provinsi: JAWA BARAT

  • Rumah Ridwan Kamil Digeledah Terkait Kasus Korupsi Bank Daerah, Kang Emil Berpeluang Diperiksa KPK – Halaman all

    Rumah Ridwan Kamil Digeledah Terkait Kasus Korupsi Bank Daerah, Kang Emil Berpeluang Diperiksa KPK – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rumah Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/3/2025) kemarin.

    Rumah Ridwan Kamil yang diperiksa diketahui berada di Jalan Gunung Kencana, RT 06 RW 06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jabar.

    Diketahui penggeledahan rumah Ridwan Kamil ini diduga terkait kasus korupsi bank daerah di Jawa Barat.

    Setelah melakukan penggeledahan, KPK pun mengungkap peluang pria yang akrab disapa Kang Emil ini dipanggil untuk pemeriksaan.

    Hal ini diungkapkan oleh Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika.

    Tessa menyebut penyidik akan memanggil siapapun saksi yang dianggap memiliki keterangan yang dibutuhkan.

    Terutama dalam pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani.

    “Penyidik akan memanggil saksi siapa pun yang dianggap memiliki keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani,” kata Tessa, dilansir Kompas TV, Rabu (12/3/2025).

    Sementara itu, sebelumnya Ketua KPK Setyo  Budiyanto mengungkap alasan KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil.

    Yakni untuk memastikan ada tidaknya kaitan Ridwan Kamil dengan kasus korupsi bank daerah ini.

    Selain itu, penggeledahan ini juga bertujuan agar membuat terang kasus korupsi bank daerah.

    “Maka perlu geledah untuk memastikan ada atau tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara bank daerah,” ungkap Setyo, Selasa (11/3/2025).

    Ridwan Kamil Kooperatif Terima Penggeledahan KPK

    Penyidik KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Bandung, Senin (11/3/2025).

    Penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana iklan sebuah bank daerah di Jawa Barat.

    Terkait penggeledahan tersebut, Ridwan Kamil mengaku siap bekerja sama dengan KPK.

    “Dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/membantu tim KPK secara profesional,” kata Ridwan Kamil melalui selebaran yang diterima wartawan.

    Ridwan Kamil mengaku tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan sehingga mempersilakan wartawan bertanya langsung kepada tim KPK.

    KPK Geledah Tempat Lain

    Bukan cuma rumah Ridwan Kamil yang jadi sasaran penggeledahan KPK. Ada beberapa tempat yang benasib sama.

    “Untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini, karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Penggeledahan rumah Ridwan Kamil dan tempat lainnya masih dalam masalah yang sama, terkait bank pelat merah milik BUMD Jawa Barat. 

    Tessa mengatakan, KPK sudah menetapkan lima tersangka terkait kasus tersebut. Mereka adalah penyelenggaraan negara dan pihak swasta.

    Tessa juga mengatakan, KPK akan segera merilis konstruksi perkara dan hasil penggeledahan tersebut pada pekan ini.

    “Kalau sudah selesai, kita akan update beserta rilis terkait perkara tersebut, yang kemungkinan besar akan disampaikan di minggu ini,” katanya.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Erik S)

    Baca berita lainnya terkait Dugaan Korupsi Dana CSR.

  • Ketika Tata Ruang Jabar Amburadul, Area Kali di Bekasi Juga Bersertifikat
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Maret 2025

    Ketika Tata Ruang Jabar Amburadul, Area Kali di Bekasi Juga Bersertifikat Megapolitan 12 Maret 2025

    Ketika Tata Ruang Jabar Amburadul, Area Kali di Bekasi Juga Bersertifikat
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com

    Kekacauan tata ruang
    di Jawa Barat kembali mencuat sebagai sebuah bayangan kelam, di mana lahan sekitar kali yang seharusnya ruang resapan alam, malah berubah menjadi permukiman pribadi dengan sertifikat hak milik.
    Pemandangan ini seolah menandakan bahwa alam telah tersisih oleh ambisi manusia, menyisakan tanya mendalam tentang keadilan pengelolaan ruang di Jabar.
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
    Nusron Wahid
    mengungkapkan, tiga faktor utama yang mendorong
    lahan sempadan sungai
    jatuh ke tangan pribadi.
    “Pertama, masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ada 10 kabupaten di Jawa Barat yang belum merevisi RTRW-nya, padahal sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Ini harus segera diperbarui,” ungkap Nusron di Balai Kota Depok, Selasa (11/3/2025).
    Nusron juga menyuarakan keprihatinannya mengenai lambannya kemajuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Jawa Barat yang hingga kini baru mencapai 17 persen.
    “Ini yang membuat perizinan itu menjadi kacau. Kenapa? Zooming-nya enggak ketahuan,” terang Nusron.
    Faktor ketiga yang menambah tragisnya situasi ini terletak pada fakta bahwa lahan di sepanjang sempadan sungai hampir seluruhnya telah dikuasai oleh masyarakat.
    “Bibir sungai itu ada tanahnya, dan tanah ini sudah ditempati warga selama 10, 20, bahkan 30 tahun,” jelas Nusron.
    Keprihatinan itu turut tercermin dalam kunjungan Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , yang menemukan bahwa lahan di sekitar
    Sungai Bekasi
    telah beralih fungsi menjadi permukiman dan bersertifikat hak milik perorangan.
    “Saya lagi di Kali Bekasi, tadinya kita mau segera ke Sungai Cikeas, pertemuan dengan Sungai Cileungsi dan Bekasi. Tapi alat berat enggak bisa berjalan ke sana karena bibir Sungai Cikeas sudah bersertifikat dan berubah jadi rumah,” ungkapnya, Senin (10/3/2025).
    Akibat dari pergeseran fungsi lahan yang begitu drastis, upaya pelebaran sungai untuk mengendalikan banjir kini terjebak dalam dilema.
    Menanggapi persoalan ini, Dedi bertemu langsung dengan Nusron guna membahas tuntas persoalan tata ruang dan kepemilikan lahan di bantaran sungai.
    (Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Faieq Hidayat)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sanksi Mengintai Lurah Jatiraden Usai Minta Sumbangan AC ke Bos Kasur
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Maret 2025

    Sanksi Mengintai Lurah Jatiraden Usai Minta Sumbangan AC ke Bos Kasur Megapolitan 12 Maret 2025

    Sanksi Mengintai Lurah Jatiraden Usai Minta Sumbangan AC ke Bos Kasur
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
     Sebuah proposal sumbangan pengadaan
    air conditioner
    (AC) atau alat pendingin ruangan yang diajukan pihak
    Kelurahan Jatiraden
    , Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, ke bos kasur viral di media sosial.
    Proposal tersebut menggunakan kop surat dengan alamat di Jalan Camar, RT 03/07, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna yang ditandatangani langsung oleh Lurah Jatiraden Agus Budiyanto pada Maret 2025.
    Hal ini bermula dari unggahan seorang bos kasur sekaligus pengguna Facebook, Eckha Luphcats Moslemorphosis, yang mengeluhkan tindakan kantor kelurahan sering meminta sumbangan ke perusahaannya.
    “Lucu banget sih ini pemerintah. Ini enggak salah kelurahan minta sumbangan AC ke kita. Enggak sekali, dua kali kelurahan, kecamatan, minta sumbangan ke kita,” tulis Eckha dalam keterangan postingannya, Selasa (11/3/2025).
    Eckha pun mempertanyakan mengapa kantor kelurahan yang notabene instansi pemerintahan justru meminta-minta ke warganya sendiri.
    “Cuma dipikir-pikir kok eneg aja, ini sekelas pemerintahan kenapa jadi minta sama rakyatnya? Tentu mereka udah ada anggarannya loh ya dari negara. Mesti lapor ke mana sih ini? Gua yakin ini permainan mereka buat korup,” ungkap Eckha.
    Dalam proposal tersebut, Kantor Kelurahan Jatiraden disebut sudah menempati gedung baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang lumayan banyak.
    Namun, karena sarana dan prasarana pendukungnya masih belum memadai, pihak kelurahan akhirnya mengajukan permohonan permintaan AC.
    Alasannya, pihak kelurahan masih kekurangan AC di lokasi gedung baru.
    “Maka berkaitan dengan hal tersebut di atas, guna menunjang aktivitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami bermaksud mengajukan permohonan bantuan pengadaan pendingin ruangan (AC) kepada perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin,” tulis proposal tersebut.
    Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi akan Agus Budiyanto selaku Lurah Jatiraden.
    “Kami akan memanggil lurah sebagaimana dimaksud dalam pemberitaan, untuk diminta klarifikasi dan keterangannya,” kata Sekretaris BKPSDM Kota Bekasi, Henry Mayors saat dikonfirmasi, Selasa (11/3/2025).
    Ketika ditanya mengenai informasi terkait rencana pemindahan Kantor Kelurahan Jatiraden seperti yang tercantum dalam proposal, Henry memilih untuk tidak memberikan komentar lebih lanjut.
    Henry ingin mengolah informasi terlebih dulu dengan meminta keterangan dari Budi.
    “Kami akan klarifikasi dulu pak, agar mengetahui maksud dan tujuannya sehingga informasinya utuh tidak setengah-setengah,” katanya.
    Wali Kota Bekasi Tri Adhianto akan memberikan sanksi jika Budi terbukti meminta sumbangan AC kepada bos kasur.
    Sanksi akan dijatuhkan jika pemeriksaan Budi oleh BKPSDM Kota Bekasi ditemukan unsur pelanggaran.
    “Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab,” kata Tri dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).
    Tri mengaku telah menginstruksikan BKPSDM memeriksa seluruh perangkat Kelurahan Jatiraden.
    Ia juga mengingatkan bahwa segala kebutuhan sarana dan prasarana kantor pemerintahan harus dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun mekanisme resmi sesuai aturan.
    Oleh karena itu, permintaan bantuan secara langsung tanpa melalui mekanisme yang ada berpeluang memicu konflik kepentingan.
    “Meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas pemerintah,” tegasnya.
    Di samping itu, Tri menekankan seluruh aparatur pemerintah memahami prosedur dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.
    “Kami menghargai peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan akan terus bekerja untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan sesuai aturan,” ungkap Tri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Buntut Kaburnya Puluhan Napi di Aceh: Persoalan Makanan Diusut

    Buntut Kaburnya Puluhan Napi di Aceh: Persoalan Makanan Diusut

    Jakarta

    Penyebab puluhan tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh masih didalami hingga saat ini. Berbagai dugaan mencuat, termasuk persoalan makanan.

    Untuk diketahui, peristiwa kaburnya puluhan tahanan kabur ini terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

    Kaburnya napi tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat para napi kabur dengan cara melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya.

    Beberapa napi yang kabur tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

    Kini, pemerintah mengusut penyebab di balik kaburnya para tahanan itu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkap adanya dugaan persoalan makanan.

    “Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan,” kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

    Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto (Adrial/detikcom)

    Agus mengatakan ada informasi para napi kabur usai menuntut kualitas jatah makanan ditingkatkan. Namun, informasi itu masih didalami lebih lanjut.

    “Nah, inilah yang mau dicek apakah karena perilaku petugas. Karena yang sementara berkembangan kan karena makan nih, minta jatah makannya sama dengan yang dari KPK. Memang kan ada beberapa klasifikasi di sini, ada yang Rp 18 ribu per hari, ada yang Rp 20 ribu, ada yang Rp 22 ribu,” ujarnya.

    Selain itu, Agus juga menyoroti overkapasitas lapas tersebut. Ia menyebut seharusnya Lapas Kutacane berkapasitas 100 orang namun diisi lebih dari 368 tahanan.

    “Memang masalah-masalahnya selalu itu, jadi overcapacity selalu menjadi, bukan selalu menjadi alasan yang klasik tapi itulah adanya bahwa kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang namun dihuni oleh 368 lebih warga binaan pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai masalah,” katanya.

    Oleh karena itu, pihaknya juga akan mengevaluasi terkait masalah overkapasitas di lapas. Hal itu menjadi sangat timpang dengan jumlah penjaga, saat kejadian hanya 6 orang yang berjaga.

    “Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma 6 orang,” kata Agus.

    Agus mengimbau para napi yang kabur itu untuk segera menyerahkan diri. Hal itu untuk mencegah kemungkinan hal-hal buruk terjadi.

    “Ya saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau, sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka (napi kabur),” sebutnya.

    Total 52 Tahanan Kabur

    Foto: Tangkapan layar tahanan di Lapas Kutacane kabur (Dok. Istimewa)

    Sejauh ini tercatat ada 52 tahanan yang kabur dari Lapas Kutacane. 16 di antaranya sudah kembali, dan 36 masih diburu.

    “Dari total 52 narapidana yang kabur, sebanyak 16 orang sudah berhasil diamankan dan saat ini ditahan di Mapolres Aceh Tenggara. Sisanya masih dalam proses pencarian,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto dalam keterangannya, dilansir detikSumut, Selasa (11/3/2025).

    Joko menyebutkan, kondisi di dalam lapas sudah kondusif kembali. Saat ini satu peleton Brimob dikerahkan ke lokasi untuk mencegah potensi gangguan keamanan lebih lanjut.

    Polisi juga masih memburu napi yang masih buron. Joko mengimbau masyarakat untuk melapor bila mengetahui keberadaan para tahanan.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak berwajib jika melihat atau mengetahui informasi terkait keberadaan para napi yang melarikan diri. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keamanan bersama,” jelas mantan Kapolresta Banda Aceh itu.

    Joko juga mengimbau para napi yang masih buron segera menyerahkan diri secara sukarela guna menghindari tindakan hukum yang lebih berat. Pihak keluarga juga diimbau membantu polisi untuk mengantarkan kembali napi yang sudah terlanjur kabur dari lapas.

    “Kami mengimbau para napi yang masih kabur untuk segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius. Partisipasi keluarga juga sangat dibutuhkan untuk mengantarkan kembali napi yang terlanjur kabur,” jelasnya.

    Dugaan Awal Penyebab Napi Kabur

    Para tahanan disebut sempat menyuarakan tuntutan mereka sebelum kabur. Mereka menuntut pengadaan bilik asmara.

    “Salah satu tuntutan mereka adalah adanya bilik asmara di dalam lapas. Untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di pusat,” kata Kepala Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Andi Hasyim dalam keterangannya, dilansir detikSumut, Selasa (11/3/2025).

    Menurutnya, saat kejadian petugas keamanan hanya enam orang sementara jumlah tahanan yang menghuni lapas tersebut berjumlah 362 orang. Para tahanan disebut membobol dua pintu serta atap penjara.

    “Ada tiga pintu dalam kondisi terkunci semua. Dua mereka bobol. Tahanan yang kabur didominasi napi narkoba,” jelasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (eva/wnv)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Cek 14 Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini

    Cek 14 Lokasi Samsat Keliling di Jadetabek Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat keliling untuk memudahkan warga dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Rabu (12/3/2025).

    Informasi ini diumumkan melalui akun X resmi TMC Polda Metro Jaya, yang menginformasikan 14 lokasi Samsat keliling di wilayah Jadetabek sebagai berikut:

    Jakarta Pusat di halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Utara di halaman parkir Samsat Jakarta Utara dan parkir Itali Mal Artha Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Barat di Mal Ciputra pukul 08.00-14.00 WIB.Jakarta Selatan di halaman parkir Samsat Jakarta Selatan pukul 09.00-15.00 WIB dan gudang Sarinah Cikoko Pancoran pukul 09.00-14.00 WIB.Jakarta Timur di halaman parkir Samsat Jakarta Timur pukul 08.00-14.00 WIB dan Pasar Induk Kramat Jati pukul 08.00-14.00 WIB.Samsat keliling di Jadetabek hari ini juga ada di Kota Tangerang yaitu di Alun-alun Cibodas pukul 08.00-14.00 WIB.Serpong di halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00-14.00 WIB dan ITC BSD Serpong pukul 15.00-17.00 WIB.Ruko Azores Perum Banjar Cipondoh dan Fresh Market Lake City Cipondoh pukul 09.00 WIB-12.00 WIB.Kantor Kelurahan Pondok Betung pukul 09.00-11.00 WIB dan Pasar Gintung Ciputat Timur pukul 09.00-12.00 WIB.Kelapa Dua di Pasar Modern Intermoda Cisauk dan halaman GTOWN Square Gading pukul 08.00-14.00 WIB.Kota Bekasi kantor Kelurahan Teluk Pucung 08.00-13.30 WIB.Kabupaten Bekasi Ruko Robson Lippo Cikarang 09.00-12.00 WIB.Depok di halaman parkir Samsat Depok pukul 08.00-14.00 WIB dan kantor Kecamatan Tajur Halang 08.00-12.00 WIB.Cinere halaman Pasir Putih Sawangan pukul 08.00-11.00 WIB.

    Warga yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan melalui Samsat keliling diminta untuk membawa dokumen-dokumen penting, seperti KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopinya. 

    Perlu dicatat layanan Samsat keliling di Jadetabek hari ini hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) atau penggantian pelat nomor kendaraan, pemilik kendaraan tetap harus mengunjungi kantor Samsat terdekat.

  • Ridwan Kamil di Pusaran Kasus BJB (BJBR)

    Ridwan Kamil di Pusaran Kasus BJB (BJBR)

    Bisnis.com, JAKARTA – Nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil muncul dalam pusaran kasus korupsi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR) atau BJB.

    Nama Ridwan Kamil mulai mencuat usai adanya penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediamannya baru-baru ini.

    Terbaru, komisi anti rasuah membuka peluang untuk memanggil mantan gubernur yang akrab disapa Emil itu sepanjang dibutuhkan dalam proses penyidikan.

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut penyidik akan memanggil siapapun sebagai saksi selama dibutuhkan oleh penyidik. 

    “Penyidik akan memanggil saksi siapapun yang dianggap memiliki keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (11/3/2025). 

    Adapun saat ini KPK belum membuka informasi ihwal bukti apa saja yang diperoleh saat menggeledah rumah Ridwan. Namun, lembaga antirasuah menyebut akan segera mengungkap perincian kasus yang tengah disidik itu pekan ini. 

    KPK pun telah menetapkan total lima orang tersangka yang terdiri dari penyelenggara negara serta swasta. Terdapat dugaan bahwa kasus pengadaan iklan itu merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. 

    “[Kerugian negara, red] ratusan miliar, angka persis saya lupa,” ungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Selasa (11/3/2025). 

    Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil

    Sebelumnya KPK telah mengonfirmasi jika telah dilakukan penggeledahan rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat pada Senin (10/3/2025).

    Penggeledahan tersebut diketahui dilakukan oleh Tim penyidik KPK untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti yang dibutuhkan dalam pengungkapan kasus korupsi penempatan dana iklan BJB. 

    Namun, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto enggan memerinci lebih lanjut petunjuk awal dalam pennggeledahan tersebut. Dia menyebut hal itu sudah masuk materi penyidikan yang bersifat sangat teknis.

    Namun, dia memastikan penggeledahan yang dilakukan terkait dengan perkara yang tengah diusut lembaga antirasuah. 

    “Yang pasti penggeledahan di rumah yang bersangkutan terkait dengan penyidikan perkara BJB,” kata Fitroh kepada wartawan, Senin (10/3/2025). 

  • Jakarta Tak Hujan Kemarin, Modifikasi Cuaca Berhasil?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Maret 2025

    Jakarta Tak Hujan Kemarin, Modifikasi Cuaca Berhasil? Megapolitan 12 Maret 2025

    Jakarta Tak Hujan Kemarin, Modifikasi Cuaca Berhasil?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Cuaca di Jakarta pada Selasa (11/3/2025) terpantau cerah hingga berawan, tanpa adanya hujan yang turun.
    Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, apakah operasi
    modifikasi cuaca
    (OMC) yang dilakukan pemerintah telah berhasil menghalau
    hujan di Jakarta
    ?
    Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta TNI Angkatan Udara telah menggelar OMC untuk mengantisipasi potensi banjir akibat curah hujan tinggi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
    OMC dilakukan dengan menyemai 20.000 kilogram (kg) garam (NaCl) di awan-awan hujan agar hujan turun ke area laut.
    “Jakarta pun melakukan OMC. Jadi kita bersama-sama tanggal 11 sampai tanggal 20 ini melakukan (OMC) ,” ujar Sekretaris Pelaksana BPBD Jakarta Maruli Sijabat saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Selasa.
    Maruli berujar, OMC yang dilakukan berhasil mengurangi insensitas hujan hingga mencapai 60 hingga 70 persen di Jakarta.
    “Mengurangi cukup signifikan, 60 sampai dengan 70 persen curah hujan. Jadi, curah hujannya cukup bisa diminimalisir, kemudian juga bisa diredistribusi lagi untuk curah hujannya,” kata dia.
    Pada 11 hingga 20 Maret, OMC akan kembali dilanjutkan mencakup beberapa provinsi sekitar Jakarta untuk memperkuat dampak modifikasi cuaca.
    Pada pelaksanaan OMC, dua penerbangan per hari akan disiagakan sebagai standar operasional.
    Namun, prosesnya dilakukan berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menentukan kapan dan di mana penyemaian dilakukan.
    “Bila ada potensi pertumbuhan awan hujan, maka kita lakukan OMC. Kalau tidak, penerbangan tidak dilakukan,” jelasnya.
    Selain itu, BPBD Jakarta juga tengah mempertimbangkan untuk melakukan OMC pada malam hari guna mengendalikan curah hujan di wilayah Jakarta.
    Namun, keterbatasan fasilitas penerbangan malam membuat Pemprov Jakarta meminta dukungan dari BNPB.
    “Kita meminta supaya bisa di-
    support
    juga untuk penerbangan malam karena Pemprov DKI Jakarta melalui BPBD ini mempunyai keterbatasan untuk pesawat yang terbang malam,” ungkap Maruli.
    Modifikasi cuaca
    ini diharapkan dapat mengurangi curah hujan sebesar 70-80 persen, terutama dalam menghadapi potensi banjir akibat hujan ekstrem.
    “Pengalaman dari Desember sampai dengan kemarin bulan Februari, Maret awal itu cukup signifikan dan sampai dengan 70 persen (curah hujan yang berkurang),” ungkap Maruli.
    Maruli menyebut operasi OMC masih terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah banjir di Jakarta.
    “Untuk posko kita ada di Halim, Bandara Halim Perdanakusuma. Di sana kita gabung dengan BNPB dan juga dengan Banten, sedangkan Jawa Barat nanti dari bandara di Jawa Barat karena cukup jauh dari Bandung menuju ke Jakarta,” ungkap Maruli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Sadar Ada Kabel Tegangan Tinggi, Pria di Depok Tewas Tersetrum Saat Pasang Atap Baja Ringan

    Tak Sadar Ada Kabel Tegangan Tinggi, Pria di Depok Tewas Tersetrum Saat Pasang Atap Baja Ringan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU – Seorang pria berinisial S (32) tewas tersetrum saat sedang memasang rangka atap baja ringan.

    Peristiwa itu terjadi di Jalan Studio Alam TVRI, Sukmajaya, Depok, Senin (10/3/2025) sore sekitar pukul 16.40 WIB.

    “Korban mengalami luka bakar di telapak tangan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Rabu (12/3/2025).

    Berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara (TKP), korban mulanya hendak memasang rangka atap yang terbuat dari baja ringan.

    Namun, korban diduga tidak mengetahui jika baja ringan tersebut menempel di kabel listrik bertegangan tinggi.

    “Akibatnya korban tersetrum dan jatuh,” ungkap Kabid Humas.

    Korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis.

    KLIK SELENGKAPNYA:  Aksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Mencangkul di Kawasan Hibisc Fantasy Puncak Bogor Menjadi Sorotan. Memang bisa nyangkul?

    Namun nyawa korban tak tertolong.

    Selain mengalami luka bakar di telapak tangan dan pergelangan kaki, korban juga menderita luka memar di kepala akibat terjatuh.

    “Keluarga korban menerima kejadian tersebut dan tidak ingin dilakukan otopsi dengan membuat surat pernyataan,” ujar Ade Ary.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Gelar Operasi Pasar, Pemkab Bogor Jamin Stok Minyakita Aman
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Maret 2025

    Gelar Operasi Pasar, Pemkab Bogor Jamin Stok Minyakita Aman Megapolitan 12 Maret 2025

    Gelar Operasi Pasar, Pemkab Bogor Jamin Stok Minyakita Aman
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, menggelar
    operasi pasar
    minyak goreng merek
    Minyakita
    di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (11/3/2025).
    Operasi pasar
    tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menstabilkan harga dan menjaga pasokan Minyakita pasca penggerebekan pabrik oplosan Minyakita ilegal di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor.
    Dalam operasi pasar kali ini,
    Pemkab Bogor
    turut bekerja sama dengan PT Mikie Oleo Nabati Industri.
    “Ini salah satu tindak lanjut setelah kemarin Polres Bogor mengungkap terkait pemprosesan Minyakita yang dianggap ilegal,” kata Bupati Bogor Rudy Susmanto saat diwawancara, Selasa.
    “Saat ini kita memastikan dengan kondisi seperti ini di pasar stoknya masih ada atau tidak,” sambungnya.
    Rudy menyampaikan, saat ini stok ketersediaan Minyakita di Pasar Cibinong diakuinya masih sangat minim.
    Karena itu, lanjut Rudy, Pemkab Bogor berupaya menjaga stok tersebut dengan menyediakan 6.000 liter Minyakita dan 2 ton beras yang dijual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
    “Operasi pasar ini harga Minyakita dijual di bawah HET, yaitu Rp 14.700. Kita akan terus gelar operasi pasar ini di beberapa titik untuk memudahkan masyarakat,” ungkapnya.
    Rudy berharap, operasi pasar ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Hari Raya Lebaran.
    “Bukan hanya di Cibinong, jadi kita lakukan di beberapa titik. Nanti, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan operasi pasar. Lalu Dinas Ketahanan Pangan melakukan gerakan pasar murah,” ujar Rudi.
    “Jadi, minggu depan kita akan simultan di beberapa kecamatan,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Pabrik Minyakita ilegal di wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibongkar polisi.
    Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan satu orang tersangka berinisial TRM.
    Dari pengakuan tersangka, ia mampu meraup untung hingga Rp 600 juta per bulannya.
    Terungkapnya pabrik Minyakita ilegal tersebut bermula dari laporan peredaran minyak goreng kemasan plastik merek Minyakita palsu yang memiliki ukuran dan fisik yang berbeda.
    Minyakita palsu ini produksi dengan takaran di bawah 1 liter dan dijual dengan harga di atas harga eceran tertinggi.
    Parahnya, pabrik Minyakita ilegal ini mendistribusi minyak goreng curah tersebut ke Jabodetabek hingga Lampung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Trik Bupati Bandung Cegah Penerima Ganda Makan Bergizi Gratis

    Trik Bupati Bandung Cegah Penerima Ganda Makan Bergizi Gratis

    Sebelumnya, Dadang mengeklaim Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan 361 titik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit pelaksana yang memproduksi dan mendistribusikan Makanan Bergizi Gratis.

    “Tadi pagi saya sudah berkordinasi langsung dengan Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana, di Kompleks Kementerian Pertanian Jakarta. Ternyata untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (5/3/2025).

    Nantinya, satu titik SPPG ditargetkan untuk melayani sekitar 3.000-an sasaran. Mulai dari PAUD, TK, hingga pelajar SD, SMP, dan SMA. Termasuk para santri di pondok pesantren.

    Dengan demikian, kata Dadang, total sasaran program Makan Bergizi Gratis diperkirakan mencapai 1,2 juta sasaran. Di sisi lain, anggaran sebesar Rp400 triliun untuk seluruh Indonesia juga disiapkan oleh pemerintah pusat.

    “Jadi, tidak usah khawatir, anggaran sudah disiapkan pemerintah pusat. Para kepala desa juga tolong untuk dipersiapkan pelaksanaan program MBG ini dengan skema pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk operasional SPPG di desanya masing-masing melalui koperasi desa,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dadang melakukan kunjungan kerja ke BGN di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan pada Rabu, 5 Maret 2025.

    “Kunjungan ke Badan Gizi Nasional ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi tersebut,” ujarnya.

    Selain membahas SPPD, Dadang bersama Kepala BGN juga membahas berbagai aspek teknis lainnya dari program Makan Bergizi Gratis. Termasuk pelaksanaan program, jenis makanan bergizi yang akan disiapkan, mekanisme distribusi, mitra program MBG, serta kriteria penerima manfaat.