provinsi: JAWA BARAT

  • Kota Bogor Dihantui Bencana, Dedie Rachim Ingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana

    Kota Bogor Dihantui Bencana, Dedie Rachim Ingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan pentingnya kewaspadaan serta persiapan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan memastikan respons yang efektif. Hal itu disampaikannya disela kegiatan retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

    Pihaknya mencatat setiap tahun, Kota Bogor menghadapi sekitar 1.000 kejadian bencana, termasuk angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, pohon tumbang, banjir, dan banjir lintasan.

    Dedie menyebut, salah satu upaya yang direncanakan adalah normalisasi saluran air, drainase, kali, dan sungai di seluruh wilayah Kota Bogor untuk mencegah banjir dan banjir lintasan.

    Untuk itu, ia menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera memetakan lokasi prioritas yang memerlukan perbaikan guna mengurangi risiko bencana.

    BACA JUGA:Masuk Masa Peralihan Musim, BPBD Mulai Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

    Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mendorong pemberdayaan bank sampah di tingkat RT. “Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bogor agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Sehingga potensi bencana bisa kita kurangi,” tegas Dedie.

    Selain itu, Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

    “Kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah harus lebih bijak lagi, untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mulai secara masif memberdayakan dan menyiapkan bank sampah dari tingkat RT.” ungkapnya.

    Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berharap dapat mengurangi frekuensi dan dampak bencana yang terjadi setiap tahunnya, serta meningkatkan kualitas hidup warganya melalui lingkungan yang lebih bersih dan aman. (YUD)

  • Kasus Korupsi Bandung Smart City: Uang Rp1,3 Miliar Mengalir ke 3 Anggota DPRD

    Kasus Korupsi Bandung Smart City: Uang Rp1,3 Miliar Mengalir ke 3 Anggota DPRD

    JABAR EKSPRES – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan sejumlah informasi baru dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Bandung Smart City, yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna dan empat anggota DPRD. Sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa (25/2).

    JPU dari KPK, Tony Indra, membeberkan keterangan saksi yang mengarah pada aliran uang senilai Rp1,3 miliar yang diduga mengalir kepada tiga anggota DPRD. Keterangan ini disampaikan oleh salah satu saksi, Andri Fernando Sijabat, yang menjabat sebagai Kasi Lalu Lintas Jalan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung.

    Menurut Tony, uang sebesar Rp1,3 miliar tersebut berasal dari komitmen fee paket pekerjaan yang dikerjakan Dishub Kota Bandung melalui pihak ketiga, dengan persentase fee sebesar 25 persen. Uang tersebut diduga diberikan kepada tiga anggota DPRD, yakni Yudi Cahyadi (dengan inisial Y), Rianto (R), dan Achmad Nugraha (A).

    BACA JUGA: Bongkar Atensi Dewan dalam Kasus Korupsi Bandung Smart City, Jaksa KPK Periksa Saksi Andri Fernando Sijabat

    “Uang itu diterima dari pihak ketiga sebagai komitmen fee sebesar 25 persen, yang merupakan atensi dewan. Uang ini mengalir kepada Yudi Cahyadi, Rianto, dan Achmad Nugraha,” ujar Tony saat break persidangan.

    Tony melanjutkan bahwa aliran uang tersebut langsung diserahkan oleh terpidana Kahrur Rijal, yang saat itu menjabat sebagai Kabid Lalu Lintas di Dishub Kota Bandung, kepada masing-masing anggota dewan yang kini menjadi terdakwa.

    “Peristiwa ini tidak terlepas dari kejadian-kejadian sebelumnya, yang juga melibatkan mantan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana,” tambahnya.

    Selanjutnya, Tony menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengungkap lebih lanjut mengenai atensi dari anggota DPRD dalam kasus ini. “Kami akan memanggil semua saksi yang berkaitan dengan dakwaan, baik yang terkait dengan suap maupun gratifikasi,” ujarnya.

    Pada sidang ini, JPU KPK juga menghadirkan tiga saksi yang merupakan pejabat dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, yaitu Andri Fernando Sijabat (Kasi Lalu Lintas Jalan), Dimas Sodik Mikail (Kasi Kelengkapan), dan Roni Achmad Kurnia (Kasubag Program).

  • Dedi Mulyadi: Saya Enggak Masalah Dicaci Maki…
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        25 Februari 2025

    Dedi Mulyadi: Saya Enggak Masalah Dicaci Maki… Megapolitan 25 Februari 2025

    Dedi Mulyadi: Saya Enggak Masalah Dicaci Maki…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menegaskan, tidak mempersoalkan apabila ada yang mencaci maki dirinya terkait
    larangan study tour
    anak sekolah.
    Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, larangan anak sekolah tidak menggelar study tour diterapkan demi kebaikan seluruh pihak.
    “Saya enggak ada masalah dicaci maki, dibilang Dedi Mulyadi atau apapun. Karena saya ini orang tua, tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua,” ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, dikutip Senin (24/2/2025).
    Ia pun membeberkan kembali alasan mengapa larangan study tour itu dikeluarkan.
    Pertama, study tour seringkali menambah beban orangtua murid yang kelas ekonominya menengah ke bawah.
    “Bagi mereka yang orang tuanya hidupnya pas-pasan buat makan pun susah itu menimbulkan beban utang Bang Emok, Pinjol, Bang Keliling,” ujar Dedi.
    Pemprov Jabar sendiri disebut telah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk meringankan beban orangtua terhadap
    biaya pendidikan
    .
    Oleh sebab itu, tidak semestinya anak dan orangtua dibebankan uang di luar biaya pendidikan lagi, salah satunya untuk study tour.
    Kedua, apabila study tour berkaitan dengan mengenal industri, Dedi menekankan bahwa provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah industri aneka sektor paling banyak.
    Orang-orang dari penjuru Indonesia bahkan merantau ke Jawa Barat demi bisa bekerja di sektor industri di sana.
    “Industri terhampar di Jabar, orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur bekerja di Jawa Barat, di kawasan industri Jawa Barat. Kok orang Jawa Barat studinya ke luar Jawa? Studinya kok ke luar Jawa Barat? Kan menjadi aneh,” ujar Dedi.
    Ia pun meminta seluruh pihak benar-benar memahami dengan baik larangan study tour ini.
    Diketahui, larangan study tour yang dikeluarkan Dedi Mulyadi memicu berbagai tanggapan, termasuk kritik terhadap sikap tegas Dedi dalam menegakkan larangan tersebut.
    Di akun Instagram Dedi sendiri, kritik itu disampaikan netizen.
    “Kebaikannya di mana Pak?” tulis salah satu akun bernama @rayhanajadeh.
    Ada pula yang mempertanyakan kepemimpinan Dedi Mulyadi dan menganggapnya tidak pantas berkata seperti itu.
    Meski demikian, banyak pula yang memberikan dukungannya atas larangan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kantar Selesai Audit, Benarkah Penarikan Saldo Dana Sudah Bisa Dilakukan?

    Kantar Selesai Audit, Benarkah Penarikan Saldo Dana Sudah Bisa Dilakukan?

    JABAR EKSPRES – Belakangan ini, banyak pengguna aplikasi Kantar bertanya-tanya soal status penarikan saldo dana mereka. Setelah beredar kabar bahwa Kantar telah menyelesaikan auditnya, muncul klaim dari pihak “Time Management” bahwa penarikan saldo kini sudah bisa dilakukan. Namun, apakah ini benar adanya atau hanya trik untuk menghindari tuduhan scam?

    Kantar sebelumnya menjanjikan pengguna bisa menarik saldo yang telah mereka kumpulkan. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, banyak keluhan dari pengguna yang mengalami kendala saat mencoba menarik uang mereka. Alasannya? Pihak Kantar menyebut sedang melakukan audit internal.

    Kini, setelah dikabarkan audit selesai, “Time Management” mengumumkan bahwa penarikan saldo bisa dilakukan kembali. Tetapi, belum ada bukti nyata bahwa pengguna benar-benar berhasil mencairkan saldo dana mereka.

    Baca juga : Apakah Aplikasi Penghasil Uang WFL Kembali Memakan Korban? Ini Faktanya

    Sejumlah pengguna yang mencoba menarik saldo masih melaporkan kendala. Beberapa di antaranya mengaku permintaan penarikan tetap tertahan tanpa kejelasan. Bahkan, ada yang menduga ini hanya taktik untuk mengulur waktu agar pengguna tidak buru-buru melaporkan Kantar sebagai scam.

    Selain itu, belum ada pernyataan resmi yang kredibel dari Kantar mengenai mekanisme atau jadwal pencairan yang jelas.

    Situasi semakin parah ketika hari ini banyak pengguna Kantar mendapati saldo mereka tiba-tiba hilang tanpa ada pemberitahuan atau penjelasan apa pun. Hal ini memicu kemarahan dan kecurigaan bahwa Kantar benar-benar melakukan aksi scam.

    Baca juga : Bukti-bukti Nyata Aplikasi DBC Scam Penipuan Berkedok Penghasil Uang

    Beberapa pengguna melaporkan bahwa saldo dana mereka yang sebelumnya masih terlihat di aplikasi kini berubah menjadi nol, sementara fitur penarikan masih tidak dapat diakses.

    Banyak yang menduga bahwa ini adalah langkah terakhir dari pihak Kantar sebelum akhirnya menghilang. Jika benar demikian, maka ini adalah bentuk penipuan besar yang merugikan banyak orang.

    Ciri-Ciri Potensi Scam

    Beberapa indikasi bahwa Kantar bisa saja merupakan scam:

    Alasan Audit yang Tidak Jelas – Tidak ada transparansi mengenai audit yang dilakukan.Penarikan yang Selalu Tertunda – Ini adalah taktik klasik platform scam untuk membuat pengguna tetap menunggu.Saldo Tiba-Tiba Hilang – Pengguna kini mengalami saldo mereka lenyap begitu saja tanpa penjelasan.Tidak Ada Bukti Penarikan Berhasil – Hingga kini, belum ada pengguna yang membuktikan saldo mereka benar-benar cair ke DANA.Sumber Informasi Tidak Resmi – Klaim bahwa penarikan sudah bisa dilakukan hanya berasal dari “Time Management,” bukan dari kanal resmi Kantar.

  • Pelaku Akan Diblacklist Naik Kereta Api

    Pelaku Akan Diblacklist Naik Kereta Api

    JABAR EKSPRES –  PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Melalui Sosialisasi Anti Pelecehan Seksual, KAI Daop 2 Bandung secara aktif melakukan upaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh penumpang baik di stasiun maupun di dalam perjalanan kereta api.

    Executive Vice President KAI Daop 2 Bandung Dicky Eka Priandana menyatakan bahwa tindakan pelecehan seksual merupakan pelanggaran serius yang akan dikenai sanksi hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami ingin memastikan seluruh pelanggan merasa aman saat menggunakan layanan kereta api. Jangan ragu untuk melapor jika mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan seksual. Seluruh petugas kami selalu siaga untuk menerima laporan dan mengambil tindakan tegas sesuai prosedur,” jelas Dicky.

    Sebagai langkah tegas, KAI juga menetapkan sanksi blacklist tidak diperkenankan menggunakan kereta api bagi setiap pelaku pelecehan seksual di lingkungan kereta api. Sanksi ini berlaku untuk semua moda layanan yang dikelola oleh KAI dan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku serta menjaga rasa aman bagi seluruh penumpang.

    Sebagai bagian dari upaya pencegahan, KAI Daop 2 juga melakukan berbagai langkah yakni :
    – Memperkuat sistem pengawasan dengan meningkatkan jumlah personel keamanan di stasiun dan di dalam kereta.

    – Memasang kamera pengawas (CCTV) di berbagai area strategis selama 24 jam baik di dalam kereta maupun di stasiun.

    – Menyediakan petugas yang telah dilatih secara khusus dan bersiaga 24 jam untuk menangani kasus pelecehan seksual dengan profesional dan empati

    – Menyediakan berbagai kanal pelaporan, mulai dari pencantuman nomor petugas di dinding kereta, layanan pelanggan di stasiun, hingga call center resmi KAI 121.

    KAI Daop 2 Bandung mengajak seluruh penumpang untuk berani melapor jika mengalami atau menyaksikan tindakan pelecehan seksual. Identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya untuk memberikan rasa aman bagi korban maupun saksi yang melapor.

    KAI juga mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama menciptakan suasana perjalanan yang nyaman dengan lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan segera melaporkan tindakan yang mencurigakan atau tidak pantas. “Dengan komitmen terhadap keselamatan, kenyamanan, dan pelayanan yang baik, KAI Daop 2 terus memberikan layanan transportasi yang aman dan terpercaya bagi masyarakat,” pungkas Dicky.

  • Jabar Istimewa sebagai Pintu Masuk Indonesia Emas 2045

    Jabar Istimewa sebagai Pintu Masuk Indonesia Emas 2045

    JABAR EKSPRES – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkap visi Jabar Istimewa 2025-2029 selaras dalam perspektif Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025- 2045.

    Dimana RPJPD Jabar 2025-2045 tentunya juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025- 2045.

    Jabar Istimewa sendiri, sambung Herman, berati Jawa Barat menjadi provinsi terunggul, termaju, paripurna, dan teratas.

    Bidang-bidang pembangunan ada pada kondisi istimewa, di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya yang juga harus istimewa.

    “Waktu kita tidak terlalu lama. Karena itu tentu kita berharap Jabar akan memulainya. Jawa Barat harus menjadi entry point, pintu masuk Indonesia Emas 2045,” ungkap Herman Suryatman di Jabar Command Center, kompleks Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (25/2/2025).

    “Jadi harapan kita di 2045 Indonesia Emas terwujud dan di dalamnya ada provinsi termaju dalam sebuah negara maju Indonesia, yakni Jawa Barat,” tambahnya.

    Lebih lanjut Herman menuturkan, Pemdaprov Jabar saat ini akan melangkah menjalankan RPJPD 2022- 2045 di tahun pertama di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.

    “Tahun ini tahun pertama, maka kita berembuk di sini untuk mendesain  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, sekaligus mengonsolidasikan yang tahun 2025 karena sebentar lagi kita juga akan membahas APBD Perubahan 2025,” ungkap Herman.

    “Jadi diskusi ini untuk mendiskusikan 2025 seperti apa desainnya karena kita sudah menetapkan APBD 2025 dan kita akan set- up dengan visi misi Kepala Daerah, termasuk disesuaikan dengan tindak lanjut Inpres  (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, hingga (RKPD 2026 dalam koridor Jabar Istimewa,” tuturnya.

    “Istimewa, artinya penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini Pemda Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Gubernur – Wakil Gubernur Jawa Barat berkeinginan dan berkomitmen untuk mengistimewakan masyarakat, baik istimewa dalam pelayanan, maupun di dalam pelaksanaan pembangunan,” katanya.

    “Strong leadership”

    Untuk mengakselerasi itu, sambung Herman, terdapat tiga kunci utama. Pertama, leadership atau kepemimpinan.

    Menurut Herman, sampai dengan hari ini Pemdaprov Jabar sudah merasakan kepemimpinan yang kuat atau strong leadership dari sosok Dedi Mulyadi.

  • DKI masih siapkan kebijakan gratis naik angkutan umum

    DKI masih siapkan kebijakan gratis naik angkutan umum

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih menyiapkan kebijakan gratis naik angkutan umum bagi 15 golongan warga Jakarta sebagai bagian dari program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Pramono Anung-Rano Karno.

    “Ya, segera. Itu sedang kami persiapkan karena masuk dalam program 100 hari,” ujar Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno di Jakarta, Selasa.

    Warga yang nantinya bisa naik kendaraan umum di Jakarta seperti Transjakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), serta JakLingko secara gratis antara lain lansia, penyandang disabilitas dan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).

    Hal tersebut pernah Rano dan Gubernur Jakarta Pramono Anung sampaikan dalam kampanye mereka pada November 2024 guna mempermudah akses transportasi publik bagi kelompok tertentu.

    Lalu, dengan menggratiskan biaya transportasi umum untuk sejumlah golongan tertentu, diharapkan kemacetan di Jakarta dapat berkurang dan biaya hidup masyarakat Jakarta dapat ditekan.

    Selain angkutan umum gratis, Rano dan Pramono juga berencana memperluas jaringan angkutan umum ke daerah penyangga Jakarta.

    “Kami jauhkan alurnya supaya masyarakat di Bekasi, Depok, Tangerang, kembali dan datang ke Jakarta, tidak pakai kendaraan pribadi, cukup dengan kendaraan umum yang ada di Jakarta,” ujar Rano.

    Sementara itu, Pemprov DKI telah menetapkan 15 golongan masyarakat yang berhak mendapatkan layanan gratis naik Transjakarta.

    Ke-15 golongan ini yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima KJP, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai upah minimum provinsi (UMP) melalui Bank DKI dan penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

    Lalu, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima Beras Keluarga Sejahtera (Raskin) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Kemudian, Veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, pengurus masjid (marbot), pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Juru Pemantau Jentik (Jumantik).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tahapan Seleksi Paskibraka 2025 Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi – Halaman all

    Tahapan Seleksi Paskibraka 2025 Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi – Halaman all

    Inilah tahapan seleksi Paskibraka BPIP 2025 tingkat kabupaten/kota dan provinsi, pendaftaran Paskibraka BPIP 2025 lewat Badan Kesbangpol setempat.

    Tayang: Selasa, 25 Februari 2025 15:36 WIB

    TRIBUN JABAR/HABIBUR ROHMAN

    SELEKSI PASKIBRAKA 2025 – Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Jawa Barat didampingi sejumlah prajurit TNI akan melakukan pengibaran bendera saat gladi bersih upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di lapangan Gasibu, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/8/2024). Inilah tahapan seleksi Paskibraka BPIP 2025 tingkat kabupaten/kota dan provinsi, pendaftaran Paskibraka BPIP 2025 lewat Badan Kesbangpol setempat. 

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah tahapan seleksi Paskibraka BPIP 2025 tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

    Pendaftaran seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2025 kembali dibuka.

    Merujuk Instagram resmi Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) @bpipri, jadwal pendaftaran Paskibraka BPIP 2025 di setiap daerah bisa berbeda.

    Siswa dapat mengetahui soal jadwal seleksi pendaftaran Paskibraka BPIP 2025 lewat Badan Kesbangpol setempat.

    Selain itu, perlu diketahui jika proses pendaftaran Paskibraka BPIP 2025 dapat melalui aplikasi Transparasi Paskibraka.

    Adapun tahapan seleksi Paskibraka BPIP 2025 dimulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

    Selengkapnya berikut daftar tahapan seleksi Paskibraka BPIP 2025 tingkat kabupaten/kota dan provinsi, melansir laman resmi BPIP.

    Tahapan Seleksi Paskibraka 2025 Tingkat Kabupaten/Kota

    seleksi administrasi;
    seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP;
    seleksi intelegensi umum, dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP;
    seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan BPIP dan tes parade);
    seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan;dan
    seleksi kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial).

    Tahapan Seleksi Paskibraka 2025 Tingkat Provinsi

    pemberkasan ulang;
    seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP;
    seleksi intelegensi umum, dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP;
    seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan BPIP dan tes parade);
    seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan; dan
    seleksi kepribadian (psikotes, wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial). Unsur penilaian psikotes dalam seleksi kepribadian tingkat provinsi terdiri atas:

    kemampuan adaptasi;
    daya tahan terhadap tekanan;
    stabilitas mental;
    semangat/kemauan belajar;
    integritas; dan
    kemampuan bekerja dalam tim.

    Informasi lengkap terkait seleksi Paskibraka BPIP 2025 dapat disimak secara berkala di Instagram @bpipri.

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • 4
                    
                        Viral Kades Wiwin Geli Bawa Nasi Kotak, Bupati Bogor Ambil Tindakan
                        Bandung

    4 Viral Kades Wiwin Geli Bawa Nasi Kotak, Bupati Bogor Ambil Tindakan Bandung

    Viral Kades Wiwin Geli Bawa Nasi Kotak, Bupati Bogor Ambil Tindakan
    Editor
    KOMPAS.com

    Bupati Bogor

    Rudy Susmanto
    menanggapi soal riuh Kepala Desa (
    Kades
    ) Gunung Menyan Wiwin Komalasari yang menjadi perbincangan warganet karena dinilai melontarkan perkataan nyinyir saat menerima
    nasi kotak
    pada sebuah acara.
    Rudy Susmanto mengambil tindakan untuk membina
    Kades Gunung Menyan
    Wiwin Komalasari. 
    Rudy dalam keterangannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/2/2025), telah menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah untuk memberi pembinaan terhadap Wiwin.
    Di tengah aktivitasnya mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rudy mengingatkan jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial.
    “Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, jangan sampai terulang lagi,” ujar Rudy Susmanto, seperti dikutip dari
    Antara
    .
    “Saya imbau juga kepada pejabat publik di lingkungan Pemkab Bogor untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial,” tuturnya.
    Sementara itu,
    Kades Wiwin Komalasari
    menyampaikan klarifikasi melalui akun TikTok pribadinya, @ratuwk1414, setelah dirinya viral di beberapa akun media sosial.
    Ia mengaku tidak memiliki niatan untuk menghina nasi boks, melainkan hanya bercanda.
    Ia menyampaikan permintaan maaf dan mengaku akan lebih berhati-hati.
    “Kita dapat makan itu kan di besek dan kita tidak makan di sana, melainkan dibawa, ditenteng, dan dibawa seru-seruan dan senang
    gitu
    ,” kata Wiwin.
    Sebelumnya, tayangan video Wiwin ketika hadir dalam acara penyambutan Bupati-Wakil Bupati Bogor Periode 2025-2030 di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Kamis (20/2), beredar di media sosial.
    Dalam video itu, terdengar Wiwin tertawa dan mengomentari nasi kotak yang dibagikan dalam acara Bupati Bogor.
    Banyak warganet yang menganggap candaan tersebut tidak pantas.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mayor Teddy Dibandingkan dengan AHY yang Tak Mundur TNI Aktif, Kader PKB: Malu Dong

    Mayor Teddy Dibandingkan dengan AHY yang Tak Mundur TNI Aktif, Kader PKB: Malu Dong

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut TNI aktif mestinya mundur jika masuk pemerintahan. Hal itu dikaitkan dengan Mayor Teddy.

    Mayor Teddy diketahui TNI aktif yang kini di pemerintahan. Menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo.

    Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan turut menyentil Teddy. Ia meminta Teddy mundur.

    “Mayor teddy ayo mundur kan you sudah masuk pemerintahan,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Selasa (25/2/2025).

    Umar meminta Teddy meniru Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mundur sebagai anggota TNI aktif lalu terjun ke politik, hingga kini menjabat Menteri Koordinator.

    “Tirulah AHY yang berani mundur dari TNI,” ucapnya.

    Teddy diketahui mantan ajudan pribadi Prabowo. Umar meminta Teddy tak berlindung di balik nama Prabowo.

    “Teddy you jangan berlindung di bawah ketiak pak Prabowo. Malu donk Teddy sama pak SBY,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Pernyataan itu disampaikan SBY saat memberi arahan kepada 38 Ketua DPD Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).
     
    “Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur, itulah salah satu yang kita gagas dulu,” kata SBY.
     
    Awalnya, SBY bercerita bahwa dirinya pernah berada di luar pemerintahan pada 2001. Saat itu, SBY diberhentikan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam).
     
    “Pada saat saya berada di luar pemerintahan pertengahan tahun 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan, pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan yang baik untuk membebaskan saya dari Menko Polsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam,” ucap SBY.
    (Arya/Fajar)