Prabowo Subianto.

    “Tanggal 14 Februari yang lalu Presiden dengan clear menyatakan Bahwa efisiensi anggaran nanti akan difokuskan kepada menunjang program makan bergizi gratis dan pembangunan ruang kelas baru,” katanya saat sertijab Wali Kota Bandung, di Balai Kota, Kamis (20/2).

    Farhan mengungkapkan, pemangkasan anggaran yang didominasi oleh perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri bakal dialihkan kepada sektor pendidikan hingga kesehatan.

    BACA JUGA: Resmi Pimpin Kota Bandung, Farhan-Erwin Langsung Tancap Gas Realisasi Janji Kampanye Terkait Persoalan Sampah

    “Jadi fokusnya pendidikan, kesehatan, pengentasan stunting dan juga peningkatan kualitas hidup serta kualitas dari para siswa di Indonesia,” ujarnya

    Adapun terkait penentuan besaran terkait efisiensi anggaran, kata dia, berkenaan dengan perlunya pembahasan secara detail dengan pihak legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung.

    Sehingga, pihaknya mematok besaran nilai anggaran yang bakal diefisiensi mulai dari Rp50 hingga Rp400 miliar.

    “Nilai estimasinya sama pertanyaannya sementara ini Tadinya kita proyeksikan maksimum 400 miliar tetapi kita belum berani mematok Kita bikin range yang luas saja antara Rp50 miliar sampai Rp400 miliar, antara segitu angkanya,” ucapnya.

    “Memang sengaja kita buka range yang luas karena kami pun perlu membicarakannya bersama DPRD secara lebih detail,” tambahnya.

    BACA JUGA: PAUD Strawberry: Mengajar Anak Usia Dini di Tengah Sibuknya Pasar Induk Gedebage 

    Dirinya memastikan, sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik bakal terhindar dari efisiensi anggaran yang bakal dilakukan oleh Pemkot Bandung. (Dam)

  • Kepedulian PLN Icon Plus terhadap keindahan dan keselamatan Masyarakat dengan Perapihan dan Penertiban Kabel Optik

    Kepedulian PLN Icon Plus terhadap keindahan dan keselamatan Masyarakat dengan Perapihan dan Penertiban Kabel Optik

    JABAR EKSPRES – PLN Icon Plus secara terus-menerus melaksanakan Penataan, Penertiban, dan Pemanfaatan Aset Ketenagalistrikan (P3AK) guna mengoptimalkan dan melindungi aset strategis PLN, yakni Right of Way (ROW). PLN Icon Plus berkomitmen untuk mempertahankan estetika tata kota dan kerapihan jaringan telematika.

    Pada kesempatan ini, perapihan dan penertiban kabel dilakukan di Jalan Pasir Salam. Kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Kominfo Kota Bandung dan Apjatel (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi) untuk menata jaringan kabel fiber optik. Sejalan dengan program rutin Pemerintah Kota Bandung untuk merapikan kabel telekomunikasi, PLN Icon Plus juga terus berkomitmen untuk meningkatkan keandalan jaringan telekomunikasi.

    “Kami berkomitmen untuk terus menjaga dan merapikan keandalan jaringan telekomunikasi. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya kami dalam meningkatkan layanan serta memastikan kabel fiber optik tetap teratur agar tidak membahayakan masyarakat sekitar,” ujar Wuri Yulianto, General Manager PLN Icon Plus SBU Regional Jawa Bagian Barat.

    “Selain itu, pihak PLN Icon Plus SBU Regional Jawa Barat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar atas pengertiannya selama proses penataan dan perapihan kabel fiber optik ini. Dengan dukungan bersama, diharapkan tindakan ini dapat memberikan dampak positif dan menciptakan rasa nyaman bagi warga sekitar,” tambah Wuri Yulianto.

  • ICW: KPK Sudah Tepat Tahan Hasto, Segera Limpahkan ke Pengadilan

    ICW: KPK Sudah Tepat Tahan Hasto, Segera Limpahkan ke Pengadilan

    Jakarta –

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut baik langkah KPK tersebut.

    “Langkah KPK menahan tersangka HK (Hasto Kristiyanto) sudah tepat. Seperti yang disampaikan KPK, penyidik punya alasan kuat dan pertimbangan yang jelas atas penahanan tersebut,” kata Peneliti ICW Tibiko Zabar P saat dihubungi, Kamis (20/2/2025).

    Tibiko mengatakan Hasto beralasan untuk ditahan karena beberapa kali menunda pemeriksaan KPK. Padahal, kata dia, kasus yang menyeret Hasto tersebut sudah berjalan lama.

    “Sebab beberapa kali HK sempat beralasan penundaan dari pemeriksaan KPK, serta mengingat penyidikan kasus ini sudah lama,” ucapnya.

    Tibiko pun mendorong KPK untuk segera menyelesaikan berkas perkara Hasto sehingga bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan. Selain itu, menurutnya, KPK juga perlu mengembangkan penyidikan kasus tersebut.

    “Kami mendorong KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara ini ke tahap penuntutan pengadilan, dan mengembangkan penyidikan kasus ini ke aktor-aktor potensial lainnya (tidak berhenti di HK). Karena dalam kasus perintangan yang disangkakan ke HK besar kemungkinan melibatkan pihak lain yang patut diduga terlibat dalam pelarian Harun Masiku,” jelasnya.

    “Hal tersebut di atas juga jadi isu penting dilakukan untuk menepis isu kriminalisasi. Dengan desakan ke persidangan, publik nantinya bisa lebih menilai bagaimana konstruksi kasus ini,” lanjut dia.

    Seperti diketahui, KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

    Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/2), Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye pada pukul 18.08 WIB. Kedua tangan Hasto pun terlihat sudah terborgol.

    Hasto tampak digiring oleh petugas KPK. Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

    (maa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Akhirnya! KPK Tahan Hasto Kristiyanto

    Akhirnya! KPK Tahan Hasto Kristiyanto

    JABAR EKSPRES – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi mengenakan rompi jingga bertuliskan “Tahanan KPK” setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

    Hasto tampak keluar dari ruang pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih dengan tangan terborgol dan dikawal petugas, pada Kamis (20/2) sore.

    Politisi asal Yogyakarta itu menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK pada statusnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini.

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa penanganan perkara ini murni untuk penegakan hukum tanpa adanya unsur politisasi.

    “Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” kata Tessa dikutip dari Antara.

    BACA JUGA: Hasto Sah Tersangka, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hari Ini!

    Tessa menambahkan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto didasarkan pada cukup bukti yang sah menurut hukum.

    Bahkan, meski hanya membutuhkan dua alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK sudah mengantongi lebih dari dua bukti yang sebagian besar sudah dipublikasikan dalam sidang praperadilan.

    Pada 24 Desember 2024, KPK juga menetapkan Hasto Kristiyanto bersama advokat Donny Tri Istiqomah (DTI) sebagai tersangka dalam rangkaian kasus Harun Masiku.

    Hasto diduga mengatur DTI untuk melobi anggota KPU, Wahyu Setiawan, agar Harun Masiku bisa ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    Selain itu, Hasto juga disebut mengatur pengantaran uang suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina.

    BACA JUGA: Hasto Kristiyanto Tiba di KPK untuk Diperiksa sebagai Tersangka dalam Kasus Harun Masiku

    KPK mengungkapkan bahwa suap senilai 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS diberikan untuk memastikan Harun Masiku bisa duduk di kursi DPR.

    Hasto juga dijerat dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan, yang menunjukkan upaya untuk menggagalkan proses hukum lebih lanjut.

  • Bekas Pabrik Gula ‘Disulap’ Jadi Rest Area Megah, Telan Rp 149 M

    Bekas Pabrik Gula ‘Disulap’ Jadi Rest Area Megah, Telan Rp 149 M

    Brebes –

    Rest area heritage KM 260B Banjaratma merupakan salah satu proyek dari PT PP Sinergi Banjaratma, anak usaha dari PT PP (Persero) Tbk. Rest area ini awalnya merupakan pabrik gula yang berhenti beroperasi pada 1997 dan sempat tidak dipergunakan untuk apapun selama kurang lebih 20 tahun.

    Selanjutnya, pabrik gula tersebut dipugar menjadi rest area dengan nilai investasi Rp 149 miliar.

    “Awalnya (modal pembangunan) Rp 149 miliar. Yang kami bangun itu adalah atap gedung. Kalau bajanya, masih dari tahun 1908. Jadi, rangka gedungnya masih murni. Juga sekat-sekat, kalau yang bata itu masih sama. (Pembangunan) untuk atap, lantai, terus kawasan,” ujar Direktur PT PP Sinergi Banjaratma, Dina Yunanda di lokasi Rest Area Heritage KM 260B Banjaratma, Brebes, Kamis (20/2/2025).

    Dina menjelaskan dengan luasan rest area yang mencapai 10,6 hektare (ha) ini membutuhkan biaya pemeliharan dan operasional. Ia bilang, untuk gedung saja, agar bisa menghasilkan pemasukan itu sebenarnya sedikit.

    “Kami harus mengeluarkan biaya untuk (pemeliharaan dan operasional) 10,6 hektar. Itu lumayan. Sebenarnya, itu tidak menghasilkan revenue, tapi malah kami harus ada opex (operating expense) untuk pemeliharaan,” bebernya.

    Menurut Dina rest area ini mencatatkan pertumbuhan laba di angka 15% per 2024 secara year on year (yoy). Meskipun, Dina bilang, di dua tahun awal ia memimpin ada masa di mana perusahaan merugi hingga Rp 6 miliar per tahunnya.

    “Karena di 2019 kami gratiskan satu tahun (biaya sewa untuk usaha UMKM). Lalu, baru mulai berbayar, kena COVID-19. Saya masuk pas zaman COVID-19, kawan-kawan pedagang ingin minta diskon 70%. Akhirnya, kami sepakat memberikan diskon 50%. Dari dua tahun awal ruginya, lumayan sekitar Rp 6 miliar per tahun,” terang Dina saat menjelaskan sebab perusahaan merugi kala itu.

    Sebagai informasi tambahan, keterisian gerai (tenant) di Rest Area Heritage Banjaratma KM 260B sebanyak lebih dari 70%-nya adalah usaha mikro kecil menengah (UMKM). Secara total, saat ini terdapat 188 gerai UMKM dan 27 gerai non-UMKM, serta menyerap sebanyak kurang lebih 560 orang pekerja.

    Fasilitas yang terdapat di rest area ini antara lain ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), tempat ibadah, taman rekreasi, ruang auditorium, gerai makanan, pusat oleh-oleh, dan 80 toilet perempuan serta 40 toilet laki-laki.

    Menurut catatan detikcom, Rest Area Heritage Banjaratma KM 260B mulai beroperasi sejak 17 Maret 2019. Rest area ini merupakan eks Pabrik Gula Banjaratma yang beroperasi mulai 1913 di bawah pemerintahan Belanda kala itu. Pabrik gula itu didirikan oleh perusahaan perkebunan yang berpusat di Amsterdam, Belanda, NV Cultuurmaatsschappij pada 1908.

    Pabrik yang terletaknya di Desa Banjaratma atau sekitar 5 kilometer sebelah barat kota Brebes, mulai beroperasi pada 1913. Keberadaannya dulu menjadi lapangan pekerjaan bagi sebagian warga desa.

    Pabrik gula ini terpaksa gulung tikar pada 1997 akibat tingginya biaya operasional. Tak berapa lama, bangunan itu pun ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat. Dari yang tadinya tak terurus, sinergi BUMN pun melirik PG Banjaratma karena lokasinya yang dekat dengan jalan tol dan menjadikan situs cagar budaya ini sebagai rest area ikonik di kawasan Brebes.

    Rest area heritage KM 260B Banjaratma. Dina Yunanda Dirut PT PP Sinergi Banjaratma, bersama Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo.Foto: Amanda Christabel/detikcomJadi denyut nadi masyarakat di halaman berikutnya. Langsung klik

    Rest Area Heritage Banjaratma KM 260B yang terletak di ruas Tol Pemalang-Pejagan arah Jakarta menjadi salah sumber rezeki bagi masyarakat sekitarnya. Tercatat, rest area ini menyerap sebanyak 188 gerai usaha mikro kecil menengah (UMKM), atau setara lebih dari 70% dari total gerai yang ada di rest area tersebut.

    Beberapa gerai yang terdapat di rest area ini mulai dari aneka oleh-oleh makanan khas Brebes seperti telur asin, ada pula kerajinan tangan, mainan tradisional, hingga restoran yang menyajikan makanan khas Brebes.

    Salah satu pedagang di rest area ini, yang enggan menyebutkan namanya, menyewa gerai seharga kurang lebih Rp 2,3 juta per bulannya. Angka sewa ini bergantung pada luasan area dagang yang diinginkan. Dagangan yang ia jajakan pada gerainya antara lain mulai dari mainan tradisional, hingga kerajinan tangan dan peralatan makan yang terbuat dari kayu dan gerabah.

    “Kalau lagi musim ramai (hari raya dan libur panjang) omset hariannya bisa lebih dari Rp 5 juta per hari. Kalau lagi sepi, kadang nol Rupiah, kadang Rp 500 ribu per hari. Tergantung, biasanya berbeda-beda tiap harinya. Di sini mulai ramainya dari siang ke malam,” ujar pria paruh baya yang ditemui detikcom saat sedang menjaga gerai dagangannya, Kamis (20/2/2025).

    Berpindah ke gerai lainnya, yakni gerai oleh-oleh makanan khas Cirebon, tercatat mendapatkan omset yang lebih besar ketimbang penjaja kerajinan tangan. Per harinya, Gilang sang penjaga toko mengatakan, gerai makanan itu mampu menghasilkan omset harian Rp 5 juta.

    “Kalau lagi ramai banget bisa lebih dari Rp 20 juta kira-kira per harinya. Per harinya kurang lebih sekitar Rp 5 juta,” ujar Gilang saat berbincang dengan detikcom.

    Mengonfirmasi perihal harga sewa gerai kepada Direktur Utama PT PP Sinergi Banjaratma, Dina Yunanda, ia membeberkan angka sewanya senilai Rp 220 ribu per meter per seginya.

  • Ted Sioeng pertanyakan JPU karena enggan tampilkan nama dalam BAP

    Ted Sioeng pertanyakan JPU karena enggan tampilkan nama dalam BAP

    Jakarta (ANTARA) – Terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana Bank Mayapada, Ted Sioeng mempertanyakan jaksa penuntut umum (JPU) karena enggan menampilkan nama-nama dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

    “Kenapa sih orang takut-takut nyebut namanya Pak Dato Tahir? Dato Tahir kan udah disebutkan di BAP-nya terdakwa,” kata kuasa hukum Ted Sieong, Julianto Asis kepada wartawan usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis.

    Julianto mengatakan itu dalam pembacaan replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) di sidang lanjutan.

    Dia menyebutkan replik yang dibacakan oleh JPU hanya sekadar pengulangan dari surat tuntutan.

    Pihaknya juga menilai tidak ada hal substansial yang diutarakan oleh JPU dalam persidangan tersebut.

    Penegasan tersebut didasari karena JPU tidak menghadirkan pihak-pihak yang selama ini disebutkan oleh terdakwa di dalam persidangan.

    Salah satunya yakni Direktur Bank Mayapada Hariyono Tjahjarijadi dan Dato Sri Tahir selaku pemilik.

    Hal itu karena, kata dia, sudah menyebutkan nama-nama yang diduga terkait dalam dugaan kasus penipuan tersebut, baik dalam BAP maupun persidangan. Siapa-siapa saja yang terlibat hingga penerima aliran dana, disertai dengan bukti-bukti.

    “Kami tidak ada sentimen atau apa dan sebagainya, tapi hanya ingin menekankan bahwa kita ingin mencari kebenaran, kebenaran material,” katanya.

    Menurutnya, pemanggilan sejumlah nama yang diduga kuat mengetahui kasus tersebut memiliki landasan yang kuat berdasarkan keterangan terdakwa.

    Sementara Ahli Hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakkir menjelaskan bahwa majelis hakim bisa memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi-saksi yang dianggap penting dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Ted Sioeng.

    Bahkan, kata dia, majelis hakim bisa mengingatkan bahwa saksi yang tak mau memberikan keterangan dalam persidangan itu ada ancaman hukumannya sesuai aturan yang berlaku.

    “Kalau saksi memiliki peran utama dan penting menentukan perkara yang bersangkutan, maka hakim memiliki kewajiban meminta JPU untuk menghadirkan saksi yang bersangkutan,” ujar Mudzakkir.

    Ted Sioeng didakwa JPU dengan pasal 378, Jo. pasal 372 KUHP dengan tuduhan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan senilai Rp133 miliar milik PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

    Ted Sioeng telah membantah semua tuduhan JPU dalam dakwaannya termasuk pinjaman awal ke Bank Mayapada sebesar Rp70 miliar yang disebutkan untuk pembelian 135 unit vila di kawasan Taman Buah Puncak, Cianjur.

    Kemudian, Ted Sioeng mengaku pinjaman Rp70 miliar tersebut untuk membeli apartemen milik Dato Sri Tahir di Singapura yang merupakan pemilik dan pemegang saham pengendali Bank Mayapada.

    Bahkan, kata dia, pembelian apartemen tersebut atas tawaran dan permintaan dari Dato Sri Tahir.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Resmi Pimpin Kota Bandung, Farhan-Erwin Langsung Tancap Gas Realisasi Janji Kampanye Terkait Persoalan Sampah

    Resmi Pimpin Kota Bandung, Farhan-Erwin Langsung Tancap Gas Realisasi Janji Kampanye Terkait Persoalan Sampah

    JABAR EKSPRES – Usai resmi menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Farhan – Erwin langsung tancap gas realisasi janji kampanye soal penanggulangan sampah di kota kembang.

    Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyebut, fokus penyelesaian permasalahan sampah bakal dilakukan melalui mekanisme pemusnahan. Hal ini sehubungan dengan banyaknya titik kumpul sampah di median jalan Kota Kembang.

    “Secara ideal sampah yang pertama itu harusnya pemilahan dari hulu. Pemilahan dulu ya, terus pengolahan, baru pemusnahan,” kata Farhan saat sertijab di Balai Kota Bandung, Kamis (20/2).

    “Tapi karena sekarang sedang darurat banyak titik kumpul sampah di pinggir jalan di kota bandung dan penumpukan di TPS maka yang pertama kita lakukan adalah pemusnahan,” tambahnya.

    BACA JUGA: Agenda Farhan-Erwin Setelah Dilantik, Langsung Gelar Rapat Pimpinan!

    Diakui Farhan, pengemban tugas sementara bakal dipegang penuh oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin.

    Pasalnya, seluruh pemimpin terpilih bakal mengikuti retret di Magelang pada, Jumat 21 Februari 2025.

    “Kami memberikan penugasan kepada Pak Wakil selama saya berada di Magelang untuk fokus terutama untuk dua hal tadi,” ujarnya.

    Dirinya menyebut, pemusnahan sampah bakal dilakukan melalui metode thermal. Pihaknya pun bakal membersamai dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program pengolahan sampah di Kota Bandung.

    “Teknologi yang digunakan teknologi thermal. Jadi pada saat bersamaan semua teknologi pengolahan kita gunakan dan juga edukasi untuk pemilahan sampah dari rumah, dari tempat-tempat kerja tidak akan berhenti, Sehingga Kang Pisman tetap berjalan,” ungkapnya.

    BACA JUGA: Soal Efisiense Anggaran, Farhan: Ikut Arahan Gubernur

    Produk jadi dari metode tersebut, kata dia, nantinya bakal menjadi batako. Hal ini sesuai percontohan insinerator di wilayah Sesko AD, Gatot Subroto.

    Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung rencananya bakal menambah tempat pengelohan serupa menjadi 12 titik. Diketahui, Kota Kembang saat ini baru memiliki 3 titik pengolahan sampah yang menggunakan metode pemusnahan melalui insinerator.

    “Residunya seperti yang dicontohkan oleh insenerator yang ada di SESKO AD Dan Gatot Subroto itu ternyata bisa menjadi bahan untuk bikin batako. Target pertama sudah ada 3 titik Kita akan tambahkan 12 titik lagi. Sehingga paling tidak Tidak akan ada titik kumpul di kota Bandung,” pungkasnya. (Dam)

  • PAUD Strawberry: Mengajar Anak Usia Dini di Tengah Sibuknya Pasar Induk Gedebage 

    PAUD Strawberry: Mengajar Anak Usia Dini di Tengah Sibuknya Pasar Induk Gedebage 

    Tahun 2008 silam, PAUD Strawberry mulai dirintis. Bersama bantuan perangkat pemerintah daerah, Dewi Ferihati memulai perjalanan sebagai pengajar bagi anak-anak usia dini yang notabene anak dari para pedagang Pasar Induk Gedebage. Merintis bertahun-tahun hingga pada akhirnya, sekira tahun 2012, PAUD ini secara resmi berdiri.

    Muhamad Nizar, Jabar Ekspres.

    “Dulu saya masih seorang pendatang dari Surabaya. Baru tinggal di Bandung. Ketika saya belanja ke Pasar Induk Gedebage, seringkali melihat anak kecil yang bermain di area pasar,” cerita Dewi yang saat ini sudah menjadi Kepala PAUD Inklusi Strawberry, kepada wartawan Jabar Ekspres, baru-baru ini.

    Dari momen itu, dirinya menjadi seringkali mengajak anak-anak tersebut berkumpul. Banyak kisah sehari-hari yang diceritakan mereka kepadanya. Seperti kesibukan mereka yang kerap membantu orang tua bekerja dan cerita-cerita lainnya.

    “Kenapa enggak sekolah? Jawabannya ada yang bantu kerja keluarga. Lalu ada juga yang sibuk mencari botol bekas. Akhirnya aku kepikiran untuk mendirikan PAUD Strawberry. Nama strawberry diambil karena dulu di lahan sekolah, ada banyak kebun strawberry-nya,” ujarnya.

    BACA JUGA: Persoalan Sampah Pasar Induk Gedebage, Pengeloaan Masih Minim Perhatian

    Gayung pun bersambut. Orang tua yang mendengar ada rencana tersebut, mereka amat bahagia. Dewi menceritakan, beberapa pedagang juga mempercayakan anaknya kepada PAUD Strawberry. “Kami jadi bisa nitip,” ucapnya menirukan orang tua murid.

    Perjalanan begitu panjang dilalui PAUD Strawberry. Dari yang semula tanpa iuran, pada akhirnya di pertengahan jalan, orang tua murid menyarankan untuk diadakan iuran bagi para tenaga pengajar. Termasuk supaya fasilitas kegiatan belajar mengajar terpenuhi bagi para murid.

    “Anak-anak juga sudah hampir ke SD. Kami beri pelajaran pelan-pelan saja. Namun anak-anak kami biarkan untuk bermain saja di area PAUD Strawberry. Lebih aman juga,” ungkapnya.

    Bersamaan dengan merintis sekolah itu, Dewi pun turut menjalani perjalanan baru sebagai pengajar. Dirinya yang merupakan lulusan sarjana administrasi harus menempuh jalur pendidikan baru. Dewi sampai kembali berkuliah.

    BACA JUGA: Orasi Perdana Dedie Rachim di Balai Kota Bogor, Ini Kata Bima Arya!