TNI AD Sudah Pakai Motor Trail Listrik Buatan PT Len, Dipakai Polisi Militer hingga Babinsa
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com –
Kepala Biro Info Pertahanan (Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI,
Brigjen TNI Frega Wenas
, menyampaikan motor listrik buatan PT Len Industri (Persero) sudah digunakan oleh TNI Angkatan Darat (AD).
Pemakaian motor listrik jenis trail ini diperuntukkan kepada polisi militer hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa).
“Jadi kalau yang motor listrik ya, itu kan sudah distribusi untuk Angkatan Darat, untuk Babinsa, termasuk juga dengan Satuan Pengawalan. Karena motor listrik yang dibuat oleh Len ini, juga termasuk motor pengawalan di Polisi Militer, di TNI,” kata Frega usai mengunjungi
PT Len Industri
di Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/2/2025).
Pemakaian motor listrik trail buatan PT Len ini, jelas Frega, selain buatan dalam negeri, juga dipilih karena produksinya yang baik dan tangguh.
Selain itu, lanjut Frega, motor listrik amat cocok dengan apa yang sedang digalakkan pemerintah untuk mendukung kebijakan energi terbarukan.
“(Produksi motor listrik) sejalan dengan kebijakan energi terbarukan, tentunya ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pembangunan logistik,” tutur mantan Dandim Jakarta Utara itu.
Namun, Frega tak memerinci berapa jumlah motor listrik trail buatan PT Len yang telah didistribusikan kepada TNI sejauh ini.
Berdasarkan papan informasi yang dipajang di samping motor listrik, PT Len memproduksi motor itu dengan beragam keunggulan.
Mulai dari kecepatan yang bisa ditempuh maksimal 98 kilometer per jam, kemudian jarak tempuh maksimal 110 kilometer.
Lampu depan dan belakang motor ini sudah didesain dengan kemampuan LED.
Adapun daya angkut motor maksimal 230 kilogram.
Motor ini memiliki waktu pengisian daya baterai 4-7 jam.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: JAWA BARAT
-
/data/photo/2025/02/26/67bf188b12ad9.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "TNI AD Sudah Pakai Motor Trail Listrik Buatan PT Len, Dipakai Polisi Militer hingga Babinsa")
TNI AD Sudah Pakai Motor Trail Listrik Buatan PT Len, Dipakai Polisi Militer hingga Babinsa
-
Wapres minta kepala daerah bantu pastikan stok pangan dukung MBG
Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta
Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberikan pembekalan dalam acara retret di Akademi Militer, Magelang, meminta seluruh kepala daerah membantu memastikan ketersediaan stok pangan untuk mendukung suksesnya program makan bergizi gratis (MBG).
Gibran menekankan keberhasilan program-program prioritas pemerintah pusat, termasuk makan bergizi gratis, salah satunya bergantung dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak, Ibu, kepala daerah saya mohon infrastruktur supply chain (rantai pasok, red.) dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” kata Wapres Gibran kepada seluruh kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu.
Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21–28 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ke-6 retret, Gibran menjadi pembicara utama sesi pembekalan untuk kepala daerah.
Dalam sesi itu, Wapres berbicara mengenai pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemudian Gibran juga menyoroti beberapa program prioritas pemerintah termasuk MBG dan penghapusan stunting.
“Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung. Harus kita keroyok bersama-sama. Harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” kata Wapres.
Wapres kemudian menyinggung target penghapusan stunting pemerintah, yang dapat dilakukan dengan memberikan makanan tambahan untuk ibu-ibu hamil dan balita.
Dalam sesi pembekalan yang sama, Gibran juga mengajak seluruh kepala daerah untuk senantiasa menjaga dan merawat toleransi di daerahnya masing-masing. Gibran mencontohkan Kota Singkawang di Kalimantan Barat, sebagai salah satu teladan.
“Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta,” tutur Wapres Gibran.
Gibran menilai prestasi itu tercapai salah satunya karena keberhasilan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di masing-masing daerah.
“Ini kalau toleransinya tinggi, itu artinya FKUB-nya jalan. Penting sekali FKUB,” ujar Gibran.
Sesi pembekalan oleh Wapres berlangsung selama kurang lebih 30 menit, kemudian Gibran lanjut memandu sesi diskusi dan mengajak masing-masing kepala daerah berbagi praktik-praktik baik yang pernah mereka lakukan di bidang profesi mereka masing-masing.
Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025 -
Deddy Corbuzier berniat beli Maung pakai uang pribadi
Bandung (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier tertarik membeli mobil Maung MV3.
“Saya beli pakai uang sendiri saja,” kata Deddy saat mengunjungi PT. Pindad Indonesi di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
Menurut Deddy, dirinya sudah tertarik dengan mobil Maung sejak pertama kali dirilis oleh PT Pindad.
Bahkan, Deddy sempat menanyakan kepada Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad (Persero), Prima Kharisma soal harga Maung.
“Sejak saya pertama kali kenal sama beliau (Prima), pertanyaan saya pertama adalah dijual untuk sipil apa nggak?,” kata Deddy.
Namun demikian, Deddy tidak kunjung mengetahui berapa harga unit satu kendaraan taktis Maung.
Di kesempatan yang sama, Prima mengaku belum bisa merilis harga Maung jika dijual per unit.
Prima menjelaskan saat ini pihaknya masih fokus untuk mempersiapkan beberapa unit Maung untuk para pejabat di Kabinet Merah Putih.
Untuk diketahui, kendaraan taktis Maung dibuat khusus memenuhi kebutuhan para satuan komando di seluruh matra TNI.
Ketika Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden, Maung menjadi kendaraan kepresidenan.
Dia juga meminta Pindad untuk memproduksi Maung lebih banyak untuk menjadi kendaraan operasional para menteri dan wakil menteri.
Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025 -
Senyum Hasto Belum Dijenguk Megawati
GELORA.CO -Belum ada tanda-tanda Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjenguk Sekjen Hasto Kristiyanto di Rutan KPK.
Saat datang ke Gedung KPK hari ini, Hasto hanya melemparkan senyuman ketika disinggung rencana Megawati menjenguknya. Tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku ini malah berkilah membahas hal lain.
“Kami sudah punya sahabat-sahabat seperjuangan di dalam (Rutan). Pokoknya hidup menjadi makin sempurna. Merdeka,” singkat Hasto tersenyum di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
Hasto hari ini menjalani pemeriksaan perdana setelah ditahan KPK. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya.
“Ada sekitar 52 pertanyaan, tetapi semua adalah dari keterangan-keterangan sebelumnya,” kata Hasto.
Niatan Megawati untuk ke KPK disampaikan jauh sebelum Hasto ditahan. Pada medio Desember 2024, Megawati mengaku akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan.
“Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia (Hasto) adalah sekjen saya,” kata Megawati.
-
KPK Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar di Kasus e-KTP
GELORA.CO – Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan skandal mega korupsi e-KTP yang telah merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.
Desakan itu disampaikan AMPD saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Februari 2025.
Koordinator aksi, Bung Arnold mengatakan, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus menyasar semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP.
“Berdasarkan putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP, disebutkan bahwa Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, serta Agun Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, menerima aliran dana dari proyek e-KTP. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari KPK untuk memproses keterlibatan mereka,” kata Bung Arnold dalam orasinya.
Menurut Arnold, sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengawasan proyek e-KTP di Komisi II DPR saat itu, Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan mereka dalam kasus ini.
Apalagi, fakta-fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan tidak boleh diabaikan, dan KPK harus segera membuka kembali penyelidikan terhadap mereka.
“Kami tidak ingin hukum hanya menjadi alat politik yang tajam ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Jika memang pemerintahan Prabowo serius dalam memberantas korupsi, maka tidak boleh ada perlindungan terhadap tokoh politik mana pun. Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar harus diperiksa, sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan!” tegas Bung Arnold.
Arnold menerangkan, kasus korupsi e-KTP merupakan kejahatan besar yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. Jika kasus itu tidak dituntaskan kata Arnold, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo akan terguncang dan reformasi pemberantasan korupsi yang dijanjikan akan kehilangan legitimasi.
“Kami tidak akan berhenti. Jika pemerintahan Prabowo ingin membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, maka skandal e-KTP harus diselesaikan tanpa pandang bulu. Jika hukum masih dipermainkan untuk kepentingan politik, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan ini,” pungkas Bung Arnold.
Dalam aksi ini, AMPD menyampaikan 3 tuntutan, yakni Presiden Prabowo harus memastikan pengusutan skandal e-KTP hingga tuntas, tanpa adanya intervensi politik yang dapat menghambat proses hukum.
Kedua, KPK wajib bekerja secara transparan dan independen, dengan melanjutkan penyelidikan terhadap nama-nama yang telah disebut dalam putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP.
Dan ketiga, menuntut pengusutan dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua dan Ketua Komisi II DPR RI, karena telah disebut menerima uang dalam proyek e-KTP berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan.
-
/data/photo/2025/02/26/67bf06cc845cb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Deddy Corbuzier Ungkap Keinginan Beli Mobil Maung Pindad Pakai Uang Pribadi")
Deddy Corbuzier Ungkap Keinginan Beli Mobil Maung Pindad Pakai Uang Pribadi
Deddy Corbuzier Ungkap Keinginan Beli Mobil Maung Pindad Pakai Uang Pribadi
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com –
Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan bidang Komunikasi Sosial dan Publik,
Deddy Corbuzier
, mengungkap keinginannya membeli
mobil Maung
buatan
PT Pindad
menggunakan uang pribadi.
Mulanya, Deddy ditanya apakah ia tertarik membeli mobil Maung karena sudah melihat langsung saat berkunjung ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, hari ini.
Mantan mentalis itu menjawab dengan lugas bahwa ia memang berkeinginan membeli Maung.
“Jujur ya, jujur ya, bukan karena Stafsus gitu, tapi sejak saya pertama kali kenal sama beliau (Dirut Pindad), pertanyaan saya pertama adalah, dijual untuk sipil apa enggak? Iya, dijual untuk sipil apa enggak,” ungkap Deddy, ditemui di PT Pindad, Bandung, Rabu (26/2/2025).
Deddy terus bertanya apakah memang Maung bisa dijual bebas untuk masyarakat.
Ia pun berterima kasih kepada awak media karena telah menyuarakan apa yang menjadi pertanyaannya selama ini.
“Terima kasih sudah mewakilkan pertanyaan saya,” ujarnya seraya tersenyum.
Setelahnya, awak media spesifik bertanya kepada Deddy apakah bakal membeli Maung pakai uang pribadi atau menunggu dapat fasilitas dari Kemenhan.
Ia dengan lugas menjawab lagi bahwa Maung itu akan dibeli Deddy pakai uang pribadi jika memang sudah dijual bebas.
“Saya beli sendiri saja,” tegas Deddy Corbuzier.
Sementara itu, Direktur Produksi PT Pindad, Hera Rosmiati, menambahkan bahwa pihaknya memang akan menginformasikan daftar harga Maung pada saatnya.
Pindad, lanjut dia, kini tengah menyiapkan hal tersebut.
Bahkan, tidak hanya untuk Maung, Hera menyebut daftar harga produk-produk Pindad juga bakal disebarluaskan.
“Kalau untuk harga, kami belum publish di umum ya, tapi kami sudah menyusun untuk nanti publish price list produk Pindad. Bukan hanya saja untuk kendaraan, tapi juga untuk semua varian munisi, kendaraan, senjata, dan produk-produk industrial, tapi nanti kami tidak publish di kesempatan ini,” tutur Hera pada kesempatan yang sama.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Pemkab Garut gelar pangan murah untuk stabilisasi harga bahan pokok
Kita hari ini di Kecamatan Sucinaraja, insya Allah nanti di Ramadhan ada tiga lokasi lagi yang akan dikunjungi untuk gelar pangan murah
Garut (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar kegiatan pangan murah untuk menstabilkan ketersediaan dan harga bahan pokok masyarakat menjelang Ramadhan.
“Kita hari ini di Kecamatan Sucinaraja, insya Allah nanti di Ramadhan ada tiga lokasi lagi yang akan dikunjungi untuk gelar pangan murah,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Yani Yuliani saat acara Gelar Pangan Murah di halaman kantor Kecamatan Sucinaraja, Garut, Rabu.
Ia menuturkan, kegiatan pangan murah yang menjual sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, terigu, telur, dan komoditas sayuran itu dijual dengan harga lebih murah dibandingkan di pasaran.
Kegiatan itu, lanjut dia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan murah bagi masyarakat saat menjelang bulan Ramadhan, melainkan salah satu program 100 hari kerja Bupati Garut terkait ketersediaan bahan pokok yang terjangkau.
“Ini merupakan program 100 hari bapak Bupati Garut untuk penyediaan sembako murah, kita ini sebetulnya kegiatan rutin di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan,” katanya.
Ia menyampaikan, momentum Ramadhan itu seringkali terjadi kenaikan permintaan pangan masyarakat, sehingga berdampak pada kenaikan harga, untuk itu pihaknya menyiapkan produk pangan yang terjangkau oleh masyarakat, sekaligus untuk menstabilkan harga di pasaran.
Barang pangan yang dijual murah itu, kata dia, karena adanya kerja sama pemerintah daerah dengan mitra, kemudian memberikan subsidi sehingga produk yang dijual akan jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran.
“Harganya kita menyiapkan di bawah pasar, karena kita juga bekerja sama dengan mitra, ada subsidi dari pemerintah sehingga sampai di masyarakat murah, untuk beras malah di bawah eceran tertinggi, untuk komoditi lainnya di bawah harga pasar,” katanya.
Ia menambahkan, pasokan barang pangan menjelang dan saat Ramadhan maupun Idul Fitri dipastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan pasar.
“Kita mengupayakan ketersediaan pangan untuk Kabupaten Garut masih bisa terpenuhi di bulan Ramadhan, dan menjelang Idul Fitri,” katanya.
Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Garut, Dedy Mulyadi menyatakan, pemerintah tidak hanya menyediakan pangan yang murah, melainkan harus memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Tujuan lain kegiatan pangan murah di Garut itu, kata dia, untuk menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan seperti menimbun kemudian menjual harga lebih mahal di pasaran.
“Strategi gelar pangan murah ini untuk men-‘trigger’ para pengusaha juga agar tidak melakukan penimbunan-penimbunan barang, tidak melakukan kenaikan-kenaikan yang sifatnya sporadis,” katanya.
Salah seorang warga, Yuningsih (50) mengatakan, adanya pasar murah itu telah membantu meringankan beban pengeluaran untuk belanja kebutuhan pangan karena harganya lumayan lebih murah dibandingkan di pasar seperti beras, gula putih, terigu dan minyak goreng.
“Alhamdulillah harganya beda dari pasar, jadi sangat membantu meringankan menjelang bulan Ramadhan,” katanya.
Harga pangan yang dijual murah itu seperti beras premium dijual dengan harga Rp65 ribu per lima kilogram, beras medium Rp60 ribu per lima kilogram, minyak goreng 1 liter Rp16 ribu, terigu merk Segitiga Biru Rp10 ribu, gula pasir Rp17 ribu, telur ayam Rp28 ribu, daging ayam Rp31 ribu, dan aneka sayuran Rp5 ribu per paket.
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
DPR serap aspirasi di Jabar untuk perubahan UU tentang Kepariwisataan
sampaikan masalah yang dihadapi, dan usulan untuk undang-undang yang tengah kita bahas untuk kemajuan pariwisata Indonesia
Bandung (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerap aspirasi dari unsur-unsur kepariwisataan mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, asosiasi kepariwisataan, pengusaha, hingga universitas di Jawa Barat untuk memberi masukan pada RUU Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
Dalam kegiatan serap aspirasi yang dilaksanakan di hotel di Bandung, Jawa Barat ini, Komisi VII DPR RI meminta tiap unsur kepariwisataan untuk menyampaikan keluh kesah, masalah kepariwisataan dan masukan untuk undang-undang yang tengah dibahas tersebut.
“Silahkan sampaikan masalah yang dihadapi selama ini, dan usulan untuk undang-undang yang tengah kita bahas ini untuk kemajuan pariwisata Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga selaku pimpinan sidang serap aspirasi ini, Rabu.
Kesempatan pertama diberikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Ani Widiani yang mempertanyakan terkait pengelolaan destinasi wisata yang ditunjuk apakah harus melalui Surat Keputusan (SK) atau tidak.
Ani juga mengusulkan perlunya dipertajam mengenai manajemen krisis tempat wisata dari bencana.
“Dalam pasal 11 K poin 5 disebutkan pengelola destinasi kepariwisataan berperan sebagai penanggung jawab sah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola suatu destinasi pariwisata ini mohon penjelasan apakah harus SK. Kemudian saya pikir perlu penajaman soal manajemen krisis karena Jabar ini rawan bencana,” kata Ani.
Selanjutnya, yang menyampaikan pandangannya pada rapat tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung Arief Syaifudin yang menyoroti Pasal 17 S terkait Desa Wisata, yang menurut dia menyebabkan daerah berstatus kota tidak bisa terakomodir karena tidak ada wilayah yang berstatus desa tapi kelurahan, sehingga mengusulkan penambahan diksi kampung untuk mengakomodir daerah kota.
“Kaitan dengan desa wisata, kami di Kota Bandung tak punya desa, kalau begitu kami jadi tidak bisa ikut gabung Pak. Kebetulan Kota Bandung sudah punya Kampung Wisata dan saya lihat di sini ada desa wisata dan kampung tematik, kalau memang begitu, artinya mungkin bisa kita lakukan untuk yang tingkat kota. Mungkin itu, dan selebihnya saya sampaikan secara tertulis,” ujarnya.
Selanjutnya, para asosiasi kepariwisataan baik dari asosiasi perhotelan, tempat wisata, guide, dan lainnya, juga menyampaikan beberapa masukan antara lain sertifikasi untuk para pekerja kepariwisataan seperti pemandu wisata, pramuwisata dan lainnya.
Kemudian pihak universitas yang dihadiri dari ITB, Unpad dan UPI menekankan perlunya pengembangan pariwisata berkelanjutan yang ramah alam.
Adapun kalangan pengusaha mengusulkan penguatan atas akses permodalan dan skill UMKM, hingga soal infrastruktur ke tempat wisata.
Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa masukan-masukan dari para pelaku kepariwisataan di Jawa Barat merupakan yang ingin mereka ambil, seperti dari sumber daya manusia (SDM) yang harus tersertifikasi seperti tour leader atau pramuwisata, sarana prasarana infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan sebuah destinasi wisata yang ada di lokasi tertentu.
“Nah, masukan-masukan inilah nanti yang menjadi bahan bagi kita untuk menyusun RUU keparwisataan sebagai perubahan ketiga, UU nomor 10 Rahun 2009 yang dikomitmenkan dua kali masa sidang sudah selesai. Yang jelas juga kami selalu terbuka atas segala masukan dari manapun yang diusulkan baik lisan atau tertulis,” ujar Lamhot.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025 -
Kemenperin terapkan sanksi, Apple tambah investasi lewat GVC
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS), Apple berkomitmen menambah investasi dalam rangka memenuhi sanksi akibat belum menjalankan komitmen inovasi perpanjangan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) periode sebelumnya.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu menyatakan pemenuhan sanksi itu dilakukan dengan cara menghadirkan perusahaan yang merupakan bagian dari Global Value Chain (GVC) atau suplier ICT Luxhsare untuk masuk atau menanamkan modal investasi di Indonesia.
“Jadi investasi ICT Luxshare di Indonesia atas permintaan dari Apple dalam rangka Apple memenuhi kewajiban sanksi karena memang diatur dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet,” katanya.
Dijelaskan dia, ICT Luxshare akan berinvestasi untuk memproduksi aksesoris AirTag di pabrik yang sedang dibangun di Batam dengan investasi 150 juta dolar AS atau Rp2,4 triliun (kurs Rp16.370).
Selain itu perusahaan tersebut juga akan menjadikan Indonesia sebagai suplier 65 persen AirTag dunia, serta Apple berkomitmen bahwa komponen baterai AirTag akan dipenuhi dari produsen dalam negeri.
Selain itu, Apple juga sedang menyiapkan garis produksi di perusahaan Long Harmony, Bandung, yang akan membuat kain mesh untuk keperluan AirPod Max. Sehingga Long Harmony akan menjadi salah satu bagian dari GVC Apple.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, Indonesia telah merampungkan proses negosiasi dengan perusahaan teknologi terkemuka Apple terkait perpanjangan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga perusahaan tersebut bisa menjual produknya secara resmi di Indonesia.
“Dengan selesainya perundingan antara Kemenperin dengan Apple yang sudah dituangkan dalam dokumen MoU, proses penerbitan sertifikat TKDN untuk Apple bisa dimulai,” kata Menperin Agus.
Dijelaskan Menperin, proses negosiasi yang dilakukan dengan Apple sudah berjalan selama 5 bulan, dan berlangsung alot, karena baik dari sisi pemerintah Indonesia maupun perusahaan itu sama-sama mempertahankan kepentingannya masing-masing.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025 -
BMKG sebut cuaca berawan-hujan masih meliputi mayoritas Indonesia
Ilustrasi: Pengendara sepeda motor berusaha mengambil barangnya yang terjatuh saat menerobos genangan air di jembatan Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali, Sabtu (22/2/2025) ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nz (ANTARA FOTO/NYOMAN HENDRA WIBOWO)
BMKG sebut cuaca berawan-hujan masih meliputi mayoritas Indonesia
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 26 Februari 2025 – 09:49 WIBElshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI masih memprakirakan cuaca berawan hingga hujan masih meliputi mayoritas kota besar di Indonesia.
Melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Rabu, Prakirawan BMKG Yohanes Agung Kristomo memaparkan potensi hujan ringan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang. Sementara potensi hujan disertai petir diprakirakan mengguyur Pekanbaru dan Padang
“Masih di Pulau Sumatera, secara umum diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Jambi, hujan ringan untuk wilayah Palembang, dan waspadai potensi hujan disertai petir untuk wilayah Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung,” katanya.
Yohanes memaparkan cuaca di Pulau Jawa secara umum diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Hujan sedang untuk wilayah Serang, Semarang, dan Surabaya, serta potensi hujan disertai petir untuk wilayah Bandung. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, lanjutnya, secara umum diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Denpasar, serta hujan disertai petir untuk wilayah Mataram dan Kupang.
“Beralih ke Pulau Kalimantan, secara umum diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Waspadai potensi hujan disertai petir untuk wilayah Palangka Raya dan Tanjung Selor,” ujarnya.
Di wilayah Sulawesi, kata Yohanes, secara umum diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Makassar, Palu, Gorontalo, dan Manado. Hujan sedang untuk wilayah Mamuju, serta potensi hujan disertai petir untuk wilayah Kendari.
Adapun di wilayah Indonesia bagian timur, secara umum diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Ternate, hujan ringan untuk wilayah Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Hujan sedang untuk wilayah Nabire, serta potensi hujan disertai petir untuk wilayah Sorong dan Merauke.
Yohanes mengimbau kepada masyarakat bahwa informasi yang disampaikan merupakan gambaran umum cuaca di masing-masing wilayah. Adapun untuk mendapatkan cuaca yang lebih spesifik dan diperbarui setiap 3 jam, masyarakat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di AppStore dan PlayStore, atau laman web resmi BMKG di www.bmkg.go.id serta media sosial @infobmkg.
Sumber : Antara