provinsi: JAWA BARAT

  • Pemesanan Tiket Kereta Api Mudik Gratis Bersama Pemprov Jateng Dibuka 14 Maret 2025, Ini Syaratnya – Halaman all

    Pemesanan Tiket Kereta Api Mudik Gratis Bersama Pemprov Jateng Dibuka 14 Maret 2025, Ini Syaratnya – Halaman all

    Mudik gratis bersama Pemprov Jateng 2025 akan segera dibuka, simak syarat dan ketentuan pendaftarannya, perhatikan juga rute perjalanannya.

    Tayang: Rabu, 12 Maret 2025 10:03 WIB

    lihat foto

    Tangkapan Layar Instagram @perhubunganjtg

    MUDIK JATENG 2025 – Grafis Mudik Gratis bersama Pemrov Jateng 2025 diunduh dari Instagram @perhubunganjtg pada Rabu (12/3/2025). Simak informasi mengenai syarat dan ketentuan daftarnya.

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali membuka layanan mudik gratis tahun 2025.

    Mudik gratis dari Pemprov 2025 kali ini bertajuk ‘Balik Rantau”.

    Program mudik gratis bersama Pemprov Jateng 2025 ini menyediakan layanan mudik dari Jawa Tengah ke Jakarta.

    Pemprov Jateng hanya menyediakan total 288 kuota pemudik.

    Mudik gratis bersama Pemprov Jateng 2025 akan diberangkatkan dengan menggunakan transportasi Kereta Api Tawang Jaya Premium.

    Pendaftaran mudik gratis bersama Pemprov Jateng 2025 dibuka secara offline dan online.

    Layanan pendaftaran mudik gratis Pemprov Jateng akan dibuka pada 14 Maret 2025 pada pukul 10.00 WIB.

    Mudik gratis bersama Pemprov Jateng akan diberangkatkan pada 9 April 2025 pukul 14.00 WIB.

    Rute Mudik Gratis bersama Pemprov Jateng 2025

    Semarang Tawang 

    Semarang poncol

    Weleri

    Pekalongan

    Pemalang

    Tegal

    Brebes

    Cirebon

    Pendaftaran Mudik Gratis bersama Pemprov Jateng 2025

    Pendaftaran online
    Pendaftaran online melalui aplikasi PEDAMATENG (pedamateng-penghubung-jatengprov.go.id).
    Hanya tersedia 144 seat Kereta Api
    Pendaftaran offline
    Pendaftaran offline melalui perkumpulan perantauan Jateng.
    Hanya tersedia 144 seat Kereta Api

    Syarat dan Ketentuan Mudik Gratis bersama Pemprov Jateng 2025

    Diutamakan KTP Jawa Tengah/Kelahiran Jawa Tengah
    Calon pemudik kereta yang telah terdaftar diimbau melakukan perekaman wajah (face recognition)
    Pendaftar satu keluarga atau kelompok maksimal 4 orang
    Bekerja di sektor informal dan berpenghasilan rendah (Asisten Rumah Tangga, Pedagang kecil/Asongan, Buruh Pabrik, Buruh Bangunan, Pengemudi Bajai/Online, Penyandang disabilitas, dll)
    Pelajar atau mahasiswa (melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kampus.
    Penyandang disabilitas dan lansia dapat mendaftar dengan datang langsung ke:
    – BPSPP Wilayah III Surakarta
    – BPSPP Wilayah V Banyumas
    – BPSPP Wilayah VI Pekalongan

    Dokumen yang Diperlukan untuk Daftar Mudik Gratis bersama Pemprov Jateng 2025

    a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA)

    b. Kartu Keluarga (KK) bagi pendaftar satu keluarga/kelompok

    c. Menunjukkan bukti pekerjaan sesuai yang tertera di data diri,

    Dokumen yang diunggah harus menggunakan format jpg atau Pdf dengan ukuran maksimal 5 MB (dokumen harus daoat terbaca dengan jelas).

    (Tribunnews.com/Oktavia WW)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Duduk Perkara WNA China Ditangkap Warga di Bandar Lampung karena Dituding Jual Emas Palsu

    Duduk Perkara WNA China Ditangkap Warga di Bandar Lampung karena Dituding Jual Emas Palsu

    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol. Yuni Iswandari, mengonfirmasi bahwa peristiwa itu terjadi di depan sebuah toko di wilayah Kedaton pada Jumat (7/3/2025).

    “Benar, pria tersebut merupakan WNA asal China. Ia diserahkan warga ke Polresta Bandar Lampung,” ujar Yuni, Minggu (9/3/2025).

    Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan bahwa Zhang sebenarnya hanya ingin menjual kerajinan tangan berbahan kuningan. Namun, karena kendala bahasa, warga mengira barang tersebut adalah emas palsu.

    “Karena masing-masing tidak mengerti bahasa satu sama lain, akhirnya terjadi miskomunikasi,” ungkapnya.

    Saat ini, Zhang Nanchang telah diserahkan ke pihak Imigrasi Bandar Lampung untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dokumen keimigrasiannya.

    Terpisah, Kasi Intelldakim Kantor Imigrasi Bandar Lampung, Ferdinan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu dokumen resmi terkait Zhang.

    “Iya betul, kami memang mendapatkan penyerahan seorang WNA asal China dari pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung. Inisialnya ZN,” kata Ferdinan.

    Dia menerangkan, Zhang kini telah ditahan di kantor Imigrasi setempat. “Saat ini yang bersangkutan telah kami amankan dan berada di kantor imigrasi, rencananya senin baru kita gali keterangan yang bersangkutan sambil menunggu dokumen resmi milik dia,” pungkasnya.

  • 7
                    
                        Bayang-bayang Bencana dari Tangki Air Raksasa Miring di Permukiman Depok
                        Megapolitan

    7 Bayang-bayang Bencana dari Tangki Air Raksasa Miring di Permukiman Depok Megapolitan

    Bayang-bayang Bencana dari Tangki Air Raksasa Miring di Permukiman Depok
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemasangan tangki air raksasa atau
    water tank
    dengan kapasitas 10 juta liter milik PT Tirta Asasta Depok ditolak oleh warga RW 26,
    Kelurahan Mekar Jaya
    , Sukmajaya, Kota Depok.
    Penolakan ini sudah disampaikan melalui unjuk rasa yang berlangsung di depan kantor PT Tirta Asasta Depok pada Selasa, 11 Maret 2025.
    Sejak 2021, warga setempat telah menyuarakan penolakan terhadap proyek water tank raksasa tersebut.
    “Memang dari awal sudah kami lihat tidak ada transparansi dalam pembangunannya. Tiba-tiba sudah berdiri bangunan seperti ini, jadi tidak ada sosialisasi kepada warga,” ujar Catur Banuaji, Ketua RW 26, Selasa.
    Catur menekankan, pihak pengelola tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pembangunan.
    Padahal, jarak antara tangki air dan permukiman warga hanya sekitar 6-7 meter. Artinya, warga akan menjadi pihak terdampak pertama jika tangki bermasalah.
    Kekhawatiran warga semakin meningkat ketika mereka melaporkan bahwa fondasi tangki sudah mulai longsor.
    Bahkan terjadi kebocoran tanah yang menyebabkan banjir lumpur di sekitar permukiman.
    “Pondasi itu sudah longsor, ada bocor tanah. Kami juga enggak tahu ada apa, tapi tiba-tiba kebanjiran,” keluh Catur.
    Dengan situasi yang mengkhawatirkan, warga menuntut relokasi
    water tank
    yang direncanakan akan mulai dioperasikan pada pertengahan 2025.
    “Sikap kami masih satu, kami ingin relokasi karena ini enggak layak berada di tengah-tengah permukiman, menolak apa pun kegiatan di atasnya, di
    water tank,
    ” tegas Catur.
    Menanggapi keluhan warga, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengimbau warga untuk mengirim surat resmi kepada Pemerintah Kota (Pemkot).
    “Langkah ini diambil supaya Pemkot dapat mengkaji penghentian sementara pembangunan
    water tank.
    Terlebih,
    water tank
    memang masih dalam tahapan finalisasi,” ungkap Chandra setelah meninjau lokasi.
    Masalah lain yang muncul adalah fakta bahwa
    water tank
    tersebut terkonfirmasi miring sekitar 25 sentimeter.
    Temuan itu berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (Lemtek UI).
    “Kalau hasil Lemtek UI (kajian penelitian) kemiringannya itu sekitar 25 sentimeter dan ada penurunan fondasi,” kata Chandra.
    Kemiringan ini terjadi karena fondasi tanah yang kurang padat.
    “Memang kata warga itu bekas tanah urukan, dulu orang pernah buang sampah di sana jadi bukan tanah solid. Maka ini akan kita cek semua,” ujar Chandra.
    Sebagai langkah selanjutnya, Pemkot Depok akan melakukan pengkajian ulang dan audit terhadap pembangunan w
    ater tank
    ini dengan melibatkan konsultan ahli independen.
    “Kan sudah ada hasil dari Lemtek UI juga, sudah ada juga konsultasi PDAM. Kalau memang ini perlu, kami akan cari juga jalan tengah dari konsultan independen, nanti kami sama-sama kaji,” terang Chandra.
    Chandra memastikan hasil kajian nantinya akan lebih komprehensif untuk menemukan solusi yang sesuai dengan keluhan warga RW 26, Kelurahan Mekar Jaya, Sukmajaya, Kota Depok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, Kasus Terjadi pada 2021-2023

    KPK Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, Kasus Terjadi pada 2021-2023

    loading…

    KPK telah menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau yang lebih dikenal dengan Bank BJB.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengungkapkan periode dugaan korupsi ini terjadi.

    Baca Juga

    “Pada 2021 sampai dengan 2023,” kata Asep saat dihubungi wartawan yang dikutip Rabu (12/3/2025).

    KPK juga menggeledah rumah mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Bandung pada Senin (10/3/2025) lalu. Dalam perkara ini KPK telah menetapkan lima tersangka.

    “Sekitar lima orang (tersangka),” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Senin (10/3/2025).

    Baca Juga

    Tessa belum mengungkapkan secara gamblang perihal identitas dari lima tersangka tersebut. Ia hanya mengungkapkan para tersangka berasal dari penyelenggara negara dan swasta.

    “Belum bisa dibuka, nanti-nanti, jelasnya hari Kamis atau hari Jumat,” ujarnya.

    (shf)

  • Drone Elang Hitam Bakal Diuji Terbang di Pangandaran

    Drone Elang Hitam Bakal Diuji Terbang di Pangandaran

    Drone Elang Hitam Bakal Diuji Terbang di Pangandaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Mohammad Tonny Harjono mengatakan,
    drone Elang Hitam
    akan segera melakukan uji coba terbang.
    Komisaris Utama
    PT Dirgantara Indonesia
    (PT DI) ini mengatakan, pesawat terbang tanpa awak (PTTA/UAV) Medium Altitude Long Endurance (MALE) itu nantinya akan melakukan uji coba terbang di Nusawiru, Pangandaran, Jawa Barat.
    “Saya di sini bicara sebagai Komut PT DI, juga sebagai KSAU, saya akan mendukung dan komitmen untuk mensukseskan program Elang Hitam ini,” kata Tonny di PT DI, Bandung, Jawa Barat, dilansir dari keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025).
    Selain Elang Hitam, UAV Wulung, pesawat nirawak pengembangan PT DI bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan, juga akan melakukan uji terbang di Batu Jajar, Padalarang.
    Dalam kunjungan itu, KSAU juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto yang diberikan melalui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
    “Baru kemarin saya juga bicara dengan Pak Menhan dan dapat arahan dari Pak Presiden terkait pertahanan berikutnya kita akan seperti apa, bahkan Pak Menhan ingin memberikan pesawat CN235 ke setiap Angkatan Darat, Laut, Udara, 20 pesawat, disesuaikan dengan kemampuan PTDI,” kata KSAU.
    Setelah mendapatkan pemaparan dan diskusi, rombongan berkesempatan meninjau langsung fasilitas produksi PT DI yang dimulai dari Hanggar FAL CN235-NC212, Hanggar KFX/IFX, Hanggar Aircraft Services (ACS), Hanggar Helikopter, Hanggar N219, dan Hanggar Detail Part Manufacturing (DPM).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reaksi Jokowi dan Dedi Mulyadi Soal KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Ada yang Sangat Kaget

    Reaksi Jokowi dan Dedi Mulyadi Soal KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil, Ada yang Sangat Kaget

    TRIBUNJAKARTA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bereaksi atas langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ridwan Kamil.

    KPK menggeledah kediaman Mantan Gubernur Jawa Barat itu terkait kasus dugaan korupsi bank plat merah di Jawa Barat.

    Komisi Anti Rasuah itu menggeledah rumah politikus Golkar itu yang terletak di Jalan Gunung Kencana, RT 06 RW 06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jabar, pada Senin (10/3/2025).

    Mengenai reaksi Jokowi dan Dedi Mulyadi, terdapat salah satu tokoh yang sangat kaget atas penggeledahan tersebut.

    Respon Dedi Mulyadi

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi hanya berkomentar singkat mengenai penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Ridwan Kamil.

    “Saya tidak akan mengomentari itu, kan itu ranahnya KPK, bukan ranahnya saya,” katanya.

    Namun dia memastikan bahwa bahwa operasional masih berlangsung baik.

    “Sampai sekarang yang pinjam masih banyak,” katanya.

    Respon Jokowi

    Presiden ketujuh Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengaku kaget rumah Ridwan Kamil digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Iya, sangat kaget. Ya, semua proses hukum harus kita hormati,” kata Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Selasa (11/3/2025).

    KLIK SELENGKAPNYA:  Aksi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Puncak Bogor Menjadi Sorotan. Segel Jembatan yang Diresmikan Ridwan Kamil dan Pesan buat Warga Jakarta.

    Jokowi menilai kejadian ini bentuk pembelajaran bagi semua tokoh, termasuk penegakan hukum yang berlaku.

    “Saya kira, semuanya bisa belajar dari semua kasus-kasus hukum yang ada,” jelasnya.

    Pernyataan Resmi

    Sementara, Ridwan Kamil mengeluarkan pernyataan resmi terkait penggeledahan yang dilakukan KPK.

    Poin pertama, dia membenarkan telah didatangi tim KPK.

    Pada poin kedua, dia mengatakan, tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi.

    “Dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/membantu tim KPK secara professional,” tulis pernyataan itu.

    Sedangkan poin ketiga, Ridwan Kamil tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan sehingga mempersilakan wartawan bertanya langsung kepada tim KPK.

    Diketahui, Rumah Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/3/2025) kemarin.

    Rumah Ridwan Kamil yang diperiksa diketahui berada di Jalan Gunung Kencana, RT 06 RW 06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jabar.

    Diketahui penggeledahan rumah Ridwan Kamil ini diduga terkait kasus korupsi bank daerah di Jawa Barat.

    Setelah melakukan penggeledahan, KPK pun mengungkap peluang pria yang akrab disapa Kang Emil ini dipanggil untuk pemeriksaan.

    Hal ini diungkapkan oleh Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika.

    Tessa menyebut penyidik akan memanggil siapapun saksi yang dianggap memiliki keterangan yang dibutuhkan.

    Terutama dalam pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani.

    “Penyidik akan memanggil saksi siapa pun yang dianggap memiliki keterangan yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani,” kata Tessa, dilansir Kompas TV, Rabu (12/3/2025).

    Sementara itu, sebelumnya Ketua KPK Setyo  Budiyanto mengungkap alasan KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil.

    Yakni untuk memastikan ada tidaknya kaitan Ridwan Kamil dengan kasus korupsi bank daerah ini.

    Selain itu, penggeledahan ini juga bertujuan agar membuat terang kasus korupsi bank daerah.

    “Maka perlu geledah untuk memastikan ada atau tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara bank daerah,” ungkap Setyo, Selasa (11/3/2025).

    KPK Geledah Tempat Lain

    Bukan cuma rumah Ridwan Kamil yang jadi sasaran penggeledahan KPK. Ada beberapa tempat yang benasib sama.

    “Untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini, karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Penggeledahan rumah Ridwan Kamil dan tempat lainnya masih dalam masalah yang sama, terkait bank pelat merah milik BUMD Jawa Barat. 

    Tessa mengatakan, KPK sudah menetapkan lima tersangka terkait kasus tersebut. Mereka adalah penyelenggaraan negara dan pihak swasta.

    Tessa juga mengatakan, KPK akan segera merilis konstruksi perkara dan hasil penggeledahan tersebut pada pekan ini.

    “Kalau sudah selesai, kita akan update beserta rilis terkait perkara tersebut, yang kemungkinan besar akan disampaikan di minggu ini,” katanya. (TribunJabar/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 3 Poin Penting Komentar Jokowi soal Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK atas Dugaan Korupsi Bank Daerah – Halaman all

    3 Poin Penting Komentar Jokowi soal Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK atas Dugaan Korupsi Bank Daerah – Halaman all

    TRIBUNNEWSWIKI.COM – Presiden ke-7 Joko Widodo (Joko Widodo) turut berkomentar terkait dengan rumah mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Diketahui, rumah Ridwan Kamil digeledah KPK terkait dugaan kasus korupsi bank daerah Jabar di Jalan Gunung Kencana, RT 06 RW 06, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jabar, Senin (10/3/2025).

    Jokowi mengaku tidak menyangka rumah Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, digeledah penyidik KPK.

    Terdapat tiga poin penting dari komentar Jokowi terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK. Apa saja?

    1. Kaget

    Jokowi mengaku sangat kaget rumah Ridwan Kamil digeledah KPK.

    “Iya, sangat kaget,” kata Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Selasa (11/5/2025), seperti dikutip dari TribunSolo.com.

    Sebagai informasi, Jokowi pernah memberi dukungan pada Ridwan Kamil dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Alasannya mendukung Ridwan Kamil adalah karena rekam jejaknya.

    Namun, Ridwan Kamil tumbang dikalahkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024.

    RUMAH RIDWAN KAMIL – Penampakan rumah Ridwan Kamil di Jabar yang digeledah KPK. Alphard Plat B terparkir di depan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Jalan Gunung Kencana No. 5, pada Senin (10/3/2025). Terlihat sebanyak lima mobil dan sepeda motor berada di garasi tersebut. Salah satu di antaranya adalah mobil Alphard berpelat nomor B 1908 JK. (TRIBUN JABAR)

    2. Hormati proses hukum

    Jokowi meminta semua pihak untuk menaati proses hukum terkait dengan hal ini.

    Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut juga berharap kasus ini menjadi pelajaran untuk kasus-kasus hukum lainnya.

    Menurut Jokowi kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi semua pejabat.

    “Ya semua proses hukum harus kita hormati. Ya saya kira semuanya bisa belajar dari semua kasus hukum yang ada,” kata dia.

    3. Tidak tahu menahu

    Jokowi mengaku tidak tahu menahu mengenai kasus tersebut, meski diduga terjadi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden.

    Ia dan Ridwan Kamil diketahui aktif berpolitik sebagai eksekutif di waktu yang sama.

    Eks kader PDI-P ini menjabat sebagai Presiden, sedangkan Ridwan Kamil menduduki posisi jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat.

    Akan tetapi, ia mengaku tidak mengetahui keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi dana iklan bank BUMD milik pemerintah provinsi Jawa Barat.

    “Ya kan saya tidak tahu,” pungkasnya.

    Melalui surat pernyataan yang ditulis di selembar kertas, Ridwan Kamil mengakui rumahnya Kota Bandung digeledah penyidik KPK.

    Dalam selembar surat tersebut, tertulis dengan huruf kapital ‘PERNYATAAN RESMI’.

    Terdapat tiga poin pernyataan resmi Ridwan Kamil dalam selembar kertas tersebut.

    Pertama, Ridwan Kamil membenarkan rumahnya didatangi penyidik KPK.

    “Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB,” tulis Emil dalam surat tersebut.

    Kedua, Ridwan Kamil mengakui bila tim KPK menunjukkan surat tugas resmi saat mendatanginya.

    “Tim KPK sudah menunjukan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung/ membantu tim KPK secara profesional,” tulis Ridwan Kamil pada poin kedua.

    Ketiga, Ridwan Kamil meminta insan pers untuk bertanya lebih lanjut kepada KPK.

    “Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, silahkan insan pers bertanya langsung kepada tim KPK,” ucap pada poin ketiga surat yang ditulisnya.

    Di akhir pernyataannya, tertulis nama jelas menggunakan huruf kapital nama RIDWAN KAMIL.

    Alasan KPK geledah rumah RK

    Ketua KPK Setyo Budiyanto, mengungkapkan alasan pihaknya menggeledah rumah RK berdasarkan keterangan saksi terkait kasus dugaan korupsi di bank daerah Jabar.

    Jenderal polisi bintang 3 tersebut menyampaikan penggeledahan perlu dilakukan untuk membuat terang kasus tersebut.

    “Didasari keterangan saksi, maka perlu geledah untuk memastikan ada tidaknya kaitan dengan perkara dan juga membuat terang perkara,” kata Setyo dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025), dilansir Kompas.com.

    Atas penggeledahan itu, Setyo sebelumnya mengatakan telah menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik).

    “Kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan,” ungkap Setyo, Rabu (5/3/2025).

    Selain rumah RK, KPK juga menggeledah lokasi lain.

    Meski demikian, KPK enggan mengungkapkan, di mana saja tempat-tempat itu.

    “Untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini, karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Di Solo, Jokowi Akui Kaget Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK

    (Tribunnews.com/Rakli/Adi Suhendi/Pravitri Retno W) (TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin) (Kompas.com/Haryanti Puspa)

  • Longsor di Dusun Nyalindung Sumedang, Ini 9 Rekomendasi Badan Geologi

    Longsor di Dusun Nyalindung Sumedang, Ini 9 Rekomendasi Badan Geologi

    Liputan6.com, Bandung – Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan 9 rekomendasi terkait bencana gerakan tanah atau tanah longsor di Dusun Nyalindung RT. 002, RW. 010, Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pada Jumat, 21 Februari 2025.

    Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan, kejadian bencana gerakan tanah tersebut memiliki tipe rayapan atau nendatan dan longsoran atau gelinciran.

    “Mengingat curah hujan yang masih tinggi dan masih adanya potensi gerakan tanah di daerah tersebut, untuk menghindari terjadinya longsor susulan yang lebih besar dan jatuhnya korban jiwa, maka disarankan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas serta pengguna jalan di lokasi bencana agar meningkatkan kewaspadaan terutama pada saat dan setelah terjadi hujan lebat dengan durasi yang cukup lama,” ujar Wafid dalam keterangan tertulisnya, dicuplik Bandung, Sabtu (8/3/2025).

    Wafid menyebutkan pula untuk satu bangunan yang rusak dan sekitar delapan bangunan terancam gerakan tanah agar lebh meningkatkan kewaspadaan.

    Wafid menyarankan agar warga sementara waktu dipindahkan tempat yang lebih aman, hingga mitigasi struktural selesai dilakukan.

    “Rekayasa penanganan keruntuhan pada lereng berupa tembok penahan tanah (TPT) atau dinding penahan tanah (DPT) sepanjang akses jalan dusun disertai dengan sistem drainase yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku,” kata Wafid. Lokasi bencana juga harus melakukan penataan sistem drainase dengan sistem aliran yang kedap, serta mengalihkan aliran menjauhi retakan atau area yang longsoran.

    Masyarakat setempat diimbau melakukan pemantauan menerus terhadap perkembangan retakan. Jika terjadi perkembangan yang menerus pada retakan yang telah ada agar segera mengungsi dan melaporkan ke pemerintah daerah setempat.

    “Jika retakan terus berkembang dan meluas, maka bangunan terancam sebaiknya direlokasi ke tempat yang lebih aman,” sebut Wafid.

    Selain itu agar gerakan tanah tidak meluas, di lokasi kejadian bencana sebaiknya memelihara atau mempertahankan, menanam dan memperbanyak tanaman keras berakar kuat dan dalam secara berjenjang untuk memperkuat lereng.

    Masyarakat juga diminta tidak mengembangkan genangan air atau kolam dan pemukiman di atas, pada, dan di bawah lereng pada lereng yang miring.

    “Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami gerakan tanah dan gejala-gejala yang mengawalinya sebagai upaya mitigasi bencana gerakan tanah,” tutur Wafid.

    Wafid menambahkan masyarakat setempat diimbau untuk selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat dalam penanganan bencana gerakan tanah.

     

    Bikin Tersingung, Bupati Banyumas Minta Maaf Soal Anjuran agar ASN WFH karena Ada Varian India di Cilacap

  • Blusukan ke Depok, Dedi Mulyadi Soroti Sungai Kotor di Kantor Wali Kota
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        12 Maret 2025

    Blusukan ke Depok, Dedi Mulyadi Soroti Sungai Kotor di Kantor Wali Kota Megapolitan 12 Maret 2025

    Blusukan ke Depok, Dedi Mulyadi Soroti Sungai Kotor di Kantor Wali Kota
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali melakukan blusukan. Kali ini, ia mengunjungi
    kantor Wali Kota Depok
    pada Selasa (11/3/2025).
    Video rekaman kunjungan Dedi ke kantor pemerintahan daerah Depok itu diunggah melalui kanal YouTube pribadinya.
    Dalam video tersebut, Dedi mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih khasnya. Kedatangannya disambut langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, beserta sejumlah pejabat Pemkot.
    Tak sekadar kunjungan formal, Dedi mengajak Supian meninjau kondisi sungai di sekitar kantor Wali Kota.
    Perhatiannya langsung tertuju pada jembatan di sekitar kantor Wali Kota Depok yang melintasi sungai tersebut.
    “Jembatannya ini didesain kayak di tempat saya itu, dibuat melengkung. Jadi ada sentuhannya. Nanti di situ (sungai) dikasih jaring, sehingga sampahnya setiap hari diangkat,” ujar Dedi sambil memperhatikan struktur jembatan.
    Namun, pemandangan tak sedap menanti ketika mereka berjalan lebih dekat ke sungai.
    Tumpukan sampah plastik terlihat mengambang, terperangkap di jaring yang dipasang di aliran sungai.
    “Ini sudah benar ada jaringnya, tetapi petugas yang mengangkat ini tidak ada,” kritik Dedi melihat kondisi tersebut.
    Melihat permasalahan yang ada, Dedi menyarankan agar Pemkot Depok membangun fasilitas water treatment di area sungai yang penuh sampah itu.
    Menurutnya, dengan sistem pengolahan air yang baik, masalah pencemaran sungai bisa teratasi.
    Tak hanya itu, ia juga memiliki visi untuk mempercantik kawasan tersebut.
    “Nanti kasih ikan kalau sudah jernih. Jadi di situ (jembatan) melengkung, di sekitar sungai diberi taman, indah,” kata Dedi.
    “Lalu ini (tanggulnya) ditinggikan, itu nanti Pak Wali Kota bisa mancing di sini,” tambahnya dengan nada bercanda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megahnya Kantor Lurah Jatiraden yang Minta Sumbangan AC ke Bos Kasur – Halaman all

    Megahnya Kantor Lurah Jatiraden yang Minta Sumbangan AC ke Bos Kasur – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI –  Kantor Lurah Jatiraden di Jalan Camar, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi tampak sepi usai viral proposal permintaan AC ke Bos Kasur, Selasa (11/3/2025). 

    Pantauan TribunJakarta.com, Kantor Kelurahan Jatiraden tampak sepi hanya ada sejumlah staf di meja pelayanan. 

    Tidak ada aktivitas masyarakat yang sedang dilayani atau meminta pelayanan, staf hanya sibuk di meja sambil mengutak-atik komputer. 

    Ditanya keberadaan Lurah, seorang staf mengatakan pimpinan tidak ada di kantor sejak siang. 

    “Tadi pagi ada pak Lurah, siang infonya lagi sama Camat, Pak Sekel (Sekretaris Kelurahan) juga enggak ada,” kata seorang staf. 

    Proposal permintaan dari Kelurahan Jatiraden. 

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, gedung Kantor Keluarahan Jatiraden di Jalan Camar merupakan bangunan baru. 

    Kantor Lurah Jatiraden sebelumnya berlokasi di Jalan Cendrawasih.

    Lokasi tersebut kini sudah dibangun UPTD Puskesmas Jatiraden. 

    Kantor Lurah Jatiraden yang baru memiliki bangunan dua lantai.

    Terdapat ornamen khas betawi berupa hiasan gigi balang di dinding gedung dan ujung atap. 

    Kantor Lurah Jatiraden menempati lahan yang cukup luas, hal ini terlihat dari halaman dan area parkir yang lapang. 

    Untuk ukuran kelurahan, bangunan kantor Kelurahan Jatiraden cukup megah.

    Tidak hanya bangunan utama, di sisi barat terdapat bangunan yang lebih kecil satu lantai mirip aula pertemuan. 

    Jika dilihat dari luar, kantor Kelurahan Jatiraden sebenarnya memiliki dua unit AC yang sudah terpasang di lantai dua.

    Dipanggil Wali Kota

    Pemerintah Kota Bekasi akan memanggil Lurah Jatiraden, Agus Budiyanto terkait viral permintaan pengadaan pendingin ruangan (AC) kepada ‘bos kasur.

    Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Henry Mayors mengatakan pemanggilan itu sebagai bentuk klarifikasi.

    “Kami akan memanggil lurah sebagaimana dimaksud dalam pemberitaan, untuk diminta klarifikasi dan keterangannya,” kata Henry, Selasa (11/3/2025) dikutip dari Warta Kota.

    Henry menjelaskan pihaknya belum dapat menyampaikan secara rinci perihal surat yang viral tersebut.

    Sebab dirinya akan memastikan terlebih dahulu informasi yang ada di dalam surat tersebut.

    “Kami akan klarifikasi dulu pak, agar mengetahui maksud dan tujuannya sehingga informasinya utuh tidak setengah-setengah,” jelasnya. 

    Wali Kota Bekasi Siap Beri Sanksi Jika Ada Pelanggaran

    Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memastikan akan memberikan sanksi jika Lurah Jatiraden terbukti melakukan pelanggaran terkait permintaan sumbangan AC ini.

    Tri menegaskan bahwa semua kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan seharusnya dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau mekanisme resmi lainnya.

    “Jika terbukti ada pelanggaran aturan atau prosedur, sanksi administratif akan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab,” kata Tri dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Tri menambahkan bahwa permintaan bantuan secara langsung kepada pengusaha tanpa mekanisme resmi dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas pemerintahan.

    “Meminta bantuan langsung kepada pengusaha tanpa prosedur yang sah dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas pemerintah,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah untuk memahami dan mematuhi prosedur yang berlaku guna menghindari masalah hukum.

    “Kami menghargai peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan akan terus memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan,” ujar Tri.

    Tri juga memastikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi membuka ruang bagi dunia usaha yang ingin berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

    Namun, ia menegaskan bahwa kontribusi tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah.

    “Kami mengapresiasi niat baik dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah, tetapi semua harus dilakukan sesuai prosedur agar tidak melanggar aturan yang berlaku,” tutupnya.

    Viral di media sosial

    Sebelumnya  sebuah surat mengatasnamakan Lurah Jatiraden, Agus Budiyanto meminta pengadaan pendingin udara (AC) kepada pihak yang disebut ‘Bos Kasur’ viral di media sosial.

     “Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang nyaman dan ramah kepada masyarakat kelurahan Jatiraden sehingga maka perlu diciptakan kondisi ruangan kantor kelurahan yang sejuk bersih dan nyaman terutama di ruangan yang menjadi tempat pelayanan bagi masyarakat kantor kelurahan Jatiraden,” tulis dalam surat.

    “Sekarang ini menempati gedung baru yang cukup luas dengan jumlah ruangan yang lumayan banyak namun dari segi sarana prasarana pendukungnya masih belum memadai terutama masih kurangnya alat pendingin ruangan atau AC, maka berkaitan dengan hal tersebut guna menunjang aktivitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kami bermaksud mengajukan permohonan bantuan pengadaan pendinginan ruangan AC kepada perusahaan yang bapak ibu pimpin,” tambahnya.

    Surat tersebut terlihat dengan nomor 23/CSR/Kl.Jrd/2025 dan tercantum tanda tangan Agus serta stempel Kelurahan Jatiraden.

    Sumber: Tribun Jakarta/Kompas.com/Warta Kota

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Hanya Ada Staf, Begini Penampakan Kantor Lurah Jatiraden Bekasi Setelah Viral Minta AC ke Bos Kasur