Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Senyum Hasto Belum Dijenguk Megawati

    Senyum Hasto Belum Dijenguk Megawati

    GELORA.CO -Belum ada tanda-tanda Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menjenguk Sekjen Hasto Kristiyanto di Rutan KPK.

    Saat datang ke Gedung KPK hari ini, Hasto hanya melemparkan senyuman ketika disinggung rencana Megawati menjenguknya. Tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku ini malah berkilah membahas hal lain.

    “Kami sudah punya sahabat-sahabat seperjuangan di dalam (Rutan). Pokoknya hidup menjadi makin sempurna. Merdeka,” singkat Hasto tersenyum di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.

    Hasto hari ini menjalani pemeriksaan perdana setelah ditahan KPK. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya.

    “Ada sekitar 52 pertanyaan, tetapi semua adalah dari keterangan-keterangan sebelumnya,” kata Hasto.

    Niatan Megawati untuk ke KPK disampaikan jauh sebelum Hasto ditahan. Pada medio Desember 2024, Megawati mengaku akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan.

    “Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia (Hasto) adalah sekjen saya,” kata Megawati.

  • KPK Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar di Kasus e-KTP

    KPK Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar di Kasus e-KTP

    GELORA.CO – Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan skandal mega korupsi e-KTP yang telah merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun.

    Desakan itu disampaikan AMPD saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Februari 2025.

    Koordinator aksi, Bung Arnold mengatakan, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus menyasar semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP.

    “Berdasarkan putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP, disebutkan bahwa Ganjar Pranowo yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, serta Agun Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, menerima aliran dana dari proyek e-KTP. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari KPK untuk memproses keterlibatan mereka,” kata Bung Arnold dalam orasinya.

    Menurut Arnold, sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengawasan proyek e-KTP di Komisi II DPR saat itu, Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar memiliki kewajiban moral dan hukum untuk mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan mereka dalam kasus ini.

    Apalagi, fakta-fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan tidak boleh diabaikan, dan KPK harus segera membuka kembali penyelidikan terhadap mereka.

    “Kami tidak ingin hukum hanya menjadi alat politik yang tajam ke lawan, tetapi tumpul ke kawan. Jika memang pemerintahan Prabowo serius dalam memberantas korupsi, maka tidak boleh ada perlindungan terhadap tokoh politik mana pun. Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar harus diperiksa, sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan!” tegas Bung Arnold.

    Arnold menerangkan, kasus korupsi e-KTP merupakan kejahatan besar yang merugikan seluruh rakyat Indonesia. Jika kasus itu tidak dituntaskan kata Arnold, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo akan terguncang dan reformasi pemberantasan korupsi yang dijanjikan akan kehilangan legitimasi.

    “Kami tidak akan berhenti. Jika pemerintahan Prabowo ingin membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, maka skandal e-KTP harus diselesaikan tanpa pandang bulu. Jika hukum masih dipermainkan untuk kepentingan politik, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan ini,” pungkas Bung Arnold.

    Dalam aksi ini, AMPD menyampaikan 3 tuntutan, yakni Presiden Prabowo harus memastikan pengusutan skandal e-KTP hingga tuntas, tanpa adanya intervensi politik yang dapat menghambat proses hukum.

    Kedua, KPK wajib bekerja secara transparan dan independen, dengan melanjutkan penyelidikan terhadap nama-nama yang telah disebut dalam putusan pengadilan dan kesaksian para terpidana kasus e-KTP.

    Dan ketiga, menuntut pengusutan dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua dan Ketua Komisi II DPR RI, karena telah disebut menerima uang dalam proyek e-KTP berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di pengadilan.

  • Deddy Corbuzier Ungkap Keinginan Beli Mobil Maung Pindad Pakai Uang Pribadi

    Deddy Corbuzier Ungkap Keinginan Beli Mobil Maung Pindad Pakai Uang Pribadi

    Deddy Corbuzier Ungkap Keinginan Beli Mobil Maung Pindad Pakai Uang Pribadi
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com –
    Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan bidang Komunikasi Sosial dan Publik,
    Deddy Corbuzier
    , mengungkap keinginannya membeli
    mobil Maung
    buatan
    PT Pindad
    menggunakan uang pribadi.
    Mulanya, Deddy ditanya apakah ia tertarik membeli mobil Maung karena sudah melihat langsung saat berkunjung ke PT Pindad, Bandung, Jawa Barat, hari ini.
    Mantan mentalis itu menjawab dengan lugas bahwa ia memang berkeinginan membeli Maung.
    “Jujur ya, jujur ya, bukan karena Stafsus gitu, tapi sejak saya pertama kali kenal sama beliau (Dirut Pindad), pertanyaan saya pertama adalah, dijual untuk sipil apa enggak? Iya, dijual untuk sipil apa enggak,” ungkap Deddy, ditemui di PT Pindad, Bandung, Rabu (26/2/2025).
    Deddy terus bertanya apakah memang Maung bisa dijual bebas untuk masyarakat.
    Ia pun berterima kasih kepada awak media karena telah menyuarakan apa yang menjadi pertanyaannya selama ini.
    “Terima kasih sudah mewakilkan pertanyaan saya,” ujarnya seraya tersenyum.
    Setelahnya, awak media spesifik bertanya kepada Deddy apakah bakal membeli Maung pakai uang pribadi atau menunggu dapat fasilitas dari Kemenhan.
    Ia dengan lugas menjawab lagi bahwa Maung itu akan dibeli Deddy pakai uang pribadi jika memang sudah dijual bebas.
    “Saya beli sendiri saja,” tegas Deddy Corbuzier.
    Sementara itu, Direktur Produksi PT Pindad, Hera Rosmiati, menambahkan bahwa pihaknya memang akan menginformasikan daftar harga Maung pada saatnya.
    Pindad, lanjut dia, kini tengah menyiapkan hal tersebut.
    Bahkan, tidak hanya untuk Maung, Hera menyebut daftar harga produk-produk Pindad juga bakal disebarluaskan.
    “Kalau untuk harga, kami belum publish di umum ya, tapi kami sudah menyusun untuk nanti publish price list produk Pindad. Bukan hanya saja untuk kendaraan, tapi juga untuk semua varian munisi, kendaraan, senjata, dan produk-produk industrial, tapi nanti kami tidak publish di kesempatan ini,” tutur Hera pada kesempatan yang sama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Garut gelar pangan murah untuk stabilisasi harga bahan pokok

    Pemkab Garut gelar pangan murah untuk stabilisasi harga bahan pokok

    Kita hari ini di Kecamatan Sucinaraja, insya Allah nanti di Ramadhan ada tiga lokasi lagi yang akan dikunjungi untuk gelar pangan murah

    Garut (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggelar kegiatan pangan murah untuk menstabilkan ketersediaan dan harga bahan pokok masyarakat menjelang Ramadhan.

    “Kita hari ini di Kecamatan Sucinaraja, insya Allah nanti di Ramadhan ada tiga lokasi lagi yang akan dikunjungi untuk gelar pangan murah,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Yani Yuliani saat acara Gelar Pangan Murah di halaman kantor Kecamatan Sucinaraja, Garut, Rabu.

    Ia menuturkan, kegiatan pangan murah yang menjual sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, terigu, telur, dan komoditas sayuran itu dijual dengan harga lebih murah dibandingkan di pasaran.

    Kegiatan itu, lanjut dia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan murah bagi masyarakat saat menjelang bulan Ramadhan, melainkan salah satu program 100 hari kerja Bupati Garut terkait ketersediaan bahan pokok yang terjangkau.

    “Ini merupakan program 100 hari bapak Bupati Garut untuk penyediaan sembako murah, kita ini sebetulnya kegiatan rutin di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan,” katanya.

    Ia menyampaikan, momentum Ramadhan itu seringkali terjadi kenaikan permintaan pangan masyarakat, sehingga berdampak pada kenaikan harga, untuk itu pihaknya menyiapkan produk pangan yang terjangkau oleh masyarakat, sekaligus untuk menstabilkan harga di pasaran.

    Barang pangan yang dijual murah itu, kata dia, karena adanya kerja sama pemerintah daerah dengan mitra, kemudian memberikan subsidi sehingga produk yang dijual akan jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

    “Harganya kita menyiapkan di bawah pasar, karena kita juga bekerja sama dengan mitra, ada subsidi dari pemerintah sehingga sampai di masyarakat murah, untuk beras malah di bawah eceran tertinggi, untuk komoditi lainnya di bawah harga pasar,” katanya.

    Ia menambahkan, pasokan barang pangan menjelang dan saat Ramadhan maupun Idul Fitri dipastikan dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan pasar.

    “Kita mengupayakan ketersediaan pangan untuk Kabupaten Garut masih bisa terpenuhi di bulan Ramadhan, dan menjelang Idul Fitri,” katanya.

    Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Garut, Dedy Mulyadi menyatakan, pemerintah tidak hanya menyediakan pangan yang murah, melainkan harus memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

    Tujuan lain kegiatan pangan murah di Garut itu, kata dia, untuk menjadi peringatan bagi pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan seperti menimbun kemudian menjual harga lebih mahal di pasaran.

    “Strategi gelar pangan murah ini untuk men-‘trigger’ para pengusaha juga agar tidak melakukan penimbunan-penimbunan barang, tidak melakukan kenaikan-kenaikan yang sifatnya sporadis,” katanya.

    Salah seorang warga, Yuningsih (50) mengatakan, adanya pasar murah itu telah membantu meringankan beban pengeluaran untuk belanja kebutuhan pangan karena harganya lumayan lebih murah dibandingkan di pasar seperti beras, gula putih, terigu dan minyak goreng.

    “Alhamdulillah harganya beda dari pasar, jadi sangat membantu meringankan menjelang bulan Ramadhan,” katanya.

    Harga pangan yang dijual murah itu seperti beras premium dijual dengan harga Rp65 ribu per lima kilogram, beras medium Rp60 ribu per lima kilogram, minyak goreng 1 liter Rp16 ribu, terigu merk Segitiga Biru Rp10 ribu, gula pasir Rp17 ribu, telur ayam Rp28 ribu, daging ayam Rp31 ribu, dan aneka sayuran Rp5 ribu per paket.

    Pewarta: Feri Purnama
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPR serap aspirasi di Jabar untuk perubahan UU tentang Kepariwisataan

    DPR serap aspirasi di Jabar untuk perubahan UU tentang Kepariwisataan

    sampaikan masalah yang dihadapi, dan usulan untuk undang-undang yang tengah kita bahas untuk kemajuan pariwisata Indonesia

    Bandung (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyerap aspirasi dari unsur-unsur kepariwisataan mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, asosiasi kepariwisataan, pengusaha, hingga universitas di Jawa Barat untuk memberi masukan pada RUU Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

    Dalam kegiatan serap aspirasi yang dilaksanakan di hotel di Bandung, Jawa Barat ini, Komisi VII DPR RI meminta tiap unsur kepariwisataan untuk menyampaikan keluh kesah, masalah kepariwisataan dan masukan untuk undang-undang yang tengah dibahas tersebut.

    “Silahkan sampaikan masalah yang dihadapi selama ini, dan usulan untuk undang-undang yang tengah kita bahas ini untuk kemajuan pariwisata Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga selaku pimpinan sidang serap aspirasi ini, Rabu.

    Kesempatan pertama diberikan pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Ani Widiani yang mempertanyakan terkait pengelolaan destinasi wisata yang ditunjuk apakah harus melalui Surat Keputusan (SK) atau tidak.

    Ani juga mengusulkan perlunya dipertajam mengenai manajemen krisis tempat wisata dari bencana.

    “Dalam pasal 11 K poin 5 disebutkan pengelola destinasi kepariwisataan berperan sebagai penanggung jawab sah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola suatu destinasi pariwisata ini mohon penjelasan apakah harus SK. Kemudian saya pikir perlu penajaman soal manajemen krisis karena Jabar ini rawan bencana,” kata Ani.

    Selanjutnya, yang menyampaikan pandangannya pada rapat tersebut adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung Arief Syaifudin yang menyoroti Pasal 17 S terkait Desa Wisata, yang menurut dia menyebabkan daerah berstatus kota tidak bisa terakomodir karena tidak ada wilayah yang berstatus desa tapi kelurahan, sehingga mengusulkan penambahan diksi kampung untuk mengakomodir daerah kota.

    “Kaitan dengan desa wisata, kami di Kota Bandung tak punya desa, kalau begitu kami jadi tidak bisa ikut gabung Pak. Kebetulan Kota Bandung sudah punya Kampung Wisata dan saya lihat di sini ada desa wisata dan kampung tematik, kalau memang begitu, artinya mungkin bisa kita lakukan untuk yang tingkat kota. Mungkin itu, dan selebihnya saya sampaikan secara tertulis,” ujarnya.

    Selanjutnya, para asosiasi kepariwisataan baik dari asosiasi perhotelan, tempat wisata, guide, dan lainnya, juga menyampaikan beberapa masukan antara lain sertifikasi untuk para pekerja kepariwisataan seperti pemandu wisata, pramuwisata dan lainnya.

    Kemudian pihak universitas yang dihadiri dari ITB, Unpad dan UPI menekankan perlunya pengembangan pariwisata berkelanjutan yang ramah alam.

    Adapun kalangan pengusaha mengusulkan penguatan atas akses permodalan dan skill UMKM, hingga soal infrastruktur ke tempat wisata.

    Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa masukan-masukan dari para pelaku kepariwisataan di Jawa Barat merupakan yang ingin mereka ambil, seperti dari sumber daya manusia (SDM) yang harus tersertifikasi seperti tour leader atau pramuwisata, sarana prasarana infrastruktur yang dapat mendukung pengembangan sebuah destinasi wisata yang ada di lokasi tertentu.

    “Nah, masukan-masukan inilah nanti yang menjadi bahan bagi kita untuk menyusun RUU keparwisataan sebagai perubahan ketiga, UU nomor 10 Rahun 2009 yang dikomitmenkan dua kali masa sidang sudah selesai. Yang jelas juga kami selalu terbuka atas segala masukan dari manapun yang diusulkan baik lisan atau tertulis,” ujar Lamhot.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenperin terapkan sanksi, Apple tambah investasi lewat GVC

    Kemenperin terapkan sanksi, Apple tambah investasi lewat GVC

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS), Apple berkomitmen menambah investasi dalam rangka memenuhi sanksi akibat belum menjalankan komitmen inovasi perpanjangan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) periode sebelumnya.

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu menyatakan pemenuhan sanksi itu dilakukan dengan cara menghadirkan perusahaan yang merupakan bagian dari Global Value Chain (GVC) atau suplier ICT Luxhsare untuk masuk atau menanamkan modal investasi di Indonesia.

    “Jadi investasi ICT Luxshare di Indonesia atas permintaan dari Apple dalam rangka Apple memenuhi kewajiban sanksi karena memang diatur dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet,” katanya.

    Dijelaskan dia, ICT Luxshare akan berinvestasi untuk memproduksi aksesoris AirTag di pabrik yang sedang dibangun di Batam dengan investasi 150 juta dolar AS atau Rp2,4 triliun (kurs Rp16.370).

    Selain itu perusahaan tersebut juga akan menjadikan Indonesia sebagai suplier 65 persen AirTag dunia, serta Apple berkomitmen bahwa komponen baterai AirTag akan dipenuhi dari produsen dalam negeri.

    Selain itu, Apple juga sedang menyiapkan garis produksi di perusahaan Long Harmony, Bandung, yang akan membuat kain mesh untuk keperluan AirPod Max. Sehingga Long Harmony akan menjadi salah satu bagian dari GVC Apple.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, Indonesia telah merampungkan proses negosiasi dengan perusahaan teknologi terkemuka Apple terkait perpanjangan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sehingga perusahaan tersebut bisa menjual produknya secara resmi di Indonesia.

    “Dengan selesainya perundingan antara Kemenperin dengan Apple yang sudah dituangkan dalam dokumen MoU, proses penerbitan sertifikat TKDN untuk Apple bisa dimulai,” kata Menperin Agus.

    Dijelaskan Menperin, proses negosiasi yang dilakukan dengan Apple sudah berjalan selama 5 bulan, dan berlangsung alot, karena baik dari sisi pemerintah Indonesia maupun perusahaan itu sama-sama mempertahankan kepentingannya masing-masing.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • BMKG sebut cuaca berawan-hujan masih meliputi mayoritas Indonesia

    BMKG sebut cuaca berawan-hujan masih meliputi mayoritas Indonesia

    Ilustrasi: Pengendara sepeda motor berusaha mengambil barangnya yang terjatuh saat menerobos genangan air di jembatan Jalan Gajah Mada, Denpasar, Bali, Sabtu (22/2/2025) ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nz (ANTARA FOTO/NYOMAN HENDRA WIBOWO)

    BMKG sebut cuaca berawan-hujan masih meliputi mayoritas Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 09:49 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI masih memprakirakan cuaca berawan hingga hujan masih meliputi mayoritas kota besar di Indonesia.

    Melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Rabu, Prakirawan BMKG Yohanes Agung Kristomo memaparkan potensi hujan ringan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Medan, dan Tanjung Pinang. Sementara potensi hujan disertai petir diprakirakan mengguyur Pekanbaru dan Padang

    “Masih di Pulau Sumatera, secara umum diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Jambi, hujan ringan untuk wilayah Palembang, dan waspadai potensi hujan disertai petir untuk wilayah Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung,” katanya.

    Yohanes memaparkan cuaca di Pulau Jawa secara umum diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Jakarta dan Yogyakarta. Hujan sedang untuk wilayah Serang, Semarang, dan Surabaya, serta potensi hujan disertai petir untuk wilayah Bandung. Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, lanjutnya, secara umum diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Denpasar, serta hujan disertai petir untuk wilayah Mataram dan Kupang.

    “Beralih ke Pulau Kalimantan, secara umum diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Waspadai potensi hujan disertai petir untuk wilayah Palangka Raya dan Tanjung Selor,” ujarnya.

    Di wilayah Sulawesi, kata Yohanes, secara umum diprakirakan hujan ringan untuk wilayah Makassar, Palu, Gorontalo, dan Manado. Hujan sedang untuk wilayah Mamuju, serta potensi hujan disertai petir untuk wilayah Kendari.

    Adapun di wilayah Indonesia bagian timur, secara umum diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Ternate, hujan ringan untuk wilayah Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Hujan sedang untuk wilayah Nabire, serta potensi hujan disertai petir untuk wilayah Sorong dan Merauke.

    Yohanes mengimbau kepada masyarakat bahwa informasi yang disampaikan merupakan gambaran umum cuaca di masing-masing wilayah. Adapun untuk mendapatkan cuaca yang lebih spesifik dan diperbarui setiap 3 jam, masyarakat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di AppStore dan PlayStore, atau laman web resmi BMKG di www.bmkg.go.id serta media sosial @infobmkg.

    Sumber : Antara

  • Negosiasi Rampung, Apple Tetap Tak Bangun Pabrik di RI

    Negosiasi Rampung, Apple Tetap Tak Bangun Pabrik di RI

    Jakarta –

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap tercapainya kesepakatan investasi antara pemerintah dengan Apple. Salah satu poin yang disepakati adalah rencana investasi produsen iPhone 16 itu sebesar US$ 160 juta atau Rp 2,6 triliun (kurs Rp 16.360) di Indonesia.

    Agus menjelaskan, Apple tetap memilih opsi skema 3 atau skema inovasi dalam memenuhi kewajiban pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Komitmen investasi akan berlaku untuk tahun 2025-2028.

    “Dengan pertimbangan dinamika negosiasi, kami putuskan ini cycle baru. Kami putuskan ini sebagai cycle baru dan kami sudah sepakat bahwa investasi inovasi Apple yang mengikuti skema 3 itu akan senilai US$ 160 juta, ini bentuknya hardcase,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Rabu (26/2/2025).

    Dengan begitu Apple tidak akan membangun pabrik ponselnya di Tanah Air dan tetap melanjutkan skema investasi inovasi. Dari kesepakatan investasi US$ 160 juta, Apple akan melakukan kegiatan yang sebelumnya belum ada, sekaligus memberikan nilai tambah bagi Indonesia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

    Misalnya pendirian yaitu pendirian Apple Software Indonesia and Technology Institute hingga Apple Professional Developer Academy. Selain itu Apple juga akan melanjutkan Apple Developer Academy yang sebelumnya sudah ada di Indonesia.

    “Kemudian ada kegiatan program di dalam inovasi investasi, skema 3, yaitu pendirian Apple Software Indonesia and Technology Institute. Kemudian ada juga pendirian Apple Professional Developer Academy,” imbuhnya.

    Meski US$ 160 juta itu merupakan angka minimal yang dipersyaratkan pemerintah, Agus menyebut Indonesia bisa mendapat tambahan sekitar US$ 72,3 juta. Kemudian pemerintah mendapat US$ 150 juta dari Apple dari sanksi yang dilanggar oleh raksasa teknologi Amerika Serikat itu.

    Rinciannya, US$ 10 juta berasal dari pelunasan utang komitmen investasi yang sudah dibayar Desember 2024, serta sanksi lanjutan atas pelanggaran tersebut sebesar US$ 150 juta. Bentuk sanksi yang dijalankan Apple adalah membuka pabrik AirTag yang berlokasi di Batam.

    “Poin nomor selanjutnya yang selalu kami kejar, dan Alhamdulillah dengan negosiasi yang sangat alot, bisa di MoU kesepakatan Indonesia dan Apple yaitu pendirian Research and Development (R&D) Facility (fasilitas riset dan pengembangan) di Indonesia,” ungkap Agus.

    Selama ini, kata Agus, Apple hanya membangun fasilitas R&D di Benua Amerika, tepatnya di Brasil. Dengan demikian R&D Apple di Indonesia akan menjadi yang kedua di dunia sekaligus pertama di Asia.

    Pendirian dan pelaksanaan R&D akan melibatkan 15 perguruan tinggi di Indonesia, beberapa di antaranya adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan lain-lain.

    Agus menilai Apple melihat Indonesia sebagai negara yang penting terhadap bisnis mereka. Di samping itu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia sudah siap dalam mendukung pembentukan fasilitas RND.

    Kesepakatan yang telah dicapai menjadi modal bagi Apple bisa mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai salah satu syarat menjual produknya di Indonesia. iPhone 16 bakal diperjualbelikan secara legal di Indonesia setelah sertifikat TKDN dari Kemenperin terbit yang disusul dengan pemberian izin edar dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    (ily/rrd)

  • Terganjal Efisiensi, Pemkab Bandung Barat Berikan Fasilitas Penunjang Kepala Daerah Secara Bertahap

    Terganjal Efisiensi, Pemkab Bandung Barat Berikan Fasilitas Penunjang Kepala Daerah Secara Bertahap

    JABAR EKSPRES – Pemkab Bandung Barat memastikan bakal memberikan berbagai fasilitas bagi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) terpilih, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail.

    Pemberian fasilitas bagi kepala daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 di mana kepala daerah dan wakilnya menerima fasilitas dan tunjangan lainnya.

    Berbagai fasilitas itu di antaranya, kendaraan dinas, rumah dinas beserta biaya pemeliharaan dan biaya penunjang operasional atau BPO.

    Kendati demikian, beberapa item fasilitas penunjang tersebut diberikan secara bertahap, sebab saat ini Pemkab Bandung Barat terkena efisiensi anggaran.

    “Fasilitas ini diberikan selama bupati dan wakil bupati menjabat. Akan tetapi pemberiannya dilakukan secara bertahap karena terganjal efisiensi,” ungkap Kabag Umum Setda KBB, Kemal Adhyaksa saat dihubungi, Rabu (26/2/2025).

    Dikatakan Kemal, untuk fasilitas rumah dinas, pihaknya sudah menyodorkan empat calon hunian untuk Bupati dan Wabup Bandung Barat.

    “Kami sudah melihat-lihat tiga rumah di Kota Baru Parahyangan untuk bupati dan wakil bupati. Satu lagi rumah di Jalan Ciloa, Desa Pasirhalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB),” kata Kabag Umum Setda KBB, Kemal Adhyaksa saat dihubungi, belum lama ini.

    Dijelaskan, tiga rumah yang sudah diincar untuk dijadikan calon rumah dinas bupati dan wakil bupati itu siap dikontrakkan pemiliknya. Hingga kini Pemkab Bandung Barat belum memiliki rumah dinas untuk kepala daerah maupun sekretaris daerah (sekda).

    “Sementara yang di Cisarua sudah dikontrak dan selama ini dipakai rumah dinas Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latief hingga Pak Ade Zakir. Habis kontraknya November 2025. Tapi jika Pak Bupati memilih rumah yang ini, tentunya nanti bisa di perpanjang,” ujar Kemal.

    BACA JUGA: Ini Penjelasan Komisi IV DPRD Bandung Barat Soal Kosongnya Sekretariat saat Buruh Demo

    Bupati Jeje sudah tinggal di KBB, tepatnya Kota Baru Parahyangan. Namun belum diketahui apakah tempat tinggal itu permanen atau tidak. Sementara Wakil Bupati Asep Ismail tinggal di rumah pribadinya di Kecamatan Cihampelas, KBB.

    “Keempat rumah itu kita tawarkan ke Pak Bupati dan Pak Wakil untuk dipilih. Setelah dipilih, nanti tinggal kita lengkapi dengan perabotan rumahnya,” katanya.

  • Link Video 15 Menit Jeje Slebew Viral Dicari Netizen, Ini Klarifikasinya

    Link Video 15 Menit Jeje Slebew Viral Dicari Netizen, Ini Klarifikasinya

    JABAR EKSPRES – Jagat maya kembali dihebohkan dengan kemunculan video berdurasi 15 menit yang diduga menampilkan Jeje Slebew. Video ini menjadi viral di berbagai platform media sosial, termasuk TikTok dan Twitter (X), hingga memicu beragam spekulasi di kalangan netizen. Lantas, apa sebenarnya isi dari video tersebut? Benarkah pemeran dalam video itu adalah Jeje Slebew? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

    Sebelum membahas lebih jauh mengenai video yang tengah viral, mari mengenal lebih dulu sosok Jeje Slebew. Wanita bernama lengkap Jasmine Laticia ini lahir pada 2 Maret 2006 dan kini berusia 18 tahun. Jeje dikenal sebagai seleb TikTok yang sempat viral karena gaya khasnya saat nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta.

    Memiliki darah keturunan Indonesia-Belanda, Jeje Slebew cukup aktif di media sosial dan memiliki akun Instagram dengan nama @911jesicascalling. Namanya semakin melejit sejak kemunculannya di berbagai platform digital, baik karena kontennya maupun berbagai kontroversi yang mengikutinya.

    Baca juga : Link Video “Ampun Pakde” Viral di TikTok”, Apa Isi Videonya?

    Viralnya video berdurasi 15 menit yang diduga menampilkan Jeje Slebew pertama kali ramai dibahas oleh akun TikTok @vidio.jeje.slebew. Dalam unggahannya, akun tersebut menyatakan bahwa sosok dalam video memiliki kemiripan dengan Jeje Slebew.

    “Sekarang Jeje Slebew nambah gemoy. Tapi sekarang Jeje lagi viral banget di X mengenai videonya itu,” tulis akun tersebut.

    Banyak netizen pun ikut memberikan pendapat mereka terkait video yang tersebar luas ini. Beberapa dari mereka bahkan mengklaim adanya kesamaan ciri fisik, terutama tato yang terdapat di lengan kanan pemeran dalam video tersebut.

    “Udah ada bukti tato lengan kanannya, bilang aja gak mau ngaku Je,” komentar seorang netizen.“Lah jelas-jelas tatonya sama,” timpal yang lain.

    Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Jeje Slebew terkait viralnya video ini. Bahkan, saat beberapa media mencoba menghubunginya melalui DM Instagram @911jesicascalling pada 25 Februari 2025, tidak ada tanggapan dari Jeje. Sikap diamnya ini justru semakin membuat warganet penasaran dan memunculkan berbagai spekulasi.

    Baca juga :Kaskus Tepe27 Mendadak Viral, Siapa Sebenarnya Tepe27?