Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Kejaksaan Banjar Terima Aspirasi LSM

    Kejaksaan Banjar Terima Aspirasi LSM

    JABAR EKSPRES – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar menerima kunjungan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyampaikan aspirasi untuk mempercepat penyelesaian kasus dugaan korupsi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar. Pertemuan ini digelar pada Kamis, 27 Februari 2025, di kantor Kejari Kota Banjar, dengan dihadiri perwakilan LSM Aksioma, Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB), Lentera, dan Jalapaksi.

    Dalam pertemuan tersebut, Kejaksaan diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Akhmad Fakhri, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Indra Sumarno, serta tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus). Proses dialog berlangsung tertib dengan pengamanan ketat dari Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.

    BACA JUGA: Dana Desa Kota Banjar Tahun 2025 Capai Rp18,55 Miliar, Nasib Anggaran Desa Masih Mengambang
    Kasi Intel Kejari Kota Banjar, Akhmad Fakhri, menjelaskan bahwa kasus ini sedang dalam tahap penyidikan. “Tim masih terus mendalami perhitungan kerugian negara bersama Inspektorat serta mengumpulkan alat bukti. Kami menegaskan bahwa kasus ini masih terus berjalan,” tegas Akhmad Fakhri.

    Sementara itu, Kasi Datun Indra Sumarno menegaskan komitmen Kejaksaan untuk terus memproses perkara ini. Pihaknya memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai prosedur dan prinsip keadilan.

    “Kasus dugaan korupsi tunjangan dewan periode 2017–2021 tidak dihentikan. Kami fokus pada periode tersebut terlebih dahulu,” ujar Indra.

    Presiden Aksioma, Akhmad Dimyati, mendesak Kejaksaan mempercepat penetapan tersangka. “Jika bukti sudah cukup, segera tetapkan pihak yang bertanggung jawab,” kata Dimyati.

    Dukungan serupa disampaikan Ketua FRDB Kota Banjar, Soedrajat Argadireja. “Aspirasi ini bentuk dukungan kami agar proses hukum transparan dan cepat. Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan mengungkap kasus ini,” tambahnya.

    Kegiatan penyampaian aspirasi ini diawasi langsung oleh aparat kepolisian dan Satpol PP untuk memastikan keamanan dan ketertiban. (CEP)

  • Jadwal Pencairan KIP Kuliah Semester Genap 2025 Cek Disini

    Jadwal Pencairan KIP Kuliah Semester Genap 2025 Cek Disini

    JABAR EKSPRES – Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa menempuh pendidikan tinggi.

    Bantuan ini mencakup biaya pendidikan yang disalurkan langsung ke perguruan tinggi dan biaya hidup yang ditransfer ke rekening mahasiswa penerima.

    Baca juga : Catat! Ini Batas Akhir Pendaftaran KIP Kuliah 2025

    Namun, setiap tahunnya pencairan KIP Kuliah menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa penerima.

    Lantas, kapan jadwal pencairan KIP Kuliah 2025? Berikut informasi selengkapnya.

    Jadwal Pencairan KIP Kuliah 2025

    Pencairan KIP Kuliah 2025 untuk semester genap diperkirakan akan mulai disalurkan pada bulan Maret 2025.

    Informasi ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Beasiswa Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Septien Prima Diassari.

    “Mudah-mudahan di Maret nanti kita sudah bisa berproses penyaluran,” ungkapnya dalam wawancara di kanal YouTube Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada 21 Februari 2025.

    Lebih lanjut, Septien menjelaskan bahwa pencairan kali ini mengalami sedikit keterlambatan akibat kendala administratif, salah satunya karena adanya pemisahan kementerian yang berdampak pada beberapa anggaran yang terblokir.

    Untuk itu, pemerintah masih harus menyelesaikan prosedur administrasi guna membuka blokiran tersebut agar pencairan bisa segera dilakukan.

    “Kami belum dapat memproses penyaluran KIP Kuliah untuk genap 2024-2025. Masih menunggu struktur-struktur terkait untuk perbendaharaan penyaluran KIP Kuliah. Kemudian juga kita butuh proses untuk membuka blokiran,” jelasnya.

    Jika mengacu pada pola pencairan di tahun-tahun sebelumnya, berikut adalah prediksi jadwal pencairan KIP Kuliah 2025:

    Semester Genap 2024/2025: Maret – April 2025Semester Ganjil 2025/2026: Agustus – September 2025

    Penting bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah untuk selalu memantau informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau dari perguruan tinggi masing-masing terkait jadwal pencairan yang lebih akurat.

    Cara Cek Progres Pencairan KIP Kuliah

    Bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah, pengecekan status pencairan bisa dilakukan secara online melalui sistem KIP Kuliah. Berikut langkah-langkahnya:

    Masuk ke situs resmi KIP Kuliah di (https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/)Pilih menu ‘Akses Akun’Masukkan nomor pendaftaran dan kode akses akun yang telah diterima saat pendaftaran KIP KuliahKlik ‘Login’Setelah berhasil masuk, di bagian bawah halaman akan ditampilkan informasi progres pencairan, termasuk SK Puslapdik, nomor SPP, nomor SPM, nomor SP2D, dan nomor SPPn.

  • Unisba Kukuhkan Lima Guru Besar, Tegaskan Peran Akademisi di Masyarakat

    Unisba Kukuhkan Lima Guru Besar, Tegaskan Peran Akademisi di Masyarakat

    JABAR EKSPRES – Universitas Islam Bandung (Unisba) kembali memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi unggul di Jawa Barat dan Banten. Hal ini terlihat dengan pengukuhan lima guru besar baru pada Kamis (27/2/2025).

    Dalam acara yang digelar di Aula Unisba, Rektor Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., menekankan bahwa gelar profesor bukan sekadar pencapaian akademik, tetapi juga tanggung jawab intelektual untuk berkontribusi bagi masyarakat.

    Kelima guru besar yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. Septiawan Santana Kurnia (Ilmu Komunikasi), Prof. Dr. Pupung Purnamasari (Auditing), Prof. Dr. Dedeh Fardiah (Media dan Komunikasi), Prof. Dr. Ima Amaliah (Ekonomi), dan Prof. Dr. Neneng Nurhasanah (Hukum Ekonomi Syariah).

    Prof. Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. (kedua kiri)
    Prof. Dr. Dedeh Fardiah, Dra., M.Si.(pertama kiri)
    Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. (tengah)
    Prof. Dr. Septiawan Santana, S.Sos., M.Si (pertama kanan) Prof. Dr. Pupung Purnamasari, S.E., M.Si., Ak.CA. (kedua kanan)
    Prof. Dr. Ima Amaliah, S.E., M.Si. (ketiga kanan) berfoto bersama seusai pengukuhan jabatan guru besar Universitas Islam Bandung di Aula Utama Unisba, di Jalan Tamansari, Kota Bandung, Kamis (27/2). Foto: Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres

    BACA JUGA:Seminar Jurnalistik Unisba: Mengupas Tantangan dan Harapan Ekosistem Media

    Dalam sambutannya, Prof. Edi Setiadi menegaskan bahwa Unisba didirikan dengan visi besar: mencetak intelektual yang tidak hanya cakap di bidang akademik, tetapi juga memiliki spirit keislaman yang kuat. Ia mengingatkan bahwa seorang guru besar harus terus berperan aktif dalam riset, publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat.

    “Guru besar tidak boleh menjadi ‘pertapa akademik’ yang hanya berkutat di menara gading. Mereka harus bergaul, membumi, dan menyebarkan ilmu seluas-luasnya,” ujarnya.

    Rektor juga menekankan bahwa gelar profesor bukan titik akhir perjalanan akademik, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Seorang profesor, kata dia, harus berani menyuarakan gagasan, mempertahankan argumen berbasis riset, serta terlibat dalam diskusi publik.

  • Margasih hingga Lembang Berpotensi Bergabung

    Margasih hingga Lembang Berpotensi Bergabung

    JABAR EKSPRES – Kota Cimahi tengah menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan luas wilayah yang berdampak pada tata ruang, infrastruktur, dan masalah lingkungan.

    Dalam catatan sejarah, pada 1976, batas administratif Cimahi masih mencakup wilayah Margasih. Selain itu, ada kemungkinan bahwa sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), seperti Padalarang dan Ngamprah, bisa bergabung dengan Cimahi.

    Pj Ketua Popdar Kota Cimahi, Glen Bakrie, menegaskan bahwa perubahan batas wilayah bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab politik dan moral dari pemerintah daerah serta DPRD.

    Menurutnya, jika mengembalikan batas wilayah Cimahi seperti pada 1976 tidak memungkinkan, maka pemerintah harus mencari alternatif lain.

    “Jika pengembalian batas wilayah Cimahi ke kondisi 1976 tidak tercapai, DPRD dan Pemkot Cimahi harus berani mempertimbangkan opsi lain,” ujarnya saat ditemui pada Kamis (27/2/25).

    Salah satu alternatif yang diusulkan adalah pembentukan daerah otonomi baru yang mencakup Kecamatan Parongpong, Cisarua, dan Lembang.

    BACA JUGA: Jaga Inklusivitas, Pemkot Cimahi Pertimbangkan Operasional Warung Makan di Ramadan

    Opsi ini muncul karena Cimahi kekurangan daerah resapan air dan ruang terbuka hijau, sementara masalah banjir semakin parah setiap tahunnya.

    “Permasalahan banjir di Cimahi bukannya berkurang, tetapi justru semakin meningkat. Air dari dataran tinggi KBU (Kawasan Bandung Utara) mengalir ke Cimahi, sementara kota ini tidak memiliki sistem pencegahan banjir yang memadai,” jelas Glen.

    Selain banjir, keterbatasan lahan di Cimahi juga semakin membebani infrastruktur kota. Tanpa adanya perluasan wilayah, beban pemerintah dalam mengelola kota ini akan semakin berat.

    Jika perluasan wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru sulit diwujudkan, Glen mengusulkan alternatif lain, yaitu mengintegrasikan Cimahi ke dalam Kota Bandung.

    Menurutnya, hal ini akan memberi ruang lebih besar untuk pembangunan dan memperkuat posisi Cimahi dalam perencanaan tata kota di wilayah Bandung Raya.

    Namun, jika semua opsi tersebut gagal, Glen menyarankan agar Cimahi dijadikan kawasan khusus yang berada di bawah pengawasan langsung pemerintah pusat.

    “Jika pemerintah dan DPRD tidak segera mengambil langkah konkret, maka opsi terakhir adalah menjadikan Cimahi sebagai kawasan otorita di bawah kendali pemerintah pusat,” tegasnya.

  • Wamendagri Ungkap 16 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU karena Anggaran Kurang

    Wamendagri Ungkap 16 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU karena Anggaran Kurang

    loading…

    Wamendagri Ribka Haluk mengungkapkan 16 daerah tak sanggup menggelar PSU saat raker bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2024). Foto: Achmad Al Fiqri

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan ada puluhan daerah yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Dari jumlah itu, terdapat 16 daerah yang tak sanggup menggelar PSU lantaran keterbatasan anggaran.

    Hal itu diungkap Ribka saat rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2024).

    Sebanyak 24 daerah telah mengoordinasikan pelaksanaan PSU ke Kemendagri. “Dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU dapat dikelompokan sesuai dengan kesiapan dan kemampuan pendanaan sebagaimana yang sudah kami koordinasikan dari Kemendagri,” ujar Ribka.

    Dari jumlah itu, ada 8 daerah yang siap menggelontorkan dana untuk melaksanakan PSU. Delapan daerah itu yakni Kabupaten Bungo, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Banggai.

    “Sedangkan daerah yang tidak sanggup atau masih membutuhkan kebutuhan atau bantuan dana baik dari provinsi maupun APBN terdapat 16 daerah,” ucapnya.

    Sebanyak 16 daerah yang tak sanggup menggelar PSU yakni Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Buru, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Empat Lawang.

    Kemudian Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Parigi Moutoung, Kota Banjarbaru, Kota Palopo, serta Kota Sabang.

    (jon)

  • Jelang Ramadan, Polda Jabar Mulai Survei Kesiapan Operasi Ketupat Lodaya 2025

    Jelang Ramadan, Polda Jabar Mulai Survei Kesiapan Operasi Ketupat Lodaya 2025

    JABAR EKSPRES – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) melalui Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas), mengaku saat ini mulai melakukan survei terhadap beberapa jalur yang berpotensi digunakan saat Operasi Ketupat Lodaya 2025 nanti.

    Dikatakan Wakil Direktur Lalu lintas (Dirlantas) Polda Jabar Kombes Pol Edwin Affandi, survei ini dilakukan agar saat Operasi Ketupat Lodaya 2025 berlangsung nanti, jalur tersebut tetap dalam kondisi baik dan aman digunakan oleh pengendara.

    “Jadi untuk kesiapan jalur, kami Ditlantas Polda Jabar telah melaksanakan serangkaian survei jalan di seluruh wilayah hukum Polda Jabar,” ujarnya saat ditemui di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Kamis (27/2).

    BACA JUGA:Operasi Ketupat Lodaya 2023 Berakhir

    Adapun beberapa jalur yang menjadi pantauannya dalam kesiapan tersebut, Edwin menyebut salah satunya berada di wilayah Trans Jawa mulai dari Japek, Cipali, hingga Palikanci. Pasalnya, kata dia, jalur-jalur tersebut berpotensi atau kemungkinan besar akan digunakan oleh pengendara saat Operasi Ketupat Lodaya 2025 berlangsung nanti.

    “Nah ini sudah kita koordinasikan dengan penanggung jawabnya terkait kelengkapan hingga sarana prasarana di jalur tersebut,” ungkapnya.

    Selain Trans Jawa, Edwin juga menyebut dalam survei yang dilakukannya, pihaknya juga melakukan pengecekan kepada beberapa jalur arteri yang berada di wilayah Pantura dan selatan.

    BACA JUGA:Hari Kedua Operasi Keselamatan Lodya, 31 Pengguna Jalan Ditindak Satlantas Polrestabes Bandung

    Terdapat dalam hasil surveinya, hingga saat ini ada beberapa titik atau ruas jalur yang menjadi perhatiannya baik di wilayah Pantura maupun Selatan.

    “Terutama di jalur arteri Pantura, karena masih banyak ruas jalan yang masih berlubang termasuk di selatan juga,” ucapnya.

    Maka dari itu agar jalur-jalur tersebut baik di Trans Jawa maupun arteri Pantura dan Selatan tetap layak digunakan saat Operasi Ketupat Lodaya 2025 nanti berlangsung, Edwin menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait khususnya PUPR untuk segera melakukan perbaikan dan kesiapannya.

    “Khusunya di arteri Pantura dan selatan, ini sudah kita koordinasikan dengan PUPR baik di nasional maupun provinsi untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan jalan sebelum nanti digunakan,” pungkasnya.

  • Saldo Jutaan Rupiah Pengguna Aplikasi Kantar Raib Usai Web Tak Bisa Diakses, Fix SCAM

    Saldo Jutaan Rupiah Pengguna Aplikasi Kantar Raib Usai Web Tak Bisa Diakses, Fix SCAM

    JABAR EKSPRES – Sejak Senin (26/02), ribuan pengguna aplikasi Kantar dikejutkan dengan tidak bisa diaksesnya situs resmi mereka, idkantar.com.

    Jika sebelumnya perubahan domain atau pemeliharaan server sering terjadi, kali ini situasinya berbeda.

    Banyak pihak meyakini bahwa aplikasi Kantar telah resmi melakukan scam dan terbukti sebagai penipuan besar-besaran.

    Baca juga : Kantar Selesai Audit, Penarikan Saldo Dana Sudah Bisa Dilakukan, Benarkah? Ini Penjelasannya

    Ketika mencoba mengakses situs resmi, pengguna hanya disuguhkan pesan “Situs ini tidak dapat menyediakan sambungan aman”.

    Hal ini memperkuat dugaan bahwa aplikasi ini telah tutup dan kabur membawa uang pengguna.

    Kantar sendiri selama ini mengklaim sebagai aplikasi penghasil uang yang menggunakan sistem level dengan skema deposit dan bonus.

    Namun, berbagai sumber menyebutkan bahwa aplikasi ini diduga beroperasi sebagai money game berbasis skema ponzi, di mana uang dari anggota baru digunakan untuk membayar keuntungan anggota lama.

    Begitu aliran uang baru berhenti, sistem akan runtuh dan dana pengguna akan hilang.

    Sejak awal kemunculannya, beberapa influencer finansial telah memperingatkan bahwa aplikasi ini berpotensi menipu anggotanya.

    Banyak pengguna baru yang terjebak dalam skema kenaikan level dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih besar, hanya untuk akhirnya kehilangan seluruh uang mereka.

    Di media sosial, kekesalan para anggota Kantar semakin meronta-ronta.

    Berbagai tangkapan layar menunjukkan bahwa aplikasi tidak lagi dapat diakses, dan akun-akun media sosial Kantar pun menghilang.

    Sejumlah pengguna mengungkapkan kekecewaan mereka, @Fa******* “KANTAR fix udah menghilang… link sudah tidak bisa dibuka!!”

    Sementara akun @An*********** “Kantar resmi scam malam ini. Situs tidak bisa diakses kembali.”

    Lalu ada juga korban berkomentar, “Dari awal sudah curiga, tampilan aplikasinya sangat sederhana. Benar saja, hari ini semuanya lenyap. Dari terima kasih berujung penyesalan ini namanya,” tulis @VannR*****.

    Nama-nama seperti Miss Olivia, Miss Selena, dan Miss Julia, yang sebelumnya dikenal sebagai admin dan mentor aktif di grup obrolan Kantar, kini menghilang.

    Mereka yang biasanya responsif terhadap pertanyaan anggota, kini menutup kolom komentar dan menghilang tanpa jejak.

  • Pengunjung Rela Jauh-jauh dari Bogor ke Tanah Abang Beli Baju Sebelum Puasa

    Pengunjung Rela Jauh-jauh dari Bogor ke Tanah Abang Beli Baju Sebelum Puasa

    Jakarta –

    Jelang bulan puasa dan Lebaran 2025, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, masih menjadi incaran banyak orang untuk belanja. Kondisi ini membuat sentra tekstil terbesar se-Asia Tenggara dipadati pengunjung.

    Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (27/2/2025), kawasan pasar terlihat sangat ramai dengan mayoritas pengunjung merupakan ibu-ibu dan tak Sedikit di antara mereka yang turut serta membawa anak-anak. Kondisi ini terutama banyak terlihat di kawasan blok A dan blok B pasar.

    Banyak pengunjung yang secara tiba-tiba berhenti untuk melihat-lihat produk yang dijual salah satu pedagang. Ada juga pengunjung yang terlihat sedang melakukan tawar-menawar dengan pedagang, membuat pengunjung lain sesekali harus terhenti.

    Tidak sedikit dari para pengunjung pasar ini datang dari tempat yang cukup jauh, dari luar Jakarta. Misalkan saja seorang pengunjung bernama Elmiyati yang datang jauh-jauh dari Sangiang, Kota Tangerang.

    Ia mengaku sengaja datang ke Pasar Tanah Abang bersama kakak perempuannya menggunakan motor untuk belanja pakaian. Mereka juga beli baju untuk dibagi-bagi ke lingkungan terdekat.

    “Dari Sangiang, Tangerang. Naik motor ini bareng kakak. Kalau saya untuk belanja kebutuhan sehari-hari saja, ini kakak saya beli baju koko dia buat kasih ‘THR’,” kata Elmiyati saat ditemui detikcom di lokasi.

    “Jadi dia kan dagang depan sekolahan, jadi banyak abang-abang yang jualan gerobakan gitu. Terus abang-abang itu banyak belanja kebutuhannya banyak di warung kakak saya, jadi dia kasih ‘THR’ buat abang-abang itu,” terangnya lagi.

    Dalam hal ini, ia sengaja datang ke Pasar Tanah Abang karena banyak pilihan toko dan pakaian. Belum lagi dengan banyaknya pilihan toko, ia bisa tawar-menawar dengan lebih leluasa.

    “Saya sama kakak saya memang sengaja belanja sebelum puasa, kan nanti kalau sudah puasa capek. Kan kalau puasa kita habis muter-muter mau minum nggak bisa, kalau ini kan lapar tinggal makan,” ucapnya.

    Selain Elmiyati, ada juga Syafiq dari Bogor yang sengaja datang ke Pasar Tanah Abang bersama istri dan dua anaknya yang masih balita. Ia yang kebetulan bekerja sebagai pedagang pakaian sengaja datang untuk belanja stok dagangan jelang puasa dan Lebaran.

    “Belanja ada untuk dijual lagi, ada untuk keperluan pribadi juga. Kalau sebelum puasa emang biasa nambah beli di sini untuk yang dijual lagi, lebih rame lah karena memang musimnya,” ucap Syafiq.

    “Untuk puasa ini mungkin nambah belanja 50% lah dibandingkan biasanya. Soalnya nanti kalau sudah puasa kan kita nggak ke sini-sini lagi. Jadi kita sudah siap di bulan ini sebelum puasa, karena nanti kan bulan puasa lumayan menguras tenaga juga,” terangnya lagi.

    Selain itu, Syafiq mengaku sengaja datang ke Pasar Tanah Abang hari ini karena setiap Senin dan Kamis di kawasan ini terdapat ‘pasar dadakan’ yang biasa disebut sebagai Pasar Tasik. Berkat itu dirinya memiliki lebih banyak pilihan produk.

    Di luar itu, detikcom banyak juga menemui pengunjung lain yang berasal dari kawasan Jakarta seperti Najirin dan Rumli. Mereka yang berasal dari Kemayoran sengaja datang hanya untuk jalan-jalan dan membeli kebutuhan sehari-hari.

    Kemudian ada juga Alfiah yang datang ke Pasar Tanah Abang dari Grogol juga untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk keperluan Lebaran ia berencana datang lagi ke kawasan pasar pada minggu-minggu berikutnya.

    Lihat juga Video: Situasi di Pasar Tanah Abang Jelang Penghujung Tahun 2024

    (fdl/fdl)

  • Kandidat dan Peta Koalisi Bisa Berubah

    Kandidat dan Peta Koalisi Bisa Berubah

    JABAR EKSPRES – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar masih menunggu arahan teknis dari pusat terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Tasikmalaya, sehingga kandiat dan gerbong koalisi berpeluang untuk berubah.

    Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat menuturkan bahwa aturan teknis mengenai tahapan itu tengah dibahas antara KPU RI dengan Komisi II, sehingga petunjuk teknisnya masih belum turun.

    Namun demikian, KPU Jabar juga telah mulai berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tasikmalaya terkait PSU itu. “Ini kami bahas dengan KPU Tasikmalaya,” terang Ahmad di sela FGD Evaluasi Pilkada, Kamis (27/2/2025).

    BACA JUGA:Pemdaprov Jabar Bantu Anggaran Penyelenggaraan PSU Tasikmalaya, Diperkirakan Total Kebutuhan Rp60 Miliar

    Ahmad melanjutkan, tahapan PSU itu tetap akan mengikuti tahapan pilkada pada umumnya, misalnya ada pendaftaran paslon, kampanye, pencoblosan hingga penghitungan suara. “Hanya memang waktu dipadatkan,” cetusnya.

    Menurut Ahmad, komposisi kandidat termasuk peta koalisi dalam PSU yang bakal digelar itu juga masih belum bisa dipastikan, karena bisa saja berubah. “Itu kan sesuai keputusan dari partai politik. Siapa yang akan diusung, apakah tinggal mengganti Pak Ade, atau berubah peta,” ujarnya.

    Masih kata Ahmad, terkait PSU di Tasikmalaya itu, KPU Jabar hanya bertindak sebagai supervisi sebagaimana putusan MK. Eksekutornya tetap di KPU Kabupaten Tasikmalaya. “Beda cerita kalau diputuskan diambil alih oleh KPU Jabar,” imbuhnya.

    BACA JUGA:KPU Kabupaten Tasikmalaya Tunggu Regulasi untuk Pelaksanaan Pilkada Ulang

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemprov Jabar pun bersiap untuk membantu kucuran dana untuk pelaksanaan PSU itu.

    Keputusan itu juga merupakan hasil rapat koordinasi antara Pemprov Jabar dengan sejumlah pihak terkait. Kebutuhan anggaran untuk PSU itu tidak sedikit, menurut Perhitungan sementara, kebutuhan penyelenggaraan PSU di Kabupaten Tasikmalaya mencapai Rp60 miliar.

    Sementara dalam pilkada yang berlangsung November lalu, hasil perhitungan menunjukkan kemenangan atas pasangan Ade Sugianto – Iip Miftahul Paoz dengan perolehan lebih dari 52 persen suara. Urutan ke dua dimenangkan pasangan Cecep Nurul Yakin – Asep Sopari Alayubi dengan 27 persen suara. Lalu pasangan Iwan Saputra – Dede Muksit Aly dengan 20 persen suara.(son)

  • Pertamina NRE bangun pabrik perakitan panel surya di Jawa Barat

    Pertamina NRE bangun pabrik perakitan panel surya di Jawa Barat

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina New and Renewable Energy (NRE) menyatakan tengah membangun fasilitas produksi panel surya di Jawa Barat, dengan nilai investasi pada tahap pertama sebesar 40 juta dolar AS atau Rp657,6 miliar (kurs Rp16.441).

    Direktur Keuangan Pertamina NRE Nelwin Aldriansyah ditemui usai acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis menyatakan pembangunan pabrik tersebut dilakukan bersama dengan salah satu perusahaan manufaktur dari China.

    “Untuk tahap pertama ini sekitar 40 juta dolar AS, dan itu akan ditanggung bersama,” katanya.

    Lebih lanjut, menurut dia pembangunan fasilitas produksi itu ditujukan untuk memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen dari pemerintah.

    Selain itu, ia mengatakan, fasilitas produksi tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2026.

    “Ini dalam persiapan. Nantinya kita harapkan bisa mulai berproduksi di tahun 2026,” ujarnya.

    Pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai bisa menjadi faktor pendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah harus mengambil tindakan untuk bisa mempercepat terjadinya penambahan kapasitas energi hijau yang masih melimpah di Indonesia.

    “Kehadiran pembangkit EBT sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, energi fosil yang menopang pembangkit di Indonesia tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan pembangkit EBT,” ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal.

    Berdasarkan perhitungan dengan metode konservatif yang dilakukan CORE Indonesia, Faisal mengatakan, ketersediaan bahan bakar fosil ini diprediksi akan segera habis. Ia menyebut ketersediaan batu bara di Indonesia akan habis dalam 28 tahun ke depan. Lalu minyak bumi dan gas, masing-masing ketersediaannya hanya mampu bertahan hingga 21 tahun serta 19 tahun ke depan saja.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025