provinsi: JAWA BARAT

  • Pojok Digital promosikan digitalisasi bagi pelaku UMKM perempuan

    Pojok Digital promosikan digitalisasi bagi pelaku UMKM perempuan

    kami sangat antusias untuk melaksanakan bagaimana program ini akan membuka potensi UMKM Indonesia agar berkembang dalam ekonomi digital

    Jakarta (ANTARA) – Kedutaan Besar Inggris di Jakarta bekerja sama dengan BRI Research Institute memperkenalkan proyek “Pojok Digital” sebagai wadah untuk mempromosikan akses digital khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) muda dan perempuan.

    “Akses digital dapat berfungsi sebagai katalisator kuat bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, dan kami sangat antusias untuk melaksanakan bagaimana program ini akan membuka potensi UMKM Indonesia agar berkembang dalam ekonomi digital,” kata Direktur BRI Research Institute Anton Hendranata, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Adapun proyek ini merupakan bagian dari Program Akses Digital (DAP) Pemberdayaan Digital bagi Pelaku Usaha Perempuan dan Pemuda Ultra Mikro dan Mikro di Tahun 2025”.

    Dalam program ini, Pemerintah Inggris telah menyediakan dana sebesar 100.000 poundsterling (sekitar Rp2 miliar) agar pelaku usaha perempuan dan pemuda ultra mikro dan mikro dapat memeroleh pelatihan melalui pembekalan keterampilan digital serta peluang pendampingan lainnya.

    Keterampilan ini mencakup pencatatan keuangan digital, pengelolaan transaksi keuangan digital melalui pembayaran secara digital ataupun dompet digital, serta pemasaran produk ke platform e-commerce.

    Dengan adanya program ini, sebuah Learning Management System (LMS) juga akan dikembangkan, platform ini menyediakan akses ke beragam sumberdaya guna mendukung pemberdayaan literasi digital.

    Fase pertama dari program ini telah berhasil dilaksanakan di Jawa Barat dan Lampung. Beberapa hasil dari program tersebut yaitu pelatihan bagi 500 perempuan dan pemuda UMKM dalam literasi digital, serta pendirian tujuh Pojok Digital di dua provinsi.

    Digital Empowerment Women & Youth MSME programme participant Melly Yanti menjelaskan, akses digital yang lebih baik bisa membantu pelaku usaha perempuan dan pennuda ultra mikro mengembangkan bisnis.

    “Kegiatan pelatihan fokus pada manajemen keuangan digital dan bagaimana digitalisasi begitu penting untuk pengembangan usaha,” kata Melly.

    Sementara itu, acara pembukaan program ini diadakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

    Lombok dipilih sebagai lokasi pelaksanaan proyek karena potensi UMKM lokal dalam memproduksi beragam produk seperti kerajinan tangan, makanan, minuman, dan paket wisata.

    Diharapkan, para pemilik usaha dapat memaksimalkan potensi usahanya dalam mendapatkan manfaat dari ekonomi digital melalui program ini.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bukan karena Berani, Ini Alasan Banyak Sopir Truk Angkut Muatan ODOL

    Bukan karena Berani, Ini Alasan Banyak Sopir Truk Angkut Muatan ODOL

    Jakarta

    Truk over dimension over load (ODOL) masih menjadi ancaman serius di jalan raya. Tak main-main, truk ODOL mengancam nyawa pengguna jalan lainnya. Sudah banyak kecelakaan maut yang dipicu oleh truk ODOL.

    Plt Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad Wildan mengatakan, praktik truk ODOL terjadi bukan karena sopirnya pemberani. Menurut Wildan, praktik truk ODOL terjadi karena ketidakpahaman sopir truk.

    “Pengemudi melakukan perbuatan over loading ini bukan karena dia seorang pemberani melainkan dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang power weight to ratio, risiko apa saja yang akan dihadapi ketika dia melakukan itu,” ujar Wildan dalam keterangan tertulisnya.

    KNKT mencontohkan kasus truk trailer di Bekasi yang membawa muatan 50 ton dengan jumlah berat keseluruhan mencapai 70 ton lebih. Dengan beban itu, pengemudi berani membawa dengan kendaraan 260 PS yang hanya memiliki kemampuan mesin dan sistem pengereman yang pada kondisi barunya saja didesain untuk berat total maksimal di 35 ton.

    Itulah sebabnya, KNKT menyarankan agar dalam pemberantasan truk ODOL, selain upaya penegakan hukum, Pemerintah juga melakukan edukasi kepada pengemudi. Langkah itu perlu diawali dengan membuat sekolah mengemudi bagi sopir bus dan truk.

    “Pengemudi bus dan truk di Indonesia selama ini belajar secara otodidak, dari teman-temannya dan lain-lain. Tidak ada yang belajar secara terstruktur sebagaimana di moda lainnya. Oleh sebab itu KNKT membuat rekomendasi ke Pemerintah agar segera membuat sekolah pengemudi bagi pengemudi bus dan truk,” ujar Wildan.

    Hal ini selaras amanah Pasal 77 (ayat 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal itu menyebutkan, untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum, calon Pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengemudi angkutan umum.

    “Sekolah Mengemudi wajib diadakan untuk mendapatkan pengemudi yang profesional dan Diklat Pengemudi untuk pengemudi sekarang agar lebih berkualitas. Tentunya harus disertai dengan upah minimal yang mensejahterakan agar dalam mengoperasikan kendaraan dengan nyaman dan aman,” ucapnya.

    Wildan membandingkan profesi ‘pengemudi’ di moda transportasi lainnya. Misalnya pilot untuk pesawat, nakhoda untuk kapal laut, dan masinis untuk kereta api, semuanya harus melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan sebelum mengoperasikan kendaraannya. Sedangkan pengemudi truk tidak melalui pendidikan dan pelatihan untuk membawa kendaraan besar dan berat.

    (rgr/dry)

  • Kemenperin Minta Pemberlakuan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Ditunda – Halaman all

    Kemenperin Minta Pemberlakuan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Ditunda – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk memberlakukan cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebelumnya mengumumkan rencana untuk menerapkan cukai MBDK pada semester kedua 2025.

    Menurut Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Direktorat Jendral Industri Agro Kemenperin, Merrijantij Punguan Pintaria, pemberlakuan cukai MBDK sebaiknya ditunda karena daya beli masyarakat masih rendah.

    “Melihat saat ini daya beli masih rendah, menurun nih, daya beli kita menurun, mungkin belum waktunya,” kata Merri ketika ditemui di kawasan industri GIIC, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/2/2025).

    Selain itu, Merri juga menjelaskan bahwa industri akan membutuhkan waktu dan biaya untuk melakukan penelitian kembali pada produk mereka jika cukai MBDK diberlakukan.

    Proses ini bisa berdampak pada harga jual produk, yang pada akhirnya bisa semakin memberatkan konsumen, terutama di tengah daya beli yang belum pulih.

    “Nanti pasti harus ada penelitian, uji coba lagi, melihat preferensinya masyarakat itu bagaimana dengan produk yang baru,” ujar Merri.

    Menurut Merri, waktu yang lebih tepat untuk memberlakukan cukai MBDK adalah saat daya beli masyarakat sudah membaik dan kondisi industri sudah pulih sepenuhnya.

    Mengenai pembahasan lebih lanjut soal cukai MBDK, Merri menyebutkan bahwa sampai saat ini belum ada diskusi antar kementerian.

    Ia menduga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan masih melakukan penggodokan kebijakan secara internal.

    Sebagai informasi, penerapan cukai MBDK pada semester II 2025 sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dan telah tercantum dalam APBN 2025.

    Saat ini, pemerintah masih perlu menyusun aturan pendukung berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen),

    Cukai MBDK hanya untuk jenis konsumsi gula tambahan bukan konsumsi gula utama seperti nasi.

    Sebab, tujuan cukai MBDK adalah mengurangi konsumsi gula tambahan pada masyarakat yang menjadi penyebab utama penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas dan diabetes.

  • BNPT fokus perkuat deradikalisasi melalui RAN PE tahap II 2025-2029

    BNPT fokus perkuat deradikalisasi melalui RAN PE tahap II 2025-2029

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap II periode tahun 2025-2029.

    Dalam kegiatan Rapat Pimpinan Tahunan BNPT Tahun Anggaran 2025 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/2), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan kedua program tersebut melalui RAN PE tahap 2 periode tahun 2025-2029 selaras dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    “RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sini lah rencananya peran RAN PE,” kata Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dirinya menegaskan program deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan luar lapas harus terintegrasi. Adapun pada deradikalisasi dalam lapas, terdapat kolaborasi antara BNPT, Polri, Kejaksaan, lapas, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos).

    Sementara di luar lapas, terdapat kolaborasi Balai Pemasyarakatan (Bapas), TNI, dan unsur lainnya yang cakupannya akan lebih luas.

    Selain itu, kata dia, BNPT juga akan memprioritaskan pelaksanaan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nasional.

    “Dengan anggaran yang BNPT punya sekarang, program kolaborasi lintas unit ini akan diperkuat melalui RAN PE fase ke-2,” ucap dia.

    BNPT menyetujui rekonstruksi anggaran dengan persentase 24,49 persen dari pagu alokasi anggaran tahun 2025, yakni efisiensi senilai Rp153,41 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 senilai Rp428,56 miliar.

    Di sisi lain, Kepala BNPT juga melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni pentingnya BNPT untuk terus konsisten dalam menyebarkan berbagai narasi positif dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT Dionisius Elvan Swasono menambahkan, RAN PE tahap II juga akan fokus mengikat pemerintahan daerah untuk ikut terlibat aktif dalam berbagai upaya pencegahan, di mana salah satunya meminta daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

    “RAN PE fase kedua juga fokus implementasi di daerah. Dalam salah satu pasal pada peraturan presiden itu, daerah diminta untuk menyusun RAD PE,” ujar Dionisius.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Depok buka layanan sertifikasi halal gratis untuk UMKM

    Pemkot Depok buka layanan sertifikasi halal gratis untuk UMKM

    Kami telah menyiapkan kuota 1.000 sertifikat halal self declare, serta 150 sertifikat halal reguler

    Depok, Jawa Barat (ANTARA) – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Jawa Barat, membuka program layanan sertifikasi halal gratis untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    “Program sertifikasi ini bertujuan untuk membantu UMKM meningkatkan daya saing produk dengan jaminan halal,” kata
    Kepala DKUM Kota Depok Mohammad Thamrin di Depok, Jumat.

    Thamrin mengimbau seluruh pelaku UMKM di Kota Depok segera mengajukan sertifikasi halal, baik yang telah mengikuti pelatihan maupun yang belum.

    Ia mengajak seluruh pelaku UMKM di Kota Depok untuk memanfaatkan program ini. Pendaftaran sudah dibuka dari 14 Februari hingga 28 Maret.

    “Kami telah menyiapkan kuota 1.000 sertifikat halal self declare, serta 150 sertifikat halal reguler,” katanya.

    Untuk Sertifikasi Halal Self Declare, diperuntukkan bagi produk dengan satu jenis makanan yang mudah dikenali dan kehalalannya dapat dipastikan.

    “Biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemkot Depok,” ujar Thamrin.

    Sedangkan, Sertifikasi Halal Reguler ditujukan bagi usaha seperti jasa katering atau warung yang menyajikan berbagai jenis makanan.

    “Yang reguler biayanya lebih tinggi dibandingkan self declare, tetapi tetap difasilitasi pemerintah dengan kuota terbatas,” jelasnya.

    Thamrin menegaskan bahwa program ini memprioritaskan pelaku UMKM yang memiliki KTP Depok.

    “Program ini adalah kesempatan besar bagi UMKM untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk mereka,” demikian Thamrin.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menperin Bongkar Biang Kerok Penjualan Mobil di Indonesia Jeblok

    Menperin Bongkar Biang Kerok Penjualan Mobil di Indonesia Jeblok

    Jakarta

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap biang kerok penjualan mobil di Indonesia mengalami penurunan tahun lalu. Menurutnya, dari sejumlah faktor yang ada, melemahnya daya beli konsumen menjadi salah satu pemicunya!

    Hal tersebut disampaikan Agus Gumiwang saat meresmikan pabrik Daihatsu di Karawang, Jawa Barat. Selain daya beli konsumen, kondisi pasar yang tak menentu juga mempengaruhi penjualan mobil di Indonesia.

    “Ada catatan sedikit, bahwa sepanjang tahun lalu, kita merasakan dan mengalami bahwa tercatat penjualan otomotif turun 13,9 persen dibandingkan tahun 2023. Penurunan ini tentu disebabkan banyak faktor,” ujar Agus Gumiwang di Karawang, Jawa Barat, Kamis (27/2).

    “Kita tidak bisa hanya menyalahkan satu faktor, tapi kita harus liat akar masalah. Dari banyak faktor tersebut, kami melihat ada kaitannya dengan penurunan daya beli masyarakat, ada kaitannya dengan tantang ekonomi global dan lain-lain,” tambahnya.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Foto: Ilyas Fadilah

    Demi meningkatkan penjualan mobil tahun ini, kata Agus, pemerintah telah memberikan paket stimulus untuk pembelian kendaraan baru. Kebijakan tersebut membuat mobil elektrifikasi seperti hybrid dan listrik mendapat potongan pajak.

    Di luar itu, Agus juga memberikan usulan, agar produsen mau menurunkan lagi harga jual kendaraan di Indonesia. Sebab, kombinasi stimulus dan penurunan harga, membuat mobil makin diminati konsumen di dalam negeri.

    “Kami berharap ada kebijakan-kebijakan baru (dari pabrikan), misalnya, ini bukan arahan ya, sacrifice margine atau menurunkan harga jual mobil (di Indonesia),” usulnya.

    Di kesempatan yang sama, Agus juga berharap, produsen bisa melakukan inovasi baru dalam pengembangan produk baru yang berorientasi kepada konsumen dan lingkungan. Hal tersebut, kata dia, juga harus dibarengi dengan dukungan pemerintah yang berkelanjutan.

    “Kami harap ada perhatian terhadap pengembangan inovasi hijau yang berwawasan lingkungan dengan adanya berbagai upaya strategis dan inovasi terhadap pelaku industri, serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah. Harapannya pasar Indonesia bisa bangkit dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia.

    Sebagai catatan, Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, total penjualan mobil secara wholesales selama tahun lalu tercatat sebesar 865.723 unit atau turun 13,9 persen secara year-on-year (YoY) dari periode sama tahun lalu yang tembus 1.005.802 unit.

    Sementara penjualan ritel selama 2024 juga turun 10,9 persen menjadi 889.680 unit. Padahal, tahun sebelumnya mencapai 998.059 unit. Meski turun, namun penjualan tersebut sudah melampaui target Gaikindo yang telah direvisi, yakni 850 ribu unit setahun.

    (sfn/dry)

  • Momen Prabowo, Jokowi, dan SBY kompak bernyanyi di Akmil Magelang

    Momen Prabowo, Jokowi, dan SBY kompak bernyanyi di Akmil Magelang

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kompak bernyanyi bersama mengenakan seragam loreng Komponen Cadangan TNI.

    Momen tersebut terjadi saat gala makan malam pada acara Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2025, di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2) malam.

    Sebagaimana rilis pers yang diterima, Jumat, Prabowo, Jokowi, dan SBY kompak menyanyikan beberapa lagu, di antaranya berjudul “Kamu Ngga Sendirian” dari Band Tipe-X hingga lagu “Koyo Jogja Istimewa” yang dipopulerkan Ndarboy Genk.

    Pada momen ini, para kepala daerah serta para tamu undangan lainnya seperti jajaran Menteri Kabinet Merah Putih serta para Taruna dan Taruni turut bernyanyi dengan iringan lagu yang dimainkan oleh The Garuda’s Band.

    Sebelumnya, Prabowo, Jokowi, dan SBY juga terlihat kompak menaiki kendaraan Maung Garuda produksi PT Pindad Bandung, Jawa Barat saat Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera Merah Putih.

    Prabowo juga menyampaikan ucapan syukur dan rasa terima kasih kepada seluruh presiden yang telah memimpin sebelumnya, termasuk Jokowi dan SBY.

    “Dua presiden yang sebelum saya menjabat hadir di sini, artinya adalah presiden yang memiliki 10 tahun pengalaman ada dua. Berarti yang hadir di sini adalah dua presiden dengan 20 tahun pengalaman memimpin bangsa ini,” kata Prabowo.

    Sebelumnya, para kepala daerah terpilih telah mengikuti serangkaian acara sejak 21-28 Februari di Magelang, Jawa Tengah. Beragam kegiatan telah dilewati, seperti senam pagi, sarapan bersama, dan latihan baris-berbaris. Aktivitas tersebut dilakukan untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhut: Hari Bakti Rimbawan 2025 jadi momen untuk evaluasi

    Menhut: Hari Bakti Rimbawan 2025 jadi momen untuk evaluasi

    Bagi saya pribadi, hari ulang tahun itu atau Hari Bakti Rimbawan pada hari ini yang kita rayakan bersama ini justru adalah momen dimana kita perlu melakukan refleksi, melakukan evaluasi, terhadap apa yang kita lakukan paling tidak setahun yang lalu

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Hari Bakti Rimbawan 2025 menjadi momen bagi ia dan jajarannya untuk evaluasi dan refleksi diri.

    “Bagi saya pribadi, hari ulang tahun itu atau Hari Bakti Rimbawan pada hari ini yang kita rayakan bersama ini justru adalah momen dimana kita perlu melakukan refleksi, melakukan evaluasi, terhadap apa yang kita lakukan paling tidak setahun yang lalu bahkan pada masa yang lalu,” ujar Menhut Raja Antoni, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, Raja Antoni mengatakan orang yang pada peringatan Hari Bakti Rimbawan ini menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, maka ia merupakan orang yang berbahagia.

    “Barang siapa yang hari ini, hari ulang tahun ini, lebih baik daripada masa lalunya maka dia akan berbahagia. Tapi barang siapa yang Hari Bakti Rimbawan-nya pada hari ini sama dengan Hari Rimbawan sebelumnya, maka dia adalah orang yang merugi,” kata Menhut.

    Selain itu, ia menyebutkan perlu adanya perbaikan hari ke hari untuk terus menjaga hutan Indonesia.

    “Hari ke hari kita pasti tidak bisa menjadi sempurna tapi kita menyempurnakan diri kita, memperbaiki hutan kita dari hari ke hari dari tahun ke tahun,” kata dia.

    Adapun dalam perayaan Hari Bakti Rimbawan 2025 ini melakukan penanaman di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Pancar, Bogor.

    Penanaman dilakukan Menhut bersama Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, beserta eselon 1 dan jajaran Kementerian Kehutanan. Sebanyak 300 bibit Saninten ditanam, selain itu sebanyak 200 bibit lainnya dibagikan kepada warga.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag: Pemerintah atur jumlah ekspor kratom sesuai permintaan pasar

    Mendag: Pemerintah atur jumlah ekspor kratom sesuai permintaan pasar

    Cikarang (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Pemerintah mengatur ekspor kratom untuk disesuaikan dengan jumlah permintaan di luar negeri.

    Menurut Budi, upaya ini dilakukan agar harga kratom tetap bagus dan tidak merugikan petani di dalam negeri.

    “Supaya harganya bagus, kita atur bahwa supply dan demand harus kita lihat dengan cara melihat harga di luar negeri, kemudian kebutuhan pasar dan sebagainya,” kata Budi di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

    Ia menjelaskan, ada kesepakatan bersama dengan kementerian/lembaga lainnya untuk menentukan berapa persen jumlah kratom yang boleh di ekspor, sesuai dengan kapasitas produksinya.

    Lebih lanjut, katanya, kementerian/lembaga terkait akan memantau tren perubahan harga dan permintaan kratom setiap enam bulan.

    Aturan-aturan mengenai permintaan dan pasokan tertuang dalam Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Perdirjen Daglu) Kementerian Perdagangan.

    “Misalnya kalau harganya bagus, oh kita boleh ekspor banyak, maksimal sekian persen, kan kita tahu kapasitas produksi. Karena sebelum mendapatkan persetujuan ekspor, dia harus ada rekomendasi dari daerah yang menentukan berapa kapasitas produksi perusahaan itu,” kata Budi.

    Upaya ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi petani agar kratom lebih memiliki nilai jual.

    Budi berharap, ke depannya kratom bisa diekspor dalam bentuk produk siap pakai.

    “Jadi semuanya kita lindungi agar kratom ini menjadi produk unggulan Indonesia, tapi sudah menentukan proses hilirisasi,” ucapnya.

    Pemerintah secara resmi mengatur kebijakan penanganan, pemanfaatan, dan perdagangan tanaman kratom yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024.

    Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

    Pengaturan tata niaga kratom difokuskan untuk ekspor, bukan penggunaan dalam negeri. Pengaturan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kratom.

    Permendag Nomor 21 Tahun 2024 diatur jenis dan ukuran komoditas kratom yang diperbolehkan ekspor.

    Selain itu, ditetapkan bahwa perizinan berusaha untuk ekspor kratom harus memenuhi ketentuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET), serta memiliki Persetujuan Ekspor (PE), dan Laporan Surveyor (LS). Permendag ini juga mengatur syarat eksportir serta jenis, bentuk, dan ukuran kratom yang diperkenankan untuk diekspor.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mustahil Jika Hanya Melibatkan Manajemen

    Mustahil Jika Hanya Melibatkan Manajemen

    PIKIRAN RAKYAT – Kasus dugaan fraud eFishery dinilai tidak hanya kesalahan manajemen saja, tetapi juga menjadi masalah banyak pihak. Hal itu sekaligus mencerminkan celah dalam pengawasan dan tata kelola investasi di sektor startup.

    Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, Ali Riza Fahlevi, menilai dugaan fraud eFishery merupakan skandal akuntansi yang hampir mustahil hanya melibatkan manajemen.

    “Jika kita melihat skandal keuangan besar dunia, seperti kasus Enron 2002 yang melibatkan firma akuntansi Arthur Andersen, kejadian ini menunjukkan bahwa fraud bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tetapi juga kantor akuntan publik, bursa, dan konsultan,” kata Ali dalam keterangannya pada Jumat, 28 Februari 2025.

    Ia menambahkan, investor akan melakukan due diligence sebelum menanamkan modal, terlebih dengan nilai investasi yang fantastis. “Jadi, mustahil jika skandal ini hanya melibatkan manajemen tanpa keterlibatan atau setidaknya kelalaian dari pihak lain yang memiliki peran dalam tata kelola perusahaan,” kata Ali.

    Ali menuturkan, startup di Indonesia, meskipun menjanjikan, sering kali menghadapi kendala besar dalam pendanaan dan kontrol operasional. “Di berbagai negara, 80 persen startup gagal. Di Indonesia, angka kegagalannya bahkan bisa mencapai 90 persen karena kesulitan dalam pendanaan dan lemahnya kontrol dari berbagai pihak,” ujarnya.

    Menurutnya, peran kontrol tidak hanya berada di tangan investor, tetapi juga perlu mendapat dukungan dari pemerintah. Ia menilai perlu adanya badan atau regulasi yang mengawasi pertumbuhan startup secara berkelanjutan, tidak hanya memberikan dukungan di tahap awal tetapi juga mengawal perkembangan bisnisnya dalam jangka panjang.

    “Pemerintah bisa ikut berperan melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Investasi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam kasus eFishery. Bahkan, bisa dipertimbangkan pembentukan badan otonom yang mengawal startup agar tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang,” katanya.

    Ali menekankan bahwa standar akuntansi yang baik dan transparansi dalam laporan keuangan harus dijaga. “Jika kita abai pada prinsip keterbukaan, maka perusahaan bisa kehilangan kepercayaan investor dan berujung pada kehancuran,” kata Ali.

    Ia menegaskan bahwa setiap startup, terlepas dari seberapa inovatif idenya, tetap membutuhkan pengawalan dan kontrol yang kuat. Selain pendanaan, startup juga harus didampingi oleh pakar di bidangnya agar tetap berada pada jalur yang benar.

    Dengan evaluasi yang tepat dan restrukturisasi yang lebih baik, eFishery memiliki peluang untuk bangkit kembali dan terus memberikan manfaat bagi sektor perikanan Indonesia.

    Dari perspektif pengamat dan akademisi, eFishery dipandang sebagai inovasi yang merevolusi industri akuakultur di Indonesia. Teknologi pakan otomatis dan akses pembiayaan yang ditawarkan menjadi solusi atas permasalahan klasik di sektor ini.

    Yudi Nurul Ihsan, Pakar Perikanan dari Universitas Padjadjaran, menyebut eFishery sebagai pelopor dalam digitalisasi perikanan. Keberadaan eFishery membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani.

    “Namun, tantangan dalam manajemen keuangan menjadi pelajaran penting bagi startup di sektor agritech,” katanya.

    Menurutnya, eFishery memiliki peluang untuk kembali dengan model bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. “Jika evaluasi menyeluruh dilakukan dan kepercayaan petani serta investor dapat dipulihkan, eFishery masih bisa menjadi pemain utama di industri akuakultur,” katanya.

    Kasus dugaan fraud yang menimpa eFishery telah membawa dampak luas, terutama bagi para karyawan, petani budi daya ikan, dan pelajaran mendalam dalam dunia akademik. Meski dihantam skandal yang menyebabkan penghentian operasional sejak Desember 2024, beberapa pihak melihat eFishery sebagai inovasi penting dalam transformasi industri akuakultur di Indonesia.

    Terlepas dari laporan keuangan eksternal, jika ditelisik lebih dalam dari laporan FTI yang beredar, pencapaian bisnis eFishery sebenarnya bisa dikatakan cukup impresif. Per tahun, eFishery sempat mendapatkan tambahan revenue Rp2 triliun (50 persen growth) pada 2023, skala ini salah satu yang terbesar dalam dunia perikanan.

    Profitabilitasnya pun, meskipun mencatat net loss, tetapi jauh lebih kecil dibandingkan perusahaan teknologi lain yang pada saat IPO masih mencatatkan kerugian lebih dari Rp1 triliun, bahkan ada yang hingga Rp3 triliun per tahun. Sementara eFishery pada tahun terakhirnya bisa menumbuhkan profitabilitas hingga 42 persen. Secara bisnis, harusnya sangat bisa dilanjutkan.

    Para petani ikan yang menjadi mitra eFishery turut merasakan dampak kasus ini. Mario, petani ikan di Ciseeng, Bogor, mengatakan, fasilitas kredit, seperti Kabayan (Kasih Bayar Nanti), telah membantunya membeli pakan.

    “Kredit ini memberikan kelonggaran dalam pembayaran, sehingga kami bisa fokus pada budi daya,” katanya.

    Selain aspek pemberian pakan, Mario mengatakan, eFishery juga sempat meluncurkan program pemasaran sejak tahun 2023. “Kami berharap eFishery bisa bangkit, kembali mendukung dan menjadi sahabat petani dengan memberikan kepastian pasar tanpa menekan harga,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News