Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Kriminal kemarin, penyebab kebakaran Glodok lalu kasus Nikita Mirzani

    Kriminal kemarin, penyebab kebakaran Glodok lalu kasus Nikita Mirzani

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita kriminal pada Jumat (21/2) antara lain penyebab kebakaran Glodok Plaza diungkap, kasus penyebaran konten video porno, hingga dugaan pemerasan oleh selebritas Nikita Mirzani.

    Berikut rangkumannya:

    1. Hasil forensik nyatakan kebakaran Glodok Plaza karena arus pendek kabel di belakang videotron

    Jakarta (ANTARA) – Hasil penyelidikan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri menyatakan bahwa kebakaran Glodok Plaza, Tamansari, Jakarta Barat diakibatkan oleh hubungan arus pendek listrik di lantai 9 gedung pada Rabu (15/1).

    Arus pendek tersebut berawal dari untaian kabel di belakang sebuah videotron di lantai 9 gedung.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Polda Metro Jaya ungkap kasus penyebaran 13.336 konten video porno

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengungkap kasus penyebaran video pornografi dengan jumlah 13.336 konten melalui aplikasi media sosial (medsos).

    “Tersangka berinisial CSH berjenis kelamin laki-laki berhasil ditangkap pada Jumat (31/1) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Dugaan pemerasan oleh Nikita Mirzani, Polisi periksa 13 saksi

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi terkait kasus dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh artis Nikita Mirzani terhadap seorang dokter berinisial RG.

    “Perkembangan penyidikan terhadap dugaan pengancaman dan pemerasan menggunakan transaksi elektronik serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan IM dan NM telah memeriksa sebanyak 13 orang saksi, ” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Polisi tangkap dua pelaku pelecehan anak disabilitas di Jatinegara

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian menangkap dua pelaku pelecehan seksual terhadap anak disabilitas yang terjadi di kawasan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Agustinus Sirait. Dia juga sudah memonitor terkait kasus pelecehan itu dan pelaku sudah ditangkap oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Timur.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Polisi prioritaskan pengawasan peredaran narkoba di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara memprioritaskan penindakan dan pengawasan peredaran narkoba di sejumlah lokasi di wilayah tersebut.

    “Untuk lokasi yang kerap menjadi sarang peredaran narkoba bervariasi dan di Jakarta Utara, ada daerah Bonpis dan Kampung Bahari yang menjadi target kami,” kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polisi Ahmad Fuady didampingi didampingi Kasat Reserse Narkoba AKBP Prasetyo Noegroho di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • JIS Resmi Markas Persija, Legislator PKS: Harus Ada Pencegahan Rusuh

    JIS Resmi Markas Persija, Legislator PKS: Harus Ada Pencegahan Rusuh

    Jakarta –

    Jakarta International Stadium (JIS) kini telah resmi jadi homebase Persija Jakarta. Anggota Komisi E DPRD DKI F-PKS Abdul Aziz berharap Persija nantinya semakin berprestasi.

    “Kami apresiasi dan mendukung langkah kongkrit dari Gubernur DKI untukk menjadikan JIS sebagai homebase Persija. Semoga langkah ini dapat menjadikan Persija semakin berprestasi ke depan dan menjadi kebanggaan warga Jakarta,” ujar Abdul kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Diketahui, belakangan laga Persija vs Persib di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Minggu (16/2) sempat ricuh. Sebanyak 37 orang diamankan.

    Abdul berharap nantinya tidak ada kericuhan terjadi di JIS. Dia meminta pihak terkait untuk mengantisipasi dengan langkah preventif.

    “Harus ada langkah preventif agar tidak terjadi kericuhan. Saya kira perlu ada kajian komprehensif untuk hal ini berdasarkan pengalaman dan kejadian masa lalu,” katanya.

    Sebelumnya, Jakarta International Stadium (JIS) kini telah resmi jadi homebase Persija Jakarta. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan nota kesepahaman itu merupakan perintahnya dan Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    “Pak Gub dan saya memerintahkan JakPro melakukan MoU kepada Persija supaya menjadi homebase. Jadi itu memang perintah kita kepada JakPro untuk melakukan MoU,” kata Rano kepada wartawan di Kawasan Pesakih, Jakarta Barat, Jumat (21/2/2025).

    Rano mengatakan usai JIS resmi menjadi markas Persija diharapkan bisa mengurangi keluhan terkait Persija yang acap kali kesulitan bermain di Jakarta saat memainkan pertandingan kandangnya.

    “Mudah-mudahan Persija punya homebase nggak pusing lagi mau main di mana,” imbuhnya.

    (azh/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bupati Bekasi Ade Kunang Janjikan Program Unggulan pada 100 Hari Kerja, Apa Saja?

    Bupati Bekasi Ade Kunang Janjikan Program Unggulan pada 100 Hari Kerja, Apa Saja?

    Bekasi, Beritasatu.com – Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menyatakan, dirinya bersama wakilnya akan segera mulai bekerja mewujudkan berbagai program unggulan, khususnya dalam 100 hari kerja pertama. 

    Namun, ia menegaskan pencapaian program-program tersebut sangat bergantung pada kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bekasi, DPRD, dan elemen masyarakat.

    “Kami akan bekerja keras untuk merealisasikan visi dan misi yang telah kami janjikan kepada masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan kita,” ujar Ade Kuswara Kunang dalam acara serah terima jabatan dari Pejabat Bupati Bekasi kepada Bupati definitif di Kantor DPRD Bekasi, pada Kamis (20/2/2025).

    Bupati yang berusia 31 tahun ini kemudian menjelaskan, beberapa program prioritas di Kabupaten Bekasi. Program pertama adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik, mulai dari pembangunan jalan, drainase, hingga berbagai fasilitas lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami juga sudah menyiapkan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (rutilahu) bagi masyarakat prasejahtera yang akan segera direalisasikan dalam waktu dekat,” tambahnya.

    Selain itu, Ade Kuswara Kunang mengungkapkan pihaknya juga akan memberikan insentif kepada guru mengaji kampung, yakni dengan alokasi 10 orang per desa untuk 187 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bekasi. 

    Selanjutnya, gaji Ketua RT/RW juga akan dinaikkan secara bertahap. Bupati Ade memastikan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat tidak akan menghalangi pelaksanaan janji politik yang tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Bekasi yang bertujuan untuk membuat daerah ini bangkit, maju, dan sejahtera.

    “APBD adalah anggaran yang berasal dari rakyat, dan harus dikembalikan kepada rakyat melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunci keberhasilan adalah kerja sama yang solid, termasuk dukungan dari tokoh masyarakat dan seluruh organisasi perangkat daerah,” jelas Ade Kuswara Kunang.

    Ade juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi. Ia memastikan tidak hanya para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah, tetapi seluruh pihak yang terlibat harus memantau penggunaan anggaran tersebut. 

    Ade menegaskan, ia akan terus mengawasi kinerja perangkat daerah agar pembangunan di Kabupaten Bekasi dapat berjalan secara optimal demi kepentingan masyarakat.

    “Apabila ada pejabat yang tidak loyal atau berkinerja buruk, saya tidak ragu untuk melakukan rotasi dan mutasi. Apa yang menjadi kepentingan bupati adalah kepentingan rakyat,” tambah Ade Kuswara Kunang.

  • Perankan Wanita Hamil, Siswa SMK di Bandung Barat Tewas Saat Drama Pentas Seni Karena Luka Tusuk – Halaman all

    Perankan Wanita Hamil, Siswa SMK di Bandung Barat Tewas Saat Drama Pentas Seni Karena Luka Tusuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG BARAT – MDR (17) siswa kelas XII SMK Dharma Pertiwi di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat meninggal dunia saat drama pentas seni di sekolah.

    Korban sempat berjalan sempoyongan sebelum akhirnya terjatuh dan menghembuskan napas terakhir. 

    Ironisnya, hal itu dianggap siswa lain sebagai bagian dari pentas seni.

    Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto mengatakan korban meninggal dunia karena mengalami luka tusukan benda tajam.

    “Memang saat itu sedang pagelaran, saksi melihat bahwa adegan itu adegan drama, jadi tidak melihat korban melakukan langsung dan meninggal di tempat. Jadi sempat korban berdiri, berjalan, sempoyongan kemudian terjatuh,” kata Tri di DPRD Kota Cimahi, Kamis (20/2/2025).

    Polisi masih melakukan rangakaian penyelidikan untuk mengetahui secara rinci kronologi kematian MDR.

    Setidaknya sudah ada 3 orang saksi yang telah dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut.

    “Sudah 3 orang yang kita mintai keterangan awal, mohon waktu, agar peristiwa ini tidak sepenggal-sepenggal,” katanya.

     

    Perankan kenakalan remaja

    Saat itu, MDR tengah berperan sebagai seorang wanita yang tengah hamil akibat kenakalan remaja.

    “Jadi memang ada pentas seni drama, dengan tema kenakalan remaja, MDR ini berperan sebagai wanita yang hamil,” kata Tri Suhartanto, Jumat (21/2/2025).

    Dalam salah satu scene, MDR kemudian memeragakan adegan bunuh diri dengan menggunakan properti sebuah benda tajam berupa gunting. 

    Namun, peran tersebut berujung nahas, karena properti yang digunakan menembus bagian perut.

    “Dalam drama itu memang ada cerita bahwa yang bersangkutan ada adegan bunuh diri, namun adegan bunuh dirinya dilakukan secara langsung dan nyata, ini yang sedang kita gali keterangannya riil di lapangan seperti apa,” ujar Tri.

    Saat ini, polisi telah mengamankan sejumlah properti pentas seni termasuk benda tajam yang digunakan MDR saat memeragakan adegan drama.

    “Yang diamankan, ada beberapa alat peraga yang ada di sana yang berhubungan dengan cerita,” katanya.

    Sekolah mengaku kecolongan

    Sekolah mengaku kecolongan atas tragedi meninggalnya MDR.

    “Kemarin itu di luar kontrol kami, mereka tidak menginformasikan penggunaan senjata tajam tadi,” kata Humas SMK Dharma Pertiwi, Ridwan, Jumat (21/2/2025).

    Ridwan mengklaim telah mengawasi properti yang digunakan kelompok MDR untuk pentas seni berupa pertunjukan drama demi memeroleh nilai akhir sementara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan P5.

    Menurutnya, keberadaan properti berupa gunting yang digunakan saat pertunjukan MDR luput dari pengecekan guru mata pelajaran. 

    “Untuk properti itu semua siswa yang menyediakan dan properti itu sepengetahuan kami, khususnya yang terlihat,” ungkapnya.

    Ridwan menegaskan, pihak telah melakukan pengawasan secara berkala agar siswa tidak membawa benda tajam ke sekolah.

    “Untuk benda runcing, benda tajam, sekolah tidak memperbolehkan siswa membawa senjata atau benda tajam ke sekolah. Karena kita ada razia dari sekolah setiap harinya,” katanya.

     

     

    dan

    Adegan Pentas Seni Ini Diduga Menjadi Penyebab Siswa SMK di Bandung Barat Meninggal Dunia

     

     

  • Pihak Ari Bias Pertanyakan Agnez Mo yang Baru Muncul setelah Putusan Pengadilan

    Pihak Ari Bias Pertanyakan Agnez Mo yang Baru Muncul setelah Putusan Pengadilan

    JAKARTA – Kuasa hukum Ari Bias, Minola Sebayang menyayangkan Agnez Mo yang muncul ke publik justru setelah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian gugatan Ari Bias.

    Seperti diketahui, putusan pada pengadilan tingkat pertama, menghukum Agnez karena pelanggaran hak cipta, dan mengenakan denda kerugian sebesar Rp1,5 miliar.

    Lebih dari dua pekan setelah putusan, Agnez akhirnya bicara terbuka di podcast Close The Door yang dipandu Deddy Corbuzier. Penyanyi 38 tahun itu menyampaikan argumennya – dan mempertanyakan keputusan majelis hakim.

    Atas apa yang dilakukan Agnez, Minola menyayangkan Agnez yang tidak menyampaikan seluruh argumennya di dalam pengadilan.

    “Kita nggak boleh kehilangan keyakinan atas netralitas dan kemampuan pengadilan dalam memutus perkara ini. Makanya saya selalu bilang, jangan pindahkan pertarungannya dari peradilan ke luar peradilan. Kalau memang ada bukti, kan ada tempatnya pas waktu persidangan,” kata Minola kepada awak media di Kuningan, Jakarta Selatan baru-baru ini.

    “Kalau dia tidak sependapat, kan dia bisa dengan bebas menyampaikan pendapat-pendapatnya dalam persidangan. Kan nggak mungkin dong dia tunjuk orang yang tidak kompeten dalam perkara ini, pasti dia tunjuk pengacara yang dia yakin, pengacara itu memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya,” lanjut Minola.

    Kuasa hukum Ari Bias melanjutkan, pihak Agnez sudah menyampaikan dalilnya dalam persidangan, namun majelis hakim menolaknya. Ia menghargai upaya Agnez melayangkan kasasi ke Mahkamah Agung, tapi tidak dengan caranya berargumen di luar persidangan.

    “Kalau kita nggak setuju, sampailah di Mahkamah Agung, bukan kemudian ini jadi ramai. Karena kalau ini kita bawa ke dalam media sosial, pemberitaan, ini nggak ada ujungnya, yang ada kisruh, semua berpendapat. Tapi pendapat mereka benar atau tidak? Siapa yang tahu, karena subjektivitas,” ujarnya.

    “Tapi kalau pengadilan, hakim-hakimnya itu nggak ada kepentingan. Dia melihat perkara ini pasti dengan objektivitas. Siapa yang mendalilkan sesuatu berkewajiban membuktikan dalilnya, kalau seseorang ini tidak bisa mendalikan, tolak,” tandas Minola.

  • Sertifikat Pagar Laut Bekasi Diduga Digadaikan ke Bank – Page 3

    Sertifikat Pagar Laut Bekasi Diduga Digadaikan ke Bank – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menduga bahwa beberapa sertifikat hak milik (SHM) pada wilayah pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diagunkan ke bank.

    “Kami juga sedikit mendapatkan temuan terkait beberapa sertifikat yang ada ini. Ini juga akan terus kami dalami karena info yang kami dapatkan, sertifikat ini pun sekarang ada beberapa yang diagunkan di beberapa bank swasta,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (21/2/2025) seperti dilansir Antara.

    Terkait siapa pelakunya, Djuhandhani tidak mengungkapkannya. Namun, ia menduga bahwa pelaku telah mendapatkan keuntungan dari mengagunkan SHM.

    “Secara proses pidana, kami juga melihat berarti orang-orang ini sudah mengambil keuntungan dari situ,” ucapnya.

    Oleh karena itu, penyidik akan mendalami lebih lanjut agar statusnya bisa segera dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan.

    Adapun penyidik Dittipidum telah memeriksa 19 saksi dalam kasus ini, di antaranya adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, perangkat RT/RW Desa Segarajaya, mantan Kepala Desa (Kades) Segarajaya, dan Kades Segarajaya yang saat ini menjabat, Abdul Rosyid.

    Djuhandhani juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lokasi pagar laut di Desa Segarajaya untuk mengecek kondisi fisik pagar.

    Untuk langkah selanjutnya, kata dia, penyidik akan memeriksa beberapa pihak dari kementerian/lembaga serta instansi pemerintah untuk mengetahui soal penerbitan sertifikat kepada masyarakat.

     

  • 10 Kuliner Tradisional Ramadan Khas Indonesia

    10 Kuliner Tradisional Ramadan Khas Indonesia

    6. Kolak

    Kolak sudah menjadi sajian populer di Indonedia yang kerap hadir sebagai menu berbuka puasa. Bahkan di beberapa daerah, kolak sangat identik dengan bulan Ramadan.

    Adapun jenis kolak yang kerap menjadi hidangan berbuka adalah kolak pisang. Umumnya, masyarakat menggunakan pisang kepok sebagai bahan utama.

    Selain pisang, ubi juga menjadi alternatif yang tak kalah menarik. Proses pembuatannya adalah dengan merebus pisang atau ubi bersama campuran kuah santan, gula merah, cengkeh, dan daun pandan.

    Selain kolak pisang dan kolak ubi, sajian kolak lainnya yang juga kerap ditemui saat Ramadan adalah kolak biji salak. Kolak ini terbuat dari ubi jalar yang dibentuk bulat, lalu dicampur dengan tepung tapioka.

    7. Kue Bingke

    Masyarakat Pontianak memiliki sajian berbuka khas bernama kue bingke. Kue ini memiliki ciri khas berupa bentuknya yang mirip bunga. Kue bingke memiliki tekstur lembut dengan cita rasa gurih dan manis.

    8. Mi Glosor

    Mi glosor khas Bogor menawarkan tekstur yang lebih licin dan mudah ditelan. Hal itu karena mi ini dibuat dari tepung singkong atau aci. Mi glosor juga dibuat dari bahan alami, yakni kunyit sebagai pewarna kuning alami.

    Cara penyajian mi glosor adalah dengan ditumis bersama sayuran. Selanjutnya, mi disajikan dengan sambal kacang dan gorengan sebagai pelengkap.

    9. Putu Mangkok

    Putu mangkok dibuat dari tepung beras. Makanan khas Riau ini menawarkan perpaduan rasa manis dan gurih yang pas.

    Rasa tersebut berasal dari parutan kelapa pada bagian luar kue. Sekilas, putu mangkok mirip dengan putu pada umumnya, hanya saja kuliner ini memiliki bentuk yang mirip mangkuk terbalik.

    10. Toge Panyabungan

    Toge panyabungan berisi ketan merah, ketan biasa, tape, candil, dan lupis. Semua bahan tersebut kemudian dipadukan dengan santan, gula merah cair, dan cendol. Takjil khas Mandailing Natal, Sumatra Utara, ini sangat cocok diteguk saat berbuka puasa di bulan Ramadan.

    Penulis: Resla

  • Program 3 Juta Rumah Per Tahun jadi Langkah Konkret Prabowo Wujudkan Kebutuhan Dasar Rakyat – Halaman all

    Program 3 Juta Rumah Per Tahun jadi Langkah Konkret Prabowo Wujudkan Kebutuhan Dasar Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (PBS) 1990-2002, HM. Taufiq Rahman AS, memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan 3 juta rumah pertahun yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Program ini, yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto saat Pemilu 2024, bertujuan untuk menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.

    Taufiq menganggap program ini sebagai langkah konkret Presiden Prabowo dalam mewujudkan kebutuhan dasar rakyat Indonesia, yaitu sandang, pangan, dan papan.

    “Program pembangunan 3 juta rumah pertahun adalah tekad Presiden Prabowo untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan ini adalah langkah yang sangat tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Taufiq dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Pembina Perkumpulan Kelompok Tani Hutan Mandiri Teluk Jambe (PKTHMTB), Taufiq juga mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memanfaatkan lahan di kawasan hutan sosial Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, sebagai salah satu lokasi untuk program tersebut.

    Dia meyakini bahwa para petani di Karawang akan menyambut baik program ini, mengingat banyak di antara mereka yang belum memiliki rumah.

    Taufiq berharap pembangunan 3 juta rumah pertahun ini tidak hanya mengatasi masalah perumahan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan serta ketimpangan sosial.

    “Dengan target 40 rumah per desa/kelurahan per tahun, kami berharap program ini dapat menciptakan lebih banyak rumah layak bagi masyarakat,” ucapnya.

    Selain itu, Taufiq juga memberikan dukungan terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra yang memutuskan Prabowo Subianto untuk kembali memimpin sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030, serta diusulkan kembali sebagai calon Presiden 2029-2034.

    Program 3 juta rumah ini merupakan kelanjutan dari Program Sejuta Rumah yang telah dijalankan selama pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Program tersebut telah berhasil membangun 10,2 juta unit rumah dalam 10 tahun terakhir, dengan sumber pendanaan yang mencakup APBN serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Program ini kemudian diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upayanya untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia.

    Pemerintah juga berupaya mengatasi tantangan dalam program ini, termasuk soal lahan, likuiditas, dan kualitas perumahan.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait bersama dengan sejumlah pihak terkait terus berkoordinasi untuk memastikan keberhasilan pembangunan 3 juta rumah per tahun sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

  • MK Putus Nasib 40 Perkara Sengketa Pilkada Senin Pekan Depan

    MK Putus Nasib 40 Perkara Sengketa Pilkada Senin Pekan Depan

    JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus nasib 40 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah atau sengketa Pilkada 2024 yang berlanjut ke tahap pembuktian pada hari Senin, 24 Februari 2025.

    Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz mengatakan bahwa sidang pleno putusan akhir akan dimulai pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta.

    “Sidang tersebut akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama delapan hakim konstitusi lainnya,” kata Faiz dilansir ANTARA.

    MK semula meregistrasi sebanyak 310 perkara PHPU 2024. Dalam perkembangannya, MK mengucapkan putusan dismissal terkait dengan kandas atau tidaknya suatu perkara pada hari Selasa (4/2) dan Rabu (5/2).

    Berdasarkan putusan tersebut, hanya 40 perkara yang dilanjutkan ke sidang pembuktian, sementara 270 perkara lainnya terhenti dengan perincian 227 perkara tidak dapat diterima, 29 perkara ditarik kembali, 8 perkara gugur, dan 6 perkara diputuskan bukan kewenangan MK.

    Faiz menjelaskan sidang pemeriksaan persidangan lanjutan terhadap 40 perkara sejak 7 hingga 17 Februari 2024.

    Dalam rentang waktu tersebut, Mahkamah menggelar sidang pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi maupun ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan.

    Sidang pembuktian digelar dengan metode panel. Terdapat tiga panel yang terdiri atas masing-masing tiga hakim konstitusi. Total 15 perkara lanjutan diperiksa di Panel I, 13 perkara di Panel II, dan 12 perkara di Panel III.

    Panel I dipimpin Suhartoyo bersama Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah, Panel II dipimpin Saldi Isra bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, sementara Panel III dipimpin Arief Hidayat bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.

    “Dalam persidangan tersebut, MK telah memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli. Selain itu, MK juga telah memanggil para pihak lain yang diperlukan untuk didengar keterangannya terkait dengan berbagai persoalan yang tengah diperiksa,” kata dia.

    Lebih lanjut Faiz memastikan sidang putusan di awal pekan depan tidak melebihi batas waktu penyelesaian perkara sengketa pilkada yang ditentukan undang-undang, yakni 45 hari sejak perkara diregistrasi.

    Berikut daftar 40 perkara yang akan diputus oleh MK pada hari Senin (24/2):

    Gubernur

    1. Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Bangka Belitung)

    2. Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua Pegunungan)

    3. Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 (Gubernur Papua)

    Wali kota

    1. Perkara Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Banjarbaru)

    2. Perkara Nomor 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Sabang)

    3. Perkara Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Wali Kota Palopo)

    Bupati

    1.Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Tasikmalaya)

    2. Perkara Nomor 30/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Magetan)

    3. Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pesawaran)

    4. Perkara Nomor 272/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mimika)

    5. Perkara Nomor 44/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Aceh Timur)

    6. Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bangka Barat)

    7. Perkara Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman)

    8. Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Lamandau)

    9. Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Gorontalo Utara)

    10. Perkara Nomor 43/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pasaman Barat)

    11. Perkara Nomor 68/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bengkulu Selatan)

    12. Perkara Nomor 24/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Empat Lawang)

    13. Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Banggai)

    14. Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Bungo)

    15. Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Serang)

    16. Perkara Nomor 75/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Parigi Moutong)

    17. Perkara Nomor 32/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mandailing Natal)

    18. Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Boven Digoel)

    19. Perkara Nomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jayapura)

    20. Perkara Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak)

    21. Perkara Nomor 305/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Puncak Jaya)

    22. Perkara Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kutai Kartanegara)

    23. Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Barito Utara)

    24. Perkara Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Siak)

    25. Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Berau)

    26. Perkara Nomor 183/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pamekasan)

    27. Perkara Nomor 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Halmahera Utara)

    28. Perkara Nomor 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Belu)

    29. Perkara Nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Pulau Taliabu)

    30. Perkara Nomor 04/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buton Tengah)

    31. Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Kepulauan Talaud)

    32. Perkara Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Mahakam Ulu)

    33. Perkara Nomor 232/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Jeneponto)

    34. Perkara Nomor 174/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Bupati Buru).

  • Inilah Jalur dan Terowongan Kereta Api Tertua di Pulau Jawa

    Inilah Jalur dan Terowongan Kereta Api Tertua di Pulau Jawa

    Liputan6.com, Yogyakarta – Terowongan Lampegan yang terletak di jalur kereta api Sukabumi-Cianjur masih berdiri hingga kini. Hal ini merupakan bukti kejayaan rekayasa sipil era kolonial Belanda kala itu.

    Mengutip dari berbagai sumber, terowongan ini dibangun pada akhir abad ke-19. Terowongan ini menyandang status sebagai terowongan kereta api tertua di Pulau Jawa dan menjadi bagian dari ekspansi jaringan kereta api di wilayah Priangan.

    Pembangunan jalur kereta api di kawasan Priangan bermula dari rute Bogor-Sukabumi yang diinisiasi oleh Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS), perusahaan kereta api swasta Belanda. Akan tetapi, kondisi topografi Priangan yang berbukit-bukit dengan lembah curam menyebabkan NIS mengalami kesulitan dalam melanjutkan proyeknya.

    Melihat pentingnya jalur transportasi ini untuk mengangkut hasil perkebunan dari dataran tinggi Priangan, Staatsspoorwegen (SS), perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda, mengambil alih proyek tersebut pada tahun 1879. SS memulai pembangunan perpanjangan jalur dari Sukabumi menuju Cianjur, dengan terowongan Lampegan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kondisi geografis tersebut.

    Saaat itu, para insinyur Belanda harus memecahkan masalah bagaimana menembus bukit-bukit terjal tanpa mengubah gradien rel yang dipersyaratkan untuk pengoperasian kereta uap. Terowongan Lampegan dibangun dengan teknik penggalian manual yang membutuhkan ribuan pekerja pribumi di bawah supervisi insinyur Eropa.

    Konstruksi terowongan sepanjang 149 meter ini diselesaikan setelah tiga tahun pembangunan. Struktur terowongan dirancang dengan dinding batu yang diperkuat untuk menahan beban bukit di atasnya.

    Sementara itu, sistem drainase didesain untuk mencegah genangan air yang bisa merusak struktur rel dan terowongan. Pada tanggal 10 Mei 1883, jalur Sukabumi-Cianjur beserta Stasiun Cianjur dan Terowongan Lampegan diresmikan penggunaannya.

    Peristiwa ini membuka akses yang lebih cepat antara dataran tinggi Priangan dengan Batavia (Jakarta). Jalur kereta api ini digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan teh, kopi, dan kina dari dataran tinggi Priangan menuju pelabuhan di Batavia untuk diekspor ke Eropa. Pembukaan jalur ini mempercepat proses pengiriman komoditas dan mengurangi kerusakan pada produk perkebunan.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun