provinsi: JAWA BARAT

  • Anak Usaha Pertamina Lubricants Produksi Perdana Katalis SGB dan ME-Kat 200 – Page 3

    Anak Usaha Pertamina Lubricants Produksi Perdana Katalis SGB dan ME-Kat 200 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengunjungi pabrik PT Katalis Sinergi Indonesia (KSI) yang tengah memproduksi perdana Adsorben SGB (Sulphur Guard Bed) dan Katalis ME-Kat 200. Pabrik milik Katalis Sinergi Indonesia ini terletak di Kawasan Industri Kujang di Cikampek, Jawa Barat.

    PT Katalis Sinergi Indonesia merupakan hasil sinergi antara PT Pertamina Lubricants, PT Pupuk Kujang, dan PT Rekacipta Inovasi ITB. Proyek ini juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) guna memperkuat kemandirian energi, pengembangan energi hijau dan mengurangi ketergantungan impor katalis.

    Direktur Utama PT Katalis Sinergi Indonesia Hadiyanto menjelaskan, produksi perdana ini merupakan hasil kolaborasi panjang dan riset intensif antara berbagai pihak.

    “Kami bangga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Dengan memproduksi katalis secara lokal menggunakan teknologi anak bangsa, kami dapat memberikan efisiensi biaya, meningkatkan daya saing, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui inovasi teknologi hijau,” jelasnya, kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

    Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Werry Prayogi menyampaikan, kolaborasi ini membuktikan bahwa sinergi antara industri dan akademisi mampu menghasilkan inovasi strategis.

    “Pertamina Lubricants siap mendukung produksi katalis sebagai bagian dari upaya menciptakan masa depan energi yang berkelanjutan.” jelas dia. 

     

  • Di Depan DPR, Menteri KP Beberkan Perkembangan Terbaru Kasus Pagar Laut Bekasi

    Di Depan DPR, Menteri KP Beberkan Perkembangan Terbaru Kasus Pagar Laut Bekasi

    Jakarta

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI. Rapat ini membahas sejumlah agenda, termasuk di antaranya perkembangan dari kasus pagar laut.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan, pada Raker 23 Januari pihaknya telah meminta KKP untuk segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah disegel.

    “Oleh karena itu, melalui rapat kerja hari ini, Komisi IV ingin meminta penjelasan secara menyeluruh terhadap hasil investigasi tersebut dan sudah sejauh mana hasil pemeriksaannya,” kata Titiek, dalam sesi pembukaan rapat, Kamis (27/2/2025).

    Menjawab hal tersebut, Trenggono mengatakan, pihaknya saat ini telah menghentikan aktivitas pemagaran laut di Bekasi. Proses pemeriksaan juga masih terus berlangsung kepada PT TRPN, selaku pemilik pagar laut sepanjang 3 km itu, beserta kawasan reklamasinya.

    “Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” kata Trenggono.

    Trenggono menjelaskan, tindak lanjut terhadap kasus pagar laut telah dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan PermenKP Nomor 30 Tahun 2021 tentang pengawasan ruang laut dan PermenKP Nomor 31 Tahun 2021 tentang penanganan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh KKP sebagai berikut.

    Selain pagar laut Bekasi, langkah serupa juga telah dilakukan terhadap kasus pagar laut Tangerang. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan dua orang sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut.

    “Yaitu Saudara A selaku Kepala Desa dan Saudara T selaku Perangkat Desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

    Menurutnya, proses penetapan pelaku ini memakan proses yang sangat panjang. Hal ini berbeda dengan proses identifikasi di kasus pagar laut Bekasi yang jelas berada di bawah naungan perusahaan.

    “Pada akhirnya melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh KKP, dalam hal ini Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukan dua pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif,” kata Trenggono.

    Trenggono menjelaskan, proses pemeriksaan dan penyidikan, serta langkah tindak pidananya dilakukan dengan melibatkan Bareskrim Polri. Sedangkan dari sisi KKP sendiri berkewenangan dalam hal sanksi administratif

    “Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada report surat pernyataan, bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda. Kalau yang di Bekasi sudah lebih mudah karena memang dilakukan ada atas nama perusahaannya,” ujar dia.

    (shc/kil)

  • Terdaftar di DJKI, BYD Seal Hybrid Bakal Dijual di Indonesia?

    Terdaftar di DJKI, BYD Seal Hybrid Bakal Dijual di Indonesia?

    Bandung

    Paten desain mobil baru BYD Seal Hybrid terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI. Apakah artinya mobil tersebut bakal dipasarkan di Indonesia nantinya?

    Sketsa gambar BYD Seal 05 DM-I tercantum di berita resmi Desain Industri No. 12/DI/2025 yang dirilis Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI. Dalam dokumen itu, tampak sebuah mobil sedan yang terdaftar atas nama BYD Company Limited yang beralamat di Shenzen, China.

    Desain mobil yang terdaftar itu identik dengan BYD Seal 05 DM-I yang meluncur di China belum lama ini. Mobil itu adalah sedan BYD Seal berteknologi Plug-in Hybrid dengan harga setara Rp 200 jutaan di China.

    BYD Seal 05 DMI terdaftar di Indonesia Foto: Dok. Berita Resmi Desain Industri

    Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, pun angkat bicara terkait pendaftaran model BYD Seal 05 DM-I di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI. Kata Luther, hal itu dilakukan BYD untuk melindungi paten BYD Seal 05 DM-I.

    “Dalam hal pendaftaran identitas atau pendaftaran produk itu memang kita utamakan, paling tidak produk-produk yang kita sudah keluarkan itu kita daftarkan dahulu untuk menghindari adanya akuisisi atau klaim terhadap desain-desain kita. Khususnya di Indonesia peraturannya membuat kita harus secepat mungkin buat mendaftarkan kekayaan intelektual kita, baik di desain, dan sebagainya, untuk persiapan. Masalah pemilihan produk mana yang nanti kita keluarkan itu nanti adalah hal yang lain,” kata Luther kepada wartawan di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Rabu (27/2/2025).

    Luther pun tak memungkiri paten BYD Seal 05 DM-I yang terdaftar merupakan produk potensial yang nantinya bisa dipasarkan di Indonesia. “Kita juga belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Jadi lebih bagus kita se-secure mungkin untuk mendaftarkan produk-produk yang possible (mungkin) untuk dibawa ke Indonesia,” sambung Luther.

    BYD Seal 05 DMI terdaftar di Indonesia Foto: Dok. Berita Resmi Desain Industri

    “(Untuk) waktu (peluncurannya), (model) yang mana, itu semuanya tergantung dari studi dan acceptance (penerimaan) dari market,” bilang Luther lagi.

    Di China, BYD Seal 05 DM-I dibanderol 89.900 atau setara Rp 201 juta untuk versi regular dan 109.800 yuan atau Rp 249 juta untuk versi tertinggi. Keduanya hanya berbeda di bagian spesifikasi dan baterai. Jika masuk Indonesia, mungkin harganya akan di atas itu.

    BYD Seal 05 DM-I memakai mesin PHEV 1,5 L dengan semburan tenaga 99 dk (versi regular) dan 161 dk (versi tinggi). Pembekalan itu dipadu baterai LFP 7,6 kWh dan 15,8 kWh.

    Jangkauan listrik murni kendaraan tersebut diklaim bisa mencapai 43 km untuk yang 7,6 kWh dan 90 km untuk yang 15,8 kWh. Sedangkan konsumsi bahan bakar mencapai 2,9 liter/100 km atau 34 km per liter dengan daya tempuh maksimum 2.000 km dalam kondisi full tank.

    (lua/rgr)

  • Aturan Warisan Dieksekusi, Bukti Relasi Prabowo-Jokowi Tak Goyah?

    Aturan Warisan Dieksekusi, Bukti Relasi Prabowo-Jokowi Tak Goyah?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengeksekusi sejumlah kebijakan yang dibahas atau diselesaikan pada era pendahulunya, Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.

    Prabowo adalah keberlanjutan dari kekuasaan Jokowi. Dia bahkan telah secara terang-terangan mengakui peran Jokowi dalam proses kemenangannya saat Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024.

    Salah satu aturan warisan Jokowi yang kemudian diterapkan di era Prabowo adalah Bank Emas alias Bullion Bank. Selain itu, ada amandemen UU BUMN yang baru saja diteken Prabowo belum lama ini.

    Soal Bank Emas, Prabowo mengemukakan bahwa persiapan pembentukan bank tersebut membutuhkan waktu sekitar 4 tahun. Artinya sejak periode kedua pemerintahan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.

    “Saya paham bahwa persiapan bank emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau tidak salah, butuh empat tahun. Takdir saya, saya yang akan meresmikan,” ujar Prabowo.

    Prabowo kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang telah memulai banyak program, termasuk yang terkait dengan sektor ekonomi, sebelum dirinya menjabat.

    Prabowo kemudian mengungkapkan bahwa dirinya berencana untuk bertemu dengan Jokowi dalam waktu dekat dan akan meminta maaf, sekaligus mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan para menterinya.

    “Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi, saya akan minta maaf, karena beliau yang bekerja keras dengan menteri-menteri beliau. Menteri-menteri beliau banyak yang saya pakai juga,” ujarnya dengan nada ringan.

    Teriakan Hidup Jokowi 

    Tidak hanya di momen tersebut, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menyerukan “Hidup Jokowi” di HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, seruan itu langsung disambut meriah oleh ribuan kader Gerindra di lokasi. “Hidup Jokowi,” ujar teriak Prabowo di podium yang disambut oleh sorak-sorai hadirin yang ada di ruangan tersebut. 

    Setelah itu seluruh kader kemudian melantunkan lagu terima kasih Jokowi. Mendengar hal itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kemudian berdiri sembari tersenyum.

    “Terima Kasih Bapak Jokowi, Terima Kasih Bapak Jokowi. Dari kami Partai Gerindra,” ujar kader Gerindra yang dipandu Prabowo.

    Adapun, Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming Raka duduk bersebelahan dengan Prabowo. Selain itu, tampak mendampingi Prabowo hadir juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    Mereka kompak mengenakan kemeja berkelir putih saat berada di tengah rangkaian ulang tahun Gerindra tersebut.

    Warisan PPN hingga PSN 

    Adapun pada awal pemerintahannya, Prabowo dihadapkan oleh sejumlah kebijakan yang cukup dilematis. Salah satu kebijakan itu adakan kenaikan PPN 12% yang telah menjadi mandat Undang-undang Harmonasi Peraturan Perpajakan alias HPP. 

    Setelah memperoleh protes besar-besaran, Prabowo tetapkan menaikan tarif PPN sebesar 12%. Hanya saja aturan berlaku untuk barang mewah.

    “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan sudah berokordinasi dengan DPR bahwa hari ini memutuskan kenaikkan PPN dari 11% ke 12% hanya dikenakan kepada barang dan jasa mewah,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan barang yang dikenakan PPN 12% adalah barang yang sudah terkena PPnBM. 

    “Itu kategorinya sangat sedikit, limited. Seperti private jet, kapal pesiar, yacht, dan rumah yang sangat mewah,” terang Sri Mulyani.

    Artinya, barang yang selama ini dikenakan PPN 11% atau sebelumnya dibebaskan PPN tidak akan terdampak dari kenaikan PPN jadi 12%. Barang yang dimaksud mencakup bahan kebutuhan pokok termasuk makanan hingga sabun dan sampo.

    “Seluruh barang dan jasa yang 11% tetap 11%, tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11%. Barang dan jasa yang selama ini mendapatkan pengecualian, yaitu PPN 0%, tidak sama sekali membayar PPN,” tegasnya.

    Sementara itu soal proyek strategis nasional alias PSN, tidak semua proyek warisan Jokowi memperoleh prioritas 

    Prabowo bahkan telah memerintahkan jajarannya mengevaluasi proyek strategis nasional (PSN) yang ditetapkan saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku bahwa salah satu PSN yang akan dievaluasi, yaitu kawasan PIK 2 Coastland Tropical yang terletak di pantai utara. 

    “Secara umum beliau [Prabowo] meminta kami [mengevaluasi], tentunya PSN ini kan melibatkan banyak pihak ya. Tidak hanya Kemenko Infrastruktur, tetapi juga Kemenko Perekonomian dan berbagai kementerian teknis yang terlibat di dalamnya,” tuturnya.

  • KPU jelaskan 26 sengketa pilkada yang gugatannya dikabulkan oleh MK

    KPU jelaskan 26 sengketa pilkada yang gugatannya dikabulkan oleh MK

    Jakarta (ANTARA) – KPU menjelaskan bahwa 26 perkara sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang gugatannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 24 pemungutan suara ulang (PSU), 1 rekapitulasi suara ulang, dan 1 perbaikan keputusan KPU.

    Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin mengatakan bahwa dari 24 daerah yang diperintahkan untuk menggelar PSU itu, ada sebanyak 14 daerah yang harus menggelar PSU di seluruh TPS, dan beberapa daerah lainnya ada yang hanya PSU di beberapa TPS.

    “Ada yang rekapitulasi, ada yang perbaikan keputusan, dan seterusnya,* kata Afifuddin saat rapat dengan Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan dan pemberdayaan aparatur, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa putusan MK juga mengamanatkan terkait batas waktu penyelenggaraan PSU yang berbeda-beda di sejumlah daerah.

    Dia memberikan contoh, ada empat daerah yang mendapatkan batas waktu untuk menggelar PSU selama 30 hari.

    Selain itu, ada lima daerah yang diberi tenggat waktu untuk melaksanakan PSU selama 45 hari. Kemudian, ada dua daerah yang diberi tenggat waktu selama 60 hari untuk menggelar PSU.

    Berikut 26 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK:

    Provinsi Papua Kota Banjarbaru Kota Sabang Kota Palopo Kabupaten Pasaman Kabupaten Pesawaran Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Barito Utara Kabupaten Magetan Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Serang Kabupaten Siak Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Banggai Kabupaten Bungo Kabupaten Buru Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Jayapura Kabupaten Puncak Jaya

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • 1
                    
                        Tegur Kades Wiwin Komalasari, Dedi Mulyadi: Ibu Kenapa Bikin Heboh, Bikin Ramai?
                        Bandung

    1 Tegur Kades Wiwin Komalasari, Dedi Mulyadi: Ibu Kenapa Bikin Heboh, Bikin Ramai? Bandung

    Tegur Kades Wiwin Komalasari, Dedi Mulyadi: Ibu Kenapa Bikin Heboh, Bikin Ramai?
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghubungi Kepala Desa Gunung Menyan, Kabupaten Bogor, Wiwin Komalasari, terkait video viral yang memperlihatkan dirinya tertawa dan mengaku geli saat membawa nasi kotak dari acara pelantikan Bupati Bogor.
    “Ini
    teh
    ibu kenapa bikin ramai-ramai, bikin heboh-heboh? Jadi gimana ibu ceritanya

    ibu dapat berkat?” tanya Dedi dikutip dari akun Tiktoknya, @dedimulyadiofficial.
    Dalam percakapan tersebut, Wiwin menjelaskan bahwa dirinya bersama rekan-rekan kepala desa menikmati nasi kotak tersebut di area parkiran untuk berbagi dengan sopir mereka. Ia juga menyinggung istilah “jomet,” yang dalam bahasa Bogor berarti “berkat”
    “Jadi ceritanya, kita dapat makan di dalam boks. Berhubung memang banyak juga nasinya, jadinya kita makan tidak di dalam, kita tenteng. Kita makan di parkiran untuk sopir juga. Kebetulan bareng-bareng teman-teman kepala desa,” ujar Wiwin.
    “Di situ ada pembicaraan yang bilang ‘jomet.’ Jomet itu bahasa Bogor, artinya berkat. Seru-serunya ini jomet, kita bawa tenteng. Ini baru kali ini dari pemda, jadi senang saja,” jelas Wiwin.
    Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi mengingatkan agar Wiwin lebih berhati-hati dalam bersikap, terutama di era media sosial, di mana setiap tindakan pemimpin bisa menimbulkan beragam persepsi publik.
    “Karena abad medsos ini, sering kali apa yang kita ungkapkan belum tentu orang bisa memahami maksud kita. Sikap kita sering kali menimbulkan ketersinggungan pada orang, padahal sebenarnya biasa saja. Karena itu, ke depan, tensi penampilan harus diturunkan,” kata Dedi.
    Ia juga menekankan pentingnya membangun citra kesederhanaan bagi jajaran kepala desa di Bogor agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
    “Kapan berpakaian sebagai kepala desa, kapan sebagai artis, harus dibedakan. Ini agar tidak melahirkan salah persepsi publik. Tren kesederhanaan di jajaran kepala desa Bogor harus segera dibangun agar publik tidak salah tafsir. Nanti jangan begitu lagi, ya. Ibu selalu bikin heboh media sosial soalnya,” tambahnya.
    Menanggapi teguran tersebut, Wiwin menyatakan kesiapannya untuk lebih berhati-hati ke depannya.
    “Siap, Bapak,” jawab Wiwin singkat.
    Sebelumnya, Wiwin meminta maaf setelah videonya yang viral di media sosial menuai kontroversi.
    Dalam klarifikasinya yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @ratuwk1414, Wiwin menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk menghina makanan yang disediakan dalam acara tersebut.
     
    Ia mengaku bahwa apa yang terjadi hanya sebatas candaan bersama teman-temannya dan bukan bermaksud merendahkan siapa pun.
    “Dan saya minta maaf kalau pun itu ada yang tersinggung, tapi saya sendiri pribadi tidak ada niatan untuk ketersinggungan itu sendiri,” ujar Wiwin dalam video klarifikasinya.
    Menurut Wiwin, saat itu ia dan teman-temannya mendapatkan makanan dalam besek dan membawanya pulang, bukan langsung disantap di lokasi acara.
    Ia menyebut bahwa mereka merasa senang dan bersenda gurau saat menenteng makanan tersebut, namun tidak ada niatan menghina.
    Ia juga menekankan bahwa dirinya adalah pribadi yang humoris dan tidak bermaksud menyinggung siapa pun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konter HP di Bekasi Disulap Jadi Pabrik Tembakau Sintetis
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 Februari 2025

    Konter HP di Bekasi Disulap Jadi Pabrik Tembakau Sintetis Megapolitan 27 Februari 2025

    Konter HP di Bekasi Disulap Jadi Pabrik Tembakau Sintetis
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – DY dan AS menjadikan sebuah konter handphone (HP) di Kabupaten Bekasi sebagai tempat peracikan
    tembakau sintetis

    Aksi penyamaran itu akhirnya terbongkar dan polisi mendapati 612,6 kilogram (kg) tembakau sintetis dari dalam konter HP tersebut.
    Kapolres Tangsel AKBP Victor Daniel Henry Inkiriwang mengatakan, barang bukti yang ditemukan dalam penggerebekan tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp 183,78 miliar.
    “Ruko yang digunakan untuk produksi ini disamarkan sebagai counter handphone. Dari lokasi, kami menyita 10 drum plastik berisi tembakau sintetis dan berbagai bahan kimia lain yang digunakan dalam produksinya,” kata Victor dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (27/2/2025).
    Selain tembakau sintetis, polisi juga menemukan 14 jeriken kecil berisi
    vegetable glycerin
    , lima jeriken besar berisi methanol, serta tiga jeriken besar berisi etanol. Berbagai peralatan produksi, termasuk alat masak, kompor listrik, dan plastik kemasan dengan logo tertentu, turut disita.
    “Jika dihitung dengan harga pasar Rp 300.000 per gram, total nilainya mencapai Rp 183,78 miliar. Ini menjadi salah satu pengungkapan terbesar yang kami lakukan,” ujar dia.
    Akibat perbuatannya, DY dan AS dijerat dengan Pasal 113 ayat (2) subsider Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakai Platform Sama, Apa yang Bikin BYD Sealion 7 Beda dengan Seal?

    Pakai Platform Sama, Apa yang Bikin BYD Sealion 7 Beda dengan Seal?

    Bandung

    BYD Sealion 7 resmi dijual di Indonesia. Mengusung gaya crossover, mobil listrik ini sejatinya memiliki basis atau platform yang sama seperti sedan listrik berperforma tinggi, BYD Seal. Lantas apa yang membedakan Sealion 7 dengan Seal?

    Dijelaskan Head of Product PT BYD Motor Indonesia Bobby Bharata, di luar perbedaan desain eksterior antara crossover dan sedan, perbedaan Sealion 7 dan Seal terletak di ukuran velg, di mana Sealion 7 punya opsi ukuran velg lebih besar hingga 20 inci, sementara Seal dibekali pilihan ukuran velg 18 dan 19 inci.

    “Kemudian kalau masuk ke interior, agak banyak bedanya. Desain interiornya beda, floating design di Seal nggak seperti di Sealion 7. Terus sekarang ada electric sunshade di Sealion 7,” ungkap Bobby kepada wartawan di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Rabu (27/2/2025).

    BYD Sealion 7 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Secara dimensi, BYD Sealion 7 punya panjang 4.830 mm, lebar 1.925 mm, tinggi 1.620 mm, dengan jarak sumbu roda 2.930 mm dan ground clearance 163 mm. Sementara BYD Seal punya dimensi panjang 4.800 mm, lebar 1.875 mm, tinggi 1.460 mm, jarak sumbu roda 2.920 mm, dengan ground clearance 120 mm.

    “Masih seputar interior, rotating screen-nya udah di-update yang di Sealion 7. Kemudian MID dan ambient light juga ada perbedaan. Selanjutnya yang bikin beda adalah posisi berkendaranya. Kalau di Seal kan memang sedan ya dan dia posisinya rendah. Kalau (Sealion 7) ini kan agak naik (commanding posisi berkendaranya), lalu di legroom kakinya juga beda,” sambung Bobby.

    Lanjut Bobby menambahkan, perbedaan lain ada dari segi performa. “Kita ada pre-tuning untuk motornya. Jadi torsinya yang dihasilkan lebih besar,” tambah dia. Oh iya, baik Sealion 7 maupun Seal menggunakan baterai kapasitas 82,56 kWh.

    BYD Sealion 7 dilengkapi panoramic sunroof yang bisa ditutup Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Pada Sealion 7 varian premium yang menggunakan sistem penggerak Rear Wheel Drive (RWD), punya top speed 215 km/jam dengan tenaga yang dihasilkan 230 kW dan torsi 380 Nm. Untuk berlari dari titik nol ke 100 km/jam memakan waktu 6,7 detik. Adapun jarak tempuhnya 567 km sekali cas.

    Sementara Sealion 7 versi performance yang menggunakan sistem penggerak All Wheel Drive (AWD), bisa menghasilkan power 390 kW dan torsi 690 Nm. Akselerasi dari nol sampai 100 km/jam ditempuh dalam 4,5 detik. Soal jarak tempuh, karena BYD Sealion 7 Performance unggul soal kecepatan, jarak tempuhnya lebih inferior, yakni 542 km.

    Sebagai perbandingan dengan performa versi Seal, mobil ini memiliki tenaga 150 kW dan torsi 310 Nm pada varian standard range dynamic RWD, lalu output tenaga 230 kW dan torsi 360 Nm pada varian extended range premium RWD, serta tenaga 390 kW dan torsi 670 Nm.

    “Kemudian untuk fitur ADAS, ada sekitar upgrade, salah satunya adalah penambahan i-TAC,” bilang Bobby.

    Sebagai informasi, iTAC atau Intelligent Torque Adaptation Control mampu menangani perubahan mendadak pada permukaan jalan. Dengan kemampuan untuk mendeteksi perubahan kondisi jalan secara instan, iTAC memastikan bahwa kendaraan tetap stabil tanpa memerlukan manipulasi berlebih dari pengemudi.

    BYD Sealion 7 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    (lua/dry)

  • BNPT Fokus Perkuat Deradikalisasi dan Kesiapsiagaan Nasional

    BNPT Fokus Perkuat Deradikalisasi dan Kesiapsiagaan Nasional

    loading…

    Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam Kegiatan Rapat Pimpinan Tahunan BNPT T.A. 2025 di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (26/2/2025). Foto/Istimewa

    BOGOR – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap 2 periode tahun 2025-2029. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam Kegiatan Rapat Pimpinan Tahunan BNPT T.A. 2025 di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (26/2/2025).

    “Kita juga perlu memprioritaskan pelaksanaan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nasional, dengan anggaran yang kita punya sekarang kita perkuat program ini melalui RAN PE fase ke-2″ kata Eddy Hartono.

    Eddy pun menegaskan program deradikalisasi dalam lapas dan luar lapas harus terintegrasi. Dia mengungkapkan, deradikalisasi dalam lapas di dalamnya terdapat kolaborasi antara BNPT, Polri, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Sedangkan di luar lapas terdapat Balai Pemasyarakatan (Bapas), TNI, dan unsur lainnya yang cakupannya akan lebih luas. Lebih lanjut, penguatan program Deradikalisasi dan Kesiapsiagaan melalui RAN PE tahap 2 periode tahun 2025 – 2029 selaras dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden. “Salah satunya koordinasi sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme disini lah rencananya peran RAN PE,” ungkapnya.

    RAN PE tahap 2 juga akan fokus mengikat pemerintahan daerah untuk ikut terlibat aktif dalam upaya-upaya pencegahan, salah satunya adalah meminta daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

    “RAN PE fase kedua juga fokus implementasi di daerah. Dalam salah satu pasal di dalam Perpres itu diminta daerah untuk menyusun RAD PE,” kata Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT Dionisius Elvan Swasono saat menyampaikan paparan.

    Kepala BNPT dalam kesempatan ini juga melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni pentingnya BNPT untuk terus konsisten dalam menyebarkan narasi-narasi positif dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

    (rca)

  • Momen Akrab Dedi Mulyadi Rangkul Bupati Bekasi Ade Kunang, Sebut Sosok Adik yang Kaya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        27 Februari 2025

    Momen Akrab Dedi Mulyadi Rangkul Bupati Bekasi Ade Kunang, Sebut Sosok Adik yang Kaya Megapolitan 27 Februari 2025

    Momen Akrab Dedi Mulyadi Rangkul Bupati Bekasi Ade Kunang, Sebut Sosok Adik yang Kaya
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    tampak akrab dengan
    Bupati Bekasi

    Ade Kuswara Kunang
    saat menghadiri retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    Dedi sempat merangkul Ade dan menyebut politikus PDI Perjuangan itu sebagai sosok adik.
    Momen keakraban tersebut terekam dalam video yang diunggah akun Instagram Dedi, @dedimulyadi71, Rabu (26/2/2025).
    “Ini dengan adik saya ini, yang tidak pernah lepas dari peci, ganteng, kaya, tapi setia sama istrinya,” kata Dedi dalam video tersebut.
    Dalam video itu, Ade tampak tersipu sambil mengucap kata “amin”.
    Selanjutnya, Dedi bertanya perihal retreat kepala daerah yang diikuti Ade dan kepala daerah lain se-Indonesia di Akmil sejak 21 Februari 2025.
    “Betah
    ieu di dieu
    (betah enggak di sini)?” tanya Dedi kepada Ade.
    “Betah, betah,” jawab Ade.
    “Betah
    pisan
    (betah banget)?” tanya Dedi lagi.
    “Alhamdulillah,” jawab Ade. 
    Mantan Bupati Purwakarta itu lantas mewanti-wanti Ade jangan sampai ada akses jalan rusak di Bekasi.
    “Awas! Nanti di Bekasi jangan sampai ada jalan jelek, jangan sampai ada sekolah jelek, jangan ada puskesmas jelek, rumah rakyat miskinnya harus hebat. Bupatinya kaya, rakyatnya harus sejahtera, betul tidak?” kata Dedi dalam video tersebut.
    “Betul-betul,” ujar Ade.
    Kemudian, Dedi langsung mencecar Ade terkait jalan provinsi yang rusak di Bekasi.
    Ade pun mengungkapkan bahwa jalan provinsi yang rusak tersebar di Kecamatan Cibarusah, Sentra Grosir Cikarang (SGC), dan Kecamatan Cibitung.
    Mendengar jawaban tersebut, Dedi meminta Ade untuk mengirim data lengkap jalan provinsi di Bekasi yang rusak.
    Berikutnya, Dedi mencecar Ade mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk jalan Bekasi.
    “Jalan kabupaten berapa alokasi sekarang?” ujar Dedi.
    “Banyak Pak, ada nanti,” kata Ade.
    “Berapa?” cecar Dedi.
    “Alokasinya nanti ada datanya,” tutur Ade.
    “Bisa sampai Rp 1 triliun jalan kabupaten?” tanya Dedi lagi.
    “Bisa-bisa,” jawab Ade singkat.
    “Bisa, oh keren,” kata Dedi.
    Ade lantas mengungkap bahwa total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 8,3 triliun.
    “Wah sudah Rp 8,3 triliun, Rp 1 triliun untuk jalan. Beres deh,” jelas Dedi.
    Dedi kemudian menutup percakapan tersebut dengan pantun yang menurutnya khusus dia berikan untuk Ade.
    “Pantun. Ke Bekasi ke Cibarusah, kalau berterima kasih, hidup tidak gelisah,” tutup Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.