Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Bisnis.com, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, semua kepala daerah yang telah dilantik wajib mengikuti retret yang sudah diagendakan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Retret dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 21 – 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. 

    Menurut Dedi, tidak ada alasan bagi kepala daerah di wilayah kabupaten/kota di Jabar untuk membatalkan keikutsertaannya dalam retret. 

    “Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita adalah pada sistem yang ada di dalam pemerintahan,” ujar Dedi Mulyadi usai sertijab di DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025). 

    “Kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah baik pusat atau di daerah. Sampai hari ini, (kepala daerah) se-Jabar semuanya ikut,” tegasnya. 

    Dedi juga angkat bicara terkait larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. 

    “Itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas, kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah,” katanya.

    Di Jabar sendiri, ada dua kepala daerah yang berasal PDIP yakni Bupati Pangandaran Citra Pitriani dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi.

    “Sampai hari ini ya ikut semuanya, dan kemudian juga sudah teralokasikan dan sudah terserap kan, enggak mungkin dibatalin,” katanya. 

    Agenda retret akan dimulai dengan berolahraga pada pagi hari, dilanjutkan dengan mengikuti berbagai materi pada siang hingga malam hari. 

    Ada sejumlah materi yang akan diberikan kepada para kepala daerah, di antaranya soal visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pencegahan korupsi hingga mengenai tugas dan fungsi kepala daerah.

  • Respon Wamendagri Soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret – Halaman all

    Respon Wamendagri Soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya belum mau berkomentar banyak terkait surat edaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar para Kepala Daerah dari PDIP menunda mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah yang berlangsung 21-28 Februari 2025.

    Menurut Bima, pihaknya masih menunggu kepastian jumlah peserta yang tiba di lokasi retreat pada Jumat petang nanti pukul 15.00 WIB

    “Nah untuk tadi terkait pertanyaan kedua mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00 nah sekarang ini jam 11.33 sebelum jumatan jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” katanya, Jumat (21/2/2025).

    Menurut dia sekarang ini belum ada data yang lengkap mengenai para kepala daerah yang akan hadir pada retreat atau pembekalan kepala daerah.

    “Statemen itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya belum ada yang datang disini. Nanti begitu datanya sudah lengkap baru kami akan sampaikan pernyataan tadi,” katanya.

    Mantan Walikota Bogor tersebut mengatakan setelah mendapatkan kepastian jumlah peserta retreat pada sore nanti, pihaknya baru akan memberikan statement mengenai surat edaran tersebut. Termasuk mengenai apa kebijakssnaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhanas bila ada kepala daerah yang tidak hadir.

    “Nah setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir,” pungkasnya.

    Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

    Instruksi tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025) malam, sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIPHasto Kristiyanto oleh KPK.

     

  • 6 Demo Indonesia Gelap Hari Ini, 2.500 Mahasiswa Akan "Long March" dari TIM ke Patung Kuda Megapolitan

    6 Demo Indonesia Gelap Hari Ini, 2.500 Mahasiswa Akan "Long March" dari TIM ke Patung Kuda Megapolitan

    Demo Indonesia Gelap Hari Ini, 2.500 Mahasiswa Akan “Long March” dari TIM ke Patung Kuda
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 2.500 mahasiswa akan kembali menggelar demo
    Indonesia Gelap
    di
    Patung Kuda
    ,
    Jakarta
    , pada hari ini, Jumat (21/2/2025).
    Juru Bicara Indonesia Gelap, Tegar Afriansyah, mengungkapkan bahwa massa akan berkumpul di
    Taman Ismail Marzuki
    (TIM) sebelum melakukan
    long march
    menuju Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat.
    “Hasil konsolidasi, kami bersepakat untuk titik kumpul tersentral di TIM dan tidak ada titik kumpul selain di TIM,” ujar Tegar saat dikonfirmasi pada Jumat.
    Tegar menambahkan bahwa aksi ini juga akan diikuti oleh massa dari luar Jakarta, termasuk Karawang, Bogor, dan Bekasi.
    Setelah berkumpul, mereka akan bergerak menuju Patung Kuda sebagai lokasi utama demonstrasi.
    Dalam aksi kali ini, Tegar menyebutkan bahwa mahasiswa dari berbagai kampus telah sepakat untuk tidak mengenakan almamater.
    “Kemarin hasil daripada konsolidasi bersama dengan aliansi mahasiswa dari berbagai kampus sepakat untuk melepaskan ego dengan tidak menggunakan almamater pada aksi kali ini,” kata dia.
    Sementara itu, polisi telah menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.
    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa terdapat 2.460 personel gabungan yang diterjunkan, terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi Jakarta, dan instansi terkait.
    “Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 2.460 personel gabungan,” kata Susatyo kepada wartawan pada Jumat.
    Para personel gabungan akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya hingga di depan Istana Negara.
    Mengenai pengalihan arus lalu lintas, Susatyo menjelaskan bahwa hal itu bersifat situasional.
    “Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan,” ujarnya.
    Susatyo juga mengimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas untuk mencari jalan alternatif guna menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda.
    Dia mengingatkan semua personel yang terlibat pengamanan untuk bertindak persuasif dan tidak memprovokasi.
    “Polisi akan mengedepankan negosiasi, pelayanan humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan,” tegasnya.
    Selain itu, Susatyo meminta koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk berorasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
    “Lakukan
    unjuk rasa
    dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lainnya,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sanken Indonesia Tutup Pabrik, Buruh: 900 Orang Kena PHK – Page 3

    Sanken Indonesia Tutup Pabrik, Buruh: 900 Orang Kena PHK – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Marketing PT Sanken Argadwija Esmond H. Tirtajasa menegaskan pemberitaan mengenai pabrik PT Sanken Indonesia di Cikarang yang akan ditutup, bukan bagian dari PT Sanken Argadwija.

    “Pabrik yang tutup itu merupakan pabrik khusus penyediaan produksi parts kecil dan sama sekali bukan bagian dari pabrik kita,” ucapnya saat dikonfirmasi terkait berita tersebut, Kamis 20 Februari 2025.

    Ia mengatakan, PT Sanken Argadwija merupakan pabrik yang memproduksi alat alat rumah tangga elektronik seperti lemari es, showcase, water dispenser, solar water heater, mesin cuci, air conditioner; television, rice cooker, fan dan produk-produk rumah tangga lainnya.

    “Pabrik kami berlokasi di Tangerang dan berbeda dari segi kepemilikannya dengan yang sedang diberitakan,” tambahnya.

    Sebagai informasi tambahan Sanken Elektronik bahkan berencana untuk melakukan perluasan pabrik ke area Cirebon, Jawa Barat. Perluasan pabrik ini bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen yang makin membesar.

    “Masyarakat tidak perlu khawatir karena jaringan service Sanken yang tersebar di seluruh Indonesia hingga saat ini tetap berjalan dengan normal dan akan lebih ditingkatkan lagi,” ucapnya.

    Penyataan ini sekaligus sebagai bentuk klarifikasi bahwa berita akan ditutupnya pabrik PT Sanken Indonesia di kawasan MM2100 Cikarang Barat pada Juni 2025 adalah bukan pabrik yang dikelola oleh Sanken Argadwija. Kesamaan nama Sanken diharapkan tidak membuat masyarakat bingung untuk membedakannya.

    Sanken sendiri merupakan perusahaan elektronik yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1995. Sanken dikenal sebagai merek elektronik yang telah mengakar di pasar Indonesia selama lebih dari dua dekade

    Sanken beroperasi dengan model bisnis yang kuat, mengandalkan jaringan distribusi nasional dan fasilitas produksi sendiri untuk memastikan standar produksi yang tinggi dengan menggunakan tenaga ahli Jepang. Saat ini, produk-produknya diproduksi di pabrik yang berlokasi di Tangerang.

  • Demo Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim Dibuka Dengan Teatrikal

    Demo Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim Dibuka Dengan Teatrikal

    Surabaya (beritajatim.com) – Massa aksi demo Indonesia Gelap menggelar pertunjukan teatrikal di depan Kantor DPRD Jawa Timur dengan berguling-guling di jalan aspal dan melakban mulut mereka, sebagai simbol kritik terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Jumat (21/2/2025).

    Aksi teatrikal ini merangkai berbagai kejadian di Indonesia selama 100 hari lebih masa pemerintahan Presiden Prabowo, dari kebijakan yang tidak pro-rakyat, pembentukan kabinet gemuk sebagai bentuk balas budi politik, hingga tindakan represif terhadap kesenian yang melontarkan kritik.

    Peserta aksi Indonesia Gelap, Muhammad Abdul Gani Bima mengatakan, treatikal ini menunjukkan dan menjadi penegas bahwa, negara kita sedang tidak baik-baik saja.

    “Sebenarnya menggambarkan isu-isu yang sedang kita tuntut hari ini. Banyak pembungkaman kritik dari seni, ada pemberedelan lukisan, pentas teater di Bandung juga dibredel, trus trakhir lagu Sukatani yang berjudul ‘Bayar-Bayar’ itu juga dibredel, tadi orang bersongkok sedang makan itu juga melambangkan penggemukan kabinet yang sedang dialami oleh negara kami, dan itu tidak ada gunanya sebenarnya, mereka hanya membagi-bagi kekuasan mungkin politik balas budi,” kata Abdul Gani, Jumat (21/2).

    Abdul Gani menjelaskan, pemeran treatikal yang berguling-guling itu menunjukkan ironi kemiskinan di negara Indonesia saat ini. Di mana masih banyak rakyat kelaparan, sementara para pejabat berjoget dan menikmati fasilitas mewah.

    “Adegan berguling-guling itu menyimbolkan kemiskinan yang tidak pernah usai, setiap ganti penguasa ada kemiskinan baru. Nah itu kan sebuah ironi yang terus kita alami, kita sudah merdeka tetapi kenapa rakyat ini masih lapar. Penguasa itu joget-joget, mereka mendapat fasilitas mewah, kita-kita (rakyat) di sini yang membayar pajak, kita dipaksa membayar pajak tetapi fasilitas yang kita dapat tidak sepadan,” ujar dia.

    Dalam pertunjukan treatikal juga diiringi dengan tarian lunglai dan lagu Ibu Pertiwi, lanjut Abdul Gani, itu menggambarkan tentang bagaimana bumi Indonesia ini telah dibabat dengan aktivitas tambang dan hutan-hutan yang digunduli.

    “Tadi penari ditutup matanya itu juga menyimbolkan itu ibu Pertiwi sedang memperindah negara kita, yang para penguasa selalu merusaknya dengan tambang, penggundulan hutan, sawit dan lain-lain,” tandas Mahasiswa Unesa Surabaya itu.

    Diketahui, aksi demonstrasi Indonesia Gelap ini diikuti oleh gabungan masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa Surabaya, menuntut sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. [kun]

    Berikut tuntutan aksi demo Indonesia Gelap ke dua (Jilid II) di depan kantor DPRD Jawa Timur, hari ini:

    *SAHKAN UNDANG-UNDANG PRO RAKYAT*

    1.1 RUU Masyarakat Adat
    • Latar Belakang: Konflik agraria dan kriminalisasi akibat belum adanya payung hukum yang kuat.
    • Dampak: 1,6 juta hektar tanah adat berkonflik dengan korporasi (AMAN).
    • Rekomendasi: Mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini.

    1.2 RUU Perampasan Aset
    • Latar Belakang: Kesulitan menyita aset koruptor menyebabkan kerugian Rp 200 triliun (ICW).
    • Dampak: Negara kehilangan potensi pemulihan aset.
    • Rekomendasi: Mendorong regulasi pemulihan aset demi kepentingan rakyat.

    1.3 RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)
    • Latar Belakang: 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum (ILO).
    • Dampak: Rentan eksploitasi dan kekerasan.
    • Rekomendasi: Mendesak pengesahan UU untuk perlindungan legal PRT.

    *TOLAK UNDANG-UNDANG ANTI RAKYAT*

    2.1 Revisi UU TNI & POLRI
    • Latar Belakang: Potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil.
    • Dampak: Meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi.
    • Rekomendasi: Penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer.

    2.2 Revisi UU Minerba & Kejaksaan
    • Latar Belakang: Menguntungkan oligarki tambang, melemahkan independensi hukum.
    • Dampak: Eksploitasi SDA dan berkurangnya independensi kejaksaan.
    • Rekomendasi: Menolak revisi yang pro-oligarki, dorong regulasi yang berpihak pada rakyat.

    *EVALUASI KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN RAKYAT*

    3.1 Efisiensi Anggaran & Kabinet Gemuk
    • Latar Belakang: Pemborosan anggaran akibat kabinet gemuk.
    • Dampak: Pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
    • Rekomendasi: Evaluasi INPRES No. 1 Tahun 2025 dan alokasi ulang anggaran.

    3.2 Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG)
    • Latar Belakang: Masalah distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan.
    • Dampak: 30% makanan tidak layak konsumsi.
    • Rekomendasi: Audit menyeluruh, skema distribusi yang lebih baik, atau pembatalan program.

    *BATALKAN KEBIJAKAN YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI*

    4.1 Multifungsi TNI-Polri
    • Latar Belakang: Bertentangan dengan reformasi demokrasi.
    • Dampak: Potensi pelanggaran HAM meningkat (SETARA Institute).
    • Rekomendasi: Tolak kebijakan ini, perkuat supremasi hukum.

    4.2 INPRES No. 1/2025, APBN untuk IKN, MBG, Danantara
    • Latar Belakang: Pembebanan APBN untuk proyek non-prioritas.
    • Dampak: Defisit anggaran Rp 150 triliun dalam 10 tahun.
    • Rekomendasi: Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan.

  • Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi surat Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) menunda keberangkatan untuk retret di Magelang, Jawa Tengah. 

    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke lokasi retret yang diselenggarakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Bima mengatakan, pihaknya akan menunggu terlebih dahulu perkembangan soal berapa kepala daerah yang tidak hadir. “Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00,  nah sekarang ini jam 11.33 sebelum jumatan. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah mendapatkan data terakhir, kata Bima, baru pihak pemerintah akan memberikan pernyataan kembali. 

    “Terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhannas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu,” ucap Bima. 

    Mantan Wali Kota Bogor itu menyatakan enggan memberikan pernyataan lebih lanjut sebelum adanya data lengkap soal berapa jumlah kepala daerah yang hadir di Magelang nantinya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP. 

    Adapun surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025). 

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. 

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

    Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. 

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu. 

  • Bukan Cuma Aksi Mahasiswa, #IndonesiaGelap Juga Bergema di X

    Bukan Cuma Aksi Mahasiswa, #IndonesiaGelap Juga Bergema di X

    Jakarta –

    Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa bertema Indonesia Gelap. Di internet, khususnya platform X, #IndonesiaGelap masih ramai digunakan.

    Saat ini, #IndonesiaGelap berada di posisi kedua trending topic Indonesia dengan 440.000 lebih cuitan pada 11.53 WIB. Dia di bawah #KamiBersamaSukatani yang telah disebut 192.000 kali.

    “Untuk apa mengaburkan substansi tuntutan mahasiswa dan warga dengan menuding gerakan ini sarat tunggangan? Dalam merumuskan tuntutan, mereka melihat, membaca, meriset, mengkaji. Mengaburkan substansi berarti mengecilkan perjuangan. #IndonesiaGelap bukan omon-omon,” ungkap @chichafranci***.

    “#indonesiagelap #indonesiacemas,” tulis @paperand***.

    “#IndonesiaGelap #SampaiMenang,” cetus @daniel_su***.

    Sementara itu, di Google Trends, tagar IndonesiaGelap telah mengalami kenaikan sejak tujuh hari terakhir. Pencarian paling banyak dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (100), Jakarta (77), Banten (47), Jawa Timur (45), dan Jawa Barat (43).

    Adapun untuk ‘Related queries’ antara lain Demo (Breakout), Indonesia Gelap (Breakout), #KaburAjaDulu (Breakout) dan demo Indonesia Gelap (Breakout).

    #IndonesiaGelap selama tujuh hari terakhir, belakangan mengalami kenaikan pencarian signifikan di Google. Foto: Google Trends

    Dilansir detiknews, BEM SI dan Koalisi Masyarakat Sipil menggelar puncak aksi unjuk rasa bertema ‘Indonesia Gelap’ di Jakarta, pada Jumat (21/2) hari ini. Koordinator BEM SI Anas Rabbani aksi unjuk rasa akan dilakukan mulai pukul 13.00 WIB. Ia menyebut massa aksi nantinya akan melakukan arak-arakan atau longmarch dari Taman Ismail Marzuki (TIM) menuju kawasan dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    Annas mengatakan dalam aksi puncak tersebut nantinya juga akan diikuti oleh kurang lebih 30 organisasi sipil. Adapun untuk tuntutan aksi, kata dia, masih sama seperti sebelumnya.

    Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang dilakukan maraton oleh aliansi mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Jakarta, sejak Senin (17/2).

    (ask/fay)

  • Dedi Mulyadi: Ikut retret adalah ketaatan kepada sistem pemerintah

    Dedi Mulyadi: Ikut retret adalah ketaatan kepada sistem pemerintah

    ANTARA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut larangan retret oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk kadernya yang menjadi kepala daerah merupakan haknya. Namun, Dedi menilai, mengikuti retret di Akmil Magelang adalah bentuk ketaatan kepada sistem pemerintah. (Dian Hardiana/Fahrul Marwansyah/Rijalul Vikry)

  • Apakah Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Ini Faktanya

    Apakah Galon Polikarbonat Bisa Sebabkan Kanker? Ini Faktanya

    Jakarta – Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia Prof. DR. dr. Aru Wisaksono Sudoyo mengatakan tidak ada hubungan kanker dengan meminum air dari galon polikarbonat. Menurutnya, penyakit kanker justru disebabkan Sebagian besarnya karena lingkungan dan gaya hidup yang kurang baik.

    Hal itu menjawab isu yang menyebutkan penggunaan galon polikarbonat terhadap beragam masalah kesehatan hingga kanker. Padahal sejumlah riset juga telah membantah isu tersebut.

    “Kebanyakan karena paparan-paparan gaya hidup seperti kurang olahraga dan makan makanan yang salah, merokok, dan lain sebagainya. Jadi belum ada penelitian air galon itu menyebabkan kanker,” kata Prof Aru dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025). .

    Hal senada pun turut diungkapkan oleh anggota Yayasan Kanker Indonesia Dr. Nadia A Mulansari SpPD-KHOM. Dia menjelaskan bahwa sekitar 10-15 persen paparan kanker berasal dari genetik dan sisanya sekitar 90-95 persen itu sporadik atau lebih ke lingkungan.

    Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak perlu panik dan takut untuk mengonsumsi air minum dari galon polikarbonat.

    “Nggak lah, air galon itu malah air putih paling sehat,” ujar Nadia.

    Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra memastikan bahwa meminum air dari galon polikarbonat atau guna ulang tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan. Dia mengatakan galon-galon tersebut sudah memiliki SNI dan telah melewati serangkaian penelitian dan uji kecocokan pangan.

    Dia menjelaskan bahwa BPA memang berbahaya sebagai zat berdiri sendiri. Namun, apabila sudah terpolimerisasi menjadi material baru seperti polikarbonat, maka akan menghilangkan bahaya yang terkandung dalam zat tersebut.

    “Kalau semua produk terutama kemasan itu sudah terstandar SNI ya, tandanya dia juga level toleransinya terhadap cemaran itu tidak membahayakan,” tuturnya.

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam sebuah penjelasan juga memastikan bahwa penggunaan galon polikarbonat atau guna ulang aman alias tidak memiliki dampak terhadap kesehatan. BPOM mengimbau masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar.

    Mengacu pada kajian Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) menyatakan bahwa belum ada risiko bahaya kesehatan terkait BPA. Hal ini karena data paparan BPA terlalu rendah untuk menimbulkan bahaya kesehatan.

    Kalaupun ada migrasi masih dalam batas aman sehingga belum ada risiko bahaya kesehatan terkait paparan BPA. EFSA menetapkan batas aman paparan BPA oleh konsumen adalah 4 mikrogram/kg berat badan/hari.

    Sementara, BPOM telah menetapkan Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 tentang kemasan pangan yang mengatur persyaratan keamanan kemasan pangan termasuk batas maksimal migrasi BPA maksimal 0,6 bpj (600 mikrogram/kg) dari kemasan PC untuk memastikan paparan BPA pada tingkat aman.

    “Beberapa penelitian internasional juga menunjukkan penggunaan kemasan PC termasuk galon AMDK secara berulang tidak meningkatkan migrasi BPA,” tulis BPOM seperti dikutip website resmi pom.go.id.

    Selain itu, riset independen yang dilakukan oleh Kelompok Studi Kimia Organik Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Islam Makassar (UIM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) juga membantah migrasi BPA bisa berdampak pada Kesehatan manusia. Ketiga penelitian tersebut mendapati bahwa tidak ada migrasi BPA dari galon polikarbonat ke dalam air minum.

    (akd/akd)

  • Prabowo Minta Jokowi Jadi Pengawas Danantara, Netizen: Danantara Dipegang Jebolan Peringkat Kedua OCCRP?

    Prabowo Minta Jokowi Jadi Pengawas Danantara, Netizen: Danantara Dipegang Jebolan Peringkat Kedua OCCRP?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Danantara bakal mengelolah aset sekitar Rp. 14.6559 Triliun, Presiden Prabowo ingin mantan presiden awasi lembaga pengelolah investasi ini.

    Pada HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Sentul, Bogor. Tepatnya pada sabtu (15/2/2025). Prabowo meluncurkan salah satu proyek yang hingga saat ini diperbincangkan berbagai kalangan masyarakat.

    “24 Februari yang akan mendatang, kita akan luncurkan Dana Investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara” Ucap Prabowo, di kutip Jumat, (21/2/2025)

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama, karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini” Tegasnya

    Menganalisa pernyataan Prabowo terkait keterlibatan presiden sebelumya, tentu yang menjadi sorotan ialah presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, karena hanya dia yang hingga saat ini aktif di dunia politik.

    Prabowo juga mengatakan bahwa Danantara akan membiayai 15 Megaproyek miliaran dollar, tanpa bantuan investasi asing.

    Sebelum lebih lanjut, perlu untuk diketahui apa itu danantara?

    Jadi, BPI Danantara itu singkatan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yakni sebuah perusahaan yang berfokus pada investasi dan pengelolaan aset.

    Lantas apa hubungan Danantara dengan kita?

    Menjawab pertanyaan ini, perlu kita saling terbuka bahwa duit negara dipertaruhkan, dimana melibatkan keberlanjutan bisnis milik negara itu sendiri, khususnya yang masuk pada daftar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sebagai penerangan, bahwa BUMN merupakan deretan perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, dan berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan inovasi di Indonesia.