provinsi: JAWA BARAT

  • FK3I Kembali Soroti Rusaknya Lahan Hutan di Kawasan Bandung Utara

    FK3I Kembali Soroti Rusaknya Lahan Hutan di Kawasan Bandung Utara

    JABAR EKSPRES – Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat, kembali menyoroti peraturan daerah (Perda) tentang Kawasan Bandung Utara (KBU) terkait pengendalian tata ruang.

    Ketua FK3I Pusat, Dedi Kurniawan mengatakan, pihaknya menekan pemerintah untuk tegas, serta akan melakukan pemulihan lingkungan KBU.

    “Kebetulan FK3I di Jabar sudah melaksanakan musyawarah dan rapat kerja daerah, itu kemarin Kamis tanggal 27 Februari 2025,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Jumat (28/2).

    BACA JUGA: Raperda Pembinaan BUMD Bakal Dikebut Pansus Jika Sudah Dapat Lampu Hijau Kemendagri

    Dedi menerangkan, mengenai musyawarah serta rapat kerja daerah, yang menjadi perhatian adalah terhadap regulasi aturan.

    “Dalam sebuah regulasi memang khusus konteks situasi kawasan hutan di sekitar Cekungan Bandung, meyoroti Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Bandung Selatan,” terangnya.

    Dedi mengungkan, khusus untuk di KBU, pihak FK3I tidak ada toleransi terhadap diadakannya pembangunan apartemen, wisata atau bangunan apapun yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

    “Dengan catatan, regulasi yang ada pun perlu diimplementasikan dan direvisi, karena ada beberapa hal memang penting untuk diperkuat terkait KBU,” ungkapnya.

    Setidaknya, ujar Dedi, langkah tersebut dinilai dapat memperkuat dan mempertahankan kawasan-kawasan hutan yang masih ada.

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran Tak akan Ganggu Pembangunan Gedung DPRD KBB

    Kemudian FK3I juga akan melakukan proses pemulihan kawasan secara swadaya dan pihak mana pun, dalam rangka melestarikan kembali kondisi-kondisi lahan hutan yang rusak.

    “Seperti kawasan yang rusak melalui proses edukasi dan sosialisasi, tentunya dipanjutkan dengan proses penanaman,” ujarnya.

    Dedi menjelaskan, di kawasan KBU diduga masih banyak bangunan liar dan bangunan yang melanggar regulasi peraturan daerah (Perda).

    Menurutnya, pelanggaran tersebut rata-rata telah terjadi namun tidak ada upaya pemulihan dan sanksi seperti halnya hotel yang dulu pernah dicabut izinnya.

    BACA JUGA: Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil, Pemkot Bogor Janji Bakal Monitor Harga Selama Ramadan

    Dedi menilai, persoalan penegakan KBU pun mesti digaungkan kepada para pengelola kawasan tingkat pusat seperti Perhutani, PTPN dan BBKSDA.

  • Raperda Pembinaan BUMD Bakal Dikebut Pansus Jika Sudah Dapat Lampu Hijau Kemendagri

    Raperda Pembinaan BUMD Bakal Dikebut Pansus Jika Sudah Dapat Lampu Hijau Kemendagri

    JABAR EKSPRES – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jabar serius untuk menggarap Raperda tentang Pengelolaan dan Pembinaan BUMD. Kini usulan itu masih menunggu evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Ketua Bapemperda DPRD Jabar Sugianto Nangolah menuturkan, usulan mengenai pembahasan raperda itu tentu bukan tanpa alasan. Tapi ada persoalan serius terkait kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jabar.

    Dari 41 BUMD yang dimiliki Pemprov Jabar, hanya segelintir yang kinerjanya memuaskan. Padahal peran BUMD cukup dibutuhkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Peran BUMD itu penting, jadi agar tidak mengandalkan pajak kendaraan saja untuk PAD,” cetusnya.

    BACA JUGA: Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil, Pemkot Bogor Janji Bakal Monitor Harga Selama Ramadan

    Politikus Partai Demokrat itu melanjutkan, regulasi yang akan disusun itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja dari BUMD. Makanya bakal ada sejumlah aturan penting dalam raperda. Salah satunya terkait sanksi tegas bagi dirut BUMD untuk mundur jika tidak stor dividen.

    Pihaknya telah berkomunikasi dengan Kemendagri mengenai usulan pembahasan raperda itu. “Ini masih menunggu Kemendagri. Kalau selesai akan dikebut pansus,” bebernya.

    Sejumlah Direktur BUMD juga merespon rencana itu. Misalnya Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jabar Agus Subrata. Pihaknya sepakat bahwa BUMD harus berkinerja baik. Aturan itu bakal menjadi tantangan bagi pimpinan BUMD. “BUMD hadir untuk mensejahterakan masyarakat juga,” jelasnya.

    PT Jamkrida Jabar sendiri termasuk BUMD yang mencatatkan kinerja positif. Pada tahun buku 2023. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu berhasil mencatatkan setoran dividen sebesar Rp 5,585 Miliar.

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran Tak akan Ganggu Pembangunan Gedung DPRD KBB

    Desakan untuk evaluasi atau perbaikan terhadap kinerja BUMD memang muncul dari berbagai pihak. Mulai dari suara-suara fraksi dalam kesempatan pandangan umum. Ataupun kelompok masyarakat hingga mahasiswa. Misalnya perwakilan Gerakan Pemuda Mahasiswa Peduli Bangsa, Kamis (13/2) lalu.

    Ketua Komisi III DPRD Jabar, Jajang Rohana, mengungkapkan bahwa usulan untuk pembentukan Pansus BUMD sudah banyak dibicarakan. Selain desakan dari mahasiswa, sejumlah wakil rakyat lainnya juga telah menyuarakan hal yang sama.

  • Kemnaker Janjikan Lapangan Kerja Baru untuk Karyawan Korban PHK Sritex – Halaman all

    Kemnaker Janjikan Lapangan Kerja Baru untuk Karyawan Korban PHK Sritex – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan jaminan lapangan kerja baru bagi para buruh Sritex yang menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena perusahaan resmi pailit.

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, pekan depan Kemnaker bakal menyambangi industri yang membuka lapangan kerja di wilayah Jawa Barat.

    “Gini, yang jelas kita akan mencari lapangan industri-industri yang membuka lapangan pekerjaan. Nah hari Senin, saya akan datang ke Garut di situ ada penerimaan lapangan pekerjaan 10.000,” kata Noel kepada wartawan di Kantor Kemnaker, Jumat (28/2/2025).

    Noel menyatakan, Kemnaker bakal membantu sekaligus memfasilitasi puluhan ribu buruh yang terkena PHK untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minatnya.

    Dia juga menyebut bahwa lapangan pekerjaan untuk buruh Sritex ini tidak akan menyulitkan dengan aturan pembatasan usia. 

    “Dan Huawei itu juga akan menerima bukaan lapangan pekerjaan sekitar 30.000. Jangan dibatasi pakai umur. Kita nggak mau dibatasi umur. Mereka mau kerja,” ujarnya.

    Sebelumnya, perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang tengah berada dalam kondisi pailit, akan ditutup pada 1 Maret 2025.

    Karyawan Sritex yang dikenakan PHK per 26 Februari akan masuk terakhir bekerja pada 28 Februari 2025.

    Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews, jumlah karyawan Sritex Group yang terkena PHK sebanyak 10.669 orang. Detailnya, pada Januari 2025, sebanyak 1.065 karyawan PT Bitratex Semarang terkena PHK.

    Lalu, pada 26 Februari 2025, 8.504 karyawan PT Sritex Sukoharjo, 956 karyawan PT Primayuda Boyolali, 40 karyawan PT Sinar Pantja Jaya Semarang, dan 104 karyawan PT Bitratex Semarang terkena PHK.

    Di surat Tim Kurator PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya kepada karyawan, disebutkan bahwa para pekerja terkena PHK karena perusahaan dalam kondisi pailit.

    Kewenangan kurator melakukan PHK ini berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

    Beleid tersebut menyebutkan bahwa pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya.

    Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.

    “Berdasarkan kewenangan Kurator sebagaimana tersebut di atas, dengan ini memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman, Tbk (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan Perusahaan dalam keadaan Pailit,” tulis keterangan dalam surat tersebut yang dilihat Tribunnews pada Jumat (28/2/2025).

     

  • XPENG Bakal Numpang Rakit Mobil di Pabrik Handal Purwakarta

    XPENG Bakal Numpang Rakit Mobil di Pabrik Handal Purwakarta

    Jakarta

    Merek mobil asal China, XPENG, resmi hadir di Indonesia lewat kemitraan dengan perusahaan Erajaya Active Lifestyle (ERAL). XPENG bakal langsung merakit dua produknya, X9 dan G6, di pabrik baru milik PT Handal Indonesia Motor (HIM) yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat.

    “Betul (dirakit di pabrik Handal Purwakarta). (Tapi untuk kapasitas produksi) kita jujur belum sampai sana (pembicaraannya). Sekarang kita sedang pengajuan ke pemerintah,” ungkap CEO Erajaya Active Lifestyle, Djohan Sutanto, kepada wartawan di acara peluncuran XPENG Indonesia di The Langham, Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    Sebagai informasi, XPENG Indonesia akan membawa dua model baru ke Tanah Air, yakni X9 dan G6. XPENG X9 menggabungkan desain futuristis, teknologi penggerak otonom tercanggih, dan interior mewah yang luas. Dirancang buat penggunaan keluarga dan bisnis, X9 diklaim menghadirkan pengalaman berkendara smooth, smart, dan nyaman.

    XPENG resmi hadir di Indonesia Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Setelah peluncuran X9, XPENG nantinya juga akan memperkenalkan G6, SUV listrik berperforma tinggi yang dirancang buat perkotaan. G6 diklaim menawarkan jangkauan luar biasa, kemampuan pengisian daya cepat, dan kokpit cerdas yang canggih.

    Pada paruh kedua tahun 2025, XPENG berencana akan memulai produksi lokal di Indonesia dengan fokus awal pada model G6 dan X9, yang dirancang khusus untuk pasar setir kanan.

    “Bersama XPENG, kami memperkenalkan era baru mobilitas cerdas, berkelanjutan di Indonesia, yang didukung teknologi yang selalu terdepan dan aman, dan memprioritaskan pengalaman pelanggan serta keunggulan layanan,” sambung Djohan.

    Sementara itu CEO of Era Inovasi Otomotif, Iki Wibowo, menjelaskan, mobil XPENG sudah bisa dipesan mulai Mei 2025. Pada tahap awal, XPENG akan memfokuskan penjualan di area Jabodetabek terlebih dahulu.

    “Tentunya kami akan bangun network 3S. Kita juga akan hadir di mal melalui Xperience Center. Rencananya kita akan membangun 6 jaringan dulu di Jabodetabek,” bilang Iki.

    (lua/rgr)

  • Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil, Pemkot Bogor Janji Bakal Monitor Harga Selama Ramadan

    Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil, Pemkot Bogor Janji Bakal Monitor Harga Selama Ramadan

    JABAR EKSPRES – Beberapa komoditas disejumlah pasar tradisional di Kota Bogor mengalami kenaikan harga meskipun masih dalam batas wajar.

    Misalnya, harga telur naik dari Rp 30.000/kg menjadi Rp 31.000/kg. Beras mengalami kenaikan sekitar Rp 300–400/liter, sementara cabai rawit jablay mengalami kenaikan cukup tinggi hingga mencapai Rp 110.000–Rp 120.000/kg.

    Selain itu, minyak goreng kemasan Minyakita menjadi perhatian karena tidak disuplai selama tiga minggu terakhir. Namun, ketersediaannya masih bisa diatasi dengan minyak curah.

    Menyikapi itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor ingin terus memastikan stok dan harga bahan pokok tetap stabil serta mencegah lonjakan harga yang signifikan selama bulan suci Ramadan 1446 H.

    BACA JUGA: Dedie Rachim: Presiden Prabowo Jadikan Kota Bogor Percontohan Tata Kota

    “Kami ingin memastikan bahwa menjelang Ramadan dan Idul Fitri, stok bahan pokok tetap tersedia dan harga stabil. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan akibat kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi dikutip Jumat (28/2).

    Untuk itu, dirinya menegaskan, bahwa Pemkot Bogor, melalui Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Dinkukmdagin), akan terus melakukan pemantauan harga dua kali dalam seminggu guna memastikan harga tetap terkendali.

    “Kami terus berkoordinasi dengan para pengusaha dan pedagang agar distribusi tetap lancar, sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga wajar,” tuturnya.

    BACA JUGA: Akses Jalan Citeureup-Sukamakmur Putus, Bupati Bogor Intruksikan Bangun Jembatan Bailey

    Hanafi menambahkan, Pemkot Bogor juga menyoroti potensi penimbunan bahan pokok oleh oknum pedagang nakal.

    “Kami akan melakukan rapat inflasi setiap Senin bersama Satgas Pangan dari kepolisian. Jika ditemukan adanya agen yang menimbun bahan pokok, kami akan segera berkoordinasi untuk melakukan tindakan tegas,” tukasnya. (YUD)

  • Satgas Pangan Polda Metro pastikan stok pangan cukup jelang Ramadhan

    Satgas Pangan Polda Metro pastikan stok pangan cukup jelang Ramadhan

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Metro Jaya memastikan stok bahan pokok dan penting (Bapokting) di sejumlah pasar tradisional di wilayah hukum Polda Metro Jaya mencukupi menjelang Ramadhan 1446 Hijriah.

    “Hasil sidak dan pengecekan di pasar-pasar tradisional di wilayah hukum Polda Metro Jaya sampai saat ini untuk ketersediaan stok bapokting mencukupi atau tersedia dan harga juga masih relatif stabil, walaupun ada kenaikan yang bervariatif,” kata Kasatgas Pangan Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ade Safri menjelaskan monitoring dan pengawasan barang-barang pokok itu meliputi beras premium, beras medium, bawang merah, bawang putih, cabe rawit merah, daging ayam, telur, gula, minyakita dan daging sapi.

    Adapun sidak dan pengecekan serta monitoring tim Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya dilakukan di 10 pasar di Jakarta Utara, dua pasar di Jakarta Selatan, empat pasar di Jakarta Barat, empat di Jakarta Pusat, satu pasar di Kepulauan Seribu.

    Kemudian, masing-masing satu pasar di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Depok, Kota Bekasi.

    “Dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2025, pemerintah juga telah menggelar operasi pasar pangan murah mulai 24 Februari 2025 sampai dengan 29 Maret 2025, termasuk di wilayah Jakarta,” ucap Ade Safri.

    Selain melakukan sidak dan pengecekan di pasar-pasar tradisional, Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya juga meninjau stok ketersediaan bahan pokok di gudang para distributor.

    “Saat melakukan sidak dan pengecekan, petugas Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya juga memberikan edukasi kepada para pedagang dan masyarakat. Kami imbau pedagang agar tidak menaikkan harga di luar batas kewajaran,” ujarnya.

    Dia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi borong supaya tidak terjadi “panic buying” yang menimbulkan gejolak harga yang tidak stabil.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal Imsak dan Buka Puasa 1 Ramadan 1446 H di Jabodetabek

    Jadwal Imsak dan Buka Puasa 1 Ramadan 1446 H di Jabodetabek

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan mmemutuskan 1 ramadan 1446 H apakah dimulai besok 1 Maret 2025 atau 2 Maret.

    Artinya, umat muslim di Indonesia sudah akan menjalankan ibadah sahur malam hari ini atau besok malam

    Berikut jadwal imsak dan puasa 1 ramadan 1446 H di Jabodetabek melansir dari laman Kemenag.

    1 Ramadan 1446 H

    JAKARTA

    IMSAK 04:33
    SUBUH 04:43
    TERBIT 05:55
    DUHA 06:22
    ZUHUR 12:08
    ASAR 15:12
    MAGRIB 18:15
    ISYA’ 19:24

    BOGOR

    IMSAK 04:33
    SUBUH 04:43
    TERBIT 05:51
    DUHA 06:22
    ZUHUR 12:09
    ASAR 15:11
    MAGRIB 18:19
    ISYA’ 19:24

    DEPOK

    IMSAK 04:33
    SUBUH 04:43
    TERBIT 05:55
    DUHA 06:23
    ZUHUR 12:09
    ASAR 15:11
    MAGRIB 18:15
    ISYA’ 19:24

    TANGERANG

    IMSAK 04:34
    SUBUH 04:44
    TERBIT 05:56
    DUHA 06:23
    ZUHUR 12:09
    ASAR 15:12
    MAGRIB 18:15
    ISYA’ 19:25

    BEKASI

    IMSAK 04:32
    SUBUH 04:42
    TERBIT 05:54
    DUHA 06:22
    ZUHUR 12:08
    ASAR 15:11
    MAGRIB 18:14
    ISYA’ 19:23
     

  • Pemkot Depok jamin stok bahan pokok mencukupi

    Pemkot Depok jamin stok bahan pokok mencukupi

    Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana (ANTARA/ Foto: Feru Lantara)

    Pemkot Depok jamin stok bahan pokok mencukupi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 09:25 WIB

    Elshinta.com – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Depok, Jawa Barat,  Nina Suzana menyebutkan stok bahan pokok jelang Ramadhan 1446 Hijriah aman, meski harga naik di beberapa komoditi.

    “Alhamdulillah harga bahan pokok masih cukup stabil. Hanya ada beberapa komoditi aja yang naik harganya,” kata Nina di Depok, Kamis.

    Nina menyebutkan harga komoditi di pasar yang naik seperti telur, cabai dan bawang merah.

    “Ada kenaikan tetapi sedikit naik,” ucap Nina.

    Nina mengaku harga telur, cabai dan bawang naik berdasarkan pantauan pasar tradisional di Depok.

    Untuk harga telur naik Rp3.000, dari Rp27.000 per kg menjadi Rp30.000 per kg, lalu harga cabai rata-rata mengalami kenaikan Rp1.000 per kg.

    Sementara itu Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Depok Nani Zara mengatakan, berdasarkan data historis selalu terjadi kenaikan harga di momentum hari besar tersebut karena adanya peningkatan permintaan oleh konsumen.

    “Biasanya naik memang harga-harga kebutuhan pokok di pasar, oleh karena itu kami bahas bersama seluruh anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah upaya apa yang pas untuk menjaga stabilitas inflasi,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Bareskrim Selidiki Temuan 201 SHGB Diduga Aspal di Area Pagar Laut Huripjaya Bekasi

    Bareskrim Selidiki Temuan 201 SHGB Diduga Aspal di Area Pagar Laut Huripjaya Bekasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyelidiki soal temuan dugaan pemalsuan ratusan dokumen di area pagar laut Desa Huripjaya, Bekasi.

    Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan dalam kasus ini pihaknya tengah menyelidiki 201 SHGB atas nama PT Mega Agung Nusantara. Ratusan surat itu sudah diterbitkan sejak 2007 hingga 2015.

    “Kami melaksanakan penyelidikan terkait 201 sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Mega Agung Nusantara yang terjadi tahun 2007 sampai dengan 2015 di Desa Huripjaya,” ujarnya di Bareskrim, Jumat (28/2/2025).

    Kemudian, Djuhandhani menyatakan bahwa pihaknya telah menduga kuat adanya tindakan melawan hukum atau pidana dalam kasus tersebut.

    Alhasil, Bareskrim Polri bakal segera meningkatkan status kasus dugaan pemalsuan dokumen di Huripjaya Bekasi dari penyelidikan ke penyidikan.

    “Dan selanjutnya dalam waktu tidak lama juga kami akan berupaya meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan,” imbuhnya.

    Adapun, Djuhandhani menyatakan bahwa temuan kasus ini berasal dari pengembangan kasus dugaan pemalsuan 93 SHM di Desa Segarajaya, Bekasi.

    Di samping itu, modus kasus di Desa Huripjaya mirip dengan yang ada di Desa Kohod. Pada intinya, proses perbuatan melawan hukum itu dilakukan sebelum penerbitan dokumen pertanahan.

    “Di Huripjaya itu lebih mirip dengan di Kohod, sedangkan kalau di Segarajaya kan merubah sertifikat yang sudah ada, dirubah subjek maupun objeknya serta luasan dipindah ke laut,” pungkasnya.

  • Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadan 1 Maret 2025 di Jakarta dan Bandung

    Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadan 1 Maret 2025 di Jakarta dan Bandung

    Bisnis.com, JAKARTA – Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, telah menetapkan bahwa awal puasa Ramadan 1446 Hijriah akan dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2025.

    Penetapan ini berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang telah dikeluarkan oleh Muhammadiyah sejak 1 Muharram 1446 Hijriah.

    Dari Maklumat Muhammadiyah, adapun tanggal penting awal bulan berdasarkan KGHT PP Muhammadiyah sebagai berikut:

    1 Ramadan 1446 H: Sabtu, 1 Maret 2025
    1 Syawal 1446 H (Hari Raya Idul Fitri): Senin, 31 Maret 2025
    1 Zulhijah 1446 H : Rabu, 28 Mei 2025
    9 Zulhijah 1446 H (Hari Arafah): Kamis, 5 Juni 2025
    10 Zulhijah 1446 H (Hari Raya Idul Adha): Jumat, 6 Juni 2025

    Bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa mulai besok, Sabtu 1 Maret 2025 berikut jadwal Imsak dan buka puasa 1 Maret 2025 wilayah Jabodetabek

    Jakarta

    Imsak : 04.40

    Subuh: 04.50

    Magrib: 18.14

    Isya: 19.23

    Bandung

    Imsak : 04.36

    Subuh: 04.46

    Magrib: 18.14

    Isya: 19.20