Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Trenggono: TRPN siap bayar denda administratif imbas pagar laut Bekasi

    Trenggono: TRPN siap bayar denda administratif imbas pagar laut Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) siap membayar denda administratif imbas pagar laut tanpa izin di perairan Bekasi, Jawa Barat.

    Trenggono dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (27/2), mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penghentian terhadap aktivitas pagar laut yang diduga untuk kegiatan reklamasi tanpa izin, serta pemeriksaan terhadap pihak PT TRPN terkait dengan kasus tersebut.

    “PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut dan menyatakan bertanggung jawab serta bersedia membayar denda administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Trenggono.

    Meski demikian, dalam rapat tersebut Trenggono tidak menyebutkan berapa jumlah denda administratif yang dikenakan kepada PT TRPN atas kasus tersebut.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat Hermansyah mengatakan bahwa PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) telah mengakui pelanggaran dalam kegiatan reklamasi di perairan Bekasi dan menyatakan kesiapan untuk dikenakan sanksi administratif.

    Hal ini diungkapkan oleh Hermansyah sehubungan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyatakan bahwa PT TRPN terkonfirmasi melakukan pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) dengan melakukan reklamasi tanpa izin pemanfaatan ruang laut.

    “Mereka mengakui dan siap melakukan pembongkaran bangunan serta pemulihan fungsi ruang laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 31 Tahun 2021 dan perubahannya,” kata Hermansyah di Bandung, Selasa (11/2).

    Sebagai tindak lanjut dari proses sanksi administrasi, Hermansyah memastikan PT TRPN melakukan tahapan pembongkaran pagar laut secara mandiri pada hari Selasa (11/2) dengan menggunakan alat berat yang akan diawasi oleh DKP Jabar dan pemangku kepentingan terkait.

    Saat pembongkaran mandiri oleh PT TRPN di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP juga mengawasinya.

    Sementara itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (11/2) mengatakan bahwa dasar hukum dan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan PT TRPN meliputi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) serta perizinan berusaha reklamasi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

    Sanksi administratif dikenakan berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP di KKP, Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan

    Lebih lanjut Doni mengatakan bahwa berdasarkan Permen KP 31/2021, PT TRPN dikenakan tiga jenis sanksi administratif, yaitu pertama denda administratif berdasarkan luas area terdampak, jenis aktivitas, dan dampaknya pada lingkungan yang nilainya akan ditetapkan setelah perhitungan investasi selesai.

    Kedua, pembongkaran bangunan dan struktur yang melanggar, termasuk pagar laut yang saat ini sedang dibongkar.

    Ketiga, pemulihan fungsi ruang laut guna mengembalikan ekosistem dan memastikan akses masyarakat pesisir tetap terjaga.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Masyarakat Adat, Pilar Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

    Masyarakat Adat, Pilar Kedaulatan Pangan Berbasis Kearifan Lokal

    Liputan6.com, Gorontalo – Masyarakat Adat memainkan peran krusial dalam menjaga kedaulatan pangan nasional melalui sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. Dengan pengetahuan yang diwariskan turun-temurun, mereka mampu mengelola pertanian, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan, tanpa merusak keseimbangan ekologi. Di Papua, misalnya, sistem pangan masyarakat adat disesuaikan dengan kondisi geografis.

    “Masyarakat di dataran rendah membangun ‘dusun sagu’ yang dikelola berdasarkan hukum adat, sementara di dataran tinggi, umbi-umbian menjadi makanan pokok,” kata Maria, perempuan Mpur Kebar dari Tambrauw, Papua Barat Daya.

    Sementara itu, di wilayah Kasepuhan, Jawa Barat, sistem ketahanan pangan dijaga melalui pembangunan ‘leuit’ atau lumbung padi komunal. “Leuit dapat menyimpan hasil panen selama bertahun-tahun, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk ketahanan pangan komunitas,” ujar Sucia Lisdamara, Perempuan Adat Kasepuhan Bayah.

    Ketahanan pangan berbasis kearifan lokal terbukti menjadi solusi efektif saat pandemi Covid-19. Laporan Ahmad Arif (2022) menunjukkan bahwa komunitas adat tetap mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Masyarakat Adat Boti di Nusa Tenggara Timur, misalnya, mengelola kebun komunal secara kolektif untuk memastikan tidak ada anggota yang mengalami kelaparan. “Kami memiliki kebun pribadi dan kebun komunal yang hasilnya didedikasikan bagi mereka yang membutuhkan,” ungkap Bebie, anggota Masyarakat Adat Boti.

    Ia juga menekankan bahwa Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki angka stunting tinggi, tetapi tidak ada kasus serupa di komunitas mereka berkat sistem pangan berkelanjutan.

  • Momen Prabowo Beri Kue Ulang Tahun ke Wali Kota Singkawang-Depok di Retret

    Momen Prabowo Beri Kue Ulang Tahun ke Wali Kota Singkawang-Depok di Retret

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberikan kue ulang tahun ke Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dan Wali Kota Depok Supian Suri saat retret kepala daerah. Keduanya berulang tahun hari ini.

    Momen itu terjadi selepas Prabowo memberikan sambutan di acara gala dinner retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025) malam. Di akhir pidatonya, Prabowo menyebut kalau keduanya tengah berulang tahun.

    “Saya ingin sampaikan hari ini, ternyata ada dua wali kota yang ulang tahun tanggal 27 Februari 2025, pertama Wali Kota Singkawang, mana Wali Kota Singkawang? ke depan, ke sini-ke sini, kemudian Wali Kota Depok,” kata Prabowo.

    Prabowo pun meminta keduanya maju ke depan. Seseorang tampak ke depan membawakan kue ulang tahun.

    “Wali Kota Singkawang Mba Tjhai Chui Mie, Wali Kota Depok Saudara Supian Suri, sudah disiapkan kuenya, mana kuenya,” ujarnya.

    Prabowo lalu meminta para pemusik untuk melantunkan lagu ulang tahun. Prabowo tampak mengikuti lagu tersebut.

    Gala dinner ini merupakan rangkaian retret kepala daerah yang digelar sejak 21 Februari. Gala dinner digelar usai upacara parade senja dan penurunan bendera.

    Prabowo hadir dan memimpin upacara tersebut. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo turut hadir dalam upacara hingga gala dinner.

    (eva/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Wamentan: Hilangkan FOMO kenaikan harga pangan jelang Ramadhan

    Wamentan: Hilangkan FOMO kenaikan harga pangan jelang Ramadhan

    Sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo, kami ingin memastikan di bulan Ramadhan dan Lebaran nanti, tidak ada lagi FOMO kenaikan harga kebutuhan bahan pokok akibat permintaan terhadap komoditas naik. Jadi, stok tercukupi, harga bagus, masyarakat dapa

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terbawa fenomena Fear of Missing Out (FOMO) atau kecemasan dalam menghadapi kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

    “Sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo, kami ingin memastikan di bulan Ramadhan dan Lebaran nanti, tidak ada lagi FOMO kenaikan harga kebutuhan bahan pokok akibat permintaan terhadap komoditas naik. Jadi, stok tercukupi, harga bagus, masyarakat dapat tenang,” kata Wamentan di Bogor, Kamis.

    Menurut Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, kepanikan dalam berbelanja justru dapat memperburuk situasi dan menyebabkan lonjakan harga yang lebih tinggi.

    Wamentan bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan pejabat lainnya di bidang pangan memantau operasi pasar pangan murah di Kantor Pos Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Sudaryono menuturkan, dalam konteks ekonomi dan belanja, FOMO sering kali mendorong masyarakat untuk membeli barang dalam jumlah besar karena khawatir harga akan semakin naik atau stok akan habis.

    Karena itu, operasi pasar tersebut merupakan upaya pemerintah, bekerja sama dengan BUMN pangan dan PT Pos Indonesia untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

    “Setiap tahun kita menghadapi pola yang sama menjelang Ramadhan dan Lebaran, di mana harga pangan mengalami kenaikan sementara. Namun, stok pangan nasional dalam kondisi cukup, dan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga. Jadi, masyarakat tidak perlu panik atau membeli berlebihan,” katanya.

    Ia menjelaskan bahwa operasi pasar itu merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk menstabilkan harga pangan, khususnya saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    Selain itu, dia menegaskan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat melaksanakan ibadah puasa tanpa khawatir dengan ketersediaan dan harga bahan pokok.

    “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang wajar. Operasi pasar ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pangan yang merata dan terjangkau,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Pos Cibinong Mariana Wijayanti, menyampaikan bahwa respons masyarakat terhadap operasi pasar pangan murah cukup tinggi.

    Ia menambahkan, sejak diluncurkan pada Senin (24/2), jumlah konsumen yang datang meningkat setiap harinya, dengan rata-rata 120 orang per hari.

    “Pada hari pertama sekitar 100 orang berdasarkan catatan pembelian. Hari kedua meningkat di 120. Jumlahnya terus meningkat apalagi semua stok sudah ada. Harapan kami dengan keberadaan kami bisa membantu masyarakat,” ungkapnya.

    Operasi Pasar Pangan Murah di Kantor Pos Cibinong menyediakan berbagai bahan pangan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, daging ayam, daging kerbau, bawang putih, dan lainnya.

    Berbagai bahan pokok tersebut dibanderol dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar dan harga eceran tertinggi (HET).

    Salah seorang warga Cibinong, Riana, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini.

    “Harga di sini lebih murah daripada di pasaran. Ini sangat membantu, terutama bagi ibu-ibu dan masyarakat dengan ekonomi lemah,” kata Riana.

    Ia juga menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo rayakan ulang tahun dua wali kota saat santap malam retret

    Prabowo rayakan ulang tahun dua wali kota saat santap malam retret

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto merayakan bersama ulang tahun Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dan Wali Kota Depok Supian Suri di sela jamuan santap malam retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis.

    Usai memberikan sambutan di depan ratusan kepala daerah serta seribuan taruna yang tampil pada defile parade senja, Presiden Prabowo menyebutkan dua wali kota yang berulang tahun pada Kamis ini.

    “Hari ini ternyata ada dua wali kota yang ulang tahun tanggal 27 Februari 2025. Yang pertama, Wali Kota Singkawang. Mana Wali Kota Singkawang? Tampil ke depan ke sini, ke sini. Kemudian Wali Kota Depok,” kata Prabowo seraya meminta dua wali kota itu untuk ke depan.

    Usai meminta Tjhai Chui Mie dan Supian Suri ke depan mendekatinya, Prabowo lalu bertanya kepada panitia apakah sudah menyiapkan kue ulang tahun.

    Presiden Prabowo terlihat membawa kue ulang tahun dengan hiasan lilin di atasnya. Setelah itu, Presiden meminta grup Orkestra Garuda memainkan lagu, yang kemudian lagu “Panjang Umur” dan “Happy Birthday” pun mengiringi momen tersebut.

    “Sudah disiapkan kuenya? Mana kuenya? Garudas, mainkan,” seru Prabowo seraya meminta para hadirin turut bernyanyi.

    Presiden Prabowo pun ikut bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kepala Negara kemudian mengucapkan selamat kepada Tjhai Chui Mie dan Supian Suri.

    Jamuan makan malam ini menjadi bagian penting dalam rangkaian retret kepala daerah yang diharapkan semakin mempererat kerja sama antarpemimpin, memperkuat solidaritas nasional, dan mendorong sinergi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju.

    Dalam jamuan makan malam itu, turut hadir Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, serta para menteri dan kepala lembaga anggota Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Keliru menyederhanakan istilah dalam kasus korupsi minyak mentah

    Keliru menyederhanakan istilah dalam kasus korupsi minyak mentah

    Jakarta (ANTARA) – Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dipenuhi warna-warni istilah teknis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum; misalkan lifting (bukan mengangkat), gas flood (bukan banjir gas), dan, istilah yang naik daun baru-baru ini, blending (bukan oplos).

    Dalam sebuah konferensi pers, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Abdul Qohar menyederhanakan istilah ‘blending’ menjadi ‘oplos’.

    “BBM berjenis RON 90, tetapi dibayar seharga RON 92, kemudian dioplos, dicampur,” demikian yang ia ucapkan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (25/2), ketika membahas kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Mungkin, Qohar ingin masyarakat memahami duduk perkara dari kasus yang saat ini sedang terjadi dengan menyederhanakan istilah blending menjadi mengoplos. Padahal, blending dan mengoplos merupakan dua kegiatan yang berbeda, terlebih di tingkat hulu migas.

    Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) Tutuka Ariadji menjelaskan bahwa blending merupakan proses yang biasa dilakukan di kilang untuk mendapatkan produk spesifikasi tertentu. Misalkan, untuk mendapatkan produk Pertalite (RON 90), maka Low Octane Mogas Component (LOMC) diblending dengan High Octane Mogas Component (HOMC).

    Sementara itu, mengoplos adalah mencampur sesuatu yang asli dengan bahan lain sehingga kadar keasliannya berkurang (tentang minyak tanah, bensin, dan sebagainya), sebagaimana yang ditulis akun resmi Wikipedia Indonesia di X (@idwiki).

    Kekeliruan dalam penyederhanaan istilah tersebut lantas menyebabkan kehebohan publik, wabilkhusus di kalangan masyarakat pengguna Pertamax (RON 92). Muncul pemahaman bahwasanya kualitas Pertamax (RON 92) yang mereka gunakan sejatinya merupakan Pertalite (RON 90).

    Kekeliruan ini pula yang merebut spotlight permasalahan, dari yang seharusnya membahas soal dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang, menjadi sibuk membahas kualitas Pertamax (RON 92).

    Klarifikasi

    Publik telanjur melahap informasi ‘Pertamax oplosan’, yang berimbas penurunan penjualan Pertamax kurang lebih sebanyak 5 persen pada 25 Februari 2025.

    Banjir narasi di kalangan masyarakat pun tak dapat dihindari, dan sebagian besar narasi bernuansa negatif; penuh amarah dan kekhawatiran. Hal tersebut dapat dimaklumi dan dipahami, sebab publik merasa ditipu.

    Terkait hal tersebut, Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun buka suara untuk meluruskan narasi yang bergulir di masyarakat.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyampaikan bahwa produk Pertamax, jenis BBM dengan angka oktan (research octane number/RON) 92, dan seluruh produk Pertamina lainnya, telah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

    Simon menjelaskan produk BBM Pertamina secara berkala menjalani pengujian dan diawasi secara ketat oleh Kementerian ESDM melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

    Selain Simon, Pelaksana Tugas Harian (Pth) Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo juga buka suara. Ia menegaskan Pertamina Patra Niaga tidak pernah melakukan pengoplosan terhadap produk Pertamax.

    Menurutnya, pemberian zat aditif atau zat tambahan pada BBM tidak mengubah spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian zat aditif bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pengguna, seperti mesin yang bersih, antikarat, serta mesin ringan saat berkendara.

    Selain itu, penambahan zat yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna (dyes) sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Terminal-terminal penyimpanan di Pertamina Patra Niaga tidak memiliki fasilitas blending untuk produk bensin.

    Terkait dengan boleh atau tidaknya dilakukan blending, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa skema blending bahan bakar minyak (BBM) tidak menyalahi aturan selama spesifikasi atau kualitas bahan bakar diproduksi sesuai standar.

    Selain itu, bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina yang beredar di masyarakat pun sudah melalui pengawasan Kementerian ESDM, sehingga kualitasnya sudah teruji.

    Meskipun demikian, guna meredakan kekhawatiran masyarakat, pemerintah menegaskan akan terus mengawasi kualitas BBM dari SPBU mana pun, bukan hanya Pertamina, dengan ketat. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk fokus pada penegakan hukum yang saat ini berlangsung di Kejaksaan Agung.

    Klarifikasi tidak hanya datang dari sisi Pertamina maupun ESDM. Kejaksaan Agung, melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, menyampaikan bahwa Pertamax yang dipermasalahkan berada pada periode 2018–2023, dan BBM tersebut sudah habis terpakai.

    Institusi penegakan hukum itu belum memastikan apakah Pertamax yang beredar di masyarakat pada periode 2018–2023 sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

    Dalam kesempatan itu, Harli juga membenarkan pernyataan Pertamina bahwasanya Pertamax yang beredar saat ini sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

    Oleh karena itu, Harli mengimbau agar masyarakat tidak perlu risau dengan BBM yang sekarang beredar.

    “Jadi istilah pengoplosan, dicampur dengan air apalagi, saya kira itu tidak benar,” kata Harli.

    Ia meminta agar publik fokus kepada kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

    Yang saat ini sedang diteliti oleh penyidik adalah pembelian (pembayaran) untuk RON 92 oleh Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau lebih rendah.

    Perbaikan tata kelola

    Belajar dari kasus tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola.

    Bahlil berencana untuk tidak lagi mengizinkan ekspor minyak mentah, dan mengarahkan agar minyak tersebut dapat diolah di dalam negeri.

    Terkait dengan impor RON 90 dan RON 92, Bahlil menyampaikan pentingnya perbaikan penataan terhadap izin-izin impor BBM. Saat ini, kata dia, Kementerian ESDM membenahinya dengan memberi izin impor BBM untuk 6 bulan, bukan satu tahun sekaligus.

    Kementerian ESDM juga berambisi untuk meningkatkan lifting minyak dalam negeri, sehingga dapat menekan jumlah impor minyak, baik dalam bentuk minyak mentah maupun BBM.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2024, produksi minyak nasional sebesar 212 juta barel, sedangkan impor minyak nasional mencapai 313 juta barel. Impor minyak tersebut terdiri atas 112 juta barel dalam bentuk minyak mentah dan 201 juta barel dalam bentuk BBM.

    Adapun devisa negara yang hilang karena impor minyak diperkirakan mencapai Rp523 triliun.

    ESDM pun berupaya untuk mendongkrak produksi minyak nasional dengan menempuh tiga cara, yakni optimalisasi produksi dengan teknologi, reaktivasi sumur idle, dan melakukan eksplorasi potensi minyak dan gas di Indonesia Timur.

    Sesungguhnya, upaya-upaya tersebut telah menjadi perhatian pemerintah sebelum kasus korupsi minyak mentah mencuat. Namun, berhubung sektor perminyakan kembali ramai diperbincangkan, Kementerian ESDM kembali menggaungkan ambisi-ambisinya.

    Kini, masyarakat sebaiknya mendukung kelancaran penegakan hukum pada kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

    Kekeliruan penyederhanaan istilah teknis yang menyebabkan masyarakat Indonesia gempar ihwal Pertamax oplosan merupakan pelajaran bersama untuk lebih teliti dalam mencerna informasi.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Sebut Prabowo Tak Wajib Laporkan Mobil Listrik Pemberian Erdogan

    KPK Sebut Prabowo Tak Wajib Laporkan Mobil Listrik Pemberian Erdogan

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Presiden Prabowo Subianto tak wajib melaporkan mobil listrik Togg T10X pemberian dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Hal itu karena pemberian dimaksud terkait dengan hubungan kedinasan dan kenegaraan.

    Disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Sekretariat Presiden.

    “Karena ini adalah pemberian kenegaraan maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (3), ini termasuk barang yang tidak wajib dilaporkan,” kata Pahala, Kamis (27/2/2025).

    Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi mengatur tiap pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima.

    Sementara itu, pada Pasal 2 ayat (3) menyebutkan: pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut: huruf q: pemberian cenderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

    Sebelumnya, dalam kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (12/2/2025), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara simbolis menyerahkan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Pemerintah Indonesia. Penyerahan mobil listrik Turki ini dilakukan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol persahabatan antara kedua negara yang telah terjalin selama 75 tahun.

    Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Presiden Erdogan memperkenalkan Togg T10X, mobil listrik pertama buatan Turki, kepada Presiden Prabowo sebelum jamuan santap siang kenegaraan. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyambut baik pemberian mobil listrik Turki berwarna putih ini, bahkan langsung mencoba duduk di kursi kemudi sisi kiri mobil tersebut.
     

  • Eks Jaksa Kejari Jakbar Tilap Uang Barbuk, Kejati DKI Sita Rp 5 M-Rumah

    Eks Jaksa Kejari Jakbar Tilap Uang Barbuk, Kejati DKI Sita Rp 5 M-Rumah

    Jakarta –

    Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta berhasil mengusut dugaan tindakan mantan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar), AZ, yang menilap uang eksekusi pengembalian barang bukti korban robot Trading Fahrenheit. Penyidik menyita uang total Rp 5 miliar serta rumah dan tanah.

    “Kami sudah memblokir dan menyita uang yang ada di rekening senilai Rp 3,7 miliar. Uang cash Rp 1,7, dalam bentuk polis asuransi 2 miliar. Kemudian aset rumah yang dibeli oleh tersangka, tanah serta uang tunai yang ada pada istri tersangka,” terang Kajati Jakarta, Patris Yusrian dalam konferensi pers di kantor Kejati Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

    Patris menjelaskan tersangka AZ menggunakan rekening sang istri untuk sekedar menaruh uang tersebut. Dia memastikan tidak ada uang yang dialirkan AZ ke sang istri sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).

    “Jadi bukan mengalir, disimpan di rekening istrinya. Istrinya sudah diperiksa sebagai saksi kemarin. Kemudian yang sudah diamankan kurang lebih 5 miliar,” kata Patris.

    Dia menerangkan dalam perkara ini, pihaknya fokus terhadap tindak pidana yang dilakukan AZ berupa penilapan eksekusi pengembalian barang bukti. Dia juga menyebut belum menemukan AZ melakukan tindakan serupa di perkara lain.

    “Dalam perkara ini kita hanya menjadikan tindak pidana di pengembalian barang bukti atau eksekusi dalam perkara yang disebutkan tadi. Kita belum mendapatkan informasi lain bahwa di dalam kasus lain tersangka ini juga melakukan hal yang sama,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Kejati DKI Jakarta menetapkan mantan JPU Kejari Jakbar, AZ, sebagai tersangka suap dalam proses eksekusi pengembalian barang bukti korban robot Trading Fahrenheit. AZ diduga menilap sebagian uang pengembalian barang bukti senilai Rp 11,5 miliar.

    “Atas tindak pidana korupsi berupa suap tersebut Penyidik Kejati DKI telah memeriksa beberapa pihak pada tanggal 24 Februari yaitu satu orang oknum Jaksa inisial AZ telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Kajati Jakarta, Patris Yusrian dalam konferensi pers di kantor Kejati Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/2).

    Patris menjelaskan mulanya JPU AZ melaksanakan eksekusi pengembalian barang bukti senilai Rp 61,4 miliar atas perkara investasi bodong robot trading Fahrenheit. Namun, pihak AZ tidak melakukan eksekusi pengembalian barang bukti secara menyeluruh.

    Patris menerangkan ada upaya dari pihak kuasa hukum korban robot trading Fahrenheit berinisial BG dan OS yang membujuk JPU AZ agar tidak mengembalikan sepenuhnya barang bukti berupa uang senilai Rp 61,4 miliar kepada pihak korban robot trading. Sehingga, terjadilah pemangkasan barang bukti uang senilai Rp 23,2 miliar.

    “Seyogyanya, uang tersebut dikembalikan kepada korban robot trading Fahrenheit yang diwakili oleh saudara BG dan saudara OS. Akan tetapi kuasa hukum bekerja sama dengan oknum Jaksa inisial AZ dengan hanya mengembalikan sebesar Rp 38,2 M,” terang Patris.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Polisi periksa empat saksi dalam kasus pengeroyokan di Kelapa Gading

    Polisi periksa empat saksi dalam kasus pengeroyokan di Kelapa Gading

    Jakarta (ANTARA) – Kepolisian telah memeriksa empat orang saksi dalam kasus dugaan pengeroyokan yang dilakukan pria berinisial MP (43) dan MB (42) terhadap korban berinisial MR (32) di lahan kosong Jalan Raya Bekasi Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (21/2) malam.

    “Kami terus melengkapi berkas penyidikan dari kasus penganiayaan ini,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Kamis.

    Pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku yang diduga melakukan aksi penganiayaan tersebut.

    “Kami juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan serta tembusan SPDP kepada keluarga,” kata dia.

    Seto mengaku pihaknya masih membutuhkan waktu untuk melakukan proses penyidikan dan penyidik telah mengirimkan permintaan perpanjangan penahanan ke jaksa penuntut umum (JPU). Petugas juga mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada korban.

    “Kami terus melakukan proses penyidikan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur yang ada,” ujarnya.

    Sebelumnya Unit Reskrim Kelapa Gading menangkap dua pria berinisial MP (43) dan MB (42) karena menganiaya pria berinisial MR (32) di lahan kosong Jalan Raya Bekasi Pegangsaan Dua, Kelapa Gading Jakarta Utara pada Jumat (21/2) malam.

    Aksi penganiayaan tersebut menyebabkan korban mengalami patah pada giginya, luka di bagian bibir, dahi, tangan, kaki dan bagian belakang memar.

    Petugas menyita barang bukti berupa dua unit balok dan satu cangkul yang digunakan pelaku untuk menganiaya.

    Seto menjelaskan aksi penganiayaan ini berawal pada Jumat (21/2) sore ketika ipar korban yang menderita asma, terganggu dengan asap hitam yang masuk ke dalam rumah korban.

    Korban mendatangi lokasi bersama dua orang temannya dan saat mendekati rumah bedeng di lahan kosong dan dua orang menunggu di atas tumpukan puing.

    Sesampai di bedeng tiba-tiba ada yang memukul korban menggunakan parang dari belakang dan korban melihat ada dua orang memukul menggunakan kayu dan balok yang mengakibatkan korban terluka.

    Selanjutnya, korban dan dua temannya berlari meninggalkan lokasi dan melapor ke Polsek Kelapa Gading.

    Petugas langsung menurunkan tim melakukan penyelidikan dan kedua pelaku mengaku memukul korban.

    Kedua pelaku dapat dijerat Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.393 per dolar AS

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.393 per dolar AS

    Petugas menyusun yang dolar AS dan rupiah di Bank Syariah Indonesia (BSI), Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    Rupiah pada Kamis pagi melemah jadi Rp16.393 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 09:40 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan Kamis di Jakarta melemah 12 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.393 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.381 per dolar AS.

    Sumber : Antara