Xcloud.id

provinsi: JAWA BARAT

  • Legislator Herman Khaeron Minta Produsen MinyaKita yang Kurangi Isi Kemasan Diproses Hukum

    Legislator Herman Khaeron Minta Produsen MinyaKita yang Kurangi Isi Kemasan Diproses Hukum

    Menurut Hero, kasus pengurangan volume minyak goreng dalam kemasan MinyaKita ini mencuat di tengah keluhan masyarakat soal ketidaksesuaian isi dengan takaran yang tertera di kemasan. 

    “Kami mendorong pemerintah untuk bertindak cepat agar tidak merugikan konsumen lebih lanjut. Terlebih menjelang hari raya Idul Fitri,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) menetapkan satu orang tersangka terkait kasus pengurangan takaran minyak goreng merek Minyakita kurang dari satu liter.

    Satu orang itu diketahui atas nama inisial AWI. Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan sidak Menteri Pertanian (Mentan) dengan Satgas Pangan Polri dan beberapa kementerian/lembaga di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Mereka menemukan adanya penjualan Minyakita yang harganya dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Dalam kegiatan itu, mereka juga melakukan pengecekan takaran minyak yang di dalam botol maupun pouch. Hasilnya, isi dari minyak tersebut hanya 700-800 mililiter saja dan bukan satu liter atau 1.000 mililiter.

    Dari hasil temuan itu, Satgas Pangan langsung melakukan penyelidikan ke lokasi maupun kepada produsen yang memproduksi Minyakita yang ditemukan pihaknya itu.

    “Selanjutnya pada hari Minggu, 9 Maret, kita mendapatkan lokasi yang dimaksud, yaitu tepatnya di Jalan Tole Iskandar nomor 75 Sukamaju, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Kemudian kita melakukan konfirmasi kepada karyawan yang ada di situ, memastikan bahwa apakah benar ini lokasi PT Alta Global,” kata Helfi.

  • Anggota Komisi VI minta tindakan tegas bagi oknum pemalsu Minyakita

    Anggota Komisi VI minta tindakan tegas bagi oknum pemalsu Minyakita

    Artinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat produksi Minyakita yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemendag.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VI DPR RI M. Sarmuji meminta Pemerintah dan penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang memalsukan produk minyak goreng kemasan dari Kementerian Perdagangan, Minyakita.

    “Kecurangan yang dilakukan oknum-oknum penyeleweng tersebut sudah sangat vulgar,” kata Sarmuji dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (12/3).

    Apalagi, kata dia, kerugian masyarakat sudah sangat banyak, pelanggaran oleh oknum ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 tentang perbuatan yang dilarang bagi perilaku usaha terkait ukuran, takaran, timbangan tidak sesuai dengan sebenarnya.

    Dikatakan pula bahwa kejahatan oknum pemalsu Minyakita merupakan kesengajaan yang terang benderang. Kecurangan tersebut sangat merugikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

    Menurut dia, pengusutan juga harus dilakukan terhadap oknum perusahaan produsen yang tidak sama sekali terdaftar. Akan tetapi, mereka melalukan kegiatan produksi yang mengatasnamakan produk Minyakita.

    “Saya juga mendapatkan laporan praktik kecurangan dalam peredaran minyak goreng curah berlabel Minyakita palsu,” kata dia.

    Perlindungan terhadap konsumen, kata dia, harus jadi prioritas utama karena peredaran minyak goreng subsidi ini dengan kemasan yang mirip tetapi harga jual relatif mahal dan dengan takaran yang tidak sesuai.

    “Artinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membuat produksi Minyakita yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan,” katanya.

    Sarmuji mengaku mendapatkan banyak laporan tentang pengurangan takaran oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan kecurangan dengan cara mengganti label dan mengurangi kuantitas takaran minyak.

    Wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi perdagangan, kawasan perdagangan dan pengawasan persaingan usaha, dan BUMN ini menegaskan bahswa Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan harus bisa menemukan oknum produsen dan jaringan distribusi mereka dengan secepatnya-cepatnya.

    Anggota Komisi VI DPR RI ini meminta masyarakat yang merasa dirugikan dapat melaporkan langsung ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang mempunyai wewenang langsung dalam menerima keluhan yang tidak sesuai dengan aturan.

    Ia juga meminta Pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap produksi dan distribusi minyak goreng bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan secara ilegal.

    Legislator ini meminta agar Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan melakukan audit secara menyeluruh terhadap produsen yang memiliki izin produksi.

    Jika memang ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh produsen, Pemerintah segera mencabut izin usaha dan memberikan sanksi administratif serta pidana sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen.

    “Pelanggarannya sudah sangat berat, wajib untuk diusut secara tuntas,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepolisian Resor Bogor mengungkap tempat produksi minyak goreng dengan merek Minyakita yang diketahui palsu di Desa Cijujung, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro saat konferensi pers di tempat produksi, Senin (10/3), menjelaskan bahwa pengelola memperoleh minyak goreng curah dari berbagai tempat, kemudian mengemasnya dengan kemasan menyerupai Minyakita di lokasi tersebut.

    Minyak goreng yang dikemas menggunakan plastik itu volumenya tidak mencapai 1 liter per kemasan. Namun, dijual per 1 liter seharga Rp15.600,00. Dengan demikian, harga yang didapat oleh masyarakat menyentuh angka Rp18 ribu.

    “Jadi, yang kami dalami ini soal pengurangan takaran dengan mengubah kemasan menyerupai Minyakita. Akan tetapi, tidak dilengkapi keterangan berat bersih serta BPOM,” kata AKBP Rio.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rektor: IPB telah kembangkan produk-produk dari kelapa sawit

    Rektor: IPB telah kembangkan produk-produk dari kelapa sawit

    Insya Allah PTPN bisa memberikan support untuk IPB membangun pabrik mini minyak goreng

    Jakarta (ANTARA) – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan IPB telah mengembangkan produk-produk dari kelapa sawit.

    “Produk-produk yang sudah kita kembangkan, antara lain helm dari limbah sawit, kemudian rompi anti-peluru dari limbah sawit, fashion dari limbah sawit, baju dari limbah sawit sudah kita kembangkan, itu semua sudah komersial,” katanya dalam Seminar Nasional Huluisasi dan Hilirisasi Sawit sebagai Motor Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia serta Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional dikutip di Jakarta, Rabu.

    Terkait rompi anti peluru, dia menyatakan bahwa produk tersebut sudah dilihat oleh Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dan diuji coba oleh PT Pindad (Persero). Berdasarkan hasil tes, rompi tersebut terbukti mampu menahan peluru dengan ukuran dan senjata tertentu.

    Namun, lanjutnya, masih ada koreksi dari pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri karena rompi yang dibuat IPB masih terlalu berat.

    “Nah, sehingga kita riset lagi, sehingga sekarang menghasilkan rompi yang sudah mulai agak tipis, sehingga dibawa oleh tentara,” katanya.

    IPB juga disebut telah berkembang menjadi pusat riset dalam bidang biomaterial yang diarahkan guna kebutuhan industri pertahanan. Salah satunya ialah pemanfaatan kitosan dari kulit udang yang dipakai untuk lapisan pesawat tempur, seperti mengurangi jejak radar, sehingga lebih sulit terdeteksi oleh radar musuh.

    Menurut dia, ke depan pihaknya juga bakal memanfaatkan limbah sawit yang digunakan untuk kebutuhan industri biomaterial.

    “Makanya, sekarang kita sudah masuk industri pertahanan, IPB ini. Karena apa? Kita berkembang dengan perspektif tentang pengembangan biomaterial,” ujar Arif.

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengharapkan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau Holding Perkebunan (PTPN) bisa segara mendukung IPB mengembangkan pabrik mini minyak goreng.

    “IPB sudah punya 60 hektare sawit, dan kami sudah buat pabrik pengolahan CPO-nya (Crude Palm Oil), dan sekarang selangkah lagi membuat pabrik minyak goreng. Kemarin dengan Pak Dirut (Direktur Utama) PTPN, Pak Gani (Muhammad Abdul Gani), kita sudah diskusi, Insya Allah PTPN bisa memberikan support untuk IPB membangun pabrik mini minyak goreng,” ungkapnya.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • AHY: “Giant sea wall” tak boleh tergesa-gesa karena tak bisa dianulir

    AHY: “Giant sea wall” tak boleh tergesa-gesa karena tak bisa dianulir

    Kami terlebih dahulu harus matangkan konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu dianulir kemudian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa proyek pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa karena infrastruktur tersebut tidak bisa dianulir di masa depan.

    AHY menjelaskan bahwa pihaknya bersama kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Bappenas dan pemangku kepentingan lain terus menyusun konsep yang mutakhir agar perencanaan matang.

    “Ini adalah sebuah proyek yang besar. Kami terlebih dahulu harus matangkan konsepnya, tidak boleh tergesa-gesa karena tidak bisa setelah itu dianulir kemudian,” kata AHY usai memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

    Menko AHY mengatakan bahwa pihaknya serta kementerian terkait terus mempelajari dan mematangkan perencanaan pembangunan tanggul raksasa di pantai utara Pulau Jawa tersebut.

    Menurut dia, proyek pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang dari Banten, Jakarta, Cirebon, hingga Jawa Timur tersebut juga memerlukan diskusi dari pemerintah daerah yang terlibat untuk menyerap aspirasi dan menghasilkan solusi terbaik.

    “Ini juga akan melibatkan banyak pemerintah daerah. Presiden dalam arahan beliau kan (tanggul laut) tidak hanya Jakarta, tapi Jakarta, Banten, Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur, tentu kami harus duduk bersama dan mendengarkan aspirasi sekaligus juga mencari solusi yang terbaik,” kata AHY.

    AHY menambahkan bahwa perencanaan yang matang terhadap proyek tanggul laut ini juga mempertimbangkan pada kemampuan APBN membiayai proyek tersebut.

    Berdasarkan lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 mengenai Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Proyek Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa masuk dalam daftar indikasi Proyek Strategis Nasional 2025-2029.

    Adapun dalam daftar tersebut untuk lokasinya direncanakan meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah.

    Presiden Prabowo berencana membangun tanggul laut raksasa di pantai utara Pulau Jawa sepanjang 700 kilometer dari Banten sampai dengan Jawa Timur. Presiden, dalam beberapa kesempatan, mengakui pembangunan tanggul laut bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu puluhan tahun.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dampingi Jeje Govinda Jadi Bupati Bandung, Syahnaz Sadiqah Pilih Mundur dari Dunia Hiburan

    Dampingi Jeje Govinda Jadi Bupati Bandung, Syahnaz Sadiqah Pilih Mundur dari Dunia Hiburan

    JAKARTA – Adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah mengatakan bahwa ia akan mundur sementara dari dunia keartisan atau hiburan. Hal ini dilakukan Syahnaz demi fokus mendampingi suaminya, Ritchie Ismail atau Jeje Govinda menjadi Bupati Bandung Barat.

    “Pastinya kalau untuk dunia hiburan, untuk dunia artisnya pasti saya ingin lebih fokus (temani suami) dulu ke Bandung Barat,” kata Syahnaz Sadiqah dikutip VOI dari instagram @pembasmi.kehaluan.reall, Rabu, 12 Maret.

    Ia menjelaskan kalau masih mengambil pekerjaan syuting takutnya tidak bisa membagi waktu untuk mendampingi sang suami.

    “Jadi kan nanti susah untuk membagi waktu antara kerjaan syuting atau sama di sini, pasti nanti akan sulit. Jadi untuk sekarang pastinya saya akan fokus dulu untuk di Bandung Barat,” jelasnya.

    Syahnaz sendiri mengatakan, sejauh ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan olehnya sehingga memutuskan untuk istirahat dari dunia hiburan.

    “Pasti nanti banyak kegiatan-kegiatan, mungkin dari buka bersama atau berbagi juga. Pastinya nanti akan disusul dengan kegiatan-kegiatan lainnya,” beber Syahnaz.

    Sebagai informasi, Jeje Govinda resmi dilantik menjadi Bupati Bandung Barat pada 20 Februari. Syahnaz sendiri dilantik menjadi Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kabupaten Bandung Barat, Pembina Posyandu, sekaligus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Bandung Barat.

  • Menhut segel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu DAS Bekasi

    Menhut segel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu DAS Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menyegel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Jawa Barat.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Menhut menyebut pengelola akan dipanggil untuk pengumpulan data.

    “Untuk di kawasan hutan di Bogor, kami sudah membuat papan pengumuman terhadap 29 unit villa atau taman wisata yang kemungkinan besar melanggar undang-undang dengan melakukan aktivitas tanpa izin di dalam kawasan hutan,” ujar Menhut Raja Antoni.

    “Mekanismenya nanti tempat-tempat yang sudah dipasang segel itu akan dipanggil, untuk pengumpulan data, pengumpulan dokumen, secara legalnya seperti apa pada ujungnya nanti akan tetap ada penegakan hukum sesuai aturan Kehutanan,” kata dia menambahkan.

    Lebih lanjut, Menhut Raja Antoni mengatakan, nantinya jika 29 bangunan yang telah disegel ini terbukti melanggar maka pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti dilakukannya pembongkaran hingga denda.

    “Kalau seandainya nanti sudah sampai pada kesimpulan bahwa mereka yang 29 ini melanggar tentu ada berbagai macam jenis sanksi, seperti dibongkar, denda,” ujar Menhut.

    Ia menyebut beberapa bangunan ilegal di kawasan hutan ini diantaranya vila, tempat wisata, hingga rumah.

    Menhut Raja Antoni menegaskan kepada jajarannya agar penertiban dilakukan tidak hanya karena adanya momentum, tapi akan terus ditindaklanjuti dengan serius.

    “Ini yang ada di kawasan hutan, yang di kawasan hutan di kami diidentifikasi ada 29 kita pasang plang, yang menandakan pada masyarakat bahwa kami hadir,” kata Menhut.

    “Kami ingatkan ke jajaran jangan ‘panas-panas tai ayam’, lagi ada bencana semua bicara bencana terus ada penertiban, seminggu atau dua minggu orang udah lupa didiemin lagi. Kita harus hadir untuk menjaga alam, agar bencana alam ini tidak terjadi lagi,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhut pastikan seluruh petani hutan dapat pupuk dan CPCL

    Menhut pastikan seluruh petani hutan dapat pupuk dan CPCL

    Saya sudah tanda tangan perjanjian kerja sama, nanti semua petani hutan terdaftar CPCL, mereka nanti dapat pupuk

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan seluruh petani hutan mendapatkan pupuk dan terdaftar calon petani dan calon lahan (CPCL) berdasarkan nota kesepahaman (MoU) Kemenhut dengan Kementerian Pertanian.

    Menhut menyampaikan hal itu saat melakukan peninjauan perhutanan sosial yang dikelola oleh kelompok tani hutan (KTH) di Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Rabu.

    “Tadi bilang masih susah pupuk, ‘kan masih dibedakan antara petani garap sawah dan petani hutan, Pak Menterinya juga teman, juga Pak Prabowo mengatakan bahwa antara Kementerian jangan ada egosektoral. Jadi, ada petani sawah ada petani hutan, sama-sama petani, haknya sama,” kata Menhut.

    Raja Antoni melanjutkan, “Saya sudah tanda tangan perjanjian kerja sama, nanti semua petani hutan terdaftar CPCL, mereka nanti dapat pupuk.”

    Ia meminta jajarannya bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan petani hutan mendapatkan pupuk.

    Selain itu, dia memastikan petani hutan mendapatkan hak yang sama dengan petani sawah terkait dengan pupuk.

    “Nanti bekerja sama dengan pemerintah daerah, ada staf saya juga di sini. Pastikan petani kita masuk ke CPCL. Kita harap petani hutan tidak lagi jadi anak tiri yang tidak dapat pupuk,” ujar dia.

    Dalam kunjungannya di Majalengka, Menhut didampingi oleh Plt. Sekjen Kemenhut Mahfudz, Kepala BP2SDM Indra Exploitasia, dan Wakil Bupati Majalengka Dena Muhamad Ramadhan.

    Adapun dua KTH yang ditinjau Menhut adalah KTH Mekar Jaya dan KTH Ribawan Lestari.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko AHY evaluasi PLTSa di 12 kota, sebut hanya berjalan di dua kota

    Menko AHY evaluasi PLTSa di 12 kota, sebut hanya berjalan di dua kota

    Tempat lain masih ada tantangan di sana sini. Di sinilah kami ingin mengevaluasi, mana saja yang perlu dicarikan solusinya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Pemerintah mengevaluasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di 12 kota guna memastikan seluruh PLTSa dapat optimal mengolah sampah.

    PLTSa di 12 kota itu dibangun sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

    “Ada Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Artinya, sudah berjalan sekitar 7 tahun, ditetapkan ada 12 kota di Indonesia yang harus fokus pada pengolahan sampah, bahkan diharapkan bisa mengonversi sampah menjadi energi. Nah, kita tahu belum semuanya berjalan,” kata Menko AHY saat jumpa pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Disebutkan bahwa saat ini hanya dua PLTSa yang operasional, yaitu PLTSa Benowo di Surabaya (Jawa Timur) dan PLTSa Putri Cempo Solo di Surakarta (Jawa Tengah).

    “Tempat lain masih ada tantangan di sana sini. Di sinilah kami ingin mengevaluasi, mana saja yang perlu dicarikan solusinya,” kata AHY.

    Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan menetapkan 12 kota yang menjadi lokasi pembangunan PLTSa. Kota-kota itu mencakup Jakarta, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

    Menko AHY bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana, Rabu, terkait dengan pengelolaan sampah nasional.

    Presiden, dalam rapat itu, memerintahkan AHY untuk membentuk satuan tugas (satgas) percepatan terkait dengan infrastruktur dan elemen-elemen terkait dengan pengolahan dan penanganan sampah secara nasional.

    “Kami ingin pendekatannya seefektif mungkin, tidak boleh parsial sehingga justru tidak tepat sasaran, kurang efisien, dan akan berkepanjangan,” kata AHY menjawab pertanyaan wartawan mengenai kerja satgas.

    AHY melanjutkan, “Kita harus hadirkan yang berkelanjutan, dan ini yang akan kami garap, dan tentunya bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga, perlu penganggaran, dan perlu eksekusi yang baik, dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi suatu keharusan.”

    Ia lantas mengemukakan bahwa satgas percepatan penanganan sampah nasional itu akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri.

    “Kami juga membuka potensi skema kerja sama dengan swasta, dan apa pun, siapa pun yang akan kami libatkan tentunya diharapkan bisa menjadi satu tim yang kuat,” kata AHY.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri minta pemda segera bersihkan wilayahnya dari sampah visual

    Mendagri minta pemda segera bersihkan wilayahnya dari sampah visual

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera berupaya membersihkan wilayahnya dari sampah visual seperti spanduk, pamflet, baliho dan sebagainya.

    Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dari Jakarta, Rabu, mengatakan permintaan tersebut sesuai dengan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Program yang beliau (Presiden) juga minta sekali adalah menekankan sampah, penanganan sampah, kota bersih,” kata Tito di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa Presiden memandang pembersihan daerah dari sampah visual diperlukan karena di luar negeri tidak ada hal seperti itu.

    “Kita nih semua, spanduk, kemudian pamflet, segala macam, (seperti) di Bali, daerah wisata Puncak, Bogor, di mana-mana itu beliau (Presiden) menyampaikan sangat-sangat mengganggu estetika. Nah ini bersihkan saja,” ujarnya.

    Menurut Mendagri, pemda dapat membuat titik-titik tertentu sebagai tempat pemasangan spanduk, dan sejenisnya, sehingga daerah menjadi rapi.

    “Nah, ini nanti kita akan bergerak. Tolonglah rekan-rekan, masalah kebersihan kota, dan juga tadi spanduk, baliho, beliau (Presiden) minta,” katanya.

    Oleh sebab itu, dia meminta sekretaris daerah atau perwakilan pemda yang mengikuti Rakortekrenbang 2025 untuk dapat menyampaikan permintaan tersebut ke kepala daerah masing-masing.

    “Nanti juga kita akan Zoom (aplikasi telekonferensi Zoom Meeting) mingguan. Saya sampaikan, kepala daerah, beliau (Presiden) minta dibersihkan, kota-kota kita harus rapi,” ujarnya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hibisc Fantasy Puncak Dibongkar, Nasib Ratusan Karyawan Masih Belum Jelas – Halaman all

    Hibisc Fantasy Puncak Dibongkar, Nasib Ratusan Karyawan Masih Belum Jelas – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah bangunan Hibisc Fantasy Puncak Bogor dibongkar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), nasib ratusan karyawan di sana masih abu-abu.

    Sebagaimana diketahui, pembongkaran beberapa bangunan itu dilakukan karena dinilai ada pelanggaran.

    Direktur PT Jaswita Jabar, Wahyu Nugroho mengatakan, ada ratusan karyawan yang menggantungkan hidupnya di wahana Hibisc Fantasy yang dikelola oleh anak perusahaan, yaitu PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) dan mitranya.

    Berdasarkan informasi dari JLJ, ada sekitar 200 karyawan yang bekerja di Hibisc Fantasy. 

    Dari jumlah tersebut, 190 orang di antaranya merupakan warga lokal.

    “Sepuluh orang dari luar Jawa Barat,” ujar Wahyu saat dikonfirmasi, dikutip dari Tribun Jabar, Rabu (12/3/2025).

    Ia mengaku belum tahu bagaimana nasib para karyawan itu.

    Pasalnya, pengelolaan karyawan Hibisc Fantasy menjadi tanggung jawab JLJ dan mitra.

    “Perlu dikonfirmasi ke mitra, mengingat pengelolaan karyawan ada di mitra JLJ,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Jabar, Ade Afriandi berujar, petugas gabungan masih melakukan pembongkaran di Hibisc Fantasy.

    “Rencana hari ini ada tiga dari delapan bangunan yang akan dibongkar,” ucap Ade.

    “Kendalanya, untuk wahana permainan dalam pembongkaran perlu peralatan mobil crane dan teknisi yang kompeten.” 

    “Untuk itu sudah ditekankan kepada perusahaan/investor pemilik wahana agar menyediakan alat dan teknisinya sendiri,” imbuhnya.

    Menurutnya, dibutuhkan waktu sampai dua bulan untuk meratakan semua bangunan di kawasan itu.

    “Tantangannya, letak bangunan itu tidak dalam satu tempat, tersebar di kawasan ini.” 

    “Sehingga memang tidak bisa selesai satu minggu hanya untuk pembongkaran,” terangnya.

    Empat Objek Wisata Disegel

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jabar bersama Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel empat tempat wisata.

    Keempat tempat wisata itu milik PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, PT Jaswita Jabar (Hibisc Fantasy), dan kawasan Eiger Adventure Land.

    Ade Afriandi mengatakan, bangunan yang dibongkar saat ini baru milik PT Jaswita yang merupakan BUMD Jawa Barat. 

    “Yang dilakukan langsung penertiban, termasuk membongkar bangunan yang belum mendapatkan persetujuan bangunan gedung itu di satu lokasi, yaitu yang dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya, anak perusahaan BUMD Pemprov,” ujar Ade, Sabtu (8/3/2025). 

    Sementara itu, tiga perusahaan lain, yaitu PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, dan kawasan Eiger Adventure Land baru disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Nah, kita menunggu proses lidik-sidiknya. Kemudian dari Bogor juga sedang identifikasi semua persyaratan perizinan atau sedang pengecekan administratif,” ucap Ade.

    Jika terbukti melanggar, sambung Ade, ketiga bangunan milik perusahaan PT Perusahaan Perkebunan Sumber Sari Bumi Pakuan, PTPN I Regional 2 Gunung Mas, dan kawasan Eiger Adventure Land, juga akan dibongkar.

    “Kalau terbukti melanggar pasti dilakukan tindak lanjut,” ucapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Nasib Ratusan Karyawan Hibisc Fantasy Puncak Bogor Belum Jelas Setelah Wahana Dibongkar.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)