provinsi: JAWA BARAT

  • 2
                    
                        Karier AKBP Fajar Sebelum Ditangkap karena Kasus Pencabulan Anak dan Narkoba
                        Regional

    2 Karier AKBP Fajar Sebelum Ditangkap karena Kasus Pencabulan Anak dan Narkoba Regional

    Karier AKBP Fajar Sebelum Ditangkap karena Kasus Pencabulan Anak dan Narkoba
    Editor
    KUPANG, KOMPAS.com
    – Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
    Fajar Widyadharma Lukman
    ditangkap aparat Propam Mabes Polri terkait dugaan penggunaan narkoba dan pencabulan anak di bawah umur pada 20 Februari 2025.
    Saat ditangkap, AKBP Fajar sedang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
    Kini, dia sudah nonaktif menjabat sebagai
    Kapolres Ngada
    . Posisinya untuk sementara digantikan oleh Wakapolres Ngada Kompol Mei Charles Sitepu.
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , AKBP Fajar yang lulus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) tahun 2011 pernah menduduki sejumlah jabatan penting dalam kepolisian.
    Ia menjabat sebagai Kapolres Ngada sejak Juni 2024. Sebelum itu, ia menjabat sebagai Kapolres Sumba Timur pada 2022 dan Kepala Bagian Pembinaan Operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT pada 2021.
    Sebelum bertugas di NTT, AKBP Fajar menjabat Wakil Kepala Polres Cirebon pada 2018 dan Wakil Kepala Polres Indramayu pada 2019.
    Saat menjabat sebagai Kapolres Sumba Timur, AKBP Fajar aktif dalam kampanye melawan perdagangan orang di wilayah Kabupaten Sumba Timur.
    Pada 5 Juni 2023, ia aksi turun ke jalan sambil membagikan pamflet yang mengedukasi masyarakat mengenai bahaya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 
    “NTT jadi daerah yang cukup tinggi penyumbang TKI melalui jalur ilegal, bahkan ada yang pulang tinggal nama atau meninggal dunia,” ungkap Fajar kepada
    Kompas.com
    saat itu.
    Berdasarkan hasil tes urine, AKBP Fajar dinyatakan positif menggunakan narkoba. Hal ini diungkap oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Komisaris Besar (Kombespol) Hendry Novika Chandra.
    “Yang bersangkutan kemarin hasil pemeriksaan dari hasil tes urine sudah dinyatakan positif penggunaan narkoba,” kata Hendry kepada wartawan di Kupang pada Selasa (4/3/2025).
    Pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut kasus ini.
    “Sementara yang dapat kami terima baru hasil tes urinenya, sedangkan untuk kasus lainnya masih pendalaman,” tuturnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran Tinjau Lokasi Banjir di Pondok Gede Permai
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        5 Maret 2025

    Gibran Tinjau Lokasi Banjir di Pondok Gede Permai Megapolitan 5 Maret 2025

    Gibran Tinjau Lokasi Banjir di Pondok Gede Permai
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka meninjau titik banjir paling parah di Bekasi, yakni di Perumahan Pondok Gede Permai, Rabu (5/3/2025).
    Pengamatan Kompas.com di lokasi, Gibran meninjau lokasi banjir ini didampingi oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala BNPB Suhariyanto.
    Gibran tiba di Gudang Logistik BNPB yang sekaligus menjadi posko pengungsian warga Pondok Gede Permai pukul 10.00 WIB. Ia datang bersama mobil Sekretariat Presiden yang membawa bantuan untuk korban banjir.
    Setelah tiba, dia langsung disambut oleh Tri Adhianto dan Suhariyanto. Mereka bertiga langsung mengunjungi korban
    banjir Bekasi
    yang tinggal di tenda pengungsian.
    “Nenek gimana keadaannya sehat?” tanya Gibran kepada salah satu pengungsi lansia.
    Kemudian, dia berjalan meninjau perumahan Pondok Gede Permai yang terdampak banjir.
    Saat Gibran meninjau, banjir di wilayah perumahan ini sudah surut, hanya tersisa lumpur dengan ketinggian 10-40 sentimeter (cm).
    Awalnya, Gibran meninjau menggunakan pakaian dinas berwarna putih dan sepatu hitam. Setelah berjalan lebih jauh dan mengetahui lumpur semakin dalam, dia langsung mengganti sepatunya dengan sepatu boot.
    Setelah itu, Gibran meninjau beberapa rumah warga yang terdampak banjir. Setiap rumah yang dikunjungi Gibran diisi oleh penghuninya.
    “Lagi bersih-bersih, Mas Gibran,” ucap salah satu warga perempuan kepada Gibran.
    Gibran juga sempat memeriksa tanggul di perumahan ini. Saat memeriksa tanggul, banyak terdengar pecahan beling dari injakan rombongan yang mengikuti Gibran.
    Saat mendengar hal itu, Gibran langsung berkata “Awas, awas, ada pecahan (beling).”
    Kemudian, dia melanjutkan peninjauannya ke beberapa sekolah yang terdampak banjir di perumahan ini.
    Gibran mengunjungi dua sekolah yang terdampak, yaitu Sekolah Permata Sakti dan SDN Jati Rasa 05. Dia masuk ke beberapa ruangan kelas di sekolah tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Izinkan Pemotor Masuk Ruas Tol Cibitung – Tanjung Priok – Halaman all

    Polisi Izinkan Pemotor Masuk Ruas Tol Cibitung – Tanjung Priok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menghadapi situasi darurat akibat banjir yang melanda kawasan Bekasi, polisi memberikan diskresi kepada pengendara sepeda motor yang terjebak untuk menggunakan ruas Tol Cibitung – Tanjung Priok.

    Keputusan ini diambil sebagai langkah kemanusiaan mengingat jalur arteri di wilayah tersebut masih terendam air dengan ketinggian yang cukup signifikan.

    Kainduk PJR Cikampek Korlantas Polri, AKP Sandy Titah Nugraha, menjelaskan bahwa para pengendara sepeda motor yang hendak bekerja di Jakarta tetapi terisolasi akibat banjir diperbolehkan masuk melalui pintu Tol Exit Gabus di ruas Cibitung-Tanjung Priok.

    “Pemotor masuk dari pintu Tol Exit Gabus ruas Cibitung-Tanjung Priok,” ujar Sandy saat diwawancarai wartawan, Rabu (5/3/2025).

    Sandy menambahkan, genangan air di wilayah Bekasi masih cukup tinggi, sehingga kendaraan roda dua tidak dapat melewati jalur arteri yang biasanya digunakan.

    “Rata-rata mereka hendak bekerja di Jakarta dan terisolasi akibat jalur arteri yang masih terendam banjir,” jelasnya.

    Diskresi Polisi untuk Kemanusiaan

    Biasanya, pengendara sepeda motor tidak diperbolehkan memasuki jalan tol.

    Namun, dalam situasi darurat ini, polisi mengambil langkah luar biasa dengan memberikan izin sementara.

    Sandy menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi kemanusiaan, mengingat banjir bandang di Bekasi telah memutus akses transportasi warga.

    “Seharusnya pengendara roda dua tidak diperbolehkan memasuki kawasan tol, namun karena ini demi kemanusiaan menghadapi bencana banjir bandang di Bekasi, dilakukan diskresi kepolisian,” ungkap Sandy.

    Keputusan ini disambut antusias oleh sekitar 400 pengendara sepeda motor yang terjebak banjir.

    Mereka melintas di lajur bahu jalan tol dengan dikawal oleh petugas kepolisian dan petugas tol.

    Upaya Pemerintah dan Harapan Warga

    Sandy juga menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mencari solusi agar air banjir dapat segera surut dan aktivitas masyarakat kembali normal.

    “Pihak pemerintah masih terus berupaya untuk melakukan terobosan agar air dapat segera surut dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal,” katanya.

    Warga yang terkena dampak banjir berharap agar upaya penanganan banjir dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

    Mereka juga mengapresiasi langkah diskresi polisi yang memudahkan mereka untuk tetap bisa bekerja meski dalam kondisi sulit.

     

  • BMKG Warning Banjir Susulan Jabodetabek, Kapan Musim Hujan Berakhir?

    BMKG Warning Banjir Susulan Jabodetabek, Kapan Musim Hujan Berakhir?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan lebat dan angin kencang mengguyur wilayah Jabodetabek pada Minggu (2/3) dan Senin (3/3). Akibatnya, banjir menghantam beberapa wilayah pada Selasa (4/3).

    Banjir bandang di kawasan Puncak, Bogor, menewaskan 2 orang. Sementara itu, banjir di belasan kecamatan di Kota Bekasi disebut menjadi yang terparang dibandingkan 2016 dan 2020 dengan ketinggian mencapai 8 meter.

    Banjir ini masih perlu diantisipasi dalam beberapa waktu ke depan. Prediksi BMKG, curah hujan masih akan tinggi sekitar 10-11 Maret mendatang.

    Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan ada risiko banjir susulan di sejumlah wilayah Jabodetabek pada 15-20 Maret 2025.

    “Ini ada update terbaru kondisi 10 hari kedua dan 10 hari ketiga di bulan Maret. Update terbaru puncaknya ada di 10 hari kedua Maret sekitar sampai tanggal 21 Maret,” kata Dwikorita dalam rapat koordinasi dengan Menko PMK, BNPB dan Basarnas, serta BPBD Jawa Barat, Banten dan Bogor.

    BMKG mengingatkan daerah-daerah yang terdampak banjir saat ini kemungkinan besar akan terdampak ulang pada 10 hari kedua di bulan Maret ini.

    “Puncaknya tanggal 20 Maret. Range bahaya tanggal 15-20 Maret. Itu bisa jadi waspada. Diimbau untuk mengurangi aktivitas warga di tanggal tersebut,” kata Dwikorita.

    Sebelumnya, Dwikorita menyebut BMKG memprediksi musim hujan akan berakhir di akhir Maret 2025. Pada April 2025, wilayah RI mengalami transisi dari musim hujan ke musim kemarau. 

    Kendati demikian, beberapa daerah dengan pola hujan monsunal kemungkinan masih akan mengalami hujan hingga April atau Mei 2025.

    Solusi BMKG Cegah Banjir

    Menurut Dwikorita, pihaknya bersama BNPB akan melakukan modifikasi cuaca dalam waktu dekat. Caranya dengan menghalangi awan-awan yang bergerak ke daerah rawan, sehingga tidak berdampak ke wilayah pemukiman warga.

    “Jadi dijatuhkannya misalnya masih di laut. Jadi tidak dijatuhkan di darat. Konsepnya seperti itu. Karena kalau di darat, nanti banjir tempatnya,” sambungnya.

    Rencananya modifikasi cuaca ini akan dilakukan di kawasan Jawa Barat (Jabar), karena merupakan daerah paling rentan.

    “Di Puncak kan nanti bisa jadi sumber banjir ke hilir juga. Tidak hanya kena Jawa Barat tapi juga bisa mengalir ke arah utara ke Jakarta,” katanya.

    “Untuk besok prioritas di Jawa Barat karena memang paling rentan di Jawa Barat dan terutama ini di daerah pegunungan, di puncak. Kan nanti bisa jadi sumber banjir ke hilir juga. Tidak hanya kena Jawa Barat, tapi juga bisa mengalir ke arah utara, ke Jakarta, sungai-sungainya kan juga mengalir ke Utara,” sambungnya.

    Dwikorita berharap dengan adanya modifikasi cuaca ini dapat mengurangi intensitas hujan. Namun, Dwikorita mengimbau untuk terus waspada dan siaga hingga tanggal 11 Maret mendatang.

    Adapun beberapa wilayah yang perlu diwaspadai adalah Jawa Barat, Banten, Jakarta, Lampung, sebagian Palembang, dan Bengkulu.

    (fab/fab)

  • 7 Kecamatan di Bekasi Terendam Banjir, Ini Upaya Penanganan Kementerian PU

    7 Kecamatan di Bekasi Terendam Banjir, Ini Upaya Penanganan Kementerian PU

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan terdapat tujuh kecamatan di wilayah Kota Bekasi terdampak banjir akibat tingginya curah hujan.

    Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, tujuh Kecamatan yang terdampak banjir itu di antaranya berlokasi di Kecamatan Bekasi Timur dan Bekasi Utara.

    Kemudian, banjir juga menggenangi Kecamatan Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, hingga Kecamatan Rawalumbu.

    “Banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin [3/3/2025] yang menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman warga serta beberapa fasilitas umum,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Rabu (5/3/2025).

    Adapun, kondisi di lapangan hingga 4 Maret 2025, banjir belum kunjung surut. Bahkan, di beberapa lokasi banjir tersebut menyebabkan adanya pemadaman listrik.

    Dody menjelaskan, saat ini pihak berwenang masih dalam tahap melakukan evakuasi warga dan melakukan pendataan korban serta melengkapi fasilitas umum yang terdampak.

    “Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak. Kementerian PU akan memberikan dukungan penuh dalam menangani dampak banjir di Bekasi,” tambah Dody.

    Sebagai langkah lanjutan, Kementerian PU melakukan koordinasi dengan BPBD Kota Bekasi serta survei ke lokasi terdampak bencana untuk membantu langkah-langkah tanggap darurat guna mengurangi dampak bencana dan memastikan keselamatan masyarakat terdampak. 

    Selain memobilisasi perahu karet, Tim BPPW Jawa Barat juga telah mendirikan tenda darurat di lokasi pengungsian daerah Kemang Pratama. Di lokasi tersebut sudah terpenuhi sanitasi, tetapi masih membutuhkan kebutuhan air bersih. Saat ini Tim Tanggap Darurat Cipta Karya telah memobilisasi 1 unit mobil tangki air dan 2 unit hidran umum untuk di lokasi pengungsian.

    Dukungan juga diberikan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU dengan menurunkan alat berat berupa 6 unit dump truck beserta 4 pompa air berkapasitas 250 liter/detik serta sandbag sebanyak 250 di Kemang Pratama dan 500 sandbag di daerah Rawalumbu Kota Bekasi.

    Kementerian PU bersama dengan instansi terkait terus memantau kondisi di lapangan dan memastikan proses penanganan berjalan dengan baik. Identifikasi lanjutan akan dilakukan untuk memetakan kebutuhan penanganan jangka menengah, terutama di wilayah aliran Sungai Bekasi.

  • Menyudahi Polemik Tarawih/Witir 23/11 Rakaat Menuju Toleransi, Moderasi, dan Ukhuwah Islamiyah

    Menyudahi Polemik Tarawih/Witir 23/11 Rakaat Menuju Toleransi, Moderasi, dan Ukhuwah Islamiyah

    Oleh Dr. Muhammad Ash-Shiddiqy, M.E
    Dosen FEBI UIN Saizu Purwokerto

    Polemik seputar jumlah rakaat shalat tarawih dan witir—apakah 23 atau 11 rakaat—sepertinya masih menjadi perdebatan yang tak kunjung usai di kalangan umat Muslim Indonesia.

    Padahal, di belahan dunia lain, mungkin saja perdebatan semacam ini sudah tidak lagi menjadi isu yang menguras energi. 

    Di Indonesia, polemik ini justru terus berulang, seolah tidak ada habisnya.

    Padahal, shalat tarawih dan witir adalah ibadah sunah, yang artinya tidak wajib dilaksanakan. 

    Namun, mengapa perbedaan pendapat tentang hal ini justru memicu ketegangan dan perpecahan?

    Ini menjadi pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama.

    Polemik ini sebenarnya mencerminkan betapa umat Muslim di Indonesia masih sulit menerima perbedaan, bahkan dalam hal-hal yang sifatnya tidak fundamental dalam ajaran Islam.

    Padahal, Islam sendiri mengajarkan toleransi dan menghargai keragaman.

    Perbedaan pendapat dalam masalah furu’iyyah (cabang) seperti ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan atau merendahkan.

    Justru, perbedaan seharusnya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi dan belajar.

    Namun, yang terjadi justru sebaliknya: perbedaan dijadikan alasan untuk memecah belah.

    Sudah saatnya umat Muslim Indonesia berpikir lebih maju dan mengalihkan energi untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.

    Bagaimana mungkin kita bisa membangun peradaban yang gemilang jika masih sibuk berdebat tentang jumlah rakaat shalat sunah?

    Musuh kita bukanlah perbedaan ormas keagamaan atau perbedaan jumlah rakaat.

    Musuh kita adalah nafsu diri sendiri yang seringkali membuat kita egois dan tidak mau menerima pendapat orang lain.

    Lebih dari itu, masih banyak masalah besar yang harus kita hadapi bersama, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, kriminalitas, dan ketidakadilan sosial.

    Bukankah lebih baik energi kita dialihkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut?

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas keagamaan di Indonesia seharusnya lebih proaktif dalam mengurangi ketegangan di antara umat Muslim.

    Mereka bisa menjadi mediator yang membangun dialog antar kelompok yang berbeda pendapat.

    Umat Muslim, sebagai mayoritas di negeri ini, seharusnya bisa menjadi teladan dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan.

    Perbedaan seharusnya menjadi anugerah, bukan musibah.

    Jika kita bisa menerima perbedaan dalam hal ibadah sunah, maka kita juga bisa lebih mudah menerima perbedaan dalam hal-hal lain yang lebih kompleks.

    Umat Muslim Indonesia juga perlu lebih dewasa dalam bersikap.

    Bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama Muslim), bukan malah menjadi ajang saling menyalahkan.

    Andai saja Allah tidak menganugerahkan bulan Ramadan, mungkin banyak masjid dan musala yang akan kosong dari jemaah.

    Ironisnya, di bulan Ramadan pun, jemaah shalat tarawih dan witir seringkali lebih banyak daripada jemaah shalat wajib seperti shubuh.

    Ini menunjukkan bahwa kita masih lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat sunah daripada yang wajib.

    Kita patut bersyukur kepada masjid-masjid yang telah berhasil mengoptimalkan manajemennya, tidak hanya dalam hal ibadah ritual, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial umat.

    Contohnya, Masjid Jogokariyan di Yogyakarta, Masjid Al-Falah di Sragen, dan Masjid Sejuta Pemuda di Sukabumi.

    Mereka tidak hanya fokus pada kegiatan ibadah, tetapi juga pada penguatan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan umat.

    Ini adalah teladan yang patut kita tiru. Masjid seharusnya menjadi pusat peradaban, bukan sekadar tempat ibadah ritual.

    Sayangnya, masih banyak masjid dan musala di Indonesia yang hanya fokus pada kemegahan bangunan, tanpa memikirkan bagaimana memberdayakan umat.

    Banyak masjid yang megah, tetapi tidak terawat dan kotor.

    Di bulan Ramadan, masjid-masjid ini hanya ramai di minggu pertama, lalu sepi kembali di minggu-minggu berikutnya.

    Ini menunjukkan bahwa kita masih terjebak dalam rutinitas dan formalitas, tanpa memahami esensi dari keberadaan masjid sebagai pusat peradaban.

    Polemik tentang jumlah rakaat tarawih dan witir seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan yang menguras energi.

    Perdebatan ini hanya akan menjadi bahan tertawaan orang lain, karena menunjukkan ketidakdewasaan kita dalam beragama.

    Ajaran Islam tentang akhlak karimah (akhlak mulia) seolah tidak ada artinya jika kita masih sibuk berdebat tentang hal-hal yang sepele.

    Sudah saatnya kita mengubah pola pikir dan sikap kita ke arah yang lebih positif dan memberdayakan.

    Masjid dan musala seharusnya menjadi pusat kegiatan umat Muslim yang komprehensif, tidak hanya terbatas pada ibadah ritual.

    Umat Muslim harus membuktikan bahwa masjid bisa menjadi tempat untuk penguatan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan bidang-bidang lainnya.

    Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat peradaban yang memajukan umat.

    Dalam konteks akademik, kita juga perlu mengedepankan pendekatan yang moderat dan toleran.

    Perbedaan pendapat dalam masalah furu’iyyah seperti jumlah rakaat tarawih dan witir seharusnya tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam hal-hal yang lebih penting, seperti penguatan pendidikan dan pemberdayaan umat.

    Moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan harmoni di tengah perbedaan.

    Ukhuwah Islamiyah juga harus terus diperkuat.

    Persaudaraan sesama Muslim tidak boleh terganggu hanya karena perbedaan pendapat dalam hal-hal yang tidak prinsipil. 

    Kita harus belajar dari sejarah, di mana para ulama dahulu bisa berbeda pendapat tanpa harus saling memusuhi.

    Mereka justru saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut.

    Mari kita sudahi polemik tentang jumlah rakaat tarawih dan witir.

    Polemik ini tidak ada gunanya dan hanya akan memecah belah umat.

    Sudah saatnya kita fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. 

    Dengan demikian, kita bisa membangun peradaban yang lebih baik dan lebih bermartabat.

    Umat Muslim Indonesia harus menjadi teladan dalam menjaga toleransi, moderasi beragama, dan ukhuwah Islamiyah.

    Perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Dengan semangat ini, kita bisa mengakhiri polemik yang tidak produktif dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik untuk umat Muslim dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

    Semoga Ramadan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat toleransi, moderasi beragama, dan ukhuwah Islamiyah.

    Mari kita jadikan masjid sebagai pusat peradaban yang memajukan umat, bukan sekadar tempat ibadah ritual.

    Dengan demikian, kita bisa membawa Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin, rahmat bagi seluruh alam.

  • 20 Tahun Mega Bekasi Berdiri di Tepi Kali, Kini Dikepung Banjir! Ingatkan ‘Tsunami’ di Basement UOB – Halaman all

    20 Tahun Mega Bekasi Berdiri di Tepi Kali, Kini Dikepung Banjir! Ingatkan ‘Tsunami’ di Basement UOB – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI – Kota Bekasi, Jawa Barat, lumpuh diterjang banjir.

    Pernyataan itu disampaikan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pada Selasa (4/3/2025).

    Dia mengungkapkan setidaknya terdapat 20 titik banjir tersebar di berbagai kecamatan.

    Salah satu yang menjadi sorotan, yaitu Mega Bekasi.

    Mega Bekasi adalah salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di Bekasi.

    Mega Bekasi berdiri pada tahun 2004 atau sudah lebih dari 20 tahun berdiri.

    Mega Bekasi merupakan salah satu mal tertua di Bekasi.

    Pada Selasa kemarin, Mega Bekasi viral dan menjadi trending di media sosial.

    Hal ini setelah beredar video air masuk hingga ke dalam pusat perbelanjaan.

    Berdasarkan video yang diambil dari media sosial Instagram @infobekasi.coo, air tiba-tiba masuk ke dalam area mall, menyebabkan kekacauan di antara para pedagang dan pengunjung. 

    Sejumlah pedagang bergegas menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan, sementara beberapa etalase ikut terbawa arus deras yang menggenangi toko-toko.

    Salah satu pemilik toko terlihat menangis histeris saat menyadari tokonya dan etalasenya terendam banjir. Dalam situasi panik ini, beberapa pedagang dan pengunjung memilih untuk segera naik ke lantai paling atas untuk menghindari bahaya lebih lanjut. 

    Mereka menggunakan eskalator atau tangga berjalan, berdesakan dan saling berebut untuk menyelamatkan diri.

    “Naik-naik!” teriak salah seorang pria, sementara yang lainnya mengeluh, “Ngeri banget.”

    Air masuk hingga membuat Mega Bekasi seperti ‘Kolam Air’

    Sejarah Berdirinya Mega Bekasi

    Seperti dilansir wikipedia, pembangunan Mega Bekasi Hypermall dimulai pada 2003 dan selesai setahun kemudian, dengan PT Karsindo Utama sebagai pemborong dan PT Mega Utama Development sebagai pengelola. Mega Bekasi berdiri di tepi Kali Bekasi.

    Banjir pada Selasa kemarin juga disebabkan karena luapan aliran kali.

    Mall 6 lantai ini kini menjadi pusat perbelanjaan utama di Bekasi.

    Mega Bekasi Hypermall kini bagian dari proyek superblok MegaCity Kota Bekasi, yang mencakup Bekasi Convention Center, Hotel Santika Mega City Bekasi, dan Mega Residence I. Hotel Santika dibuka pada September 2016 dengan 160 kamar dan fasilitas lengkap, sedangkan Mega Residence I, yang terdiri dari 1.050 unit apartemen, mulai dibangun pada 2017 dan hampir selesai pada 2022. Mega Bekasi dan MegaCity Kota Bekasi kini menjadi destinasi utama untuk belanja, hiburan, dan hunian di Bekasi.

    Tsunami di UOB

    Insiden di Mega Bekasi mengingatkan terhadap insiden ‘tsunami di Basement Plaza UOB.

    Banjir di Jalan MH Thamrin, Jakarta, pada 17 Januari 2013, menggenangi basement Gedung Plaza UOB. Air mulai masuk sekitar pukul 09.00 WIB, dengan awalnya setinggi mata kaki. Namun, air datang dengan sangat deras dan cepat, mirip tsunami, menyebabkan kekacauan di dalam basement. 

    Abdul Hakim, seorang petugas parkir yang terjebak, menceritakan bagaimana ia terseret arus air dan menabrak mobil-mobil yang terparkir.

    Abdul baru bisa diselamatkan pada pukul 14.00 WIB setelah beberapa jam terjebak. 

    Ia mencoba menyelamatkan dua orang cleaning service, namun tidak berhasil karena air sangat kuat dan menyebabkan mereka terhempas ke basement yang lebih dalam. 

  • Utak-Atik Anggaran Demi Pemilihan Suara Ulang di 24 Wilayah

    Utak-Atik Anggaran Demi Pemilihan Suara Ulang di 24 Wilayah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah pusat harus berupaya menyesuaikan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah daerah. Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat 24 kota dan kabupaten yang diwajibkan menggelar PSU. Beberapa di antaranya telah menyatakan kesiapan menganggarkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sayangnya, masih banyak yang belum memberikan kejelasan terkait kemampuan pendanaan mereka.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan koordinasi terkait pendanaan untuk Pemilihan SuaraUlang (PSU) di 24 kota dan kabupaten.

    Menurutnya, sebagian daerah telah menyatakan kesiapan untuk menganggarkan danadari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi masih ada yang belum memberikan kepastian terkait kemampuan pendanaan.   

    “Iya, jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan,” ujar Bima Arya dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025). 

    Untuk memastikan kesiapan daerah, Kemendagri melakukan pertemuan daring dengan seluruh daerah yang terdampak serta merencanakan kunjungan langsung ke masing-masing wilayah.

    Selain memastikan kesiapan APBD, Kemendagri akan memeriksa komposisi penganggaran agar lebih efisien. 

    “Jangan sampai ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang sebetulnya tidak perlu, seperti sosialisasi dan lain-lain,” tambahnya.  

    Menurutnya, ada dua hal utama yang menjadi perhatia. Pertama, memastikan APBD mampu membiayai PSU. Kedua, memastikan penganggaran dilakukan dalam versi minimal. 

    Bima menekankan bahwa jika APBD daerah tidak cukup, maka pembiayaan dapat ditarik ke tingkat yang lebih tinggi. 

    “Kalau provinsi juga tidak mampu, baru nanti kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan,” katanya.  

    Bima Arya mengakui bahwa pemerintah berpacu dengan waktu karena ada bataswaktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski begitu, dia memastikan bahwa pemerintah pusat akan berkoordinasi dilakukan semaksimalmungkin agar PSU, baik yang seluruhnya maupun sebagian, bisa terselenggara dengan baik.   

    Terkait kemungkinan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN), Bima Arya menyatakan bahwa skema pendanaannya akan bersifat berbagi beban (cost-sharing).

     “Bisa. Kita lihat sharing-nya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti adakomponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN,” ungkapnya.  

    Ketika ditanya apakah anggaran dari APBN akan berasal dari pos kementeriantertentu, Bima Arya menyatakan bahwa hal tersebut masih akan dikoordinasikan lebihlanjut dengan Kementerian Keuangan. 

    “Kami akan komunikasikan dan Kementerian Keuangan post-nya dari mana nanti ya,” pungkas Bima.  

    Daftar 24 Wilayah yang Wajib Menggelar Pemungutan Suara Ulang

    No.

    Nama Wilayah

    Nomor Perkara

    1

    Kabupaten Pasaman

    Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

    2

    Kabupaten Mahakam Ulu

    Perkara No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025

    3

    Kabupaten Boven Digoel

    Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

    4

    Kabupaten Barito Utara

    Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025

    5

    Kabupaten Tasikmalaya

    Perkara No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

    6

    Kabupaten Magetan

    Perkara No. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025

    7

    Kabupaten Buru

    Perkara No. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025

    8

    Provinsi Papua

    Perkara No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025

    9

    Kota Banjarbaru

    Perkara No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025

    10

    Kabupaten Empat Lawang

    Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025

    11

    Kabupaten Bangka Barat

    Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025

    12

    Kabupaten Serang

    Perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025

    13

    Kabupaten Pesawaran

    Perkara No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025

    14

    Kabupaten Kutai Kartanegara

    Perkara No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025

    15

    Kota Sabang

    Perkara No. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025

    16

    Kabupaten Kepulauan Talaud

    Perkara No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025

    17

    Kabupaten Banggai

    Perkara No. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025

    18

    Kabupaten Gorontalo Utara

    Perkara No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025

    19

    Kabupaten Bungo

    Perkara No. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025

    20

    Kabupaten Bengkulu Selatan

    Perkara No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025

    21

    Kota Palopo

    Perkara No. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

    22

    Kabupaten Parigi Moutong

    Perkara No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

    23

    Kabupaten Siak

    Perkara No. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025

    24

    Kabupaten Pulau Taliabu

    Perkara No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025

    Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi (diolah)

    Beban Berat Pemilihan Suara Ulang

    Komisi II DPR RI pun sempat memperkirakan biaya yang digelontorkan untukmenggelar pemungutan suara ulang di sejumlah daerah bakal membebani APBN dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan UmumKepala Daerah 2024 lantaran bisa mencapai hampir Rp1 triliun.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menjabarkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk mengulang pemungutan suara di 24 titik bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun. 

    Bagaimana tidak, jumlah biaya tersebut berasal dari kebutuhan anggaran yang disampaikan lembaga penyelenggara pemilu untuk menggelar pemungutan suaraulang (PSU) hingga anggaran aparat keamanan untuk menjalankan fungsipengamanan.

    “KPU menyampaikan [butuh anggaran] kurang lebih Rp486 miliar sekian, Bawaslukurang lebih sekitar Rp215 miliar, tambah kalau ada pilkada ulangnya kurang lebihRp250 miliar. Belum TNI dan Polri jika harus melakukan fungsi pengamanan,” tandasnya.

    Menurut penelusuran Bisnis, beban sejumlah wilayah jika harus mengulang pemungutan suara memang cukup besar.

    Misalnya, untuk Provinsi Papua, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan anggaran sebesar Rp367 miliar untuk pelaksanaan PSU PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur. Lalu, Pilkada Serentak 2024 di Serang, Jawa Barat yang menelananggaran Rp28 miliar lebih.

    Anggaran Pilkada dari Masa ke Masa 

    Tahun

     Jumlah Daerah 

     Anggaran 

    Rincian Penggunaan Anggaran

    2015

    269

    Rp 7,1 Triliun

    Pembiayaan pemungutan suara, logistik, honorarium petugas, dan pengamanan.

    2017

    101

    Rp 7,9 Triliun

    Peningkatan pengawasan, distribusi logistik, dan pengamanan Pilkada.

    2018

    171

    Rp 9,1 Triliun

    Pembiayaan logistik, honorarium petugas, serta pengawasan yang lebih ketat.

    2020

    270

    Rp 15,4 Triliun

    Pembiayaan Pilkada serentak (Juli–Desember), penanganan pandemi Covid-19, dan vaksinasi.

    2024

    514

    Rp 37,43 Triliun

    Penggunaan anggaran termasuk logistik, honorarium, dan fasilitas untuk pilkada lebih besar.

    Sumber: KPU, Kemendagri, dan berbagai sumber diolah

     

  • Pertolongan Pertama Motor yang Terendam Banjir, Jangan Sekali-kali Lakukan Ini!

    Pertolongan Pertama Motor yang Terendam Banjir, Jangan Sekali-kali Lakukan Ini!

    Jakarta

    Gara-gara bencana banjir yang terjadi di Bekasi pada Selasa (4/3/2025), banyak motor warga yang tergenang air sebelum bisa diselamatkan. Jika motor terendam air dalam waktu yang lama, apalagi dengan kondisi hampir terendam seluruhnya, maka pemilik motor perlu melakukan beberapa hal berikut ini.

    Seperti dijelaskan Yamaha dalam keterangan resmi, ada empat pertolongan pertama yang harus dilakukan pemilik motor untuk menyelamatkan motornya yang terendam air. Apa sajakah itu?

    1. Jangan Hidupkan Mesin

    Ingat! Apabila motor sudah terkena banjir, jangan sekali-kali langsung menghidupkan mesin motor, baik dengan electric starter atau kick starter (engkol). Kalau itu dilakukan, maka piston bisa pecah atau setang piston bengkok (water hammer) karena air yang masuk ke ruang bakar, air tersebut bisa masuk melalui lubang udara atau knalpot motor.

    2. Cari Tempat Lebih Tinggi atau Kering

    Tujuan mencari tempat yang tinggi atau kering agar Anda dapat melakukan pengecekan pada motor. Sembari menunggu motor kering, Anda bisa melakukan pelepasan part yang terkena air, seperti saringan udara, knalpot, dan busi. Tapi jika Anda tidak bisa melakukan itu, lebih baik serahkan ke mekanik.

    Banjir akibat luapan sungai merendam sejumlah rumah di Bekasi, Selasa (4/3/2025). Tak hanya itu, motor-motor pun ikut terendam banjir. Foto: Rifkianto Nugroho

    3. Tindakan Pertama

    Gunakan obeng untuk membuka cover filter udara lalu keringkan area kotak filter udara dan filter udaranya, hal ini bertujuan agar udara yang masuk bebas dari air. Lalu lepas leher knalpot menggunakan kunci T atau kunci pas agar air yang terlanjur masuk ke ruang bakar dapat keluar. Setelah itu bisa membalikkan knalpot agar sisa air dapat keluar.

    Langkah terakhir membuka busi menggunakan kunci busi, lalu bersihkan busi dan rumah busi menggunakan lap kering. Busi adalah salah satu komponen penting dalam proses pembakaran di mesin, maka kondisinya harus dipastikan kering.

    Setelah tiga bagian tadi dibersihkan, Anda dapat membersihkan sisa-sisa air yang berada di ruang bakar dengan cara men-starter mesin agar piston bergerak dan mendorong sisa air keluar dengan kondisi busi dan knalpot yang belum terpasang. Setelah selesai dan motor dirasa sudah kering dan aman, pasang semua part seperti semula, lalu coba starter kembali. Segera ganti oli agar terhindar dari water hammer dan kerusakan komponen mesin karena oli yang tercampur air.

    4. Cek di Bengkel Resmi

    Selain melakukan tindakan pertama yang sudah dijelaskan itu, disarankan buat servis motor secara berkala di bengkel resmi. Dengan servis di bengkel resmi, kualitasnya bisa lebih dijamin, juga ada garansi yang akan didapat konsumen.

    (lua/rgr)

  • Inilah Daftar Kereta Api di Daop 5 Purwokerto Dapat Promo Diskon 20 Persen

    Inilah Daftar Kereta Api di Daop 5 Purwokerto Dapat Promo Diskon 20 Persen

    TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan promo spesial berupa diskon 20 persen. 

    Promo ini dihadirkan guna meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api serta menyukseskan event Kereta Ramadan 2025.

    Manager Humas KAI Daop 5 Purwokerto, Krisbiyantoro, menjelaskan promo ini berlaku untuk beberapa perjalanan kereta api yang melintasi wilayah Daop 5 Purwokerto, di antaranya KA Argo Wilis, Turangga, Malabar, Lodaya, Mutiara Selatan, dan Pasundan.

    Pelanggan dapat memperoleh tiket dengan tarif diskon ini melalui aplikasi Access by KAI pada 5 dan 6 Maret 2025, dengan periode keberangkatan 5 dan 6 Maret 2025. 

    Namun, promo ini hanya berlaku untuk perjalanan dengan tujuan Stasiun Bandung (BD) dan Kiaracondong (KAC).

    “Program ini merupakan salah satu upaya PT KAI untuk meningkatkan animo masyarakat dalam menggunakan transportasi kereta api, terutama dalam mendukung kelancaran perjalanan selama Kereta Ramadan 2025,” ujar Krisbiyantoro kepada Tribunbanyumas.com, dalam rilis, Rabu (5/3/2025). 

    Adapun syarat dan ketentuan lain yang berlaku adalah sebagai berikut:

    Diskon tidak berlaku untuk kelas Luxury, Compartement, Priority, Imperial, Panoramic, dan kereta wisata lainnya.

    Diskon tidak berlaku pada tarif khusus serta tidak dapat digabung dengan reduksi atau promo lainnya.

    PT KAI mengimbau pelanggan untuk segera memanfaatkan kesempatan ini dan melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI. 

    Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui layanan pelanggan PT KAI atau kanal resmi perusahaan. (jti)