provinsi: JAWA BARAT

  • Singgung Gaya Glamour Kades Wiwin, Dedi Mulyadi: Dari Penampilan, Tas Ibu Mahal…
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        27 Februari 2025

    Singgung Gaya Glamour Kades Wiwin, Dedi Mulyadi: Dari Penampilan, Tas Ibu Mahal… Bandung 27 Februari 2025

    Singgung Gaya Glamour Kades Wiwin, Dedi Mulyadi: Dari Penampilan, Tas Ibu Mahal…
    Penulis
    KOMPAS.com

    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , sempat menyinggung soal penampilan, utamanya tas mewah, saat berkomunikasi dengan Kepala Desa
    Gunung Menyan
    ,
    Kabupaten Bogor
    ,
    Wiwin Komalasari
    .
    Sebelumnya, Wiwin Komalasari membuat heboh terkait video viral yang memperlihatkan dirinya tertawa dan mengaku geli saat membawa
    nasi kotak
    dari acara pelantikan Bupati Bogor.
    Terkait hal tersebut,
    Gubernur Jabar
    Dedi Mulyadi pun menghubungi
    Kades Gunung Menyan
    Wiwin Komalasari. 
    Dalam komunikasi dengan Dedi, Wiwin Komalasari membantah melecehkan bingkisan nasi kotak.
    “Tapi kesannya, Ibu seolah-olah melecehkan bingkisan itu, seakan-akan kecewa hanya mendapat nasi boks tanpa ada yang lain. Benarkah begitu?” tanya Dedi Mulyadi, dikutip dari akun Tiktoknya, @dedimulyadiofficial, Rabu (26/2/2025).
    “Tidak, Pak. Tidak ada maksud seperti itu. Saya hanya merasa senang dan spontan membawanya, lalu makan bersama di parkiran,” jawab Wiwin.
    “Di kampung, saya senang makan bersama masyarakat. Saya sering membawa berkat untuk keluarga,” tuturnya.
    Usai itu, Dedi pun menyinggung soal penampilan Wiwin Komalasari, khususnya soal tas mewah.
    “Namun, dari penampilan, walau Ibu kepala desa, tasnya juga mahal,” ucap Dedi.
    “Itu hanya penafsiran orang, Pak. Saya tidak seperti yang mereka pikirkan. Bisa ditanyakan langsung ke masyarakat saya. Saya sering turun langsung ke masyarakat, ikut makan di dapur tanpa mereka sadari, dan bahkan ke sawah,” kata Wiwin.
    Dedi pun lalu bertanya kembali soal tas mewah, utamanya soal gaya hidup glamour sang kades.
    “Dulu, Ibu pernah diekspos sebagai kepala desa yang gemar memakai tas mewah, benar?” tanya Dedi 
    “Saya tahu itu jauh sebelum saya menjadi anggota DPR dan sebelum saya mengenal Ibu. Apakah benar dulu Ibu dikenal sebagai kepala desa yang glamor?” tuturnya.
    Wiwin pun membantah penilaian tersebut.
    “Sebenarnya tidak seperti itu, Pak. Sebelum ke kantor desa, saya selalu menghadiri pengajian ibu-ibu hampir setiap pagi,” katanya. 
    “Saya baru sampai kantor desa sekitar pukul 10. Saya juga rutin berkeliling ke tujuh RW dari Senin hingga Minggu untuk bertemu warga,” tutur Wiwin.
    Sebelumnya, Wiwin telah meminta maaf setelah videonya yang viral di media sosial menuai kontroversi.
    Dalam klarifikasinya yang diunggah di akun TikTok pribadinya, @ratuwk1414, Wiwin menegaskan bahwa tidak ada niatan untuk menghina makanan yang disediakan dalam acara tersebut.
    Ia mengaku bahwa apa yang terjadi hanya sebatas candaan bersama teman-temannya dan bukan bermaksud merendahkan siapa pun.
    “Saya meminta maaf kalau pun itu ada yang tersinggung, tapi saya sendiri pribadi tidak ada niatan untuk ketersinggungan itu sendiri,” ujar Wiwin dalam video klarifikasinya.
    Menurut Wiwin, saat itu ia dan teman-temannya mendapatkan makanan dalam besek dan membawanya pulang, bukan langsung disantap di lokasi acara.
    Ia menyebut bahwa mereka merasa senang dan bersenda gurau saat menenteng makanan tersebut, namun tidak ada niatan menghina.
    Ia juga menekankan bahwa dirinya adalah pribadi yang humoris dan tidak bermaksud menyinggung siapa pun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Nusron Wahid: Dua Perusahaan Akan Sukarela Cabut SHGB dalam Kasus Pagar Laut di Bekasi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        27 Februari 2025

    Nusron Wahid: Dua Perusahaan Akan Sukarela Cabut SHGB dalam Kasus Pagar Laut di Bekasi Regional 27 Februari 2025

    Nusron Wahid: Dua Perusahaan Akan Sukarela Cabut SHGB dalam Kasus Pagar Laut di Bekasi
    Tim Redaksi

    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
    Nusron Wahid
    , mengklaim bahwa dua perusahaan segera mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) mereka dalam kasus pemasangan
    pagar laut
    di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
    Dua perusahaan tersebut adalah PT Mega Agung Nusantara (MAN) dan PT Cikarang Listrindo (CL).
    “Baik PT MAN maupun PT CL sudah kirim surat kepada kami akan membatalkan semua sertifikatnya, diserahkan ke BPN secara sukarela bagi yang ada di luar garis pantai,” ujar Nusron usai mengisi materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).
    Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN hanya memiliki kewenangan membatalkan SHGB yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
    Namun, berdasarkan aturan dalam PP 18/2021, SHGB yang telah berusia lebih dari lima tahun tidak bisa dibatalkan oleh pemerintah secara sepihak.
    “Mereka harus dengan kesadaran untuk membatalkan (sendiri),” lanjutnya.
    Nusron juga membantah bahwa pihaknya telah membatalkan pencabutan SHGB milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.
    Ia menjelaskan, sejak awal Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 280 sertifikat tanah, terdiri dari 263 SHGB dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM).
    Dari total tersebut:
    “Dari yang 222 bidang itu semua ada di garis pantai. Kebijakannya adalah semua yang ada di luar garis pantai dibatalkan,” tegasnya.
    209 Sertifikat Sudah Dibatalkan
    Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN telah membatalkan 209 sertifikat, baik melalui keputusan resmi maupun melalui penyerahan sukarela dari pemilik tanah.
    “Update terakhir sudah 192 dibatalkan dan 17 SHM dibatalkan sehingga totalnya ada 209. Sisanya 58 memang ada di dalam garis pantai,” ungkap Nusron.
    Nusron menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membatalkan sertifikat yang berada di dalam garis pantai jika lahan tersebut memiliki pemilik sah.
    “Yang 58 karena di dalam garis pantai tidak dibatalkan. Sementara yang 13 ini sedang ditelaah,” paparnya.
    Sebanyak 13 sertifikat masih dalam tahap kajian lebih lanjut karena lokasinya sebagian berada di dalam dan sebagian di luar garis pantai.
    “Yang separuh di dalam pantai yang separuh di luar garis pantai. Ini sedang ditelaah bersama-sama dengan tim,” terangnya.
    Nusron menegaskan bahwa sejak awal Kementerian ATR/BPN tetap konsisten dalam menangani kasus ini dan memastikan bahwa semua sertifikat yang berada di luar garis pantai akan dibatalkan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekspor Minyak Jelantah Disetop, Ribuan Pengepul Rugi – Page 3

    Ekspor Minyak Jelantah Disetop, Ribuan Pengepul Rugi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ribuan pengepul minyak jelantah yang tergabung dalam Gabungan Pengepul Minyak Jelantah Indonesia (GPMJI) menggeruduk kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Rabu (26/2/2025) kemarin.

    Mereka menggelar aksi damai menuntut solusi dari Kemendag atas penghentian ekspor used cooking oil (UCO) atau jelantah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2 Tahun 2025.

    Ribuan massa dari berbagai daerah di Indonesia ini memulai aksi pada pukul 09.00 WIB dari Patung Kuda Jalan Merdeka Barat. Setelah orasi kemudian konvoi menuju Kemendag di Jalan Ridwan Rais Jakarta Pusat.

    Humas GPMJI, Rano Rusdiana mengatakan, aksi ini merupakan respons para pengepul atas kebijakan penghentian ekspor minyak jelantah yang telah merugikan usaha para pengepul.

    “Jumlah peserta aksi sekitar 2.000 orang, selain dari Jabodetabek dan berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, juga dari Pulau Sumatera seperti Palembang dan Pekanbaru. Kami kompak satu hati bergerak untuk menuntut solusi atas Permendag No.2 Tahun 2025 yang telah merugikan usaha kami,” ujar Humas GPMJI Rano Rusdiana dikutip[ Kamis (27/2/2025)..

    Rano mengungkapkan, penghentian ekspor sejak terbitnya Permendag No 2 Tahun 2025 pada 8 Januari 2025, sangat berdampak terhadap nasib usaha mereka, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM.

    “Adanya kebijakan yang menurut kami sangat tidak bijak tersebut membuat usaha kami terhenti dan berisiko menghancurkan mata pencaharian,” ujarnya.

    “Permendag No. 2 Tahun 2025 telah memukul usaha kami. Kami sudah dua bulan tidak bisa bekerja. Minyak jelantah yang kami kumpulkan mau dibuang ke mana?,” sambung Rano yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pengepul Minyak Jelantah Indonesia (APMJI).

    Dalam orasinya, Ketua Perkumpulan Penghimpun Minyak Jelantah Bersatu (PPJB), Marimbun Siagian selaku koordinator aksi menyatakan bahwa Permendag Nomor 2 Tahun 2025 telah menyengsarakan banyak pihak

    “Kami menentang keras Permendag ini karena sudah dua bulan kami tidak bisa mencari nafkah. Jika pemerintah belum siap, tolong dibuka ekspor lagi,” tegas Marimbun.

     

  • Menteri PU dan Menhub Tinjau Jalur Pantura, Soroti Masalah Truk Obesitas

    Menteri PU dan Menhub Tinjau Jalur Pantura, Soroti Masalah Truk Obesitas

    Jakarta

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan inspeksi langsung di Jalur Pantai Utara (Pantura), tepatnya di ruas Batas Kota Batang-Batas Kabupaten Kendal KM SMG 75+600, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu malam (26/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau proses perbaikan jalan yang akan mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Dody menjelaskan perbaikan jalan berlubang di jalur Pantura terus dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah-DIY untuk memastikan jalur tersebut dapat berfungsi optimal selama puncak arus mudik, yang menjadi alternatif penting bagi Tol Trans Jawa.

    “Inshallah, persiapan untuk menyambut bulan Puasa dan Lebaran sesuai rencana. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami bekerja keras memastikan infrastruktur mudik siap agar masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman bisa merasa aman, lancar, dan nyaman,” ujar Dody melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Kamis (27/2/2025).

    Dody juga mengungkapkan salah satu masalah utama yang dihadapi adalah keberadaan truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih sering beroperasi di jalan tol dan jalan nasional. Truk dengan muatan berlebih ini menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan yang lebih cepat, sehingga diperlukan kerja sama lebih erat antara berbagai pihak untuk menangani masalah ini.

    “Masalah utama yang masih kita hadapi tetap sama, yaitu truk-truk Over Dimension Over Loading (ODOL) yang masih berkeliaran di jalan tol dan jalan nasional. Ini truk-truk yang over dimension ini kita carikan solusi bersama, agar kerusakan jalan bisa cepat ditangani,” jelas Dody.

    Sementara itu, Kepala Bidang Preservasi I BBPJN Jateng-DIY, Tri Bakti Mulianto, menambahkan bahwa sejak awal tahun 2025, telah dilakukan perbaikan terhadap 6.118 titik lubang di Jalur Pantura Jawa Tengah yang membentang sepanjang 462,52 km. Hingga 25 Februari 2025, masih ada 168 lubang yang sedang dalam proses perbaikan.

    “Perbaikan terus dilakukan dengan metode patching dan salob. Kami berharap sebelum jadwal mudik Lebaran nanti, seluruh perbaikan sudah tuntas, sehingga perjalanan pemudik menjadi lebih lancar dan aman,” tambah Mulianto.

    Secara umum, kondisi Jalan Pantura di Jawa Tengah sudah cukup baik, meski masih ada beberapa titik yang sedang diperbaiki, seperti ruas Losari (batas Jawa Barat) – Tegal – Pemalang – Pekalongan – Batang – Weleri – Kendal – Semarang. Kementerian Pekerjaan Umum mengimbau para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati, mematuhi rambu lalu lintas, dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama.

    (rrd/rrd)

  • Koma Sebulan, Nanang Sugandi Korban Tabrakan Beruntun di Jatinangor Sumedang Meninggal Dunia – Halaman all

    Koma Sebulan, Nanang Sugandi Korban Tabrakan Beruntun di Jatinangor Sumedang Meninggal Dunia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Sumedang – Kecelakaan beruntun yang terjadi di depan Kantor BRI Jatinangor, Jalan Raya Sumedang-Bandung, Desa Cikeruh, Kabupaten Sumedang, telah menambah jumlah korban jiwa.

    Nanang Sugandi (44) meninggal dunia setelah hampir sebulan dalam keadaan koma akibat kecelakaan tersebut.

    Kematian Nanang menambah daftar korban, yang kini berjumlah dua orang, setelah sebelumnya Ade Supriatna (67) juga meninggal.

    Kecelakaan maut ini terjadi pada Senin, 27 Januari 2025, pagi hari.

    Dalam insiden tersebut, lima kendaraan terlibat, terdiri dari dua mobil dan tiga sepeda motor.

    Kendaraan yang terlibat antara lain, 2 kendaraan mobil dan 3 kendaraan sepeda motor.

    Menurut keterangan Agus Arafat, tetangga Nanang, korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Kota Bandung sebelum akhirnya meninggal dunia pada Rabu, 26 Januari 2025, malam.

    “Hampir sebulan korban koma di RSHS. Jenazahnya dimakamkan di Kuningan,” ungkap Agus.

    Penetapan Tersangka

    Kepolisian Resor Sumedang telah menetapkan sopir mobil sedan, yang berinisial PA (22), sebagai tersangka dalam kecelakaan ini.

    PA, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Padjadjaran, diduga mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi sebelum menabrak empat kendaraan dan tiga orang warga.

    PA kini dijerat dengan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang mengancam hukuman penjara hingga enam tahun.

    Kecelakaan ini menjadi perhatian serius, mengingat banyaknya korban jiwa dan dampak yang ditimbulkan bagi keluarga dan masyarakat sekitar.

    (TribunCirebon.com/Kiki Andriana)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Begini Cara Mendapatkan Kembali Uang Anda di Aplikasi Kantar

    Begini Cara Mendapatkan Kembali Uang Anda di Aplikasi Kantar

    JABAR EKSPRES – Banyak korban aplikasi Kantar yang kini kebingungan setelah saldo mereka mendadak berubah menjadi nol. Aplikasi yang selama ini dicurigai sebagai skema Ponzi akhirnya terbukti sebagai penipuan, meninggalkan ribuan pengguna yang kehilangan uang mereka. Namun, apakah masih ada cara atau harapan untuk mendapatkan kembali uang yang telah hilang?

    Sejak beberapa minggu terakhir, tanda-tanda aplikasi Kantar akan scam sebenarnya sudah mulai terlihat. Beberapa indikasi mencurigakan antara lain:

    Sering mengganti nama websiteMengadakan event bagi-bagi hadiah dengan syarat deposit atau naik levelMengklaim sedang mengurus lisensi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)Membekukan penarikan saldo, tetapi tetap memungkinkan pengguna untuk deposit

    Baca juga : Bukti-bukti Nyata Aplikasi DBC Scam Penipuan Berkedok Penghasil Uang

    Puncaknya, pada 25 Februari 2025, seluruh saldo pengguna di aplikasi Kantar berubah menjadi nol. Namun, yang lebih mengherankan adalah website aplikasi tetap dapat diakses, bahkan fitur deposit masih aktif. Hal ini sangat berbahaya, karena bisa menjerat korban baru yang tidak mengetahui bahwa aplikasi ini telah scam.

    Salah satu alasan utama mengapa korban kesulitan mendapatkan kembali uangnya adalah karena bandar aplikasi Kantar diduga berasal dari luar negeri, tepatnya dioperasikan dari Kamboja. Dengan begitu, melacak dan menangkap pelaku utama hampir mustahil dilakukan.

    Namun, bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Korban dari aplikasi scam lain seperti DNA Pro, Net 89, dan Smart Wallet pernah berhasil mendapatkan kembali sebagian dana mereka melalui jalur hukum. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang bisa di lakukan untuk mencoba mendapatkan kembali uang Anda.

    Langkah-Langkah Cara Mendapatkan Uang Kembali

    Kumpulkan Bukti TransaksiSimpan semua bukti transaksi, baik deposit maupun penarikan.Dokumentasikan riwayat komunikasi dengan pihak aplikasi atau leader.Bergabung dengan Komunitas KorbanCari grup atau komunitas korban aplikasi Kantar untuk berbagi informasi.Bergabung dengan komunitas bisa membantu memperkuat upaya hukum dan menghemat biaya.

    Baca juga : Apakah Aplikasi Penghasil Uang WFL Kembali Memakan Korban? Ini Faktanya

    Identifikasi Leader atau MentorCari tahu siapa saja leader atau mentor yang mengajak Anda bergabung.Mereka biasanya telah mendapatkan keuntungan besar dari sistem referral.Mereka bisa di mintai pertanggungjawaban secara hukum.

  • Mobil Listrik Hadiah Erdogan untuk Prabowo Tak Wajib Dilaporkan ke KPK, Ini Alasannya

    Mobil Listrik Hadiah Erdogan untuk Prabowo Tak Wajib Dilaporkan ke KPK, Ini Alasannya

    loading…

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pemberian hadiah dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Presiden Prabowo Subianto tidak wajib dilaporkan. Foto/Biro Pers Setpres

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan pemberian hadiah dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Presiden Prabowo Subianto tidakwajib dilaporkan. Sebab, hadiah berupa mobil listrik itu termasuk pemberian kenegaraan.

    “Ini adalah pemberian kenegaraan maka sesuai dengan Pasal 2 ayat 3, ini termasuk barang yang tidak wajib dilaporkan,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan saat dihubungi wartawan, Kamis (27/2/2025).

    Dalam Pasal 2 ayat 3 huruf q Peraturan KPK nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi disebutkan, pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

    Pahala menjelaskan, pihaknya sudah bertemu dengan pihak istana terkait hadiah yang diterima Prabowo berupa mobil listrik Togg T10X. Dari pertemuan tersebut, diketahui hadiah dari Erdogan masuk dalam kategori pemberian kenegaraan.

    “Nanti dari pihak mereka akan mengirimkan surat pemberitahuan atas penerimaan ini ke KPK,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara resmi menyerahkan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Pemerintah RI sebagai simbol persahabatan dan hubungan erat yang telah terjalin selama tujuh dekade. Penyerahan secara simbolis diberikan Erdogan kepada Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu, 12 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

    Saat akan menuju tempat jamuan santap siang kenegaraan, Erdogan memperkenalkan Togg T10X kepada Prabowo dengan penjelasan sekilas terkait kendaraan listrik Turki ini. Prabowo pun tampak tersenyum dan menyambut baik pemberian kendaraan listrik berwarna putih ini dari pemerintah Turki.

  • Daihatsu Resmikan Pabrik Baru di Karawang, Investasinya Rp 2,9 Triliun

    Daihatsu Resmikan Pabrik Baru di Karawang, Investasinya Rp 2,9 Triliun

    Jakarta

    PT Astra Daihatsu Motor (ADM) meresmikan pabrik baru di kawasan industri Karawang, Jawa Barat, Kamis (27/2). Fasilitas tersebut berstatus sebagai Plant Line 2 dan bertujuan untuk menguatkan kapasitas produksi pabrikan di Indonesia.

    Presiden Direktur (Presdir) PT ADM, Yasushi Kyoda mengatakan, pihaknya mengucurkan Rp 2,9 triliun untuk investasi pembangunan Plant Line 2 di pabrik Karawang. Dia menegaskan, penambahan fasilitas tersebut membuktikan keseriusan Daihatsu di pasar otomotif Indonesia.

    “Kami bersyukur dapat membuka fasilitas pabrik baru Karawang Assembly Plant 2 ini sebagai wujud investasi keberlanjutan masa depan. Kami selalu berusaha untuk terus berinovasi dalam teknologi manufaktur yang lebih produktif dan efisien, ramah lingkungan,” ujar Kyoda saat peresmian pabrik di Karawang, Jawa Barat, Kamis (27/2).

    Pabrik line plant 2 di Karawang mengadopsi konsep ESSC atau Evolution-Simple-Slim-Compact. Pabrik tersebut merupakan fasilitas ke-6 Daihatsu di Indonesia dan berdiri di tanah seluas 26 hektar.

    Kyoda menjelaskan, pabrik line plant 2 punya kapasitas produksi hingga 140 ribu unit setahun. Sehingga, secara total, seluruh pabrik Daihatsu di Indonesia mampu memproduksi 530 ribu unit mobil setahun. Kemampuan produksi itu juga didukung lebih dari 1.700 supplier, termasuk 700 UMKM dan tingkat lokalisasi yang 80 persen.

    Pabrik Daihatsu Foto: Dok. ADM

    Pabrik tersebut memiliki tiga fasilitas utama, yakni Body (Bodi), Painting (Pengecatan), dan Assembling (Perakitan) yang terintegrasi dan menggunakan teknologi terkini. Daihatsu juga melakukan optimalisasi produksi yang mampu mengurangi emisi karbon hingga 20 persen.

    Line baru tersebut dikhususkan untuk memproduksi sejumlah model kolaborasi, seperti Daihatsu Ayla, Toyota Agya, Daihatsu Xenia, Toyota Avanza dan Toyota Wigo.

    “Pembaruan pabrik ini merupakan tonggak penting kami untuk menuju masa depan, serta wujud komitmen kami untuk kerja sama yang berkelanjutan dengan Indonesia,” kata Kyoda.

    (sfn/rgr)

  • Anak Usaha Pertamina Lubricants Produksi Perdana Katalis SGB dan ME-Kat 200 – Page 3

    Anak Usaha Pertamina Lubricants Produksi Perdana Katalis SGB dan ME-Kat 200 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengunjungi pabrik PT Katalis Sinergi Indonesia (KSI) yang tengah memproduksi perdana Adsorben SGB (Sulphur Guard Bed) dan Katalis ME-Kat 200. Pabrik milik Katalis Sinergi Indonesia ini terletak di Kawasan Industri Kujang di Cikampek, Jawa Barat.

    PT Katalis Sinergi Indonesia merupakan hasil sinergi antara PT Pertamina Lubricants, PT Pupuk Kujang, dan PT Rekacipta Inovasi ITB. Proyek ini juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) guna memperkuat kemandirian energi, pengembangan energi hijau dan mengurangi ketergantungan impor katalis.

    Direktur Utama PT Katalis Sinergi Indonesia Hadiyanto menjelaskan, produksi perdana ini merupakan hasil kolaborasi panjang dan riset intensif antara berbagai pihak.

    “Kami bangga menjadi bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Dengan memproduksi katalis secara lokal menggunakan teknologi anak bangsa, kami dapat memberikan efisiensi biaya, meningkatkan daya saing, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui inovasi teknologi hijau,” jelasnya, kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

    Direktur Utama PT Pertamina Lubricants Werry Prayogi menyampaikan, kolaborasi ini membuktikan bahwa sinergi antara industri dan akademisi mampu menghasilkan inovasi strategis.

    “Pertamina Lubricants siap mendukung produksi katalis sebagai bagian dari upaya menciptakan masa depan energi yang berkelanjutan.” jelas dia. 

     

  • Di Depan DPR, Menteri KP Beberkan Perkembangan Terbaru Kasus Pagar Laut Bekasi

    Di Depan DPR, Menteri KP Beberkan Perkembangan Terbaru Kasus Pagar Laut Bekasi

    Jakarta

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI. Rapat ini membahas sejumlah agenda, termasuk di antaranya perkembangan dari kasus pagar laut.

    Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan, pada Raker 23 Januari pihaknya telah meminta KKP untuk segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah disegel.

    “Oleh karena itu, melalui rapat kerja hari ini, Komisi IV ingin meminta penjelasan secara menyeluruh terhadap hasil investigasi tersebut dan sudah sejauh mana hasil pemeriksaannya,” kata Titiek, dalam sesi pembukaan rapat, Kamis (27/2/2025).

    Menjawab hal tersebut, Trenggono mengatakan, pihaknya saat ini telah menghentikan aktivitas pemagaran laut di Bekasi. Proses pemeriksaan juga masih terus berlangsung kepada PT TRPN, selaku pemilik pagar laut sepanjang 3 km itu, beserta kawasan reklamasinya.

    “Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” kata Trenggono.

    Trenggono menjelaskan, tindak lanjut terhadap kasus pagar laut telah dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan PermenKP Nomor 30 Tahun 2021 tentang pengawasan ruang laut dan PermenKP Nomor 31 Tahun 2021 tentang penanganan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh KKP sebagai berikut.

    Selain pagar laut Bekasi, langkah serupa juga telah dilakukan terhadap kasus pagar laut Tangerang. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan dua orang sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut.

    “Yaitu Saudara A selaku Kepala Desa dan Saudara T selaku Perangkat Desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” ujarnya.

    Menurutnya, proses penetapan pelaku ini memakan proses yang sangat panjang. Hal ini berbeda dengan proses identifikasi di kasus pagar laut Bekasi yang jelas berada di bawah naungan perusahaan.

    “Pada akhirnya melalui kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh KKP, dalam hal ini Direktur Jenderal PSDKP, maka ditemukan dua pelaku yang jelas dan telah terbukti secara nyata melakukan pemagaran dan yang bersangkutan telah dilakukan juga penetapan sanksi administratif,” kata Trenggono.

    Trenggono menjelaskan, proses pemeriksaan dan penyidikan, serta langkah tindak pidananya dilakukan dengan melibatkan Bareskrim Polri. Sedangkan dari sisi KKP sendiri berkewenangan dalam hal sanksi administratif

    “Saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada report surat pernyataan, bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda. Kalau yang di Bekasi sudah lebih mudah karena memang dilakukan ada atas nama perusahaannya,” ujar dia.

    (shc/kil)