Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Pria Sukabumi Bunuh Kakak Gegara Tanah Warisan, Korban Disabet Samurai

    Pria Sukabumi Bunuh Kakak Gegara Tanah Warisan, Korban Disabet Samurai

    Jakarta –

    Prengki (53) membunuh kakak kandungnya Hendra Gunawan (55) di lahan kosong, Kadudampit, Sukabumi, Jabar. Prengki menghabisi nyawa kakaknya karena perkara warisan orang tua.

    “Terjadi perselisihan dugaan tanah waris, perselisihan tersebut berlanjut ketika tersangka yang merupakan adik kandung melakukan penganiayaan kepada korban (kakaknya) dengan mengayunkan beberapa kali samurai kemudian korban atas penganiayaan menderita 6 luka yaitu luka tersebut di bagian belakang kepala, pelipis, dahi, dada, kemudian di lengan,” kata Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Bagus Panuntun, dikutip detikJabar, Minggu (23/2/2025).

    Prengki (53) membunuh kakak kandungnya Hendra Gunawan (55) di lahan kosong, Kadudampit, Sukabumi, Jabar. Prengki menghabisi nyawa kakaknya karena perkara warisan orang tua.

    Duel antara adik dan kakak itu terjadi di Kampung Ciparay RT 04/01, Desa Cikahuripan, Kadudampit pada Sabtu (22/2/2025) kemarin. Mulanya korban mendatangi kontrakan korban untuk menyelesaikan perkara bagi tanah warisan.

    Keduanya kemudian cekcok di dalam rumah dan berlanjut hingga merenggut nyawa. Korban sempat melarikan diri. Namun dikejar hingga bagian belakang kepala korban mengalami luka sabetan dan dinyatakan meninggal dunia di tempat. Pelaku membunuh kakaknya menggunakan senjata tajam jenis samurai.

    “Tersangka saat itu karena dikepung warga sehingga tersangka tidak bisa melarikan diri. Kemudian warga melaporkan ke Polres Sukabumi Kota, kita secara cepat menghubungi Polsek dan berhasil diamankan satu jam setelah melakukan penganiayaan,” ujarnya.

    Prengki dijerat pasal berlapis yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 hingga 20 tahun.

    “Pembunuhan berencana ini kami melihat bahwa pelaku mendatangi korban dengan menghunus dan mempersiapkan sebilah samurai. Saat ini samurai tersebut sudah kita amankan. Jadi dia dengan adanya perselisihan tersebut, dia sudah mempersiapkan senjata tersebut,” tutupnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    (idn/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menteri LH: Tanpa Kolaborasi, Masalah Sampah Tak Akan Pernah Selesai

    Menteri LH: Tanpa Kolaborasi, Masalah Sampah Tak Akan Pernah Selesai

    Pangandaran, Beritasatu.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya aksi kolaborasi dalam menangani permasalahan sampah. Menurutnya, permasalahan sampah harus dibenahi mulai dari hulu hingga ke hilir dengan mengatur sistem pembuangannya sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan.

    “Diperlukan kolaborasi dengan unsur terkait dalam penanganan sampah. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan kita sehingga permasalahan sampah yang terjadi ini bisa terurai,” kata Hanif Faisol saat menggelar aksi bersih di Pantai Batu Karas, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025).

    Selain menteri lingkungan hidup, aksi bersih-bersih sampah di Pantai Batu Karas dalam memperingati hari peduli sampah 2025 ini juga diikuti  Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. 

    “Pemerintah daerah kabupaten dan kota harus terus berupaya mewujudkan Indonesia bersih sampah dengan upaya kolaborasi seperti ini,” kata Hanif.

    Kegiatan serupa juga serentak dilakukan di delapan provinsi lainnya, dengan tujuan meningkatian kesadaran masyarakat dalam upaya persoalan penanganan dan mengurangi sampah di Indonesia. Terlebih Pantai Batu Karas merupakan salah satu objek wisata nasional yang perlu dijaga kebersihannya sehingga tidak merusak ekosistem yang ada di dalamnya. 

    Sementara itu, Panglima TNI Jendral Agus Subiyanto mengatakanTNI berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam hal penanganan sampah di Indonesia. Selain membuat karya mesin pembersih sampah di dalam air, pihaknya juga telah berinovasi membuat mesin pemilahan sampah menjadi abu untuk mengurai sampah yang masih menjadi permasalahan. 

    “Kami (TNI) akan terus membuat karya inovasi untuk mengurai sampah, seperti perahu pembersih sampah yang ada di dalam air dengan teknologi tanpa bahan bakar dan listrik. Inovasi ini sudah disebar seperti Danau Toba juga sudah ada enam unit perahu pembersih sampah seperti ini. Ini menjadi salah satu upaya hasil  kerja sama guna menciptakan lingkungan hidup untuk selalu bersih,” kata Agus Subiyanto. 

    Diharapkan upaya penanganan sampah ini juga menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran masyaralat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. 

  • Rayakan Hut Immunicare ke-6: Bio Farma Gelar Fun Run “Enam Tahun Dedikasi

    Rayakan Hut Immunicare ke-6: Bio Farma Gelar Fun Run “Enam Tahun Dedikasi

    JABAR EKSPRES – Klinik Vaksinasi Imunicare Bio Farma merayakan hari jadi ke-6 dengan menggelar kegiatan Fun Run dengan tema Enam Tahun Dedikasi – Solution to Immunity di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Minggu 23 Februari 2025.

    Kegiatan ini diikuti oleh 500 peserta yang terdiri dari karyawan Bio Farma, stakeholder Bio Farma, komunitas pelari, serta masyarakat umum.

    Rangkaian Fun Run HUT Immunicare ke – 6 yang terdiri atas Fun Run dengan rute sejauh 6 kilometer, Fun Football Match, Talkshow Kesehatan, serta Vaksinasi & Layanan Pemeriksaan Kesehatan.

    Baca juga : Kolaborasi Percepatan Penanganan Pandemi, Bio Farma Terima Kunjungan dari CEO CEPI

    Kegiatan dibuka Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan Bio Farma, Sri Harsi Teteki dan dihadiri Ketua Forum Jawa Barat Sehat, Atalia Praratya, serta turut hadir sebagai bintang tamu, Pemain Legenda Klub Sepakbola Persib Bandung, di antaranya Tantan Dzalikha dan Atep Rizal.

    Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan Bio Farma, Sri Harsi Teteki menyampaikan bahwa pola hidup sehat dapat dimulai dengan hal yang relatif sederhana dan terjangkau.

    “Menjaga kesehatan itu dapat dilakukan dengan banyak cara. Di antaranya menerapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, berkegiatan olahraga secara teratur, serta istirahat yang cukup. Namun di saat cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, kami dari Immunicare juga memberikan rekomendasi untuk melakukan Update Imun secara berkala, salah satunya dengan vaksinasi,” ungkap Teki usai membuka rangkaian kegiatan.

    Teki memastikan, Bio Farma melalui Immunicare akan terus berkontribusi agar menjadi Solusi Kesehatan Masyarakat.

    “Dengan produksi vaksin di Bio Farma yang telah teruji kualitasnya serta sebaran layanan klinik vaksinasi Immunicare. Kami harap dengan seiring bertambahnya usia, Immunicare dapat senantiasa memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat dan dapat menjadi Solusi bagi kesehatan dan imunitas Masyarakat Indonesia,” jelas Teki.

    Baca juga : Bio Farma Group Dukung UMKM Binaan dalam Inacraft 2025: Wujud Nyata Sustainability dan Kolaborasi

    Selain kegiatan Fun Run, HUT Immunicare ke-6 dimeriahkan dengan acara Talkshow “Pencegahan Influenza dan Kanker Serviks” dengan Ketua Forum Jawa Barat Sehat, Atalia Praratya sebagai narasumber.

  • Polemik Tanah Warisan di Desa Lengkong Bandung

    Polemik Tanah Warisan di Desa Lengkong Bandung

    JABAR EKSPRES – Persoalan tanah warisan di wilayah Desa Lengkong dan Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung masih belum menemukan penyelesaian.

    Diketahui, polemik yang terjadi itu, diduga bermula dari ketidak jelasannya kepemilikan lahan dengan luas sekira 2.550 meter persegi. Sebagian tanah yang berada di wilayah Desa Cipagalo sudah diwakafkan untuk bangunan masjid.

    Adapun sebidang tanah yang berada di wilayah Desa Lengkong merupakan warisan, namun sang keturunan alias salah satu ahli waris mengklaim, tak diberikan haknya selama lebih dari 30 tahun.

    Sebidang tanah warisan yang dipersoalkan di wilayah Desa Lengkong tersebut, kini saling diklaim oleh para ahli waris yakni H Mulyanah dan Ateng Syarif, dengan data serta berkas yang dipegang oleh masing-masing pihak.

    BACA JUGA: Kunker di Tengah Efisiensi Anggaran, DPRD Kabupaten Bandung Klaim untuk Belajar dan Analisis

    Perwakilan Ahli Waris dari Ateng, Mochamad Adrian Lughi mengatakan, pihaknya menduga adanya indikasi perubahan data administratif guna menyamarkan fakta.

    “Kecurigaan terjadinya perubahan data yang dipaksakan. Terlihat dari berkas di KUA (Kantor Urusan Agama) yang berbeda-beda, bahkan ada tiga versi perbedaan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Minggu (23/2).

    Lughi atau akrab disapa Ugi mengungkapkan, selain berkas di KUA Bojongsoang yang dinilai berbeda-beda kecocokannya, dugaan adanya indikasi perubahan data administratif itu, diperkuat dengan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Lengkong yang menurutnya, turut terlibat melalui penanda tanganan warkah.

    “Saya meminta pihak Desa Lengkong dan KUA Bojongsoang terbuka. Saya menantang untuk tunjukkan berkas dan data administratif yang asli sesuai fakta,” ungkapnya.

    BACA JUGA: Miris! Anggota DPRD Kabupaten Bandung Lakukan Perjalanan Dinas ke Labuan Bajo dan Batam dengan Dalih Kunker

    “Saya mewakili ahli waris ini untuk membawa hak yang sudah seharusnya diterima sejak lama,” lanjut Ugi.

    Melalui informasi yang dihimpun Jabar Ekspres, berdasarkan arsip Pemdes Lengkong dari ahli waris H Mulyanah, data yang ada sekarang menyatakan bahwa tanah seluas 840 meter persegi telah diwakafkan kepada Masjid Al Jihad.

    Akan tetapi, pihak Ateng mengklaim hal tersebut tidaklah benar, sebab saat kejadian tidak diketahui olehnya selaku ahli waris, sedangkan dalam keterangan yang dibuat tertulis itu, bahwa Ateng Syarif dicatat menghadiri penyerahan tanah.

  • Humas SMAN 6 Depok Salah Interpretasi, SMAN 6 Depok Minta Maaf ke Dedi Mulyadi Soal Study Tour

    Humas SMAN 6 Depok Salah Interpretasi, SMAN 6 Depok Minta Maaf ke Dedi Mulyadi Soal Study Tour

    TRIBUNJATIM.COM – Permintaan maaf disampaikan oleh SMAN 6 Depok.

    Hal tersebut terkait tetap diadakannya study tour.

    SMAN 6 Depok meminta maaf jika salah dalam menyimpulkan imbauan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait study tour yang berujung kepada pencopotan kepala sekolah berinisial SF dari jabatannya.

    “Sekaligus pada kesempatan ini kepada Pak Gubernur Jawa Barat, kalau memang kami dianggap salah menyalahi aturan, kami sekali lagi mohon maaf dan mohon arahan serta bimbingan Bapak,” ucap Humas SMAN 6 Depok Syahri Ramadhan saat ditemui Kompas.com, Jumat (21/2/2025).

    Syahri menyampaikan, imbauan Dedi agar SMAN 6 Depok meniadakan study tour yang diunggah dalam video beberapa waktu lalu tidak menyiratkan adanya tuntutan harus dipatuhi.

    “Karena pada saat itu, kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan,” ungkap Syahri.

    Syahri berujar, pihak SMAN 6 Depok sudah menggelar rapat darurat usai Dedi memberi imbauan untuk meniadakan study tour pada Minggu (16/2/2025) atau sehari sebelum study tour dilaksanakan.

    Namun, hasil dari rapat darurat itu memastikan 347 siswa SMAN 6 Depok tetap berangkat study tour. 

    Sebab, pembayaran travel yang sudah lunas hanya akan dikembalikan sebesar 25 persen jika study tour dibatalkan dalam kurun waktu satu hari sebelum pelaksanaan.

    Nominal pengembalian uang pembayaran travel dinilai terlalu kecil sehingga SMAN 6 Depok tetap melanjutkan study tour.

    “Itu kan berpotensi menjadi polemik. Pasti orangtua murid yang sudah bayar, ‘kok kita enggak jadi tapi dikembalikan uangnya segini’, jadi itulah pertimbangannya,” terang Syahri.

    Oleh karena itu, Syahri menegaskan, pihaknya tidak bermaksud melawan atau keras kepala atas arahan dari Dedi Mulyadi selaku pimpinan Jawa Barat.

    “Artinya, katakanlah kami telah salah menaksirkan itu, kami tidak keras kepala untuk bertahan bahwa kita membenarkan diri, tidak seperti itu,” lanjut Syahri.

    POLEMIK STUDY TOUR – SMAN 6 Depok, Limo, Cinere, Kota Depok meminta maaf ke Dedi Mulyadi karena tetap mengadakan study tour. (KOMPAS.com/Dinda Aulia Ramadhanty)

    Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi mengaku telah mencopot kepala sekolah SMAN 6 Depok berinisial S yang tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour.

    Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini diteken Dedi pada hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat di Istana Negara.

    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” terang Dedi di Istana, Kamis.

    Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang pihaknya benahi. Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.

    Ada pun sebanyak 347 siswa kelas XI SMAN 6 Depok tetap menggelar kunjungan objek belajar (KOB) atau study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali meski sempat dilarang Dedi Mulyadi.

    Besaran biaya yang dibebankan kepada setiap siswa adalah Rp 3,8 juta dan dengan menerapkan sistem subsidi silang.

    Study tour tersebut berlangsung selama delapan hari, dimulai pada Senin (17/2/2025) hingga Senin (24/2/2025), dengan tujuan mengunjungi empat perguruan tinggi negeri (PTNg dan melakukan observasi budaya di Kungkut, Batu, Malang.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengimbau agar rencana kegiatan study tour SMAN 6 ditiadakan. Pasalnya, Dedi mendengar kelihan wali murid yang keberatan dengan biaya study dinilai terlalu besar.

    “Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya,” ucap Dedi saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (15/2/2025).

    Dedi menyebutkan, biaya study tour yang ditetapkan sekolah sekitar Rp 3,5 juta. Jika ditambah uang jajan, orangtua siswa harus merogoh kocek sebesar Rp 5,5 juta.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Pemerintah Perpanjang Insentif PPN Rumah Tapak dan satuan Rumah Susun

    Pemerintah Perpanjang Insentif PPN Rumah Tapak dan satuan Rumah Susun

    JABAR EKSPRES – Pemerintah resmi memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk tahun anggaran 2025.

    Ketentuan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 (PMK-13/2025) yang mulai berlaku tanggal 4 Februari 2025.

    Perpanjangan insentif ini merupakan keberlanjutan kebijakan insentif PPN yang sebelumnya telah diberikan pada tahun 2023 dan 2024.

    Baca juga : KETERANGAN TERTULIS terkait Pembaruan Informasi Terkini Implementasi Coretax DJP

    “Transaksi di bidang properti merupakan transaksi yang mempunyai multiplier effect yang besar terhadap sektor ekonomi yang lain. Sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, pemberian insentif PPN ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya,” ungkap Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

    Melalui penerbitan PMK-13/2025 maka atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 100% atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar.

    Sedangkan penyerahan mulai 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2025 akan mendapatkan insentif PPN-DTP sebesar 50% atas PPN terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar.

    Baca juga : DJP Jabar I Kukuhkan 342 Relawan Pajak

    “Contohnya jika Tn.A membeli rumah seharga Rp2 miliar pada 14 Februari 2025, maka seluruh PPN-nya ditanggung Pemerintah. Contoh lain jika Ny.B membeli rumah seharga Rp2,5 miliar pada 15 Februari 2025, maka PPN yang harus ditanggung Ny.B adalah efektif 11% dikali Rp500 juta atau sebesar Rp55 juta,” jelas Dwi.

    Dwi juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku bagi rumah tapak atau satuan rumah susun yang telah mendapat fasilitas pembebasan PPN.

    “Pemerintah berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memiliki rumah sekaligus mendukung geliat ekonomi nasional sektor properti dan sektor-sektor pendukungnya,” pungkas Dwi.

    Ketentuan selengkapnya terkait hal ini dapat dilihat di salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan

  • 38 Ketua DPD Demokrat Temui SBY di Cikeas Jelang Kongres Partai

    38 Ketua DPD Demokrat Temui SBY di Cikeas Jelang Kongres Partai

    38 ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat menyambangi kediaman Ketua Majelis Tinggi/Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari ini. Diketahui, Kongres VI Partai Demokrat akan digelar pada 24-25 Februari 2025.

  • Pesan SBY ke Kader Demokrat: Negara Dulu Baru Partai, Jangan Dibalik

    Pesan SBY ke Kader Demokrat: Negara Dulu Baru Partai, Jangan Dibalik

    Pesan SBY ke Kader Demokrat: Negara Dulu Baru Partai, Jangan Dibalik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) menerima kunjungan puluhan pengurus DPD dan DPC Demokrat di kediamannya, Cikeas, Bogor, Minggu (23/2/2025).
    Dalam pertemuan itu, SBY secara khusus memberikan pengarahan kepada para kadernya, yang sengaja bersilaturahmi menjelang Kongres Partai Demokrat pada 24-25 Februari 2025.
    “Sebelum acara resmi kita mulai, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada para pemimpin dan kader utama Partai Demokrat tentang tempat ini, tentang rumah dan pendopo Cikeas, tentang dua bilik yang saudara-saudara berada sekarang,” ujar SBY, Minggu (23/2/2025).
    SBY pun mengingatkan agar seluruh kader Demokrat mengutamakan perjuangan untuk rakyat dan negara, yang harus di atas kepentingan partai.
    “Di tempat ini, karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan, agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita yang utama tentunya untuk negara dan rakyat, dan perjuangan besar lainnya baru untuk partai. Jangan dibalik,” kata SBY.
    “Negara dulu baru partai,
    country over party.
    Ini nilai yang kita anut sejak Partai Demokrat berdiri,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah ketua DPD dan DPC Demokrat mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Minggu (23/2/2025).
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, sebanyak 38 orang
    Ketua DPD Demokrat
    se-Indonesia dan 12 perwakilan DPC dari beberapa wilayah tiba di lokasi sekitar pukul 15.10 WIB.
    Kehadiran para pengurus partai di tingkat daerah itu langsung disambut oleh SBY yang telah menunggu di pekarangan rumahnya.
    “Izin mengantarkan rekan-rekan bapak,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Teuku Riefky Harsya yang mendampingi para pengurus partai, Minggu (23/2/2025) sore.
    “Terima kasih sudah datang ke Cikeas,” ujar SBY kepada para kader yang hadir.
    SBY pun tampak menyalami satu per satu pengurus Partai Demokrat yang hadir dan memperkenankan mereka masuk ke dalam ruangan.
    Adapun kunjungan ini dalam rangka silaturahmi menjelang
    Kongres Demokrat
    yang akan berlangsung pada 24-25 Februari 2025.
    Sebelum menemui SBY, puluhan pengurus partai itu juga berkunjung ke kediaman Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Minggu pagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Selesai Bertemu AHY, 38 Ketua DPD Demokrat Sowan SBY di Cikeas Bogor

    Selesai Bertemu AHY, 38 Ketua DPD Demokrat Sowan SBY di Cikeas Bogor

    Bogor, Beritasatu.com – Sebanyak 38 ketua DPD Partai Demokrat berkunjung ke rumah Ketua Majelis Tinggi sekaligus Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Desa Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025).

    Para ketua DPD Demokrat se-Indonesia itu sowan ke SBY menjelang Kongres VI Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta, Senin hingga Selasa 24-25 Februari 2025. Pertemuan dengan SBY digelar sejak pukul 14.00 WIB.

    Para ketua DPD Demokrat itu datang ke kediaman SBY dengan menumpangi tiga bus. Mereka kemudian bersama-sama memasuki Pendopo Cikeas.

    Sebelumnya ke kediaman SBY, para ketua DPD Demokrat itu sempat silaturahmi ke rumah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jalan Prapanca Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pagi tadi.

    AHY mengatakan seluruh ketua DPD itu berkumpul untuk menyampaikan aspirasi berkaitan dengan Kongres Partai Demokrat, sekaligus mendorong AHY maju kembali sebagai ketua umum periode 2025-2030.

    “Para ketua DPD dan DPC tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025-2030,” sebut AHY.

  • Kepsek SMAN 6 Depok Tak Sangka Dicopot dari Jabatan, Nekat Study Tour karena Wali Murid Sudah Bayar

    Kepsek SMAN 6 Depok Tak Sangka Dicopot dari Jabatan, Nekat Study Tour karena Wali Murid Sudah Bayar

    TRIBUNJATIM.COM – Kepsek atau Kepala SMAN 6 Depok tak pernah menyangka jabatannya akan dicopot Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Rupanya, pihak sekolah salah menafsirkan ucapan pria yang akrab disapa Kang Dedi itu.

    Diketahui, Dedi Mulyadi melarang SMAN 6 Depok mengadakan study tour ke Bali.

    Namun pihak sekolah tetap memberangkatkan para murid.

    Diketahui, acara study tour yang dilakukan oleh pihak SMAN 6 Depok tersebut menjadi sorotan setelah Kepsek SMAN 6 Depok, Siti Faizah dicopot dari jabatannya oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi lantaran tidak mengindahkan imbauan Gubernur.

    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan membeberkan bahwa pihak SMAN 6 Depok mendapatkan imbauan dari Dedi Mulyadi pada H-1 sebelum jadwal keberangkatan study tour ke Jawa Timur dan Bali.

    Syahri menilai, ucapan Gubernur Jawa Barat saat itu hanya bersifat himbauan bukan larangan.

    “Karena pada saat itu beliau menyampaikan melalui sosial media itu jaraknya hanya H-1 dari keberangkatan akhirnya kami melakukan mekanisme rembukan,” kata Syahri saat ditemui di SMAN 6 Depok, Jumat (21/2/2025), melansir dari TribunDepok.

    Usai mendapatkan himbauan tersebut, pihak sekolah mengadakan musyawarah dengan wali kelas dan orang tua para siswa.

    Hasil musyawarah tersebut, study tour SMAN 6 Depok tetap dilaksanakan sebagaimana kesepakatan awal.

    Menurut Syahri, jika study tour tersebut dibatalkan, maka biaya-biaya yang telah dibayarkan kepada pihak travel tidak dapat kembali 100 persen.

    “Ketika kita membatalkan kegiatan tersebut di rentang waktu kurang dari satu hari misalnya, maka pembiayaan itu yang sudah dibayarkan hanya dikembalikan 25 persen,” ungkapnya.

    “Itu kan berpotensi menjadi polemik, pasti orang tua murid yang sudah bayar kok kita enggak jadi tapi dikembalikan uangnya segini,” sambungnya.

    Mewakili SMAN 6 Depok, Syahri memohon maaf kepada Kang Dedi atas kesalahan dan yang telah dilakukan dan meminta bimbingan.

    “Bapak mohon arahannya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan,” ungkapnya.

    Syahri menilai, Kang Dedi tidak akan langsung mencopot jabatan seseorang tanpa klarifikasi dan pemeriksaan terlebih dahulu.

    “Kalau sudah ada sebuah laporan hasil pemeriksaan barulah ditetapkan apa sanksinya,” ujarnya. 

    SMAN 6 Depok sendiri mengadakan study tour ke Surabaya, Malang, dan Bali dimulai pada 17-24 Februari 2025.

    Sementara itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi terkait wacana larangan study tour.

    Dedi Mulyadi melarang kegiatan yang di dalamnya ada pungutan uang kepada siswa, salah satunya adalah mengadakan study tour.

    Pelaksana harian (Plh) Kepala Disdik Jabar, Deden Saipul Hidayat, mengatakan bahwa pada prinsipnya Disdik Jabar akan mengikuti setiap aturan atau kebijakan kepala daerah.

    Menurut dia, kebijakan tersebut dicanangkan tentunya dengan berbagai pertimbangan matang, seperti asas kebermanfaatan kepada siswa maupun sekolah.

    “Pada prinsipnya selaras. Lebih pada kemanfaatan dan kehati-hatian,” ujar Deden saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).

    Deden menambahkan, sebelumnya Disdik Jabar pernah mengeluarkan kebijakan larangan kegiatan study tour keluar kota pada Mei 2024 dengan pertimbangan keselamatan peserta atau siswa.

    Mengingat, pada saat itu terjadi kecelakaan bus di Kabupaten Subang yang membawa rombongan sekolah SMK Lingga Kencana, Kota Depok, dengan menewaskan belasan korban jiwa yang didominasi oleh siswa.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) NOMOR: 64/PK.01/KESRA tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, tertanggal 8 Mei 2024.

    Adapun isi SE tersebut adalah:

    1. Kegiatan study tour satuan pendidikan diimbau untuk dilaksanakan di dalam kota di lingkungan wilayah Provinsi Jawa Barat melalui kunjungan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal, yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Barat, kecuali bagi satuan pendidikan yang sudah merencanakan dan melakukan kontrak kerja sama study tour yang dilaksanakan di luar Provinsi Jawa Barat dan tidak dapat dibatalkan;

    2. Kegiatan study tour memperhatikan asas kemanfaatan serta keamanan bagi seluruh peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari dinas perhubungan kabupaten/kota terkait kelayakan teknis kendaraan; dan

    3. Pihak satuan pendidikan dan yayasan yang akan menyelenggarakan study tour agar melakukan koordinasi dengan memberikan surat pemberitahuan kepada dinas pendidikan sesuai kewenangannya.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com