Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Ada Unsur Pidana, Kasus Pemalsuan SHGB Proyek Pagar Laut di Bekasi Berlanjut ke Penyidikan – Page 3

    Ada Unsur Pidana, Kasus Pemalsuan SHGB Proyek Pagar Laut di Bekasi Berlanjut ke Penyidikan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Polisi resmi menaikkan status kasus dugaan pemalsuan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk proyek pagar laut di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Bekasi.

    Artinya, kini berkas dinaikan dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

    Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan hal itu usai melakukan gelar perkara.

    “Kemarin sore penyidik dan beberapa penyidik madya maupun penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Umum telah melaksanakan gelar perkara, kami semua sepakat meningkatkan status LP tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Djuhandhani kepada wartawan, Jumat (28/2/2025).

    Terkait hal ini, Djuhandhani mengatakan, penyidik segera melengkapi administrasi penyidikan. Dia mengatakan, akan mengirimkan SPDP ke jaksa, melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

    Tak hanya itu, polisi juga masih menunggu hasil uji laboratorium forensik yang bakal jadi kunci pembuktian kasus ini.

    “Di mana kita akan juga masih menunggu tambahan juga pengujian laboratorium forensik terhadap beberapa barang bukti,” ucap dia.

    Di sisi lain, Djuhandhani mengatakan, pihaknya juga sedang mengusut penerbitan 201 sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Mega Agung Nusantara. Sertifikat ini diterbitkan antara 2007 hingga 2015 di Desa Huribjaya, Kecamatan Babelan, Bekasi.

    “Kemarin juga digelarkan terkait laporan informasi di mana kita melaksanakan penyelidikan terkait 201 sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Mega Agung Nusantara yang terjadi tahun 2007 sampai dengan 2015 di Desa Huribjaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,” ujar dia.

     

  • Pemkab Bogor susun konsep efisiensi anggaran tindaklanjuti Inpres

    Pemkab Bogor susun konsep efisiensi anggaran tindaklanjuti Inpres

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Mely Kamelia di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor)

    Pemkab Bogor susun konsep efisiensi anggaran tindaklanjuti Inpres
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat menyusun konsep efisiensi anggaran menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025, sebagai bahan pertimbangan Bupati Bogor Rudy Susmanto yang kini masih menjalani retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Mely Kamelia di Cibinong, Kamis, menjelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menggelar rapat untuk menyiapkan konsep kepada Bupati Rudy Susmanto.

    “Karena Pak Bupati sedang retret di Magelang, kami tindak lanjuti dengan rapat TAPD, kemudian setiap SKPD, menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan efisiensi,” jelas dia.

    Mely menerangkan, dalam Inpres tersebut, salah satu yang diamanatkan adalah setiap daerah di Indonesia, memangkas kegiatan perjalan dinas hingga 50 persen.

    “Iya yang paling ditekankan memang perjalanan dinas. Maka itu, SKPD harus memberi skala prioritas, mana perjalanan dinas yang bisa dilakukan efisiensi,” kata Mely.

    Inpres yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri pada 23 Februari 2025 itu memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025.

    Langkah yang tercantum pada nomor dua yakni, membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seremonial/focus group discussion.

    Kemudian, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk seluruh perangkat daerah. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium sesuai peraturan undang-undang yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.

    Mengurangi belanja yang bersifat mendukung dan tidak memiliki output terukur. Fokus alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

    Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga.

    Lalu, melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

    Adapun, hasil efisiensi itu akan dialihkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan.

    Selain itu, prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto akan mengadakan rapat bersama seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD sepulang dari retret kepala daerah.

    Ia mengungkapkan, dalam kegiatan retret yang diikutinya untuk menyelaraskan frekuensi arah pembangunan bersama-sama.

    Rudy Susmanto mengatakan, dalam Retreat yang sedang berjalan, dirinya menyamakan frekuensi arah pembangunan bersama-sama mulai dari Pemerintah Provisi, Kabupaten sampai Pusat.

    “Insya Allah sepulang kami dari Magelang kami akan rapat bersama seluruh Jajaran SKPD dan DPRD,” kata Rudy.

    Sumber : Antara

  • Dedi Mulyadi Heran Guru Dede Ajari Murid Setrika, Sindir Sekolah yang Suruh Murid Bayar Tiket Renang

    Dedi Mulyadi Heran Guru Dede Ajari Murid Setrika, Sindir Sekolah yang Suruh Murid Bayar Tiket Renang

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok guru olahraga yang ajari murid menyetrika sempat viral di media sosial.

    Guru bernama Dede Sulaeman itu akhirnya dihubungi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Dede Sulaeman viral setelah aksinya mengajari murid setrika dan melipat baju viral di TikTok miliknya @de.desul.

    Dede Sulaeman adalah guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) di SDN Cinyawar, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

    Atas aksinya ini, Dede Sulaeman mendapat pujian dari Dedi Mulyadi.

    Ia menilai apa yang dilakukan Dede inovatif di saat banyak guru olahraga dan kesehatan protes karena imbauan darinya tidak menggiring anak-anak ke kolam renang.

    “Sehingga sampai ada yang berenang-berenang di atas meja, berenang di atas lantai, dan itu menurut saya sikap-sikap yang tidak mencerminkan sebagai sosok seorang guru yang inovatif. Nah kalau Bapak, kok guru olahraga ngajarinnya nyetrika, gimana ceritanya?” tanya Dedi kepada Dede Sulaeman dikutip dari akun Instagram @dedimulyadi71, Jumat (28/2/2025) via Kompas.com.

    Ditanya seperti itu, Dede menceritakan bahwa dirinya guru olahraga dan kesehatan.

    Dalam kurikulum yang berlaku, ada muatan tentang pendidikan kesehatan.

    “Salah satu yang diberikan oleh saya kepada anak-anak itu adalah bagaimana menjaga kebersihan pakaian, Pak,” tutur Dede.

    “Oh, jadi yang disebut dengan pendidikan jasmani itu bukan hanya sekadar anak-anak main senam, renang, tetapi menjaga kebersihan tubuh dari mulai mandi. Bagaimana kebersihan diri dari mulai menyikat gigi, gunting kuku kemudian pakaian harus dicuci kemudian disetrika itu teh bagian dari kesehatan ya?” tanya Dedi.

    Sang guru membenarkan hal tersebut.

    Anak-anak, sambung Dede, harus mengetahui bagaimana proses pakaian yang mereka pakai.

    Dari mulai pakaian kotor jadi bersih, itu ada tahapannya.

  • Sukses di Meksiko, InDrive-Ammana Kenalkan Skema Pinjaman Syariah ke Driver Ojek Online – Halaman all

    Sukses di Meksiko, InDrive-Ammana Kenalkan Skema Pinjaman Syariah ke Driver Ojek Online – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Para pekerja lepas seperti driver ride hailing (ojek online) umumnya kerap kesulitan mengakses layanan keuangan karena status pekerjaan mereka di sektor informal.

    Mereka umumnya terkendala bukti penerimaan pendapatan rutin tiap bulan seperti diminta lembaga keuangan seperti perbankan,

    Ketika sedang membutuhkan dana yang sifatya mendesak, mereka akhirnya terjebak pada pinjaman online dengan bunga tinggi.

    Untuk mengatasi kesenjangan tersebut platform ride hailing inDrive bekerja sama dengan platform pinjaman peer to peer Ammana memperkenalkan layanan keuangan berbasis syariah ke driver ojek online di eksistem inDrive.

    Layanan pendanaan yang diberi nama inDrive.Money ini memungkinkan driver memperoleh pinjaman dana tunai senilai hingga Rp10 juta per driver untuk kebutuhan mendesak seperti perbaikan kendaraan atau sekolah anak.

    Pengembalian pinjaman ini dipotong secara otomatis dari setiap pendapatan dari order pengantaran penumpang yang mereka ambil.

    Nilai potongannya 10 sampai 15 persen dari setiap orderan secara cicilan. Tujuannya, agar mitra driver selalu membayar tepat waktu.

    President inDrive Mark Loughran di acara pengenalan layanan ini di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025 mengatakan, di layanan pembiayaan ini pihaknya tidak mengenakan biaya tambahan ke driver. 

    Mitra driver juga punya opsi membayar langsung cicilannya kepada Ammana.

    Setiap pengemudi diberikan pembayaran minimum bulanan yang dipersonalisasi, dan periode pelunasan berkisar antara tiga hingga lima bulan, tergantung pada jumlah dana yang dipinjam.

    Data pemasaran awal dari survei pengemudi inDrive menunjukkan, 80 persen mitra driver dan kurir antaran menyatakan tertarik pada skema pinjaman ini.

     “Kami sudah mengubah industri ride-hailing dengan memperkenalkan model harga yang lebih mengutamakan kepentingan pengguna, yang memungkinkan penumpang dan pengemudi untuk menegosiasikan tarif, bukan bergantung pada algoritma yang tidak transparan,” kata Mark Loughran.

    Dia menegaskan, skema pinjaman dana ke driver tanpa biaya tambahan ini merupakan upaya perusahaan mengatasi praktik tidak adil oleh perusahaan aplikator terhadap mitra drivernya seperti  selama ini banyak terjadi. 

    Di layanan ini, inDrive mengintegrasikan layanan keuangan dari Ammana tersebut langsung ke dalam aplikasinya. Driver juga lebih mudah mencairkan pinjaman dana yang mereka kehendaki.

    inDrive dan Ammana sudah melakukan ujicoba layanan ini mulai akhir 2024 secara bertahap di kota-kota besar.

    Layanan tersebut kini bisa diakses driver di Kota Pematangsiantar, Purwakarta, Sukabumi, Makassar, Ternate, Garut, Pulau Bali, Palembang, Bukittinggi, Surabaya, Bandung, dan Jakarta.

    Menurut Widji Tri Kusuma Adhi, Direktur Ammana menjelaskan, layanan pinjaman ini merupakan solusi keuangan yang paling mudah, adil, dan terjangkau bagi ratusan ribu driver online.

    “Layanan ini sangat penting, terutama menjelang Ramadhan ini sekaligus menjadi kontribusi kami dalam mendukung Kampanye GERAK Syariah 2025 OJK nasional,” kata Widji.

    inDrive sudah menggelar 15 sesi pelatihan offline untuk meningkatkan literasi keuangan para driver termasuk cara menggunakan dana pinjaman yang mereka dapat secara efektif.

    Hasil dari ujiocoba ini, driver yang mengakses pembiayaan menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi serta mengekspresikan kepuasan yang tinggi.

    Sebanyak 63 persen driver siap merekomendasikan layanan pendanaan ini kepada driver lainnya. Fitur inDrive Money ini sebelumnya sudah diperkenalkan ke driver online mitra inDrive di Meksiko dan Kolombia.

     

    PINJAMAN DRIVER OJEK ONLINE – President inDrive Mark Lughrn di acara pengenalan inDrive Money, fitur pinjaman cicilan untuk driver online, di Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025. Pengembalian pinjaman ini dipotong 10-15 persen secara otomatis dari pendapatan driver saat menerima order pengantaran penumpang.
    nitip ini mas eko
    ok

  • Mendag Lepas Ekspor 351 Ton Kratom, Nilainya Tembus Rp 17 Miliar

    Mendag Lepas Ekspor 351 Ton Kratom, Nilainya Tembus Rp 17 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pelepasan ekspor kratom yang akan dikirim ke sejumlah negara, seperti Amerika Serikat (AS) dan negara di Eropa.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, jumlah kratom yang akan diekspor sebanyak 351 ton, yang nilainya mencapai US$ 1,053 juta atau setara Rp 17,4 miliar.

    Mendag Budi Santoso yang akrab disapa Busan ini mengungkapkan, ekspor kratom yang  pada Jumat (28/2/2025) hari ini dilakukan oleh PT Oneject Indonesia. Adapun ekspor produk kratom ini berbentuk bubuk.

    “Kita melakukan pelepasan ekspor kratom dari PT Oneject Indonesia sebanyak 351 ton atau 13 kontainer dengan nilai US$ 1,053 juta,” ungkap Busan dalam acara pelepasan ekspor kratom di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/2/2025).

    Busan melanjutkan, ekspor kratom saat ini telah diatur. Busan mengungkapkan, sebelumnya kratom merupakan komoditas bebas ekspor, tetapi nilai tambahnya tidak terlalu banyak.

    Hal ini dikarenakan, kratom yang diekspor kala itu masih bahan mentah berupa daun, lembaran, yang tidak perlu disurvei ketika diekspor, sehingga setelah sampai di negara tujuan ekspor, kratom dapat di-reject alias ditolak dengan alasan yang beragam. Akhirnya yang rugi adalah petani kratom. Ditambah, sebelum ekspor ini diatur dan harganya sangat murah.

    Sebagai informasi, pemerintah pada 2024 telah resmi mengatur tata niaga ekspor kratom. Pengaturan ini merupakan hasil keputusan rapat internal mengenai tata niaga ekspor kratom yang dipimpin oleh Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

    Keputusan rapat tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

    Pengaturan ekspor komoditas kratom bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan keberterimaan produk ekspor Indonesia. Aturan tata niaga ekspor kratom akan diberlakukan ketentuan standar ekspor, di antaranya bebas cemaran mikrobiologi, logam berat, dan campuran daun lainnya.

    Dengan demikian, perubahan permendag tata niaga ekspor kratom telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan guna meningkatkan nilai tambah dan memberikan kepastian hukum.

    “Artinya ini bagian dari proses hilirisasi. Karena harapan kita kan tidak hanya serbuk saja yang diekspor, kalau kita bisa proses hilirisasi di sini dan bisa diekspor yang mempunyai nilai tambah,” pungkas Busan dalam menanggapi ekspor kratom.
     

  • Pemkab Cirebon dorong peningkatan produktivitas jagung

    Pemkab Cirebon dorong peningkatan produktivitas jagung

    Cirebon (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mendorong peningkatan produktivitas jagung sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional dengan menyediakan lahan seluas 250 hektare untuk ditanami komoditas tersebut.

    “Upaya ini menjadi komitmen kami dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan di Cirebon, Jumat.

    Ia mengatakan Pemkab Cirebon saat ini sudah memprioritaskan peningkatan produksi jagung agar kebutuhan pangan daerah tercukupi, sekaligus membantu para petani untuk memperoleh penghasilan lebih.

    Pengembangan jagung di Cirebon, kata dia, saat ini sudah membuahkan hasil dengan dilaksanakannya panen di Desa Kedongdong Kidul yang menghasilkan sekitar 9 ton komoditas itu dari 1,5 hektare areal tanam.

    Agus menyebutkan kalau dari proses awal penanaman hingga panen jagung, sudah melibatkan kelompok tani setempat.

    “Panen raya jagung yang digagas Polresta Cirebon menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan hasil pertanian. Jagung yang dipanen di desa tersebut terdiri dari jenis pipil dan manis,” katanya.

    Menurut dia, komoditas jagung di Cirebon tidak hanya dikonsumsi masyarakat, tetapi dapat digunakan sebagai pakan ternak.

    Ia menekankan pentingnya ketersediaan jagung bagi para peternak, terutama peternak ayam petelur yang sangat bergantung pada pasokan jagung.

    “Dengan meningkatnya produktivitas, diharapkan para peternak tidak perlu mencari bahan pakan dari luar daerah,” tuturnya.

    Selain itu, Pemkab Cirebon juga berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dengan mendorong penerapan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan hasil panen serta efisiensi dalam proses budi daya jagung.

    Sementara itu, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni mengungkapkan sebelum panen di Desa Kedondong Kidul, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Karangwareng dengan luas lahan 4 hektare.

    Sumarni menilai program ketahanan pangan ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, melainkan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

    “Para petani diharapkan bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik dengan hasil panen yang melimpah. Dengan adanya upaya peningkatan produktivitas jagung ini, kami bersama Pemkab Cirebon berharap ketahanan pangan semakin kuat,” ujar dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kerap Menyebabkan Kecelakaan, Separator Pembatas Jalan di Margonda Depok Dibongkar – Page 3

    Kerap Menyebabkan Kecelakaan, Separator Pembatas Jalan di Margonda Depok Dibongkar – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota Depok, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), membongkar separator pembatas jalan di Raya Margonda, antara jalur cepat dan lambat.

    Pembongkaran ini dilakukan berdasarkan hasil kajian yang melibatkan Pemerintah Kota Depok dan Polres Metro Depok, di mana disebut separator tersebut sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

    “Ini sering terjadi kecelakaan di titik lokasi ini, jadi akhirnya kemarin disepakati untuk dibongkar,” kata Kepala DPUPR Kota Depok, Citra Indah Yulianty di Depok, Jumat (28/2/2025).

    Citra menjelaskan bahwa pembongkaran separator pembatas jalan dilakukan pada sisi jalan dari arah lampu merah Margonda-Juanda menuju Perumahan Pesona Khayangan. Pembongkaran ini telah dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR.

    “Jadi yang kita bongkar baru ruas jalan ini dulu, kita sedang berproses izinya ke BPTJ dan Kementerian lain,” jelas dia.

    Adapun seperator pembatas Jalan Raya Margonda pada jalur cepat dan lambat sekitar satu kilometer. Pembongkaran dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas baik pengendara mobil maupun motor.

    “Ya, yang sering terjadi kecelakaan di sini, yang sering truk atau mobil naik ke atasnya (seperator pembatas jalan),” ucap Citra.

    Seperator pembatas jalan yang dibongkar, nantinya akan ditambal dengan aspal yang telah disiapkan DPUPR. Penbongkaran tersebut guna memberikan kenyamanan pengendara mobil dan motor melintas di Jalan Raya Margonda.

    “Pembongkaran turut memperhatikan meningkatnya volume kendaraan yang semakin bertambat setiap tahunnya di Jalan Margonda,” terang Citra.

  • Bareskrim Sudah Identifikasi Calon Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi

    Bareskrim Sudah Identifikasi Calon Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi

    Bareskrim Sudah Identifikasi Calon Tersangka Kasus Pagar Laut Bekasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Bareskrim Polri
    telah mengidentifikasi sosok yang berpeluang menjadi tersangka dalam kasus
    pemalsuan surat izin
    tanah di lahan pagar laut Bekasi, baik yang berada di
    Desa Segara Jaya
    maupun di Hurip Jaya.
    “Untuk Segara Jaya, kami sudah mempunyai
    suspect
    tersangka, yang calon tersangka, termasuk walaupun kita penyelidikan membuat LP. Kami pun terkait yang 201 (Hurip Jaya), kami pun sudah mempunyai
    suspect
    , kira-kira pelakunya siapa,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (28/2/2025).
    Djuhandhani enggan membocorkan nama-nama calon tersangka ini, termasuk status calon tersangka, apakah perangkat desa atau berasal dari perusahaan swasta.
    “Nanti saya jawab deh ya kalau sudah kita tetap, kalau saya sampaikan nanti ya itu praduga tak bersalah kepada orang yang kita duga,” kata dia.
    Djuhandhani menegaskan, penyidik mengedepankan asas profesionalitas ketika mengerjakan tugas-tugasnya sehingga tidak mau mebocorkan nama tersangka.
    Sebab, jika nama tersangka bocor bakal mempersulit kerja penyidik ke depannya.
    “Kalau nanti kita kasih kisi-kisinya si A, si B, si C, nanti alat bukti dan lain sebagainya yang sudah kita (kumpulkan) akan bisa mempersulit proses penyidikan kita,” kata dia lagi.
    Saat ini, kasus perkara terkait pemalsuan surat di Desa Segara Jaya sudah dinaikkan ke penyidikan.
    Sementara, berkas yang menyangkut Desa Hurip Jaya baru akan dibuatkan laporan polisi.
    Djuhandhani menyebutkan, keputusan ini diambil setelah para penyidik melakukan gelar perkara di tempat kejadian perkara (TKP).
    Selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi dan melanjutkan memeriksa sejumlah saksi.
    “Serta melaksanakan upaya-upaya paksa lainnya, di mana kita akan juga masih menunggu tambahan pengujian laboratorium forensik terhadap beberapa barang bukti,” kata dia.
    Diberitakan, penyelidikan ini bermula dari tindak lanjut laporan yang diserahkan Kementerian ATR/BPN pada 7 Februari 2025.
    Dalam laporan ini, Kementerian ATR/BPN melaporkan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik, serta penempatan keterangan palsu dalam akta otentik.
    “Saat ini penyidik sudah memeriksa, yaitu antara lain pelapor, ketua, dan anggota eks panitia ajudikasi PTSL atas penerbitan 93 sertifikat hak milik yang terjadi di Desa Segara Jaya,” lanjut Djuhandhani.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendag Budi lepas 351 ton ekspor perdana produk Kratom

    Mendag Budi lepas 351 ton ekspor perdana produk Kratom

    ANTARA – Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi melepas sebanyak 351 ton produk kratom yang akan dikirim ke luar negeri, di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (28/2). Ekspor tersebut dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku agar bisa meningkatkan nilai tambah produk, melindungi petani, serta memastikan stabilitas di pasar internasional. (Putri Hanifa/Anggah/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

  • Bareskrim Naikkan Status Perkara Pagar Laut Segarajaya Bekasi ke Penyidikan

    Bareskrim Naikkan Status Perkara Pagar Laut Segarajaya Bekasi ke Penyidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meningkatkan status perkara dugaan pemalsuan dokumen di area pagar laut Desa Segarajaya, Bekasi menjadi penyidikan.

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan peningkatan status ke penyidikan dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara.

    “Gelar perkara, kami semua sepakat meningkatkan status LP tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan,” ujar Djuhandhani di Bareskrim, Jumat (28/2/2025).

    Dia menambahkan, kasus yang dilaporkan oleh Kementerian ATR/BPN itu saat ini tengah dilengkapi berkas penyidikannya untuk dikirim ke jaksa penuntut umum (JPU).

    Selanjutnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi terkait agar segera membuat terang kasus ini.

    “Melakukan pemeriksaan saksi, serta melaksanakan upaya-upaya paksa lainnya. Di mana kita akan juga masih menunggu tambahan juga pengujian laboratorium forensik terhadap beberapa barang bukti,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Bareskrim menemukan modus operandi dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen ini terjadi saat surat kepemilikan atau SHM ditertibkan. Total, ada 93 SHM yang diduga dipalsukan dalam kasus ini.

    Dalam kasusnya, pelaku diduga telah melakukan pengubahan data SHM yang telah diterbitkan secara sah. Misalnya, dari SHM yang awalnya tertera kepemilikan tanah di darat, kemudian dipindahkan ke laut dengan area yang lebih luas.