provinsi: JAWA BARAT

  • HP Buatan Indonesia Diekspor ke Luar Negeri, Ini Model dan Mereknya

    HP Buatan Indonesia Diekspor ke Luar Negeri, Ini Model dan Mereknya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Samsung diketahui jadi salah satu vendor dunia yang memiliki pabrik di Indonesia. Fasilitas itu melakukan perakitan dan sejumlah hasilnya dikirimkan perangkat ke luar negeri.

    Salah satunya adalah model A336 atau yang dipasarkan sebagai Samsung A33 5G. Januari lalu, Samsung melalui pabrikan di Indonesia mengirimkannya menuju Fillipina.

    “Ke Filipina. Ini pertama kali. [Modelnya] A336,” kata presiden SEIN-S Yoo Jung Young ditemui di PT Samsung Electronics Indonesia, Cikarang Utara, Bekasi, Selasa (7/1/2025).

    Sejauh ini, perangkat yang dihasilkan dari pabrik Samsung tersebut masih didominasi untuk dipasarkan di dalam negeri. Sementara sisanya sekitar 20% dikirimkan ke luar negeri.

    “2024 ini Samsung 77 persen [untuk pasar] lokal. Sisanya ekspor produksinya kita lihat dari data tadi,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Setia Diarta.

    Samsung A336 . (Samsung)

    Dalam kesempatan yang sama, dia diketahui melakukan pertemuan dengan sejumlah petinggi Samsung di sana. Salah satu bahasan terkait aturan pemenuhan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

    Raksasa Korea Selatan itu membeberkan persiapan pemenuhan TKDN yang baru. Rencananya pemerintah akan menaikan tingkat TKDN dari 35% menjadi 40%.

    Dia menilai sejumlah produk telah memenuhi syarat TKDN yang baru. Begitu juga dengan perusahaan produsen smartphone lainnya.

    “Lebih pada bagaimana kita melihat kesiapan Samsung untuk TKDN, karena berencana untuk HKT TKDN dinaikkan ke 40%,” kata dia.

    “Pertemuan terakhir dengan asosiasi mereka menyanggupi. Karena memang ada beberapa part yang bisa dioptimalkan untuk TKDN,” dia menjelaskan.

    Saat ini, hampir semua HP yang dijual di Indonesia adalah smartphone yang dirakit secara lokal. Satu-satunya merek HP yang masih diimpor adalah iPhone. Apple diperbolehkan mengimpor dan menjual iPhone di RI karena mendapatkan TKDN “khusus” melalui investasi pembangunan fasilitas Apple Developer Academy.

    Samsung, beserta merek HP China seperti Oppo, Vivo, dan Xiaomi, sudah memiliki pabrik HP di RI atau bekerja sama dengan pabrik di RI untuk merakit HP.

    (dem/dem)

  • Perempuan Bangsa bantu korban banjir di Kampung Pemulung Bekasi

    Perempuan Bangsa bantu korban banjir di Kampung Pemulung Bekasi

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Perempuan Bangsa bantu korban banjir di Kampung Pemulung Bekasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Badan otonom Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), DPP Perempuan Bangsa bekerjasama dengan Rumah Singgah Balarenik Bekasi menyalurkan bantuan kepada korban banjir di perkampungan pemulung di Bintara Jaya, Kota Bekasi.

    Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, Hindun Anisah, mengatakan bantuan yang diberikan berupa sembako dan dukungan legalitas administrasi kependudukan.

    “Kami bersama yayasan Balarenik menyalurkan bantuan pangan. Tidak hanya itu, kami juga konsern pada administrasi kependudukan,” kata Hindun seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (12/3).

    “Melihat anak-anak pemulung ini semuanya pada pintar, tapi tidak bisa bersekolah karena tidak adanya administrasi kependudukan. Ini yang perlu diselesaikan agar setidaknya mereka bisa bersekolah di sekolah merdeka,” tambahnya.

    Ia menyebut, adapun bantuan yang diberikan kepada 100 kepala keluarga di perkampungan pemulung.

    “Ini salah satu program dari kami, Perempuan Bangsa, bentuk kepedulian kami pada korban banjir, khususnya anak-anak dan keluarga pemulung,” ujar Hindun.

    Ia mengaku bantuan ini tepat sasaran, mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi, tak hanya ekonomi, tetapi juga administrasi kependudukan yang menghambat akses pendidikan.

    “Banyak anak yang sulit sekolah karena masalah administrasi,” jelasnya.

    Hindun juga mengamati kecerdasan anak-anak pemulung dan menekankan pentingnya stimulasi tumbuh kembang mereka.

    “Anak-anak ini cerdas, generasi berkualitas. Sayang jika mereka kurang sentuhan pendidikan dan gizi,” paparnya.

    Lebih lanjut, Hindun berharap pemerintah berperan aktif dalam pemerataan pendidikan dan penyelesaian administrasi kependudukan. “Pemerintah perlu jemput bola, anak-anak di sini tak bisa menunggu,” tegasnya.

    Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah dalam memastikan akses pendidikan bagi semua anak, tanpa terhalang masalah administrasi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Komunitas Fortuner Bantu Korban Banjir

    Komunitas Fortuner Bantu Korban Banjir

    Jakarta

    Beberapa wilayah di Jabodetabek sempat terendam banjir belum lama ini. Komunitas pencinta Toyota Fortuner, ID42NER, turut mengulurkan tangan untuk membantu korban banjir.

    ID42NER menyalurkan bantuan sosial bagi korban banjir. Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan oleh Presiden ID42NER Djoko Wiyono bersama Ketua Chapter Bekasi, Miftahul Rizki, kepada warga terdampak di Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Presiden ID42NER Djoko Wiyono mengatakan donasi kegiatan baksos ini terkumpul dari seluruh anggota ID42NER se-Indonesia. Bantuan untuk para warga korban banjir beragam, mulai dari sembako, alat-alat kebersihan, hingga obat-obatan.

    “Bantuan kami diterima langsung oleh Kepala Desa Bojong Kulur, Firman Riansyah SE, yang disaksikan oleh jajaran perangkat desa setempat,” kata Presiden ID42NER Djoko Wiyono dalam siaran persnya.

    Berdasarkan penjelasan perangkat desa, banjir yang melanda Desa Bojong Kulur menyebabkan dampak signifikan bagi warga setempat. Berdasarkan data sementara, ratusan rumah warga terendam air dengan ketinggian 1 meter hingga 4 meter di beberapa titik. Selain itu, puluhan keluarga terpaksa mengungsi ke posko darurat akibat kondisi rumahnya tidak dapat dihuni.

    Selain itu, infrastruktur desa, termasuk akses jalan dan fasilitas umum, juga mengalami kerusakan cukup parah.

    “Jumlah KK yang terdampak banjir kemarin sebanyak 4.971 KK. Total ada 20 RW dengan populasi sekitar 20 ribu warga,” kata Djoko mengutip keterangan perangkat Desa Bojong Kulur.

    “Komunitas otomotif ID42NER berharap bahwa bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir serta menjadi bentuk solidaritas antar sesama. Komunitas ini juga terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial di masa mendatang,” ujarnya.

    Komunitas ID42NER aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan di Indonesia. Selain menjadi wadah bagi para penggemar otomotif, komunitas ini juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.

    (rgr/dry)

  • KAI Properti Lakukan Peningkatan dan Pengembangan Stasiun Tanah Abang

    KAI Properti Lakukan Peningkatan dan Pengembangan Stasiun Tanah Abang

    JABAR EKSPRES – KAI Properti turut berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dengan melakukan pengembangan dan penataan landscape di Stasiun Tanah Abang. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, modern, dan ramah bagi pengguna dan penumpang Stasiun Tanah Abang.

    Proyek ini merupakan hasil kolaborasi antara KAI Properti dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam rangka mendukung pengembangan Stasiun Tanah Abang sebagai Kawasan Berorientasi Transit atau Transit Oriented Development (TOD).

    Baca juga : KAI Properti Gelar Acara “Berbagi Kasih Menyambut Bulan Suci Ramadhan”

    Sebagai pusat TOD yang melayani kegiatan perdagangan dan perkantoran di Jakarta Pusat, pengembangan landscape Stasiun Tanah Abang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi para penumpang.

    Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas layanan, baik dari segi kemudahan akses, kenyamanan, maupun keamanan.

    Direktur Utama KAI Properti, Iwan Eka Putra, menyampaikan, “Pengembangan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna transportasi publik. Dengan memperbaiki tata letak area stasiun, kami berharap para penumpang dapat menikmati kenyamanan dan kemudahan yang lebih baik saat beraktivitas di Stasiun Tanah Abang.”

    Baca juga : KAI Daop 2 Bandung Melarang Masyarakat Ngabuburit di Jalur Kereta Api

    Pengembangan Stasiun Tanah Abang mencakup peningkatan fasilitas penunjang seperti area tunggu yang lebih nyaman, penambahan jalur pedestrian, serta peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

    Dengan pengembangan ini, Stasiun Tanah Abang diharapkan mampu menampung lebih banyak penumpang, mengurangi kepadatan, dan menciptakan lingkungan yang lebih tertata serta ramah bagi semua pengguna.

  • Perempuan Bangsa Bantu Korban Terkena Banjir Bekasi, Pastikan Rehabilitasi Terus Berjalan – Halaman all

    Perempuan Bangsa Bantu Korban Terkena Banjir Bekasi, Pastikan Rehabilitasi Terus Berjalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Perempuan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyalurkan bantuan kepada masyarakat Bekasi yang terdampak banjir.

    Adapun bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum Perempuan Bangsa PKB Nihayatul Wafiroh beserta jajaran Pengurus DPP  Perempuan Bangsa.

    Hadir antara lain Ketua Perempuan Bangsa DPC Kabupaten Bekasi Ade Damroh dan Kepala Desa Huripjaya M. Yakup beserta jajaran. 

    Bantuan yang diserahkan berupa 500 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir dan 500 paket makanan pendamping ibu hamil dan balita di Desa Huripjaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. 

    Nihayatul yang akrab dipanggil Ninik  menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas Perempuan Bangsa terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah banjir.

    “Tidak ada seorang pun yang ingin mengalami musibah. Namun karena ini dari Allah maka kita harus meyakini bahwa Allah jugalah yang akan membantu kita,” kata Ninik dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).

    Selain itu, Ninik juga menyampaikan komitmen Perempuan Bangsa untuk dapat hadir membantu masyarakat.

    “Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Perempuan Bangsa PKB akan terus hadir dan berperan aktif dalam membantu masyarakat korban banjir seperti memberikan program rehabilitasi, pelatihan, atau dukungan lanjutan yang akan diberikan kepada masyarakat,” tambahnya.

    Pada bulan ramadan ini, Perempuan Bangsa melakukan giat sosial dengan memberikan paket sembako, bahan makan, takjil, makanan berbuka, obat-obatan dan masih banyak lagi. Acara giat sosial ini juga dilakukan oleh DPW, DPC bahkan DPAC di beberapa wilayah di Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lokasi lainnya.

    Pada kesempatan itu, Ninik dan seluruh jajaran Perempuan Bangsa juga berinteraksi langsung dengan warga untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan. 

    Kegiatan ini menjadi bagian dari wujud nyata Perempuan Bangsa dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi kelompok paling rentan dalam situasi bencana.

    Selain itu, di sela-sela pemberian bantuan ketua Bidang Sosial yang akrap dipanggil Gita KDI membawakan sebuah lagu untuk menghibur masyarakat. 

    “Dengan adanya aksi nyata ini, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk membantu masyarakat terdampak banjir dan memperkuat solidaritas sosial dalam menghadapi bencana,” kata Ninik.

    “Kami mengajak seluruh lapisan tidak memaknai politik hanya kekuasaan, namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaknai politik sebagai upaya dalam melayani masyarakat sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan advokasi,” tandasnya.

  • Usai Pagar Laut, Kini Muncul Sertifikasi Lahan di Wilayah Sungai

    Usai Pagar Laut, Kini Muncul Sertifikasi Lahan di Wilayah Sungai

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) angkat bicara terkait dengan temuan sertifikasi lahan rumah warga di sekitar wilayah sungai yang dikelola oleh Balai Badan Wilayah Sungai (BBWS).

    Wakil Menteri (Wamen) Kementerian PU, Diana Kusumastuti menyatakan pihaknya bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait untuk membahas temuan tersebut.

    Diana menjelaskan bahwa dirinya bakal segera bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid hingga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyani mengatasi hal itu.

    “Memang kemarin saya lihat ya, di Cisarua itu banjirnya itu menerjang permukiman penduduk yang berada di atas sungai. Ya, benar-benar di atas sungai, kayak gitu,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Diana menjelaskan, pemukiman penduduk itu berdiri di sekitar wilayah Sempadan sungai. Berdasarkan temuannya, masyarakat di sekitar sungai itu telah menggenggam sertifikat hak milik (SHM). 

    Dirinya lantas mengaku telah berkoordinasi dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengeluarkan regulasi yang mampu menangani hal tersebut.

    “Saya usul kepada Pak Gibran kemarin juga kepada Bupati Sukabumi ya, itu agar sempadan sungai itu kalau bisa jangan ada rumah-rumah. Kalau sempadan sungai itu kan harusnya lahan kosong, sehingga nanti kalau airnya melampias dan sebagainya, ya masih di sempadan sungai tersebut,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid segera mengkaji adanya temuan sertifikat hak milik (SHM) yang ada di lahan area sungai.

    Pasalnya, proses sertifikasi yang terjadi di sekitar lahan sungai tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama adanya penyempitan area sungai yang belakangan menyebabkan banjir di beberapa wilayah Jabodetabek. 

    “Akan kita kaji case by case. Kalau prosesnya tidak benar dan ditemukan ada kecurangan, akan kita batalkan, tapi kalau prosesnya benar dan memang itu haknya, akan ada pengadaan tanah, ganti rugi kerahiman,” jelas Nusron dalam keterangan tertulis, Rabu (12/3/2025). 

    Sebagai langkah lanjutan mengurangi pembangunan bangunan di daerah aliran sungai (DAS) dan meminimalisir risiko banjir serta erosi tanah, Nusron mengaku bakal segera menerbitkan sertifikat hak pengelolaan (HPL) di kawasan sempadan sungai. 

    Rencananya, tanah di sempadan sungai akan didaftarkan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan HPL berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). 

    “Tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai, itu kita tetapkan nanti menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai [BBWS],” tambahnya.

  • Besok! Bupati Rudy Susmanto Undang Kepala Daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    Besok! Bupati Rudy Susmanto Undang Kepala Daerah se-Jawa Barat ke Bogor

    JABAR EKSPRES – Bupati Bogor Rudy Susmanto mengundang seluruh kepala daerah se-Provinsi Jawa Barat untuk hadir di Kabupaten Bogor pada Kamis (13/3/2025).

    Pertemuan yang akan berlangsung di Komplek Perkantoran Pemkab Bogor, Cibinong itu akan membahas sejumlah persoalan mengenai kewilayahan.

    Selain kepala daerah, rencananya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama menteri kabinet merah putih akan hadir.

    BACA JUGA:Kerap Dituding Banjir Akibat Kiriman dari Bogor, Rudy Susmanto Ajak Kepala Daerah Lain untuk Atasi Bersama 

    “Kalau tidak ada perubahan, mengundang beberapa menteri dan seluruh bupati wali kota se-Provinsi Jawa Barat sekaligus silaturahmi bersama buka puasa,” ujarnya, Rabu (12/3).

    Rudy Susmanto mengatakan, kolaborasi merupakan kunci untuk mengatasi persoalan, termasuk penanganan bencana.

    Menurutnya, hal itu membutuhkan kekompakan pemangku kepentingan dari hulu ke hilir.

    BACA JUGA:Ungkap Produksi hingga Pengedaran MinyaKita Palsu, Bupati Rudy Susmanto Apresiasi Polres Bogor

    Ia juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta Wali Kota Depok Supian Suri di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/3) lalu.

    Pembahansnya yakni, untuk mengatasi banjir akibat dari luapan aliran Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi.

    Selain itu, pertemuan tersebut membahas penanganan banjir agar dilakukan secara simultan dari hulu ke hilir.

    Pasalnya, dua aliran sungai itu berujung di Bojongkulur, Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kota Bekasi, yang dilanda banjir parah belum lama ini.

    BACA JUGA:Bupati Bogor Rudy Susmanto: Retret 2025 di Magelang, Momentum Bersejarah Bangun Indonesia

    Menurut dia, penanganan banjir harus dilakukan secara tuntas, agar tidak berulang pada waktu mendatang. Sehingga, pembagian kewenangan penting untuk dipahami masing-masing daerah.

    Pemerintah Kabupaten Bogor akan fokus pada penanganan Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas, yang melintasi wilayah Bojongkulur. Kemudian penanganan kawasan Puncak.

    “Berarti kan kita bicaranya di bawah, di Bekasi kita juga sama sama berkolaborasi Puncak mudah-mudahan dari Pemprov DKI juga ada pengertian yang sama dengan kita. Kita kolaborasi bersama sama,” kata Rudy.

  • Pemkot Bogor kaji jalur alternatif pengganti Jalan Saleh Danasasmita

    Pemkot Bogor kaji jalur alternatif pengganti Jalan Saleh Danasasmita

    ANTARA – Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin pada Rabu (12/3) meminta pemeriksaan menyeluruh pasca amblesnya Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan. Pemerintah Kota Bogor juga tengah mengkaji jalur alternatif di sekitar Sumur Tujuh Sebagai pengganti Jalan Salah Danasasmita. (Fadzar Ilham Pangestu/Rayyan/Rijalul Vikry)

  • Gubernur Jabar dijadwalkan bahas DAS dengan 3 menteri pada Senin

    Gubernur Jabar dijadwalkan bahas DAS dengan 3 menteri pada Senin

    kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan tiga menteri untuk membahas tentang daerah aliran sungai (DAS), di Kantor Kementerian PU Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.

    Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    “Kalau rumah di bantaran sungai kita akan menetapkan, nanti kita hari Senin akan rapat di Kementerian PU, dengan Menteri ATR/BPN, Menteri PU, kemudian Menteri PKP, kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah,” ujar Dedi di Kementerian PKP Jakarta pada Rabu.

    Kemudian nantinya, lanjut dia, area bantaran sungai itu juga akan ditanami pohon yang khas sehingga menjadi indah.

    “Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah telanjur ada perumahan, harus dicari solusi bagaimana ke depannya agar tidak banjir lagi,” kata Dedi.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai dan menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

    Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di Komplek Wali Kota Depok, untuk komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang output-nya fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

    Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti dipegang balai besar sungai wilayah sehingga tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

    “Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

    Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikat akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

    Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai.

    Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dicari Dedi Mulyadi saat Pembongkaran Hibisc Fantasy, Kasatpol PP: Saya Sedang Ngaji

    Dicari Dedi Mulyadi saat Pembongkaran Hibisc Fantasy, Kasatpol PP: Saya Sedang Ngaji

    Jabarekspres.com, BOGOR – Kasatpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid, membantah kabar yang menyebutkan dirinya tidak hadir saat pembongkaran wisata Hibisc Fantasy di Puncak.

    Pada Kamis (6/3) lalu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, bersama KLHK, Menko Pangan, dan Bupati Bogor melakukan inspeksi dadakan (sidak) di kawasan Puncak. Dedi Mulyadi meminta agar tempat wisata yang dikelola oleh BUMD Jabar segera dibongkar karena melanggar aturan.

    Namun, saat pembongkaran dilakukan, Kasatpol PP tidak terlihat di lokasi bersama Dedi Mulyadi.

    Cecep Imam Nagarasid menjelaskan bahwa dirinya memang hadir di lokasi, tetapi tidak bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi karena adanya miskomunikasi.

    “Mis komunikasi, waktu itu saya ada di lokasi. Cuma, saat itu beliau (Gubernur Jabar) sudah turun, saya baru sampai. Saya tetap ada di sana dan mendukung prosesnya,” kata Cecep, Rabu (12/3).

    Cecep juga mengonfirmasi bahwa pada saat Gubernur Jabar berada di kawasan Puncak dan memerintahkan pembongkaran tempat wisata tersebut, ia sedang mengaji.

    “Saat itu saya sedang ngaji dan mendapat kabar tentang kehadiran Pak Dedi. Sebetulnya, yang seharusnya mendampingi adalah pimpinan yang memberi perintah,” ujarnya.

    Ia menambahkan, meskipun dirinya tidak dapat hadir tepat waktu, ia memerintahkan anggotanya untuk segera bergerak. “Akhirnya saya hadir, meskipun terlambat. Anggota saya sudah diberi perintah dan sudah ke lokasi. Namun, saat saya tiba, beliau sudah turun,” jelas Cecep.

    Selain itu, Cecep mengungkapkan bahwa Satpol PP Kabupaten Bogor memiliki program mengaji setiap pagi mulai pukul 07.30 WIB, dengan target anggota membaca minimal satu atau dua ayat Al-Qur’an setiap harinya selama Ramadan.

    “Minimal kita membaca satu atau dua ayat. Jadi saya wajibkan anggota untuk ngaji setengah 8 pagi, jadi Satpol PP mengaji,” tuturnya.

    Meskipun begitu, Cecep memastikan bahwa sekitar 30 anggota Satpol PP Kabupaten Bogor turut terlibat dalam proses pembongkaran, dengan beberapa di antaranya membantu membersihkan puing-puing dan menyemprot jalan.

    “Sekali lagi, ada 30 anggota yang terlibat, sedang menata dan membersihkan puing-puing, serta menyemprot jalan,” pungkasnya.