Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Tekstil & Produk Tekstil: Pembelajaran dari Bandung

    Tekstil & Produk Tekstil: Pembelajaran dari Bandung

    Bisnis.com, JAKARTA — Nampak jelas balutan karat mulai mewarnai atap pelat besi hingga lubang menganga pada sejumlah gedung milik PT Grand Textile Industri (Grantex) di Kota Bandung, Jawa Barat, pekan lalu. Sisa-sisa kejayaan ini membawa memori satu dasawarsa lalu ketika pabrik tekstil tersebut menjadi primadona para pencari kerja di Bumi Pasundan.

    Andi (52), ingat betul bagaimana aktivitas di lokasi ini dulunya amat padat setiap harinya. Dia yang bekerja sebagai sopir angkutan kota (Angkot) trayek Cicaheum-Cileunyi ini kerap ‘mengetem’ di depan pabrik itu guna mengais rezeki, mengantar buruh berangkat—pulang bekerja.

  • Harga Bahan Pokok di Kabupaten Bandung Naik Jelang Ramadhan 2025

    Harga Bahan Pokok di Kabupaten Bandung Naik Jelang Ramadhan 2025

    Liputan6.com, Bandung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung memastikan stok pangan aman menjelang Ramadhan 1446 Hijriah/2025. Meski demikian, terdapat beberapa komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan harga.

    Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, Dicky Anugrah mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi dan monitoring ke lapangan, di antaranya di Pasar Sehat Soreang dan beberapa pasar lainnya milik pemerintah daerah.

    “Jadi stok untuk kebutuhan pokok ya aman. Cuma ada beberapa komoditas yang saat ini mengalami kenaikan harga, seperti telur ayam ras, cabe, dan lain-lain,” katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 25 Februari 2025.

    Selama pekan ketiga Februari, Dicky menyebut harga rata-rata cabai merah tanjung mengalami kenaikan cukup tinggi, dari Rp44.500 per kilogram menjadi Rp58.500 per kilogram.

    “Yang mana secara mingguan meningkat mencapai 31 persen, kenaikan harga cabai merah tanjung tersebut,” imbuhnya.

    Sementara itu, harga rata-rata cabai keriting terpantau mengalami kenaikan sebesar 33 persen, dari Rp41.500 per kilogram menjadi Rp55.500 per kilogram.

    “Perkembangan harga rata-rata cabai rawit terpantau mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari Rp 62.800 per kilogram menjadi Rp 84.500 per kilogram, yang mana secara mingguan meningkat sebesar 35 persen,” ucapnya.

    Adapun harga telur boiler, kata Dicky, rata-rata mengalami kenaikan pada akhir minggu sebesar 5,5 persen, dari semula Rp28.000 per kilogram menjadi Rp29.500 per kilogram.

    “Perkembangan harga rata-rata bawang merah selama minggu ketiga bulan Februari 2025 terpantau mengalami kenaikan di akhir minggu, dari Rp29.500 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram, yang mana secara mingguan meningkat sebesar 18,5 persen,” pungkasnya.

  • Polres Tulungagung Beberkan Motif Penggelapan Mobil di Kcunk Motor

    Polres Tulungagung Beberkan Motif Penggelapan Mobil di Kcunk Motor

    Tulungagung (beritajatim.com) – Terjerat hutang membuat R (28), warga Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, nekat menggelapkan mobil di tempatnya bekerja. R merupakan karyawan di sebuah showroom mobil Kcunk Motor, milik Suryono Hadi Pranoto, seorang selebgram di Tulungagung. Sebanyak 8 unit mobil telah digelapkan tersangka.

    Dari hasil pemeriksaan, tersangka membawa kabur mobil serta BPKB dan STNK lalu menjualnya di bawah harga pasar. Aksi ini sudah dilakukan tersangka sejak bulan Agustus 2024 lalu.

    Kapolres Tulungagung, AKBP Taat Resdi, mengatakan tersangka sempat merintis usaha jual beli mobil namun gagal dan terjerat hutang. Hal ini menjadi motif aksi penggelapan yang dilakukan oleh tersangka. Sebanyak 8 unit mobil dijual tersangka dan uangnya tidak diberikan ke kasir.

    “Jadi motifnya ini tersangka ingin mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang dan ada yang diputarkan untuk usaha jual beli mobil,” ujarnya, Kamis (27/02/2025).

    Pihak keluarga tersangka sendiri memiliki hubungan akrab dengan pemilik showroom tersebut. Tersangka sudah dianggap adik oleh Suryono dan telah bekerja sejak dua tahun lalu. Tersangka dipercaya sebagai salah seorang admin di showroom tersebut. “Hanya bagian admin yang bisa bebas keluar masuk kantor dan mengambil STNK serta BPKB mobil,” tuturnya.

    Dalam 7 bulan beraksi, sudah 8 mobil yang dijual tersangka dengan nilai total kerugian mencapai Rp 1,5 miliar. Tersangka menjual mobil tersebut lebih murah dari harga pasar hingga selisih mencapai Rp 50 juta per unit.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara, junto Pasal 64 KUHP dengan ancaman 5 tahun ditambah sepertiga. “Kita masih lakukan pendalaman lagi tentang kasus ini,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Delegasi Brazil ke Istana tawarkan produk pertanian dan obat generik

    Delegasi Brazil ke Istana tawarkan produk pertanian dan obat generik

    “Kami bertemu ada tim dari Brazil yang mengetahui bagaimana produk-produk pertanian itu bisa murah dan banyak. Jadi, saya datang untuk mendengarkan, dan yang spesifik (kesehatan) dia juga ada ahli di bidang obat-obatan,”

    Jakarta (ANTARA) – Delegasi pengusaha asal Brazil menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto, yang dalam pertemuan itu didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Selepas pertemuan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi menyebut delegasi asal Brazil itu menawarkan produk-produk dengan harga terjangkau.

    “Kami bertemu ada tim dari Brazil yang mengetahui bagaimana produk-produk pertanian itu bisa murah dan banyak. Jadi, saya datang untuk mendengarkan, dan yang spesifik (kesehatan) dia juga ada ahli di bidang obat-obatan,” kata Menkes Budi Gunadi menjawab pertanyaan ANTARA selepas pertemuan.

    Budi, saat ditanya jenis obat-obatan apa yang ditawarkan, menjawab obat-obat generik.

    “Biar murah,” sambung Budi.

    Di Kompleks Istana Kepresidenan, pertemuan itu berlangsung hampir 2 jam. Budi Gunadi dan Sudaryono keluar dari area arah Istana Merdeka menuju kendaraannya pukul 13.38 WIB, kemudian diikuti dengan rombongan ahli dan pengusaha asal Brazil yang berjumlah enam orang.

    Sektor pertanian menjadi salah satu sorotan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat Presiden menargetkan tercapainya swasembada pangan dengan menciptakan lumbung-lumbung pangan di berbagai daerah.

    Presiden Prabowo, dalam salah satu acara peresmian di Jawa Barat bulan lalu (20/1), optimistis target swasembada pangan dapat tercapai sebelum pemerintahannya memasuki tahun ke-4.

    “Swasembada pangan, saya juga gembira. Target yang saya berikan 4 tahun, tetapi saya percaya akan tercapai jauh sebelum tahun ke-4,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara peresmian PLTA Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 20 Januari 2025.

    Dia menyebut jajaran menterinya melaporkan swasembada pangan itu kemungkinan tercapai sebelum tahun ke-2.

    Swasembada pangan, yang merupakan program prioritas pemerintah, saat ini dikerjakan lintas sektor. Program itu melibatkan sejumlah kementerian, dan turut menggandeng TNI dan Polri.

    Dalam mewujudkan swasembada pangan, Kementerian Pertanian menargetkan 2,3 juta hektare lahan dapat digarap menjadi sawah dan perkebunan tanaman pangan. Lahan-lahan yang akan digarap itu terbagi menjadi optimalisasi lahan rawah (oplah), cetak sawah baru, kemudian normalisasi irigasi tersier, primer, dan sekunder daerah yang ada (existing).

    “Target kita oplah 851.000 hektare, cetak sawah 500.000 hektare, kemudian existing di Pulau Jawa terbagi irigasi tersier, sekunder, primer itu 1 juta hektare. Total 2,3 juta hektare,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada wartawan di Jakarta pada 5 Desember 2024.

    Beberapa lahan baru yang akan dicetak menjadi persawahan di antaranya ada di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

    Tidak hanya menyiapkan lahan, pemerintah juga menyiapkan sistem irigasi, pupuk, dan benih terdistribusi dengan baik ke kelompok-kelompok petani.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pindad siap lepas Maung ke pasar sipil agar bisa dibeli masyarakat

    Pindad siap lepas Maung ke pasar sipil agar bisa dibeli masyarakat

    Badung (ANTARA) – PT Pindad (Persero) tengah bersiap untuk meluncurkan produk kendaraan taktis (rantis) Maung ke pasar sipil agar bisa dibeli masyarakat umum.

    Rantis tersebut akan siap dipasarkan untuk masyarakat sipil setelah PT Pindad mengurus sertifikasi ke Kementerian Perhubungan.

    “Kami sedang menyiapkan sertifikasinya nanti dengan Kementerian Perhubungan, dengan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB),” kata Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad, Prima Kharisma saat ditemui di kantor PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Rabu.

    Prima mengatakan, keputusan untuk memasarkan produk Maung secara bebas karena melihat tingginya animo masyarakat akan kendaraan karya anak bangsa itu.

    Minat tersebut meninggi ketika Presiden Prabowo Subianto menjadikan Maung sebagai kendaraan operasional kepresidenan.

    Walau demikian, Prima memastikan Maung yang akan diproduksi secara umum akan mengalami sedikit perubahan agar lebih nyaman dipakai masyarakat.

    Saat ditanya perkiraan harga Maung MV3 setelah resmi dilepas ke pasar, ia belum bisa membeberkan hal tersebut.

    Lebih lanjut, Prima menargetkan proses sertifikasi di Kementerian Perhubungan akan selesai akhir bulan ini.

    “Jadi kalo misalkan emang udah sertifikasi, nanti pasti next stepnya adalah lanjut ke mass production,” jelas dia.

    Maung Pindad adalah julukan untuk kendaraan SUV MV3 Garuda Limousine yang diproduksi PT Pindad (Persero). Mobil dengan nama lain Maung Garuda adalah karya anak bangsa yang 70 persen komponennya merupakan produksi lokal.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung ketahanan nasional, Polda Metro Jaya panen raya jagung di Bogor

    Dukung ketahanan nasional, Polda Metro Jaya panen raya jagung di Bogor

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya menggelar panen raya jagung serentak bersama 18 Polda lainnya dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional di Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido, Bogor, Jawa Barat.

    “Panen serentak ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mewujudkan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto dalam keterangannya, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa panen kali ini menghasilkan 1,25 ton jagung dari tiga wilayah di bawah Polda Metro Jaya, yaitu SPN Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polres Kepulauan Seribu.

    “Panen Raya Jagung Serentak Tahap 1 tahun 2025 dilakukan di tiga titik utama, yaitu SPN Polda Metro Jaya seluas 0,5 hektare dengan hasil panen 1 ton, Polres Metro Jakarta Utara seluas 300 m² dengan hasil panen 200 kg, dan Polres Kepulauan Seribu seluas 1.200 m² dengan hasil panen 50 kg,” kata Djati.

    Jenis jagung yang dipanen terdiri atas jagung pulut dan jagung manis. Lahan tersebut dikelola oleh kelompok tani yang terdiri atas 25 personel SPN, purnawirawan, dan warga sekitar.

    Djati menjelaskan, sebelum panen raya ini total lahan yang telah dipanen mencapai 1,77 hektare dengan hasil 3,75 ton jagung. Panen sebelumnya dilakukan di SPN Polda Metro Jaya dan empat Polres lainnya.

    “Seluruh hasil panen didistribusikan kepada kelompok tani di lingkungan SPN Polda Metro Jaya dan Polres jajaran, ” katanya.

    Selain di wilayah Polda Metro Jaya, panen raya jagung juga dilakukan serentak di 18 Polda lainnya. Djati juga berharap program ini dapat memperkuat ketahanan pangan lokal serta meningkatkan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam sektor pertanian.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedie Rachim usul moratorium izin AKDP demi benahi transportasi Bogor

    Dedie Rachim usul moratorium izin AKDP demi benahi transportasi Bogor

    Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor

    Kota Bogor (ANTARA) – Wali Kota Bogor Jawa Barat Dedia A Rachim mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mulai memberlakukan moratorium izin angkutan antar-kota dalam provinsi (AKDP) demi membenahi transportasi kota hujan itu.

    Dedie di sela aktivitasnya menjalani retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, mengatakan, usulan tersebut menjawab permintaan Dedi Mulyadi yang menginginkan Kota Bogor terbebas dari kemacetan.

    Menurut Dedie, usulan ini pun pernah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena izin operasional AKDP merupakan kewenangan Pemprov Jabar.

    “Faktanya, di lapangan, jumlah angkutan kota (angkot) dan AKDP semakin tidak terkendali, sehingga sering terjadi persinggungan rute yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik di pusat Kota Bogor,” ungkap Dedie.

    Ia menambahkan, Pemkot Bogor hingga kini tetap melanjutkan kebijakan penataan angkutan umum melalui program rerouting, konversi, dan reduksi angkot yang dinilai cukup berhasil dalam mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah.

    Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Marse Hendra Saputra menjelaskan, program penataan angkot terus dilakukan melalui tiga strategi utama, yakni reduksi, konversi, dan rerouting.

    “Kami menyadari ada kendala terkait AKDP, karena kewenangannya berada di tangan Pemprov. Oleh karena itu, kami akan kembali bersurat kepada Provinsi agar bisa bersama-sama melakukan penataan terhadap angkutan AKDP,” ujar Marse.

    Selain itu, Marse menambahkan bahwa pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap titik-titik rawan kemacetan di Kota Bogor.

    Dengan langkah ini, diharapkan permasalahan kemacetan dapat semakin teratasi dan mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar.

    Pemkot Bogor terus berkomitmen untuk mencari solusi terbaik guna mengurangi kepadatan lalu lintas, baik melalui regulasi, penataan trayek, maupun sinergi dengan pemerintah provinsi.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cipta Karya Bekasi alokasikan Rp278 miliar bangun infrastruktur 2025

    Cipta Karya Bekasi alokasikan Rp278 miliar bangun infrastruktur 2025

    Oleh Bappeda dituangkan ke dalam RKPD (Rencana kerja perangkat daerah) sebagai program prioritas pembangunan tahun ini,

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalokasikan Rp278 miliar untuk membangun infrastruktur di daerah itu pada 2025 mencakup bangunan pendidikan, instansi vertikal hingga sarana kesehatan.

    Kepala DCKTR Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro mengatakan, pembangunan infrastruktur ini merupakan usulan masyarakat saat musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang hingga mendapatkan persetujuan badan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil penghitungan kemampuan keuangan daerah.

    “Oleh Bappeda dituangkan ke dalam RKPD (Rencana kerja perangkat daerah) sebagai program prioritas pembangunan tahun ini, ” katanya di Cikarang, Rabu.

    Dia menjelaskan, pembangunan fisik tahun ini mencakup sektor pendidikan dengan alokasi pembiayaan mencapai Rp185 miliar untuk membangun unit sekolah dan ruang kelas baru, rehabilitasi atau perbaikan hingga penataan halaman dan pagar pada 100 bangunan satuan pendidikan.

    Rinciannya, pembangunan unit sekolah baru yakni satu gedung TK Negeri Sukatani serta dua gedung sekolah dasar masing-masing SDN Wanajaya 06 dan SDN Sukajaya 05. Kemudian pembangunan 10 ruang kelas baru (RKB) meliputi tujuh RKB SD serta tiga SMP.

    Pihaknya juga merehabilitasi 65 sekolah serta melakukan penataan sarana pada 22 sekolah baik untuk jenjang SD maupun SMP. Seluruh kegiatan tersebut ditargetkan tuntas sebelum akhir tahun.

    Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan fasilitas instansi vertikal demi mendukung sinergi antara unsur forum koordinasi pimpinan daerah dengan mengalokasikan anggaran pembangunan senilai Rp80 miliar.

    Anggaran tersebut dipergunakan untuk pembangunan Yontaipur Kostrad tahap dua senilai Rp29,99 miliar. Rehabilitasi dilakukan pada rumah dinas Korem 051/Wkt Rp2,99 miliar, gedung Koramil 12/Serang Baru Rp1,49 miliar, Koramil 09/Cibarusah Rp1,49 miliar serta Koramil 13/Kedungwaringin Rp748 juta.

    Pemkab Bekasi juga mengalokasikan anggaran pembangunan Polsek Babelan senilai Rp12,99 miliar. Pembangunan lanjutan Satpamobvit dan gudang logistik Polres Metro Bekasi masing-masing Rp4,99 miliar serta Rp1,49 miliar.

    Kemudian rehabilitasi rumah dinas polres di Tambun Selatan sebesar Rp1,59 miliar serta rehabilitasi Polsek Setu dan Polsek Kedungwaringin masing-masing senilai Rp498,52 juta.

    Pembangunan mess karyawan Kejari Kabupaten Bekasi Rp6,59 miliar, rehabilitasi gedung pengelolaan aset dan barang bukti kejari Rp1,99 miliar serta pemasangan lift Pengadilan Negeri Cikarang senilai Rp2,49 miliar.

    Terakhir, pembangunan fasilitas pelayanan publik Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Rp298,52 juta, pembangunan Kantor Kementerian Agama Rp4,99 miliar dan rehabilitasi Gedung Bappeda sebesar Rp4,99 miliar.

    Sarana kesehatan turut menjadi perhatian pemerintah daerah dengan menyiapkan anggaran senilai Rp13 miliar untuk membangun serta merehabilitasi fasilitas kesehatan pada tahun ini.

    Kepala Bidang Bangunan Negara pada DCKTR Kabupaten Bekasi Augusta Danny Indrayana mengatakan pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan untuk satu unit puskesmas di wilayah Sukasejati, Cikarang Selatan dengan pagu anggaran Rp6,9 miliar.

    Selain membangun gedung puskesmas baru, pihaknya juga memperbaiki tiga unit puskesmas antara lain Puskesmas Jatimulya, Puskesmas Cibarusah dan Puskesmas Karangbahagia.

    “Rehab Puskesmas Jatimulya dan Cibarusah masing-masing dianggarkan senilai Rp2,9 miliar sedangkan Puskesmas Karangbahagia dilakukan penataan dengan pagu Rp998 juta,” kata dia.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sektor pariwisata Kota Bandung sumbang Rp900 miliar untuk PAD

    Sektor pariwisata Kota Bandung sumbang Rp900 miliar untuk PAD

    Karena ini juga ada permintaan dari pemerintah daerah di Malaysia, kemudian Singapura dan Thailand yang ingin langsung ke Bandung melalui Husein Sastranegara

    Bandung (ANTARA) – Sektor pariwisata Kota Bandung, menyumbang sekitar Rp900 miliar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan okupansi keterisian penginapan menembus delapan juta orang.

    “Ini berasal dari pajak hotel, restoran dan juga tempat-tempat destinasi wisata,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Arief Syaifudin dalam rapat serap aspirasi perubahan UU Kepariwisataan di Bandung, Rabu.

    Arief mengatakan hal ini juga ada pengaruhnya dari beroperasinya kereta cepat whoosh yang per hari mencapai 23 ribu. Namun, menurut dia, hal ini bisa ditingkatkan dengan pembukaan kembali Bandara Hussein Sastranegara.

    “Karena ini juga ada permintaan dari pemerintah daerah di Malaysia, kemudian Singapura dan Thailand yang ingin langsung ke Bandung melalui Husein Sastranegara,” ucapnya.

    Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengungkapkan bahwa untuk bandara, di Jawa Barat sejatinya bisa dipenuhi oleh BIJB Kertajati untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara.

    “Dan penopangnya bisa menggunakan Whoosh dan perjalanan darat walaupun feeder dari dan ke beberapa wilayah seperti Kertajati dan juga dari stasiun kereta api cepat, belum bisa mengakses kepada seluruh destinasi-destinasi wisata yang ada di Jawa Barat ini,” katanya.

    Ke depan, Lamhot mengatakan pihaknya juga akan mendorong feeder atau angkutan pengumpan, akan lebih didorong untuk diwajibkan.

    “Jadi harapannya terbuka aksesnya untuk bisa masuk ke seluruh objek wisata yang ada di Jawa Barat juga,” katanya.

    Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat menyebut dunia kepariwisataan di Jawa Barat tengah mengalami krisis, akibat beberapa isu yang terjadi dan menjadi pekerjaan rumah bersama.

    Sekretaris Disparbud Jawa Barat Ani Widiani mengatakan yang pertama butuh adanya manajemen untuk mengantisipasi bencana, kemudian persoalan pengelolaan sampah tempat wisata dan pungli yang bisa merusak citra pariwisata di Jawa Barat.

    Hal ini, menurut Ani, perlu perhatian serius karena bisa mengancam kelangsungan dari realisasi investasi ekonomi kreatif di Jawa Barat di mana untuk Investasi tahun 2023 dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp15 triliun, dan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp7,4 triliun, dan di 2024 meningkat PMA nya sebanyak Rp35 triliun dan PMDN Rp8 triliun.

    “Hal-hal ini butuh perhatian serius semua pihak karena bisa mengganggu citra pariwisata Jabar, karena kan sesungguhnya yang bekerja (harusnya) tidak hanya sektor pariwisata tapi juga komponen lain dari stakeholders lainnya,” ucap dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden sebut beri tugas berat untuk AHY, termasuk `giant sea wall`

    Presiden sebut beri tugas berat untuk AHY, termasuk `giant sea wall`

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyerahkan tongkat komando kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara Penutupan Kongres VI DPP Partai Demokrat di Kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Presiden sebut beri tugas berat untuk AHY, termasuk `giant sea wall`
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 07:15 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyebut dirinya memberi tugas berat untuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang salah satunya membangun tanggul raksasa (giant sea wall) di pantai utara Pulau Jawa.

    “Pak AHY saya beri tugas yang berat (bidang) infrastruktur, salah satu nanti infrastruktur paling penting adalah giant sea wall. Giant sea wall yang akan menyelamatkan pantai utara Jawa,” kata Presiden kepada AHY saat acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2) malam.

    Presiden kemudian menyebutkan beberapa lokasi pembangunan tanggul raksasa itu, di antaranya mencakup pantai utara di ujung Pulau Jawa, tepatnya di Banten, sampai dengan di Gresik, Jawa Timur.

    “Sekian ratus kilometer harus kita bangun. Apa bisa?” kata Prabowo.

    Kader-kader Demokrat peserta Kongres kemudian berseru: “Bisa!”

    “Bisa!” sambung Presiden.

    Presiden menyebut dirinya tak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merampungkan pembangunan tanggul raksasa itu.

    “Insyaallah dengan tekad, kita akan capai, dan ini salah satu tugas berat di pundak Menko Infrastruktur. Tetapi kita akan putuskan, kita akan mulai dengan kekuatan kita sendiri. Jangan ragu! Bukan potensi lagi, kita jelas punya uangnya siap. Kita mulai secepatnya!” kata Presiden.

    Presiden Prabowo berencana membangun tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Presiden, dalam beberapa kesempatan, mengakui pembangunan tanggul laut bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu puluhan tahun.

    Prabowo, semasa menjadi menteri pertahanan, pernah berbicara mengenai masalah tanggul laut raksasa. Dia pernah mengingatkan para pejabat negara jangan sampai pembangunan giant sea wall itu terjebak dalam kemelut politik 5 tahunan.

    Jika berkaca pada pengalaman negara-negara di Eropa, pembangunan tanggul laut raksasa dapat rampung dalam waktu hingga 40 tahun.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo, dalam periode awal kepemimpinannya, meminta jajaran menterinya untuk mengkaji pembangunan tanggul laut raksasa dari Jakarta sampai Cirebon sebagai Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa itu masuk dalam PSN Tahun 2025. Nantinya, Airlangga menjelaskan tanggul laut raksasa Jakarta–Cirebon itu terhubung dengan tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah yang sudah dibangun.

    Presiden Prabowo, Airlangga melanjutkan, juga telah memberi arahan kepada jajaran menteri untuk menyiapkan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan giant sea wall Jakarta—Cirebon.

    Sumber : Antara