Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Sosok Agam Supriyanta Senasib Siti Faizah, Jabatan Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi, Masalah Study Tour

    Sosok Agam Supriyanta Senasib Siti Faizah, Jabatan Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi, Masalah Study Tour

    TRIBUNJATIM.COM – Masalah study tour yang memberatkan wali murid, disikapi serius oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

    Usai sopot jabatan Siti Faizah, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok gegara ngeyel berangkatkan siswa study tour ke Jawa Timur. 

    Kini Dedi Mulyadi copot Agam Supriyanta dari jabatan Kepsek SMAN 1 Cianjur. 

    Pencopotan jabatan Agam Supriyanta karena memberangkatkan siswanya study tour ke Bali.

    Polemik study tour di SMAN 1 Cianjur ini bermula dari keluhan salah satu wali murid.

    “Setiap siswa yang hendak ikut study tour yang diadakan sekolah harus mengeluarkan uang hampir sebesar Rp 3 juta. Untuk biaya study tour ke Bromo hampir Rp 2 juta, belum bekal jajan anak Rp 1 jutaan, jadi kira-kira total nya Rp 3 juta,” katanya, yang enggan disebutkan identitasnya, melansir dari TribunJabar, Selasa (25/2/2025).

    Selain itu ia mengaku berat untuk menggelontorkan uang jutaan rupiah agar anaknya bisa mengikuti study tour yang digelar pihak sekolah. 

    “Agendanya memang ke Bromo dulu, lalu selesai dari Bromo dilanjut ke Bali. Sekarang, dalam perjalanan pulang ke Cianjur,” ucapnya. 

    Imbas sekolah nekat memberangkatkan siswa study tour, kini Agam Supriyanta, Kepsek SMAN 1 Cianjur dicopot dari jabatannya.

    Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71. 

    Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat Jawa Barat. 

    “Diputuskan bahwa Kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Cianjur,” kata Dedi dalam unggahan videonya.

    Dedi Mulyadi menegaskan, langkah serupa akan diterapkan di sekolah lain jika ditemukan kesalahan dalam pengelolaan sekolah. 

    “Ini akan terus kami lakukan ke semua SMA dan SMK sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi objektif untuk kepentingan dunia pendidikan,” ujarnya. 

    Bahkan, jika ditemukan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran berat dan tidak dapat ditoleransi, jabatannya akan dicopot secara permanen.

    GELAR STUDY TOUR: SEKOLAH STUDY TOUR – (kiri) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (kanan) Kepala Sekolah SMAN 1 Cianjur Agam Supriyanta, Selasa (25/2/2025). SMAN 1 Cianjur nekat melakukan study tour ke luar kota. (Kolase youtube dan dok SMAN 1 Cianjur)

    “Selanjutnya akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di wilayah Jawa Barat,” katanya. 

    Dedi juga menekankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah berupaya membenahi sistem pendidikan serta meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. 

    “Kami sudah mengeluarkan uang puluhan triliun rupiah. Namun, kalau di sekolahnya masih ada pembebanan dengan biaya tinggi, artinya subsidi yang diberikan itu tidak ada artinya,” katanya. 

    Hingga berita ini ditulis, Kepala SMA Negeri 1 Cianjur, Agam Supriyanta, belum memberikan tanggapan terkait penonaktifannya. 

    Sebelumnya, Agam menyebut, kegiatan tersebut merupakan outing class Implentasi P5 Bhineka Tunggal Ika. 

    “Kegiatan ke Malang dan Bali tersebut dilaksanakan selama satu pekan, terhitung mulai dari Senin (17/2/2025) sampai Senin (24/2/2025),” terangnya, dikutip dari Tribun Jabar.

    Kegiatan itu, katanya, mengacu pada program sekolah.

    “Sehingga kegiatan tersebut, sifatnya tidak wajib. Tercatat dikuti oleh sebanyak 361 siswa kelas XI, dan ada 77 siswa tidak ikut dalam kegiatan tersebut” katanya. 

    Sementara Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah VI Provinsi Jawa Barat, Nono Winarni, masih enggan berkomentar soal nasib Kepsek SMAN 1 Cianjur. 

    “Kita liat ya nanti, saya belum bisa berkomentar soal sanksinya ya. Urusan itu nanti saya beritahukan kembali ya,” katanya. 

    Nonong menambahkan, pihaknya mendukung soal surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat terkait dengan larangan studi tour. 

    Sosok Agam

    Menurut penelusuran SURYA.co.id, Dr. Agam Supriyanta, M.M.Pd., M.H., adalah seorang pendidik dan akademisi yang telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 26 tahun di dunia pendidikan Indonesia.

    Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Cianjur sejak 10 Juli 2020 hingga saat ini.

    Selain perannya sebagai kepala sekolah, Dr. Agam aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan penelitian. Beliau memiliki minat khusus dalam bidang Perpustakaan Digital, Pengembangan Kurikulum, dan Pendidikan.

    Hal ini tercermin dari partisipasinya di platform Academia.edu, di mana ia memiliki 242 pengikut dan telah mempublikasikan dua makalah penelitian.

    Agam juga berbagi pengetahuan dan pengalamannya melalui kanal YouTube pribadinya, yang berisi berbagai video terkait pendidikan dan profilnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Barat.

    Di bawah kepemimpinannya, SMA Negeri 1 Cianjur telah mencapai berbagai prestasi, termasuk peluncuran 161 buku karya guru dan siswa sebagai bagian dari perayaan ulang tahun sekolah yang ke-61.

    Inisiatif ini menunjukkan komitmen Dr. Agam dalam mendorong budaya literasi di kalangan pendidik dan peserta didik.

    Sebelumnya, di hari pertama menjabat sebegai Gubernur Jawa Barat,Dedi Mulyadi mencopot jabatan Siti Faizah sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok. 

    Mulyadi di Istana, Jakarta, Kamis.

    “Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” tambahnya, dikutip dari Kompas.com.

    Sosok Kepala SMAN 6 Depok

    GAJI KEPALA SMAN 6 DEPOK – Siti Faizah (kiri) dicopot dari jabatan Kepala SMAN 6 Depok, imbas ngeyel berangkatkan siswa study tour padahal sudah dilarang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kanan). (KOLASE X – YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala SMAN 6 Depok belum memberikan statement apapun.

    Termasuk saat ramai-ramai masalah study tour yang berujung pelarangan oleh Dedi Mulyadi.

    Lalu, siapakah sosok Kepala SMAN 6 Depok?

    Dari penelusuran Tribunnews.com, saat ini Kepala SMAN 6 Depok adalah Siti Faizah MPd.

    Siti Faizah menjabat sebagai Kepala SMAN 6 Depok sejak pertengahan tahun 2022.

    Sebelumnya, Siti Faizah sempat menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Depok dan SMAN 10 Depok.

    Berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang beredar, Siti Faizah diketahui lahir pada 3 Oktober 1968.

    Sehingga saat ini, ia berusia 56 tahun.

    Ia diangkat menjadi PNS pada Januari 1992 atau sudah 33 tahun menjadi seorang abdi negara.

    Sebagai kepala sekolah, Siti Faizah kerap muncul di sejumlah kegiatan. Terutama di SMAN 6 Depok.

     Misalnya, saat Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Tahun Ajaran 2024/2025 dan HEXA Campus Exhibition & Job Fair 2024.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

    Berita Viral lainnya

  • 18 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU, Istri Mendes Yandri Tak Jadi Didiskualifikasi?

    18 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU, Istri Mendes Yandri Tak Jadi Didiskualifikasi?

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 18 daerah belum sanggup menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 karena tak punya cukup anggaran. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membenarkan keadaan itu.

    Dengan demikian, belasan wilayah RI itu kesulitan untuk melaksanakan perintah putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menjelaskan, 18 daerah itu terdiri dari 16 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK, dan dua daerah yang perlu PSU karena kemenangan kotak kosong.

    “Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang,” kata Ribka saat rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

    Dari 40 kasus PHPU Kada Tahun 2024 yang diperiksa lebih lanjut, MK memutuskan untuk mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara.

    Dari 26 perkara yang dikabulkan, terdapat 16 daerah yang anggarannya belum mencukupi, sementara 8 daerah lainnya dapat memenuhi kebutuhan anggaran.

    Ribka Haluk menyatakan bahwa Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dan menyarankan agar hal ini disampaikan kepada pimpinan DPRD, untuk dimasukkan dalam perda.

    Kemendagri juga akan mengusulkan agar pemerintah daerah memenuhi anggaran PSU dalam APBD 2025, dengan menyesuaikan pendapatan dan efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Namun, dia mengakui adanya tantangan di daerah-daerah tertentu, terutama yang baru saja memilih kepala daerahnya. Dia juga menjelaskan bahwa Mendagri, Tito Karnavian, sedang mencari mekanisme yang tepat agar pemerintah daerah dapat segera menyiapkan dana tambahan untuk keperluan tersebut.

    “Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah memaksimalkan, mengefisiensi, kemudian memprioritaskan dana-dana yang tidak digunakan untuk kepentingan lain, kiranya disiapkan di biaya tak terduga (BTT) daerah,” katanya.

    Menjadi sorotan pula, salah satu wilayah yang tak sanggup gelar PSU adalah Kabupaten Serang, lokasi Pilkada istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang didiskualifikasi MK, Ratu Rahchmatuzakiyah.

    Daerah yang Sanggup Gelar PSU

    Berikut daerah yang sanggup menggelar PSU:

    Kabupaten Bungo Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Barito Utara Kabupaten Magetan Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Siak Kabupaten Banggai Daerah yang Tak Sanggup Gelar PSU

    Daerah yang kurang anggaran untuk PSU:

    Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Buru Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Pasaman Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Pesawaran Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Serang Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Parigi Moutong Kota Banjarbaru Kota Palopo Kota Sabang Kota Pangkalpinang (kotak kosong menang) Kabupaten Bangka (kotak kosong menang). ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kecurigaan Anggota DPR Lihat Kades Siap Bayar Denda Pagar Laut Rp48 Miliar, Sentil Dalang Dibaliknya

    Kecurigaan Anggota DPR Lihat Kades Siap Bayar Denda Pagar Laut Rp48 Miliar, Sentil Dalang Dibaliknya

    TRIBUNJATIM.COM – Kecurigaan terlihat jelas dari meja DPR RI setelah mengetahui kelanjutan kasus Pagar Laut di Tangerang.

    Anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut pagar laut di Tangerang dibangun oleh kepala desa.

    Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem, Rajiv, mempertanyakan bagaimana seorang kepala desa bisa memiliki uang miliaran rupiah untuk membayar denda yang dijatuhkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau mengeluarkan uangnya 48 M untuk pagar laut,” tanya Rajiv dalam rapat Komisi IV DPR, Kamis (27/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Kamis.

    Di situ, ia meminta agar KKP harus berani tegas dalam mengusut tuntas soal pagar laut.

    Senada, anggota Komisi IV DPR RI dari Golkar, Firman Soebagyo, mempertanyakan dari mana seorang kepala desa bisa memiliki uang miliaran untuk membangun pagar laut dari bambu sepanjang 30,16 kilometer.

    Mengingat proses pencabutan pagar laut sulit dilakukan, menurutnya, tidak mungkin kepala desa melakukannya seorang diri.

    “Apakah ada kemampuan seorang kepala desa memiliki uang sebegitu besar? Dan kemudian, apakah ada kemampuan seorang kepala desa juga bisa memasang pagar bambu yang sampai 30,16 km tanpa alat-alat atau teknologi yang boleh dibilang agak canggih? Saya rasa tidak bisa,” tanya Firman.

    Sebelumnya, Sakti Wahyu membeberkan hasil investigasi KKP terkait hasil investigasi pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Awalnya, Sakti menjelaskan telah menetapkan dua pelaku pembuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, yakni kepala desa inisial A dan perangkat desa inisial T.

    Dia juga menyampaikan bahwa kedua pelaku diberi sanksi denda administratif sebesar Rp48 miliar.

    “Saat ini sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran,” kata Sakti.

    “Lalu kemudian berikutnya adalah surat pernyataan. Bisa ditampilkan surat pernyataan dari saudara A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda,” imbuh dia.

    Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap ada dua pelaku pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Sakti mengatakan, dua orang itu adalah kepala desa inisial A dan perangkat desa inisial T.

    Hal ini terungkap usai KKP menggelar investigasi untuk mengusut pemilik pagar laut.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa,” kata Sakti, dalam rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    GAYA MEWAH KADES – Kepala Desa Kohod, Arsin yang sedang menjawab pertanyaan awak media saat konferensi pers di rumahnya, Desa Kohod, Kabupaten Tangerang. (KOMPAS.com/Intan Afrida Rafni)

    Menurut Sakti, kedua pelaku diberikan denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.

    Ia menyebut, kedua pelaku sudah menyatakan kesediaan membayar denda tersebut.

    “Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan,” ujar dia.

    Sakti mengungkapkan penetapan dua pelaku terkait pagar laut Tangerang dilakukan setelah melalui proses yang begitu panjang.

    Pengusutan kasus ini berbeda dengan kasus pagar laut di wilayah Bekasi, Jawa Barat, yang pemiliknya sudah diketahui, yakni PT TRPN.

    “Jadi, tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi. Kalau di Bekasi ada penanggung jawabnya sebuah PT, jadi lebih jelas dan lebih cepat. Sementara, kalau di Tangerang memang tidak diketahui siapa,” ucap dia.

    Terhadap PT TRPN selaku pemilik pagar laut di Bekasi juga diberi sanksi administratif.

    “Selanjutnya PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab serta bersedia membayar denda administrasi sesuai peraturan yang berlaku,” ujar dia.

    Sebagai informasi, keberadaan pagar laut misterius di perairan Tangerang menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial pada awal tahun ini.

    Pagar ini terbentang sepanjang 30,16 kilometer dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji, Tangerang, dengan struktur menyerupai labirin.

    Bukan hanya di Tangerang, ada juga kemunculan pagar laut di Bekasi.

    Pagar laut ini awalnya disebut sebagai proyek yang sah dan legal.

    Namun, situasi berubah drastis ketika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan terhadapnya pada 15 Januari 2025.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Jasamarga dukung operasi penertiban ODOL Tol Trans Jawa

    Jasamarga dukung operasi penertiban ODOL Tol Trans Jawa

    Operasi dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan sekaligus memastikan infrastruktur tetap dalam kondisi optimal

    Kabupaten Bekasi (ANTARA) – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mendukung penuh operasi penertiban kendaraan ‘Over Dimension Over Load’ (ODOL) bersama Direktorat Perhubungan Darat, Patroli Jalan Raya serta instansi terkait di sejumlah ruas Tol Trans Jawa.

    “Operasi dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna jalan sekaligus memastikan infrastruktur tetap dalam kondisi optimal,” kata Senior Manager Representative Office 1 PT JTT Jalan Tol Jakarta-Cikampek Amri Sanusi di Bekasi, Kamis.

    Dia menjelaskan, operasi penertiban ini dilaksanakan di berbagai titik penting yaitu Ruas Jalan Tol Palimanan-Kanci pada 24 Februari, Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek 25-27 Februari dan Ruas Tol Surabaya-Gempol pada 25 Februari.

    “Operasi ini merupakan langkah strategis dalam mengurangi potensi kecelakaan dan kerusakan jalan akibat kendaraan yang melebihi kapasitas muatan dan dimensi yang telah ditetapkan,” ucapnya.

    Ia mengatakan, pelaksanaan operasi ODOL pada Ruas Tol Jakarta-Cikampek dilakukan di titik Kilometer 29 A arah Cikampek atau bekas Gerbang Tol Cikarang Utama selama tiga hari berturut-turut.

    Pihaknya bersama Kemenhub, Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi serta Polisi Militer Angkatan Darat (POM AD) pada operasi tersebut mencatat beberapa kendaraan besar terdeteksi melanggar kapasitas berat.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam perjalanan tinjauan jalan tol juga terlihat ikut memantau operasi secara langsung di lokasi dan mendukung kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh pihak dalam pelaksanaan operasi ODOL di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

    “PT JTT menegaskan komitmen untuk terus mendukung pelaksanaan operasi serupa secara berkala demi menciptakan lingkungan jalan tol yang lebih aman, nyaman dan tertib,” katanya.

    Amri pun berharap sinergi dengan berbagai pihak ini mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas sehingga seluruh pengguna jalan dapat menikmati perjalanan yang lebih lancar dan selamat.

    VP Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Paallo menjelaskan pelaksanaan operasi ini merupakan dukungan penuh perseroan kepada stakeholder terutama pengguna jalan tol guna memastikan kenyamanan dan keamanan serta mendukung tercipta keselamatan berlalu lintas di jalan tol.

    “Kami memastikan PT Jasamarga Transjawa Tol akan terus melakukan optimalisasi layanan operasional jalan tol sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan,” katanya.

    Ia juga tak lupa mengimbau pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik dengan memastikan saldo uang elektronik mencukupi serta mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan dan kelancaran perjalanan.

    Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jumhur Hidayat Puji Presiden Prabowo di HUT ke-52 KSPSI

    Jumhur Hidayat Puji Presiden Prabowo di HUT ke-52 KSPSI

    loading…

    Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat memuji Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan HUT ke-52 KSPSI di Stadion Indonesia Arena, Kompleks GBK, Senayan, Jakarta. Foto/Ist

    JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat memuji Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan HUT ke-52 KSPSI di Stadion Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025) sore.

    HUT KSPSI itu dihadiri oleh para pimpinan organisasi serikat buruh/pekerja, mahasiswa, dan perwakilan ojek online.

    Hadir juga Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Wakil Menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, dan Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung.

    “Presiden Prabowo Subianto mempunyai pemikiran yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh,” kata Jumhur.

    Dalam acara yang dihadiri oleh puluhan ribu buruh dari Jabodetabek, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, dan sejumlah daerah di Tanah Air itu, Jumhur menyebut sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak kepada buruh.

    Ia menunjuk contoh kenaikan UMR 6,5%, peninjauan UU Omnibus Cipta Kerja, dan perlunya membatasi banjirnya produk impor yang bisa diproduksi di dalam negeri, dan menindak tegas para pelaku tindak pidana korupsi.

    “Intinya semua kebijakan Presiden Jokowi itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, yang berdampak pada kenaikan produksi industri, yang pada gilirannya akan menaikkan kesejahteraan buruh,” ujar Jumhur.

  • Hujan Sabun di Tasikmalaya Bikin Heboh Warga, Apa Penyebabnya?

    Hujan Sabun di Tasikmalaya Bikin Heboh Warga, Apa Penyebabnya?

    Jakarta –

    Heboh hujan sabun yang melanda Kampung Cipicung, Kelurahan Tugujaya, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Sontak hal ini membuat sebagian warga heboh serta kesal.

    Dilansir detikJabar, Kamis (27/2/2025), para warga menuding hujan sabun ini berkaitan dengan keberadaan pabrik sabun detergen yang berada di Jalan SL Tobing. Warga menduga terjadi kebocoran sehingga serbuk atau butiran mikro bahan sabun tertiup angin dan menerpa kampung mereka. Sehingga ketika diguyur hujan, langsung berbuih.

    Awalnya warga hendak beramai-ramai mendatangi pabrik, namun akhirnya hanya diwakili oleh Ketua RW dan Ketua RT saja. Pihak Kelurahan dan petugas dari Polsek Cihideung memfasilitasi pertemuan warga dengan pihak perusahaan.

    Lurah Tugujaya, Dudu membenarkan soal warga di RW 07 dan RW 08 yang mendadak heboh akibat adanya hujan sabun. Dudu mengaku sudah melakukan monitoring dan menemukan fakta-fakta buih sabun memenuhi seisi kampung. Pihak Kelurahan juga sudah mengambil sampel air berbuih yang ada di kampung tersebut.

    “Iya memang benar, sejauh ini terjadi di 2 RW. Untuk penyebabnya masih kita cari tahu, sekaligus juga kita cari solusinya seperti apa,” kata Dudu.

    “Ya kita praduganya ke sini (pabrik sabun) karena memang pabrik sabun cuma satu-satunya di sini,” tambahnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    (azh/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 7 Mobil K-Cunk Motor Tulungagung Dicuri, Pelaku Ternyata Anak Teman Baiknya: Sejak Kecil Saya Rawat

    7 Mobil K-Cunk Motor Tulungagung Dicuri, Pelaku Ternyata Anak Teman Baiknya: Sejak Kecil Saya Rawat

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Polres Tulungagung menghadirkan sosok Rindo Novanda Richzidan (25) saat konferensi pers pencurian 7 unit mobil milik K-Cunk Motor Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (27/2/2025).

    Rindo adalah tersangka tunggal yang membawa kabur mobil milik Suryono Hadi Pranoto alias Mas Kacunk.

    Sebelumnya dia berstatus sebagai admin di K-Cunk Motor yang punya akses untuk mengambil BPKB kendaraan.

    Mas Kacunk mengatakan, orang tua Rindo adalah teman baiknya sejak di masa remaja.

    Kedua orang tuanya juga sangat baik saat dirinya masih bekerja di Taiwan.

    “Jadi sejak kecil dia saya momong. Dia dititipkan kedua orang tuanya untuk bekerja pada saya sejak 2 tahun lalu,” ujarnya.

    Selama ini Kacunk mengaku tidak pernah menaruh curiga kepada tersangka karena perilakunya baik.

    Dengan jabatannya sebagai admin penjualan, Rindo bebas keluar masuk kantor dan bisa ambil kunci mobil.

    Saat admin di kantor sedang sibuk, Rindo bisa mengambil BPKB kendaraan.

    “Selain admin dan anak-anak yang dikantor tidak bisa ambil (BPKB). Kalau anak-anak kantor sedang repot, suruh ambil sendiri,” tutur Kacunk.

    Kacunk menegaskan, pihaknya masih punya itikad baik tidak ingin memidanakan Rindo.

    Karena itu pihaknya membuka pintu bagi pihak keluarga jika ingin menyelesaikan masalah ini dengan kekeluargaan.

    Syaratnya, kerugian material yang dialami sebesar Rp 1,5 miliar diganti oleh keluarga tersangka.

    “Kami tidak mau memenjarakan orang. Jika mau ganti rugi tidak akan kami permasalahkan,” ucap Kacunk.

    Sebenarnya ada 8 unit mobil yang dicuri Rindo dari showroom Kacunk Motor Kecamatan Bandung, Tulungagung.

    Pada Agustus 2024 Rindo mencuri 2 unit mobil, September 2024 1 unit mobil, Desember 2024 2 mobil, Januari 2025 1 mobil dan Februari 2025 2 mobil.

    Pada pencurian terakhir, Rindo membawa Mitsubishi Xpander dan berhasil ketahuan.

    Pencurian mobil yang terakhir ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, pihak keluarga membayar nilai jual mobil itu.

    Namun dari proses pemeriksaan internal Kacunk Motor ditemukan 7 unit mobil lain yang juga dicuri.

    “Tiga unit kendaraan berhasil kami amankan, unitnya ada di belakang (halaman Polres),” ujar Kapolres Tulungagung, AKBP Taat Resdi saat memimpin konferensi pers.

    Unit yang berhasil diamankan adalah Honda Mobilio, Honda BRV dan Mitsubishi Xpander.

    Sementara unit yang belum ditemukan adalah Toyota Innova Reborn, Daihatsu Ayla dan 2 unit Honda BRV.

    Kapolres menambahkan, pihaknya menghormati keinginan Mas Kacunk jika menyelesaikan perkara ini dengan restorative justice (RJ).

    Namun pihaknya akan bekerja secara profesional untuk melengkapi berkas perkara ini.

    “Kami tetap akan melengkapi berkas perkara. Jika di tengah jalan ada RJ, kami akan menghormati proses itu,” ujarnya.

  • Komisi II DPR Enggan Tanggapi Terlalu Jauh Soal Wacana Omnibus Law RUU Politik

    Komisi II DPR Enggan Tanggapi Terlalu Jauh Soal Wacana Omnibus Law RUU Politik

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi II DPR enggan menanggapi terlalu jauh terkait dengan wacana pembahasan revisi Undang-Undang terkait politik yang menggunakan metode Omnibus Law.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengatakan proses Pilkada pun saat ini masih terjadi dan pemerintahan baru berjalan sekitar empat bulan, sehingga masih melakukan penataan-penataan yang diperlukan.

    Hal tersebut Dede sampaikan seusai menggelar rapat kerja dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu dengan agenda mengenai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    “Kalau mau berbicara tentang revisi Undang-Undang Pemilu, saat ini terlalu terburu-buru, sementara proses Pilkada masih terjadi, kita sebutlah pemerintah yang baru berjalan empat bulan ini sedang melakukan pentaan demi penataan, rasanya kurang pas,” tuturnya.

    Legislator Demokrat ini turut berujar pihaknya akan memberi ruang bagi stakeholder terkait seperti pengamat, peninjau, dan akademisi untuk mendengarkan masukannya untuk revisi UU Politik.

    “Dalam 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ini, kita akan terus membuat panja [panitia kerja] untuk mendengarkan masukan-masukan. Kita belum akan mungkin melakukan keputusan,” jelasnya.

    Keputusan itu, imbuh Dede, baru bisa dilakukan pada 2026 mendatang. Hal ini karena tahapan Pemilu sudah mulai dilangsungkan pada 2027, sehingga sudah dengan proses yang baru.

    Eks Wakil Gubernur Jawa Barat ini mengaku pihaknya sudah mulai melakukan pendalaman tentang revisi UU Politik, tetapi tidak sampai membuat naskah akademik.

    “Karena kalau kita buat naskah akademik saat ini di mana pemerintah baru berjalan, kelihatannya belum pas. Kita sekarang masih harus berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana mengembalikan investasi anggaran, dan sebagainya,” ucapnya.

    Akan tetapi, dia kembali menegaskan pihaknya mendengar masukan-masukan dari eksternal dengan sebanyak-banyaknya, karena teori tentang Pemilu banyak sekali.

  • Tak Banyak yang Tahu! Ini Sejarah Pertamina dari Nol Hingga Jadi Penguasa Energi Nasional

    Tak Banyak yang Tahu! Ini Sejarah Pertamina dari Nol Hingga Jadi Penguasa Energi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pertamina merupakan perusahaan minyak dan gas bumi milik negara yang memiliki peran strategis dalam sektor energi Indonesia dengan sejarah pembentukan panjang sejak masa penjajahan Belanda. Lantas, bagaimana perjalanannya?

    Sebagai badan usaha milik negara (BUMN), Pertamina mengelola berbagai produk, termasuk bahan bakar minyak (BBM) Public Service Obligation (PSO) dan non-PSO, bahan bakar khusus (BBK), gas, non-BBM, serta petrokimia.

    Lantas, bagaimana sejarah perjalanan Pertamina dalam mengelola minyak dan gas bumi di Indonesia? Dilansir dari laman resmi Pertamina, berikut lengkapnya!

    Awal Mula Eksplorasi Minyak di Indonesia

    Eksplorasi minyak bumi di Indonesia dimulai pada tahun 1871 ketika Belanda melakukan pengeboran pertama di daerah Cirebon. Langkah ini kemudian diikuti dengan pendirian Royal Dutch Company di Pangkalan Brandan, Sumatra Utara, pada tahun 1885. Perusahaan-perusahaan minyak asing mendominasi industri perminyakan di Indonesia hingga kemerdekaan pada tahun 1945.

    Pascakemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih aset minyak dan gas bumi yang sebelumnya dikuasai Belanda dan Jepang. Langkah ini menjadi awal dari kemandirian energi nasional dan cikal bakal berdirinya Pertamina.

    Pembentukan Permina dan Pertamin

    Pada 10 Desember 1957, pemerintah mendirikan Perusahaan Minyak Nasional (Permina) berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor 3177/M tanggal 15 Oktober 1957. Permina bertugas mengelola eksplorasi dan produksi minyak di dalam negeri sebagai upaya menggantikan dominasi perusahaan asing.

    Pada tahun 1959, pemerintah Republik Indonesia membeli saham NV Nederlands Indische Aardolie Maatschappij (NV NIAM) yang sebelumnya dimiliki Belanda dan Amerika Serikat. Saham ini kemudian dialihkan ke Permina dan perusahaan negara lain yang bergerak di sektor minyak dan gas, yaitu Pertamin.

    Penggabungan Permina dan Pertamin menjadi Pertamina

    Pada tahun 1968, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Permina dan Pertamin menjadi satu entitas, yaitu Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat sektor migas nasional serta meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

    Pada tahun 1971, Pertamina ditetapkan sebagai tonggak industri migas nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Perusahaan ini bertanggung jawab dalam eksplorasi, produksi, serta distribusi minyak dan gas bumi di Indonesia.

    Perubahan Peran Pertamina dan Transformasi Menjadi Perseroan

    Seiring berjalannya waktu, pemerintah mengubah peran Pertamina agar lebih berorientasi pada bisnis dan efisiensi. Pada tahun 2001, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pertamina tidak lagi memiliki kewajiban langsung dalam pelaksanaan PSO, melainkan beroperasi sebagai perusahaan yang mengikuti prinsip bisnis.

    Pada tahun 2003, Pertamina resmi bertransformasi menjadi perusahaan perseroan (persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi dalam menghadapi tantangan industri migas global.

    Restrukturisasi Pertamina-Holding dan Subholding

    Pada 12 Juni 2020, Pertamina mengalami transformasi besar dengan diterapkannya sistem Holding-Subholding di bawah Kementerian BUMN RI. Struktur baru ini membagi Pertamina menjadi enam subholding utama:

    Upstream Subholding: PT Pertamina Hulu Energi.Gas Subholding: PT Perusahaan Gas Negara.Refinery & Petrochemical Subholding: PT Kilang Pertamina Internasional.Power & NRE Subholding: PT Pertamina Power Indonesia.Commercial & Trading Subholding: PT Patra Niaga.Integrated Marine Logistics Subholding: PT Pertamina International Shipping.

    Dengan restrukturisasi ini, Pertamina semakin fokus dalam mengembangkan sektor energi dan mewujudkan kedaulatan energi nasional.

    Sejarah Pertamina mencerminkan perjalanan panjang dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Dari eksplorasi minyak pertama oleh Belanda hingga menjadi perusahaan energi berskala global, Pertamina terus berkembang dan berinovasi.

  • Ingin Perkuat Jaringan di Jatim, GWM Buka Dealer Pangsud, Jadi yang Kedua di Surabaya

    Ingin Perkuat Jaringan di Jatim, GWM Buka Dealer Pangsud, Jadi yang Kedua di Surabaya

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Great Wall Motor (GWM) Indonesia mengumumkan peresmian GWM Pangsud Surabaya sebagai dealer kedua GWM di Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman Nomor 46-48, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/2/25).

    Peresmian ini menandai langkah strategis GWM Indonesia dalam memperluas jaringan dealernya dan semakin mengukuhkan kehadirannya di pasar otomotif Indonesia yang semakin dinamis.

    GWM Pangsud Surabaya menjadi dealer GWM Indonesia ke-12 yang telah beroperasi di seluruh Indonesia, yang mana saat ini sudah menjangkau berbagai kota besar mencakup Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, dan Pekanbaru.

    Hingga akhir tahun 2025 ini, GWM Indonesia menargetkan ketersediaan hingga 30 jaringan dealer untuk terus mendekatkan inovasi GWM ke cakupan konsumen yang lebih luas lagi.

    President Director Inchcape Indonesia, Khoo Shao Tze menyampaikan, Inchcape memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan solusi mobilitas yang inovatif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

    “Bersama GWM, kami terus memperluas jaringan untuk memastikan produk-produk berkualitas tinggi dapat diakses lebih mudah oleh pelanggan. Terkait kehadiran diler ini, lantaran kami melihat Surabaya sebagai pasar yang sangat potensial, dan dengan hadirnya GWM Pangsud Surabaya, kami ingin memberikan pengalaman berkendara terbaik yang didukung oleh teknologi canggih serta layanan pelanggan yang optimal. Kedepannya, kami berharap dapat terus mendukung perkembangan ekosistem kendaraan energi baru di wilayah ini,” ujar Khoo Shao Tze.

    Ia mengakui, bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pasar otomotif dengan potensial yang besar berkat perkembangannya yang pesat.

    Berdasarkan data sebaran kendaraan bermotor dari GAIKINDO, Jawa Timur menempati posisi 3 besar dalam pencapaian sebaran otomotif nasional pada tahun 2024, memberikan kontribusi hampir 10 persen dari capaian di Indonesia. 

    Sementara itu, Lisa Wijaya selaku Sales & Network Director GWM Indonesia menambahkan, peresmian GWM Pangsud Surabaya merupakan bagian dari langkah strategis pihaknya untuk memperkuat jaringan dealer GWM di Indonesia.

    “Dengan fasilitas 3S yang lengkap, pelanggan akan mendapatkan layanan komprehensif dan menyeluruh, siap untuk memenuhi setiap kebutuhan pelanggan,” kata dia.

    Terlebih lagi, lanjut Lisa, GWM Pangsud didirikan di atas lahan seluas 1.461m2 dengan luas bangunan 2.080m2, menghadirkan fasilitas berkonsep 3S (Sales, Service, Spare Part), untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pelanggan dalam memilih kendaraan serta menikmati layanan purna jual yang berkualitas.

    “Bahkan, dealer ini juga dilengkapi dengan display area yang siap menampilkan seluruh pilihan produk GWM Indonesia, dan juga cafe area untuk pengalaman pelanggan terbaik saat membawa kendaraan mereka di dealer yang memiliki 6 workbay yang siap untuk memenuhi seluruh kebutuhan servis pelanggan,” tandasnya.