Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • BPKN Desak Pengusutan Dugaan Oplosan Pertalite-Pertamax

    BPKN Desak Pengusutan Dugaan Oplosan Pertalite-Pertamax

    JABAR EKSPRES – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018–2023.

    Dugaan korupsi tersebut, diduga menyebabkan kerugian negara dalam rekayasa ekspor-impor minyak mentah dan merugikan konsumen akibat praktik pengoplosan bahan bakar minyak (BBM).

    Ketua BPKN, Mufti Mubarok, mengungkapkan bahwa praktik oplosan ini, jika terbukti benar telah mencederai hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

    BACA JUGA: Ekonom: Kasus Dugaan Pengoplosan Pertamax di Pertamina Rugikan Masyarakat dan Fiskal

    “Konsumen dijanjikan RON 92 Pertamax dengan harga lebih mahal, tetapi malah mendapatkan RON 90 Pertalite yang kualitasnya lebih rendah,” kata Mufti dalam keterangan tertulis, diterima Jabar Ekspres, Rabu (26/2).

    Menurut Mufti, praktik ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang mereka beli.

    “Dalam kasus ini, konsumen menerima informasi yang menyesatkan karena membeli Pertamax, tetapi mendapatkan Pertalite yang lebih rendah kualitasnya,” ujarnya.

    BPKN menegaskan bahwa masyarakat berhak menuntut ganti rugi kepada Pertamina melalui mekanisme gugatan yang diatur dalam perundang-undangan, termasuk melalui gugatan kelompok (class action).

    BACA JUGA: Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina, Kejagung Geledah Rumah Pengusaha Riza Chalid

    Pemerintah dan instansi terkait juga dinilai dapat ikut menggugat mengingat besarnya potensi kerugian dan jumlah konsumen yang terdampak.

    Mufti meminta pihak berwenang menjatuhkan hukuman berat kepada para pelaku jika dugaan ini terbukti. Ia juga mendesak Pertamina untuk bersikap transparan dalam memberikan informasi mengenai kualitas BBM yang dijual serta bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

    “Kami juga meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan distribusi BBM agar kejadian serupa tidak terulang,” kata dia.

    BPKN pun membuka layanan pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan.

    “Kami siap memberikan pendampingan dan membantu konsumen memperjuangkan hak-haknya,” pungkasnya. (Muhammad Nizar)

  • PT DI kirim teknisi ke Prancis untuk pelajari pesawat tempur Rafale

    PT DI kirim teknisi ke Prancis untuk pelajari pesawat tempur Rafale

    Jakarta (ANTARA) – PT Dirgantara Indonesia telah mengirimkan beberapa teknisi ke Prancis untuk mempelajari pesawat tempur Rafale yang akan dimiliki Indonesia.

    Pengiriman teknisi itu dilakukan agar Indonesia nantinya memiliki SDM yang andal dalam merawat pesawat jet tempur Rafale.

    “Sudah dikirim ke sana (Perancis),” kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) Gita Amperiawana di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

    Walau demikian, Gita tidak menyebutkan berapa teknisi yang dikirim dan berapa lama proses belajar tentang Rafale itu akan berlangsung.

    Gita menjelaskan PT DI telah mendapatkan program offset dari kerja sama dengan Rafale yakni pelatihan teknisi hingga pembuatan computer basic training/CBT.

    Kerja sama pembuatan CBT ini dilakukan agar personel TNI atau teknisi PT DI yang akan menjadi operator Rafale dapat melakukan latihan basic dengan teknologi komputer.

    Dengan adanya kerja sama offset ini, diharapkan Indonesia memiliki personel yang dapat mengoperasikan hingga melakukan perawatan pesawat tempur Rafale dengan baik.

    Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengungkapkan bahwa TNI AU pada 2026 akan mempunyai enam pesawat tempur Rafale dari Prancis.

    “Di tahun depan, sekitar Februari atau Maret, kami sudah mulai kedatangan pesawat Rafale, tiga pesawat, dan tiga bulan kemudian itu tiga pesawat lagi. Jadi, di pertengahan tahun depan nanti kami sudah punya enam pesawat Rafale,” kata Tonny usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI AU di Markas Besar TNI AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (3/2).

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa TNI AU telah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut kedatangan pesawat tempur tersebut.

    Lebih lanjut, dia mengemukakan bahwa TNI AU telah menyiapkan markas atau homebase enam pesawat tersebut, yakni di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau.

    “Di Pekanbaru, kami sudah membangun simulator, kemudian hanggar-hanggar yang kami bilang smart building (bangunan pintar, red.), fasilitas-fasilitas penerbangan di sana pun kami perbaiki, terus sistem logistik juga sedang berproses kami bangun. Jadi, semua persiapan untuk sarana dan prasarana sudah dilakukan di Pekanbaru,” jelasnya.

    Selain itu, KSAU mengatakan bahwa TNI AU telah memilih sejumlah personel untuk mengikuti pendidikan calon penerbang pesawat Rafale.

    “Tentunya dilihat dari berbagai background (latar belakang, red.) penugasan di pesawat-pesawat yang sekarang kami punya,” ujarnya.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini Penjelasan Komisi IV DPRD Bandung Barat Soal Kosongnya Sekretariat saat Buruh Demo

    Ini Penjelasan Komisi IV DPRD Bandung Barat Soal Kosongnya Sekretariat saat Buruh Demo

    JABAR EKSPRES – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) angkat suara terkait gedung wakil rakyat kosong saat enam serikat pekerja menggelar aksi demo di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KBB.

    Sebelumnya diberitakan, ratusan buruh yang tergabung dalam enam serikat pekerja menggelar aksi di Gedung DPRD Bandung Barat, pada Selasa, 25 Februari 2025.

    Sedikitnya terdapat lima tuntutan yang disampaikan ke para wakil rakyat Kabupaten Bandung Barat ini. Akan tetapi kalangan buruh dibuat kecewa oleh anggota DPRD KBB.

    Sebab, bukannya menerima aspirasi buruh dari enam serikat pekerja, semua Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat diduga malah ikut dalam kunjungan kerja ke luar daerah yakni DKI Jakarta dan Subang.

    “Betul kemarin enggak lagi di kantor, kami kunjungan kerja bukan main-main. Kami sedang memperjuangkan nasib guru honorer, salah satunya dengan membandingkan kebijakan di daerah lain,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Nur Djulaeha, Rabu (26/2/2025).

    BACA JUGA: Jalan Penghubung Antar Kecamatan di Bandung Barat Tertimbun Longsor, Akses Terputus

    Ia menekankan bahwa agenda kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bandung Barat tersebut memiliki tujuan penting. Karena itu, dirinya meminta serikat pekerja untuk tetap sabar.

    “Sekarang fokusnya di Jakarta untuk menindaklanjuti semua aspirasi masyarakat,” katanya.

    Nur menjelaskan bahwa dalam kunker ini, DPRD KBB melakukan pertemuan dengan badan legislasi dan beberapa instansi terkait, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi 8 DPR RI, untuk membahas kesejahteraan guru madrasah serta kebijakan pendidikan lainnya.

    “Kita sudah ke Kemenag dan DPR RI. Banyak yang harus kami perjuangkan, ” ucapnya.

    Disinggung adanya aksi demo buruh di Gedung DPRD KBB, Nur memastikan bahwa pihaknya, khususnya Komisi IV, sudah menginformasikan kepada para buruh bahwa pekan ini seluruh anggota DPRD belum bisa menerima mereka.

    BACA JUGA: Ratusan Buruh Bandung Barat Kecewa, Rakyatnya Aksi, Wakil Rakyatnya Malah Kunker!

    “Aksi demo itu harus diterima oleh komisi yang bersangkutan, dalam hal ini saya dan anggota Komisi 4 lainnya. Tapi memang semua komisi sedang berada di Jakarta,” jelasnya.

  • Banjir Dayeuhkolot, Ribuan Rumah dan Fasilitas Terdampak Banjir

    Banjir Dayeuhkolot, Ribuan Rumah dan Fasilitas Terdampak Banjir

    JABAR EKSPRES – Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Uka Suska Puji Utama mengatakan ada 3.028 rumah yang terdampak akibat banjir yang melanda di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

    Diketahui, banjir ini terjadi akibat hujan deras sejak Selasa (26/2) sore hingga menyebabkan debit aliran sungai Citarum meluap.

    “Ada sebanyak 3.028 rumah yang melanda Kecamatan Dayeuhkolot ada di dua Desa, Desa Citereup 1.659 dan di Desa Dayeuhkolot 1.369,” ujarnya saat dikonfimasi, Rabu (26/2/2025).

    BACA JUGA: Atasi Permasalahan Banjir di Kota Bandung, Wakil Wali Kota Minta Dibuat Desain Teknis

    Uka menjelaskan, jika ketinggian air di dua desa tersebut bervariasi mulai dari 30 sentimeter hingga 150 sentimeter.

    Di desa Citereup ketinggian air 30 sampai 50 sentimeter dan di Desa Dayeuhkolot mencapai tinggi 150 sentimeter.

    “Variasi ketinggian air paling tinggi 150 sentimeter,” ujarnya.

    BACA JUGA: Banjir Landa Kampung Bojong Asih Dayeuhkolot, 3.800 Kepala Keluarga Terdampak

    Uka menambahkan tak hanya rumah, di Desa Citereup beberapa fasilitas juga ikut terdampak seperti 5 sekolah, 17 tempat ibadah dan 3 fasilitas umum.

    “Ada sekitar delapan kampung di Desa Citereup yang terdampak,” katanya.

    Puluhan warga juga ikut mengungsi akibat rumahnya terdampak banjir.

    “Ada sekitar 58 Kepala Keluarga (KK) atau 183 Jiwa sudah mengungsi,” ungkapnya.

    BACA JUGA: Banjir di Kecamatan Cimanggung Berangsur Surut, BPBD Jabar Terus Lakukan Pemantauan dan Penanganan

    Sementara itu di Desa Dayeuhkolot, sebanyak 18 KK 50 Jiwa, 30 anak, 7 Lansia, 3 Balita, dan 2 Disabilitas ikut mengungsi akibat banjir.

    “Mereka mengungsi di belakang kantor desa. Dan di Desa Dayeuhkolot ada lima kampung yang terendam,” terangnya.

    Uka menyebut saat ini BPBD Kabupaten Bandung terus melakukan assesment dan menggunakan pompa untuk menyedot air agar semakin surut.

    Tak hanya itu, ia juga mengimbau kepada warga untuk tetap waspada, mengingat potensi hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.

    BACA JUGA: Petani Ciamis Berjuang Melawan Banjir Berulang

    “Apabila terjadi hujan agar waspada, karena beberapa wilayah sungai ini bermuara di daerah itu. Jadi bagi warga yang tinggal di pinggiran sungai agar tetap siaga,” pungkasnya. (Agni Ilman)

  • Syarat dan Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025 yang Dibuka Maret

    Syarat dan Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025 yang Dibuka Maret

    JABAR EKSPRES – Simak syarat dan cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025 yang bakal dibuka pada bulan Maret tahun ini.

    Rekrutmen Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 2025 akan segera dibuka pada bulan Maret 2025.

    Kesempatan ini terbuka untuk berbagai jenjang pendidikan mulai dari SMA/sederajat, D3, D4/S1, hingga S2.

    Bagi Anda yang ingin berkarier di perusahaan-perusahaan BUMN terkemuka dan berkontribusi dalam kemajuan negara, simak informasi berikut mengenai syarat pendaftaran, dokumen yang diperlukan, dan cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2025.

    Syarat Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025

    Berikut adalah syarat umum untuk mengikuti seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2025:

    1.Warga Negara Indonesia (WNI).

    2.Usia Maksimal sesuai jenjang pendidikan:

    -Diploma III (D3): Maksimal 27 tahun.

    -S1/Diploma IV (D4): Maksimal 30 tahun.

    -S2: Maksimal 35 tahun.

    3.IPK minimal 2,75 untuk lulusan S1/D4. Untuk D3, IPK minimal disesuaikan dengan ketentuan masing-masing BUMN.

    4.Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

    5.Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.

    BACA JUGA: Aplikasi Penghasil Uang Kantar Fix SCAM? Member Sudah Tak Bisa Tarik Uang

    BACA JUGA: Cara Cek Bansos PKH Tahap 1 Periode Januari – Maret 2025 di Aplikasi Cek Bansos

    Dokumen yang Diperlukan

    Persiapkan dokumen berikut saat mendaftar untuk Rekrutmen Bersama BUMN 2025:

    -Foto profil terbaru.

    -KTP (Kartu Tanda Penduduk).

    -Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (untuk lulusan baru).

    -Transkrip nilai (untuk lulusan D3, D4, S1, dan S2).

    -SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang masih berlaku.

    -Dokumen tambahan yang mendukung seperti sertifikat pelatihan, sertifikat bahasa Inggris, atau dokumen relevan lainnya.

    Tahapan Seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 

    Proses seleksi Rekrutmen Bersama BUMN 2025 terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui oleh setiap peserta, di antaranya:

    1.Pendaftaran dilakukan secara online melalui platform resmi Rekrutmen Bersama BUMN. Pastikan Anda mengisi data diri dengan lengkap dan benar.

    2.Berkas yang diajukan akan diverifikasi untuk memastikan semua dokumen sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

    3.Online Test 1

    Tes ini mencakup:

    -Tes Kemampuan Dasar (TKD).

    -AKHLAK (Akhlak Berkarakter).

    -Wawasan Kebangsaan.

    4.Online Test 2

    Peserta yang lolos Online Test 1 akan mengikuti tes lanjutan yang mencakup:

  • Mobil Dinas Disulap Jadi Rumah Sakit, Dewan Dukung Langkah Gubernur Jabar 

    Mobil Dinas Disulap Jadi Rumah Sakit, Dewan Dukung Langkah Gubernur Jabar 

    JABAR EKSPRES – Rencana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyulap mobil dinasnya menjadi rumah sakit disambut baik legislator Jabar karena kebijakan itu bermanfaat untuk masyarakat.

    Hal itu diungkapkan salah satunya Anggota DPRD Jabar Zaini Shofari yang mengatakan beberapa kali Gubernur Jabar mengeluarkan wacana maupun kebijakan yang terbilang unik, salah satunya terkait mobil dinas tersebut.

    “Selama untuk kemaslahatan umat ya kami dukung,” cetusnya, Rabu (26/2).

    BACA JUGA: Gubernur Jabar Minta Pemkot Bogor Atasi Kemacetan, Wali Kota Dorong Moratorium Izin AKDP 

    Politikus PPP itu melanjutkan, hadirnya gubernur, birokrasi hingga para legislator adalah untuk mensejahterakan masyarakat, karena itu kebijakan yang berpihak pada masyarakat patut untuk didukung.

    “Kalau ada kebijakan populis ya didukung,” terangnya.

    Di sisi lain, Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa mobil yang bakal dijadikan rumah sakit itu adalah mobil dinas jenis minibus miliknya.

    “Kalau biasa yang ada pemeriksaan jantung, ibu hamil, sampai deteksi kanker,” ucap Dedi dalam video yang juga dibagikan dalam akun media sosial resminya.

    BACA JUGA: Dedie Rachim Tegaskan Pelaksanaan Study Tour di Kota Bogor Ikuti SE Gubernur Jabar

    Selain disulap jadi rumah sakit, beberapa mobil dinas lainya bakal di distribusikan ke sejumlah perangkat daerah, mulai dari mobil hingga motor dinas.

    Tujuannya berbagai kendaraan itu bisa lebih optimal, misalnya motor bisa digunakan petugas Dinas Perhubungan untuk patroli atau mengurai titik macet di Jabar.

    Diketahui, mobil dinas gubernur tidak hanya satu, diantaranya Mercedes Benz V-Class, Toyota Alphard, Mobil Listrik Hyundai, Mobil Crown, hingga Toyota Camry. Termasuk beberapa motor seperti BMW Motorrad, Honda CB500X.(son)

  • Aplikasi KANTAR Dikabarkan Resmi SCAM! Website Sudah Tak Bisa Diakses

    Aplikasi KANTAR Dikabarkan Resmi SCAM! Website Sudah Tak Bisa Diakses

    JABAR EKSPRES – Beredar kabar buruk mengenai aplikasi investasi yang sempat populer, Kantar, yang kini dikabarkan telah resmi menjadi scam atau penipuan.

    Aplikasi ini, yang awalnya menarik perhatian banyak orang dengan janji kemudahan memperoleh uang hanya dengan melakukan like atau komen di media sosial, kini telah menghilang dari peredaran setelah websitenya, idkantar.com, tidak dapat diakses lagi.

    Bagi para member yang sempat bergabung dan berharap bisa menarik saldo mereka, kabar ini tentu menjadi pukulan berat.

    Pasalnya, aplikasi Kantar sempat memberikan tenggat waktu tertentu untuk proses pencairan yang selalu mengharuskan member melakukan top up terlebih dahulu.

    Skema Penipuan Aplikasi Kantar

    Salah satu modus utama yang dijalankan oleh aplikasi Kantar adalah skema ponzi yang mengandalkan deposit dari anggota untuk membayar keuntungan kepada anggota lainnya.

    Dalam aplikasi ini, anggota harus melakukan top up untuk memenuhi syarat pencairan uang. Besaran top up tersebut tergantung pada jumlah saldo yang ingin ditarik, yang bervariasi tergantung pada tingkat anggota.

    Sebelum kabar scam ini tersebar, aplikasi Kantar memberi waktu 24 jam bagi anggota untuk mencairkan uang mereka setelah melakukan top up. Namun, proses pencairan ternyata tidak semudah yang dibayangkan.

    BACA JUGA: Aplikasi Penghasil Uang Kantar Fix SCAM? Member Sudah Tak Bisa Tarik Uang

    BACA JUGA: Apakah Aplikasi Penghasil Uang Kantar Terbukti Membayar atau Scam? Ini Penjelasan Menurut Pakar

    Banyak member yang melaporkan bahwa pencairan mereka tertunda, bahkan ada yang mengalami pending selama berjam-jam, yang membuat banyak orang semakin khawatir tentang keberlanjutan aplikasi ini.

    Proses pencairan di aplikasi Kantar sangat tergantung pada top up yang dilakukan oleh anggota. Setiap anggota diharuskan melakukan deposit dengan nominal tertentu sesuai dengan besaran saldo yang mereka miliki dan tingkatannya di aplikasi.

    Setelah melakukan top up, proses pencairan biasanya akan memakan waktu beberapa menit, tetapi kenyataannya, banyak member yang justru mengalami kendala dan merasa dirugikan karena pencairan mereka tertunda.

    Pada 25 Februari 2025, aplikasi Kantar memberikan kesempatan pengajuan penarikan saldo selama empat jam, dari pukul 09.00 hingga 13.00 WIB.

  • Pemkot Bandung Bakal Larang Kegiatan Sahur On The Road Selama Bulan Ramadan

    Pemkot Bandung Bakal Larang Kegiatan Sahur On The Road Selama Bulan Ramadan

    JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bakal mengeluarkan peraturan terkait pelarangan kegiatan Sahur On The Road (SOTR) selama bulan Ramadan.

    Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menuturkan, hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat Kota Bandung bisa hikmat melaksanakan ibadah di bulan penuh berkah tersebut.

    Maka dari itu, dirinya menghimbau agar para warga bisa melaksanakan sahur di rumahnya masing-masing.

    BACA JUGA: Pemkot Canangkan Pembangunan Tempat Parkir Vertikal di Kota Bandung

    “Kita usahakan melarang, jangan sampai ada sahur on the road. Sahur mah di Imah lah (di rumah) udah,” kata Erwin, saat meninjau gudang Bulog, di Gedebage Selatan, Rabu (26/2).

    Meskipun secara kegiatan berdampak positif bagi sesama, diakui Erwin, hal ini juga banyak menimbulkan dampak negatif bagi yang menjalankan kegiatan tersebut.

    “Berdasarkan pengalaman sahur on the road ini akhirnya gak paruasa. Karena dia bergadang, bangun jam 1, jam 2 gak sholat,” ujarnya.

    BACA JUGA: Atasi Permasalahan Banjir di Kota Bandung, Wakil Wali Kota Minta Dibuat Desain Teknis

    Selain itu, hal ini juga merupakan bentuk penjalanan fungsi Pemkot Bandung dalam menjaga kondisifitas dan ketertiban umum selama bulan Ramadan.

    Sebab, kegiatan ini justru banyak disalahgunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut juga menjadi fokus perhatian Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

    “Kalau dari Pak Wali mungkin seperti itu (arahannya). Itu juga yang diamanati pak wali selain kick off macam pembangunan,” pungkasnya. (Dam)

  • PT DI kirim teknisi ke Prancis untuk pelajari pesawat tempur Rafale

    PT DI akan uji kemampuan drone MALE Elang selama 1 bulan

    Badung (ANTARA) – Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Gita Amperiawan mengatakan bahwa pihaknya akan menguji kemampuan pesawat tanpa awak buatan Indonesia, yakni drone medium altitude long endurance (MALE) Elang Hitam selama 1 bulan ke depan.

    “Mungkin dalam 1 bulan ke depan kami akan demo flight MALE itu untuk bisa terbang 24 jam, kemudian payload-nya sekitar 300 kilogram,” kata Gita kepada awak media saat ditemui di Kantor PT DI, Bandung, Jawa Barat.

    Gita mengatakan bahwa drone tersebut merupakan hasil rancangan PT DI bekerja sama dengan Badan Riset Informasi Nasional (BRIN).

    Setelah pengujian drone selesai, pihaknya akan mengembangkan drone MALE Elang Hitam agar bisa berfungsi lebih maksimal.

    Pengembangan drone MALE oleh PT DI, kata dia, bersamaan dengan rencana TNI AU membeli drone Bayraktar pabrikan Turki.

    Gita berharap ke depan akan tercipta transfer teknologi antara Turki dan PT DI untuk pengembangan drone MALE Elang Hitam.

    Dengan demikian, drone MALE akan makin canggih dan mampu memenuhi kebutuhan pertahanan TNI.

    Pengembangan PTTA MALE buatan dalam negeri Elang Hitam dirintis sejak 2015 dan konsorsium untuk itu dibentuk pada tahun 2017 yang terdiri atas Kementerian Pertahanan RI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), TNI Angkatan Udara, Institut Teknologi Bandung, PT Dirgantara Indonesia dan PT Len Industri, kemudian pada tahun 2019 bertambah satu anggota, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

    PT DI dan BPPT (sekarang melebur menjadi bagian dari BRIN) pada tahun 2019 berhasil membuat rangka (airframe) PTTA MALE Elang Hitam dan meluncurkan itu ke hadapan publik di hanggar PT DI.

    Namun, pada tahun 2020, BRIN mengumumkan program pengembangan Elang Hitam dialihkan dari versi militer menjadi drone sipil.

    Kepala BRIN (saat itu) Laksana Tri Handoko menjelaskan bahwa pengalihan itu karena ada kendala penguasaan sejumlah teknologi kunci. Keputusan itu juga karena hasil uji terbang yang gagal pada tahun 2021.

    Berlanjut ke hasil Rapat Pleno KKIP pada bulan Oktober 2024, pengembangan PTTA MALE untuk kebutuhan militer kembali berlanjut, dan dipimpin oleh PT DI sebagai lead integrator.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pasar Murah Tak Sasar Masyarakat yang Membutuhkan, Ini Langkah Pemkot Bandung

    Pasar Murah Tak Sasar Masyarakat yang Membutuhkan, Ini Langkah Pemkot Bandung

    JABAR ESKPRES – Sebagai bentuk penyediaan fasilitas guna pembelian harga pangan di bawah standar pasar bagi masyarakat yang membutuhkan, namun realitasnya kegiatan pasar murah kadang tak sesuai dengan peruntukan.

    Ketidaktahuan informasi masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah kebawah mengakibatkan program pemerintah tersebut tak sepenuhnya dirasakan.

    Maka dari itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyebut, kedepan pihaknya akan berkordinasi langsung dengan pihak kewilayahan guna penyediaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di daerah tersebut.

    BACA JUGA: Pemkot Canangkan Pembangunan Tempat Parkir Vertikal di Kota Bandung

    “Kami akan kerjasama dengan kewilayahan, ada pak camat, ada pak lurah. Supaya bisa mendata kira-kira siapa saja warga-warga yang emang secara kemampuan finansialnya kurangnya mampu,” kata Erwin, Rabu (26/2)

    Selepas itu, nantinya bakal dilakukan kategorisasi sesuai keadaan ekonomi guna pengutamaan dalam hal pembelian bahan pangan di pasar murah. Diakuinya, hal ini akan pihaknya usahakan di kegiatan pasar murah selanjutnya.

    “Kita akan utamakan untuk pasar murah ini, tapi kalau kemaren pertama, umum dulu. Nanti untuk kesini mungkin akan kita buat seperti itu,” ujarnya.

    BACA JUGA: Atasi Permasalahan Banjir di Kota Bandung, Wakil Wali Kota Minta Dibuat Desain Teknis

    Disinggung soal DTKS Kota Bandung, saat ini penerima manfaat di Kota Kembang berada di angka 112 ribu orang. Bahkan, tak menutup kemungkinan bahwa jumlah asli masyarakat miskin Kota Bandung jauh lebih besar dari nilai tersebut.

    Maka dari itu, pihaknya meminta agar pihak kewilayahan bisa segera memperbaharui DTKS terutama masyarakat miskin yang ada di Kota Bandung.

    “Makanya saya meminta kepada kewilayahan Bukan hanya warga yang masuk dan berada di DTKS saja, tapi keseluruhan,” pungkasnya. (Dam)