Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Membayangkan Bentuk Partai ‘Super Tbk’ versi Jokowi dan PSI

    Membayangkan Bentuk Partai ‘Super Tbk’ versi Jokowi dan PSI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan untuk masuk ke partai lain pasca dipecat oleh Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan alias PDIP.

    Kendati demikian, Jokowi santer terdengar tengah merancang pembentukan partai ‘Super Tbk’ bersama dengan relawan, termasuk Partai Solidaritas Indonesia alias PSI.

    Wacana pembentukan Partai Super Tbk diungkapkan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi. Dia mengaku telah bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membahas rencana tersebut.

    Budi meminta awak media bersabar dalam menunggu informasi soal pertemuan keduanya. Dia tak memerinci lebih lanjut isi pertemuan itu, kecuali berkaitan dengan dukungan untuk pemerintahan Prabowo Subianto. 

    “Ya nanti tunggu, yang pasti kita harus dukung pemerintahan pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis. Gitu ya,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Meski irit bicara, pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu mengungkap bahwa pertemuan dengan Jokowi sempat membahas soal pembentukan partai baru. 

    Budi menyebut keduanya membahas soal wacana pembentukan partai ‘Super Tbk.’ Sebagaimana diketahui, istilah ‘Tbk.’ mengacu pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sahamnya dimiliki publik. 

    “[Bahas, red] Partai Super Tbk., yaudah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” ujarnya. 

    Sebelumnya, istilah Partai Super Tbk. sempat diungkap oleh Jokowi dalam wawancaranya dengan jurnalis senior, Najwa Shihab pada program ‘Mata Najwa’. 

    Jokowi menyatakan bahwa berwacana untuk membentuk partai yang tidak dimiliki oleh segelintir elite saja. 

    PSI Perorangan 

    Di tengah wacana tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memasang pemasangan bendera bertuliskan “PSI Partai Perorangan”. Pemasangan itu merupakan inisiatif sejumlah kadernya.

    Dalam pantauan Bisnis, bendera merah bertuliskan ‘PSI Perorangan’ dipasang di fly over dari arah Kuningan menuju Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Sebagian bendera itu dibiarkan tidak beraturan.

    Tidak jelas maksud pemasangan bendera tersebut apakah merujuk ke PDI Perjuangan (PDIP) yang sempat dituding partai perorangan oleh Presiden ke 8 Joko Widodo alias Jokowi.

    PSI adalah partai dipimpin oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Penunjukan Kaesang sebagai Ketua Umum berlangsung relatif singkat. Selain itu, PSI selama Pilpres 2024 lalu mengusung Jokowisme untuk menarik minat pemilihnya. Sayangnya, kendati telah mengusung nama Jokowi, PSI gagal melaju ke Senayan.

    Adapun terkait bendera PSI Perseorangan, Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, mengatakan bahwa konsep ini telah disampaikan kepada DPP. Pihaknya kemudian mengakui bahwa gagasan tersebut menarik. 

    “Ide dasarnya adalah  partai dimiliki oleh semua anggota secara perorangan, bukan milik keluarga, atau segelintir elite partai. Partai dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Wujud konkretnya adalah seluruh anggota punya hak memilih ketua umum,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Dia mengatakan bahwa Partai berpotensi melakukan ide konsep tersebut pada Mei 2025 mendatang. Nantinya, mereka akan menjalankan sistem pemilihan langsung secara online. 

    “Melalui sistem ini PSI akan menjadi partai yang benar-benar terbuka, milik anggota partai. Kalau dalam dunia bisnis ada konsep TBK atau terbuka, maka PSI dalam hal ini akan menjadi sebuah partai yang “super TBK”,” jelasnya. 

    Dia menambahkan, bahwa sistem pemilihan langsung akan memperkuat legitimasi ketua umum terpilih karena mendapatkan mandat langsung dari anggota.

    “Kami menganggap sistem ini akan mendorong akuntabilitas karena ketua umum akan lebih merasa bertanggung jawab atas aspirasi anggota partai,” jelasnya. 

    Terlebih, Andy berpendapat bahwa sistem ini akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan partai. 

  • BPOM Tarik 91 Merek Kosmetik Ilegal, Ada yang Mengandung Bahan Berbahaya Ini

    BPOM Tarik 91 Merek Kosmetik Ilegal, Ada yang Mengandung Bahan Berbahaya Ini

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) menemukan 205.133 pieces kosmetik ilegal dari 91 merek yang beredar.

    Temuan ini terdiri dari 79,9 persen kosmetik tanpa izin edar, 17,4 persen mengandung bahan dilarang/berbahaya, termasuk skincare beretiket biru tak sesuai ketentuan, 2,6 persen kosmetik kedaluwarsa, dan 0,1 persen merupakan kosmetik injeksi. Mayoritas produk ilegal tersebut merupakan kosmetik impor (60 persen) yang viral di online.

    “BPOM bukan saja menemukan kegiatan distribusi kosmetik tanpa izin edar, melainkan juga adanya dugaan tindak pidana berupa kegiatan produksi kosmetik mengandung bahan dilarang/berbahaya, termasuk pembuatan skincare beretiket biru secara massal. Kami juga menemukan adanya pelanggaran yang berulang, yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan yang disengaja,” kata Kepala BPOM RI Taruna Ikrar, dalam konferensi pers, Jumat (21/2/2025).

    Adapun bahan dilarang yang ditambahkan pada produksi kosmetik tersebut di antaranya sebagai berikut.

    Hidrokinon

    Bahan ini berpotensi mengakibatkan hiperpigmentasi, menimbulkan ochronosis, serta perubahan warna kornea dan kuku.

    Asam ritonoat

    Asam retinoat dapat mengakibatkan kulit kering, rasa terbakar, dan perubahan bentuk atau fungsi pada organ janin (bersifat teratogenik).

    Antibiotik

    Antibiotik berpotensi mengakibatkan hipopigmentasi, menimbulkan iritasi, menimbulkan bercak kemerahan pada kulit (eritema), dan risiko resistensi antibiotik.

    Steroid

    steroid dapat menyebabkan terjadinya biang keringat, atrofi kulit, perubahan karakteristik kelainan kulit, hipertrikosis, fotosensitif, perubahan pigmen kulit, dermatitis kontak, dan reaksi alergi.

    Temuan produk kosmetik ilegal ini diperoleh dari seluruh wilayah Indonesia, namun terdapat beberapa wilayah dengan angka temuan yang signifikan.

    Yogyakarta merupakan wilayah dengan temuan terbanyak hingga mencapai lebih dari Rp 11,2 miliar, diikuti dengan temuan di Jakarta yang mencapai lebih dari Rp 10,3 miliar, Bogor dengan temuan lebih dari Rp 4,8 miliar, Palembang dengan temuan mencapai Rp 1,7 miliar, dan Makassar temuannya mencapai Rp 1,3 miliar.

    “Angka temuan ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal masih menjadi permasalahan yang perlu diwaspadai, terutama di daerah-daerah dengan tingkat konsumsi kosmetik yang tinggi,” tambah Taruna Ikrar.

    Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

    Pelaku pelanggaran akan dikenakan ketentuan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah.

    BPOM akan menindaklanjuti 4 kasus secara pro-justitia dengan ancaman pidana bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar regulasi tersebut. Selain itu, BPOM juga memberikan sanksi administratif berupa penarikan dan pemusnahan produk ilegal, pencabutan izin edar, serta penghentian sementara kegiatan usaha.

    “BPOM akan menggiring kasus pelanggaran berulang ke ranah penyidikan agar ada efek jera,” tegas Taruna Ikrar.

    NEXT: Daftar 91 kosmetik ilegal-berbahaya

    24K ESSENCEGECOMOO’MELINACNE FORTEGLOW EXPRESORGANIC BEAUTYADSHAPPY PLAYDATEPEINFENAL NOBLEHCHANAPERFECTXALNECEHEART’S LOVEQICIYBNCHENG FANGQINFEIYANBOGOTAIBCCCNDCQIWEITANGBROSKYICVCRBCCHAR ZIEGJAYSUINGRCMCHARISMALUXKARSEELLRHEYNA SKINCINDYNALKATE TOKYORIBESKINCOLOUR GEOMETRYLAMEILARUIEOFIANCWINTERLANQINRYKAERGELDAIXUERELETSGLOWSADOERDEO EVERYDAYLIFTHENGSAKURADEONATULLELILY’CUTESI’JIYUTADESTINY POURFEMMELOVES MESP SPECIALDEVNENLULAASUPER DRDICUMAMAGKSVMYDINDA SKIN CAREMAYCHEERTANAKODIRHAM WARDIMEIDIANTWGDOCTOR PERMMEILIMEUMiSSDR BALLENMESO GLOWVAEAINADR DIANMESOLOGICA MDVENALISAEDUTE ALICEMISSFNYVERFONSEELHOEMOKERUXUEROUYARFATIMAHN+ HONEY NAILYI RUOYIFDFNEUTRO SKINZNXIMERFNYNEW JOYZOO SONFUYANNLSMFW PAPAYAOILASH

  • Menanti Mobil Hidrogen Toyota Wara-wiri di RI, Jakarta-Surabaya Sekali Isi!

    Menanti Mobil Hidrogen Toyota Wara-wiri di RI, Jakarta-Surabaya Sekali Isi!

    Jakarta –

    Toyota punya line up elektrifikasi yang lengkap. Satu hal yang paling menarik adalah hidrogen. Kira-kira, butuh berapa lama lagi mobil hidrogen bisa wara-wiri di Indonesia?

    PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) sudah meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bahar Hidrogen (SPBH) atau Hydrogen Refueling Station (HRS) di pabrik Karawang, Jawa Barat. Ini menjadi stasiun pengisian dengan daya kapasitas mencapai tekanan 700 bar.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengapresiasi langkah Toyota dalam mengembangkan SPBH. Eniya berbagi pengalaman saat berada di Jepang, SPBH juga jumlahnya hanya satu, dua unit di Jepang.

    “Kemarin sudah ada peresmian Hydrogen Refueling Station kedua di Indonesia, tekanannya tertinggi saat ini di Indonseia, selamat kepada Toyota kemarin sudah launch di Karawang. Sekarang bapak ibu tidak perlu takut, impor kendaraan Hydrogen dari luar. Di Jakarta ada, di Karawang ada yang sudah bekerja sama Toyota dengan Pertamina, nanti mudah-mudahan makin banyak,” kata Eniya dalam talkshow “Carbon Neutrality (CN) Mobility Event di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta, belum lama ini.

    “Ini sebuah awal. Saat itu saya melihat awal kendaraan hidrogen itu sekitar 2002 di Tokyo. Saat itu juga hanya ada satu dua stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di Tokyo, setelah itu bergerak lebih jauh lagi,” tambah dia.

    Pembangunan HRS merupakan hilir dari upaya perusahaan untuk mendorong tenaga hidrogen di Indonesia. Dengan begitu, bisa mendalami feasibility secara teknis, operasional, komersial hingga regulasi.

    Nandi Julyanto selaku Presiden Direktur PT TMMIN mengatakan hidrogen ini menjadi salah satu energi alternatif untuk mencapai net zero emission. Toyota menyajikan beragam pilihan teknologi ramah lingkungan yang bisa diberikan oleh masyarakat Indonesia.

    “Kami sampaikan di sini bahwa no one left behind, prefer BEV silahkan, hybrid silahkan, bahwa tidak ada single solution,” kata Nandi.

    “Banyak solution tergantung dari masing masing daerah, negara. Paling akhir yang memutuskan itu konsumen,” jelasnya lagi.

    Perlu diketahui hidrogen dibedakan dari proses pembuatannya. Sebenarnya hidrogen tidak memiliki warna, tetapi sebagai pembeda, hidrogen diberi warna abu-abu, biru dan hijau.

    Saat ini sebagian besar hidrogen adalah abu-abu. Hidrogen ini bersumber dari bahan bakar fosil seperti gas bumi atau batu bara. Tentu saja masih ada jejak emisi karbon. Selanjutnya hidrogen biru bisa bersumber dari biomass, dan terakhir adalah hidrogen yang benar-benar bersih, yakni hidrogen hijau yang berasal dari air, sebagai hasil reaksi antara hidrogen dan oksigen.

    Indonesia juga punya potensi besar dari hidrogen hijau seperti tenaga surya, air, angin, dan biomassa.

    Menariknya Toyota juga membawa Mirai Gen-2 ke Indonesia. Durasi pengisian tangki hidrogen hingga penuh hanya dalam waktu 3 menit dengan menggunakan 700 Pascal HRS. Tenaga Mirai itu disebut mencapai 182 PS, jarak tempuhnya ikut meningkat menjadi sekitar 850 km.

    “Ini sebuah awal. Saat itu saya melihat awal kendaraan hidrogen itu sekitar 2002 di Tokyo. Saat itu juga hanya ada satu dua stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di Tokyo, setelah itu bergerak lebih jauh lagi,” kata Nandi.

    “Kita tidak bisa pastikan (kapan mobil hidrogen bisa terjangkau), pengalaman Jepang saja dari 2002 sampai 2025 masih terbatas di kota-kota besar. Tapi sudah lumayan,” ungkapnya lagi.

    “Tergantung sejauh mana, kalau kita lihat solar panel itu lama. Tapi sekarang langsung cepat banget. Sampai titik itu kapan kita perlu lihat,” jelas dia.

    Cyrillus Harinowo penulis buku Multi-pathway for Car Electrification, yakin hidrogen akan menjadi keniscayaan di Indonesia.

    “Hidrogen ini akan besar, selama ini kalau hidrogen diproduksi gas bumi itu relatif harganya akan lebih mahal,” kata Cyrillus.

    “Waktu hidrogen diproduksi dari air, sumber tenaganya dari solar energi yang makin lama makin murah. Di situlah, hidrogen akan menjadi kompetitif,” kata dia.

    “Menurut hitungan saya 10 tahun ke depan, saya kira kita sudah ada di sana,” ucapnya lagi.

    “Jadi kalau titik itu terjadi. Mobil hidrogen akan berkompetisi dengan mobil listrik.”

    “Di situ yang menariknya, kalau mobil listrik ngecas perlu setengah jam satu jam . Kalau mobil hidrogen dengan 3 menit jos Jakarta-Surabaya,” tutup dia.

    (riar/din)

  • Capai Swasembada Beras, Bulog Bersama BRIN Serap dan Panen Padi dengan Teknologi Budidaya Intensif – Halaman all

    Capai Swasembada Beras, Bulog Bersama BRIN Serap dan Panen Padi dengan Teknologi Budidaya Intensif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perum Bulog menggelar kegiatan serap dan panen padi dengan penerapan teknologi budidaya intensif pada lahan kemitraan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Cibitung, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. 

    Sinergitas Kemitraan Budidaya Padi antara Perum Bulog  dan BRIN merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menemukan pola budidaya padi yang lebih efisien guna mendukung pencapaian swasembada beras di Indonesia.

    “Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program ketahanan pangan, khususnya untuk mencapai swasembada beras. Kami ingin memastikan bahwa para petani dapat memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan hasil pertanian mereka,” ujar Luhur dari PMO Mitra Tani Bulog, dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).

    Kegiatan serap dan panen padi ini dilaksanakan di lahan seluas 6 hektar dengan menggunakan varietas Inpari 32, Inpari 49, dan IPB 9G. 

    “Kerja sama ini diharapkan dapat terus memperkuat kolaborasi antara Perum Bulog, BRIN, dan para petani untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan,” tambah Umar Said Pemimpin Cabang Bulog Karawang.

    Produktivitas yang dihasilkan pada lahan ini mencapai 5,5 ton per hektar yang membuktikan dengan adanya penerapan teknologi budidaya ini hasil produktivitas pada lahan budidaya mengalami kenaikan dari musim tanam sebelumnya yang hanya 3 ton per hektar. 

    Keseluruhan hasil panen petani budidaya akan diserap oleh Perum Bulog Cabang Karawang dengan Harga Pembelian Pemerintah senilai 6.500 per Kg, yang kemudian siap diolah langsung oleh Sentra Penggilingan Padi (SPP Bulog) dan atau Mitra Pangan Pengadaan sebagai cadangan pangan pemerintah.

    Hal ini merupakan bentuk kongkret sinergitas huluisasi Perum BULOG dari mulai budidaya hingga panen yang melibatkan Sentra Penggilingan Padi (SPP Bulog) sebagai bagian unit bisnis industri perusahaan. 

    Program penen ini merupakan upaya percepatan penyerapan gabah dari petani, dimana di tahun 2025 Bulog mendapatkan tugas langsung dari Pemerintah untuk melakukan penyerapan gabah/beras setara 3 juta ton beras.

  • Harta Kekayaan Tri Budi Utomo, TNI Aktif Komisaris Utama BUMN Tak Punya Mobil

    Harta Kekayaan Tri Budi Utomo, TNI Aktif Komisaris Utama BUMN Tak Punya Mobil

    PIKIRAN RAKYAT – Tri Budi Utomo ditunjuk Erick Thohir menjadi Komisaris Utama BUMN, berikut harta kekayaan dan profil sang jenderal. Ternyata pria itu adalah TNI aktif yang kini menjabat Pangdam VI/Mulawarman, dilansir dari akun Instagram resmi Kemenhan RI pada unggahan 30 November 2025.

    Tri menjadi Komisaris Utama tepatnya di PT Len Industri (Persero). Perusahaan itu merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir. Berapa harta yang dimiliki sang jenderal? Simak penjelasan lengkapnya:

    Harta kekayaan Tri Budi Utomo

    Ternyata Tri Budi tercatat terakhir kali melaporkan LHKPN ke KPK pada 31 Desember 2023, belum ada catatan harta kekayaan periode 2024 di website resmi e-lhkpn. Sang jenderal ternyata tidak mempunyai kendaraan. Berikut daftar hartanya:

    Tanah Seluas 1102 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI, Rp275.963.635 KAS DAN SETARA KAS Rp3.079.437.189 HARTA LAINNYA Rp4.683.533.692

    Total harta kekayaan: Rp8.038.934.516

    Profil Tri Budi Utomo Nama lengkap: Tri Budi Utomo TTL: Surakarta, Jawa Tengah 6 Februari 1971 Riwayat pendidikan Tri Budi Utomo Akmil (1994) Dik Komando Dik Gultor Dik Free Fall Seskoad (2009) Sus Danyon Sus Dandim Sesko TNI (2017)

    Harta Kekayaan Agus Subiyanto, Panglima TNI Bangun Masjid Desain ‘Unik’ Berbentuk Baret

    Lahir di Cimahi, Kenapa Jenderal Agus Subiyanto Bangun Masjid Kubah Baret di Pangandaran?

    Karier Tri Budi Utomo Danyon 811 Sat 81 Kopassus (2010) Dandim 0410 Rem-043/Gatam Kodam-II/SWJ (2012) Dansat 81 Kopassus (2016) Dangrup A Paspampres (2017) Danrem 052/Wijayakrama Kodam Jaya (2019) Wadanjen Kopassus (2020) Danpaspampres (2021) Pangdam VI/MLW (sejak 2022) Sekjen Kemhan RI (2024 – sekarang) Komisaris Utama BUMN (2025 – sekarang) Penghargaan Tri Budi Utomo Satyalancana Seroja Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun Satyalancana Kesetiaan XXIV Tahun Bintang Kartika Eka Paksi Nararya Bintang Yudha Dharma Nararya Bintang Yudha Dharma Pratama Bintang Kartika Eka Paksi Pratama Satyalancana Dwidya Sistha Satyalancana Dharma Nusa Satyalancana Kebaktian Sosial Satyalancana Ksatria Yudha Satyalancana Wira Karya Satyalancana Santi Dharma II Satyalancana Wira Siaga

    Demikian harta kekayaan dan profil Tri Budi Utomo yang merupakan TNI aktif. Ia belum lama ini ditunjuk Erick Thohir sebagai Komisaris Utama BUMN tepatnya di PT Len Industri (Persero).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pusing Kebanyakan! Dedi Mulyadi Bagi-bagi Mobil Dinas, Ada yang Buat RS Keliling

    Pusing Kebanyakan! Dedi Mulyadi Bagi-bagi Mobil Dinas, Ada yang Buat RS Keliling

    Jakarta –

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagi-bagikan kendaraan dinasnya ke sejumlah instansi. Dedi mengaku pusing karena kebanyakan mobil dinas. Salah satu mobil dinas tersebut disumbangkan sebagai rumah sakit (RS) keliling. Mobil dinas yang bakal disumbangkan untuk kegiatan sosial itu adalah mobil MPV premium, Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3.

    Baru-baru ini Dedi Mulyadi mengabsen aset mobil dan motor dinas milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Momen tersebut diunggah di akun TikTok, @dedimulyadiofficial. Di video itu, Dedi mendapatkan pemaparan langsung dari stafnya tentang detail aset mobil dan motor milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kendaraan-kendaraan itu berjejer di halaman Gedung Pakuan, Bandung, yang merupakan kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat.

    Ada beberapa mobil dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain Toyota Alphard 2020, Hyundai Ioniq 5 2022, Hyundai Ioniq sedan 2020, lalu Toyota Camry 2016, Toyota Crown 2017, mobil Patwal Hyundai Ioniq sedan 2020, mobil Patwal Toyota Altis 2014, mobil Patwal Toyota Fortuner 2014, kemudian Mercedes-Benz tipe Sprinter 315 CDI A3. Selanjutnya ada Toyota Rush 2014, mobil box Suzuki APV 2016, dan terakhir ada Daihatsu Gran Max pick-up 2014.

    Kemudian Dedi Mulyadi juga mengabsen aset motor Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antara lain ada merek sport naked Royal Enfield 2020, BMW Motorrad 2020, dan ada dua motor Patwal: Honda CB500X dan Yamaha Xmax 250. Selain itu ada juga satu unit Honda CB500X yang masih menggunakan cat standar warna merah dan motor ini langsung ingin disumbangkan Dedi Mulyadi untuk kendaraan Dishub (dinas perhubungan).

    “Saya nggak mungkin pakai ini (CB500X), sayang. Jadi kira-kira ini cocoknya untuk apa?,” tanya Dedi kepada stafnya. “Dishub ya? Dishub bisa. Patroli agar nanti dibantu para Polisi (agar) tidak macet-macet di Jawa Barat. Jadi ini untuk Dishub, berubah jadi motor dinas,” terang Dedi.

    Dedi kemudian menunjuk motor lainnya, yakni sebuah naked bike besutan BMW Motorrad. Dedi akan menyumbangkan motor itu untuk petugas Satpol PP. “Bisa operasional (buat Satpol PP) misalnya untuk bantu-bantu pemerintahan kota, yang minta-minta itu, yang manusia ini, nanti patroli angkut di mobil belakang bawa ke dinas sosial, rumuskan problemnya apa, selesaikan,” lanjut Dedi.

    Selanjutnya Dedi mengarahkan pandangannya ke naked biker bergaya retro Royal Enfield. Dedi akan menyumbangkan motor itu buat stafnya. “Ini (Royal Enfiled) buat ini aja, admin pimpinan. Nanti takutnya ngikutin saya ke sana ke mari pakai motor. Nanti (motor) ini boleh bapak pakai,” kata dia kepada stafnya.

    Mercedes-Benz Sprinter Foto: Dok. Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI)

    Mobil Dinas Gubernur Jawa Barat untuk RS Keliling

    Singkat cerita, Dedi Mulyadi kemudian kembali menengok jajaran mobil dinas yang diparkir. Dia langsung menunjuk Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3 berwarna silver untuk disumbangkan sebagai RS keliling.

    “Pak Sekda, oleh bapak nanti ini (Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3) dialokasikan dirubah jadi mobil rumah sakit,” bilang Dedi. “Ya, rubah mobil ini jadi rumah sakit yang di situ ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah. Kelengkapannya lengkapin, alokasikan hitung berapa (biayanya),” katanya lagi.

    “Jadi gubernur (Jabar) itu punya mobil rumah sakit, tapi bukan buat saya, (tapi buat) warga,” tegas Dedi. Dedi menilai jika jadi kendaraan dinas Gubernur Jawa Barat, maka mobil ini bakal jarang dipakai. Jadi seharusnya disumbangkan untuk kegiatan sosial.

    Setelah memutuskan menyumbangkan Mercedes-Benz Sprinter 315 CDI A3 untuk dijadikan RS keliling, Dedi kemudian memerintahkan kepada stafnya agar menyumbangkan Toyota Camry 2016 ke salah satu dinas di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Atau jika perawatan mobil ini mahal, Dedi ingin mobil sedan premium itu dilelang saja. Selain Camry, Dedi juga akan menyumbangkan mobil listrik sedan Ioniq ke salah satu dinas dan Ioniq 5 untuk digunakan salah satu staf di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

    “(Untuk Toyota Alphard digunakan) Sekda aja,” bilang Dedi.

    Sementara itu Dedi mengatakan hanya akan menggunakan Toyota Innova Zenix. “Tadi ada Innova yang saya pakai ya. Ya itu bolehlah, Innova mah boleh,” terang Dedi.

    Dedi mengatakan tujuannya membagi-bagi mobil dinas agar tidak menumpuk di kantornya. “Jangan terlalu banyak (kendaraan dinas), lieur (pusing). Nanti numpuk itu biaya pemeliharaan, perawatan, pajak, di kita. Nanti jadi boros,” ungkap Dedi.

    (lua/din)

  • Wakil Wali Kota Depok Temukan Tujuh Titik Sumber Kemacetan Jalan Raya Sawangan – Page 3

    Wakil Wali Kota Depok Temukan Tujuh Titik Sumber Kemacetan Jalan Raya Sawangan – Page 3

    Keberadaan akses jalan baru akan memudahkan warga yang menuju Jalan Raya Keadilan, tidak perlu memutar melalui pertigaan Arco Sawangan. Pembuatan jalan baru dapat dilakukan dengan seiringan pembangunan Jalan Tol dari Sawangan menuju Bogor.

    “Bisa nanti tol (Sawangan) itu sudah maju lagi (dilanjutkan), sampingnya bisa ada jalan tembus. Jadi kalau mau ke Jembatan Serong gak perlu muter-muter lagi, bisa langsung,” tutur Chandra.

    Sementara, Kepala Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban pada Dinas Perhubungan Kota Depok, Ari Manggala mengatakan, akan melaksanakan instruksi Wakil Wali Kota Depok mengintervensi kemacetan Jalan Raya Sawangan. Intervensi akan dilakukan mulai dari segmen pintu exit tol Sawangan menuju akses pertigaan Jalan Abdul Wahab.

    “Langkah arahan adalah penempatan petugas pengaturan pada titik lokasi kemacetan, pada akses Tol sampai dengan akses  Jalan Abdul Wahab,” kata Ari.

    Adapun tujuh lokasi titik kemacetan dan akan ditempatkan petugas, yakni Jalan Raya Sawangan mulai dari gang Duren, simpang Arco Sawangan, simpang Parung Bingung. Pada Jalan Raya Muchtar mulai dari simpang Jalan Pemuda, simpang Perumahan Sawangan Permai, simpang Tugu Batu, dan simpang Abdul Wahab.

     

    “Total petugas Dishub 14 Personil dan Petugas Pol PP, demikian permintaan atau arahan Pak Wakil Wali Kota Depok,” pungkas Ari.

  • Jadi Staf Ahli Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Susi Pudjiastuti Tak Mau Digaji – Page 3

    Jadi Staf Ahli Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Susi Pudjiastuti Tak Mau Digaji – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan akan menunjuk Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai tenaga ahli. Susi Pudjiastuti nantinya memberikan masukan dalam pengelolaan wilayah laut di provinsi Jawa Barat.

    Susi Pudjiastuti pun menerima ajakan Dedi Mulyadi, dengan syarat tidak memberikan honorarium kepadanya.

    “Diterima, tapi bu Susi minta tak ada honor. Larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasehat, itu kan kalau menimbulkan biaya dalam pendapat saya,” kata Dedi dalam konferensi pers di Istana Jakarta, ditulis, Minggu (23/2/2025).

    Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa keputusan ini sejalan dengan kebijakan Pemprov Jawa Barat yang bertujuan untuk mengangkat tenaga ahli dan penasihat dengan prinsip sukarela tanpa memberikan beban finansial kepada anggaran daerah.

    Susi Pudjiastuti akan berfokus pada memberikan arahan strategis terkait pengelolaan wilayah laut, pembangunan dermaga, serta penataan kawasan pesisir di Jawa Barat.

    “Dia akan memberikan arahan-arahan soal pembangunan dermaga, penataan wilayah laut, kemudian konsepsi tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara,” katanya.

    Harapan Gubernur Jabar

    Gubernur Jawa Barat ini berharap, dengan pengalaman yang dimiliki Susi dalam bidang kelautan dan kelestarian laut, ia dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga kelestarian laut Jawa Barat dan mencegah praktik pemagaran wilayah laut yang merugikan.

    Rencananya, kata Dedi, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Susi Pudjiastuti menjadi stafsus Gubernur Jawa Barat akan diteken selepas kegiatan retreat kepala daerah.

    “Arahannya ya Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu Pemprov Jawa Barat agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” ungkapnya.

     

  • Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bagi-bagi Mobil Dinas, Hartanya Rp12,8 Miliar – Halaman all

    Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat Bagi-bagi Mobil Dinas, Hartanya Rp12,8 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membagikan tiga mobil dinas miliknya karena mengaku pusing memiliki banyak kendaraan dinas.

    Dedi menginstruksikan agar Mercedes Bens V-Class dinas miliknya, diubah menjadi rumah sakit berjalan yang dilengkapi fasilitas kesehatan mumpuni.

    “Ini dialokasikan, ubah jadi mobil rumah sakit. Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil. Kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah,” kata Dedi, Sabtu (22/2/2025), di akun TikTok resminya.

    “Itu mobil punya rumah sakit, tapi bukan buat saya,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Dedi meminta agar Toyota Camry 2007 dilelang, sebab membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi karena usianya yang tua.

    Ia juga memberikan mobil dinas Toyota Alphard miliknya kepada Herman.

    Dedi mengaku terlalu banyak memiliki mobil dinas akan membuatnya pusing.

    Pasalnya, perawatan mobil dinas dan pembayaran pajak akan sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

    “Jangan terlalu banyak (mobil dinasnya), lieur (pusing)” pungkas dia.

    Dedi Mulyadi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, setelah resmi dilantik pada Kamis (20/2/2025), di Istana Kepresidenan.

    Ia lahir pada 12 April 1971 di Subang, Jawa Barat.

    Karier politiknya dimulai pada 1999, saat menjadi anggota DPRD Purwakarta.

    Pada 2003, Dedi terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta.

    Sejak saat itu, karier politik Dedi semakin melejit.

    Ia terpilih menjadi Bupati Purwakarta pada 2008 dan menjabat selama dua periode.

    DI tahun 2018, Dedi mendampingi Dedi Mizwar dalam Pilkada Kabar sebagai Wakil Gubernur.

    Tetapi, duo Dedi itu kalah dari pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

    Gagal di Pilkada Jabar, Dedi menjajal peruntungan sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Barat VII, saat masih berada di naungan Golkar.

    Ia melenggang ke Senayan dengan perolehan suara sebanyak 206.621.

    Pada Pilkada 2024, Dedi beralih dari Golkar ke Gerindra. Ia maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat bersama Erwan Setiawan.

    Hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat pada 9 Desember 2024, menyatakan Dedi-Erwan mengalahkan tiga pesaingnya.

    Mereka dinyatakan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan perolehan 14.130.192 suara, dilansir TribunJabar.id.

    Dedi Mulyadi menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 16 Agustus 2024, saat maju Pilkada 2024.

    Ia tercatat memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp12.851.243.199.

    Sebenarnya, kekayaan Dedi berada di angka Rp16 miliar, namun terpotong utang sebesar Rp3,8 miliar.

    Sumber kekayaan terbesar Dedi berasal dari tujuh kendaraannya yang bernilai lebih dari Rp8 miliar.

    Ia diketahui mempunyai 116 aset bidang tanah dan bangunan yang mayoritas berada di Subang.

    Aset lain yang dimiliki Dedi adalah harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Berikut rinciannya, dikutip dari elhkpn.kpk.go.id:

    Tanah dan Bangunan: Rp7.368.000.000
    Alat Transportasi dan Mesin: Rp8.004.000.000
    Harta Bergerak Lainnya: Rp160.000.000
    Kas dan Setara Kas: Rp1.157.055.199
    Sub Total Kekayaan: Rp16.689.055.199
    Utang: Rp3.837.812.000
    Total Harta Kekayaan: Rp12.851.243.199

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Hasil Rekapitulasi Suara Pilgub Jabar 2024, Saksi Paslon Dedi-Erwan Sebut Sesuai Hitungan Internal

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Nanda Lusiana, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)

  • Dampak UU Minerba Sangat Berpengaruh untuk Perputaran Ekonomi Nasional

    Dampak UU Minerba Sangat Berpengaruh untuk Perputaran Ekonomi Nasional

    PIKIRAN RAKYAT – Kalangan akademisi menyambut positif keputusan pemerintah dan DPR mengesahkan revisi UU Minerba. Salah satunya, mengenai perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

    Sebab, IUP dan WIUP yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini terdapat skema tambahan, yakni skema prioritas. Skema itu diterapkan dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun koperasi, termasuk BUMD.

    Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (FISIP Unpar), Kristian Widya Wicaksono mengatakan bahwa pemberian izin konsesi tambang untuk UMKM dan koperasi bisa menunjang perputaran ekonomi nasional dan menaikkan daya ekonomi yang selama ini kalah oleh entitas korporasi atau perusahaan.

    “Bagus. Saya sepakat kalau mereka sumber dayanya menunjang untuk mengelola tambang. Ini undang-undang [minerba akan bikin] ekonomi bakal bagus,” ucapnya dalam diskusi ekonomi Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB) di Bandung pada Kamis 20 Februari 2025 pagi.

    Menurut Kristian Widya Wicaksono, upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM dalam mengelola tambang harus diapresiasi kendati harus dipilah dan dipilih UMKM mana saja yang layak mendapatkan konsesi. Sebab, tidak semua UMKM punya kompetensi itu.

    “Oke, UU Minerba kita ingin berdayakan UMKM, ya, pasti UMKM yang mana dulu lah. Ada porsinya dan itu nggak bisa. Mungkin enggak semua UMKM harus terlibat. Itu yang pertama, hanya UMKM yang punya kompetensi,” tuturnya.

    Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa para UMKM dan koperasi yang diberi izin konsesi harus memiliki kompetensi. Salah satu caranya dengan diberi pelatihan, pendampingan, hingga disediakan infrastruktur pendukung.

    “Jadi pemerintah harus konsisten,kalau menurut saya. Jangan kita ngomong ini (kasih izin tambang ke UMKM dan koperasi), kemudian di lapangannya tidak tidak diimplementasikan juga susah,” kata Kristian Widya Wicaksono.

    “Jadi harus jelas sisi perencanaan program dengan kapasitas di lapangan. Karena lagi-lagi nanti aktor di lapangan yang menentukan ini akan bisa berhasil atau enggak,” ujarnya menambahkan.

    Dosen komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD), Encep Dulwahab pun mengamini pendapat Kristian Widya Wicaksono. Menurutnya, dari sisi komunikasi publik, pemerintah harus membangun pola sosialisasi yang memiliki semangat dalam rangka peningkatan ekonomi UMKM dan koperasi di sektor tambang.

    “Itu seharusnya pemerintah terus menjelaskan ke publik bahwa ini adalah penyemangat ekonomi untuk UMKM dan koperasi agar dapat pemerataan ekonomi. Apalagi jika memang kebijakan ini awalnya diniatkan untuk pemerataan ekonomi lebih cepat,” katanya.

    “Harus ada penjelasan dari pemerintah yang benar-benar kompeten di bidangnya secara intensif. Karena bagaimana pun media adalah tangan panjang pemerintah. Dan jangan sekali reaktif dalam merespons kritik publik,” tutur Encep Dulwahab menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News